IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan bersama Pemerintah Daerah terus mendorong percepatan pemerataan akses keuangan di berbagai daerah termasuk di wilayah Indonesia Timur.

Demikian disampaikan Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Papua Barat Daya yang dilanjutkan dengan Rakor TPAKD se-wilayah Papua di Sorong, Kamis (11/07).

"Kegiatan Rapat Koordinasi TPAKD se-Wilayah Papua ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan tantangan tugas TPAKD serta penyediaan akses keuangan di Wilayah Papua, sehingga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dan efisien dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam rilis Minggu (13/7/2024).

Adapun upaya perluasan akses keuangan perlu terus dilakukan di semua wilayah, agar peningkatan perekonomian dapat tercapai, melalui langkah nyata secara bersama-sama dalam mendekatkan semua lapisan masyarakat dengan produk dan layanan jasa keuangan.

Lebih lanjut, Aman menjelaskan bahwa keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam penyediaan akses keuangan yang accessible (mudah diakses/dijangkau), flexible (tidak kaku), dan affordable (berbiaya rendah). Di samping itu, peningkatan literasi keuangan serta pelindungan konsumen di daerah juga tidak terlepas dari tugas dan fungsi keberadaan TPAKD.

Pengukuhan TPAKD Papua Barat Daya dilakukan oleh Pj. Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili oleh Plh. Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Jhony Way, disaksikan oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, dan Kepala OJK Provinsi Papua Muhammad Ikhsan Hutahaean.Pengukuhan TPAKD Provinsi Papua Barat Daya ini menjadikan jumlah TPAKD seluruh Indonesia menjadi sebanyak 523. Pengukuhan TPAKD ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi wilayah lainnya untuk segera melakukan pembentukan dan pengukuhan TPAKD.

Horas Maurits yang hadir secara daring menyampaikan empat arahan utama untuk TPAKD, yaitu:
1. Segera membentuk TPAKD bagi daerah yang belum, sebagai langkah nyata dalam meningkatkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat.
2. Meningkatkan komitmen dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk, dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan.
3. Dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program perluasan akses keuangan di daerah.
4. Mendukung implementasi berbagai program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk, dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan fokus tematik.

TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.


(SAN)

IDXChannel - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat volume angkutan barang naik 7 persen di semester I-2024.

Pada periode tersebut, volume angkutan barang mencapai 32.872.889 ton dibandingkan periode sebelumnya 30.726.894 ton barang.

VP Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan, angkutan barang di enam bulan pertama tahun ini didominasi oleh komoditas batu bara sebesar 26.278.697 ton atau 80 persen dari total angkutan barang KAI.

Angkutan batu bara terkonsentrasi di wilayah Sumatera bagian selatan. Hampir seluruh komoditas, baik batu bara hingga non batu bara menunjukan tumbuh 5-7 persen

“Pertumbuhan angkutan barang tersebut ditopang oleh adanya penambahan frekuensi perjalanan dan rute, serta penambahan gerbong dalam satu rangkaiannya,” ujar Anne Purba, Sabtu (13/7/2024).

Dari sisi ketepatan waktu keberangkatan ataupun kedatangan kereta api barang, juga mengalami peningkatan performa. Di semester I-2024, tingkat ketepatan waktu keberangkatan kereta api barang mencapai 94,04 persen, meningkat dari tahun lalu, yaitu 92,31 persen.

Adapun tingkat ketepatan waktu kedatangan kereta api barang mencapai 89,67 persen, dari sebelumnya 86,88 persen.

Perbaikan performa ketepatan waktu kereta api, lanjut Anne, diraih melalui peningkatan mutu kinerja operasional secara keseluruhan termasuk perawatan sarana dan prasarana.

“Ketepatan waktu merupakan salah satu keunggulan dari transportasi kereta api yang bebas macet, sehingga diminati oleh para pelanggan termasuk pengusaha komoditas,” tutur dia.

Anne mengatakan, KAI melayani berbagai komoditas angkutan barang seperti peti kemas, batu bara, semen, BBM, CPO, pupuk, retail, dan lainnya. Angkutan barang menggunakan kereta api memiliki berbagai keunggulan seperti ketepatan waktu, keamanan, kapasitas besar, bebas pungutan liar, dan dikelola oleh SDM yang profesional.

Kelebihan kereta api salah satunya adalah kapasitasnya yang sangat besar. Satu gerbong bisa mengangkut 50 ton atau seukuran dua truk kontainer.

Bahkan, satu rangkaian KA angkutan batu bara di Sumatera bagian selatan dapat menarik 60 gerbong atau 3.000 ton sekaligus. Jika diangkut truk butuh kurang lebih 120 truk.

“Angkutan barang KAI hadir untuk dapat mendukung biaya logistik yang kompetitif dan mengurangi dampak eksternalitas seperti kemacetan, polusi, jalan-jalan yang rusak, serta meningkatkan daya saing global,” beber Anne.

(DES)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp76,4 triliun kepada 1,5 juta debitur hingga Mei 2024.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari mengungkapkan, nilai tersebut setara dengan 46,33 persen dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp165 triliun.

“Sejalan dengan penyaluran KUR yang terus tumbuh, BRI mampu menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan. Hal tersebut tercermin dari NPL KUR BRI yang terjaga di kisaran 2 persen,” kata Supari dalam keterangan resmi, Sabtu (13/7/2024).

Supari mengungkapkan, perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL KUR BRI. "Upaya BRI diantaranya melalui penyaluran kredit secara selective growth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline," tutur Supari.

Ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang.

Di sisi lain, penyaluran KUR BRI di tahun ini juga didorong dengan perluasan jangkauan penerima baru. “Untuk tahun ini kami akan salurkan KUR kepada lebih dari 3,7 juta nasabah dari pipeline sebanyak 7 juta. Kami juga sudah siapkan nasabah-nasabah lama kami kurang lebih 2 juta kita akan naik kelaskan,” ujar Supari.

Secara umum, lanjut Supari, strategi Bisnis Mikro BRI ke depan akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan.

"BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi,” kata Supari.

(DES)

IDXChannel - Serangkaian uji laik fungsi (ULF) di dua ruas Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Kutepat) sudah dilaksanakan sejak pekan ini.

Kedua ruas di antaranya, Indrapura-Kuala Tanjung (Seksi 2) sepanjang 10,15 Km dan Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak (Seksi 3 dan sebagian Seksi 4) sepanjang 45,4 Km.

ULF dilaksanakan sejak 10-12 Juni 2024 oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas Kepolisian, Keselamatan Keamanan Jalan Jembatan Bina Teknik (KKJJ), Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH), dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita, Dindin Solakhuddin menjelaskan, ULF bertujuan untuk uji spesifikasi terhadap teknis persyaratan dan perlengkapan jalan. Hal ini untuk memastikan keamanan kenyamanan pengguna jalan.

“ULF dilakukan di kedua ruas tersebut untuk memastikan semua telah sesuai standar, baik dari sisi keselamatan lalu lintas maupun kualitas tol itu sendiri,” ujar Dindin melalui keterangan pers, Sabtu (13/7/2024).

Pada hari pertama, otoritas melakukan ULF dengan memeriksa kelengkapan sarana jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap di Ruas Indrapura-Kuala Tanjung (Seksi 2) kemudian dilanjutkan ke Ruas Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak (Seksi 3 dan sebagian Seksi 4).

Di hari kedua, pemeriksaan keselamatan dan manajemen lalu lintas hingga melakukan evaluasi mengenai kesiapan operasi dan administrasi.

Adapun lingkup pemeriksaan pada dua ruas tol ini terbagi menjadi dua jalur. Di Ruas Indrapura-Kuala Tanjung (Seksi 2) meliputi STA 0+000 hingga 10+150, Ruas Tebing Tinggi-Serbelawan meliputi STA 0+000 sampai 30+000, sedangkan Ruas Serbelawan-Sinaksak meliputi STA 30+000 sampai dengan 45+630.

Dindin memastikan, setelah rangkaian uji spesifikasi dilaksanakan, akan dilakukan pembahasan hasil pengujian dari setiap sub tim pada rapat pleno hasil pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada Senin (15/7/2024) mendatang.

“Rampungnya dua ruas Kutepat ini juga karena dukungan dari berbagai instansi, harapannya dua ruas ini dapat segera beroperasi setelah mendapat hasil pemeriksaan sehingga terciptanya jaringan konektivitas yang lebih luas di Sumatera Utara,” tutur dia.

Dua proyek bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tersebut sudah rampung 100 persen sejak Juni tahun ini. Dengan selesainya dua ruas baru milik Hamawas, maka operasional jalan tol dapat segera disiapkan.

Dua ruas jalan tol itu akan menghubungkan jalur backbone JTTS dan jalur feeder menuju Pelabuhan Kuala Tanjung dan ke arah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.

Selain itu, dua ruas ini akan memangkas waktu tempuh masyarakat yang semula dari Medan menuju Kuala Tanjung membutuhkan 2 jam akan menjadi 1 jam saja. Sedangkan, yang semula dari Medan menuju Sinaksak membutuhkan waktu 3 jam, dengan adanya jalan tol hanya akan memakan waktu 1,5 jam saja

(DES)

IDXChannel- Harga pangan di akhir pekan ini, Sabtu 13 Juli 2024 terpantau terus mengalami pergerakan. Sejumlah komoditas utama seperti beras, bawang, cabai, hingga minyak goreng meroket naik.

Melansir data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium naik 0,26 persen menjadi Rp15.540 per kg. Begitu pula untuk beras medium yang naik 0,89 persen menjadi Rp13.640 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk kedelai biji kering impor yang naik 0,91 persen menjadi Rp12.150 per kg. Selain itu harga bawang merah juga terpantau melonjak 1,60 persen menjadi Rp34.280 per kg.

Begitupun untuk komoditas bawang putih, naik 3,62 persen menjadi Rp41.790 per kg. Cabai rawit merah juga naik 1,60 persen menjadi Rp54.600 per kg.

Disusul daging daging ayam ras dan telur ayam ras juga terpantau meroket masing-masing 1,56 persen dan 2,21 persen menjadi Rp36.360 per kg dan Rp30.060. Harga gula konsumsi juga naik 2,11 persen menjadi Rp18.360 per kg.

Untuk minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah mengalami kenaikan masing-masing 1,95 persen dan 0,31 persen menjadi Rp18.320 per liter dan Rp16.040 per liter. Harga ikan kembung juga naik hingga 3,86 persen menjadi Rp38230 per kg.

Di sisi lain garam halus beryodium naik 2,28 persen menjadi Rp11.660 per kg. Tepung terigu kemasan dan beras SPHP juga melonjak masing-masing 1,35 persen dan 0.32 persen menjadi Rp13.540 dan Rp12.610 per kg.

(SAN)

IDXChannel- Satrio Rama Widyowicaksono resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Raya periode 2024-2027.

"Saya melihat kepemimpinan sebagai panggilan untuk mendorong keberlanjutan dan kemajuan

yang berarti bagi HIPMI Jaya," ujar Satrio dalam siaran pers Sabtu (13/7/2024).

"Visi saya untuk HIPMI Jaya adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber daya, dan memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan bagi anggota kami," tuturnya.

Satrio didukung penuh oleh senior-senior HIPMI Jaya dan mitra strategis yang mengakui komitmen serta dedikasinya untuk memajukan sektor kewirausahaan di Indonesia.

Kepribadiannya yang hangat, visioner, dan kemampuannya untuk merangkul seluruh pihak telah memperkuat reputasinya sebagai pemimpin yang inklusif dan dapat dipercaya.

"Bersama-sama, kita dapat menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih kuat dan inklusif. Saya berkomitmen untuk mendengarkan dan bekerja sama dengan semua anggota HIPMI Jayadalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di depan kita," ujar Satrio.

Satrio Rama Widyowicaksono aktif sebagai kader HIPMI sejak tahun 2018 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI Jakarta Timur, selain itu dia juga memiliki latar belakang di dunia kewirausahaan, profesional, organisasi, dan akademik yang kuat dengan gelar Master

of Science in Policy Economics dari University of Illinois at Urbana-Champaign.

Pendidikan formalnya diperkuat dengan pengalaman praktis sebagai Presiden Direktur PT Deta Decon dan sebagai Founder & Managing Partner SNM Ventures, di mana ia berhasil mengelola portofolio bisnis yang beragam dan strategis di Indonesia.

Pendaftaran Satrio sebagai calon Ketua Umum HIPMI Jaya merupakan langkah maju yang

signifikan dalam memperkuat visi organisasi untuk menjadi pemimpin dalam mendukung kewirausahaan muda di Jakarta Raya.

(SAN)

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap melakukan pemantauan kewajiban PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala) seperti menghentikan kegiatan usaha pada industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Lalu menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi, paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha; dan melakukan penyelesaian hak dan kewajiban kepada konsumen dan pihak ketiga.

"Selanjutnya Pemegang Saham, Pengurus, dan/atau pegawai Jembatan Emas dan Dhanapala dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Jembatan Emas dan Dhanapala," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024) malam.

Dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk pelindungan konsumen dan pihak terkait lainnya, Jembatan Emas dan Dhanapala wajib melakukan likuidasi dan menyediakan narahubung untuk Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan Konsumen dan Masyarakat.

Sebelumnya, OJK menyetujui pengembalian izin usaha PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala) sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK telah menindaklanjuti dengan melakukan pencabutan izin usaha keduanya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.06/2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk PT Akur Dana Abadi dan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.06/2024 tanggal 5 Juli 2024 untuk PT Semangat Gotong Royong.

"Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, OJK akan tetap melakukan pemantauan terhadap kewajiban Jembatan Emas dan Dhanapala," ujarnya.

Perlu diketahui, Jembatan Emas beralamat di Gedung Senayan Business Center, Jl. Senayan No. 39, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai Penyelenggara LPBBTI karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah Direksi.

Sementara itu, Dhanapala yang beralamat di Ciputra World 2, Lantai 15, Jl. Prof. DR. Satrio Kav 11, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai Penyelenggara LPBBTI sebagai langkah strategis pemegang saham untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha LPBBTI pada satu entitas, karena saat ini grup pemegang saham dari PT Semangat Gotong Royong memiliki dua entitas yang menjalankan kegiatan usaha LPBBTI.

(SAN)

IDXChannel- Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan groundbreaking di IKN rencananya akan kembali dilakukan pada akhir Juli 2024.

Hal itu sekaligus menunggu jadwal Presiden Joko Widodo yang akan memimpin seremonial tersebut.

Basuki menjelaskan setidaknya ada 5 calon investor yang siap menjadi peserta groundbreaking pada tahap VII ini. Salah satu yang akan memulai investasinya di IKN adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

"Kelihatannya ada (groundbreaking Juli), tapi tidak banyak. Maksimal ada 5 (proyek), macam-macam sektornya. Tapi salah satu yang akan groundbreaking adalah BCA" ujar Basuki saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jumat malam (12/7/2024).

Menurutnya, proyek yang akan melakukan groundbreaking itu memang sengaja tengah dibatasi. Tujuannya untuk mulai mengurangi kegiatan konstruksi, dalam rangka penyiapan penyelenggaraan upacara HUT RI ke-79 di IKN 17 Agustus mendatang. Mengingat pada awal Agustus mendatang pekerjaan sudah dihentikan untuk persiapan upacara.

"Memang tidak banyak (groundbreaking VII), karena kita mau ada 17 Agustusan di IKN, sehingga kita fokuskan untuk kelengkapannya dulu," tutur Basuki.

Terkait total nilai investasi dari ke-5 proyek yang akan masuk ke IKN pada groundbreaking VII ini, Menteri PUPR itu menyebut saat ini masih dalam hitung-hitungan oleh Badan Otorita IKN, utamanya di Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi IKN.

Adapun terkait waktu penyelenggaraan groundbreaking VII di IKN ini memang menunggu rampung jadwal rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi. Bahkan dikatakan Basuki, rencana kunjungan kerja Presiden pada bulan ini saja akan berlangsung hingga akhir Juli.

"Presiden akan ke Papua sekitar tanggal 22, ya setelah itu groundbreaking. Kalau tidak akhir bulan ini, awal agustus," katanya.

Sebelumnya, Badan Otorita IKN melaporkan sebanyak Rp51,35 triliun uang dari investor sudah masuk ke IKN untuk membangun berbagai macam fasilitas kota. Total nilai investasi tersebut merupakan akumulasi dari acara groundbreaking tahap I sampai tahap VI.

(SAN)

IDXChannel- Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan sebagai perwakilan pemerintah agar penyusunan PP mengenai Program Asuransi Wajib dapat diterbitkan sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah.

"Masih ada tantangan dan kendala penyelenggaraan asuransi wajib ke depan antara lain terkait harmonisasi kebijakan pada lembaga/instansi pemerintah yang menangani bidang keuangan dan lembaga/instansi atas program yang diwajibkan seperti kendaraan bermotor, sosialisasi kewajiban Program Asuransi Wajib yang memadai pada masyarakat luas, dan mekanisme penyelenggaraan Program Asuransi Wajib yang harus mudah, efisien dan tidak memberatkan masyarakat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam rilis akhir pekan.

Menurut Ogi, saat ini dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit sudah dilengkapi dengan kewajiban pembelian asuransi kendaraan bermotor.

Setelah program asuransi wajib terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability / TPL) terkait kecelakaan lalu lintas diberlakukan, maka setiap pemiliki kendaraan bermotor wajib menambahkan risiko TPL dalam pembelian asuransi kendaraan bermotor.

Sesuai POJK 69/2016, Program Asuransi Wajib harus dilaksanakan secara kompetitif, dan dapat diselenggarakan secara individual maupun secara konsorsium sesuai kebijakan pemerintah yang dikordinasikan dengan OJK.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2023 mengenai Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Sehingga cakupan program asuransi wajib tidak hanya terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability / TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, namun dapat mencakup area lainnya sesuai kebijakan Pemerintah dengan melihat kebutuhan masyarakat.

"Untuk tahap awal, saat ini PP Program Asuransi Wajib akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) pada kendaraan bermotor," tuturnya.

Terkait implementasi Program Asuransi Wajib tersebut, nantinya TPL pada kendaraan bermotor akan fokus pada tanggung jawab pihak ketiga atas kerusakan property (property damage) yang ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor, baik tuntutan kerusakaan kendaraan bermotor, maupun kerusakan fasilitas publik sebagai dampak peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor.

(SAN)

IDXChannel- Berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pengaduan konsumen, sejak Januari sampai dengan Juni 2024 ditemukan sebanyak 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen khususnya terkait Perilaku Petugas Penagihan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan indikasi pelanggaran dimaksud terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," kata Friderica dalam rilis Sabtu (13/7/2024).

OJK senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen namun bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK diantaranya adalah petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi namun telah melakukan penagihan, cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih diluar waktu yang ditentukan oleh ketentuan (lebih dari jam 20.00 malam) dan sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman.

"Hal ini telah menjadi perhatian OJK dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector baik internal maupun eksternal," katanya.

Melalui pengenaan sanksi ini, OJK berharap agar hal ini menjadi awareness bagi PUJK untuk senantiasa mematuhi ketentuan khususnya POJK 22 Tahun 2023 dimana dalam ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debt collector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan

"Kami mengharapkan agar konsumen dan/atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK melalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh OJK," tutur Friderica.

(SAN)

IDXChannel- Saat ini, mengirim barang dari luar negeri menjadi hal biasa bagi masyarakat Indonesia. Selain jual beli melalui marketplace, barang dari luar negeri juga kerap masuk ke Indonesia saat dibawa oleh WNI melalui skema barang pindahan.

Lantas, tahukah kamu bahwa mengirim atau membawa barang pindahan dari luar negeri tidak dikenakan pungutan bea masuk?

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar menyatakan bahwa barang pindahan sendiri merupakan barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri yang kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.

Barang-barang tersebut dapat memperoleh pembebasan bea masuk jika memenuhi ketentuan, seperti telah dipakai dan setelah masuk Indonesia akan tetap dipakai, bukan barang dagangan, dan bukan kendaraan bermotor.

Menurut Encep, sesuai PMK Nomor 28 Tahun 2008, pengajuan fasilitas barang pindahan hanya dapat dilakukan oleh PNS/anggota TNI/Polri, pelajar/mahasiswa, tenaga kerja, dan WNI yang minimal telah bekerja di luar negeri selama satu tahun, atau WNA yang minimal telah bekerja di Indonesia selama satu tahun.

Kemudian untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang pindahannya, pemohon harus mengajukan pemberitahuan pabean impor (PIBK) dengan menyertakan dokumen pelengkap seperti bill of lading (kapal) atau airway bill (pesawat), packing list, paspor, dan boarding pass.

Selain itu, untuk mendapatkan pembebesan, barang pindahan harus datang bersama penumpang, atau dikirim maksimal tiga bulan sebelum/setelah penumpang pergi dan datang. Selanjutnya, Bea Cukai pun akan melakukan pemeriksaan fisik. Jika syarat sudah terpenuhi, dokumen terlengkapi, dan barang dinyatakan aman, maka akan segera diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) dan mengeluarkan barang tanpa dipungut bea masuk.

"Untuk barang pindahan berupa handphone, komputer, tablet (HKT), diwajibkan memenuhi syarat Lartas, tidak dimasukkan ke dalam kemasan barang pindahan atau dibawa bersama penumpang, dan dimasukkan ke dalam list surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan Perwakilan RI di negara bersangkutan," kata Encep dalam keterangan resminya, Jumat (12/7/2024).

Kemudian, dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka barang akan dikategorikan sebagai barang kiriman atau barang bawaan penumpang. Aturan terkait barang bawaan penumpang mengacu pada ketentuan dalam PMK 203/PMK. 04/2017, sedangkan aturan terkait barang kiriman mengacu pada PMK Nomor 96 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 111 Tahun 2023.

Kebijakan ini merupakan upaya Bea Cukai melindungi kepentingan nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi.

"Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat dalam menentukan kebijakan yang lebih baik ke depannya. Hal tersebut dapat disampaikan melalui akun media sosial resmi kami atau melalui pusat kontak layanan Bravo Bea Cukai 1500225," tutur Encep.

(SAN)

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut premi asuransi kredit sampai dengan Mei 2024 adalah sebesar Rp9,93 triiun atau naik sebesar 20,94 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengataan, terkait dengan penguatan asuransi kredit, OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 20 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif sejak Desember 2023.

"Yang pada intinya memuat hal-hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan tata kelola serta proses bisnis penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit, salah satunya adalah terkait dengan risk sharing antara bank dan perusahaan asuransi, penurunan biaya akuisisi dan penegasan area pertanggungan yang dapat dicover oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa," ujar Ogi dalam siaran pers Sabtu (13/7/2024).

Adapun dampak dari penguatan tata kelola ini justru diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan risiko yang lebih prudent pada kedua belah pihak sehingga memberikan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan antara perusahaan asuransi dan mitra bank.

Dia melanjutkan, peningkatan premi asuransi kredit sejalan dengan perbaikan penetapan tarif premi asuransi kredit sebagai upaya penguatan dan penyehatan asuransi kredit.

Maka dari itu, langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh OJK untuk mendukung penguatan asuransi kredit melalui penyesuaian terhadap ketentuan di POJK 20 Tahun 2023, antara lain:

1. Mendorong penyesuaian T/C dan tarif premi sesuai dengan profil risiko yang dipertanggungkan atas dasar kerjasama bisnis yang saling menguntungkan tentunya sesuai dengan koridor yang diatur dalam POJK 20/2023.

2. Mendorong pengembangan sistem informasi host to host sehingga memudahkan rekonsiliasi dan monitoring atas data pertanggungan asuransi kredit.

3. Melakukan evaluasi secara periodik terkait dengan kinerja asuransi kredit dengan meminta Perusahaan Asuransi menyampaikan kinerja asuransi kredit kepada OJK.

4. Memantau dan mendorong Perusahaan Asuransi segera melakukan penyesuaian produk asuransi kredit sesuai POJK 20 Tahun 2023.

"Penyesuaian produk asuransi kredit tersebut selanjutnya dapat diterapkan pada perubahan perjanjian kerja sama antara Perusahaan Asuransi dengan lembaga penyedia kredit (perbankan, pembiayaan dan fintech p2p)," ujarnya.

Sinergi dan kolaborasi terus dilakukan oleh OJK khususnya dalam kaitannya dengan adanya ketentuan mengenai penerapan risk sharing antara perusahaan asuransi dengan lembaga penyedia kredit. Penerapan risk sharing tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan serta stabilitas keuangan secara efektif khususnya bagi industri perasuransian dan perbankan.

Selain itu, OJK juga telah mendorong Perusahaan Reasuransi agar memiliki database pertanggungan/portofolio yang sama (mirroring) dengan Perusahaan Asuransi. Hal tersebut agar Perusahaan Reasuransi dapat melakukan pricing yang lebih optimal serta memiliki pemahaman profil risiko yang sama atas objek asuransi yang ditanggung.

(SAN)