IDXChannel - Partai sayap kiri Prancis, New Popular Front (NPF) secara mengejutkan memenangi pemilu. Salah satu agenda yang diperjuangkan yakni penerapan pajak tinggi bagi orang-orang kaya.

Dikutip dari Sky News, Kamis (11/7/2024), NPF menguasai kursi terbanyak di parlemen dalam pemilu Prancis diikuti partai tengah Rennaissance yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron dan partai sayap kanan National Rally (RN) pimpinan Marine Le Pen di posisi ketiga.

Meski memenangi 180 kursi, NPF perlu berkoalisi untuk menguasai mayoritas National Assembly. Butuh setidaknya 289 dari total 577 kursi untuk menjadi mayoritas, sehingga koalisi perlu dilakukan dengan partai lain, yakni Macron (160-an kursi) atau Le Pen (140-an kursi).

Politisi NPF, Manuel Bompard menyerukan Presiden Prancis untuk memilih kadernya untuk perdana menteri (PM). Saat ini posisi PM diisi Gabriel Attay dari partai yang sama dengan Macron.

"Presiden harus memilih PM dari New Popular Front untuk menerapkan seluruh program NFP," katanya.

Saat kampanye pemilu lalu, NPF menebar janji politik yang radikal kepada konstituennya. Salah satunya menerapkan pajak penghasilan 90 persen bagi warga Prancis yang berpenghasilan di atas 400 ribu euro setahun.

Selain pajak tinggi, NPF juga berjanji untuk menaikkan upah minimum, mengontrol harga pangan, listrik, gas, dan bensin, menurunkan batas usia pensiun ke 60, dan berinvestasi besar-besaran di sektor transportasi umum dan transisi energi.

(RFI)

IDXChannel - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menyelesaikan Green Refinery Cilacap yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target kapasitas produk biofuel hingga 6.000 barrel.

Proyek ini merupakan salah satu program unggulan dalam energi transisi, guna mewujudkan target pemerintah untuk bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 persen pada 2025.

Corporate Secretary KPI, Hermansyah Y Nasroen, mengatakan Green Refinery Cilacap dapat menjawab tantangan produk yang lebih ramah lingkungan, karena kilang ini dapat memproduksi Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau bahan bakar dengan komponen nabati.

Selain itu, juga memproduksi produk bionafta dan bioavtur/Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang berbahan baku minyak inti kelapa sawit (yang telah melalui proses Refined, Bleached, and Deodorized) yang diolah bersamaan dengan avtur fosil melalui metode co-processing.

"Dengan kemampuan untuk mengolah sumber energi nabati, proyek Kilang Cilacap ini dapat memberikan nilai tambah bagi bangsa. Hal ini semakin diperkuat oleh pengalaman dan keahlian KPI di bisnis kilang, sejalan dengan perannya sebagai induk usaha kilang dan petrokimia Pertamina," kata Hermansyah dalam keterangan resminya, Rabu (110/7/2024).

Kilang Cilacap merupakan contoh kilang terintegrasi yang sejalan dengan transisi energi. Proyek ini ditargetkan dapat menambah kapasitas produksi dari 3.000 barrel per hari menjadi 6.000 barrel produk HVO, SAF, dan Bionafta yang berasal dari Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

Unit baru dari Green Refinery Cilacap ini juga akan dilengkapi dengan infrastruktur termasuk Palm Oil Treater, Faractionator, dan fasilitas Offsite.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, mengatakan Green Refinery Cilacap memiliki peran besar dalam energi transisi di Indonesia sejalan dengan produk ramah lingkungan yang akan diproduksinya.

"Proyek green refinery ini akan berdampak positif mendukung program bauran energi Pemerintah, serta tercapainya pengurangan emisi menuju Net Zero Emission," kata Fadjar.

(NIA)

IDXChannel - Premi asuransi kesehatan yang mesti dibayar konsumen tergantung kondisi kesehatannya. Seseorang yang masuk kategori perokok biasanya dikenakan premi lebih mahal dibandingkan mereka yang tidak merokok, bahkan lebih mahal dari mereka yang memiliki penyakit spesifik.

Presiden Direktur dan CEO Oona Indonesia, Vincent C. Soegianto menjelaskan, perusahaan asuransi lebih mudah menaksir seseorang yang sudah diketahui memiliki penyakit spesifik, termasuk penyakit kritis seperti kanker, stroke, dan serangan jantung. Pasalnya, mereka memiliki rekam jejak medis yang jelas.

"Semisal pengidap jantung, saya mau mengajukan asuransi yang juga menyesuaikan usia, coverage-nya sudah terlihat angkanya berapa. Itu kan sesuatu yang economical karena penyakitnya spesifik," ujarnya, Rabu (10/7/2024).

Namun, kata Soegianto, perusahaan kesulitan untuk mendeteksi potensi penyakit bagi perokok. Saat mengajukan asuransi, perokok biasanya tidak memiliki rekam jejak medis sehingga premi yang dikenakan jauh lebih mahal.

"Tapi yang paling penting, antara perokok dan tidak merokok itu harganya berbeda hingga tiga kali lipat. Jadi jika kalian merokok, berhentilah merokok," katanya.

Sebelum mengajukan asuransi, seseorang harus jujur mengakui riwayat penyakit yang dimilikinya, termasuk jika merokok. Nantinya, hal ini menjadi dasar bagi konsumen karena saat klaim membutuhkan indikator medis. Skema semacam ini wajar dilakukan untuk mengukur risiko.

"Ini disebut polis issue, jadi saat pengajuan (asuransi) membutuhkan proses klarifikasi. Kalau tidak perusahaan asuransinya bisa bangkrut," ujarnya.

Soegianto menambahkan, Onaa Indonesia baru saja meluncurkan asuransi penyakit kritis sebagai upaya untuk melakukan penetrasi di pasar asuransi kesehatan ritel di Indonesia. Asuransi ini fokus pada tiga penyakit kritis yang sering terjadi yakni kanker, stroke, dan serangan jantung.

Laporan ASEAN Insurance Surveillance 2023 menunjukkan penetrasi asuransi di Indonesia hanya sebesar 1,4 persen, lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura 12,5 persen, Thailand sebesar 4,6 persen, dan Malaysia 3,8 persen.

Salah satu masalah utama dalam mendapatkan asuransi kesehatan adalah prosedur pembelian dan klaim yang rumit, termasuk pemeriksaan medis dan lamanya waktu persetujuan klaim.

“Dengan peluncuran Asuransi Penyakit Kritis Oona, kami semakin dekat dengan misi kami, yaitu menyediakan produk asuransi yang mudah, terjangkau, dan efektif serta dapat diakses secara digital oleh jutaan orang Indonesia,” kata Soegianto.

(RFI)

IDXChannel - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara menanggapi temuan pungli oleh KPK di kawasan wisata Raja Ampat dengan nilai mencapai Rp18,25 miliar per tahun.

Dia pun menginstruksikan agar aksi pungli tersebut ditindak tegas.

"Itu harus ditindak tegas karena parekraf itu adalah urusan integritas. Jadi kami harapkan segera ditindaklanjuti, kalau ada tindak pidana korupsi, kekerasan, atau hal hal melanggar hukum itu harus segera dibawa ke ranah hukum," kata dia usai agenda penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dengan PT Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Menparekraf mengimbau masyarakat setempat untuk memastikan reputasi destinasi wisata lokal agar perekonomian terus berjalan. Dia mencontohkan wisata Bali yang terus eksis sampai saat ini karena narasi positif yang dijaga.

"Bali itu sampai sekarang masih jadi top of mind karena kita bekerja keras seluruh pihak. Baik dari masyarakat untuk menjaga narasi yang positif sehingga Bali ini adalah destinasi berbasis budaya, berkearifan lokal, yang menjadi destinasi unggulan," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima adanya laporan dari pelaku usaha tentang beberapa permasalahan di lapangan saat bertandang ke Raja Ampat. Permasalahan tersebut meliputi pungutan liar oleh oknum masyarakat kepada wisatawan hotel.

Disebutkan, setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, terdapat oknum masyarakat yang memungut biaya yang mencapai Rp100 ribu - Rp1 juta per kapal.

"Di wilayah Wayag sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun," kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK, Dian Patria.

Tak hanya itu, KPK juga mendapat laporan adanya pungutan liar berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.

(NIA)

IDXChannel - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara terkait maraknya kasus judi online di Indonesia. Dia mengatakan, lebih baik nonton film daripada bermain judi online.

Menurutnya, menonton film dapat menumbuhkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Tanah Air. Dia mencontohkan film KKN di Desa Penari yang tidak hanya mampu meraup banyak cuan, tetapi juga sukses meningkatkan kunjungan wisata di Banyuwangi.

"Saya melihat ekonomi kreatif ini kontribusinya sangat besar terhadap PDB kita. Sama seperti film KKN, kunjungan ke Banyuwangi meningkat karena diduga kan desa penari ada di sana," kata Sandiaga dalam agenda penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dengan PT Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Begitu juga film Laskar Pelangi yang mampu mempopulerkan destinasi wisata di Belitung.

"Setelah Laskar Pelangi, kunjungan ke sana meningkat dan sekarang sudah ada kawasan ekonomi khusus," ungkapnya.

Sandiaga berkomitmen menumbuhkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satunya dengan melakukan penandatanganan MoU dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia.

Adapun penandatanganan MoU dilakukan untuk menjadi acuan peningkatan investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

(NIA)

IDXChannel - Perusahaan asuransi digital, Oona Indonesia meluncurkan produk asuransi penyakit kritis pertamanya sebagai upaya untuk masuk ke pasar asuransi kesehatan ritel di Indonesia.

Founder dan Group CEO Oona Insurance Abhishek Bhatia mengatakan, asuransi penyakit kritis ini mencakup penyakit kanker (semua stadium), stroke, dan serangan jantung yang merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Produk ini bisa diakses dengan mudah secara online atau melalui agen asuransi Oona.

“Asuransi kesehatan secara tradisional itu rumit dan mahal, tetapi di Oona, kami mengubah itu. Melalui inovasi digital, kami membuat asuransi lebih mudah diakses dan efisien," katanya, Rabu (10/7/2024).

Menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia, penyakit tidak menular (PTM) menyumbang 70 persen penyebab kematian dan menjadi sumber beban pembiayaan kesehatan terbesar di Indonesia. Kasus serangan jantung, stroke, dan kanker juga meningkat dalam 10 tahun terakhir, bahkan di kalangan anak muda.

"Dengan berfokus pada tiga penyebab utama kematian di Indonesia dan memungkinkan pelanggan membeli produk secara online atau melalui agen asuransi, kami memberikan perlindungan esensial yang memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa kerumitan yang tidak diperlukan. Menyederhanakan proses berasuransi tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan,” ujarnya.

Oona menawarkan Asuransi Penyakit Kritis untuk ketiga penyakit kritis sekaligus, serta perlindungan terpisah untuk masing-masing penyakit mulai dari Rp5.500 per bulan. Pelanggan yang berusia mulai dari 17-65 tahun dapat membeli asuransi ini dengan perpanjangan hingga usia 70 tahun. Nilai pertanggungan pun bisa dipilih mulai dari Rp100-Rp500 juta tergantung premi.

Presiden Direktur & CEO Oona Indonesia Vincent C. Soegianto mengatakan, Oona Insurance menghadirkan asuransi berkualitas kepada masyarakat Indonesia lewat kemudahan akses. Asuransi memiliki sistem penerbitan polis secara real-time dan pembayaran santunan tunai 100 persen dari nilai pertanggungan.

"Dengan begitu, pelanggan memiliki fleksibilitas untuk menggunakan dana tersebut untuk biaya rumah sakit, biaya sehari-hari, atau kebutuhan lainnya. Dukungan finansial ini memungkinkan mereka untuk fokus pada hal yang benar-benar penting, yakni perawatan dan pemulihan mereka,” katanya.

Laporan ASEAN Insurance Surveillance 2023 menunjukkan penetrasi asuransi di Indonesia hanya sebesar 1,4 persen, lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura 12,5 persen, Thailand sebesar 4,6 persen, dan Malaysia 3,8 persen.

Salah satu masalah utama dalam mendapatkan asuransi kesehatan adalah prosedur pembelian dan klaim yang rumit, termasuk pemeriksaan medis dan lamanya waktu persetujuan klaim.

“Dengan peluncuran Asuransi Penyakit Kritis Oona, kami semakin dekat dengan misi kami, yaitu menyediakan produk asuransi yang mudah, terjangkau, dan efektif serta dapat diakses secara digital oleh jutaan orang Indonesia,” kata Soegianto.

(RFI)

IDXChannel - Event International Battery Summit (IBS) 2024 kembali terselenggara untuk kedua kalinya, tepatnya pada 29-30 Juli 2024 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat.

National Battery Research Institute (NBRI) selaku penyelenggara berharap event IBS 2024 mampu menjawab isu-isu strategis terkait rantai pasok industri baterai, baik lokal maupun internasional.

Melalui tema The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition, IBS 2024 diharapkan menjadi event strategis menuju Indonesia International Sustainable Forum (ISSF) 2024.

"Di dalam penyelenggaraan ini, tentu saja ada yang kita targetkan, yakni bagaimana kita menggaet, exclusive global networking on battery industry," ujar Founder of National Battery Research Institute (NBRI), Evvy Kartini, saat jumpa pers, Rabu, (10/7/2024).

Evvy mengatakan, IBS 2024 juga akan membahas daur ulang menuju ekonomi sirkular, infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik, peluang bisnis dan investasi, kebijakan dan diplomasi, pengetesan dan standarisasi baterai, serta pengembangan sumber daya manusia.

"IBS 2024 sendiri akan menghadirkan lebih dari 50 pembicara terkemuka dan lebih dari 300 peserta dari 20 negara," kata dia.

Summit ini juga akan membahas mengenai kondisi terkini terkait industri baterai dan kendaraan listrik global yang akan disampaikan para ahli, melibatkan pembuat kebijakan, badan regulasi kementerian, hingga lembaga standarisasi.

"Harapannya, International Battery Summit 2024 akan menjadi event penting untuk menghadirkan aliansi strategis guna menghadirkan peluang bisnis dan kolaborasi untuk mendukung Indonesia sebagai pemain penting dalam industri baterai global," kata dia.

(NIA)

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, meminta pemerintah untuk tidak berpolemik atas kebijakan relaksasi impor, yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Sebagai bagian dari pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT), Redma meminta pemerintah untuk sebaiknya fokus pada penyelesaian biang keladi PHK massal dan penutupan pabrik tekstil, yakni banjirnya barang impor ilegal.

"Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung," kata Redma dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Redma mengatakan, pihaknya masih konsisten untuk meminta pemerintah membereskan permasalahan impor di Ditjen Bea Cukai.

Menurutnya, bebas masuknya barang impor ilegal justru berakar di Ditjen Bea Cukai yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS code, hingga under invoicing terjadi.

Kendati demikian, APSyFI mengapresiasi atas kinerja Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dalam mengendalikan importasi tekstil dan pakaian jadi. Kedua Kementerian tersebut telah menyelamatkan industri tekstil melalui Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dan Permenperin Nomor 5 Tahun 2024.

"Kami sangat paham bahwa sejak dikeluarkannya kedua aturan ini, para importir dan oknum rekanannya di Bea Cukai tidak senang dan membuat berbagai dinamika hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan aturan relaksasi impor melalui Permendag 8 2024 karena tersudut," kata Redma.

(NIA)

IDXChannel - Holding BUMN Pertahanan atau Defense Industry Indonesia (Defend ID) membutuhkan dana investasi senilai Rp7,41 triliun hingga 2029. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun 17 fasilitas pertahanan strategis di Tanah Air.

"Sampai dengan tahun 2029 itu kami menghitung investasi sekitar Rp7,41 triliun," ujar Direktur Utama Defend ID, Bobby Rasyidin, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Bobby mengatakan, perusahaan telah memetakan sumber pendanaan dari target investasi tersebut. Di mana, 46,8 persen akan berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN).

Lalu, 45,3 persen berasal dari kas perusahaan. Sisanya, 7,9 persen diperoleh dari kemitraan strategis alias strategic partnership.

Adapun rincian investasi strategis yang ditargetkan Defend ID hingga 2029 yaitu fasilitas industri radar, fasilitas produksi unmanned system, fasilitas produksi N219, fasilitas pendukung produksi, dan peningkatan kapasitas bisnis MRO.

Lalu, pembangunan infrastruktur Kapal Selam, peningkatan kapasitas bisnis aerostructure, akuisisi galangan kapal, Pabrik AN Pulau Jawa, power as service BTS, green hydrogen, fasilitas produksi munisi kaliber kecil, modernisasi lini produksi senjata, dan revitalisasi lini pendukung produk pertahanan.

Bobby mengatakan bahwa anggaran pertahanan di Tanah Air tertinggal dengan banyak negara di dunia. Saat ini anggaran pertahanan RI masih di kisaran 0,78 persen. Sedangkan, rata-rata negara di dunia ada di posisi 2 persen.

"Jadi kita masih jauh, anggaran pertahanan Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dunia,” kata dia.

Defend ID sendiri sudah mengajukan PMN tahun anggaran 2025 sebesar Rp2 triliun. Dana segar ini dinilai bisa mendukung target perusahaan pada tahun depan.

(NIA)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi hal penting untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Selain itu, TKDN mampu mendorong pemberdayaan industri dalam negeri dan memperkuat struktur Industri.

Namun, syarat ini sempat menjadi penyebab gagal masuknya investasi besar ke Indonesia pada sektor minyak dan gas (migas).

"TKDN baik tetapi juga kita harus melihat jangan sampai menghambat. Salah satu yang menghambat ada salah satu tender berhenti karena TKDN. Itu proyek besar, proyek migas," kata dia usai Seminar Nasional dan Pameran Rantai Pasok Konstruksi Baja, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Kendati demikian, Airlangga enggan menyebutkan perusahaan di industri migas yang telah membatalkan investasi di Tanah Air karena faktor TKDN tersebut.

Dia pun menilai bahwa permasalahan TKDN yang terkadang menghambat masuknya investasi ini harus dicari titik tengahnya. Jika diperlukan, dia menilai kebjakan anti-dumping bisa diberlakukan guna memberdayakan industri dalam negeri.

"Kalau ada yang namanya dumping ya dikenakan anti-dumping duty karena pemerintah rajin mengeluarkan anti-dumping duty untuk baja sehingga baja dilindungi. Tetapi (pihak) luar negeri merasa bahwa kita terlalu proteksionis terhadap industri baja," kata dia.

(NIA)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menggodok pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk taksi online.

“Kemarin kalau nggak salah, masih pembahasan taksi online. Mereka dikenakan BBM subsidi tapi pengawasannya masih dikaji," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono, Rabu (10/7/2024).

Dia menambahkan, pemerintah mengelompokkan kendaraan yang berhak mendapat BBM subsidi berdasarkan ukuran volume silinder mesin (CC) dan jenisnya. Pihaknya tidak ingin penyaluran BBM bersubsidi berjalan tanpa pengawasan.

"Saat ini pemerintah sedang menggodok mekanisme untuk pengawasan. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah BPH Migas," kata dia.

Agus melanjutkan, untuk taksi online dengan kelas luxury atau mewah tidak berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi.

“Siapa sih pengguna yang layak dilindungi? Yang paling dasar adalah kendaraan-kendaraan kan kendaraan umum dan untuk yang kendaraan masyarakat menengah,” kata dia.

Agus mengatakan bahwa hingga saat ini, revisi dari Perpres 191 Tahun 2014 belum terbit, meskipun pemerintah memiliki rencana untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran mulai 17 Agustus 2024.

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kebutuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk sejumlah perusahaan pelat merah pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp44,3 triliun.

Angka ini mayoritas dialokasikan untuk pengerjaan sejumlah proyek strategi nasional (PSN) yang ditugaskan pemerintah.

"Izin pimpinan dan anggota dewan, ini yang bisa kita paparkan angka detail keseluruhan PMN yang dibutuhkan untuk 2025 sebesar Rp44,3 triliun," ujar Erick dalam rapat Bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Dana segar yang diajukan, akan dibagi ke beberapa BUMN. Rinciannya, PT Hutama Karya (Persero) diusulkan sebesar Rp13,8 triliun. PMN ini akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2-3.

PT Asabri (Persero) dengan nilai PMN yang diajukan sebesar Rp3,61 triliun, PT PLN (Persero) dengan nilai PMN sebesar Rp3 triliun yang akan dialokasikan untuk program listrik desa (lisdes). Kemudian, Bahana PUI Rp3 triliun untuk penguatan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Lalu, PT Pelni (Persero) senilai Rp2,5 triliun yang dipakai untuk pengadaan dua kapal baru. PT Bio Farma (Persero) Rp2,2 triliun untuk fasilitas capital expenditure (capex) baru, PT Adhi Karya Tbk dengan nilai PMN Rp2 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.

PT Wijaya Karya Tbk, senilai Rp2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan, PT Len Industri (Persero) Rp2 triliun yang akan digunakan untuk penyehatan keuangan, PT Danareksa (Persero) sebesar Rp2 triliun, dialokasikan untuk pengembangan usaha.

Sedangkan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp1,8 triliun. Rencananya digunakan untuk pengadaan rangkaian kereta baru. Usulan PMN ID FOOD sebesar Rp1,6 triliun untuk modal kerja dan investasi program CPP.

Usulan PMN lain adalah PTPP (Persero) sebesar Rp1,5 triliun, yang akan digunakan untuk penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan KIT Subang. Selanjutnya, Perum Damri senilai Rp1 triliun untuk pengadaan bus listrik.

Perum Perumnas dengan pengajuan PMN sebesar Rp1 triliun, yang digunakan untuk restrukturisasi. Terakhir, PT INKA (Persero) senilai Rp976 miliar yang akan dialokasikan untuk pembuatan KRL.

(NIA)