IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat perdagangan karbon atau carbon trading di subsektor pembangkit listrik dapat menurunkan emisi gas rumah kaca lebih dari 100 juta ton ekuivalen pada 2030.

"Berdasarkan peta jalan perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik yang telah kami susun, dengan adanya perdagangan karbon ini maka berpotensi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar lebih dari 100 juta ton ekuivalen di tahun 2030," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Dadan mengatakan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik akan diselenggarakan dalam tiga fase. Fase pertama berlangsung pada 2023–2024, fase kedua pada 2025–2027, serta fase ketiga pada 2028–2030.

Menurutnya, perdagangan karbon saat ini memasuki tahun kedua atau periode terakhir dari fase pertama. Adapun pada 2024, jumlah peserta perdagangan karbon menjadi sebanyak 146 unit, dengan adanya tambahan kapasitas unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 25 MW.

"Kami terus meningkatkan dari sisi peserta yang ikut di dalam perdagangan karbon secara khusus untuk pembangkit tenaga listrik," kata dia.

Dadan menjelaskan penerapan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, mendorong langkah-langkah efisiensi energi, serta meningkatkan peran pelaku usaha dalam melakukan mitigasi perubahan iklim.

Selain itu, ia juga berharap agar perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik dapat mendorong transisi energi nasional, khususnya di sisi suplai energi.

(FRI)

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) masih mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Apakah harga Pertamax dan harga Pertalite mengalami perubahan pada hari ini, Rabu (24/7)?

Harga Pertamax saat ini masih dibanderol sama dengan harga bulan sebelumnya, yakni sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo sebesar Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp15.100 per liter.

Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.

Pun dengan harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar Rp6.800 per liter.

Namun demikian, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Rabu (24/7):

Aceh
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertamax Rp12.100
Dexlite Rp13.200

Sumatera Utara
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sumatera Barat
Pertamax Rp13.000
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Riau
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Kepulauan Riau
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertamax Rp12.600
Pertamax Turbo Rp13.500
Dexlite Rp13.800
Pertamina Dex Rp14.400

Jambi
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Bengkulu
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Sumatera Selatan
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Bangka Belitung
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Lampung
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Banten
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

DKI Jakarta
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Pertamax Green 95 Rp13.900
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Barat
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.500
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Tengah
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

DI Yogyakarta
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Timur
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Pertamax Green 95 Rp13.900
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Bali
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Nusa Tenggara Barat
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.500
Pertamina Dex Rp15.100

Nusa Tenggara Timur
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100
Solar Non Subsidi Rp14.450

Kalimantan Barat
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Tengah
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Selatan
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Utara
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Timur
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Utara
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Gorontalo
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Tengah
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Selatan
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.90
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Barat
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Maluku
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Maluku Utara
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900

Papua Barat
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Papua Selatan
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua Pegunungan
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua Tengah
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua Barat Daya
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai melaksanakan pembaruan proses bisnis pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui Core Tax Administration System.

"Pada sistem yang digunakan saat ini, faktur pajak dan bukti potong pajak dibuat dengan menggunakan dua aplikasi yang disediakan DJP yaitu e-Faktur dan e-Bupot. Sedangkan laporan keuangan disampaikan dengan menggunakan format PDF," tulis DJP dikutip dari laman resminya, Selasa (23/7/2023).

Dengan implementasi sistem yang baru, faktur dan bukti potong pajak dibuat dalam sistem Coretax dengan nomor seri faktur dan nomor bukti potong yang diberikan secara otomatis oleh sistem. Sistem Coretax telah menyediakan fitur bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan laporan keuangan berbasis XBRL sehingga data laporan keuangan fiskal dapat dimanfaatkan pada pelaporan SPT Tahunan PPh.

Dalam hal Wajib pajak tidak menyiapkan laporan keuangan berbasis XBRL, Wajib Pajak dapat mengisi langsung data rekonsiliasi laporan keuangan pada lampiran yang disediakan.

Integrasi faktur dan bukti potong pajak dalam satu sistem memungkinkan data yang ada pada faktur dan bukti potong untuk langsung digunakan sebagai data isian pada formulir SPT (prepopulated) sehingga memudahkan pada tahapan berikutnya yaitu tahap pengisian dan penyampaian SPT.

Sebagaimana diketahui, pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi wajib pajak. Dalam penyampaian SPT, terdapat dua tahapan utama yaitu tahap persiapan dan tahap penyampaian.

"Untuk membantu wajib pajak agar tidak melewatkan kewajiban penyampaian SPT, sistem akan secara otomatis mengirimkan pengingat pada tanggal-tanggal tertentu sebelum jatuh tempo pelaporan SPT," tulis DJP.

Adapun, pelaporan menggunakan Portal Wajib Pajak pada sistem Coretax memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini, antara lain:

1. Adanya menu perhitungan PPh Pasal 25 yang dapat digunakan oleh berbagai entitas termasuk bursa, BUMN, BUMD, dan bank berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait.
2. Pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB dilakukan melalui sistem, dengan penyesuaian sektor atau sub-sektor yang diperlukan oleh wajib pajak.
3. Aplikasi untuk SPT Masa PPN, PPN DM, Pemungut PPN non PKP, dan Pemungut PPN PMSE dapat diakses oleh non PKP dan PKP.
4. Kompensasi kelebihan pajak terisi otomatis, dengan informasi saldo kompensasi yang tersedia di sistem.
5. Perhitungan PPh Pasal 21 lebih sederhana dengan tarif efektif.
6. Cabang usaha dapat menerbitkan bukti potong, namun pelaporan dan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh entitas pusat.
7. Integrasi data pemotongan PPh Pasal 21 bulanan pegawai tetap dengan bukti pemotongan tahunan A1/A2 pegawai tetap.
8. SPT Masa PPh Unifikasi terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah.
9. Aplikasi SPT Masa PPh Unifikasi yang sama digunakan oleh instansi pemerintah dan nonpemerintah.
10. Pembuatan kode billing untuk pembayaran terkait dengan kurang bayar pada SPT dilakukan melalui menu SPT.
11. Pengisian SPT Tahunan PPh dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan ke lampiran yang disyaratkan sesuai dengan kondisi wajib pajak.
12. Bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh Pemotong/Pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis
13. Bukti potong PPh tersedia secara sistem, termasuk bukti potong yang diterima oleh tanggungan yang berada dalam satu kesatuan Data Unit Keluarga.
14. Tersedia menu pencatatan (simple record of bookkeeping) untuk dapat digunakan oleh Wajib Pajak UMKM.
15. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis mengakui serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) membuat sertifikasi pekerja konstruksi gagal terbit.

Hal itu membuat para pekerja di sektor konstruksi terlambat untuk mendapatkan sertifikat pekerja konstruksi. Sebab, sebagian data-datanya tersimpan dalam server tersebut.

"Secara keseluruhan saya enggak hafal berapanya. Tetapi yang jelas itu memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi," ujar Abdul Muis dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Selanjutnya, Abdul Muis mengaku akibat gangguan tersebut juga berdampak pada proses pengadaan beberapa pekerjaan di Kementerian PUPR. Mengingat, proses pengadaan atau tender saat ini dilakukan melalui sistem online.

"Walaupun Alhamdulillah yang terpengaruh tidak sampai 10 persen, karena lelang dan pekerjaan kita sudah 90 persen diselesaikan di tahun 2024 ini," tuturnya.

Abdul Muis menjelaskan beberapa proses pengadaan lelang yang terdampak dari sistem PDNS yang eror itu seperti proyek-proyek pekerjaan di IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, proses lelang sempat dilanjutkan meski menggunakan sistem manual.

"Ada (PSN), yang di IKN juga ada. Sehingga karena ada proses kendala di PDN, maka yang tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi kita berubah kembali ke manual," lanjutnya.

Menurutnya, proses pengadaan lelang menggunakan sistem manual ini memang tergolong memakan waktu yang lebih ketimbang menggunakan sistem manual, hal itu akhirnya mengancam pada proses penyelesaian proyek yang mundur.

"Maka kemarin kita secepat mungkin mengambil keputusan kita kembali ke manual. Sehingga proses lelang tetap jalan. Termasuk juga proses sertifikasi, badan usaha, sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan LPJK juga kembali ke manual," ujarnya.

(FRI)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung simulasi penggunaan teknologi pesawat nirawak atau drone dalam penyebaran pupuk di hamparan sawah seluas 40.000 hektare di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Selasa, 23 Juli 2024.

Simulasi drone tabur pupuk tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep pertanian pintar (smart farming).

Kepala Balai Pelatihan Pertanian, Roni menyebut bahwa pertanian pintar berbasis internet of things di mana segala keputusan dieksekusi menggunakan jaringan internet.

"Lalu untuk mewadahi itu kita buat bahas pemrogramannya bahasa Android sehingga bisa di handphone," kata Roni.

Selain penggunaan pesawat nirawak untuk tabur pupuk, Roni juga mengatakan bahwa smart farming memiliki banyak manfaat nyata bagi para petani.

Mulai dari pengendalian jarak jauh, automatic weather station, mengetahui suhu udara, curah hujan, kelembapan arah angin, kecepatan angin, sinar matahari, fluktuasi dan lainnya.

"Dengan menggunakan smart farming, kita melaksanakan kegiatan penyiraman itu ada kontrol namanya kelembaban tanah, batasnya itu 30 persen. Di bawah itu berarti tanah kering, siram. Kalau 30 persen ke atas tanah itu basah, tidak perlu disiram. Begitu juga pupuk eksekusi kita masukan ke program kita lalu bisa dieksekusi di HP," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berkesempatan untuk berdialog langsung dengan petani terkait manfaat serta tantangan dalam penerapan teknologi tersebut.

Mereka mengapresiasi upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani dalam menjadikan teknologi sebagai solusi bagi tantangan pertanian di Papua Selatan.

Tenang Wibowo, salah satu petani yang telah merasakan perbedaan yang cukup signifikan setelah menggunakan konsep pertanian pintar. Menurut Tenang, melalui konsep pertanian tersebut, ia dan para petani lainnya mendapatkan potensi hasil pertanian yang lebih baik.

"Alhamdulillah setelah ada kegiatan ini, kami belajar sehingga dengan ini bedanya untuk produksi lebih bagus. Kalau kami dulu satu hektare mentok biasa cuma dapat 80-90 ikat karung, kalau dengan begini alhamdulillah bisa naik sampai 120-130 ikat," katanya.

Tenang juga berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan pompanisasi bagi para petani. Tenang menyebut pompanisasi saat ini masih belum mencukupi kebutuhan para petani.

"Alhamdulillah sudah ada (pompanisasi), tapi memang kebutuhan kami di sini untuk 1.000-an hektare. mudah-mudahan ke depannya semua petani bisa merasakan itu," jelasnya.

(SLF)

IDXChannel - Deputi Komisioner Bidang Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan rencana pemungutan iuran wajib untuk pekerja swasta bakal digunakan mendukung program 3 juta rumah dalam Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pengumpulan dana itu nantinya akan memberikan kemudahan bagi para pekerja swasta untuk mengakses pembiayaan perumahan dengan memberikan bunga lebih rendah ketimbang bank konvensional. Harapannya, tingkat kemampuan masyarakat membeli rumah bisa semakin meningkat.

"Intinya kan kalau kami ditugaskan untuk menghimpun dana. Kalau memang nanti pemerintahan pak Prabowo dan pak Gibran menentukan jumlahnya dan bentukan dari pembiayaan yang dibutuhkan bisa terhitung," ujarnya dalam acara Rakernas Apersi 2024 di Pullman Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Sehingga targetnya realisasi program 3 juta rumah itu nantinya tidak membebani ruang fiskal alias APBN. Sebab, sudah memiliki sumber pendanaan sendiri lewat iuran yang dibayarkan oleh para pekerja swasta.

"Mau sekarang atau nanti (diterapkan), kita sekarang akan mengembangkan sumber-sumber pendanaan. Intinya kami harus siap mensupport program yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo dan Gibran," tuturnya.

Nantinya lewat dana yang dihimpun dari kepesertaan pekerja swasta itu akan dikelola oleh manajer investasi, kemudian imbal hasil atas investasi yang dilakukan akan menjadi sumber dana yang digunakan untuk memberikan subsidi selisih bunga.

"Maka di salah satu caranya kita ingin lihat kemungkinan di produk KPR itu kita adjust sedikit. Mungkin kita akan coba mengadopsi skema suku bunga kliring," kata Sid Herdi.

Pada kesempatan yang berbeda, Pengamat Properti Panangian Simanungkalit memproyeksikan kebutuhan biaya untuk merealisasikan program Capres terpilih Prabowo - Gibran membangun 3 juta rumah sekitar Rp120 triliun per tahunnya.

Kebutuhan biaya yang besar tersebut menurutnya tidak akan efektif jika hanya mengandalkan APBN sebagai instrumen pembiayaan. Sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Kita butuh setidaknya Rp120 triliun per tahun untuk mendanai sektor perumahan. Jadi dana abadi ini saya kira dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan perumahan," ujar Panangian dalam diskusi di Jakarta, Jumat (21/6/2024) lalu.

(FRI)

IDXChannel - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memantau tes pengaliran air dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sepaku menuju reservoir induk IKN Nusantara yang berada di titik tertinggi. Running test ke-3 berlangsung sejak Sabtu hingga Senin dini hari (20/7/2024) sampai dengan (22/7/2024).

Tes ini merupakan bagian penting dalam pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN Nusantara.

Setelah running test pengaliran berhasil, kini tengah dilakukan pengurasan sistem dan jaringan, sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan untuk menjamin kualitas air minum yang baik, sesuai standar kesehatan yang berlaku.

Diharapkan pada akhir Juli 2024 mendatang, SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN Nusantara.

"Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan," kata Basuki.

SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/detik, pipa transmisi 16 km, reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphitheater, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

(SLF)

IDXChannel - Sektor industri manufaktur di Indonesia masih berhasil tumbuh positif di tengah tekanan global. Hal ini menunjukkan konsistensi dari sektor industri manufaktur yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

"Ada data yang cukup menggembirakan yang dirilis oleh World Bank, yakni pada tahun 2023 Indonesia berhasil masuk di posisi ke-12 Top Manufacturing Countries by Value Added di dunia, dengan nilai Manufacturing Value Added (MVA) USD255 miliar," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Posisi Indonesia tersebut menggungguli negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam yang nilai MVA-nya hanya setengah dari nilai MVA Indonesia.

"Di tingkat global, MVA Thailand berada di posisi ke-22 dengan nilai USD128 miliar, sedangkan Vietnam berada di posisi ke-24 dengan nilai USD102 miliar," kata dia.

Adaun nilai MVA Indonesia pada 2023 tersebut meningkat 36,4 persen (atau senilai USD68 miliar) dari 2022 yang mencapai USD187 miliar.

"Hal ini menaikkan peringkat Indonesia dari peringkat ke-14 dunia di tahun 2022 menjadi peringkat ke-12 pada 2023," kata dia.

Agus mengatakan, capaian apik itu karena struktur manufaktur yang telah dimiliki Indoensia sudah jauh lebih dalam dan tersebar merata sehingga memiliki nilai tambah (value added) yang besar daripada negara-negara kompetitor lainnya di Asean atau dunia.

"Untuk mempertahankan maupun meningkatkan prestasi ini, kuncinya hanya satu, yaitu industri manufaktur harus terus menerus berupaya untuk memperkuat daya saing," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut ada beberapa masalah yang menyebabkan produksi dan lifting migas nasional mengalami hambatan.

"Saya merasa bahwa proses perizinan dan tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/Lembaga, sering kali menjadi hambatan. Kebijakan yang ada juga sering kali masih kurang memberikan iklim investasi yang menarik bagi para investor di sektor ini," kata Luhut dalam postingan di akun Instagram pribadinya, Selasa (23/7/2024).

Dia mengatakan ada 11 isu utama yang perlu diperbaiki di sektor hulu migas. Mulai dari lamanya persetujuan izin lingkungan, peraturan terkait ruang laut dan pertanian, perpajakan migas yang kurang kondusif, hingga kurangnya dukungan dari sebagian pemerintah daerah.

Luhut telah menegaskan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) di dalam TaskForce yang sudah dibentuk, agar terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan investasi, produksi dan lifting migas di Indonesia.

"Komitmen untuk meningkatkan iklim investasi sektor migas, dengan mengejar kemudahan berbisnis (ease of doing business) di sektor ini. Saya yakin kita memiliki visi dan pandangan yang sama dalam upaya percepatan peningkatan produksi migas di Indonesia di tahun ini maupun di tahun-tahun mendatang," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Vice Foreign Minister Pahala Mansury emphasized the importance of reviving the spirit of Global South solidarity, particularly between Indonesia and Africa.

This was conveyed by Pahala during a meeting with the Deputy Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation of Tanzania, Mbarouk Nassor Mbarouk, and Tanzanian business leaders in Dar es Salaam last weekend..

"During a Breakfast Meeting with Tanzanian business leaders, Vice Foreign Minister Pahala discussed plans for the 2nd Indonesia-Africa Forum (IAF), aimed at revitalizing the spirit of Global South solidarity, especially between Indonesia and Africa," the Indonesian Foreign Ministry said in its media release on Monday (22/7/2024).

In this context, Pahala extended invitations and expressed hope for the presence and active participation of Tanzanian entrepreneurs in the 2nd IAF, particularly in country-specific business forums, exhibitions, and other related business meetings.

During this opportunity, apart from exploring various potential collaborations, especially in capacity building, critical minerals, and infrastructure, Pahala also encouraged the finalization of concrete collaborations between the two countries to be part of the deliverables of the 2nd IAF.

Furthermore, during a meeting with Deputy Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation of Tanzania, Mbarouk Nassor Mbarouk, Pahala expressed hopes for the attendance of the President of Tanzania, government officials, and Tanzanian business community at the 2nd IAF.

During this occasion, Pahala also conveyed Indonesia's interest in exploring the establishment of a Preferential Trade Agreement and Bilateral Investment Treaty to further strengthen economic cooperation between the two countries.

Pahala also advocated for enhancing existing cooperation between the two countries in sectors such as agriculture and food security, oil and gas, and healthcare. The two deputy ministers also discussed various potential future collaborations, including palm oil production and processing, the mineral sector, EV battery supply chains, education, and capacity building. (WHY)

IDXChannel - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Abdul Muis, mengatakan sistem pinjaman dari luar negeri terkadang mengharuskan para pekerja asing ikut dalam pekerjaan konstruksi di dalam negeri.

"Kalau kita selama ini di PU, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bantuan luar negeri, itu juga karena memang sudah perjanjiannya di- loan (pinjaman) -nya harus menggunakan tenaga ahli dari luar negeri," ujar Abdul Muis pada acara peluncuran Konstruksi Indonesia di Kementerian PUPR, Selasa (23/7/2024).

Meskipun, sudah banyak tenaga kerja konstruksi dari dalam negeri yang memiliki kompetensi yang cukup untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur yang mengadopsi teknologi-teknologi baru.

"Bukan berarti menggunakan tenaga luar tapi kita tidak mampu, kita mampu. Tetapi mengikuti dari perjanjian pinjam loan-nya itu agar melibatkan, menggunakan tenaga dari luar sekaligus untuk transfer ilmu pengetahuan," kata dia.

Abdul Muis memberikan contoh misalnya rencana membangun proyek tol bawah laut di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mana kajian pembangunannya digarap oleh perusahaan asal Korea, Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd bersama PT Hutama Karya (Persero).

Konstruksi ini menurutnya harus melibatkan tenaga kerja dari luar negeri, karena proses studi dilakukan oleh asing.

"Tenaga-tenaga ahli kita sebetulnya sudah mampu melakukan itu (proyek teknologi tinggi), orang Indonesia mampu di sana, tetapi kesempatannya yang selama ini belum terbuka, belum ada. Pemerintah selama 10 tahun ini memberikan kesempatan untuk mereka mengimplementasikan kemampuannya di negeri sendiri," kata dia.

Kondisi tersebut berbeda dengan proyek-proyek yang dibangun dari 100 persen dana APBN yang akhirnya dapat menggunakan tenaga kerja konstruksi dari dalam negeri. Sebab, pendanaan tersebut diharapkan punya dampak ekonomi lanjutan dari dalam sebuah proyek infrastruktur.

"Tetapi kalau pekerjaan APBN itu semua tenaga kerja dari kita tidak ada yang dari luar," tuturnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - PT Citilink Indonesia (Citilink) mengapresiasi kerja sama co-branding kartu kredit PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP). Sinergi kedua entitas bisnis ini membuka kesempatan bagi maskapai penerbangan untuk berekspansi rute mancanegara.

Direktur Niaga dan Cargo Citilink, Ichwan F. Agus, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan maskapai. Besarnya permintaan kursi pesawat membuat Citilink siap membuka rute baru.

“Kami sangat menyambut kerja sama ini, karena banyak sekali manfaatnya. Ini besar. Rencananya kami juga akan mulai membuka rute ke Bangkok, dan Hong Kong,” kata Ichwan di MNC Bank Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2024).

Diketahui MNC Bank Citilink VISA Card merupakan hasil kolaborasi co-branding kartu kredit MNC Bank dengan PT Citilink Indonesia. Seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan di MNC Bank Tower, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Ichwan menyatakan pihaknya membuka potensi kerja sama lain yang diharapkan dapat terwujud dengan entitas bisnis MNC Group.

“Insya Allah kerja sama ini tidak hanya selesai sampai launching pada hari ini,” katanya.

Rita Montagna, selaku Presiden Direktur MNC Bank menambahkan MNC Bank terus memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya melalui berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk menggandeng Citilink Indonesia .

“Melalui kerja sama ini, MNC Bank menghadirkan layanan Kartu Kredit Co-Branding, program loyalitas, dan solusi pembayaran digital, untuk memudahkan para pelanggan Citilink Indonesia dalam memesan tiket serta melakukan transaksi lainnya secara aman dan nyaman," katanya.

(SLF)