IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkap tiga prioritas utama dalam 100 hari kerja kementeriannya.

Dia menyebut akan menyelesaikan penataan organisasi di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang pertama adalah kita ingin menyelesaikan terhadap penataan organisasi kementerian kabinet Merah Putih serta pengisian jabatan ASN kementerian kabinet Merah Putih 2025-2029," ujar Rini saat rapat kerja bersama komisi II DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Kedua, penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi basis kementerian lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Lalu, penataan tenaga non-ASN. Sebab kini terdapat 48 kementerian di kabinet Merah Putih.

"Untuk program pertama susunan kementerian negara pada kabinet merah putih tahun 2024 itu terdapat 48 kementerian dengan rincian 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas dan fungsi, 2 kementerian hanya perubahan nomenklatur," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan pengamanan agar karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex tidak menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sebagaimana diketahui, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Raksasa tekstil yang merupakan terbesar di ASEAN ini diketahui memiliki utang dengan total mencapai hampir USD1,6 miliar atau setara Rp25 triliun.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita, mengatakan Kemenperin akan melakukan upaya pengamanan kepada hampir 5 ribu tenaga kerja Sritex. Kemenperin mengantisipasi agar PHK tidak sampai terjadi mengingat operasional pabrik masih terus berjalan.

"Kita yang pasti menyelamatkan terkait dengan tenaga kerjanya. Kalau bisa kita tetap upayakan. Apalagi pabriknya tetap beroperasi. Beda dengan kondisi pailit, perusahaan yang memang sudah nggak beroperasi kan beda. Artinya kan ada kontrak-kontrak tertentu dong yang harus dia penuhi," kata Reni kepada media, Senin (28/10/2024).

Kemenperin juga tengah mendalami kondisi perusahaan untuk disusun upaya penyelamatan. Dikatakan bahwa ke depan akan kembali dilakukan pertemuan lanjutan yang membahas detail skema-skema penyelamatan.

Pabrik Sritex sendiri masih terus beroperasi meski telah dinyatakan pailit. Reni menyebut, utilitas pabrik masih di angka 65 persen.

Kondisi ini dinilai sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu di saat dunia sedang dilanda pandemi Covid-19, yang mana utilitas pabrik hanya mampu menyentuh angka 40 persen.

"Kita membahas terkait utilisasinya berapa persen, kemudian juga tenaga kerjanya seperti apa. Itu disampaikan di tengah lesu seperti ini, tapi Sritex tetap melaksanakan operasinya. Dengan utilisasi sebesar 65 persen, membaik dibandingkan dulu, pernah 40 persem akibat Covid-19 dan perang (geopolitik) ini," ujar Reni.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap hasil pertemuannya dengan Komisaris Utama (Komut) Sritex, Iwan S Lukminto, di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024) pagi.

Kepada awak media, Agus mengungkapkan pembahasannya tentang problematika yang dihadapi perusahaan tekstil terbesar di ASEAN tersebut usai dinyatakan pailit, sekaligus menggali historical background Sritex.

"Jadi, kita sudah membahas kemungkinan kalau kasasi menang seperti apa dan kemungkinan kalau kasasi kalah seperti apa," kata Agus.

Kemudian, pemerintah memiliki komitmen, yaitu bagaimana tenaga kerja diselamatkan.

Kemudian, dari pembahasan yang dilangsungkan, langkah yang harus diambil adalah bagaimana membuat Sritex tetap bisa beroperasi dan mengeluarkan hasil produksinya dari pabrik.

Hal ini penting dilakukan untuk menjaga nama baik Sritex di pasar dunia.

Agus juga membahas tentang homologasi, yaitu persetujuan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Pemerintah akan tetap mengedepankan apa yang sudah disepakati antara Sritex dengan para kreditur, baik kreditur tier 1, 2, atau 3 dan memastikan tidak ada pembahasan bailout dalam pertemuan.

"Kami sudah menggali seperti apa komitmennya dan seperti apa kemampuan dari Sritex untuk menjalankan homologasi itu. Dan saya kira, saya melihat bahwa mereka punya komitmen yang tinggi dan akan mampu untuk menjalankan kesepakatan yang ada di homologasi," ucap Agus.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Swasembada pangan harus dimulai dari desa. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024.

"Kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan harus mulai dari desa," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Senin (28/10/2024).

"Sehebat-hebatnya negara kalau ketahanan pangan masih diragukan maka sesungguhnya negara itu rapuh. Sumber daya cukup jadi tinggal disinergikan, kolaborasikan potensi yang ada bisa dipercepat, terutama di daerah tertinggal," katanya.

Yandri meminta pemetaan daerah tertinggal beserta potensi yang dimiliki daerah itu.

“Sesuai arahan Pak Presiden bahwa Indonesia harus swasembada energi. Dari mana? Dari energi terbarukan," kata dia.

"Kita punya potensi yang besar dari sawit, minyak jarak, dan sebagainya. Maka untuk daerah tertinggal, coba kita petakan apa potensi alamnya," katanya.

Dia juga mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mewujudkan swasembada pangan ataupun energi.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan paling lambat dalam empat sampai lima tahun ke depan.

"Saya yakin paling lambat empat sampai lima tahun, kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menargetkan program 3 juta rumah bisa mengakomodir kebutuhan rumah masayrakat.

Mengingat angka backlog perumahan saat ini masih berada di angka 9,9 juta.

Pria yang kerap disapa Ara ini menganalogikan, jika pada pemerintahan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) punya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

Maka, kata dia, lewat program 3 juta rumah ini Pemerintah Prabowo bisa menyediakan hunian yang lebih banyak kepada masyarakat.

"Kalau Pak Jokowi kemarin bagi-bagi sertifikat tanah, saya mau Pak Prabowo bagi-bagi rumah," kata Ara di Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut, Ara menilai saat ini masih banyak para anggora TNI/Polri, ASN, hingga tenaga pengajar alias guru yang masih belum memiliki hunian.

Harapannya, lewat program 3 juta rumah bisa mengakomodir kebutuhan rumah masayrakat.

"Banyak TNI/Polri Bintara, guru-guru, atau ASN kita yang belum punya rumah," kata dia.

Pada kesempatan itu, menurutnya ada beberapa strategi yang dilakukan agar cost pembangunan rumah bisa ditekan.

Salah satu upayanya menggandeng para pelaku usaha dengan menawarkan insentif berupa dukungan alokasi lahan.

Adapun lahan-lahan tersebut, akan didapatkan dari lahan-lahan sitaan dari Kejaksaan Agung, hingga pemanfaatan lahan aset BUMN/D untuk dibangun hunian.

Sehingga, developer tidak perlu pembebasan lahan jika hendak menjadi investor untuk membangun hunian.

Selain itu, kata Ara, pihaknya bakal melakukan negosiasi potongan harga untuk belanja material konstruksi. Hal ini menurutnya bisa dilakukan apabila pengadaan konstruksi yang dilakukan pemerintah dalam skala besar.

"Setuju tidak kalau saya deal langsung dengan pabrik, agar harga turun, agar kita bisa efisien, supaya harga buat rakyat turun. Apa pernah sebelumnya dilakukan begitu?" kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melakukan pertemuan dengan beberapa Menteri Keuangan (Menkeu) negara sahabat.

Pertemuan ini dilakukan di sela-sela acara Multilateral Development Banks (MDBs) di Washington D.C, Amerika Serikat, pada 22-27 Oktober 2024.

Menkeu Thomas bertemu dengan Menteri Keuangan Belanda Eelco Heinen.

"Topik yang menjadi pembahasan adalah strategi penguatan kolaborasi dalam Koalisi Menkeu untuk Aksi Perubahan Iklim dan upaya untuk mendesain instrumen serta kebijakan terkait pasar karbon global," kata Thomas lewat keterangan tertulisnya, Senin (28/10/2024).

Kemudian, agenda bilateral dengan Menteri Keuangan Singapura Indranee Rajah, kedua belah pihak membahas isu seputar keuangan berkelanjutan, khususnya perkembangan pasar karbon, taksonomi hijau, serta ASEAN power grid.

Di sisi lain, dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Australia James Chalmers, Wamenkeu menyampaikan strategi ekonomi untuk Asia Tenggara yang didesain dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai mitra strategis penting bagi Australia.

"Kami mengundang Australia untuk lebih meningkatkan investasi di Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi," kata dia.

Sementara itu, Wamenkeu menyampaikan keinginan untuk meningkatkan peran strategis Indonesia di Islamic Development Bank (IsDB) dalam pertemuannya dengan Presiden IsDB.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara diprediksi akan menjadi superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, lembaga baru ini akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah.

Bahkan, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Di mana aset pemerintah di kementerian bakal digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menilai, BP Danantara merupakan cikal bakal pendirian superholding.

Sekalipun regulasi atau payung hukum BP Danantara, termasuk tugas dan wewenangnya, masih digodok pemerintah.

“Karena kan BP Danantara ini kan kemungkinan yang menjadi cikal bakalnya superholding sih menurut saya,” kata Tauhid, Senin (28/10/2024).

Konsep BP Danantara sebagai superholding akan semakin jelas, jika Presiden Prabowo Subianto sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) ihwal tugas dan wewenang badan baru tersebut.

“Saya belum tahu nih, belum ketahuan nih, kan baru di tingkat Perpres-nya ya, ininya di-detail-nya belum kelihatan sih, tapi yang saya dengar begitu,” katanya.

Keberadaan superholding, sebagai jelmaan BP Danantara, tidak serta merta menggantikan posisi Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan negara.

Tauhid memandang posisi Kementerian BUMN tetap diperlukan sebagai regulator. Sementara itu, superholding bertindak selaku induk BUMN yang mengelola aksi korporasi, termasuk investasi perusahaan.

Menurutnya, pembagian wewenang harus didasari pada revisi Undang-undang BUMN, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan superholding.

“Kewenangannya, nanti tarik-tarikan antara kepala superholding atau ketua-nya itu dengan menteri, tarik-tarikan gitu,” kata dia.

“Seharusnya diubah, revisi. Pengaturan hubungan di undang-undang BUMN ini kan belum ada, pengaturan hubungan antara superholding dengan kementerian. Kedua, ya apa, kewenangannya itu kan sebagian harus diserahkan ke superholding, itu aja belum ada,” lanjutnya.

Tauhid menambahkan, pendirian superholding menjadi gagasan menarik, sekalipun ide jadul yang tidak pernah direalisasikan di era pemerintahan sebelumnya.

Keberadaan lembaga ini diyakini bisa mengkonsolidasikan dan menguatkan bisnis hingga sumber daya manusia (SDM) BUMN dalam jangka menengah dan panjang. Tujuannya, agar eksistensi perseroan tetap kokoh dan efisien.

“Begini, mereka akan melakukan konsolidasi, konsolidasi bisnis. Tentu saja bisnis mana yang jangka menengah atau panjang, itu harus mereka kuatkan, harus mereka perbaiki, jadi ke situ jadi arahnya,” kata Tauhid.

Punya pandangan yang berbeda, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menyebut, pembentukan superholding tidak mendesak bagi Indonesia saat ini. Menurut Faisal, pemerintah perlu waktu untuk bisa merealisasikan ide tersebut.

Dia mencontohkan, langkah Kementerian BUMN membentuk holding bisa memakan waktu 2-3 tahun. Artinya, otoritas memerlukan waktu jauh lebih panjang lagi untuk dapat mengimplementasikan gagasan superholding.

“Kementerian BUMN membangun holding aja membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun gitu, jadi jangan dipaksakan menurut saya gitu ya,” katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono membeberkan keberhasilan transisi pemerintahan Indonesia ke beberapa negara mitra dan bank pembangunan multilateral atau Multilateral Development Banks (MDBs).

Hal ini disampaikan Thomas dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Washington D.C, Amerika Serikat, pada 22-27 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Thomas menyampaikan keberhasilan transisi pemerintahan di Indonesia yang menjamin stabilitas politik dan keberlanjutan agenda pembangunan.

Thomas juga menjelaskan prioritas pemerintahan baru yang mencakup ketahanan pangan, energi, dan air.

Selain itu, dia juga menekankan bahwa transisi pemerintahan berjalan lancar dengan persiapan APBN 2025 yang mendukung kesinambungan program pembangunan dengan target peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Sementara, pembangunan infrastruktur akan difokuskan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta melibatkan lebih banyak peran pihak swasta," kata Thomas dalam keterangan resmi, Senin (28/10/2024).

Thomas berharap mendapatkan dukungan pada proyek prioritas pemerintah yang sejalan dengan arah strategis MDBs, seperti perubahan iklim, transisi energi, kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur konektivitas.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Wamenkeu menyampaikan minat untuk menjadi tuan rumah sidang tahunan AIIB di masa mendatang dan meminta AIIB untuk mendirikan kantor operasional di Indonesia.

Adapun Wamenkeu menyampaikan kepada Wakil Presiden World Bank (WB) untuk Asia Timur dan Pasifik untuk mendesain struktur pinjaman inovatif agar dapat memberikan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi negara berkembang.

Selain bertujuan untuk memperkuat investasi dan pengembangan ekonomi kawasan, pertemuan bilateral dengan negara mitra dan MDBs juga akan berkontribusi pada tercapainya komitmen dan prioritas Indonesia di masa yang akan datang.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Arab Saudi akan menjadi tuan rumah bagi nama-nama besar di bidang keuangan dan teknologi. Forum tahunan Future Investment Initiative bakal digelar di Riyadh pekan depan.

Dilansir dari Bloomberg, acara tersebut dijuluki Davos di Padang Pasir. Tahun ini, David Solomon dari Goldman Sachs Group Inc, Jane Fraser dari Citigroup Inc, dan Larry Fink dari BlackRock Inc akan kembali hadir.

Presiden Alphabet Inc Ruth Porat dan Kepala Eksekutif TikTok Inc Shou Chew akan berpartisipasi untuk pertama kalinya.

Wall Street dan Silicon Valley semakin beralih ke Timur Tengah yang kaya minyak karena likuiditas semakin ketat di belahan dunia lain, terutama China. Arab Saudi berambisi mendiversifikasi ekonominya agar tidak terlalu bergantung kepada sektor energi.

Di sis lain, Timur Tengah saat ini menghadapi gejolak geopolitik. Konflik antara Israel dengan Iran dan sekutunya semakin panas.

“Dampak ketidakstabilan regional terhadap prospek investasi asing sepenuhnya negatif, dengan kemungkinan pengecualian pada industri pertahanan,” kata Gregory Gause, Profesor Hubungan Internasional di Universitas Texas A&M.

"Arus modal biasanya menjauhi wilayah konflik, meskipun negara yang dimaksud bukan peserta langsung dalam konflik tersebut," katanya.

Yang pasti, Arab Saudi masih terus maju dengan rencana pembangunan besarnya. Kesepakatan senilai lebih dari USD28 miliar kemungkinan akan diumumkan pekan depan oleh para eksekutif dari seluruh dunia. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang merupakan subholding upstream PT Pertamina (Persero) mendorong terciptanya inovasi melalui Forum Presentasi Continuous Improvement Program (CIP).

Menurut VP Human Capital PHE, Dewi Kurnia Salwa, CIP Subholding Upstream Pertamina tidak hanya membawa karya improvement, namun juga membawa nama baik perusahaan, maupun nama baik bangsa dan negara.

"Seluruh keterlibatan dan kesuksesan program CIP membuktikan komitmen kita bersama serta dukungan dari manajemen untuk menjadi bagian dari implementasi AKHLAK value yaitu kompeten, adaptif dan kolaboratif," ujar Dewi, dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Forum Presentasi Continuous Improvement Program (CIP) Kantor Pusat Subholding Upstream yang digelar pekan lalu mengambil tema 'Advancing Excellence Through Innovation for Sustainable Growth'. Pada acara pembukaan hadir jajaran direksi PHE didampingi jajaran manajemen dan ratusan Perwira Pertamina di kantor pusat PHE.

Direktur SDM & Penunjang Bisnis, Whisnu Bahriansyah menyampaikan bahwa CIP merupakan bagian dari program perusahaan dalam memanage ide dan inovasi.

"Pada ajang ini juga dibahas bagaimana menangkap ide dan inovasi itu, mendokumentasi, implementasi, dan kemudian mereplikasi inovasi-inovasi dan ide-ide tersebut dari satu Fungsi ke Fungsi lain, dari Regional ke Regional lain, untuk bisa mencapai aspirasi kita," ujar Whisnu.

Menurut Whisnu, forum ini telah menghasilkan banyak ide dan juga inovasi yang bisa direplikasi. PT Pertamina Hulu Energi, lanjut Whisnnu, sudah banyak menerima penghargaan.

"Ada di APQA, ada penghargaan di Taiwan, ada di Thailand, kemudian di Polandia dan Alhamdulillah juga yang cukup membanggakan adalah kita mendapatkan penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumberdaya Mineral di tahun 2024 ini. Ini merupakan usaha rekan-rekan, inovasi, dan ide-ide dari rekan-rekan yang sangat bermanfaat bagi perusahaan, bagaimana caranya kita dapat memanfaatkan ini, kemudian untuk kita bisa mencapai target kita kedepan," ujar Whisnu.

Acara yang berlangsung tiga hari ini diikuti 213 partisipan. Forum Presentasi CIP terbagi atas 4 stream dan melibatkan 31Tim/Gugus CIP. 15 PC-Prove, 11 FT-Prove, 2 I-Prove, dan 3 RT-Prove.

Berbagai macam tema CIP dihadirkan dalam Forum Presentasi tahun ini mulai dari efisiensi biaya atau revenue, peningkatan produksi migas, peningkatan cadangan migas hingga pengembangan sistem kerja baru yang efektif. Penjurian dibantu moderator yang memandu jalannya sesi presentasi serta tanya jawab.

Forum ini juga menyuguhkan penampilan Tm/Gugus CIP dan tentunya prosesi sesi awarding & closing yang ditunggu-tunggu para peserta Tim/Gugus CIP.

Dalam kesempatan ini, Gugus CIP yang mendapatkan penghargaan The Best antara lain PC Prove SEEPSPRO - The Best PC Prove dan FT Prove PROMAMA - The Best FT Prove.

Setelah CIP Forum ini para Perwira Subholding Upstream akan terus berinovasi dalam menghadapi dan menjawab tantangan industri ke depan serta mendukung pencapaian visi misi Perusahaan, salah satunya melalui sarana inovasi dalam Forum UIIA dan juga APQA.

PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi dan operasionalnya, sebagai bagian penerapan aspek ESG. PHE telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) sebagai member sejak Juni 2022.

Mendukung aspek Governance, PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016.

PHE terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang Environmental Friendly, Social Responsible dan Good Governance.

(taufan sukma)

IDXChannel - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) resmi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait pengadaan Rumpon Plankton Attractor (Rumpon) di kawasan Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

Keberadaan rumpon tersebut sangat penting dan dibutuhkan sebagai sarana sumber makanan bagi hiu paus, yang notabene menjadi salah satu potensi daya tarik wisata di Provinsi Gorontalo.

"Jadi keberadaan rumpon ini sangat penting untuk menunjang wisata atraksi hiu paus di Botubarani," ujar Direktur Pelaksana sekaligus Chief Investment Officer IIF, Mohammad Ramadhan Haraha, dalam keterangan resminya.

Menurut pria yang akrab disapa Idhan tersebut, langkah pengadaan rumpon ini dijalankan oleh IIF melalui tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), dan telah diserahkan secara simbolis kepada (Pj) Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, serta disaksikan langsung oleh jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Menurut Idhan, fasilitas rumpon selama ini memang dibutuhkan untuk memproduksi plankton, yang menjadi makanan favorit bagi binatang hiu paus. Karenanya, dengan tersedianya rumpon hasil bantuan IIF, tidak hanya meningkatkan populasi plankton, melainkan juga mendongkrak jumlah hiu paus yang berkunjung ke perairan Botubarani.

Idhan menjelaskan, bantuan rumpon ini merupakan wujud konkret dari kepedulian IIF untuk terus menjaga dan memelihara konservasi biodiversitas dan keanekaragaman hayati. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan potensi pengembangan ekonomi di wilayah Gorontalo.

"Karena dengan meningkatnya jumlah pengunjung/wisatawan yang tertarik untuk melihat pertunjukan hiu paus, maka dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata, perikanan, dan juga UMKM," ujar Idhan.

Sementara, Pj Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas bantuan CSR yang diberikan oleh IIF.

"Bantuan ini sangat membantu dalam hal pelestarian lingkungan, di mana di Gorontalo ini masih banyak sekali tempat tempat wisata yang mungkin nantinya perusahaan-perusahaan lain juga bisa memberikan CSR untuk pelestarian lingkungan hidup," ujar Rudy.

Bagi Rudy, pemberian bantuan Rumpon ini juga membuktikan telah terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah dan swasta, dalam
hal ini IIF dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

"Ke depan, diharapkan destinasi wisata Hiu Paus Botubarani dapat semakin berkembang dan menjadi salah satu ikon pariwisata Indonesia yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, tapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati laut," ujar Rudy.

(taufan sukma)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait akan mendonasikan atau menyumbangkan dua hektare (ha) lahan untuk program 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, semangat sumbangsih ini adalah wujud gotong royong yang diusung Prabowo dalam bernegara.

Ara mengatakan, pembangunan 3 juta rumah ini tidak dapat dilaksanakan hanya dari pemerintah saja. Dia menyebut, guna membangkitkan semangat kebersamaan, maka nilai gotong royong harus dilakukan dengan dicontohkan oleh para menteri di Kabinet Merah Putih.

"Yang mau kita buat adalah kepedulian kegotongroyongan, moto kami adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Karena enggak bisa sendiri, anggaran negara enggak mungkin cukup," kata Ara, Senin (28/10/2024).

Ara menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo akan diarahkan dengan bekerja sama atau menggandeng banyak pihak.

"Jadi kita juga akan mengajak teman-teman semua, swasta, kepedulian-kepedulian sosial, dan kita akan mulai," katanya.

Lebih lanjut, Ara mengatakan, program ini mulai dilaksanakan pada 10 November 2024. Guna mengawali niat baik ini, Ara pun mengaku sudah menyumbangkan 2 hektare lahan miliknya.

"Itu akan jadi model (aksi sumbang tanah), doain sekitar 10 november kita akan mulai lakukan itu. (Luasnya) 2 hektare minimal," ujar Ara.

(Fiki Ariyanti)