Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan volume transaksi bursa karbon Indonesia telah melampaui pasar karbon negara Asia lain seperti Malaysia dan Jepang. Setahun didirikan, jumlah pengguna jasa bursa karbon Indonesia telah meningkat signifikan dari 16 menjadi 81 pengguna.

Bursa Karbon Indonesia resmi didirikan pada 26 September 2023. Sedangkan Bursa Karbon Tokyo mulai berlaku 20 September 2023. Lain halnya dengan Bursa Karbon Malaysia yang baru memulai lelang pada Juli 2024.

Perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia tercatat mencapai 600 ribu ton setara CO2. Angka tersebut lebih besar dibandingkan Bursa Jepang sebanyak 502.811 ton setara CO2 dan Bursa Malaysia sebesar 190.351 ton setara CO2.

“Kalau kita bicara bursa karbon yang sebaya, bursa karbon Malaysia dan Jepang, dibandingkan dua bursa itu kita lebih besar perdagangannya,” kata Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (3/10).

Iman mengatakan, bursa karbon berpotensi untuk berkembang lebih besar, namun hal tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Bursa karbon saat ini merupakan pasar sekunder dan BEI hanya memperdagangkan volume yang tersedia.

Dia mengatakan, BEI selanjutnya akan fokus pada pengembangan sistem yang sudah berjalan. Pihaknya juga telah menyiapkan sistem yang siap untuk mendukung transaksi besar, termasuk Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Ia mengatakan, transaksi karbon akan jauh lebih besar dibandingkan pasar sukarela jika Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) sudah diperdagangkan. Saat ini, perdagangan karbon di sektor ketenagalistrikan diharapkan dapat terhubung dengan Apel Gatrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memfasilitasi perdagangan yang lebih luas.

Selama tahun pertama beroperasi sejak 26 September 2023, IDXCarbon mencatatkan peningkatan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang diperdagangkan dari 459.953 ton CO2e menjadi 613.894 ton CO2e. Nilai transaksinya juga naik, dari Rp 29,21 miliar menjadi Rp 37,06 miliar.

Dari total volume transaksi tersebut, sebanyak 420.029 ton CO2e telah digunakan (retirement), yang menunjukkan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perdagangan karbon dalam melawan perubahan iklim.

Selain itu, saat ini terdapat tiga proyek SPE-GRK yang telah tercatat di IDXCarbon, yakni proyek Pertamina Geothermal Lahendong, PLTGU Muara Karang milik PLN, dan PLTM Gunung Wugul milik grup PLN. Berkat proyek tersebut, jumlah unit karbon yang tercatat meningkat dari 842.950 ton CO2e pada 26 September 2023 menjadi 1.777.141 ton CO2e pada 26 September 2024, dengan 1.357.112 ton CO2e yang masih tersedia setelah proses retirement.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengupayakan agar aplikasi belanja asal Cina, Temu tidak bisa dibuka di Indonesia karena bisa merusak pasar. Upaya ini akan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Perdagangan.

Plt. Deputi Bidang UKM KemenKop UKM, Bapak Temmy Satya Permana mengatakan aplikasi ini memiliki potensi ancaman yang luar biasa karena dapat menyuplai produk langsung dari pabrik. Temmy sempat membuka aplikasi tersebut dan melihat barang yang dijual di sana berpotensi merusak pasar Indonesia.

“Agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Kalau sampai betul-betul bisa jual secara langsung ke konsumen,” kata Temmy saat konferensi pers di kantornya pada Kamis (10/3).

Temmy juga melihat bahwa ada website atau laman serupa Temu yang memiliki potensi mengancam pasar Indonesia, yakni Titip Beli. Ia menilai, aplikasi tersebut merupakan modus yang dilancarkan oknum-oknum untuk memfasilitasi pembelian barang dari luar negeri ke Indoensia.

“Setelah kemarin kami close border di atas US$ 100, itu muncul modus titipan. Di website tersebut mereka akan membelikan barang yang kita pesan, dikirim dari Singapura dengan biaya yang murah,” ujarnya.

Temmy mengakui, modus-modus pembelian seperti memang banyak. Namun, dia memastikan hal ini akan dibenahi pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Bahwa memang itu proteksi produk lokal, penertiban produk luar yang berjualan di sini,” ucapnya.

Temmy juga akan mendorong implementasi Permendag 31/2023 bersama Kementerian Perdagangan untuk berpatroli. Hal ini dilakukan agar menghindari masuknya barang-barang dari aplikasi Temu dan Titip-Beli masuk ke Indonesia.

“Memang traffic-nya tidak terlalu mengkhawatirkan. Nanti pasti kami akan menginvestigasi khusus terkait ini,” katanya.

Temmy menyampaikan dengan 113 juta pengguna Tiktok di Indonesia, pemerintah harus lebih ketat lagi untuk mengawasi ini.

“Semangatnya satu sih, kami ingin produk-produk lokal, UKM maupun usaha-usaha besar Indonesia menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jangan ada capital flat yang terus-terusan keluar dengan membeli produk luar sebetulnya,” kata dia.

Menteri Investasi Rosan P Roeslani memperkirakan total investasi asal Korea Selatan sejak 2019 hingga September 2024 mencapai US$ 11,9 miliar atau setara Rp 180 triliun dengan asumsi kurs Rp 15 ribu per dolar AS. Investasi dari Negeri Ginseng ini diperkirakan bertambah sekitar US$ 800 juta atau Rp 12,31 triliun pada kuartal ketiga tahun ini.

Berdasarkan data Kementerian Investasi, total dana segar yang datang dari Korea Selatan selama paruh pertama tahun ini adalah US$ 1,76 miliar. Capaian tersebut membuat investasi asal Korea Selatan menduduki peringkat keenam terbesar setelah Jepang senilai US$ 1,8 miliar.

"Harapannya investasi dari Korea Selatan terus meningkat ke berbagai jenis industri di dalam negeri, khususnya yang ditanamkan di Kawasan Industri Terpadu Batang," kata Rosan di KIT Batang, Kamis (3/10).

Rosan menyampaikan, investasi dari Korea Selatan kerap menduduki peringkat lima besar terbesar sejauh ini. Korea Selatan terakhir kali berada di peringkat lima besar pada 2020 dengan investasi senilai US$ 1,8 miliar.

Menurut dia, salah satu investasi terbaru dari Negeri Ginseng dilakukan oleh PT KCC Glass Indonesia senilai Rp 4 triliun. Pabrikan tersebut didesain untuk memproduksi 1.200 ton kaca lembaran per hari dan menyerap tenaga kerja hingga 2.000 orang.

Saat ini, total tenaga kerja yang diserap KCC Glass Indonesia baru mencapai 400 orang. Adapun KCC Glass berencana menambah investasi di Batang senilai Rp 8 triliun menjadi Rp 12 triliun.

Rosan belum menjelaskan kapan ekspansi investasi oleh KCC Glass akan dilakukan. Namun Mantan Ketua Umum Kadin 2015-2020 ini mendorong agar KCC Glass melakukan ekspansi tersebut di Kawasan Industri Terpadu Batang.

Ia menilai KIT Batang merupakan lokasi ideal bagi investor yang mau mendirikan pabrikan berorientasi ekspor. Sebab, KIT Batang telah memiliki sarana dan prasarana ayng lengkap dan dikelola oleh manajemen yang profesional.

"Harapannya KIT Batang bisa memberikan semangat untuk menarik investor datang ke dalam negeri," ujarnya.

Direktur KIT Batang Ngurah Wirawan menyampaikan sejauh ini telah ada 21 investor yang menanamkan dananya di KIT Batang. Ngurah menghitung total nilai investasi yang telah diamankan di KIT Batang mencapai Rp 16 triliun sampai saat ini.

Total investasi yang mulai direalisasikan sejauh ini baru senilai Rp 14 triliun oleh 19 investor. Sebab, dua investor lainnya baru menandatangani perjanjian pengelolaan tanah di KIT Batang belum lama ini.

Sejauh ini baru ada enam pabrik yang telah beroperasi di KIT Batang. Sementara itu, sebanyak 15 pabrikan masih dalam kegiatan konstruksi.

Berdasarkan data KIT Batang, total tenaga kerja yang terserap di kawasan industri tersebut mencapai 4.764 orang. Adapun sekitar 81% atau 3.864 tenaga kerja terserap oleh PT Yih Quan Footwear Indonesia.

Yih Quan kini memproduksi sepatu untuk dua merek internasional, yakni Converse dan Hoka. Investasi alas kaki asal Cina tersebut memisahkan fasilitas produksi untuk masing-masing merek. Adapun Yih Quan telah merancang pabrik di KIT Batang untuk menyerap 13.000 tenaga kerja.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja dengan perusahaan teknologi mulai dari Meta, Google hingga TikTok untuk membantu menghentikan berita palsu hingga deepfake buatan AI (Artificial intelligence). Kominfo meminta platform digital dan media social menghapus konten yang mengandung ujaran kebencian, hoaks dan fitnah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Beberapa perwakilan platform digital dan media sosial di Indonesia, di antara lain Meta (meliputi Facebook, Instagram, Whatsapp, Threads), Google (meliputi Google dan Youtube), Tiktok, Snackvideo, Telegram, dan Line.

Kominfo akan memantau persebaran informasi digital di sejumlah media sosial dan menindak konten-konten yang termasuk dalam kategori berita palsu seperti fitnah. “Bila konten mengandung ujaran kebencian, fitnah, hoaks dan segala dan lain-lainnya itu maka akan kami takedown,” kata Menteri Kominfo Budi Arie di Kantor Kominfo pada Kamis (3/10).

Selain empat kategori tersebut, konten lain yang diantisipasi adalah konten deep fake AI. Deepfake ini merupakan konten menggunakan AI untuk membuat gambar, audio, dan video palsu yang mirip secara fisik dan meniru suara tokoh-tokoh tertentu.

Antisipasi bisa dilakukan dengan memberikan edukasi pada masyarakat terkait pemalsuan-pemalsuan yang mungkin muncul di ruang digital. Selain itu, kerja sama dengan sejumlah platform memudahkan tindak lanjut Kominfo dalam memberantas jenis konten deep fake tersebut.

Budi Arie mengatakan telah bekerja sama dengan pihak TikTok untuk segera menghapus konten yang berkaitan. “Bisa langsung kita minta ke Tiktok Ini. Kemarin Ini dipalsukan juga, tapi kita cepat tanggap,” kata Budi.

Selain dengan pengawasan konten secara langsung di media sosial, Kominfo juga membentuk Satgas Anti-Hoaks.

Nantinya tidak hanya terdiri dari perwakilan Kemenkominfo tapi juga menggandeng platform-platform digital yang beroperasi di Indonesia seperti Meta Group (Instagram, Facebook, WhatsApp), Google (YouTube), TikTok, dan SnackVideo.

Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi dalam acara yang sama.

“Jadi momentum hari ini Adalah momentum kita Akan bersepakat ya dengan platform yang hadir untuk membentuk Satgas di mana platformnya juga terlibat dalam Satgas ini secara aktif,” kata Prabunindya pada Kamis (3/10).

Tidak hanya bagi perorangan saja, sebuah dokumen bisa memiliki arti sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Terlebih, perusahaan besar dengan kegiatan bisnis yang tersebar hingga mancanegara.

Misalnya, surat kredit atau letter of credit (LC), salah satu metode pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional maupun Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Dulu, pelacakan dokumen LC harus datang ke kantor cabang bank. Hal tersebut tentu memakan cukup waktu. Kini, pelacakan bisa dilakukan dari mana saja melalui gadget. Di BRI misalnya, perusahaan bisa menelusuri dokumen LC atau SKBDN tersebut melalui QLola by BRI.

Layanan berbasis digital tersebut memudahkan perusahaan untuk melakukan tracking dokumen LC dan SKBDN secara real-time, yang terintegrasi dengan sistem operasional BRITrade dan DHL Express.

Tidak hanya itu saja, platform ini juga punya beragam kelebihan lain. Lalu, apa itu QLola by BRI dan bagaimana keunggulan layanannya? Yuk, simak ulasan berikut.

QLola by BRI merupakan integrated corporate solution platform dari BRI yang akan memudahkan Anda dalam melakukan akses ke berbagai produk dan layanan BRI hanya dengan satu kali login (Single Sign On). Inovasi ini memberikan user experience terbaik berupa kemudahan dalam melakukan transaksi serta mendapatkan seluruh layanan yang seamless.

Platform digital itu juga terkoneksi dengan kantor cabang BRI yang berada di luar negeri sehingga memungkinkan adanya koneksi antara nasabah Indonesia maupun nasabah kantor cabang luar negeri (KCLN), khususnya di Singapura dan Timor Leste.

Oleh karena itu, QLola by BRI hadir sebagai solusi dari semua kebutuhan bisnis Anda. Semuanya tersaji di dalam satu platform.

Fitur Unggulan QLola by BRI

Sebagai platform solutif, QLola by BRI mengintegrasikan berbagai fitur unggulan yang dapat memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan untuk kepentingan bisnisnya.

Selain pelacakan dokumen (LC Tracking), ada beberapa fitur unggulan lain yang akan membantu untuk kepentingan bisnis Anda, yaitu Financial Dashboard, Cash and Trade, Supply Chain Management, Foreign Exchange, Investment Services, dan layanan lain.

Financial Dashboard

Fitur ini memudahkan nasabah dalam memonitor keuangan perusahaan dengan menampilkan real time balance, balance history, dan transaction history.

Cash and Trade

Fitur ini berfungsi untuk memperoleh informasi keuangan, melakukan transaksi serta melakukan berbagai aktivitas layanan perbankan, seperti cek saldo, transfer, pembayaran tagihan, dan pajak. Layanan ini memberikan solusi perbankan yang mudah, modern, aman, dan dinamis bagi pengelolaan bisnis nasabah. Fitur ini terdiri dari menu cash management, trade finance, dan bank guarantee.

Supply Chain Management

Layanan berbasis invoicing ditujukan untuk memenuhi kebutuhan supply chain Anda dan mengelola tagihan korporasi secara online.

Foreign Exchange

Layanan yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi perubahan kurs mata uang asing, melakukan kalkulasi hedging dan rate, serta dealing dengan dealer profesional BRI.

Investment Services

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI menyelenggarakan Program Pensiun bagi peserta korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjanya.

Di dalam hal ini, kustodian (custody) BRI menawarkan jasa penitipan dan administrasi surat-surat berharga. BRI juga dapat mewakili Anda dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan obligasi terkait efek yang dimiliki.

1. Remittance Tracker

Fitur ini bermanfaat untuk tracking status transfer valas yang dilakukan. Cukup dengan memasukkan kata kunci ‘Kode Tracking’ (UETR).

2. Open API Services

Melalui koneksi API (API Connection) yang dimiliki, QLola by BRI memungkinkan integrasi atau menghubungkan sistem perusahaan Anda dengan produk layanan BRI sesuai kebutuhan.

3. Cash Card

Layanan ini digunakan untuk memantau transaksi melalui media cash card dan virtual account.

Berkat kemudahan layanan yang diberikan, QLola by BRI pun mendapatkan penghargaan Euromoney Trade Finance 2024 untuk tiga kategori, yaitu Market Leader Domestic, Best Service Domestic, dan Best Service Overall. Kemudian, kategori “Best in Treasury and Working Capital-SMEs” dan “Best Service Provider Transaction Bank” pada ajang Triple A Awards 2024.

Ayo, manfaatkan segera dan nikmati fitur QLola by BRI untuk memudahkan kegiatan bisnis Anda, karena QLola by BRI #AccesstoSuccess.

Istana Kepresidenan menanggapi permintaan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyerahkan daftar nama hasil seleksi calon pimpinan dan calon dewas pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan tak ada masalah soal siapa yang akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK ke DPR.

Menurut Dini, Presiden Jokowi saat ini bisa mengirimkan daftar nama capim hasil penjaringan Panitia Seleksi pimpinan KPK ke dewan. Begitu pula Prabowo usai ia dilantik pada 20 Oktober 2024.

“Siapapun yang menyerahkan, hasil yang disampaikan akan tetap sama sesuai proses seleksi pansel,” kata Dini lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Kamis (3/10).

Dini menjelaskan, masa jabatan pimpinan dan dewan pengawas KPK yang sedang menjabat pada periode ini akan berakhir pada 20 Desember 2024. Menurutnya, jika pembentukan pansel harus menunggu pelantikan presiden terpilih, maka Pansel dikhawatirkan tak punya waktu bekerja yang efektif.

Oleh karena itu, pansel harus dibentuk oleh Presiden Jokowi agar ada waktu cukup untuk menjalankan proses seleksi yang optimal. “Ini agar memberikan waktu yang cukup sehingga pansel tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan tugasnya, dan dapat menjaring nama-nama yang kredibel," katanya.

Dini mengatakan bahwa penyerahan nama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK ke DPR sudah diatur dalam Undang-Undang KPK. Ketentuan itu mengatur penyerahan daftar nama lolos seleksi harus dilakukan maksimal 14 hari kerja sejak pansel menyerahkan nama-nama tersebut kepada presiden.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan Presiden Jokowi tidak berhak mengirimkan hasil seleksi akhir calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK ke DPR.

Dia beranggapan, larangan itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118 alinea pertama. Boyamin berpendapat penyerahan daftar nama seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK merupakan wewenang Prabowo setelah dilantik.

Boyamin mengaku telah mengajukan surat Somasi kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil Pansel KPK kepada DPR. Adapun surat somasi tersebut ia kirimkan ke alamat Istana Negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

“Apabila somasi dan teguran ini diabaikan maka kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan surat presiden kepada DPR,” kata Boyamin melalui keterangan pers, Kamis (3/10).

Adapun putusan MK Nomor 112/2022 yang dimaksud oleh Boyamin adalah putusan atas gugatan yang sebelumnya diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mengubah masa jabatan Pimpinan KPK dari sebelumnya 4 tahun menjadi 5 tahun.

Ketentuan putusan itu sebagai berikut:

“Jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama lima tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya, periode 2024-2029.”

Menteri Investasi Rosan P Roeslani meresmikan dimulainya produksi PT KCC Glass Indonesia di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 1.200 ton kaca lembaran per hari saat beroperasi penuh.

Rosan menyampaikan, pembangunan pabrik KCC menelan investasi mencapai Rp 4 trilun. Tenaga kerja yang terserap mencapai 400 orang. "Yang paling penting dari pengoperasian pabrik PT KCC Glass adalah 80% hasil produksinya untuk ekspor dan 20% untuk pasar lokal," kata Rosan di KIT Batang, Kamis (3/10).

Rosan menilai, strategi pemasaran KCC Glass telah sesuai dengan tujuan pendirian KIT Batang, yakni memfasilitasi pabrikan berorientasi ekspor. Ia berharap investasi KCC Glass di dalam negeri terus berkembang dan melakukan ekspansi.

Ia mencatat pabrik KCC Glass di Batang merupakan fasilitas produksi terbesar KCC Glass di luar Korea Selatan. Menurutnya, KCC Glass berencana menambah investasi di Batang senilai Rp 8 triliun. Dengan demikian, total investasi oleh KCC Glass di KIT Batang dapat mencapai Rp 12 triliun dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 2.000 orang.

Direktur Utama KCC Glass Indonesia Park Won-Joo berkomitmen untuk memproduksi kaca lembaran dengan kualitas terbaik. Untuk diketahui, KCC Glass memproduksi kaca lembaran dengan timah agar menghasilkan kaca yang mulus tanpa cacat.

"Pabrik KCC Glass di KIT Batang memiliki kualitas tertinggi di dunia dengan teknologi kelas dunia dan produktivitas produksi kaca lembaran tertinggi di dunia," kata Park.

Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman atau AKLP sebelumnya mendorong pemerintah menetapkan kebijakan kewajiban pasar domestik sebesar 60% bagi industri gas bumi. Menurutnya, hal tersebut dapat meningkatkan utilisasi industri kaca nasional menembus 990%.

Ketua Umum AKLP Yustinus Gunawan menjelaskan urgensi Urgensi kewajiban untuk pasar domestik tersebut sangat tinggi lantaran ada dua pabrik kaca yang membutuhkan pasokan gas hingga akhir tahun. Secara rinci, ada dua pabrik kaca baru yang mulai beroperasi tahun ini dan satu pabrik kaca yang selesai perawatan berat.

Kedua pabrik tersebut adalah PT KCC Glass Indonesia di Jawa Tengah dan PT Xinyi Glass Indonesia. Total kapasitas produksi kedua pabrik tersebut mencapai 750 ton per hari pada tahun ini.

"Untuk menembus utilisasi 90%, industri kaca domestik perlu ekspansi atau investasi baru. Para investor perlu mendapat kepastian terkait pelaksanaan kebijakan yang ada, termasuk penegakan DMO gas untuk industri," kata Yustinus kepada Katadata.co.id, Senin (15/7).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memamerkan prestasi yang sudah dicapai dari program Kartu Prakerja. Ketua Komite Cipta Kerja tersebut mengatakan program tersebut bahkan ditiru negara lain.

“Negara mereplikasikan sistemnya, yaitu Kamboja. Sekarang Thailand, Maroko, dan Negara Bagian Serawak juga sedang mempelajari program ini,” katanya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10).

Program Prakerja juga diapresiasi oleh sejumlah lembaga, seperti Bank Pembangunan Baru (NDB Bank), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau UNDP, dan Bank Dunia. "Nah, saya mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh UNESCO," ujar Airlangga.

Di berbagai negara sudah ada berbagai kementerian langsung yang menangani pelatihan reskilling (menambah kemampuan baru) dan upskilling (meningkatkan kemampuan).

“Jadi, ini adalah sebuah prasarana yang diperlukan untuk mengurangi gap antara mereka yang baru lulus pendidikan dengan demand side pekerjaan,” kata Airlangga.

Mayoritas Peserta Kartu Prakerja Generasi Muda

Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan mayoritas peserta program merupakan generasi muda. Mayoritas peserta berusia 18-35 tahun atau generasi Z dan milenial dengan kelas ekonomi mencakup aspiring middle class atau menuju kelas menengah hingga kelas menengah.

“Mayoritas peserta berasal dari daerah pedesaan.” kata Denni.

Menurut Denni, data tersebut mencerminkan peran penting Prakerja dalam membantu generasi muda mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja. Hal itu sekaligus mendorong mereka menuju peningkatan keterampilan yang membuat mereka naik kelas ke tingkat ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Presisi Indonesia, penerima program Prakerja juga meningkat pendapatannya sekitar Rp 255 ribu hingga Rp 315 ribu atau meningkat 17- 21% per bulan setelah memiliki keterampilan dan sertifikat dari Prakerja.

Data internal Prakerja menunjukan hingga September 2024, sebanyak 52% peserta Prakerja adalah perempuan. Lalu, 3% dari keseluruhan penerima merupakan penyandang difabel.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mendorong pemerintah untuk memperjuangan kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan Muzani usai ditetapkan sebagai ketua MPR 2024-2029 pada Kamis (3/10).

Mulanya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menyinggung meluasnya eskalasi politik di Timur Tengah. Menurutnya, hal itu memungkinkan terjadinya berbagai macam bahaya di masa depan..

Atas dasar itu, Muzani meminta pemerintah menggunakan pengaruhnya untuk mencegah eskalasi tersebut. "Meskipun kita harus mencegah terjadinya peperangan yang luas, kita juga harus tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai sebuah komitmen," kata Muzani.

Ia menyebut, kemerdekaan Palestina merupakan amanat yang dipikul Indonesia sejak Konferensi Asia Afrika pada 1955.

"Karena itu pengaruh yang kita miliki, baik di Non-Blok, di G20, di APEC, di OKI, MPR mendorong agar pemerintah Republik Indonesia menggunakannya untuk mencegah peperangan yang lebih luas," kata dia.

Muzani resmi terpilih sebagai Ketua MPR RI yang disepakati lewat paripurna hari ini. Selain Muzani, disepakati pula 8 Wakil Ketua MPR yang terdiri dari 7 fraksi dan 1 perwakilan DPD.

Berikut daftar pimpinan MPR:

Wakil Ketua MPR I Bambang Wuryanto dari fraksi PDIP, Wakil Ketua MPR II Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua MPR III Lestari Moerdijat dari Fraksi NasDem, Wakil Ketua MPR IV Rusdi Kirana dari Fraksi PKB, Wakil Ketua MPR V Muhammad Hidayat Nur Wahid dari Fraksi PKS.

Kemudian Wakil Ketua MPR VI Eddy Soeparno dari Fraksi PAN, Wakil Ketua MPR VII Edhy Baskoro Yudhoyono dari Fraksi Demorkat, dan Wakil Ketua MPR VIII Apchandra Muhammad Akbar Supratman dari kelompok DPD.

Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia (CCEP) mengklaim sebanyak 7,4,5 persen kemasan botol plastik minuman yang dijual berhasil ditarik kembali untuk didaur ulang per Desember 2023. Perusahaan akan terus meningkatkan kembali daur ulang plastik tersebut dengan beberapa pendekatan.

Head of Public Affairs, CCEP, Dhedy Adi Nugroho, mengatakan pendekatan pertama adalah memperkuat manajemen bisnis pengelolaan sampah berbasis komunitas. Pendekatan tersebut salah satunya dilakukan dengan memperkuat program bank sampah.

"Kami percaya bahwa komunitas itu punya peran yang signifikan dalam pengelolaan sampah," dalam acara Media Workshop, di Jakarta, Kamis (3/10).

Selain itu, Dhedy mengatakan, proyek yang berbasis komunitas dilakukan dengan pendekatan berskala kota dan bekerja sama dengan sejumlah kepala daerah. Coca-Cola juga membantu mendorong daerah tersebut untuk mengoptimalkan dana desa dalam mendorong pengelolaan sampah.

Di agenda yang sama, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Rima Yuliantari Suharin, mengatakan untuk mengatasi permasalahan sampah Indonesia tidak dapat bergantung kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengelolaan sampah di Indonesia memerlukan kolaborasi seluruh pihak mulai dari kementerian terkait dan juga masyarakat.

"Pengolahan sampah itu, bukan lagi bilang urusan lingkungan hidup (LHK), karena kalau kita mapping pengelolaan persampahan disana ada desa, ada pemberdayaan masyarakat, itu bisa dilakukan oleh dinas pemberdayaan," ujar Rima.

Dia mengatakan, salah satu indikator pengelolaan sampah tidak optimal adalah masih banyaknya pekerja informal yang mengambil sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). "Kalau kita lihat, banyak sekali pemulung masih ada di TPA. Banyak sekali pemulung masih ngumpulin sampah pada tempat-tempat pembuangan sementara," ujarnya.

Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat di tengah banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK pada tahun ini. Salah satu upayanya adalah mengevaluasi nilai jaminan kehilangan pekerjaan alias JKP.

"Yang kami monitor, JKP yang teregister melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan mengakses BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya terlalu rendah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10).

Pemerintah akan memperbaiki dan mengoptimalkan program JKP agar lebih banyak yang mengaksesnya. Khususnya bagi masyarakat atau pekerja yang terdampak PHK.

Dia khawatir anggaran untuk JKP tidak terserap dengan maksimal dan pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat. “Kalau jumlahnya rendah, anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp 1,2 triliun untuk menjadi bantalan mereka yang terkena PHK atau switching jobs tidak mereka nikmati,” ujar Airlangga.

Untuk itu, pemerintah memastikan saat ini tengah mengevaluasi dan merevisi nilai insentif dari program JKP. Jika insentif JKP naik, ia yakin bantalan terhadap kelas menengah akan semakin kuat.

Program lainnya juga akan dimaksimalkan, khususnya dalam bentuk bantuan sosial. “Daya beli masyarakat tentu kami jaga dengan beberapa program bantuan ekonomi, program keluarga harapan (PKH), kemudian bantuan pangan beras masih berjalan setiap dua bulan,” kata Airlangga.

Pentingnya Kelas Menengah untuk Ekonomi RI

Airlangga menyoroti pentingnya menjaga daya beli kelas menengah. Sebab, kelompok tersebut merupakan motor penggerak utama ekonomi Indonesia. “Jumlah kelas menengah itu sekitar 63% atau sekitar 185 juta orang,” ucapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah jumlahnya mencapai 66,35% dari total penduduk. Lalu nilai konsumsi pengeluarannya mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat.

Kondisi saat ini diperparah karena jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pascapandemi. Kelas menengah pada 2019 mencapai 57,33 juta orang dengan persentase 21,45% dari total jumlah penduduk Indonesia. Lalu, angkanya per Maret 2024 merosot jadi 47,85 juta orang dan proporsinya tinggal 17,13%.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut penguatan daya beli perlu dilakukan agar pengeluaran kelompok kelas menengah dapat menopang perekonomian nasional. “Tidak hanya untuk kelompok miskin tapi juga kelas menengah dan menuju kelas menengah karena jika keduanya kuat, maka daya beli masyarakat secara keseluruhan akan menjadi kuat,” ujarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengembangkan kontrak derivatif yang berbasis pada indeks saham luar negeri. OJK saat ini tengah membahas kemungkinan menawarkan saham-saham yang terdaftar di bursa luar negeri melalui perusahaan efek di Indonesia, termasuk bagaimana proses bisnisnya akan distandarisasi.

"Selain itu, juga sedang didiskusikan pengembangan penawaran efek yang tercatat di bursa luar negeri oleh perusahaan efek, berikut standarisasi proses bisnisnya," tulis Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam jawaban tertulisnya, Kamis (3/10).

Namun, Inarno Djajadi belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai hal ini. Inarno juga menjelaskan bahwa penjualan saham dari bursa luar negeri di Indonesia sudah bisa dilakukan melalui aturan dari Bappebti dengan mekanisme yang disebut Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN), yang juga merupakan bentuk kontrak derivatif.

"Pelakunya adalah perantara atau pedagang berjangka yang telah mendapat izin usaha dari Bapepti dan telah mendapat persetujuan sebagai pialang PALN," jelasnya.

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK memberikan amanat bagi OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kontrak derivatif keuangan dengan subjek efek, termasuk saham asing dan indeks asing.