IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa sejumlah investor asing dari Asia Timur telah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di industri pembiayaan Tanah Air.

"Saat ini ada empat perusahaan pembiayaan yang telah melaporkan realisasi akuisisi oleh asing," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, dalam keterangan resminya, Senin (15/7/2024).

Menurut Agusman, sejumlah investor asing tersebut tercatat berasal dari Korea Selatan, Hong Kong dan Jepang.

Selain itu, ada juga satu perusahaan yang masih dalam proses realisasi akuisisi, serta dua perusahaan lain yang sedang dalam proses persetujuan akuisisi.

"Segmen perusahaan pembiayaan yang diakuisisi oleh asing didominasi oleh sektor pembiayaan kendaraan bermotor," ujar Agusman.

Sementara, terkait kinerja Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending, Agusman menyatakan bahwa penyaluran pendanaan bulanan meningkat per Mei 2024 lalu.

Hal tersebut pun berdampak positif terhadap peningkatan laba industri LPBBTI yang naik 59,45 persen dari Rp173,73 miliar pada April 2024 menjadi Rp277,02 pada Mei 2024.

Meski demikian, OJK juga mencatat bahwa masih terdapat 15 penyelenggara fintech lending yang memiliki tingkat kelalaian bayar oleh debitur di atas 90 hari dari tanggal jatuh tempo (TWP90) yang melebihi ambang batas 5 persen sesuai ketetapan OJK.

"OJK terus melakukan pembinaan dan meminta Penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya," ujar Agusman.

Selain rasio TWP90 tersebut, Agusman juga menyatakan bahwa sejumlah perusahaan pembiayaan dan penyelenggara LPBBTI juga menghadapi masalah dalam memenuhi ketentuan ekuitas minimum.

Hingga Mei 2024, terdapat tujuh dari 147 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar serta satu dari 100 penyelenggara LPBBTI yang belum memenuhi kewajiban minimum Rp2,5 miliar.

"Hal ini disebabkan antara lain karena belum dilakukannya penyuntikan modal atau proses peningkatan permodalan yang sedang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Agusman. (TSA)

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku belum ada arahan perihal pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diklaim mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2024.

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, kebijakan pembatasan bahan bakar bersubsidi ada di tangan Kementerian ESDM. Sementara itu, PT Pertamina (Persero) hanya selaku operator alias pelaksana saja.

“Enggak tahu, kan bukan di kita, kami hanya melaksanakan apa yang diminta oleh regulator dalam hal ini Kementerian ESDM. (Kalau) ESDM bilang begini kebijakannya, kami sebagai operator melaksanakan,” ujar Arya ketika ditemui di Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Dia mengaku hingga kini belum ada permintaan otoritas untuk menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, seperti klaim yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.

Pertamina, lanjut Arya, memang mengatur mekanisme teknis penyaluran BBM. Namun, soal pengetatan distribusi jenis BBM bersubsidi belum ada arahan dari Kementerian teknis.

“Jadi Pertamina itu tidak menentukan bagaimana, apakah ada subsidi yang tepat sasaran, artinya orang yang berhak yang mendapat subsidinya, gitu loh. Dan itu teknisnya baru di Pertamina, tapi soal kebijakan di Kementerian ESDM, bukan di kita, kami hanya siap saja,” kata dia.

Senada, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membantah pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berlalu pada 17 Agustus 2024.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, pemberlakuan pembatasan akses BBM bersubsidi masih menunggu terbitnya hasil revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.

Beleid tersebut bakal mengatur konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, yang merupakan BBM bersubsidi dan kompensasi.

“Apakah sebelum 17 (Agustus) ataukah setelah 17 ini kan belum ada yang tahu nih. Nanti setelah 17 baru kita tahu,” ujar Saleh.

Menurutnya, meski substansi dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 sudah final, namun pemerintah masih mempertimbangkan hal lain, sehingga aturan itu belum dapat diterbitkan saat ini.

“Jadi begitu, kalau kita sebut secara substansial, itung-itungannya teknokratik atau teknisnya itu sudah kita sampaikan baik ke Menteri ESDM, ke Menko dan sebagainya, namun sekali lagi pertimbanganya kan tidak hanya pertimbangan teknis ekonomi, tapi juga ada pertimbangan lain, ini yang kita mesti, ya kita tunggu lah,” katanya.

Saleh menyebut, substansi dari Perpres 191/2014 sudah dikaji dan difinalisasi sejak tahun lalu. Namun, pemerintah masih harus mematangkan agar lebih detail lagi, terutama soal konsumen yang berhak.

“Tahun kemarin tuh substansi itu sudah final, cuman kan saat ini begini di Perpres itu bergantung detail, apakah di Perpres itu akan diletakan secara detail, katakan konsumen yang berhak itu sampai detail,” ujar dia.

(YNA)

IDXChannel - Wacana pemerintah yang bakal menerapkan kebijakan bea masuk impor dari China sebesar 200 persen terus bergulir dan memantik respons dari berbagai pihak.

Salah satu respons datang dari Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, yang meminta pemerintah untuk lebih selektif dan mengutamakan pangsa pasar produk dalam negeri terlebih dulu, sebelum secara resmi menjalankan kebijakan tersebut.

"Ini keprihatinan kita bersama dan menjadi isu penting untuk pemerintah," ujar Amin, dalam keterangan resminya, pekan lalu.

Menurut Amin, tarif bea masuk 200 persen lebih diperlukan untuk diterapkan pada jenis produk barang jadi saja, seperti produk tekstil, pakaian, dan elektronik.

Hal tersebut agar tak terjadi persaingan pasar antara barang yang diproduksi di dalam negeri dengan barang impor, terutama dari China.

Pendekatan ini dikatakan Amin sangat penting, agar Indonesia dapat terhindar dari ancaman gelombang Pemutusan Hubungan kerja (PHK).

"Di sisi lain, kita juga masih banyak industri yang lain, yang banyak membutuhkan bahan-bahan baku impor. Karena industri-industri kita gulung tikar kalah bersaing dengan produk-produk yang diimpor dari luar yang indikasinya mereka memainkan harga, bermain dumping dan mungkin juga ada insentif dari pemerintah di sana, di luar negeri," ujar Amin. (TSA)

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia masih melakukan impor sejumlah barang dari Israel. Padahal, seruan aksi boikot terhadap produk-produk pro negara tersebut masih banyak disuarakan.

Namun, Plt Kepala BPS Amalia W Widyasanti mengatakan, angka impor produk Israel ke Indonesia menurun drastis yaitu sekitar 54 persen pada Juni 2024.

"Impor asal Israel itu sangat-sangat kecil sekali dibandingkan dengan total impor Indonesia. Saking kecilnya ini jadi tidak berarti jika dibandingkan dengan total impor," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Mengutip data BPS, total impor barang asal Israel pada Juni 2024 mencapai USD2,76 juta atau turun 53,6 persen dibandingkan Mei 2024 yang tercatat USD5,97 juta.

Namun jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang tercatat USD1,51 juta, impor barang dari Israel ini naik 82 persen.

Adapun komoditas yang paling banyak diimpor pada Juni 2024 di antaranya mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS 85 senilai USD889.213 atau merosot 77 persen dibandingkan Mei 2024 yang tercatat USD3,86 juta. Secara tahunan, nilai impor komoditas ini mengalami peningkatan 202,99 persen dibandingkan Juni 2023 yang tercatat USD293.480.

Selanjutnya, komoditas yang juga diimpor dari Israel yaitu instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis atau HS 90 yang mencapai USD616.468 pada Juni 2024 atau meningkat 171 persen dibanding bulan lalu sebesar USD226.908. Nilai komoditas ini meningkat 43 persen dari Juni 2023 yang mencapai USD429.289.

Kemudian komoditas mesin/peralatan mekanis dan bagiannya atau HS 84 di mana nilai impor komoditas ini mencapai USD374.527 pada Juni 2024 atau turun 71 persen dibanding bulan lalu yang mencapai USD1,30 juta.

Lalu ada juga impor perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia atau HS 82 senilai USD352.258 atau naik 5,75 persen dibandingkan Mei 2024 yang tercatat USD333.103. Sama halnya jika dibandingkan secara tahunan, komoditas ini meningkat 8,30 persen dari Juni 2023 yang tercatat USD325.109.

Komditas terakhir yang diimpor dari Israel yaitu bahan kimia organik yang tercatat USD114.690 atau turun 23 persen dibandingkan Mei 2024 yang tercatat USD150.546. Namun secara tahunan, nilai komoditas HS 29 ini mengalami kenaikan 20,41 persen dari Juni 2023 yang mencapai USD95.247.

(YNA)

IDXChannel - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengumumkan tiga sosok baru yang masuk dalam Jajaran Komisaris dan Direksi.

Dua di antaranya mengisi posisi Direksi, yaitu Triswahju Herlina menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan serta Yusron Avivi sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi.

Selain itu, PNM juga mengangkat Ariesta Krisnawan sebagai Komisaris Independen.

Perubahan susunan direksi dan komisaris ini berdasarkan Keputusan Menteri BUMN, Erick Thohir dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI (BBRI), Sunarso selaku para pemegang saham PNM.

Dengan diumumkannya susunan Direksi dan Komisaris baru ini, PNM resmi memiliki enam Dewan Komisaris dan enam Anggota Direksi.

Berikut susunan jajaran Komisaris dan Direksi baru PNM:

Dewan Komisaris PNM

1. Komisaris Utama: Arif Rahman Hakim
2. Komisaris: Parman Nataatmadja
3. Komisaris: Iwan Taufiq Purwanto
4. Komisaris Independen: Veronica Colondam
5. Komisaris Independen: Nurhaida
6. Komisaris Independen: Ariesta Krisnawan.

Dewan Direksi PNM

1. Direktur Utama: Arief Mulyadi
2. Direktur Bisnis: Prasetya Sayekti
3. Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan: Triswahju Herlina
4. Direktur Operasional: Sunar Basuki
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko: Kindaris
6. Direktur Digital dan Teknologi Informasi: Yusron Avivi.

(FAY)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo diminta agar lebih dapat menertibkan jalur koordinasi dan komunikasi para menteri terkait rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi.

Hal ini lantaran sempat terjadi dalam beberapa kondisi, sejumlah menteri justru menyampaikan pendapat yang berbeda untuk kebijakan yang sama.

Jika silang-sengkarut koordinasi ini berlanjut, dikhawatirkan justru bakal memunculkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan spekulasi harga di lapangan.

"Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan Menko Marves berbeda pendapat," ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dalam keterangan resminya, Minggu (14/7/2024).

Mulyanto pun mengaku heran mengapa sosialisasi pembatasan distribusi BBM bersubsidi justru menjadi simpang siur di masyarakat.

Karenanya, Mulyanto pun mengingatkan Pemerintah agar segera menertibkan masalah ini, agar masyarakat tidak berpikir ada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

"Sangat aneh kalau Menko Marves sampai ikut-ikutan memberi pernyataan tentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Mestinya cukup menteri terkait yang menjadi jubir, bukan Menkomarves, sehingga pas," ujar Mulyanto.

Mulyanto juga menambahkan bahwa kalau benar Pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi sebaiknya harus menyiapkan sistem pengawasan yang memadai. Jangan sampai BBM bersubsidi sudah dibatasi tapi distribusinya tetap tidak tepat sasaran.

"Pemerintah harus dapat memastikan bahwa pembatasan BBM tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan daya beli masyarakat kelas bawah. Jangan sampai masyarakat miskin semakin miskin, sebagai dampak dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini," ujar Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu pun meminta Pemerintah membuat rumusan kriteria kendaraan yang dapat dan tidak dapat membeli BBM bersubsidi ini dengan jelas.

Dalam pandangan Mulyanto, penerapan MyPertamina dan digital nozzle sudah sangat membantu namun kebocoran di luar itu ditengarai masih banyak terjadi. (TSA)

IDXChannel - Pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi dialami karyawan PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Hal ini menyusul wacana perseroan yang akan akan menutup lima pabrik pembuatan obatnya.

Kementerian BUMN pun meminta agar Kimia Farma mengedepankan win-win solution dengan karyawannya.

“Arahan kita kalau dilakukan seperti itu (tutup lima pabrik) harus win-win solution antara Kimia Farma dan karyawan,” ujar Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Arya menyebut, aksi penutupan lima pabrik untuk menekan biaya operasional, efisiensi bisnis, dan meningkatkan utilitas. Selain itu, lima pabrik dinilai under capacity, sehingga tidak maksimal beroperasi.

Meski begitu, lanjut Arya, Kimia Farma harus mempertimbangkan kepentingan karyawannya setelah lima fasilitas produksi obat ditiadakan.

“Mau enggak mau kan mereka harus melakukan itu terpaksa kan, karena pabrik tutup ya, tapi mereka harus mikir yang terbaik, enggak boleh enggak,” katanya.

Sebagai informasi, anak usaha PT Bio Farma (Persero) itu bakal melalukan rasionalisasi fasilitas produksi atau menutup lima pabrik obat. Rencana ini bakal direalisasikan KAEF 2-3 tahun mendatang.

Sebelumnya, Direktur Produksi & Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko memastikan perusahaan tetap memperhatikan hak-hak karyawannya, bila jumlah pekerja harus dikurangi.

“Tentu kami memperhatikan betul kalau memang nantinya akan ada dampak (PHK),” ujar Hadi saat paparan Public Expose di Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

“Terhadap rasionalisasi pegawai, maka KAEF akan memperhatikan yang menjadi hak-hak dari karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu menjadi komitmen kami dalam hal ini,” katanya.

Meski PHK menghantui karyawan anggota Holding BUMN Farmasi itu, hingga saat ini Kimia Farma belum menghitung jumlah karyawan yang akan terdampak, imbas dari rasionalisasi fasilitas produksi.

Selain ancaman PHK karyawan, anak usaha PT Bio Farma (Persero) juga menghitung dampak lain akibat penutupan lima pabrik obat.

“Karyawan yang pasti saat ini kami lagi kalkulasi terkait dampak, ketika nanti memang itu terjadi tentu kami tetap melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku," ujar Hadi.

(YNA)

IDXChannel - Anggota Komisi IV, Slamet, menyoroti adanya laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan mark up dalam impor beras oleh Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Jika laporan tersebut terbukti, maka praktik ilegal itu berpotensi merugikan petani lokal, sekaligus mengancam ketahanan pangan nasional.

Karenanya, Slamet pun meminta agar kasus tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan juga kalangan legislatif.

"Kita tahu Badan Pangan (Nasional) ini baru dibentuk, masih seumur jagung, tapi sudah diterpa isu menyangkut ketahanan pangan. Ini tidak hanya merugikan petani, tapi juga ada dugaan mark up dalam impor beras yang perlu dibuktikan lebih lanjut," ujar Slamet, dalam keterangan resminya, pekan lalu.

Menurut Slamet, pihak pelapor dari kasus ini adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang mencoba mengungkap adanya indikasi mark up dalam proses impor beras yang dilakukan oleh Bulog dan Badan Pangan.

Menurut LSM tersebut, tindakan ini dapat merugikan keuangan negara dan para petani lokal yang semakin tersudut oleh masuknya beras impor dengan harga yang tidak wajar.

Slamet pun menilai bahwa menyatakan bahwa isu ini dapat menjadi momen penting bagi pemerintah yang baru akan dilantik untuk membersihkan lembaga-lembaga yang berfungsi utama dalam ketahanan pangan.

"Ini menjadi momen yang bagus bagi pemerintah yang baru nanti akan dilantik untuk membersihkan lembaga-lembaga yang notabene menjadi fungsi utama untuk ketahanan pangan kita. Penegakan integritas dan transparansi di lembaga ini sangat penting<" ujar Slamet.

Komisi IV DPR RI yang memiliki wewenang dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, dikatakan Slamet, akan terus memantau perkembangan kasus ini dengan seksama.

Slamet juga memastikan bahwa komisinya tersebut bakal mengawal setiap dugaan korupsi, agar dapat ditindaklanjuti secara hukum dan transparan, serta mengutamakan kepentingan petani dan ketahanan pangan nasional.

"Paling tidak isu sumir ini memberikan penilaian bahwa betapa lembaga yang baru dibentuk juga memberikan keprihatinan kita tersendiri terkait dengan isu korupsi," ujar Slamet.

Dengan perhatian yang mendalam terhadap isu ini, Slamet berharap agar KPK dan pihak terkait dapat mengusut tuntas dugaan mark up impor beras dan memastikan bahwa Bulog serta Badan Pangan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi.

"Kita harus benar-benar serius dalam menangani masalah ini, karena dampaknya sangat besar bagi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat kita," ujar Slamet. (TSA)

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menyediakan etalase vending machine untuk menjual produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mesin otomotif itu beroperasi selama 24 jam.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, penambahan vending machine membantu memperluas pasar UMKM. Inisiatif itu bertujuan mempermudah akses masyarakat agar bisa mendapat produk UMKM kapan saja, di mana saja.

"Langkah ini adalah terobosan dari pak Erick Thohir sebagai bagian dari upaya untuk terus mendukung UMKM dalam mengembangkan pasarnya," ujar Arya dalam keterangan resmi, Senin (15/7/2024).

Terbaru, Kementerian BUMN meresmikan vending machine dan UMKM Corner milik Perum Perhutani, Jakarta Selatan, Senin (15/7/1024).

"Pak Erick kalau ketemu UMKM selalu ditanya bagaimana solusi membantu market UMKM agar bisa masuk lingkup BUMN, makanya kami fasilitasi produk UMKM bisa masuk vending machine yang dikelola BUMN," paparnya.

Senada, Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro menjelaskan perusahaan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa hutan, termasuk pelaku usaha mikro.

“Perhutani melakukan banyak cara untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa hutan, salah satunya melalui UMKM,” ungkap Wahyu Kuncoro.

Dia menilai, peresmian vending machine merupakan langkah perusahaan meningkatkan daya jual produk UMKM, utamanya produk hasil pemanfaatan hutan.

Adapun, vending machine dan UMKM Corner Perhutani menyediakan sejumlah produk kopi hasil binaan UMKM dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur.

Kopi yang ditawarkan terdiri dari berbagai varietas dari spesies kopi robusta, excelsa, liberica, dan arabika hingga kreasi kopi okra. Hingga kini, Perhutani dan masyarakat desa hutan telah mengembangkan budidaya kopi di areal seluas 43.143 Ha.

Budi daya ini tersebar di 32 kesatuan pemangkuan hutan (KPH) Perhutani, dengan dukungan 518 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan 75.872 petani.

Perhutani juga menyediakan berbagai produk hasil buatan 24 UMKM mitra binaan yang tersebar di 18 satuan kerja, seperti makanan, minuman, souvenir batik, dan kerajinan tangan dari rotan.

Dengan tambahan vending machine dan UMKM Corner, maka BUMN mengelola sembilan vending machine. Sebelumnya ada delapan vending machine produk UMKM yang tersedia di berbagai lokasi strategis.

Lokasi tersebut meliputi Kementerian BUMN yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Ada juga di Stasiun Gambir oleh PT Pertamina (Persero) dan Stasiun Gondangdia oleh PT PLN (Persero) keduanya bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Bahkan, di semua terminal di Bandara Soekarno-Hatta. Terminal 1 oleh PT Bank BNI Tbk, Terminal 2 oleh PT Telkom Indonesia Tbk, dan Terminal 3 oleh PT PLN (Persero), kesemuanya bekerja sama dengan PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports). Selain itu, vending machine juga tersedia di kantor PT Hutama Karya (Persero) dan kantor PT Pegadaian (Persero).

Setiap vending machine menyediakan sedikitnya 20 produk makanan ringan dari UMKM lokal, dengan transaksi pembayaran yang dapat dilakukan dengan mudah menggunakan QRIS. Setelah pembayaran, produk langsung dapat diambil di kotak bagian bawah vending machine.

(SLF)

IDXChannel - Pelaku dugaan fraud atau penyelewengan laporan keuangan PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) bakal diproses hukum alias dipolisikan. Jika aksi tersebut terbukti membuat rugi perusahaan.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, kasus pinjol Indofarma masih didalami pihak terkait. Dia memastikan, bakal diproses hukum, jika ada penyelewengan.

“Tunggu aja, hasil audit kan kita bawah ke Kejaksaan. Kalau dia pinjol, enggak tahu juga salah apa bener? Saya enggak tahu apa keputusan yang diambil oleh manajemen pada saat itu,” ujar Arya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Anggota Holding BUMN farmasi itu terlilit utang pinjol sebesar Rp1,26 miliar. Kementerian BUMN pun melakukan langkah penyelamatan terhadap bisnis perusahaan.

“Selama dia ada fraud baru boleh, misalnya dia pinjam ada permainan bunganya sangat tinggi, nah itu boleh. Kan masih di BPK, jadi ya, kesalahan kalau bisa bawa ke jalur hukum kalau itu melanggar hukum,” kata dia.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, INAF harus dikelola secara profesional dan bakal menindak tegas oknum-oknum tertentu yang terlibat pinjol dan fraud di internal Indofarma.

“Bagaimana Indofarma-nya sendiri harus kita kelola dengan baik, ya kita harus melakukan penyelamatan,” ujar Erick saat ditemui di gedung Sarinah, Jakarta Pusat.

“Kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan, ya kasus fraud ya fraud, korupsi ya kita tangkap gitu,” kata dia.

Erick mengaku punya strategi untuk menyelamatkan anak usaha PT Bio Farma (Persero) tersebut. Namun, dia enggan merinci lebih jauh.

“Banyak strategi yang bisa kita lakukan, termasuk utang vendor dan macam-macamnya, tentu kita harus selesaikan,” katanya.

Adapun dugaan kasus korupsi di Indofarma membuat cash flow perusahaan tertekan berat. Struktur keuangan yang ‘berdarah-darah’ ini membuat perusahaan menyedot anggaran dari induk usahanya, Biofarma dengan nilai fantastis.

(YNA)

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk tujuh komoditas asal China sebesar 200 persen. Hal ini sesuai dengan usulan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Ketujuh komoditas yang bakal dikenakan BMAD, yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menilai, Kemendag harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada DPR RI. Dia pun meminta Kemendag menjelaskan alasan utama atas rencana penerapan BMAD terhadap tujuh produk yang dimaksud.

"Kami berharap Kemendag konsultasi ke Komisi VI DPR RI atas hasil verifikasi KADI. Mendag sudah setujui koordinasi saat raker dengan Komisi VI DPR RI beberapa saat yang lalu," kata Darmadi Durianto kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Menurut dia, Konsultasi diperlukan agar implementasi kebijakan nantinya tidak salah arah dan berakibat negatif bagi perekonomian nasional.

"Supaya penerapan BMAD dan BMTP tidak salah dan berakibat negatif bagi perekonomian nasional. Sekali lagi Kami menekankan agar Kemendag koordinasi hasil verifikasi KADI dan KPPI nantinya," katanya.

Secara prinsip, lanjut dia, pihaknya mensupport adanya rencana kebijakan tersebut, namun kebijakan itu mesti didukung data yang valid dan kredibel.

"Intinya kita setuju dikenakan bea masuk anti dumping. Hanya saja besarannya harus divalidasi dengan data yang kredibel. Jangan sampai niat baik ini malah blunder karena abai terhadap akurasi data dan bisa berdampak luas ke sektor industri pada umumnya," kata dia.

Darmadi menyebut, rencana kebijakan menaikkan BMAD juga mesti dilihat dari aspek persaingan usaha yang terjadi di lapangan. Terutama, melihat data verifikasi KADI dimanipulasi oleh pihak tertentu karena persaingan bisnis, sehingga hasil verifikasi tidak kredibel.

Sebaliknya, data yang akurat dan komprehensif menjadi sangat fundamental dalam menyusun sebuah kebijakan.

"Maksud saya, saya khawatir Kemendag menerapkan kebijakan BMAD atas usulan KADI itu bukan atas dasar kajian tapi atas adanya desakan dari para entitas bisnis tertentu demi melindungi kepentingan bisnisnya,” katanya.

“Jika fenomena ini yang jadi alasan menaikkan BMAD itu sama saja menambah keruwetan baru. Kami khawatir nantinya para pebisnis besar memanfaatkan BMAD dengan seenaknya menaikkan harga nantinya karena menganggap tidak ada pesaing lagi ketika impor distop," kata Darmadi.

Darmadi mencontohkan, khusus untuk industri keramik misalnya, jika melihat data kebutuhan keramik yang ada skema impor masih sangat dibutuhkan di tengah tingginya permintaan dalam negeri.

(SLF)

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara maraknya banjir produk impor di pasar dalam negeri. Sebab, kondisi itu terkesan menjadi kesalahan mereka di mata publik.

"Kami mendapatkan kesan bahwa dengan masuknya barang impor ini sehingga banyak keluhan dari industri lokal seakan-akan kesalahan itu ada di Kementerian Perdagangan," kata Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara K. Hasibuan, dalam jumpa pers, Senin (15/7/2024).

Dia mengatakan Kemendag sangat serius menangani distribusi produk impor yang memasuki pasar nasional sejak lima tahun terakhir. Pihaknya juga selalu memperhatikan kondisi industri lokal dari ancaman persaingan barang impor yang bersifat predatory pricing.

Bahkan menurut dia, Kemendagtelah berkomitmen serius menyelamatkan industri dalam negeri dari banyaknya penyelidikan dan pengenaan instrumen trade remedies kepada berbagai produk impor. "Padahal kami ingin meluruskan bahwa sebetulnya selama ini, beberapa tahun terakhir ini kemendag aktif juga untuk melakukan berbagai hal untuk bisa melindungi industri lokal," tutur Bara.

Lebih lanjut, Bara menjelaskan Kemendag saat ini lebih menggenjot pengawasan impor melalui dua instrumen. Kedua instrumen itu yakni pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Selama ini Kemendag sangat aktif menggunakan dua instrumen tersebut, juga sebagai respon dari keluhan-keluhan yang disampaikan dari berbagai asosiasi terhadap masuknya barang-barang," kata Bara.

"Kita sangat aktif untuk melakukan investigasi baik di Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) maupun di Komite Anti dumping Indonesia (KADI)," tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, meminta pemerintah khususnya antar Kementerian, untuk tidak berpolemik atas kebijakan impor yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Sebagai bagian dari pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT), Redma meminta pemerintah sebaiknya fokus pada penyelesaian biang keladi PHK massal dan penutupan pabrik tekstil yakni banjirnya barang impor ilegal.

“Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung” ujar Redma dalam keterangannya, Rabu lalu (10/7/2024).

Redma menjelaskan pihaknya masih konsisten untuk meminta pemerintah membereskan permasalahan impor di Ditjen Bea Cukai. Bebas masuknya barang impor ilegal justru berakar di Ditjen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS code hingga under invoicing terjadi.

“Untuk kesekian kalinya kami meminta pemerintah membereskan kerja buruk DitJen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS hingga under invoicing terjadi di depan mata dengan bebas, sehingga barang impor murah membanjiri pasar domestik,” kata Redma.

(FRI)