IDXChannel - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) melalui Plant Prambon menargetkan produksi beton precast untuk memasok pembangunan jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3, rampung pada bulan ini.

Manager Precast Plant WSBP Prambon Mohammad Fajar Daniel mengayakan, pihaknya sedang menggarap sejumlah material beton precast untuk proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi untuk Paket 3. Adapun material beton precast yang diproduksi yakni PCI-Girder, Squarepile dan Spunpile.

"Itu di Juli 2024 ini kita targetnya selesai semua. Dari semua ordernya itu ada 3 material PCI-Girder, Squarepile dan Spunpile," kata Fajar saat ditemui di Plant WSBP Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (10/7/2024).

Dia menambahkan, adapun PCI-Girder yang telah diproduksi yakni 72 batang dari total pemesanan 84 batang. Sementara Squarepile, telah diproduksi 1.224 batang dari total pesanan 1.676 batang.

"Sedangkan Spunpile, Plant WSBP Prambon telah merampungkan pemesanan sebanyak 50 batang," kata dia.

Sekedar informasi, Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 membentang dari Probolinggo sampai Situbondo Jawa Timur ini merupakan proyek milik PP-WIKA-Waskita KSO.

Dalam proyek tol ini, WSBP menjadi main supplier beton berupa readymix dan precast dengan nilai kontrak sebesar Rp69,42 miliar.

(NIY)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat membahas penambahan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDKS). Lembaga tersebut rencananya ikut mengelola pengembangan kakao dan kelapa di samping CPO.

"Tadi sudah diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS sawit ya, digabung situ ditambah satu divisi yaitu kakao dan kelapa," kata Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dengan bertambahnya tupoksi tersebut, kata Zulkifli, BPDPKS bisa menggunakan dananya yang besar untuk pengembangan kelapa dan kakao. Dia menilai, badan baru tak diperlukan untuk dua komoditas tersebut.

"Digabung di situ (BPDPKS), ditambah satu divisi yaitu kakao dan kelapa untuk subsidi silang, untuk pengembangan bibitnya, mungkin nanti ada risetnya, dan sebagainya jadi tidak perlu badan baru," katanya.

Menurut Zulkifli, anggaran BPDPKS yang mencapai Rp50 triliun sudah cukup besar. Apalagi, produksi kakao dan kelapa tengah turun sehingga iuran tambahan dari dua sektor ini sulit terwujud.

"Jadi kalau badan sendiri, dipungutin lagi, kan nggak mungkin. Berat kan. Kalau di BPDPKS kan dananya Rp50 triliun lebih tuh. Jadi subsidi silang untuk pembibitan, riset, dan segala macam mengenai kelapa dan kakao ini, nanti digabungkan ke BPDPKS," katanya.

(RFI)

IDXChannel - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkapkan, lesunya penjualan mobil di dalam negeri dipicu oleh berbagai faktor. Mulai dari kenaikan suku bunga global, lonjakan Non Performing Loan (NPL), hingga pengetatan pemberian kredit dari perusahaan pembiayaan.

“Salah satu faktor pemicu stagnasi pasar mobil adalah harga mobil baru tidak terjangkau oleh pendapatan per kapita masyarakat. Gap antara pendapatan rumah tangga dan harga mobil baru makin lebar,” kata Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara dalam Diskusi Solusi Mengatasi Stagnasi Pasar Mobil, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Kukuh menuturkan, penjualan mobil domestik per Mei 2024 turun 21 persen menjadi 334 ribu unit. Alhasil, Gaikindo kemungkinan merevisi target penjualan mobil 2024 sebanyak 1,1 juta unit.

"Kami kemungkinan merevisi target dengan mempertimbangkan sejumlah faktor penekan pasar," ujarnya.

Pada titik ini, Kukuh menegaskan, pertumbuhan ekonomi nasional mau tak mau harus dinaikkan menjadi 6-7 persen per tahun. Hal ini bertujuan agar Indonesia keluar dari jebakan satu juta unit pasar mobil domestik.

Dengan begini, kata dia, pendapatan per kapita dapat naik 5-6 persen per tahun. "Sehingga, mendorong kelompok upper middle naik kelas ke affluent income group sehingga mendorong penjualan otomotif keluar dari jebakan satu juta unit," kata dia.

Sebagai informasi, Gaikindo mencatat, penjualan mobil baru di domestik dalam 10 tahun terakhir hanya berada di level satu juta unit. Terbaru, pada 2023, penjualan mobil baru hanya mencapai 1.005.802 unit.

Kemudian, penjualan mobil baru hanya 408.012 unit pada periode Januari-Juni 2024.

(YNA)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memimpin sidang Harian Dewan Energi Nasional (DEN). Sidang itu membahas harga energi hingga pemanfaatan bioavtur.

Sejumlah isu pun dibahas pada Rapat Anggota kali ini di antaranya, peninjauan harga energi yang berkeadilan, progres Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

Selain itu ada progres pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, antisipasi krisis dan/atau darurat energi, hingga pemanfaatan bioavtur.

Terkait harga energi, berdasarkan data pada Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia (HEESI), harga minyak dunia dinilai cukup tinggi akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan terjadinya konflik yang mempengaruhi permintaan energi secara global.

Selain itu, harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg belum mengalami perubahan sejak tahun 2008. Harga LPG yang tidak bersubsidi juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Kemudian, tarif listrik di Indonesia juga relatif lebih rendah dibandingkan tarif di negara ASEAN.

Arifin mendorong adanya percepatan program Jaringan Gas Kota (Jargas) serta mengupayakan harga gas yang ekonomis dan terjangkau bagi masyarakat.

"Sekarang bagaimana kita bisa melakukan percepatan program jargas. Pemerintah juga mengupayakan harga fit gas itu yang ekonomis dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk jargas ini dengan ongkos subsidi LPG dalam jangka panjang," kata Arifin dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Rabu (10/7/2024).

Isu lain yang juga dibahas adalah progres Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

Sebelumnya, pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI tanggal 8 Juli 2024 lalu, RPP KEN sudah mendapatkan persetujuan dari fraksi-fraksi Komisi VII DPR RI untuk dapat dibahas di level yang lebih lanjut.

Selanjutnya, akan dilaksanakan sejumlah agenda lanjutan pada masa reses, diantaranya Focus Group Discussion (FGD) dan sinkronisasi materi yang sudah diusulkan oleh fraksi-fraksi di Komisi VII DPR DRI.

Oleh karena itu, Menteri Arifin menekankan agar pembahasan detil mengenai RPP KEN dapat diselesaikan pada masa reses.

"Perlu kita bahas supaya PP KEN ini bisa jalan. Jangan kita menyusunnya dengan berbelit-belit. Tetapi harus memiliki dasar hukum yang kuat. Contohnya mengenai infrastruktur energi, ini perlu betul dipertebal," kata Arifin.

Selain progres RPP KEN, Sidang ini juga membahas mengenai progres pengembangan PLTN di Indonesia. PLTN sendiri, imbuh Arifin, sudah disertakan dalam dalam target capaian Net Zero Emission (NZE) 2060.

Untuk itu, Arifin menekankan perlunya alur birokrasi yang efisien, serta mempelajari keandalan teknologi dan progres yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang memanfaatkan energi nuklir seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Korea Selatan.

"Kita melihat mekanisme bagaimana mereka menggunakan energi nuklir itu bisa cepat. Kita jangan lagi memilih alur birokrasi yang terlalu panjang. Mungkin nanti kita cukup punya tim ahli untuk mereviu teknologi, keandalan, dan keekonomian," kata dia.

"Kemudian mekanisme persetujuannya mungkin ke depannya seperti energi-energi biasa. Ini yang perlu kita pikirkan, jangan terlalu melibatkan banyak aturan. Kita contoh saja, kalau teknologinya sudah proven, negara lain bisa menggunakan, kita adopsi saja," katanya.

Lebih lanjut, terkait antisipasi krisis dan/atau darurat energi, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah tingginya impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai 32 persen dari konsumsi BBM sebesar 1,42 juta barel per hari, sehingga diperlukan insiatif pengalihan penggunaan jenis energi.

Arifin menuturkan perlunya pengurangan pemanfaatan BBM melalui program kendaraan listrik, serta pemanfaatan energi yang memaksimalkan sumber daya alam dalam negeri.

"Kita harus melihat bahwa pemanfaatan energi ini harus bisa menggunakan sebanyak mungkin sumber daya alam kita. Contohnya, di sektor transportasi, kita memiliki sumber daya mineral strategis, mineral kritis yang bisa menghasilkan baterai nikel mangan kobalt. Kemudian juga bagaimana infrastruktur untuk SPKLU itu bisa disiapkan," kata Arifin.

Terkait dengan pemanfaatan bioavtur, Arifin menekankan pentingnya membangun industri sehingga Indonesia dapat mandiri secara energi.

(NIY)

IDXChannel - PT MRT Jakarta (Perseroda) meresmikan Halte Transport Hub dan area pujasera (food court) Rasa Padu di Gedung Transport Hub MRT Jakarta, Dukuh Atas.

Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono berharap dengan lokasinya strategis dan berpotensi tumbuh, Transport Hub dapat menjadi simpul transit antarmoda transportasi publik di kawasan Dukuh Atas.

“Saya memberikan apresiasi terhadap sinergi antarbadan usaha milik daerah yang terwujud pagi ini di gedung Transport Hub seperti bus Transjakarta yang melayani masyarakat serta pembayaran transaksi yang menggunakan alat pembayaran Bank DKI. Semoga ke depannya,” ujar Nasruddin dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat menyambut baik kerja sama dan sinergi antar BUMD. Menurutnya, dengan adanya integrasi ini bisa semakin banyak lagi masyarakat menggunakan transportasi publik.

“Dengan beroperasinya bus Transjakarta rute 1B Palmerah-Transport Hub dan 2P Senen-Transport Hub, kami berharap agar lebih banyak lagi masyarakat yang menggunakan transportasi publik terintegrasi saat bermobilitas di Jakarta,” kata dia.

“Pujasera ini merupakan hasil kolaborasi dengan pihak swasta, ID Kitchen, yang menghadirkan beragam jenis kuliner nusantara dan internasional dengan area makan yang nyaman,” ujar Tuhiyat.

Area pujasera berada di lantai 3 dan diisi oleh sekitar 27 gerai usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jam operasionalnya dimulai pada pukul 09.00 hingga 21.00 WIB dan menyediakan beragam metode pembayaran digital.

Sedangkan bus Transjakarta beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.

Hadirnya kedua layanan ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran transport hub sebagai pumpunan moda di kawasan berorientasi transit Dukuh Atas yang dikelola oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021.

(YNA)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai wacana pembelian BBM subsidi, Pertalite dan Solar dibatasi mulai 17 Agustus 2024.

Airlangga mengatakan, pemerintah masih perlu rapat koordinasi, sebab belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum (ada keputusan dibatasi)," ucap Airlangga, Rabu (10/7).

Dia menyebut, pembatasan pembelian BBM subsidi di Indonesia masih menunggu revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Namun ketika ditanya kapan revisi aturan itu rampung, Airlangga menambahkan, pemerintah masih perlu berkoordinasi lebih lanjut.

"Bukan, belum goal kita kan mesti rapat, di rapat koordinasikan dulu," ujarnya.

Kendati demikian, kata Airlangga, revisi aturan itu sebenarnya sudah berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara untuk penetapannya masih menunggu persetujuan dari pihak-pihak terkait.

"Sudah selesai. Ya tentu butuh persetujuan. Nanti kita rapatkan. Tentu kita rapatkan dulu. Setelah rapat, baru di dorong," tuturnya.

Kata Pertamina

Terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, sebagai perusahaan milik negara, Pertamina siap melaksanakan arahan pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

"Pertamina akan melaksanakan arahan pemerintah," jelas Fadjar kepada media, Rabu ini.

Fadjar mengatakan, Pertamina saat ini juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

Asal tahu saja, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi diungkapkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut bilang, pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengatur distribusi Bahan BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Dia berharap, pembatasan pembelian Solar dan Pertalite itu bisa mulai berlaku 17 Agustus 2024.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai (pembatasan), di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip MNC Portal Indonesia pada Selasa (9/7).

(FAY)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto blak-blakan soal rencana pemerintah mencampur bensin dengan bioetanol untuk membuat Indonesia memiliki bahan bakar rendah sulfur.

"Persiapan untuk bensin yang sulfurnya rendah, tentu dikaji beberapa hal oleh Pertamina sehingga kita melihat yang sudah dilakukan percobaan adalah E5, 5 persen," ujarnya, Rabu (10/7).

Airlangga mengatakan, fokus pemerintah saat ini adalah mencari pengadaan untuk bioetanol. Sebab, bioetanol baru bisa didapatkan dari fermentasi gula dari bahan tanaman seperti jagung, tebu, kentang, ubi jalar maupun jerami.

"Sekarang Pertamina harus membuat studi bagaimana pengadaan untuk etanolnya dan kedua, kita sudah punya roadmap untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Papua, Merauke," tuturnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya mengungkapkan pemerintah masih terus membahas implementasi dari program campuran bioetanol untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, ESDM masih berdiskusi mengenai program campuran bioetanol untuk BBM, apakah dimulai dari 2,5 persen dulu atau 5 persen.

"Nah ini akan kita akselerasi, sedang dibahas ya, apakah goes to Bioetanol 5 persen atau E5 (etanol 5 persen) dulu, atau goes to Bioetanol 2,5 persen dulu. Mungkin Pertamina sedang diskusi untuk hal ini, karena resource kita yang menyediakan bioetanol itu tidak banyak," ucap Eniya, belum lama ini.

Eniya menambahkan, program campuran bioetanol untuk BBM sudah ada. Namun hingga saat ini, pencapaiannya masih nihil.

"Nah dari dulu program bioetanol ini sudah ada, regulasi di Kementerian ESDM sudah banyak, bahkan sampai 2025 harusnya kita sudah capai 20 persen bioetanol, tetapi sama sekali sampai sekarang nol," kata Eniya.

(FAY)

IDXChannel – Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh dan Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad sepakat bekerja sama dalam pembangunan daerah, industri dan perdagangan.

Kesepakatan itu dituangkan dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sulsel dan Pemprov Papua Barat Daya di Rumah Jabatan Gubernur.

Zudan Arif menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemprov Papua Barat Daya yang telah berkenan untuk bersama-sama memajukan pembangunan, memajukan pemerintahan dan memajukan hubungan sosial kemasyarakatan.

"Saya merasa berbahagia, merasa senang kita bisa berkolaborasi kerja sama pemerintahan," kata Zudan dikutip Rabu (10/7/2024).

Zudan menambahkan, kerja sama antara pemerintah daerah, adalah arahan Presiden Jokowi dan disampaikan kembali oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk masing-masing provinsi bekerja sama.

“Bahwa tidak ada daerah yang lebih unggul dari yang lainnya, setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kerja sama dibutuhkan untuk saling mendukung,” katanya.

Sulawesi Selatan pun siap membantu provinsi baru ini, sebagai provinsi ke-38 yang baru terbentuk di Indonesia. Termasuk di bidang digitalisasi pemerintahan atau transformasi digitalisasi, demikian juga dengan pengembangan SDM. Bahkan kebutuhan pangan.

"Insya Allah Papua Barat Daya cepat maju, sukses selalu, kami siap mendukung, berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun prestasi," kata dia.

Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad mengatakan, sebagai provinsi terbaru banyak pembenahan yang harus dilakukan, sehingga sangat penting untuk mengajak dan mendapatkan dukungan berbagai provinsi, terutama Sulawesi Selatan.

"Khusus Sulawesi Selatan, karena kita tahu merupakan provinsi yang menjadi porosnya kawasan timur Indonesia. Kami berterima kasih, dalam waktu relatif singkat penandatanganan ini bisa berlangsung," katanya.

Berbagai potensi yang dimiliki Papua Barat Daya yang perlu mendapat dukungan dari Sulawesi Selatan di antaranya, pariwisata yang terkenal dengan Raja Ampat, memiliki potensi migas, nikel, batubara. Untuk hasil bumi tersebut daerah ini masih sebatas menjadi daerah penghasil, bahan mentah tersebut di produksi di tempat lain.

"Kami harapkan ke depan, dengan dukungan termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk investor asal daerah ini bisa didorong untuk berinvestasi di Papua. Sehingga kita tidak hanya menjadi penghasil tetapi juga bisa berproduksi di sana," katanya.

Hal yang menarik bagi Papua Barat Daya adalah pangan Sulawesi Selatan, sehingga kebutuhan seperti cabai dan bawang merah tidak perlu didatangkan dari Pulau Jawa, tetapi dapat dipenuhi oleh Sulawesi Selatan. Demikian juga harapan kerjasama di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Banyak pasien dari Papua Barat Daya dirujuk ke sini. Kami juga telah menandatangani MoU dengan Rektor Unhas, termasuk untuk dokter spesialis. Nampaknya ini semua perlu dipayungi dengan kesepakatan bersama di tingkat provinsi," kata dia.

(NIY)

IDXChannel – Biaya operasional mengacu pada biaya yang dikeluarkan bisnis untuk menjalankan aktivitas operasionalnya sehari-hari secara berkelanjutan. Bagaimana contoh biaya operasional?

Beberapa biaya yang termasuk biaya operasional yaitu biaya inventori, sewa, peralatan, asuransi, penggajian, marketing dan biaya overhead.

Apa itu Biaya Operasional?

Biaya operasional merupakan pengeluaran yang diperlukan suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Biaya-biaya ini meliputi gaji, komisi, tunjangan, peralatan, biaya perbaikan, dan sewa.

Biaya operasional atau Operating expenses (OPEX) adalah biaya yang berkontribusi langsung terhadap pembelian dan produksi barang dan jasa. Inilah sebabnya mengapa biaya-biaya ini sering disebutkan di bagian kewajiban (bebanpenjualan) di neraca.

Beban operasional merupakan beban-beban yang tidak dapat dihindari dalam suatu perusahaan atau kegiatan usaha. Oleh karena itu, biaya-biaya tersebut harus diperhitungkan dengan cermat dan dijaga agar tetap minimum ketika perusahaan ingin membangun biaya.

Contoh Biaya Operasional

Biaya-biaya ini biasa terjadi dalam operasi bisnis sehari-hari. Biaya non operasional adalah biaya yang tidak berkaitan dengan operasional inti perusahaan. Contoh biaya operasional antara lain gaji karyawan, asuransi, perizinan, penelitian, pemasaran termasuk pemasaran digital, sewa, depresiasi, dan biaya perjalanan bisnis. (SNP)

IDXChannel - Para pedagang pasar dan kelontong yang tergabung Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) dan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) mengungkapkan, larangan berjualan rokok sekitar sekolah berpotensi menghilangkan omzet harian pedagang sebesar Rp7 juta.

Wakil Ketua Umum PPKSI Hamdan Maulana mengatakan, rata-rata pendapatan atau omzet harian pedagang kelontong dan warung berasal dari penjualan rokok.

"60 persen total rata-rata pendapatan harian pedagang toko kelontong di Indonesia berasal dari penjualan rokok dengan kisaran omzet harian sebesar Rp6-7 juta," ujarnya dalam jumpa pers bersama APARSI di bilangan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Hamdan menerangkan, aturan yang termaktub dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan itu dapat berakibat diskriminasi pedagang kecil.

"Aturan ini juga akan mendiskriminasi pedagang kecil yang telah memiliki warung yang berdekatan dengan satuan pendidikan maupun tempat bermain anak," katanya.

Dia menjelaskan, APARSI dan PPKSI meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani RPP Kesehatan yang dapat memberikan dampak negatif bagi jutaan pedagang kecil di seluruh Indonesia.

"Bagaimana nasib para pedagang kelontong yang dari dulu sudah memiliki warung di dekat. Sekolah? Apakah mereka harus dipaksa pindah? Kalau aturan ini disahkan, maka omzet para pedagang tersebut akan anjlok. Bagi kami, aturan ini sangat diskriminatif," kata Hamdan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APARSI Suhendro menegaskan, aturan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter tersebut mustahil untuk diterapkan. Sebab, masih banyaknya warung dan pasar yang berjualan di sekitaran sekolah atau tempat bermain anak.

"Jika disahkan, aturan ini akan menimbulkan domino effect yang dapat mengancam keberlangsungan seluruh pedagang kecil di Indonesia," ujar Suhendro.

Dia menuturkan, penerapan aturan RPP Kesehatan tersebut juga berpotensi mematikan usaha perdagangan rakyat.

"Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut," lanjut Suhendro.

Diketahui berdasarkan pernyataan dalam draft RPP Kesehatan, disebutkan pada pasal 434 ayat 1 huruf e bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

(YNA)

IDXChannel - PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (BBKP) optimistis bisa menekan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di bawah 5 persen pada 2024.

Direktur Utama KB Bank, Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan, pihaknya menargetkan penurunan NPL selaras dengan tren kredit berisiko atau Loan at Risk (LaR) yang ditargetkan turun hingga 20 persen

"Sesuai dengan target kami untuk penurunan NPL ke 5 persen dan LAR 20 persen, mungkin target LaR kami tahun ini di sekitar 16 persen," kata Tom usai perayaan KB Bank 54th Anniversary di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Tom menambahkan, beberapa waktu lalu secara regulasi relaksasi Covid-19 baru saja selesai sehingga KB Bank harus menyelesaikan portofolio yang ada kaitannya dengan restrukturisasi Covid-19 tersebut.

"Sehingga memang ada penyelesaian kredit bermasalah, tetapi untuk saat ini kredit bermasalah yang tertinggal memang hanya sedikit tetapi masih harus kami selesaikan sampai akhir tahun ini," kata Tom.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, NPL gross KB Bank mencapai 9,92 persen per Maret 2024, dari periode yang sama tahun sebelumnya 6,98 persen. Menariknya, NPL net susut tipis menjadi 4,93 persen dari 4,95 persen.

Sementara itu, untuk rasio LaR sempat menyentuh angka 65 persen pasca setahun KB Financial Group (KBFG) melalui KB Kookmin Bank menjadi pemegang saham pengendali.

Rasio LaR KB Bank kemudian terus menurun di tahun-tahun berikutnya dengan 50 persen pada akhir 2023 dan di kisaran 40 persen pada akhir 2023.

Penurunan rasio LaR terus berlanjut hingga kuartal I-2024 hingga dibawah 35 persen dengan di April 2024 sempat turun pada 27 persen.

Sebagaimana diketahui, KB Bank memang salah satu bank yang tercatat memiliki NPL di kisaran 5 persen yang artinya mereka harus berupaya ekstra dalam menjaga kualitas aset yang ada.

Berdasarkan data OJK, kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio NPL gross perbankan sebesar 2,34 persen dari April 2024 sebesar 2,33 persen dan NPL net sebesar 0,79 persen dibanding April 2024 sebesar 0,81 persen.

Sementara itu, OJK juga mencatat LaR perbankan menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 10,75 persen dibandingkan April 2024 sebesar 11,04 persen dan Mei 2023 sebesar 13,38 persen.

(NIY)

IDXChannel - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mulai melirik usaha di sektor Engineering Procurement Construction (EPC).

Senior Vice President Head of Corporate Secretary PT PP, Joko Raharjo mengatakan, industri EPC masih cukup potensial untuk digarap, sebab diperkirakan ceruk pasarnya pada tahun depan masih sekitar Rp500 triliun.

"Kalau bicara secara makro mungkin pasar (infrastruktur) memang lagi stag ya, namun kita melihat pasar yang lain, kita kan juga ada di industri EPC juga, itu kita lihat pangsa pasarnya masih cukup besar untuk kita garap hampir sekitar Rp500 triliun kalau tidak salah," kata Joko dalam media briefing di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Joko menjelaskan, saat ini industri EPC sendiri baru berkontribusi sekitar 10 persen dari total pendapatan perusahaan. Sehingga melihat potensi pasar yang masih cukup besar ke depan, industri EPC dianggap punya prospek yang cukup menguntungkan.

"Tentu kita tidak hanya berkutat di infrastruktur, tpaib kita juga ke EPC, kita memperkuat di sisi EPC. Saat ini memang kita masih kecil disana, hanya sekitar 10 persen," kata dia.

Seperti diketahui, postur APBN pada 2025 ke sektor infrastruktur mulai mengalami penurunan jika dibandingkan dengan alokasi pada 2024.

Kemudian di 2024, Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp423,4 triliun untuk anggaran infrastruktur. Sedangkan pada tahun 2025 diperkirakan anggaran infrastruktur akan dialokasikan mulai dari Rp404,2 triliun.

Sehingga menurut Joko, saat kedepan industri EPC juga bisa mendorong pertumbuhan perseroan disamping proyek-proyek infrastruktur yang juga akan dikerjakan tahun depan.

"Jadi kalau bicara fokus, kita masih konservatif, tapi kita melihat peluang-peluang untuk sampai kesana, kita masih punya peluang di sana," kata dia.

(NIY)