Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertamina Hulu Rokan (PHR) melakukan efisiensi pengeboran sumur di Lapangan Bangko dan berhasil menghemat biaya operasional sebesar Rp 54 miliar.

Tim Pengembangan Aset Utara berhasil menemukan cara baru untuk menekan biaya pemboran di lapangan minyak Bangko, Wilayah Kerja Rokan yang dikelola oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Melalui digitalisasi peta area sumur dan penerapan desain casing 2 string pada delapan pemboran, PHR mampu menghemat biaya operasional hingga Rp 54 miliar rupiah.

EVP Upstream Business PHR, Andre Wijanarko mengatakan, dengan target pemboran 57 sumur hingga akhir tahun, estimasi penghematan mencapai Rp 414 miliar. Lapisan bawah tanah di Lapangan Bangko memiliki tantangan tersendiri, terutama dengan adanya kantong gas di Lapisan Petani.

Tim PHR melakukan pemetaan sumur secara digital untuk menentukan lokasi pengeboran di luar area berbahaya tersebut. Desain casing juga dimodifikasi dari tiga string menjadi dua, dengan tetap mengutamakan keselamatan. Desain baru, yang dikenal dengan nama Intermedietless casing, tidak hanya menghemat biaya, tapi juga mempercepat proses pemboran.

Tim Asset Development (AD) North, digitalisasi data sumur di Lapangan Bangko dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemetaan kantong gas. Pendekatan ini mempercepat proses pemilahan sumur kandidat, yang dulunya memakan waktu beberapa hari kini bisa selesai dalam hitungan menit.

“Dengan ruang untuk ide-ide kreatif, PHR berharap menemukan solusi inovatif yang mampu meningkatkan kinerja produksi,” ujar Andre dalam keterangan resmi, Kamis (17/10).

Lapangan Bangko, salah satu lapangan minyak di WK Rokan, telah berkontribusi besar bagi produksi minyak nasional sejak lebih dari 50 tahun lalu. Pada tahun 1972, produksi mencapai puncaknya dengan 141 ribu barel per hari.Namun, produksi menurun seiring berkurangnya tekanan reservoir.

Pasca alih kelola pada Agustus 2021, PHR mulai mengeksplorasi potensi dari Lapisan Telisa di Lapangan Bangko, yang memiliki cadangan minyak signifikan namun baru memiliki tingkat recovery 2%.

“PHR akan terus berinovasi untuk mengoptimalkan produksi dari lapisan ini,” tambah Andre

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) membidik pendapatan sebesar US$ 3 miliar pada tahun ini.

Sekretaris Perusahaan Dian Swastatika Sentosa Susan Chandra mengatakan, penetapan target pendapatan sebesar US$ 3 miliar untuk tahun ini juga akan bergantung pada situasi dan kondisi operasional di lapangan dan situasi ekonomi dan politik global.

"Pendapatan usaha tahun 2024 akan bersumber terutama dari bisnis pertambangan dan perdagangan batubara," ungkap Susan kepada Kontan, Kamis (17/10).

Di sisi lain, DSSA mengalami penurunan kinerja pada separuh pertama tahun ini. Top line dan bottom line kompak merosot, dengan penurunan laba bersih sedalam 40,31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau Year on Year (YoY).

DSSA meraih laba bersih senilai US$ 189,92 juta pada semester I-2024. Keuntungan DSSA turun 40,31% YoY jika dibandingkan dengan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada semester I-2023, yang kala itu sebesar US$ 318,18 juta.

Penurunan bottom line ini sejalan dengan penyusutan top line. Pendapatan usaha DSSA merosot 52,20% YoY dari sebelumnya sebesar US$ 3,18 miliar menjadi US$ 1,52 miliar dalam enam bulan pertama 2024.

Susan menjelaskan, penurunan dari sisi top line dan bottom line Perseroan pada semester I 2024 terutama disebabkan karena telah dilakukannya pengalihan seluruh saham perusahaan dalam Golden Energy and Resources Ltd (GEAR) pada bulan Agustus 2023.

Dengan demikian, GEAR tidak dikonsolidasikan lagi ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

"Namun demikian, jika menilik pada indikator keuangan perusahaan, pengalihan tersebut menyebabkan likuiditas, efisiensi, dan efektivitas perusahaan mengalami peningkatan," jelas Susan.

Untuk tahun ini, DSSA mengalokasikan belanja modal sebesar US$ 350 juta yang direncanakan untuk pembangunan infrastruktur multimedia.

"Hingga 30 Juni 2024, realisasi belanja modal adalah sekitar US$ 174 juta dimana sekitar 60% dialokasikan untuk belanja modal pembangunan infrastruktur multimedia," pungkas Susan.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri hotel dan restoran berharap pemerintah baru bisa membenahi masalah yang dihadapi sektor pariwisata saat ini. Salah satunya adalah keberadaan Online Travel Agents (OTA) asing yang beroperasi tanpa Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengatakan sektor pariwisata Indonesia selama pemerintahan Presiden Jokowi telah berkembang signifikan. Pasalnya, sektor ini telah masuk menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Namun, ia melihat masih ada sejumlah tantangan penting yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata yang kuat dan kompetitif. Diantaranya, regulasi dan birokrasi memiliki dinamika yang panjang, serta keberadaan OTA sing.

Maulana menyebut, keberadaan OTA asing merugikan sektor akomodasi di Indonesia karena mereka tidak membayar pajak dan memberlakukan sistem parity rate yang membatasi harga jual hotel. “OTA asing ini tidak memiliki NPWP, jadi industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20 persen. Ini beban besar,” ungkap Maulana dalam keterangannya, Kamis (17/10).

Ia bilang, OTA asing tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing, misalnya sebesar 18%, harus dikenakan PPN. Begitu juga dengan pajak komisi 1,1%.

OTA asing bisa tidak membayar pajak karena tidak memiliki BUT, yang akhirnya membuat mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel.

Tak jarang juga ada kasus hotel yang mengeluh OTA asing yang melanggar perjanjian kontrak. Dimana ketika masa kontrak antara hotel dan OTA berakhir, kamar hotel masih dijual melalui platform tanpa persetujuan hotel. Maulana menyebut, hal itu tentu merugikan hotel dari sisi operasional dan reputasi.

Belum lagi soal OTA asing yang menggunakan strategi bakar uang’dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal. "OTA asing ini memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya," tegasnya.

Menurutnya, dalam jangka panjang strategi ini berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata. Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. "Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Tidak hanya itu, Maulana juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat yang menjadi penghalang bagi mobilitas wisatawan domestik. Ia menyebut, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk mempercepat pergerakan orang dan barang.

"Mahalnya harga tiket pesawat sangat mengganggu. Pemerintah perlu mengevaluasi masalah ini, karena mobilitas wisatawan adalah kunci keberhasilan program pariwisata dalam negeri," jelasnya.

Maulana menekankan pentingnya pemerintah berikutnya untuk memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan industri pariwisata. Regulasi yang tumpang tindih dan biaya perizinan yang mahal harus diatasi agar sektor pariwisata bisa bersaing di kancah global.

Ia juga berharap Kementerian Pariwisata dapat berfungsi sebagai induk yang memayungi industri, tidak hanya fokus pada promosi, tetapi juga memperhatikan kondisi industri. "Regulasi harus jadi fokus program 100 hari pemerintahan baru, dan Kementerian Pariwisata harus lebih dari sekadar promosi. Industri harus sehat dulu untuk bisa menarik wisatawan dan membangun destinasi," pungkas Maulana.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyoroti potensi dampak dari semakin banyaknya kementerian dan lembaga di pemerintahan baru Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terhadap perizinan di industri sawit.

Eddy mengharapkan penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan industri kelapa sawit, mengingat sektor ini merupakan penghasil devisa terbesar kedua setelah batu bara.

“Kami di GAPKI meminta agar regulasi terkait sawit bisa lebih sederhana. Saat ini, ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit, baik dari hulu sampai hilir. Ke depan, akan lebih baik jika ada pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung berada di bawah presiden,” ujar Eddy Martono kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Eddy menegaskan, industri sawit yang memiliki peran besar dalam perekonomian nasional harus menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, perbaikan tata kelola komoditas sawit menjadi sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan industri ini.

“Pembenahan tata kelola sawit harus menjadi perhatian utama bagi tim ekonomi Prabowo-Gibran. Pembentukan Badan Sawit Nasional ini bisa mengurangi tumpang tindih kebijakan dan mempermudah proses perizinan, sehingga industri sawit bisa berjalan lebih efisien dan berdampak positif terhadap perekonomian,” tambahnya.

Selain penyederhanaan regulasi, GAPKI juga mendorong pemerintah untuk mempercepat program peremajaan sawit rakyat. Menurut Eddy, peningkatan produktivitas melalui peremajaan kebun sawit rakyat sangat penting untuk mendukung program swasembada energi dan energi hijau dari sawit.

“Peremajaan sawit rakyat harus menjadi prioritas agar produktivitas dan produksi bisa meningkat. Ini penting untuk memastikan bahwa program energi hijau dari sawit tidak mengganggu ketahanan pangan dan ekspor,” jelas Eddy.

Meskipun jumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit cukup banyak, Eddy menegaskan bahwa bagi GAPKI, siapapun yang menjabat sebagai menteri tidak menjadi masalah asalkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Siapapun menterinya tidak masalah selama mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Yang penting, regulasi yang ada tidak mempersulit pelaku usaha sawit dan tetap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” pungkas Eddy.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Searce Indonesia, berencana kian agresif dalam penetrasi pasar Indonesia. Perusahaan berencana mendorong bisnis implementasi kecerdasan buatan atawa Artificial Intelligence (AI).

Maklum, berdasarkan data Statista, ukuran pasar AI diproyeksikan mencapai US$ 2,4 miliar di tahun 2024. Ukuran pasar diperkirakan menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR 2024-2030) sebesar 28,65%, menghasilkan volume pasar sebesar US$ 10,88 miliar pada tahun 2030.

Selain itu, berdasar data Oxford Insights pada 2023, tingkat kesiapan Indonesia terhadap penggunaan AI sudah mencapai 61,03%.

Chief Marketing Officer, Searce Kayla Spiess menuturkan bahwa sebagai perusahaan konsultan teknologi berupaya membantu pelanggan melakukan transformasi digital khususnya di bidang AI.

“Searce bertujuan memberdayakan bisnis di Indonesia agar dapat memanfaatkan potensi penuh AI generatif, mendorong inovasi dan pertumbuhan dalam upaya pemasaran serta aspirasi pertumbuhan secara keseluruhan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (16/10).

Country Director Searce Indonesia, Benedikta Satya melanjutkan bahwa perusahaan mengambil pendekatan personal. Sebab, memahami bahwa setiap klien memiliki kebutuhan dan tantangan yang unik, serta menawarkan solusi yang disesuaikan di berbagai industri, mulai dari startup hingga perusahaan besar, dengan fokus pada transformasi digital dan adopsi cloud.

"Keahlian kami terletak pada pemanfaatan AI dan analisis data untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi bisnis," sebutnya.

Perusahaan menargetkan korporat dari tingkat startup hingga perusahaan besar di semua segmen industri. Adapun beberapa klien Searce saat ini, antara lain Grab, SayurBox, siCepat, Paxel, Kredivo, dan Pluang.

“Kami tidak melakukan segmentasi bisnis hanya di industri tertentu, Searce bersifat global dan tentunya kami dapat membantu di segala jenis industri,” jelas Benedikta.

Ke depan, Searce juga akan lebih berkonsentrasi di segmen tradisional. Sebab, dia mengakui bahwa startup di Indonesia sudah melek digital.

Reporter: Dimas Andi, Leni Wandira, Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah Presiden terpilih Prabowo Subiyanto untuk menambah jumlah kementerian dan lembaga mendapat sorotan dari kalangan pebisnis. Ada kekhawatiran postur kabinet pemerintahan yang gemuk akan menimbulkan persoalan bagi dunia usaha pada masa mendatang.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran bakal memiliki 46 kementerian seiring adanya penambahan dan perubahan nomenklatur beberapa kementerian terdahulu.

Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pemecahan juga terjadi pada KLHK, Kemenparekraf, Kemenkop UKM, dan lain-lain. Prabowo juga membentuk kementerian baru yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengaku, banyaknya kementerian dan pejabat tinggi negara bisa memicu birokrasi yang tidak efisien serta rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi, selama ini masalah birokrasi di Indonesia cukup kompleks, mulai dari tumpang tindih kebijakan hingga inkonsistensi antar kementerian dan lembaga.

"Pembenahan reformasi birokrasi sangat penting agar proses perizinan usaha menjadi lebih transparan, sederhana, dan efisien dalam hal biaya dan kepatuhan," ujar dia, Kamis (17/10).

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Danang Girindrawardana menambahkan, kabinet yang besar cenderung memunculkan tumpang tindih kebijakan dan produk hukum yang tidak jelas. Kabinet gemuk juga berpotensi membuat belanja administrasi membengkak.

Walau begitu, Apindo tidak sepenuhnya pesimistis. Selama Prabowo bisa menjelaskan key performance index (KPI), kewenangan, dan fungsi masing-masing kementerian dengan baik, maka risiko timbulnya masalah terkait birokrasi di pemerintahan seharusnya bisa diminimalisasi.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) juga khawatir penambahan jumlah kementerian akan memberikan tantangan baru dalam proses perizinan, termasuk di industri petrokimia.

Saat ini saja, sistem Online Single Submission (OSS) yang jadi kendaraan utama dalam proses perizinan belum terkoneksi optimal dengan kementerian/lembaga terkait investasi, industri, dan perdagangan. "BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) belum bisa menyelesaikan masalah ini," kata Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono, Kamis (17/10).

Inaplas pun berharap penambahan kementerian/lembaga tidak berdampak negatif terhadap iklim investasi di dalam negeri.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai, pemisahan kementerian yang sebelumnya terintegrasi akan menciptakan kevakuman. Sebab, kementerian yang baru perlu waktu untuk beradaptasi dan mengatur koordinasi dengan institusi lainnya. Proses penyesuaian ini akan mempengaruhi efisiensi bisnis.

"Proses perizinan yang sudah berjalan juga dapat mengalami penundaan, karena struktur baru perlu waktu untuk konsolidasi," imbuh Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani, Kamis (17/10).

Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur juga menganggap, banyaknya kementerian dan lembaga di era Prabowo-Gibran berisiko memperpanjang alur perizinan bagi para pengusaha. Terlebih lagi, saat ini pemerintah belum optimal mengangkat kinerja industri mebel.

"Jika terjadi tumpang tindih tugas atau kebijakan yang inkonsisten antar kementerian, hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri mebel," terang dia, Kamis (17/10).

Sementara menurut Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) Redma Gita Wirawasta, lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga sudah menjadi masalah klasik berbagai era pemerintahan, sehingga pelaku usaha dirugikan. Alhasil, masalah ini sebenarnya bukan berkaitan dengan banyak atau sedikitnya jumlah kementerian/lembaga.

"Banyak atau sedikitnya kementerian/lembaga tidak jadi masalah selama pucuk pimpinannya punya ketegasan dan tidak konflik kepentingan dalam membuat kebijakan," pungkas dia pada Kamis (17/10).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemecahan terhadap beberapa kementerian dalam kabinet baru yang akan segera dibentuk presiden terpilih, Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka dinilai olehIkatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) akan berpotensi pada munculnya komplikasi di sektor industri tekstil.
Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan pemisahan kementerian, khususnyaKementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM)memang bisa memberikan perhatian yang lebih bagi UMKM, namun juga berisiko menimbulkan komplikasi.
"Komplikasi ini terjadi apabila terjadi tumpang tindih atau ketidakjelasan tanggung jawab antara kedua Kementerian baru ini. Bagi UMKM tekstil, hal ini dapat berarti bertambahnya hambatan birokrasi atau kurangnya sinkronisasi kebijakan yang seharusnya mendukung pertumbuhan usaha kecil di sektor tekstil," ungkapnya pada KONTAN, Kamis (17/10).
Asal tahu saja, dalam Kabinet Prabowo-Gibran, salah satu Kementerian yang akan dipecah adalah Kemenkop-UMKM yang akan menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pemanfaatan hasil sedimentasi di Perairan Morodemak, Jawa Tengah sebagai langkah strategis untuk menyokong kehidupan masyarakat pesisir.

Di antaranya untuk menghindari perkampungan nelayan dari abrasi, pendangkalan alur kapal, hingga perbaikan kualitas ekosistem pesisir.

Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Perikanan KKP, Suharyanto mengatakan, sedimentasi di kawasan pesisir Morodemak jadi salah satu tantangan utama bagi ekosistem laut dan aktivitas nelayan.

Menurutnya, akumulasi sedimentasi di laut menyebabkan turunnya kualitas ekosistem pesisir, sehingga menghambat aktivitas nelayan. “Pengelolaan sedimentasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir,” ujar Suharyanto melalui keterangan resmi, Kamis (17/10).

Suharyanto mengungkapkan, pengelolaan sedimentasi tidak hanya berfokus pada pembersihan, tetapi juga pada upaya meminimalisir dampak jangka panjang sedimentasi itu sendiri. Menurutnya, pengelolaan sedimentasi secara efektif juga dapat meningkatkan hasil tangkapan.

Sebab, kata dia, jalur pelayaran perikanan menjadi lebih aman, sehingga para nelayan tidak perlu khawatir kapal mereka terjebak di perairan dangkal akibat sedimentasi.

"Kita berharap, langkah ini bisa diadopsi dan menjadi contoh bagi daerah-daerah pesisir lainnya di Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Denny Nugroho Sugianto menyampaikan, pemanfaatan hasil sedimentasi adalah langkah kunci dalam rehabilitasi ekosistem pesisir di Morodemak yang telah mengalami penurunan.

“Pemanfaatan sedimen yang tepat dapat memberikan manfaat ganda, yaitu memulihkan ekosistem pesisir yang rusak dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Denny mengatakan, kerusakan di wilayah pesisir cukup parah termasuk kemunduran garis pantai, hilangnya ekosistem mangrove, dan rusaknya tambak akibat abrasi. “Oleh karena itu, pengelolaan hasil sedimentasi menjadi sangat penting untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung,” tandasnya.

Untuk diketahui, rehabilitasi di Morodemak akan dilakukan dengan pemasangan breakwater yang terbuat dari buis beton, produk lokal yang dapat dibuat dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Buis beton ini nantinya akan diisi dengan sedimen, ditutupi dengan karung untuk mencegah penyebaran, dan disusun secara berlapis sebagai penghalang pertama terhadap gelombang.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto, menyatakan pandangannya mengenai bertambahnya jumlah kementerian di pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Salah satu penambahan kementerian yang mendapat perhatian khusus dari ASAKI adalah Kementerian Perumahan Rakyat, yang menurut Edy merupakan keputusan yang tepat dan strategis.

"ASAKI memandang positif bertambahnya jumlah kementerian, seperti Kementerian Perumahan Rakyat. Ini tentu telah melalui kajian dan pertimbangan mendalam, dengan dasar kebutuhan dan tuntutan perubahan yang diperlukan guna menjawab tantangan perekonomian global dan domestik yang semakin besar," ungkap Edy Suyanto kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Ia menambahkan bahwa program pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan sebanyak 3 juta unit per tahun merupakan langkah konkret yang akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, khususnya di industri keramik.

"Program ini akan sangat membantu pertumbuhan industri keramik dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik yang terus meningkat," jelasnya.

Edy berharap, dengan pendekatan yang tepat, pemerintahan Prabowo-Gibran akan mampu meningkatkan daya saing industri keramik Indonesia di pasar global dan memperkuat perekonomian nasional.

ASAKI juga mengutarakan keyakinannya dengan kepemimpinan yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto, tantangan birokrasi ini dapat diatasi.

"Yang penting adalah menghilangkan ego sektoral antar-kementerian, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan yang berujung pada inefisiensi," pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi berharap infrastruktur kereta api cepat bisa lebih berkembang dan mampu menjangkau lebih luas ke berbagai daerah di Indonesia.

“Ke depan, kita berharap proyek Whoosh tidak hanya sampai di Bandung. Saya berharap makin berkembang dan menjangkau daerah lebih luas, dengan target selanjutnya dapat mencapai Surabaya,” ujarnya, Kamis (17/10).

“Ke depan, kita berharap proyek Whoosh tidak hanya sampai di Bandung. Saya berharap makin berkembang dan menjangkau daerah lebih luas, dengan target selanjutnya dapat mencapai Surabaya,” ujar Budi.

Budi mengungkapkan, antusiasme masyarakat kepada kehadiran Whoosh cukup besar, ini terbukti dari jumlah penumpang yang dalam satu tahun terakhir ini mencapai lebih dari 5,3 juta orang.

“Antusiasme masyarakat terhadap Whoosh terbukti dengan lebih dari 5,3 juta penumpang yang telah menaiki Whoosh di tahun pertama pengoperasiannya. Saya sangat mengapresiasi kerja sama ini dan berharap kolaborasi akan semakin kuat,” ungkapnya.

Budi menilai, keberadaan kereta cepat telah meningkatkan daya saing Indonesia menjadi lebih baik di kancah internasional secara umum, dan Asia Tenggara secara khusus.

Sementara itu, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan Whoosh terus berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas pelayanannya.

Dia merinci, frekuensi perjalanan Whoosh meningkat dari 4 KA per hari, bertahap menjadi 8 KA sampai dengan saat ini 48 KA perhari. Pertumbuhan penumpang pun meningkat dari hanya 14.000 menjadi 17.000 per hari, hingga mencapai hingga 24.000 penumpang per hari.

“Kami berencana menambah jumlah KA menjadi 62 KA perhari, mengubah pola KA komuter dengan headway setiap 30 menit, serta rencana membuka Stasiun Karawang untuk pelayanan penumpang. Aksesibilitas stasiun Tegalluar Summarecon juga diharapkan akan menambah jumlah penumpang secara signifikan," tandasnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mengungkapkan kekhawatiran terkait semakin banyaknya kementerian dan lembaga di pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto terhadap proses perizinan bisnis, khususnya di sektor industri petrokimia.

Menurut Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono sistem Online Single Submission (OSS) menjadi isu utama yang harus diperbaiki untuk pemerintah selanjutnya.

"Concern kita ada di OSS. OSS ini masih jadi kendaraan utama dalam proses perizinan, tapi masalahnya belum terkoneksi instan dengan kementerian dan lembaga yang terkait sektor industri, investasi, dan perdagangan," ujar Fajar kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Ia menegaskan bahwa hambatan perizinan industri petrokimia terbagi dalam tiga bidang utama: administrasi, fiskal, dan serbuan produk impor. Dalam hal administrasi, perizinan lahan melalui OSS masih belum optimal. "BKPM belum bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk terkait aturan PPN yang tidak bisa dikredit. Ini jelas memberatkan pengusaha," katanya.

Fajar juga menyoroti perlunya perbaikan pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF), terutama dalam mendukung upaya pengamanan industri domestik, serta pentingnya optimalisasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Data dari BPS masih terlambat, padahal sangat dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan," tambahnya.

Di sisi lain, Fajar berharap bahwa penambahan kementerian dan lembaga tidak memperburuk iklim investasi. "Ini bisa menjadi dua sisi mata pisau. Jika tim ekonomi solid dan profesional, pengambilan keputusan akan lebih cepat dan membantu industri. Namun jika tidak, birokrasi justru akan makin panjang dan lambat," pungkasnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Semen Indonesia Tbk (SIG) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berkolaborasi dalam mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama SIG, Donny Arsal, dan Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, dalam kunjungan kerja serta penyerahan kunci rumah di Pasaman Barat, Sumatra Barat, pada 11 Oktober 2024.

Donny Arsal menjelaskan bahwa sektor perbankan memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas permodalan bagi pengembang properti serta fasilitas pembiayaan berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang memudahkan masyarakat dalam memiliki hunian.

SIG, lanjutnya, berfokus pada penyediaan produk bahan bangunan inovatif yang rendah emisi dan fasilitas pembiayaan perumahan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dan terjangkau.

"SIG dan BTN memiliki visi yang sama untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan. Kolaborasi antar-BUMN ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi kedua perusahaan dan manfaat yang luas bagi industri properti serta masyarakat," ujar Donny Arsal dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10).

Ia mengatakan hal tersebut dalam acara penyerahan kunci rumah di perumahan Sulthan Residence, yang dibangun oleh PT Narendra Hutama Karya menggunakan produk precise interlock brick dan Semen Padang yang ramah lingkungan.

Pada kesempatan itu, BTN bersama SIG dan PT Semen Padang menyerahkan kunci rumah kepada konsumen di Sulthan Residence, Kabupaten Pasaman Barat. Acara ini dihadiri oleh jajaran Direksi BTN, SIG, PT Semen Padang, dan PT Narendra Hutama Karya. Selain penyerahan kunci, manajemen BTN juga meninjau proses produksi precise interlock brick di workshop PT Semen Padang.

SIG, sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terkemuka, mendorong penggunaan semen hijau yang rendah emisi dan produk turunannya. Precise interlock brick, salah satu inovasi ini, merupakan hasil penelitian yang menggunakan sistem kerja bata yang saling mengunci seperti lego.

Keuntungan dari penggunaan material ini adalah lebih efisien, mudah diaplikasikan, dan lebih cepat dalam konstruksi. Precise interlock brick juga telah dinyatakan tahan gempa, khususnya untuk wilayah dengan risiko seismik tinggi.

Donny Arsal menambahkan bahwa precise interlock brick menjadi solusi pembangunan rumah yang cepat, terjangkau, dan ramah lingkungan, sehingga meningkatkan daya saing pengembang properti. "

SIG siap berkolaborasi dengan perbankan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan rumah ramah lingkungan, sebagai bagian dari akselerasi transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia," ujarnya.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengungkapkan kekagumannya atas kualitas rumah yang dibangun dengan precise interlock brick. Ia menilai inovasi ini dapat meningkatkan standar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Rumah subsidi ini terasa seperti rumah komersial. Inovasi ini luar biasa,” ujar Nixon.

Salah satu pemilik rumah di Sulthan Residence, Rita Dewi, mengatakan bahwa rumah precise interlock brick yang ia miliki terasa sejuk meski tanpa pendingin udara.

"Ini yang membuat kami tertarik untuk memiliki rumah ini," katanya. Pemilik rumah lainnya, Hafizul Abli, menyampaikan rasa bangganya karena penyerahan kunci rumah dilakukan langsung oleh manajemen BTN dan SIG. "Kami bersyukur bisa memiliki rumah ini," ungkapnya.