IDXChannel - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap pertumbuhan ekonomi yang konsisten dapat meningkatkan penjualan mobil nasional.

Pasalnya, kondisi penjualan mobil nasional saat ini tengah mengalami stagnasi bahkan hingga menurun berdasarkan data penjualan pada rentang waktu antara Januari-Mei 2024.

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara mengatakan, pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan guna menyelamatkan penjualan mobil nasional.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan terjadi dalam waktu jangka panjang agar berdampak pada pendapatan per kapita masyarakat.

"Harapannya agar penjualan mobil nasional kembali bergeliat adalah dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang ya. Kita harapkan untuk bisa naik pertumbuhannya di atas 6 persen, sehingga pendapatannya juga akan memadai untuk membeli mobil baru," kata Kukuh di program Market Review IDX Channel, Jumat (12/7/2024).

Kukuh menambahkan, permasalahan turunnya penjualan mobil nasional ini dikarenakan gap pendapatan rumah tangga dengan harga mobil baru terlalu jauh. Jurang antara pendapatan per kapita masyarakat dengan harga mobil baru juga semakin melebar.

Dia juga menjelaskan kelompok masyarakat milenial yang notabene secara kuantitas, terbanyak di Indonesia. Berdasarkan catatan, kelompok milenial diperkirakan sebanyak 50 Juta orang dari total populasi di Indonesia.

"Kenaikan harga mobil yang tidak sebanding dengan pendapatan per kapita masyarakat, mengakibatkan masyarakat milenial enggan membeli mobil baru," kata Kukuh.

Kukuh menjelaskan, gap antara harga jual mobil baru dengan pendapatan per kapita masyarakat, masih menjadi hal yang dominan berpengaruh dalam tingkat penjualan nasional.

"Kenaikan harga mobil itu mencapai 7 persen, sementara kenaikan pendapatan lebih tinggi dari rata-rata inflasinya," kata dia.

(NIY)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Aturan ini diharakan dapat menarik lebih banyak investasi masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lewat aturan tersebut para calon investor diberikan Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 9 aturan tersebut.

"Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali satu siklus kedua kepada Pelaku Usaha, yang dimuat dalam perjanjian," tulis pasal 9 ayat (1) dalam beleid aturan tersebut, Jumat (12/7).

Pada ayat (2) menjelaskan, satu siklus yang dimaksud itu adalah Hak Guna Usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Kedua, Hak Guna Bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Ketiga, Hak Pakai untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Sehingga totalnya, HGU yang bisa diraih para investor selama 190 tahun. Kemudian HGB total yang diberikan selama 180 tahun, sedangkan untuk Hak Pakai diberikan selama 180 tahun.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," tulis ayat (3) Perpres tersebut.

(FAY)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, kehadiran Perpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat investasi dari para pelaku usaha. Mengingat target pembiayaan investasi yang dipatok untuk IKN sepanjang 2024 sekitar Rp100 triliun.

"Intinya (isi Perpres) mempermudah investasi masuk ke IKN. Terus kita kerjakan mencapai target itu Rp100 triliun, untuk Perpres tentu Perintah Presiden, kita jalankan seperti itu," kata Agung Wicaksono, Jumat (12/7/2024).

Dia menambahkan, lewat Perpres tersebut, diatur soal pemberian insentif yang akan diberikan kepada calon investor IKN.

Adapun insentif yang diberikan misalnya pembebasan tarif pengelolaan lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) oleh Badan Otorita IKN yang diberikan kepada pelaku usaha pelopor. Hal itu seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Perpres tersebut.

Kontribusi atas pengelolaan ADP oleh Otorita lbu Kota Nusantara kepada Pelaku Usaha pelopor dapat dikenakan, tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah); atau pembayaran secara angsuran.

Adapun pelaku usaha pelopor yang dimaksud pasal tersebut ditetapkan dengan kriteria pelaku usaha yang telah menyatakan minat dan menandatangani LOI dengan OIKN, dan pelaku usaha yang bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di IKN, paling lama 5 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

(NIY)

IDXChannel - Perusahaan biofarmasi Indonesia, PT Etana Biotechnologies Indonesia (Etana) memastikan produk obat biologi lokal yang dihasilkan berkualitas tinggi.

Hal ini karena Etana mematuhi pedoman cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Quality Leader Etana, Rakhmat Budi Yuwono mengatakan, produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, bahkan sama atau lebih baik dari produk impor.

“Etana berkomitmen untuk melayani pasien dengan menyediakan produk biologi yang berkualitas tinggi, terjangkau, dan inovatif,” kata Rakhmat, Jumat (12/7/2024).

Untuk memastikan obat yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan dan memiliki mutu yang tinggi, serta aman bagi pasien, perusahaan merancang dan menerapkan sistem mutu yang komprehensif.

Sistem mutu tersebut mencakup prinsip CPOB dan manajemen risiko mutu. Evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk memastikan efektivitas sistem ini. Hal ini sangat penting agar tujuan penggunaan obat dapat tercapai dengan baik.

“Seluruh kegiatan pembuatan obat harus sesuai dengan Sistem Mutu yang ditetapkan dan harus selalu menjaga kesesuaiannya dengan CPOB dan peraturan yang berlaku,” kata dia.

Menurutnya, kualitas bukan hanya tentang memastikan produk jadi memenuhi standar melalui serangkaian pengujian, tetapi juga membangun kualitas produk itu sendiri. Ini mencakup bahan awal, bahan pengemas, proses produksi dan pengendalian kualitas, infrastruktur, peralatan yang digunakan, dan personel yang terlibat.

Rakhmat mengatakan, Etana juga menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas produksi seperti kemajuan teknologi yang cepat, proses manufaktur yang kompleks, kepatuhan dengan aturan yang semakin ketat, integritas data dan keamanan, kesenjangan pengetahuan dan keterampilan serta risiko kualitas.

Namun, Etana telah menyiapkan beberapa upaya untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Berbagai upaya seperti meningkatkan keahlian dan pengalaman, fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi, membangun budaya inovasi, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi yang efektif," kata dia.

"Kemudian pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan, memajukan dan mendorong budaya kualitas, manajemen risiko yang proaktif serta mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan dan Integritas," katanya.

(NIY)

IDXChannel - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan penurunan penjualan mobil nasional mulai terjadi sejak September 2023.

Berdasarkan kajian, kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat (AS) menjadi biang kerok turunnya penjualan mobil di Indonesia. Suku bunga ini berdampak kinerja pemberian kredit yang cukup tinggi.

Sekretaris Utama Gaikindo, Kukuh Kumara mengatakan, kenaikan suku bunga tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL).

"Jadi ada kenaikan NPL sehingga lembaga keuangan mulai memperketat persyaratan pemberian kreditnya. Sedangkan 80 persen penjualan kendaraan bermotor kan pakai kredit sehingga terjadi penurunan," kata Kukuh dalam dialog di IDX Channel, Jumat (12/7/2024).

Kukuh melanjutkan kondisi tersebut berlanjut ketika adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdampak pada pengambilan kredit. Situasi kembali berjalan seiring dengan pelaksanaan pemilu 2024 yang mengakibatkan retensi kredit masyarakat.

"Kemudian selain adanya POJK, lanjut masuk ke musim pemilu 2024 di Februari, masyarakat diminta untuk retensi. Setelah itu, masuk ke bulan puasa dan Idul Fitri sehingga menghasilkan penurunan," kata Kukuh.

Gaikindo menyebutkan geliat penjualan mobil nasional alami stagnasi dengan rata-rata penjualan hanya mencapai satu juta unit per tahun.

Kondisi tersebut tidak beranjak naik tiap tahunnya, bahkan penjualan antara Januari-Mei 2024 mengalami penurunan sebesar 21 persen menjadi 334 ribu unit.

Kukuh menjelaskan stagnasi penjualan pasar mobil ini lantaran gap pendapatan rumah tangga dengan harga mobil baru terlalu jauh.

"Jurang antara pendapatan per kapita masyarakat dengan harga mobil baru semakin melebar," katanya.

Lebih lanjut, berdasarkan data yang diperoleh Gaikindo yakni penjualan mobil nasional selama rentang Januari sampai Mei 2024, total produksi mobil untuk wholesales yaitu 334.969 unit. Sedangkan untuk retail sales yaitu 362.698 unit sehingga totalnya yakni 466.230 unit.

(NIY)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Lewat Perpres tersebut, diatur juga terkait pemberian insentif untuk calon investor IKN.

Adapun insentif yang diberikan misalnya pembebasan tarif pengelolaan lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) oleh Badan Otorita IKN yang diberikan kepada pelaku usaha pelopor. Hal itu seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Perpres tersebut.

"Kontribusi atas pengelolaan ADP oleh Otorita lbu Kota Nusantara kepada Pelaku Usaha pelopor dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah); atau pembayaran secara angsuran," demikian isi Perpres tersebut, dikutip Jumat (12/7/2024).

Adapun pelaku usaha pelopor yang dimaksud pasal tersebut ditetapkan dengan kriteria pelaku usaha yang telah menyatakan minat dan menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan OIKN, dan pelaku usaha yang bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di IKN, paling lama 5 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres 75/2024.

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan kehadiran Perpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat investasi dari para pelaku usaha. Mengingat, target pembiayaan investasi yang dipatok untuk IKN sepanjang 2024 sekitar Rp100 triliun.

"Intinya (isi Perpres) mempermudah investasi masuk ke IKN. Terus kita kerjakan mencapai target itu (Rp100 triliun). Kita jalankan seperti itu," kata dia.

Pada kesempatan yang berbeda, Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu penyebab investor masih enggan ke IKN adalah soal kepemilikan lahan. Skema sebelumnya investor hanya diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sehingga dinilai kurang bankable.

Akan tetapi, skema kepemilikan lahan itu telah diganti menjadi pemberian HGB murni. HGB murni itulah yang diberikan kepada calon investor dari ADP yang dimiliki oleh Badan Otorita IKN.

"Untuk investor (akan diberikan) HGB murni, tapi bukan di atas HPL, kalau di atas HPL dia pasti nilai nya jika di Bank-kan akan jauh lebih kecil atau mungkin tidak bankable, itu yang tidak menarik," kata Basuki.

(NIA)

IDXChannel - Pedagang seragam sekolah mengeluhkan omzet penjualan turun menjelang tahun ajaran baru.

Salah satu pedagang seragam sekolah di Pasar Ciracas, Riza (26) mengatakan omzet penjualan di tokonya mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Perbedaan omzet tersebut cukup terasa jauh.

"Jelas sekali ada penurunan omzet penjualan seragam dibandingkan tahun lalu. Tahun ini omzet kami turun antara 30 persen sampai 40 persen," kata Riza saat ditemui di tokonya, Jumat (12/7/2024).

Riza menjelaskan penurunan omzet ini diduga banyaknya masyarakat sudah membeli seragam via e-commerce atau aplikasi toko daring.

"Minat pembeli seragam saat ini mulai berkurang karena kemudahan akses via aplikasi daring," katanya.

Dia menyebutkan rata-rata orang tua siswa yang melakukan pembelian seragam via daring tersebut, dikarenakan telah mengetahui ukuran seragam putra-putrinya.

"Rata-rata orang tua sekarang kan sudah tahu ukuran seragam anaknya, jadi ketika belanja online tinggal memastikan ukuran di atasnya atau yang sesuai," kata Riza.

Meski demikian, Riza mengatakan lantaran omzet penjualan seragam di tokonya mengalami penurunan, dirinya pun tertarik berencans untuk menbuka toko secara daring.

"Saat ini sih belum punya toko online, tetapi rencananya dalam waktu dekat ini kita mau buka juga (toko secara daring)," katanya.

(NIY)

IDXChannel - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkapkan penyebab utama kelompok milenial atau anak muda, enggan membeli mobil baru. Dia menyebutkan, tren ini berdampak pada stagnasi penjualan mobil nasional hingga berujung penurunan pada 2024.

Sekretaris Utama Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan, kelompok milenial secara kuantitas merupakan populasi terbanyak di Indonesia saat ini. Kelompok milenial diperkirakan mencapai 50 juta orang dari total populasi di Indonesia. Penyebab mereka enggan membeli mobil adalah daya beli milenial yang lemah.

"Kenaikan harga mobil yang tidak sebanding dengan pendapatan per kapita masyarakat, mengakibatkan masyarakat milenial enggan membeli mobil baru," kata Kukuh dalam Market Review IDX Channel, Jumat (12/7/2024).

Kukuh menjelaskan, gap antara harga jual mobil baru dengan pendapatan per kapita masyarakat, masih menjadi hal yang dominan berpengaruh dalam tingkat penjualan nasional.

"Kenaikan harga mobil itu mencapai 7 persen, sementara kenaikan pendapatan lebih tinggi dari rata-rata inflasinya," katanya.

Selain itu, Kukuh juga menyoroti tingginya suku bunga di Indonesia. Berdasarkan kajian Gaikindo, kenaikan suku bunga berdampak pada kinerja penyaluran kredit kendaraan bermotor. Dia mengatakan semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula potensi rasio kredit bermasalah alias nonperforming loan (NPL).

"Jadi ketika ada kenaikan NPL, lembaga keuangan mulai memperketat persyaratan pemberian kreditnya. Sedangkan 80 persen penjualan kendaraan bermotor kan pakai kredit sehingga terjadi penurunan," kata Kukuh.

Kondisi inilah yang terjadi saat ini dimana sepanjang enam bulan pertama tahun ini, penjualan mobil secara nasional hanya 407.833 unit, turun 19,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Data tersebut menunjukkan pabrikan otomotif kesulitan menjual mobil di atas satu juta unit setiap tahunnya di pasar domestik.

Secara siklikal, Kukuh juga menilai pemilu di Februari 2024 yang berlanjut momen Ramadan dan Idul Fitri pada Maret dan April 2024 juga memengaruhi penjualan mobil.

(RFI)

IDXChannel - PT Pertamina Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha dan daya saing industri. Salah satunya dengan pemenuhan energi gas bumi sebagai salah satu komponen operasional sektor industri.

“Kami berupaya seoptimal mungkin agar kerja sama antara kedua belah pihak adalah kerja sama simbiosis mutualisme. Kami saling mendukung agar penyaluran dan penyerapan gas bumi tetap terjaga sehingga kebutuhan gas pelaku industri terpenuhi," kata Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini lewat keterangan tertulisnya, Kamis (12/7/2024).

"Harapannya PGN dan industri dapat tumbuh bersama untuk mendukung perekonomian," kata dia.

Ratih melanjutkan, PGN tetap berkomitmen dan support terhadap kebijakan pemerintah termasuk mendukung pelaksanaan penyaluran gas bumi kepada industri tertentu atau HGBT.

"PGN telah menyalurkan seluruh volume HGBT yang diterima dari pemasok kepada seluruh industri penerima HGBT sesuai alokasi HGBT masing-masing penerima yang telah ditetapkan pemerintah,” kata dia.

Ratih menambahkan, secara operasi, PGN sebagai perusahaan terbuka berkomitmen dalam menjalankan operasi secara transparan dan sesuai GCG yang ada dan hal ini dapat di cek oleh rekan-rekan industri dalam laporan keterbukaan PGN.

Dijelaskan dalam paparan bagaimana mekanisme penyaluran gas, kendala, dan solusi yang ditawarkan, merupakan upaya komunikasi rutin dan komunikasi dua arah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman antara kedua belah pihak dalam kerja sama bisnis maupun pelaksanaan peran strategis masing-masing pihak bagi negara.

"Ke depannya diharapkan juga ada stimulasi untuk menjaga kelangsungan bisnis midstream dan downstream hilir gas bumi serta kemampuan badan usaha sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur gas bumi," katanya.

"PGN berharap dapat terus menjadi pemain sentral dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi. Mengingat infrastruktur masih sangat dibutuhkan berbagai daerah baik bagi pelaku usaha industri, UMKM serta rumah tangga yang belum mendapatkan manfaat gas bumi," kata dia.

Sementara itu, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan transparansi data menjadi salah satu concern PGN diasosiasi industri pemakai gas bumi. Bagaimanapun tanpa PGN dan Gas Bumi kondisi operasional rekan-rekan industri akan terganggu.

"Oleh karena itu kami akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan PGN untuk dapat melayani kebutuhan gas industri secara maksimal namun tentunya juga dengan harga gas yang kompetitif untuk mendukung daya saing industri," kata Gunawan.

(NIY)

IDXChannel - Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun yang diajukan Damri telah disetujui oleh DPR. Artinya, Damri akan mengantongin PMN Rp1 Triliun pada 2025.

Dana PMN diproyeksikan untuk peremajaan bus angkutan perintis di Tertinggal, Terluar, Terdepan, Perbatasan (3TP) dan pengadaan bus listrik.

Corporate Secretary Damri Chrystian R. M. Pohan mengatakan, PMN sebesar Rp1 triliun yang diberikan kepada Damri akan alokasikan membeli alat produksi untuk dioperasikan di jalur perintis dan koridor PT Transportasi Jakarta.

Peremajaan bus angkutan perintis menggunakan dana PMN senilai Rp490 miliar, sedangkan untuk pengadaan bus listrik senilai Rp510 miliar.

"Terwujudnya peremajaan bus angkutan perintis akan membuka akses bagi masyarakat sehingga meningkatkan konektivitas di kawasan 3TP, membuka peluang pertumbuhan ekonomi, hingga pendidikan daerah melalui kemudahan pergerakan bagi manusia dan barang," kata Pohan Jumat (12/7/1024).

Pohan melanjutkan, dana PMN tersebut juga diperuntukan pengadaan bus listrik dalam rangka mendukung program pemerintah menghasilkan Net Zero Emissions.

"Dengan memiliki bus listrik melalui penerimaan PMN turut memperkuat upaya Damri dalam mengakselerasi pemulihan kinerja perusahaan secara bertahap karena memiliki nilai tambah yang cukup besar," kata dia.

Alokasi ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat amanah mengembangkan inovasi sarana transportasi umum.

"Diterimanya dana PMN ini menjadi capaian bagi Damri sebagai BUMN Transportasi Jalan Tunggal dalam memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, selamat, dan berdaya saing," kata Pohan.

Tahapan penggunaan dana PMN ini dijalankan melalui tahapan proses yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan terhadap aspek compliance yang berlaku.

Damri menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan dukungan penuh terhadap Damri dalam upaya menciptakan value creation pasca penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri.

(NIY)

IDXChannel - Kampung Sabbeta, sebuah daerah yang terletak di Dusun Amessangeng, Desa Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan yang jaraknya sekitar 160 km dari Makassar, dulunya dikenal sebagai miniatur pesutraan Soppeng. Ini karena produksi sutra dari hulu sampai hilir, mulai dari penanaman murbai, pemeliharaan ulat sutra, pemintalan, pertenunan dan kerajinan.

Awalnya, produksi sutra di daerah ini hanya sebatas benang sutra. Namun, pada 2018, kampung Sabbeta yang dulunya hanya memproduksi sutra untuk dijadikan sarung, sekarang berubah haluan membuat kerajinan Batik Motif Eco Print.

Perubahan haluan ini bermula atas inisiatif dan ide dari seorang warga di kampung tersebut. Dia adalah Musdalifah Riwayati.

Warga kampung Sabbeta yang juga merupakan nasabah Mekaar Unit Lalabata menjadi inisiator terbentuknya 'Ecoprint Kampung Sabbeta'. Idenya untuk membuat kain selain sutra, yaitu batik motif Eco Print membuat dirinya dan warga kampung Sabbeta dikenal sampai mancanegara.

”Awalnya saya mempunyai ide bagaimana menciptakan motif kain sutra yang beda dari produksi yang biasanya, yaitu dibordir atau dibuat menjadi sarung, saya pun mencari referensi dari internet, akhirnya saya tertarik dan penasaran dengan teknik pewarnaan kain dengan menggunakan bahan dari alam (ecoprint),” ujar Musdalifah.

Musdalifah pun belajar secara otodidak dan mencari motif. Setelah berulang kali gagal, dia akhirnya berhasil menghasilkan batik ecoprint yang cantik.

”Saya perlihatkan motif kain tersebut ke Ketua Dekranasda waktu itu, dan gayung bersambut di situlah awal ecoprint diperkenalkan di Soppeng,” katanya.

Kondisi perekonomian masyarakat di kampung Sabbeta meningkat berkat usaha batik ecoprint inisiasi Musdalifah. Terutama ibu-ibu yang sebelumnya berprofesi hanya sebagai ibu rumah tangga, saat ini bisa menghasilkan dengan membuat pola kain batik motif ecoprint dan mendapat tambahan uang untuk keluarga.

”Sekarang brand ecoprint Kampung Sabbeta sudah mendapatkan pembeli dari luar negeri seperti, Malaysia, Jepang, Inggris, dan Kanada. Juga telah bekerja sama dengan Fashion House Malaysia,” kata Musdalifah penuh semangat.

Saat ini, Musdalifah merasa senang dan bahagia, bukan saja dari meningkatnya pendapatan, tapi rasa bangga bisa menjadi salah satu UMKM unggulan yang mengharumkan nama daerah kabupaten Soppeng dan Sulsel secara meluas.

Dia berharap industri kreatif kain ecoprint bisa mendunia. ”Kami mengusung konsep sustainable fashion dan ramah lingkungan, serta bisa memperkenalkan sutra ke masyarakat luas,” ujar dia.

(YNA)

IDXChannel - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menaikkan rasio utang negara hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Melansir Financial Times (FT), Kamis (11/9/2024), kebijakan ini akan diambil untuk mendanai program belanja sejumlah kebijakan.

Namun demikian, Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik Prabowo mengatakan kepada FT, kebijakan ini masuk akal asalkan pemerintah dapat meningkatkan pendapatan pajak, menurut salah satu penasihat terdekatnya.

Hashim mengatakan, Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi jika rasio utang terhadap PDB naik menjadi 50 persen dari yang saat ini masih mencapai 39 persen.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana,” ujar Hashim kepada FT di London.

Berdasarkan hukum Indonesia, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen. Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Indonesia, di mana defisit anggaran tahunan pemerintah dibatasi sebesar 3 persen dari PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimum adalah 60 persen.

Namun demikian, Hashim memastikan Prabowo tidak akan mengeksekusi kebijakan ini jika sejumlah syarat tidak terpenuhi.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan seperti perolehan pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk,” kata Hashim.

Rencana pinjaman yang dilakukan pemerintahan Prabowo menandai perubahan besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengubah citra Indonesia sebagai negara penghasil komoditas andalan.

FT juga menyebut Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran berpengaruh ketika transisi pemerintahan baru akan disahkan pada Oktober mendatang.

Komentarnya merupakan konfirmasi resmi pertama mengenai rencana penambahan rasio utang yang sempat berembus beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, melansir dari Bloomberg, Jumat (14/6) Prabowo berencana mendanai janji kampanyenya, termasuk makan bergizi gratis (MBG) dengan terus meningkatkan rasio utang ke level tertinggi dalam dua dekade.

Bloomberg mengatakan, putra mantan ekonom terkemuka Soemitro Djojohadikoesoemo ini akan meningkatkan rasio utang terhadap PDB sebesar 2 poin persentase setiap tahun selama lima tahun ke depan.

Peningkatan bertahap akan memberikan ruang bagi tim ekonominya untuk menyesuaikan diri terhadap hambatan jika dibandingkan dengan menambah utang sekaligus.

Sebelumnya, Morgan Stanley sudah memangkas peringkat ekuitas alias pasar saham Indonesia menjadi underweight di Asia dan negara berkembang pada Selasa (11/6)

Mengutip dari Bloomberg, ahli strategi di Morgan Stanley menulis dalam sebuah catatan, kebijakan fiskal Indonesia dan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) menimbulkan risiko terhadap investasi saham.

“Kami melihat ketidakpastian jangka pendek mengenai arah kebijakan fiskal di masa depan serta beberapa kelemahan di pasar Valas di tengah masih tingginya suku bunga AS dan prospek dolar AS yang kuat,” kata ahli strategi Morgan Stanley Daniel Blake, Senin (10/6).

Rasio UtangDinaikkan, APBN Kuat?

Menaikkan utang negara mendekati 50 persen dari PDB berarti berpotensi mencapai tingkat share utang tertinggi sejak 2004.

Menurut Bloomberg, langkah ini akan menandai perubahan penting bagi negara dengan Indonesia sebagai perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

Mengingat, Indonesia selama ini mengandalkan kebijakan fiskal konservatif untuk menjaga kepercayaan investor.

Pemerintah secara ketat mematuhi batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimum sebesar 60 persen sejak Krisis Keuangan Asia 1997.

Ini sempat membantu utang Indonesia mendapatkan kembali peringkat layak investasi meskipun pendapatan negara masih lemah.

Rasio utang sebesar 50 persen dipandang sebagai tingkat optimal karena akan meyakinkan investor akan komitmen Indonesia terhadap kehati-hatian fiskal, sementara rasio utang yang lebih tinggi dari 60 persen dapat menimbulkan kekhawatiran pasar.

Kondisi penerimaan negara yang rentan juga menjadi isu serius di tengah wacana peningkatan rasio utang.

Kondisi makroekonomi yang dinamis menjadi tantangan perekonomian domestik sepanjang 2024. Sejumlah asumsi ekonomi makro APBN 2024 yang sebelumnya telah direncanakan diperkirakan meleset dari rencana jika melihat data terbaru terkait defisit APBN 2024.

Sri Mulyani menggarisbawahi, penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).

Kondisi ini memengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi yang berdampak pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan yang terkontraksi 35,5 persen yoy.

Di sisi lain, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri (DN) turun 11 persen yoy. Namun, secara bruto tanpa memperhitungkan restitusi, PPN DN masih tumbuh positif 9,2 persen yoy, seiring dengan masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 sebesar 5,11 persen.

Sementara itu pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5 persen yoy. Penurunan PNBP juga disebabkan turunnya penerimaan sumber daya alam (SDA) karena melemahnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting gas.

Kementerian Keuangan mencatat, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) juga naik dari 38,64 persen pada April 2024 menjadi 38,71 persen pada Mei 2024. (Lihat tabel di bawah ini.)

Bank Indonesia juga baru saja melaporkan posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia meningkat mejadi USD139 miliar pada akhir Mei 2024.

Jumlah kenaikan cadev ini sebesar USD2,8 miliar dibanding posisi pada akhir April 2024 sebesar USD136,2 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun di semester I-2024.

Angka ini setara 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut Ani, sapaan akrabnya, defisit APBN ini masih terjaga.

“Keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp162,7 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pendapatan negara pada semester I-2024 juga tercatat sebesar Rp1.320, 7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen secara tahunan (yoy).

Penerimaan negara dari perpajakan juga tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dengan outlook tersebut, kami memproyeksikan defisit APBN 2024 sebesar Rp609,7 triliun atau 2,7 persen terhadap PDB," ujar Sri Mulyani.

Menurut Bloomberg, Prabowo fokus pada bagaimana menyesuaikan program-programnya, terutama pangan dan gizi, ke dalam anggaran 2025.

“Sejalan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini sambil memastikan kehati-hatian fiskal,” kata Thomas Djiwandono, anggota tim transisi ekonomi Prabowo kepada Bloomberg.

Mantan jenderal tersebut mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg bulan lalu bahwa Indonesia bisa “lebih berani” dengan belanja pemerintah.

“Kita merupakan salah satu negara dengan rasio utang terhadap PDB terendah di dunia, jadi sekarang saya pikir inilah saatnya untuk lebih berani dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Prabowo.

Prabowo, yang akan dilantik sebagai presiden pada Oktober, membutuhkan dana untuk memenuhi janji kampanyenya berupa makan siang gratis yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp460 triliun per tahun. (ADF)