ekBis#1

Kementerian ESDM Targetkan FID Kilang Tuban Rampung November 2024

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Final Investment Decision (FID) untuk Kilang Tuban akan rampung pada November 2024. Pertamina memastikan masih bekerja sama dengan perusahaan migas asal Rusia yaitu Rofnet Singapore Pte Ltd untuk mengerjakan proyek ini.

"Ditargetkan selesai pada November 2024, ini berdasarkan laporan dari Pertamina dua hari lalu," kata Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Kementerian ESDM, Jumat (18/10).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan, ada kendala di proyek Tuban ini yaitu terkait pembebasan lahan, insentif, dan perizinan. Jika masih diberikan mandat sebagai Menteri ESDM di Pemerintahan Prabowo Subianto, Bahlil bakal mendalami persoalan ini agar bisa diselesaikan.

"Secara teknisnya apa persoalannya saya belum mendalami, tetapi kalau katakanlah kepercayaan itu dan amanat itu tetap masih diberikan kepada kami untuk melaksanakan, maka kami pasti akan detailkan apa persoalan," ujar Bahlil.

Untuk diketahui, proyek GRR Tuban ini PT Pertamina menggandeng partner Rusia, Rosneft. PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) memiliki kepemilikan saham 55% dan Rosneft memiliki kepemilikan saham 45%. KPI menargetkan FID proyek ini pada kuartal IV-2024.

Kilang dengan nilai Investasi proyek mencapai US$ 3,8 miliar atau sekitar Rp 54,2 triliun itu dibangun dengan kapasitas pengolahan 300 ribu barel per hari yang diperkiraan dapat menghasilkan 30 juta liter bahan bakar minyak (BBM) per hari untuk jenis gasoline dan diesel.

Menteri ESDM: Pemerintahan Baru akan Kebut Proyek Smelter Bauksit

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintahan ke depan akan mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan dan permunian (smelter) bauksit.

Bahlil mengakui bahwa saat ia menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), proyek-proyek smelter bauksit agak lambat dan mangkrak.

Ke depan, Bahlil memastikan pemerintahan berikutnya, entah siapa pun menterinya, akan menyelesaikan pembangunan smelter bauksit.

"Saya waktu [menjabat] Menteri Investasi [banyak proyek] smelter mangkrak. Nah ke depan, izin-izin smelter ini, kita akan, siapapun menterinya, saya pikir salah satu tugasnya itu adalah menyelesaikan urusan-urusan keseriusan dari para pengusaha smelter untuk bauksit. Nikel itu cepat, bauksitnya ini agak lambat," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (18/10).

Kontan mencatat, pembangunan proyek smelter bauksit masih sulit, program hilirisasi bauksit bagai jalan di tempat. Kendalanya masih sama, belum adanya investor yang serius menangani proyek bauksit.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Ronald Sulistyanto mengatakan, 10 tahun sudah berlalu, baru tiga smelter bauksit yang terbangun, sebanyak tujuh smelter bauksit masih mangkrak.

Jika melihat persentase nilai bobot, kata Ronald, seharusnya sudah ada pergerakan, namun sampai saat ini belum ada progres dari laporan yang terdahulu.

“Kalau statusnya masih sama artinya belum ada [progres], belum menunjukan kegiatan yang berarti, kalau mau bilang terbengkalai, tapi masih ada pemiliknya dan usaha pertambangannya masih berjalan,” kata Ronald saat dihubungi KONTAN, Minggu (6/10).

Menurut Ronald, kendala pembangunan smelter bauksit yang mangkrak adalah lagu lama. Belum adanya investor yang serius menangani proyek smelter bauksit.

Dilihat perjalanan sejak 2014 sampai dengan sekarang Pemegang IUPK belum satu pun yang berhasil membangun smelter bauksit, hanya PT Aneka Tambang alias ANTAM dengan PT Bauksit Alumina Indonesia (PT BAI).

Tonton:Banyak Proyek Smelter Bauksit Mangkrak

“PT BAI itu pun hanya kantong kiri kanan (BUMN), apalagi swasta murni, sedangkan yang IUI dari Perindustrian sudah terbangun 2 smelter tanpa embel embel punya tambang atau IUP OP,” ungkap Ronald.

Sucofindo melaporkan bahwa saat ini setidaknya hanya empat dari 12 smelter bauksit di Indonesia yang sudah beroperasi. Smelter bauksit yang telah beroperasi di Indonesia adalah PT Indonesia Chemical Alumina (ICA), PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi), dan PT Bintan Alumina Indonesia.

Sementara itu, delapan pembangunan proyek smelter bauksit lainnya masih dalam tahap konstruksi dan pembangunannya belum diselesaikan karena beberapa kendala.

Upaya Aloshop Dukung Transformasi Digital Dunia Usaha dalam Jalankan Bisnis

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pendapatan bisnis e-commerce di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan laporan eCommerceDB (ECDB), lembaga riset e-commerce asal Jerman, sektor e-commerce di Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 30,5% pada 2024.

Peluang bisnis ini cukp menggiurkan. Jessica Hendrawidjaja, Chief Innovation Officer (CIO) Shipper Group dan Aloshop Indonesia, mengatakan bahwa digitalisasi bisnis sangat penting untuk meningkatkan daya saing usaha di Indonesia.

Shipper Group merupakan perusahaan akselerator logistik digital 4PL yang menyediakan layanan e-commerce enabler, yang membantu pelaku usaha menyederhanakan operasional dari penjualan, pengemasan, hingga pengiriman dalam satu platform terintegrasi.

"Digitalisasi usaha bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Pelanggan kini mengharapkan kenyamanan, kecepatan, dan transparansi. Dengan digitalisasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas pasar," ungkap Jessica dalam keterangannya, seperti dikutip Sabtu (19/10).

Aloshop menawarkan solusi manajemen omnichannel yang mengintegrasikan berbagai toko online, seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan Lazada. Solusi ini memungkinkan pelaku usaha memantau operasional dari berbagai toko melalui satu platform terpusat, tanpa harus mengelola setiap toko secara terpisah.

"Semakin banyak toko yang terlihat di berbagai platform, semakin besar pula peluang menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan pemasaran," tambah Jessica.

Sejak diluncurkan pada Februari 2023, Aloshop mengklaim telah membantu ribuan pelaku usaha di Indonesia. Perusahaan ini bertekad menjadi mitra utama dalam transformasi digital bagi UMKM maupun perusahaan besar, khususnya yang masih menjalankan bisnis secara konvensional.

Selain itu, Aloshop aktif mengadakan seminar dan forum diskusi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya digitalisasi. Salah satu inisiatifnya adalah kemitraan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam program "WiraMuda Academy," yang bertujuan melatih pengusaha muda di bidang Live Commerce.

Jessica menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kunci untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045. "Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan pasar dan menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.

Aloshop dan Shipper berkomitmen mendukung transformasi digital di Indonesia, dengan harapan semakin banyak pelaku usaha yang dapat bersaing dan sukses di era digital.

Ada Kasus Penyalahgunaan LPG Subsidi, Ini Kata Pertamina Patra Niaga

Reporter: Filemon Agung | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina Patra Niaga menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menindak kasus penyalahgunaan LPG 3 kg.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengapresiasi dukungan Polda Metro Jaya dalam upaya penindakan atas penyalahgunaan LPG 3 kg. Ini disampaikan Heppy dalam keterangan persnya pasca konferensi pers Ditkrimsus Polda Metro Jaya pada Kamis (17/10) di Halaman Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Heppy mengatakan, Pertamina Patra Niaga mendukung penuh tindakan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan menghentikan penyalahgunaan LPG bersubsidi yang dilakukan oleh para oknum.

"Kami mengapresiasi Polda Metro Jaya atas penangkapan yang dilakukan untuk penyalahgunaan LPG Subsidi. Pengoplosan LPG subsidi ke LPG non subsidi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat,” ujar Heppy dalam siaran pers, Jumat (18/10).

Penyalahgunaan LPG Subsidi dilakukan dengan pelaku membeli LPG 3 kg bersubsidi dari pangkalan, kemudian dipindahkan ke tabung Bright Gas 5,5 kg dan LPG 12 kg. Kemudian tabung oplosan tersebut dijual dengan menggunakan mobil.

Heppy menambahkan, selain koordinasi dengan aparat penegak hukum, upaya menjaga dan meminimalisir penyalahgunaan LPG 3 kg dilakukan Pertamina Patra Niaga dengan mewajibkan pendaftaran KTP atau NIK bagi konsumen LPG 3 kg dan pencatatan oleh pangkalan melalui aplikasi Merchant Application Pertamina (MAP).

“Per 30 September lalu, sudah 97 persen transaksi LPG 3Kg di 248.145 pangkalan LPG 3 di seluruh Indonesia pangkalan telah tercatat pada MAP. Baik transaksi LPG 3kg dari sektor rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, maupun nelayan sasaran,” jelas Heppy.

Mengingat LPG 3 kg adalah barang subsidi Pemerintah, Pertamina Patra Niaga mengimbau kepada seluruh masyarakat Untuk turut mengawasi penyaluran distribusi LPG 3 kg dan memberikan laporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi tindak penyalahgunaan LPG subsidi di sekitar lingkungan masyarakat.

"Selain mengamankan barang subsidi. Pengawasan dari masyarakat ini juga penting untuk menghindari terjadinya insiden, karena pengoplosan rawan terjadinya kebakaran," tutup Heppy.

Heppy menjelaskan, konsumen dapat mengenali produk LPG 3Kg yang asli dari seal cap atau segel plastiknya, sementara produk LPG BrightGas asli dapat dikenali melalui QR code dan stiker Hologram yang terdapat pada leher tabung. Untuk menghindari produk palsu, konsumen dapat membeli LPG Pertamina pada pangkalan dan outlet BrightGas dan juga dapat dilakukan melalui call center Pertamina 135 untuk produk LPG BrightGas.

Genjot Hilirisasi, MIND ID Rencanakan Investasi Hingga US$ 30 Miliar

Reporter: Filemon Agung | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID berencana untuk mengalokasikan investasi senilai US$ 20 miliar hingga US$ 30 miliar dalam lima tahun ke depan untuk program hilirisasi.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo menyampaikan investasi merupakan salah satu langkah yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi lebih agresif di masa depan.

MIND ID konsisten merealisasikan investasi proyek strategis agar mampu mengolah mineral menjadi produk bahan baku yang siap untuk mendukung industrialisasi dalam negeri khususnya baterai kendaraan listrik atau EV Battery.

“Investasi kita sampai dengan 5 tahun ke depan yang dari ekuitas MIND ID sendiri itu hampir sekitar US$ 20 miliar. Kami berharap akan ada yang penyertaan dari investor itu masuk ke Indonesia. Jadi mungkin bisa sampai US$ 30 miliar,” kata Dilo dalam siaran pers, dikutip Sabtu (19/10).

Dilo menyampaikan fokus investasi MIND ID tetap untuk pengembangan ekosistem EV battery, yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi komoditas mineral.

Melalui investasi ini, Grup MIND ID juga berkomitmen untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pemerataan ekonomi di daerah.

"Terlebih, kita mengetahui bahwa sektor industri pengolahan ini telah mampu menyerap hampir 18 juta tenaga kerja atau sekitar 20% dari total lapangan pekerjaan di Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan angka ini," tambah Dilo.

Dilo menekankan MIND ID terus membuka diri terhadap investasi dengan menjalin kerja sama strategis dengan mitra-mitra global. Harapannya, Grup MIND ID membantu pemerintah mempromosikan meningkatkan lebih banyak arus modal masuk ke Indonesia.

Adapun, investasi di sektor hulu mineral batubara (minerba) di Indonesia mampu memberi return investasi hingga 25%, dan menjadi 15% hingga 20% untuk segmen midstream dari sektor minerba. Di sektor hilir, return investasi juga tetap baik dengan kesempatan kapitalisasi pasar yang besar.

“Kita ingin investor itu masuk ke Indonesia. Investor tentu akan sangat tertarik untuk mengembangkan ekosistem hilirisasi di Indonesia. Jadi kami berharap investasi di Indonesia akan semakin lebih baik,” katanya.

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyampaikan berdasarkan studi, investasi hilirisasi yang dijalankan di daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dari 20% hingga 161%.

Oleh karena itu, dia berpendapat investasi di ekosistem hilirisasi ini perlu diaplikasikan di banyak daerah sehingga mampu memberikan multiplier effect ekonomi yang lebih besar di tingkat nasional.

“Yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana kalau ini di copy-paste di banyak daerah, di Papua, Kalimantan, dimanapun, barangkali impact-nya ke nasional akan terasa,” pungkasnya.

Pengembang Masih Gencar Ekspansi ke Sawangan, Ini Alasannya

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan properti di kawasan Sawangan, Depok, tak ada matinya. Prospek perumahan di kawasan ini diperkirakan masih cerah seiring berkembangnya infrastruktur dan fasilitas komersial di sana.

Sawangan kini semakin terhubung dengan wilayah sekitarnya berkat proyek infrastruktur, seperti Tol Serpong–Cinere (JORR 2) yang sudah beroperasi, Tol Depok–Antasari (Desari) yang mempermudah koneksi menuju Jakarta. Selain itu, ada rencana pembangunan MRT menuju Tangerang Selatan yang akan semakin memudahkan mobilitas penduduk di wilayah Sawangan.

Prospek tersebut membuat banyak pengembang melakukan ekspansi properti di Sawangan, mulai dari pengembang lokal hingga investor asing.

Para pengembang optimis propek kawasan ini akan terus bersinar. Ditambah lagi, pemerintahan Presiden Prabowo telah menjadikan sektor properti menjadi salah satu program prioritas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 8% per tahun.

Optimisme tersebut salah satunya datang dari Integra Land. Pengembangan ini berencana melebarkan ekspansi ke kawasan ini.

Integra Land akan menghadirkan proyek hunian baru dengan mengusung konsep open plan living. Tipe unit yang ditawarkan berukuran 84/120 dan akan dibanderol dengan harga mulai dari sekitar Rp 1,5 miliar.
Dennies Khrisna, Founder dan CEO Integra Land menyatakan, rencana ekspansi itu bagian dari rencana besar perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnisnya di wilayah Jabodetabek, sekaligus memperkuat budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif.

“Kami sangat optimis dengan potensi perekonomian kawasan Sawangan yang berkembang pesat dan didukung oleh infrastruktur yang lengkap.“ kata Dennies dalam keterangannya, Sabtu (19/10).

Ia menambahkan, proyek hunian eksklusif yang akan dihadirkan tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan komunitas yang harmonis.

Dennies bilang, ekspansi tersebut merupakan langkah strategis kami untuk menjawab permintaan pasar yang terus meningkat akan hunian yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan. Kawasan hunian dari Integra Land akan menampilkan desain perumahan yang memadukan kenyamanan dan fungsionalitas, dengan tetap mengedepankan kualitas hidup penghuninya.

Konsep kantor open-space yang diterapkan mendorong komunikasi yang lebih efektif, menciptakan lingkungan kerja yang minim konflik, serta menumbuhkan semangat inovasi di setiap lini.
“Kami percaya bahwa kesuksesan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh proyek yang kami kembangkan, tetapi juga oleh tim yang ada di belakangnya. Oleh karena itu, kami membangun budaya kerja yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang, berkontribusi, dan merasa dihargai,” jelas Dennies.
Sebagai bagian dari strategi ekspansi, Integra Land juga bekerja sama dengan Integra Capital, sister company yang berfokus pada investasi di sektor properti. Kerja sama ini diharapkan akan mendukung pertumbuhan perusahaan dan memperkuat posisi Integra Land sebagai pemain utama di industri properti Indonesia.

Hitung-hitungan Dampak Pensiun Dini PLTU Cirebon 1 ke Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial

Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.Masyarakat yang tinggal di wilayah lingkar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1 berharap rencana pemensiunan dini pembangkit fosil dapat memberikan perubahan pada kondisi lingkungan dan sosial yang selama ini melanda desanya.

Masyarakat lokal sekitar PLTU Cirebon 1 terkonsentrasi di dua desa, yakni di Desa Kanci Kulon dan Desa Waruduwur. Secara tipologi masyarakat, terdapat dua kelompok masyarakat, yakni orang darat dan orang laut.

Perubahan lanskap sosial dan lingkungan di daerah lingkar pembangkit berubah setelah beroperasinya PLTU Cirebon 1. Hal ini diceritakan dalam laporan yang dirilis SALAM Institute berjudul Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat: Studi Kasus PLTU Cirebon 1 bagi Aspek Sosial dan Aspek Ketenagakerjaan.

Laporan ini membeberkan hasil tangkapan nelayan, baik ikan maupun rajungan, semakin menjauh dari daratan setelah beroperasinya pembangkit batubara Cirebon 1.

Akibatnya, nelayan harus melaut jauh ke tengah dan berdampak pada ongkos yang semakin besar maupun waktu tempuh yang semakin lama. Menjauhnya hasil tangkapan salah satunya disebabkan oleh tumpahan limbah cair maupun batubara ke dasar laut yang kemudian merusak ekosistem di dalamnya.

Dari sisi yang lain, berdasarkan catatan SALAM Institute, pendapatan masyarakat juga jadi berkurang lantaran mata pencahariannya terganggu. Kerang ijo bagi masyarakat Cirebon pesisir bukanlah sembarang mata pencaharian. Berdasarkan penuturan salah satu warga, penghasilannya dari kerang ijo saja bisa mencapai sekitar Rp 60 juta per tahunnya.

Namun, masa kejayaan kerang ijo berakhir ketika warga Waruduwur mendapatkan imbauan dari pihak PLTU untuk mencabut keramba-keramba kerang ijo mereka agar tidak mengganggu jalannya proses konstruksi. Akibatnya, warga mendapatkan dampak langsung dalam hal terganggu hingga hilangnya mata pencaharian budidaya kerang ijo.

Dengan digusurnya kerambah kerang ijo milik warga tersebut, warga hanya diberikan ganti rugi sebesar Rp 3 juta per kerambahnya. Penggantian tersebut kiranya dirasa sangat tidak sebanding dengan apa yang telah mereka peroleh sebelumnya.

Selain kerang ijo, para petani garam juga memperoleh dampak yang buruk. Salah satu warga petambak garam mengatakan, ia dapat menghasilkan Rp 19 juta dalam satu musimnya.

Namun, dengan hadirnya PLTU, tambak garam miliknya terganggu, khususnya dalam hal debu batubara yang berkeliaran. Garam miliknya berubah menjadi berwarna hitam, sehingga tidak layak lagi untuk dikonsumsi.

Selain itu, lahan yang digunakan oleh para petambak garam pun sudah beralih fungsi menjadi PLTU, sehingga salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Cirebon pesisir menjadi terdampak.

PLTU Cirebon I merupakan pembangkit pertama di Cirebon yang diresmikan oleh Menteri Jero Wacik pada tahun 2012. Pembangkit ini memiliki kapasitas produksi 660 MW dan disebut sebagai pembangkit yang menggunakan teknologi canggih karena mampu membakar batu bara berkalori rendah.

Dengan kapasitas produksi sebesar 660 MW pembangkit ini mengonsumsi kurang lebih 8.000 ton batu bara per hari. Dari konsumsi batubara sebanyak itu, PLTU Cirebon I menghasilkan kurang lebih 4.445 ton emisi karbon per hari, Maka, jika dikumpulkan selama 15 tahun kurang lebih menghasilkan emisi karbon sebanyak 30 juta ton.

PLTU Cirebon I dibangun oleh konsorsium perusahaan multinasional PT Cirebon Electric Power (CEP) menelan biaya sebesar US$ 850 juta dan dilaksanakan atas dasar perjanjian kontrak jual beli listrik selama 30 tahun.

Konsorsium PT CEP terdiri dari Marubeni (32,5%), Korea Midland Power co (27,5%), Samtan Co Ltd (20%), dan PT Indika Energy (20%).

PLTU Cirebon I dalam skema pensiun dini Just Energy Transition Partnership (JETP) direncanakan akan diberhentikan operasionalnya pada tahun 2035. Meski kabar ini sudah mengemuka sejak 2022 silam, sampai dengan September 2024 rencana ini masih terus digodog.

Untuk memensiunkan dini pembangkit Cirebon 1, menurut penuturan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dibutuhkan dana yang besar yakni kurang lebih US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 21 triliun. Adapun pendanaan pensiun dini PLTU ini akan menggunakan dana dari Asian Development Bank (ADB), melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM) sebagai bagian dari komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi menyatakan, tidak mudah mempensiunkan dini pembangkit batubara. Meski PLTU Cirebon 1 sudah masuk dalam skema JETP, masih banyak hal yang harus dikerjakan.

Rencana besarnya, pemensiunan dini PLTU Cirebon 1 bisa memberikan nilai ekonomi lain, yakni menciptakan bisnis karbon kredit. Namun hal ini masih dalam diskusi lebih dalam karena harga keekonomian karbonnya masih jauh dari harapan.

“Ini yang nilai ekonomis atau nilai value karbonnya itu saya melihatnya kemarin masih ada di skala US$ 2 per ton CO2. Sedangkan kami meminta harga karbonnya itu jika sudah dipensiunkan dihargai US$ 45 atau US$ 50 per ton CO2 ke atas,” ujarnya ditemui di Kementerian ESDM (20/8/2024).

Terlepas dari alotnya proses pemensiunan dini dari segi bisnis, ada satu hal yang tidak boleh luput dipikirkan oleh pemerintah, yakni nasib masyarakat di lingkar pembangkit setelah PLTU tidak beroperasi.

Plt. Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Syaharani menyatakan untuk menjamin transisi dilakukan secara berkeadilan diperlukan penguatan instrumen lingkungan hidup, salah satunya Amdal.

“Amdal PLTU Cirebon 1 tidak melakukan asesmen dampak pasca operasi sebagaimana yang dimandatkan oleh Permen LHK No. 4 Tahun 2021 sehingga kewajiban untuk memulihkan dampak lingkungan akibat operasi PLTU dan pemetaan dampak sosial termasuk dampak terhadap pekerja PLTU pun tidak dilaksanakan,” ujarnya belum lama ini.

Oleh karena itu, selain aksesibel amdal juga perlu diperkuat untuk mampu menganalisa dampak atau resiko dari kegiatan transisi energi untuk menjamin partisipasi dan perlindungan hak. Apalagi, JETP juga mempunya kerangka safeguards yang perlu ditaati.

Rencana pensiun dini PLTU Cirebon I ini pun berpotensi menimbulkan banyak pemutusan hubungan kerja. Potensi ini pun tidak menjadi perhatian para pemangku kebijakan, apakah para pekerja eks-PLTU ini akan dialihkan menjadi pekerja di pembangkit listrik dengan energi terbarukan ataukah dengan skema penyerapan tenaga kerja lainnya.

Pengacara Publik LBH Bandung, Maulida Zahra menyatakan, transisi energi harus satu paket dengan memperhatikan transisi pekerja yang belum banyak dibicarakan.

“Transisi energi yang dibutuhkan yang pasti harus memperhatikan keadilan untuk setiap entitas yang terlibat dalam prosesnya,” tegasnya.

Terkait ketenagakerjaan, SALAM Institute dalam laporannya, mendorong adanya pemenuhan hak-hak normatif pekerja melalui revisi UU Cipta Kerja termasuk menjamin hak pekerja untuk berserikat dan terlibat dalam pengambilan keputusan transisi.

Selain itu, mendorong adanya strategi konkret untuk alih daya dan transfer pekerja ke pasar pekerjaan hijau.

Pensiun Dini Dampak Bagi Ekonomi

Sejatinya, pemensiunan dini PLTU bisa menimbulkan implikasi ekonomi positif bagi masyarakat sekitar pembangkit. Dengan catatan, listrik fosil yang hilang, secara bersamaan diganti dengan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

Hasil studi yang dilakukan Yayasan Indonesia CERAH dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melakukan studi pemodelan dengan skenario pada pembangkit batubara yang rencananya akan dipensiunkan dini yakni Cirebon-1, PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTU Suralaya.

Studi ini merupakan studi lanjutan dari laporan yang diluncurkan CERAH dan CELIOS pada Juli 2023. Dalam laporan sebelumnya, upaya mempercepat pensiun dini PLTU sering kali terhambat oleh kekhawatiran dampak negatif ekonomi yang mempengaruhi tenaga kerja, masyarakat lokal hingga hilangnya pendapatan sebagian pelaku usaha

Bhima Yudhistira, Ekonom dan Direktur CELIOS, mengatakan dampak ekonomi dari penutupan PLTU batu bara sangat bergantung dari upaya mitigasi, kesiapan regulasi, dan komitmen mempercepat pembangkit energi terbarukan sebagai pengganti PLTU.

“Studi yang kami lakukan menunjukkan bahwa skenario penutupan PLTU batu bara di tiga lokasi pembangkit bisa menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp3,96 triliun, menciptakan risiko pengurangan tenaga kerja hingga 14.022 orang, dan meningkatkan jumlah penduduk miskin 3.373 orang,” ujarnya di Jakarta, Kamis (25/1).

Namun, dalam skenario kedua, jika penutupan PLTU batu bara dibarengi dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan justru mampu menyumbang ekonomi Rp 82,6 triliun, menyerap 639.000 tenaga kerja hingga menurunkan kemiskinan 153.755 orang secara nasional.

Berdasarkan rekomendasi studi, CELIOS mendesak negara maju yang terlibat dalam JETP, pemerintah hingga lembaga pembiayaan untuk memasukkan lebih banyak PLTU dalam pipeline pensiun dini, sekaligus mempercepat pembangunan transmisi dan pembangkit energi terbarukan secara paralel.

Pembenahan Kebijakan Pendanaan

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 tahun 2023pada 13 Oktober 2023. Aturan ini dibuat khusus untuk memberikan dukungan fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan dalam rangka percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan.

Berdasarkan penilaian Climate Policy Implementation Check 2024yang dilakukan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), PMK ini memberikan payung hukum untuk mendukung investasi pengembangan energi terbarukan dan percepatan pengakhiran dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara lewat Platform Transisi Energi yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Aturan ini memungkinkan pendanaan platform transisi energi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber sah lainnya, seperti kerja sama pendanaan internasional.

IESR mendorong pelaksanaan PMK 103/2023 yang lebih efektif dengan memperjelas tata kelolanya, mengedepankan transparansi dalam penentuan keputusan dan alokasi pembiayaan APBN untuk dukungan pendanaan platform ini.

“Pembiayaan pengakhiran operasional PLTU batubara melalui APBN diharapkan dapat mencakup PLTU milik PLN,” ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.

Pelaksanaan pensiun PLTU juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor penentu, misalnya usia PLTU yang mencapai sedikitnya 20 tahun atau telah melewati usia ekonomisnya, penggunaan teknologi PLTU batubara subcritical yang menghasilkan emisi sangat tinggi dan dilakukan di sistem kelistrikan yang pasokan daya listriknya berlebih (overcapacity).

Selain itu, perlu pula diperhatikan dampaknya terhadap keamanan energi dan mekanisme pembiayaannya.

Menurut Fabby, pendanaan dari APBN akan menutup kesenjangan pendanaan pengakhiran operasi PLTU lebih awal milik PLN dari luar negeri atau lembaga keuangan internasional karena sejumlah isu mengenai valuasi nilai PLTU tersebut. Menurutnya pendanaan dari APBN yang paling memungkinkan dalam kondisi ini.

Fabby menambahkan, pengakhiran operasi PLTU milik PLN akan mengalihkan dana kompensasi tersebut ke kas PLN untuk memperkuat permodalan PLN melakukan investasi yang lebih besar pada pembangkit energi terbarukan dan transmisi kelistrikan.

Studi Climate Policy Implementation Check IESR ini menyoroti terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PMK No. 103/2023 untuk memastikan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Pertama, diperlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor untuk memastikan PMK ini sejalan dengan kebijakan terkait, seperti persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kewajiban pasar domestik (DMO) batubara, subsidi bahan bakar fosil, dan peraturan fiskal lainnya.

Kedua, meningkatkan transparansi dan mekanisme pelaporan dan evaluasi kebijakan yang sejauh ini belum termuat dalam regulasi ini.

Ketiga, PT SMI sebagai pengelola platform perlu memperkuat mandatnya untuk mengakses sumber daya keuangan yang lebih besar. Selain itu, platform ini perlu memiliki kerangka kerja yang jelas untuk mekanisme pemulihan biaya (cost recovery).

Rencana Besar Pemerintah untuk Pembangkit Batubara

Sebelumnya sempat muncul kabar pensiun dini PLTU tidak lagi menjadi priroitas dalam transisi energi. Namun saat ini pemerintah kembali menyusun roadmap pensiun dini PLTU dan dampaknya terhadap sistem ketenagalistrikan Tanah Air.

Pensiun dini PLTU masih berpedoman pada regulasi yang ada yakni Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Ada sebanyak 13 PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini dengan mempertimbangkan keekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyatakan, di dalam Perpres 112/2022 ada beberapa kriteria yang diatur untuk pensiun dini PLTU.

“Misalnya saja umurnya, kemudian kinerjanya, efisiensinya, produktivitas. Jadi itu dilihat kita mendaftar dari umur, dari kinerja, dari emisinya semua, jadi kita udah ada daftarnya tuh yang 13 PLTU," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (21/8/2024).

Pemerintah juga mengakui terus mencari dukungan untuk memensiunkan dini PLTU yang sesuai kriteria agar tidak menimbulkan gejolak seperti kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) dan kekurangan pasokan listrik.

Namun, terkait dengan PLTU mana saja yang akan dipensiun dini, Dadan menjelaskan saat ini belum dapat dirinci. Hanya saja dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada Perpres dan pertimbangan keekonomian PLTU itu sendiri. Yang terang, sebanyak 13 PLTU dengan total kapasitas 4,8 GW seluruhnya milik PLN.

Dirjen EBTKE, Eniya memberikan bocoran, ada beberapa pembangkit yang masuk ke dalam daftar itu. “Suralaya, Paiton, Ombilin di Sumatra itu termasuk di dalam 13 list itu,” jelasnya.

Ketiga pembangkit yang masuk ke dalam daftar pensiun dini PLTU itu dinilai tidak memiliki gangguan masalah sosial, sehingga lebih mudah digarap.

Penumpang Diramal Membludak, KAI Commuter Operasikan 1.048 Perjalanan Akhir Pekan Ini

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pelantikan Presiden RI dilakukan bertepatan pada akhir pekan, Sabtu-Minggu (19-20 Oktober 2024) di Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, KAI Commuter melihat adanya potensi animo masyarakat yang tinggi saat momen ini.

Oleh karenanya, KAI Commuter akan mengoperasikan layanan kereta api dengan pola operasi perjalanan Commuter Line Jabodetabek yang mengacu pada pola operasi di hari kerja, serta mempersiapkan rekayasa pola operasi khusus pada pekan ini.

Melansir Infopublik.id, KAI Commuter akan mengoperasikan 1.048 perjalanan dari yang seharusnya hanya 962 perjalanan sebagai antisipasi.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus menyampaikan, pihaknya memperkirakan pengguna Commuter Line Jabodetabek akan meningkat sebanyak 45 persen jika dibanding rata-rata pengguna pada hari Minggu. Hal yang sama juga terjadi pada 5 Oktober kemarin yang bertepatan dengan perayaan HUT TNI, terjadi lonjakan pengguna pada akhir minggu sekitar 45-50 persen.

"Diprediksi total pengguna Commuter Line Jabodetabek akan menembus 1 juta lebih pengguna. Jadi ada potensi akan terjadi kepadatan di stasiun-stasiun yang berlokasi di sekitar pusat kegiatan seperti Stasiun Sudirman, Stasiun BNI City, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Tanah Abang sebagai stasiun transit," jelas Joni sebagaimana dikutip Infopublik.id pada Jumat (18/10/2024).

Di Stasiun Sudirman, diprediksi terjadi total lonjakan pengguna mencapai 25-33 ribu orang dengan rata-rata volume pengguna pada hari Minggu sebanyak 22 ribu orang. Sedangkan di Stasiun BNI City diprediksi terjadi lonjakan hingga 2.200 orang dengan rata-rata sebanyak 1.400 orang.

Sementara itu, volume transit di Stasiun Manggarai juga diprediksi akan mengalami kenaikan 62 persen atau total sebanyak 242 ribu orang. Sedangkan di Stasiun Tanah Abang juga diprediksi naik sebesar 37 persen atau total sebanyak 137 ribu orang.

Dengan pengaturan pola operasi mengacu hari kerja, KAI Commuter menyiapkan kapasitas angkut pengguna yang bisa dilayani sepanjang hari sebanyak 1,8 juta lebih orang. Selain itu, pada pola operasi ini headway atau waktu tunggu perjalanan Commuter Line pada masing-masing lintas juga semakin cepat.

"Pada lintas Bogor, headway perjalanan selama 5 menit, sedangkan pada lintas Bekasi/Cikarang selama 7 menit dan lintas Serpong/Rangkasbitung selama 15 menit. Sementara itu untuk lintas Tangerang selama 18 menit, dan lintas Tanjung Priok selama 20 menit," sambung Joni.

KAI Commuter mengimbau pengguna untuk mencari stasiun-stasiun keberangkatan dan tujuan alternatif jika terjadi kepadatan. Seperti lokasi Stasiun Sawah Besar yang berjarak 1,8 KM dari kawasan Monas bisa menjadi alternatif jika Stasiun Juanda dan Stasiun Gondangdia mengalami kepadatan, atau Stasiun Tanah Abang yang berjarak 2,2 KM.

Sedangkan untuk menuju Kawasan Sudirman atau Bundaran HI pengguna bisa memilih Stasiun Cikini, Tanah Abang, Karet dan Gondangdia yang berjarak 1,5 -2 KM sebagai alternatif jika Stasiun Sudirman dan Stasiun BNI City terjadi kepadatan. Pengguna juga bisa turun dan naik di Stasiun BNI City yang memiliki fasilitas ruang tunggu dan peron kereta yang cukup luas.