ekBis#1

Kementerian Perdagangan bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan membentuk satuan tugas (satgas) guna mengatasi barang impor ilegal. Satgas akan mengecek peredaran barang impor di pasar.

"Jadi, keluhannya rata-rata banyak barang-barang yang ilegal, tentu tindak lanjutnya kita akan bikin bareng-bareng sama asosiasi untuk buat satgas," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui di Gedung DPR pada Senin (8/7), seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, satgas akan mengecek bagaimana barang-barang ilegal masuk ke pasar dan seperti apa peredarannya. Pembentukan satgas juga akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen dan aparat penegak hukum.

Meski demikian, Zulhas tidak menyebutkan kapan satgas akan terbentuk. Pihaknya masih perlu melakukan rapat lanjutan dengan akan mengundang pemangku kepentingan terkait mengenai hal tersebut.

"Baru tadi kita rapat, besok masih ada lanjutan lagi, saya juga mengundang Kadin, mengundang Hipmi, asosiasi-asosiasi lainnya kita undang dulu. Tapi benang merah kesepakatan mereka sebetulnya yang menghancurkan itu barang-barang ilegal," kata Zulhas.

Pembentukan satgas ini merupakan usulan Hippindo. Para pengusaha menilai kondisi pasar yang dibanjiri barang impor ilegal sudah masuk dalam kategori darurat. "Harus bikin satgas yang fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini bisa ditutup semaksimal mungkin," ujar Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara di Jakarta, Jumat (5/7).

Menurut dia, pihaknya ingin satgas yang dibentuk itu melakukan pencegahan penyelundupan barang ilegal di pelabuhan jalur tikus, maupun pelabuhan resmi, serta menerapkan penegakan hukum terhadap oknum pemerintah yang turut melakukan pelolosan produk impor ilegal ke pasar domestik.

Kamar Dagang dan Industri RI juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk Satgas Pemberantasan Impor Ilegal dan Penerbitan Barang Impor Ilegal di tengah kabar yang menyebutkan soal potensi meningkatnya produk impor ke domestik.

Kadin beserta asosiasi dan himpunan pelaku usaha yang bernaung di dalamnya, meminta kepada pemerintah agar selalu dilibatkan dalam pembentukan satgas tersebut.

Kisruh beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Billy Mambrasar ramai dibahas di media sosial X beberapa hari belakangan. Billy dituding menggunakan beasiswa tersebut tidak sesuai ketentuan.

Seorang warganet mempertanyakan berapa lama penundaan beasiswa LPDP yang didapatkan Billy. Sebab, Billy dinyatakan lulus seleksi beasiswa LPDP pada untuk jenjang pendidikan doktor atau S3 pada 2017.

Kemudian mengikuti persiapan keberangkatan (PK) pada 2018 dan setahun kemudian dilantik menjadi stafsus presiden. Warganet tersebut menyebut bahwa penerima beasiswa dapat menunda studi satu hingga dua tahun.

Namun Billy dikabarkan mengajukan penundaan beasiswa hingga kuliah kembali pada Februari 2023. Warganet ini bahkan menghitung masa penundaan studi mencapai hingga enam tahun.

Pihak LPDP melalui akun X nya, kemudian mengklarifikasi soal penundaan beasiswa Billy. Lembaga ini menjelaskan bahwa proses izin penundaan studi, dapat menggunakan ruang dan kewenangan diskresi yang ketat dan terbatas.

"LPDP memberikan izin penundaan studi atas dasar tugas yang melekat kepada Billy sebagai Stafsus pada masa bakti 2019-2024," tulis LPDP.

Adapun diskresi yang ketat dan terbatas ini diberikan melalui proses pertimbangan matang dan arahan pimpinan, agar dapat memberikan ruang bagi orang-orang yang layak dan meminimalisir adanya oknum yang berpotensi memanfaatkan celah pendundaan studi.

Perlu diketahui pula, kata LPDP, pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19. LPDP kemudian memberikan diskresi dengan memberikan perpanjangan masa pencarian Letter of Admission (LoA) dan penundaan studi selama 18 bulan, di mana ketentuan ini berlaku secara umum.

Menurut pihak LPDP, selama masa penundaan tersebut, yang bersangkutan juga tidak mendapatkan dana beasiswa LPDP dalam bentuk apa pun. Penyaluran beasiswa dilakukan Billy saat memulai studi pada 2023.

"Untuk kegiatan studi S2 Billy, dalam masa izin penundaan studi tersebut, belum diatur secara spesifik sehingga belum bisa dinyatakan sebagai pelanggaran," kata LPDP.

Mempertanyakan Beasiswa Billy di Harvard

Seorang warganet lain juga mempertanyakan gelar S3 Billy yang diperoleh di Universitas Harvard apakah menggunakan beasiswa LPDP. Sambil mengunggah poster acara bertajuk Serba-Serbi Kuliah di Luar Negeri, di mana terpasang poto Billy di bagian kiri.

"Ternyata yang kiri [Billy], tapi ini master ketiga dan kabarnya pakai LPDP? Sudah ganti aturan atau bagimana? Bukannya, kalau sudah pernah master, tidak memenuhi syarat lagi," kata warganet tersebut.

Billy pun merepons unggahan warganet tersebut. Dia memberi klarifikasi, bahwa berdasarkan Curriculum Vitae (CV) dan LinkedIn, dirinya memeroleh beasiswa dari Tanoto Foundation selama periode Juni 2023 sampai Agustus 2022.

"Saya harap sister, dapat melakukan klarifikasi dengan fakta yang benar. Mengingat, tuduhan ini seolah menunjuk saya tidak taat aturan dan SOP beasiswa. Saya patuh dan taat aturan, ketika diterima di Harvard, saya berjuang cari beasiswa lain," ujarnya.

"Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas simpang siur berita yang melibatkan LPDP. Sekali lagi, saya tegaskan master saya di Harvard diperoleh dengan beasiswa lain, bukan LPDP," ucapnya.

Kisruh beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Billy Mambrasar ramai dibahas di media sosial X beberapa hari belakangan. Billy dituding menggunakan beasiswa tersebut tidak sesuai ketentuan.

Seorang warganet mempertanyakan berapa lama penundaan beasiswa LPDP yang didapatkan Billy. Sebab, Billy dinyatakan lulus seleksi beasiswa LPDP untuk jenjang pendidikan doktor atau S3 pada 2017.

Kemudian mengikuti persiapan keberangkatan (PK) pada 2018 dan setahun kemudian dilantik menjadi stafsus presiden. Warganet tersebut menyebut bahwa penerima beasiswa dapat menunda studi satu hingga dua tahun dengan memenuhi sejumlah ketentuan.

Namun Billy dikabarkan mengajukan penundaan beasiswa hingga kuliah kembali pada Februari 2023. Warganet ini bahkan menghitung penundaan masa studi Billy hingga enam tahun.

Pihak LPDP melalui akun X nya, kemudian mengklarifikasi soal penundaan beasiswa Billy. Lembaga ini menjelaskan bahwa proses izin penundaan studi, dapat menggunakan ruang dan kewenangan diskresi yang ketat dan terbatas.

"LPDP memberikan izin penundaan studi atas dasar tugas yang melekat kepada Billy sebagai Stafsus pada masa bakti 2019-2024," tulis LPDP.

Adapun diskresi yang ketat dan terbatas ini diberikan melalui proses pertimbangan matang dan arahan pimpinan, agar dapat memberikan ruang bagi orang-orang yang layak dan meminimalisir adanya oknum yang berpotensi memanfaatkan celah pendundaan studi.

Perlu diketahui pula, kata LPDP, pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19. LPDP kemudian memberikan diskresi dengan memberikan perpanjangan masa pencarian Letter of Admission (LoA) dan penundaan studi selama 18 bulan, di mana ketentuan ini berlaku secara umum.

Menurut pihak LPDP, selama masa penundaan tersebut, yang bersangkutan juga tidak mendapatkan dana beasiswa LPDP dalam bentuk apa pun. Penyaluran beasiswa dilakukan Billy saat memulai studi pada 2023.

"Untuk kegiatan studi S2 Billy, dalam masa izin penundaan studi tersebut, belum diatur secara spesifik sehingga belum bisa dinyatakan sebagai pelanggaran," kata LPDP.

Mempertanyakan Beasiswa Billy di Harvard

Seorang warganet lain juga mempertanyakan gelar S3 Billy yang diperoleh di Universitas Harvard apakah menggunakan beasiswa LPDP. Sambil mengunggah poster acara bertajuk Serba-Serbi Kuliah di Luar Negeri, di mana terpasang poto Billy di bagian kiri.

"Ternyata yang kiri [Billy], tapi ini master ketiga dan kabarnya pakai LPDP? Sudah ganti aturan atau bagimana? Bukannya, kalau sudah pernah master, tidak memenuhi syarat lagi," kata warganet tersebut.

Billy pun merepons unggahan warganet tersebut. Dia memberi klarifikasi, bahwa berdasarkan Curriculum Vitae (CV) dan LinkedIn, dirinya memeroleh beasiswa dari Tanoto Foundation selama periode Juni 2023 sampai Agustus 2022.

"Saya harap sister, dapat melakukan klarifikasi dengan fakta yang benar. Mengingat, tuduhan ini seolah menunjuk saya tidak taat aturan dan SOP beasiswa. Saya patuh dan taat aturan, ketika diterima di Harvard, saya berjuang cari beasiswa lain," ujarnya.

"Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas simpang siur berita yang melibatkan LPDP. Sekali lagi, saya tegaskan master saya di Harvard diperoleh dengan beasiswa lain, bukan LPDP," ucapnya.

Perusahaan satelit Indonesia, PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), berkolaborasi dengan perusahaan manufaktur produk berbasis navigasi dari Bengaluru, India, Elena Geo Tech Pvt Ltd. Kerja sama ini untuk mengembangkan sistem Positioning, Navigation, and Timing (PNT) satelit Indonesia.

Sistem PNT satelit merupakan teknologi yang menggunakan satelit untuk menyediakan informasi mengenai posisi, navigasi, dan waktu secara akurat.

Direktur Teknologi PSN Satrio Adiwicaksono mengatakan sebagai perusahaan anak bangsa yang beroperasi selama 33 tahun, PSN fokus dalam layanan komunikasi dan terus mengembangkan diri dalam memberikan layanan berbasis satelit. “Dengan rekam jejak yang panjang serta melihat potensi besar yang bisa dimaksimalkan dari industri satelit, PSN melakukan ekspansi strategis dengan memasuki bidang navigasi,” katanya dalam keterangan pers, Senin (8/7).

Melalui kolaborasi internasional antara PSN dan Elena, Satrio mengatakan perusahaan terus memacu diri untuk memperkuat ekosistem bidang antariksa dengan membangun kemampuan manufaktur di industri satelit Indonesia, salah satunya dengan Positioning, Navigation dan Timing (PNT) berbasis satelit.

Ia menambahkan, nantinya PNT akan dikelola secara mandiri, dan diharapkan akan mendukung pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi di industri satelit nasional.

Adapun, kolaborasi antara PSN dan Elena direalisasikan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) di India Space New Congress di New Delhi, India.

Direktur Utama PSN, Adi Rahman Adiwoso menyampaikan, latar belakang PSN berkolaborasi dengan Elena mempertimbangkan rekam jejak perusahaan tersebut dalam menghasilkan manufaktur sistem navigasi berbasis satelit. Aspek lainnya adalah majunya industri satelit di India.

Menurutnya, kemajuan industri satelit di India berkat dukungan kuat dari Pemerintah India memajukan industri satelit dalam negeri. Hasilnya, India berhasil memiliki sistem navigasi satelit (Navigation with Indian Constellation) yang dikembangkan Organisasi Penelitian Ruang Angkasa India (ISRO).

“Kedua aspek tersebut menjadi pertimbangan kuat bagi kami berkolaborasi dengan Elena. Melalui momentum ini, kami juga akan memaksimalkan untuk alih teknologi sehingga kedepannya Indonesia bisa menghasilkan sistem PNT berbasis satelit sendiri,” kata Adi.

Dengan pengembangan sistem navigasi satelit bersama Elena, Adi mengatakan teknologi ini nantinya akan ditujukan pada sektor jasa transportasi, navigasi udara dan laut serta pertahanan.

“Dengan mengaplikasikan navigasi satelit di Indonesia, maka semua sektor yang memerlukan dan menggunakan PNT akan mendapatkan kemudahan dalam menentukan posisi, kecepatan, arah, dan ketepatan waktu secara akurat sehingga menciptakan ketepatan dan efisiensi yang tinggi,” kata dia.

Layanan pemantauan perubahan iklim Uni Eropa mencatat bulan lalu merupakan Juni terpanas yang pernah tercatat. Hal itu menambah catatan panjang pemecahan rekor suhu dunia dan semakin memperkuat prediksi bahwa 2024 bakal jadi tahun terpanas dunia.

Berdasarkan catatan Copernicus Climate Change Service (C3S) Uni Eropa, rata-rata suhu dunia terus mencetak rekor selama 13 bulan berturut-turut, sejak pencatatan dimulai.

Data terbaru menunjukkan tahun 2024 bisa mengungguli tahun 2023 sebagai tahun terpanas sejak pencatatan dimulai setelah perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dan fenomena cuaca alam El Nino mendorong suhu mencapai rekor tertinggi pada tahun ini.

“Saya sekarang memperkirakan bahwa ada sekitar 95% kemungkinan bahwa 2024 mengalahkan 2023 sebagai tahun terpanas sejak pencatatan suhu permukaan global dimulai pada pertengahan tahun 1800-an,” kata Zeke Hausfather, seorang ilmuwan peneliti di Berkeley Earth, seperti dikutip dari Reuters, Senin (8/7).

Perubahan iklim telah menimbulkan konsekuensi bencana di seluruh dunia pada 2024. Lebih dari 1.000 orang tewas dalam panas terik selama ibadah haji bulan lalu. Kematian akibat panas tercatat di New Dehli, yang mengalami gelombang panas yang sangat panjang, dan di antara wisatawan Yunani.

Friederike Otto, ilmuwan iklim di Institut Grantham Imperial College London, mengatakan ada "kemungkinan besar" tahun 2024 akan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat.

“El Nino merupakan fenomena alam yang selalu datang dan pergi. Kita tidak bisa menghentikan El Nino, tapi kita bisa menghentikan pembakaran minyak, gas, dan batu bara,” ujarnya.

Fenomena alam El Nino yang menghangatkan permukaan perairan di bagian timur Samudera Pasifik cenderung meningkatkan suhu rata-rata global.

Dampak tersebut mereda dalam beberapa bulan terakhir, dan dunia kini berada dalam kondisi netral sebelum kondisi La Nina yang lebih dingin diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun ini. Emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil merupakan penyebab utama perubahan iklim.

Meskipun ada janji untuk mengekang pemanasan global, banyak negara sejauh ini gagal mengurangi emisi tersebut, sehingga suhu terus meningkat selama beberapa dekade.

Dalam 12 bulan yang berakhir pada bulan Juni, suhu rata-rata dunia merupakan rekor tertinggi pada periode tersebut, yaitu 1,64 derajat Celcius di atas rata-rata pada periode pra-industri tahun 1850-1900, kata C3S.

Schroders Investment Management Indonesia turut berkomentar perihal rencana pemerintah menggarap family office yang mengelola dana orang-orang superkaya. Wacana tersebut akan melibatkan perusahaan-perusahaan manajer investasi BUMN maupun swasta untuk menggarap. Pasalnya, pemerintah tidak mungkin mengelola sendiri investasi tersebut.

Family office adalah perusahaan swasta yang mengelola kekayaan orang-orang superkaya. Biasanya, satu family office mengelola kekayaan satu individu atau keluarga. Adapun familyoffice tersebut bertujuan agar orang-orang kaya dari luar negeri mau menaruh uangnya di Indonesia.

Chief Executive Officer Schroders Investment Management, Michael Tjoajadi mengatakan sebenarnya family office memiliki peraturan dan undang-undang tersendiri di Singapura yang mengatur segala aspek, termasuk persyaratan yang dibutuhkan.

Terkait apakah family office ini memerlukan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Michael mengatakan, hal itu tergantung pada peraturan di negara masing-masing. Di Singapura, undang-undang family office mengatur semua kebutuhan seperti jumlah dana yang harus disetor, kegiatan yang bisa dilakukan, perlakuan pajak, transparansi, dan kebutuhan tenaga kerja.

“Apakah disini nanti akan dibawah naungan OJK? I don’t know, apakah under independent sendiri? We don’t know,” kata Michael di Gedung Schroders, Jakarta, Senin (8/7).

Michael mengingatkan bahwa perusahaan private equity di Indonesia tidak berada di bawah pengawasan OJK. Di Indonesia, perusahaan private equity beroperasi seperti PT (Perseroan Terbatas) sendiri.

Menurut Michael, perusahaan private equity semacam itu juga disebut sebagai fund manager atau manajer investasi karena mengelola dana dari kliennya.

"Private equity bertindak sebagai fund manager, tetapi mereka menginvestasikan dana ke perusahaan yang tidak terdaftar di bursa. Tapi, kita tidak tahu di Jakarta akan bagaimana, makanya nanti akan ada tim yang membentuk ini," ujar Michael.

Tak hanya itu, Michael menjelaskan bahwa daya tarik utama dari family office adalah keuntungan pajak. Namun, ada batasan ukuran minimum dana untuk dapat masuk ke dalam family office. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.

Family Office Tidak Bersaing dengan Manajer Investasi

Di sisi lain, Michael mengatakan bahwa pengelolaan dana dalam family office tidak bersaing dengan manajer investasi karena dana ini diinvestasikan dan dikelola. Ia menyebut dana akan ini disisihkan, kemudian diinvestasikan oleh fund manager.Family office juga bukan fund manager yang langsung berinvestasi.

Sebaliknya, mereka adalah fund manager dari fund manager. Misalnya, kata Michael, jika ingin berinvestasi di pasar saham Indonesia, mereka akan mencari fund manager yang tepat untuk mengelola investasi tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa family office akan berinvestasi bersama dengan negara lain dan fund manager akan menentukan di mana investasi dilakukan.

Berpotensi Jadi Tempat Pencucian Uang dan Suaka Pajak

Sebelumnya, sejumlah ekonom menilai pembentukan family office berpotensi menjadi sarang pencucian uang seperti yang terjadi di Singapura. Pada kasus di Singapura, enam family office tersangkut kasus pencucian uang senilai US$ 3 miliar atau setara Rp 36,23 triliun.

Pemerintah Singapura kemudian menangkap sepuluh orang asing yang terlibat dalam kasus pencucian uang terbesar di negara tersebut. Mereka juga telah mendapat hukuman dari pihak yang berwajib. Belajar dari kasus tersebut, sejumlah ekonom meminta pemerintah meninjau pembentukan dan skema family office secara matang. Hal itu karena family office berisiko menjadi tempat pencucian uang dan suaka pajak.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat risiko pencucian uang dari pembentukan family office, karena pemerintah harus menawarkan pajak rendah demi menarik investor asing atau orang kaya ke Indonesia.

"Saya rasa sangat berpotensi menjadi tempat suaka pajak karena insentif yang ditawarkan juga dengan menurunkan pajak bagi orang kaya ini. Sama seperti yang dikembangkan di Singapura ataupun negara suaka pajak lainnya," kata Nailul kepada Katadata.co.id, Kamis (4/7).

Ribuan karyawan Samsung Electronics menggelar aksi mogok kerja selama tiga hari sejak Senin (8/7) hingga Rabu (10/7). Mereka menuntut perbaikan pada sistem bonus berbasis kinerja dan tambahan cuti tahunan.

Serikat Kerja Samsung Electronik memiliki sekitar 30 ribu anggota. Ini mencakup hampir seperempat tenaga kerja di Korea Selatan. Mereka mengingingkan tambahan satu hari cuti tahunan bagi pekerja dan perubahan sistem bonus karyawan. Para pekerja pun mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan tersebut gagal dipenuhi.

Mengutip Reuters, para analis melihat aksi mogok massal ini tak akan berdampak signfikan terhadap industri karena sebagian kegiatan produksi telah otomatisasi dan partisipasi mogok yang rendah. Meski demikian, aksi mogok dapat menandakan penurunan semangat tenaga kerja yang krusial di titik pentig Samsung mulai menerapkan kecerdasan buatan.

Serikat kerja Samsung sebelumnya melakukan aksi mogok pertama pada bulan lalu menuntut masalah cuti tahunan. Namun, menurut Samsung, aksi tersebut tidak berdampak pada aktivitas bisnis. Samsung padsa Senin (8/7) juga menyebut bahwa aksi ini tidak menganggu produksi.

Serikat pekerja tidak mengungkapkan tingkat partisipasi pemogokan bulan lalu. Namun, mereka mengatakan 6.540 pekerja akan mogok minggu ini, sebagian besar di lokasi manufaktur dan pengembangan produk. Adapun pemogokan tersebut mencakup para pekerja yang memantau jalur dan peralatan produksi otomatis sehingga operasi dapat terpengaruh.

Serikat pekerja mengatakan sekitar 3.000 pemogok menghadiri unjuk rasa di tengah hujan dekat kantor pusat Samsung di Hwaseong, selatan Seoul.

Presiden serikat pekerja Son Woo-mok, membantah laporan media tentang rendahnya partisipasi, dan mengatakan kepada Reuters bahwa usia mereka yang baru lima tahun tidak cukup untuk mendidik anggotanya tentang masalah tersebut. “Pendidikan tentang serikat pekerja belum cukup. Tapi saya rasa partisipasi ini tidak rendah karena serikat kita masih muda dibandingkan serikat pekerja lainnya,” ujarnya.

Wakil presiden serikat pekerja Lee Hyun-kuk mengatakan akan ada pemogokan lebih lanjut jika Samsung tidak memperbaiki tawarannya. Usulan Samsung mencakup fleksibilitas dalam gaji dan ketentuan cuti tahunan. Namun, mereka tidak memenuhi tuntutan serikat pekerja mengenai kenaikan gaji dan cuti.

Serikat pekerja juga menginginkan kesetaraan dalam sistem bonus. Mereka mengatakan bonus untuk pekerja biasa dihitung dengan mengurangi biaya modal dari laba operasional, sedangkan bonus untuk eksekutif didasarkan pada sasaran kinerja pribadi.

“Saya mengatakan kepada orang-orang bahwa saya bangga bekerja di Samsung, namun kenyataannya tidak,” kata Park Jun-ha, 20, seorang insinyur di lini pengemasan chip Samsung yang bergabung dengan perusahaan tersebut pada Januari.

Ia mengaku tidak bangga bekerja di Samsung karena tak puas dengan skema bonusnya yang tak jelas. Keanggotaan serikat pekerja telah berkembang sejak Samsung berjanji pada 2020 untuk berhenti menghambat kerja terorganisir.

Kinerja harga saham Samsung telah tertinggal dari pesaing chip senegaranya SK Hynix (000660.KS). Serikat pekerja menyalahkan AI Samsung yang menyebabkan lambatnya pengembangan chip memori bandwidth tinggi (HBM) yang banyak diminati untuk digunakan dalam prosesor AI.

Meski begitu, Samsung memperkirakan kenaikan laba operasional kuartal kedua lebih dari 15 kali lipat karena pulihnya harga chip yang didorong oleh booming AI.

Harga sahamnya naik 0,2% pada perdagangan sore hari Senin setelah naik sebanyak 1,72% di awal sesi ke level tertinggi sejak Januari 2021. Pekan lalu, Saham Samsung melonjak 6,9% karena pendapatan kuartalan awal yang melebihi perkiraan analis.

Uni Eropa akan mengadopsi "Travel Rule" atau "Aturan Perjalanan" yang memperketat transaksi di pasar keuangan demi melawan pencucian uang dan pendanaan teroris. Aturan ini juga harus dipatuhi oleh penyedia layanan kripto.

Aturan yang sudah terkenal di sektor perbankan ini mengharuskan lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi tentang transfer dana. Mulai 30 Desember 2024, bursa mata uang kripto yang beroperasi di Uni Eropa harus melaporkan informasi terperinci pada setiap transaksi.

Informasi ini termasuk identitas pengirim dan penerima, serta sifat transaksi. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas yang mencurigakan sejak awal.

Menurut laporan Cointribune, inisiatif ini bukan tanpa tantangan. Penyedia layanan mata uang digital perlu menyesuaikan sistem mereka untuk memenuhi persyaratan baru ini.

Ini merupakan investasi yang signifikan dalam hal waktu dan sumber daya. Namun, pihak berwenang Eropa percaya bahwa manfaat jangka panjang akan lebih besar daripada biaya awal ini, dan membuat perang melawan pencucian uang menjadi lebih efektif.

Dampak Travel Rule pada Bursa Mata Uang Kripto

Pedoman baru yang diberlakukan oleh Uni Eropa akan memiliki dampak yang signifikan terhadap bursa mata uang kripto. Mereka tidak hanya harus mengumpulkan informasi rinci tentang pengguna dan transaksi, tetapi mereka juga perlu membuat kebijakan yang jelas mengenai transfer lintas batas dan multi-perantara.

Peraturan ini merupakan bagian dari kerangka kerja yang lebih luas untuk mengatur aset digital di Eropa, terutama melalui peraturan Markets in Crypto-assets (MiCA).

Selain mengumpulkan informasi, bursa perlu menyatakan kebijakan kepatuhan mereka dan memastikan operasi mereka memenuhi standar baru. Penyedia layanan mata uang kripto akan memiliki waktu dua bulan setelah penerapan peraturan tersebut untuk menyatakan kepatuhan mereka.

Periode ini dimaksudkan agar perusahaan dapat secara bertahap menyesuaikan diri dengan persyaratan baru. Namun, tekanannya tinggi, dan ketidakpatuhan dapat mengakibatkan hukuman yang berat.

Menuju Masa Depan yang Lebih Teratur

Meskipun pengenalan Aturan Perjalanan mungkin tampak membatasi, aturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih transparan untuk transaksi mata uang kripto.

Cardano Foundation, misalnya, telah mengambil langkah untuk mematuhi peraturan baru ini dengan bermitra dengan Crypto Carbon Ratings Institute.

Mereka telah menerbitkan indikator keberlanjutan untuk jaringan Cardano, yang menunjukkan upaya menuju transparansi yang lebih besar dan mengurangi konsumsi energi dibandingkan dengan protokol proof-of-work.

Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa para pelaku pasar di dunia kripto menanggapi peraturan dengan serius dan berusaha untuk beradaptasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi mata uang kripto sambil meminimalkan risiko pencucian uang dan pendanaan teroris.

Manfaat jangka panjang dari regulasi ini sangat jelas. Pasar mata uang kripto yang lebih teregulasi dapat menarik lebih banyak investor institusional, meningkatkan legitimasi aset digital, dan menciptakan kerangka kerja yang lebih stabil untuk inovasi keuangan.

Mendag akan Bentuk Satgas untuk Atasi Barang Impor Ilegal

IHSG Ditutup Melemah Tipis, Saham BMRI dan BRIS Merosot

Kisruh Beasiswa Stafsus Presiden Billy Membrasar, LPDP Buka Suara

Kisruh Beasiswa Stafsus Presiden Billy Mambrasar, LPDP Buka Suara

PSN Gandeng Perusahaan India Kembangkan Sistem Navigasi Satelit

DPR Tagih Pemerintah Tuntas Buat Aturan Turunan UU Kesehatan 8 Agustus

2024 Diprediksi Pecahkan Rekor jadi Tahun dengan Suhu Terpanas

Pemerintah Ingin Buat Family Office, Ini Komentar Bos Schroders - Keuangan Katadata.co.id

Jokowi Respons Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah: Bukan Prestasi

Ribuan Karyawan Samsung Mogok Kerja 3 Hari, Apa yang Dituntut?

Uni Eropa Bakal Perketat Transaksi di Bursa, Ini Dampaknya ke Kripto

Survei Indikator: Ahmad Luthfi - Kaesang Bisa Unggul di Pilgub Jateng