REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH --Rasulullah SAW mengarahkan umatnya untuk bersikap lembut dalam segala hal dan bekerja keras serta berjuang selama mengarungi kehidupan di dunia. Hal sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

أيُّها النَّاسُ اتَّقوا اللَّهَ وأجملوا في الطَّلبِ فإنَّ نفسًا لن تموتَ حتَّى تستوفيَ رزقَها وإن أبطأَ عنْها فاتَّقوا اللَّهَ وأجملوا في الطَّلبِ خذوا ما حلَّ ودعوا ما حَرُمَ

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan berlaku baiklah dalam mengejar dunia. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati hingga dia menerima seluruh rezekinya, meski sebagiannya secara perlahan. Maka bertakwalah kepada Allah dan berlaku baiklah dalam mengejar dunia, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram."

Hadits tersebut mengandung pesan untuk mengejar dunia dengan tetap bertawakal kepada Allah SWT dan tidak terlalu berusaha mati-matian dalam mengejarnya. Dalam hadits itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, memperhatikan perintah dan larangan-Nya.

Adapun kalimat "Berlaku baiklah dalam mengejar dunia" berarti bahwa dalam mengejar dunia itu harus seimbang dan tenang serta tidak melampaui batas atau berlebihan dalam mencari dan mengejar dunia.

Mengapa demikian? Karena sesungguhnya seseorang tidak akan mati hingga dia menerima seluruh rezekinya, walaupun perlahan-lahan. Ini menunjukkan, rezeki telah ditetapkan oleh Allah dan akan sampai kepada setiap orang sesuai dengan takdir-Nya, meskipun terkadang terlihat lambat bagi hamba-Nya.

Di penghujung hadits, Nabi SAW kembali bersabda, "Maka bertakwalah kepada Allah dan berlaku baiklah dalam mengejar dunia, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram." Ini berarti bahwa Nabi SAW memerintahkan mengejar rezeki yang halal dan meninggalkan yang haram

Ini merupakan arahan untuk bersikap cukup, merasa bersyukur dengan yang halal, menjauhi yang haram dan menghindari keserakahan terhadap dunia.

Dalam riwayat Ibnu Majah itu juga terdapat tambahan penjelasan dari Abu Humaid As-Saidi, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"أجْمِلُوا في طلبِ الدُّنيا فإن كلًّا مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له"

"Berlaku baiklah dalam mengejar dunia, karena setiap orang akan dipermudah atas apa yang telah ditentukan untuknya."

Allah SWT telah menyediakan kemudahan bagi setiap orang dalam meraih apa yang telah Allah tetapkan baginya. Allah telah menetapkan jalan kebaikan dan kejahatan bagi setiap orang. Orang yang menempuh jalan kebaikan maka akan melakukan perbuatan atau amalan yang membawanya ke surga.

Sedangkan orang yang akan masuk neraka akan memilih dan melakukan perbuatan yang membawanya ke neraka, sesuai dengan kehendak dan pilihan mereka sendiri.

Dengan demikian, hadits tersebut merupakan tuntunan bagi seorang Muslim agar senantiasa bersikap bijak dalam mengejar dunia, dan nasihat supaya tidak terlalu mengejar dunia serta tidak meratapi ketika kehilangan dunia.

Hadits ini juga mengandung perintah untuk bersikap lembut dalam mengejar dunia, atau dengan kata lain, yaitu bersikap tenang dalam mengejarnya dan mengutamakan ketaatan kepada Allah SWT. Sebab, segala sesuatu telah ditetapkan Allah SWT.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bandung, kota berjuluk Paris van Java, tercatat sebagai salah satu destinasi yang menawarkan keseimbangan antara keindahan alam, keberhasilan industri kreatif, dan kehidupan spiritual yang harmonis. Di antara riuhnya aktivitas di kota ini, shalat lima waktu tetap menjadi pijakan umat Muslim dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.

Pada hari ini, Senin, 29 Juli 2024, berikut adalah jadwal sholat untuk wilayah Bandung dan sekitarnya sesuai dengan zona waktu WIB:

REPUBLIKA.CO.ID, PELALAWAN — Musim kemarau pada tahun ini diprakirakan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat menjadi faktor pemicu bencana karhutla.

Oleh sebab itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Pelalawan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan upaya pembersihan atau pembukaan lahan dengan cara dibakar serta meminta kepada pemerintah daerah agar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi bencana kekeringan dan karhutla yang dapat dipicu oleh faktor cuaca.

Kebakaran terjadi di lahan koperasi Riau Tani Berkah Sejahtera (RTBS) desa Merbau kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau. Informasi awal diperoleh dari seorang petugas jaga di menara pantau api yang melihat adanya titik api pada Sabtu (27-07-2024) sekitar jam 16:00 WIB yang diduga dipicu dari salah satu pencari ikan.

Edy Maskur, masyarakat setempat, kebakaran terjadi akibat cuaca panas dalam 2 pekan terakhir. Namun kondisi lapangan sudah terkendali dengan baik. RTBS dan Gapoktan Merbau mengantisipasi sejak dini, meski cuaca panas menjadi tantangan.

Oleh karena itu, semua komponen masyarakat dan pemerintah/TNI/Polri serta pihak swasta PT Arara Abadi selalu bergotong royong memadamkan api. Setidaknya 78 personil turun tangan untuk mengatasi kebakaran ini.

Personil yang turun dari PT Arara Abadi berjumlah 20 orang, PT AD 10 orang, Gapoktan Merbau/Masyarakat 17 orang, TNI 6 orang, Polisi 10 orang, dan RTBS 15 orang. Luasan lahan terdampak sekitar 0.7 hektare dan telah diisolir agar api tidak meluas.

Tim dari BPBD Kabupaten Pelalawan juga sudah turun ke lapangan dan menyebutkan bahwa area lahan yang terbakar sudah diparit keliling untuk mengantisipasi agar api tidak melebar. Perlengkapan yang dikerahkan untuk pemadaman dan pendinginan adalah ministriker 3 unit, V20 satu unit, Matsutomo satu unit, eskavator 2 unit, dan Shibaura 1 unit.

Informasi pertama diberikan oleh seorang petugas jaga di menara pantau api yang melihat adanya titik api. Peristiwa pemicu diduga dari salah seorang pencari ikan.

REPUBLIKA.CO.ID,Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT adalah manusia pilihan. Kedudukan mereka sangat terhormat dan mulia. Baik di sisi Sang Khalik ataupun di hadapan segenap manusia. Maka, seyogianya penghormatan diberikan kepada para manusia utama tersebut. Para malaikat memuliakan Nabi Yahya AS dengan berbagai gelar dan julukan terpandang.

“Kemudian, Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya ketika ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): ‘Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang nabi, termasuk keturunan orang-orang saleh.’” (QS Ali Imran [3]: 39).

Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW. Penghormatan kepada pamungkas para nabi dan rasul tersebut sangat ditekankan. Penegasan akan pentingnya penyebutan Muhammad dengan panggilan terhormat dan tidak lancang atau meremehkan Rasul ditegaskan dalam surah al-Hujurat ayat 1-3.

Bahkan, dalam surah an-Nur ayat 63, Allah melarang panggilan yang sama dan lazim seperti kebiasaan kebanyakan orang terhadap Muhammad. “Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain).”

Salah satu bentuk pemulian itu ialah dengan tidak memanggil nama Muhammad tanpa disertai gelar atau julukan kemuliaan. Kata sayyid yang berarti pemimpin merupakan satu dari sekian contoh gelar kehormatan tersebut.

Para ulama sepakat, hendaknya menggunakan gelar sayyid ketika hendak menyebut nama Muhammad. Ini merujuk ke sejumlah hadis, antara lain, riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah sendiri secara langsung menyematkan gelar sayyid. “Aku adalah pemimpin (sayyid) dari anak Adam pada hari kiamat,”sabda Rasul.

Lalu, berangkat dari kesepakatan itu muncul pertanyaan apa hukum menambahkan kata sayyid itu dalam redaksi shalawat di tasyahud pertama dan kedua (shalawat Ibrahimiyyah), azan, iqamat, atau ibadah-ibadah lain, seperti doa dan shalawat lainnya? Topik ini pun menjadi bahan diskusi menarik di kalangan para ulama. Suara mereka terpecah. Ada pro dan kontra.

Lembaga Fatwa Mesir, Dar al-Ifta, berpendapat, penyematan redaksi sayyid dalam zikir atau ibadah lain, seperti azan, iqamat, atau tasyahud awal dan akhir, hukumnya boleh, bahkan sangat dianjurkan. Lembaga yang pernah dipimpin oleh mufti agung Syekh Ali Jumah itu menyatakan, etika dan adab menghormati Rasul lebih dikedepankan daripada alasan mengikuti (al-itba').

Lembaga yang resmi berpisah dari stuktural pemerintahan pada 2007 itu menyebutkan, Ali bin Abi Thalib pernah menolak permintaan Rasul untuk menghapus kata ‘Rasulullah’ dalam redaksi Perjanjian Hudaibiyah. Ini semata wujud penghormatan kepada Muhammad SAW.

Opsi ini, menurut Dar al-Ifta, merupakan pandangan mayoritas ulama mazhab. Dari mazhab Syafi'i, sejumlah nama setuju dengan opsi ini, yaitu Jalaluddin al-Muhilli, as-Suyuthi, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Syamsuddin ar-Ramli. Dalam kitab ad-Dur al-Mukhtar, al-Hashkafi, seorang imam bermazhab Hanafi, menyatakan hukumnya sunat dan lebih baik menyebutkannya. Selain al-Hashkafi, dari mazhab Hanafi ada al-Halabi, ath-Thahawi, dan Ibnu Abidi.

Pendapat Imam Malik dan fatwa yang melarang..

Sedangkan, di kalangan mazhab Maliki, ada Ibn 'Atha' as-Sakandari, an-Nafrawi, al-Hithab, Ahmad Razuq, dan Imam as-Syaukani. Syekh Ahmad bin as-Shiddiq al-Ghumari al-Hasani guna menguatkan bolehnya memakai kata sayyid, menulis risalah khusus yang berjudul Tasynif al-Adzan bi Adillati Istihbab as-Siyadah 'Inda Dzikri Ismihi SAW fi as-Shalah wa al-Adzan wa al-Iqamati wa al-Adzan.

Di pengujung fatwanya, lembaga yang kini digawangi Syekh Syauqi Ibrahim Abd el-Karim Allam itu mengimbau segenap umat agar menjaga adab saat menyebut nama Muhammad SAW. Penting pula mengajarkan kepada keluarga, anak, dan handai tolan untuk mencintai dan menghormati Rasul melalui panggilan yang pantas dan terhormat. Edukasi itu perlu menyusul maraknya fitnah dan keserampangan pendapat di tengah-tengah masyarakat.

Berseberangan

Sementara itu, pendapat lain mengemukakan fakta berseberangan, yakni hukum penyertaan kata sayyid, baik dalam tasyahud atau ibadah lain, seperti azan, iqamat, dan shalawat tidak boleh dilakukan. Pendapat ini disampaikan oleh Komite Tetap Kajian dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi. Lembaga ini menegaskan redaksi tasyahud, shalawat, azan, dan iqamat yang dicontohkan Rasulullah tidap pernah menyebutkan kata yang berarti pemimpin itu.

Hadis-hadis shahih dengan tegas menyebutkan pelafalan redaksi tanpa kata sayyid. Cukup dengan sebutan Muhammad Rasulullah dalam azan dan kata Muhammad saja dalam tasyahud. Maka, hendaknya tidak mengada-ada dan menambahkan kata yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Pendapat serupa disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan Nasiruddin al-Albani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nepotisme berarti 'kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan.' Lantas, bagaimanakah Islam memandang perkara ini?

Memang, ada nabi-nabi yang melibatkan anggota keluarganya untuk membantunya dalam memimpin umat. Misalnya, Nabi Musa AS yang memohon kepada Allah agar Dia mengangkat derajat saudaranya, Nabi Harun AS. Hal ini disebut dalam Alquran surah Taha ayat ke-29 hingga 32.

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي . هَارُونَ أَخِي . اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي . وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي .

Artinya, “Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku; teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikankanlah dia sekutu dalam urusanku.”

Dalam Tafsir Kementerian Agama, dijelaskan bahwa ayat di atas menerangkan bahwa Nabi Musa AS mengusulkan kepada Allah agar yang diangkat menjadi pembantunya adalah Harun. Namun, pengangkatan itu bukan berarti nepotisme.

Kakak Nabi Musa AS tersebut adalah sosok yang saleh. Harun AS pun memiliki kapabilitas yang tidak dipunyai Musa AS, yakni antara lain ucapannya fasih.

Intonasi bicaranya saudara Nabi Musa itu pun seperti umumnya orang Mesir. Sebab, ia banyak bergaul dengan orang-orang Mesir.

Bandingkanlah dengan Nabi Musa, yang sejak bayi dirawat di Istana Firaun. Sebab, seorang elite istana, yakni istri Firaun yang diam-diam meyakini tauhid, Asiah, menemukannya saat masih bayi terapung di sungai.

Sewaktu masih kecil, Musa AS juga pernah mengalami kejadian. Suatu ketika, Firaun marah karena Musa kecil menarik janggutnya. Asiah lalu menenangkan sang suami dan mengatakan bahwa "dia masih kecil" sehingga belum mengerti, mana tindakan yang berbahaya.

Firaun lantas mengujinya dengan meletakkan buah dan bara api kecil di hadapannya. Musa kecil bermaksud meraih buah-buahan, tetapi tangannya dialihkan oleh malaikat. Maka, ia pun mengambil bara api dan meletakkannya di lidahnya. Akibatnya, lidah Musa AS menjadi cedal sejak saat itu.

Begitu diangkat menjadi nabi, Musa memohon kepada Allah agar kekakuan di lidahnya dihilangkan sebagian, sebatas agar kata-katanya bisa dipahami orang-orang. Sufi Hasan al-Bashri mengomentari hal ini: "Para rasul hanya meminta sebatas yang diperlukan. Karena itulah, lidah Musa masih kaku."

Jadi, permintaan Musa AS agar Allah mengangkat adiknya menjadi asistennya bukan lantaran nepotisme. Sebab, memang kapabilitas yang dimiliki Harun AS dapat melengkapi apa-apa yang tidak dimiliki sang rasul dari kalangan Bani Israil itu.

Sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar al-Ghifari, pernah meminta kepada Rasulullah SAW agar dirinya dapat menduduki sebuah jabatan publik. Namun, Nabi SAW tidak memperkenankan permintaan itu, padahal ia adalah seorang sahabat yang saleh dan dekat dengan beliau.

Sebab, penilaian Nabi SAW didasarkan pula pada aspek meritokrasi, bukan nepotisme. Dalam pandangan Rasulullah SAW, Abu Dzar belum pantas menduduki jabatan karena besarnya amanah yang akan ditanggungnya.

Lebih lanjut, Rasulullah SAW menekankan dua hal yang harus terpenuhi ketika menduduki sebuah jabatan, yaitu kepantasan dalam mengembannya dan cara memperoleh jabatan pun mesti secara baik.

Jadi, jika memang kerabat atau orang dekat memliki kemampuan yang dibutuhkan, tidak mengapa untuk mengisi jabatan. Namun, bisa saja kedekatan tidak menjadi jalan untuk meraih jabatan, selama memang kapabilitasnya diragukan.

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah memutuskan siap mengelola tambang dengan menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Meski begitu, masih ada pro kontra di persyarikatan Muhammadiyah terkait keputusan yang diumumkan pada Ahad (28/7/2024), usai konsolidasi nasional (Konsolnas) yang digelar PP Muhammadiyah.

Salah satunya, Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Penolakan atas pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah itu dilakukan dengan membuat petisi dengan judul ‘Anak Muda Muhammadiyah Menolak Persyarikatan Terlibat Tambang!.

Perwakilan KHM, Irsyad Madjid mengatakan, petisi ini merupakan gerakan serempak di Indonesia yang diakomodasi oleh aktivis lingkungan di Muhammadiyah. Hingga saat ini, petisi tersebut sudah diisi hingga 1.766 tanda tangan.

Irsyad menegaskan, tawaran Konsesi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 itu akan menjebak Muhammadiyah untuk terus menerus melanggengkan industri ekstraktif, bahkan melupakan upaya transisi ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

"Jangankan berpikir untuk menerima, Pimpinan Pusat Muhammadiyah seharusnya memalingkan muka terhadap tawaran ini," kata Irsyad yang juga mantan Ketua Umum IMM Malang Raya tersebut kepada Republika, Senin (29/7/2024).

Sebelum keputusan tersebut diambil pimpinan pusat, katanya, banyak kader Muhammadiyah yang sudah melakukan diskusi dan gerakan kolektif. Tujuannya, agar PP Muhammadiyah menolak konsesi pertambangan tersebut.

Seperti diketahui, keputusan menerima konsesi tambang ini diputuskan Muhammadiyah dalam Konsolnas PP Muhammadiyah yang digelar di Kampus Unisa Yogyakarta pada 27-28 Juli 2024. Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, pihaknya menerima konsesi dan siap mengelola tambang dengan berbagai kajian dan masukan yang sudah dihimpun, dan didiskusikan dalam konsolnas.

Ditegaskan Haedar, pihaknya tidak mengejar keuntungan dari pengelolaan tambang ini. Namun, pihaknya ingin mengelola tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan.

Muhammadiyah lanjutnya, juga ingin memiliki role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan, dan tidak menimbulkan konfliks, serta disparitas sosial. “Kami tidak ingin menolak maupun menerima tanpa proses kajian mendalam, bahkan dialektika berdiskusi dengan wilayah-wilayah yang kebetulan ada area tambang di dalamnya. Di sinilah letak spirit dari hasil keputusan ini,” kata Haedar usai Konsolidasi Nasional (konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar di Kampus Unisa Yogyakarta, Ahad (28/7/2024).

Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti juga mengatakan, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan, serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

“Pengelolaan tambang akan disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat,” ucap Mu’ti.

REPUBLIKA.CO.ID, MALI -- Koalisi milisi yang sebagian besar beranggotakan suku Tuareg telah mengklaim kemenangan besar atas tentara Mali dan sekutunya tentara bayaran, Wagner, Rusia. Mereka meluluhlantakkan tentara Wagner setelah tiga hari pertempuran sengit di sebuah distrik di perbatasan Aljazair.

"Pasukan kami secara meyakinkan menghancurkan barisan musuh ini pada hari Sabtu," kata sebuah pernyataan oleh Mohamed Elmaouloud Ramadane, juru bicara aliansi Kerangka Strategis Permanen untuk Perdamaian, Keamanan, dan Pembangunan (CSP-PSD) dikutip Aljazirah Ahad (29/7/2024).

"Sejumlah besar peralatan dan senjata disita atau dirusak, dan para tahanan ditawan," kata pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa tujuh pemberontak tewas dan 12 lainnya terluka dalam pertempuran di distrik Tinzaouatene.

Di media sosial, rekaman tentara Mali dan Wagner yang berhasil dikalahkan viral. Dari foto dan rekaman yang beredar, jumlah korban mencapai belasan orang.

Seperti diketahui penguasa militer Mali, yang dipimpin oleh Kolonel Assimi Goita, mengambil alih kekuasaan pada 2020 dan meminta bantuan keamanan dari Kelompok Tentara Bayaran Wagner Rusia, setelah mengusir pasukan Prancis pada tahun 2022.

Sementara suku Tuareg adalah kelompok etnis yang telah berjuang untuk kemerdekaan sejak tahun 2012. Pertempuran skala besar terjadi pada hari Kamis antara tentara negara Afrika Barat dan separatis di Tinzaouatene usai tentara mengumumkan telah merebut kembali kendali atas beberapa distrik.

Tinzaouatene hampir seluruhnya dikelilingi oleh wilayah Aljazair dan telah menjadi tempat pertempuran lain antara pasukan separatis dan tentara selama dekade terakhir.

Helikopter jatuh

Tentara Mali mengatakan dalam pernyataan bahwa dua tentara telah tewas dan 10 lainnya terluka. Salah satu helikopternya jatuh di Kidal pada hari Jumat saat menjalankan misi rutin, tetapi tidak ada yang tewas.

Adama Gaye, seorang jurnalis, penulis, dan mantan direktur Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat, mengatakan kepada Aljazirah pada Ahad bahwa pasukan Tuareg mungkin menerima bantuan dari luar, termasuk dari militer Prancis dan kelompok bersenjata regional yang berpihak pada Alqaidah.

"Dalam beberapa video yang dibagikan oleh pemberontak kepada kantor berita AFP, tentara kulit putih terlihat di antara para tahanan," kata kantor berita itu dalam sebuah laporan pada hari Ahad.

Seorang pejabat lokal dan mantan pekerja misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kidal mengatakan kepada AFP bahwa tentara Mali telah mundur dengan sedikitnya 15 pejuang dari Kelompok Wagner Rusia terbunuh atau ditangkap.

Mossa Ag Inzoma, seorang anggota gerakan separatis, mengklaim bahwa puluhan pejuang dan tentara Wagner telah terbunuh atau ditawan.

Beberapa blogger militer Rusia melaporkan bahwa sedikitnya 20 orang dari Kelompok Wagner tewas dalam penyergapan di dekat perbatasan Aljazair.

“Karyawan Wagner PMC [Group], yang bergerak dalam konvoi bersama pasukan pemerintah, tewas di Mali … Beberapa ditangkap,” kata seorang blogger militer terkemuka Rusia Semyon Pegov, yang menggunakan nama War Gonzo.

Saluran berita Baza Telegram, yang memiliki hubungan dengan struktur keamanan Rusia, melaporkan bahwa sedikitnya 20 pejuang Wagner telah tewas.

Aljazirah tidak dapat memverifikasi laporan blogger atau AFP secara independen.

Mali mengatakan pasukan Rusia bukanlah tentara bayaran Wagner, tetapi pelatih yang membantu pasukan lokal dengan peralatan yang dibeli dari Rusia.

Laporan Baza mengatakan pada hari Minggu bahwa pejuang Wagner telah berada di Mali setidaknya sejak tahun 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 tidak ada urusan dengan PKB ataupun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!" kata Cak Imin, sapaan karibnya, dalam akun sosial media X pribadinya @cakimiNOW dipantau di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Hal itu disampaikannya guna membantah pernyataan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU. Cak Imin menegaskan, Pansus Angket Haji 2024 digulirkan oleh Komisi VIII DPR untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji.

"Jadi ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII yang meminta Pansus Angket Haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji," ucapnya.

Cak Imin menyebut, gagasan pembentukan Pansus Angket Haji 2024 berawal dari Komisi VIII DPR yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu karena dewan tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai.

"Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antre berpuluh tahun," kata Cak Imin.

Pada Ahad (28/7/2024), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan, pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024. Sehingga, ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukan Pansus Haji DPR.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta.

Mantan juru bicara Presiden Gus Dur tersebut berpendapat, keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.

Sejauh ini, Gus Yahya juga mengaku, masih bertanya-tanya mengenai latar belakang pembentukan pansus tersebut. "Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengembang PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), melalui LippoLand, resmi meluncurkan modern artistic homes XYZ Livin, yang terletak di Green River View Tanjung Bunga, Makassar. CEO LippoLand, David Iman Santosa, menyampaikan LippoLand sebelumnya telah menghadirkan XYZ Livin di Park Serpong dan Lippo Cikarang.

"Ribuan unit XYV Livin di Park Serpong dan Lippo Cikarang sangat diminati dan habis terjual dalam waktu singkat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/7/2024). Peluncuran dilakukan akhir pekan lalu di Makassar.

XYZ Livin Green River View merupakan sebuah gated community, komunitas permukiman atau kawasan hunian yang terjaga keamanannya. Memiliki pintu masuk dan keluar yang dikontrol ketat untuk pejalan kaki, sepeda, dan mobil, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penghuni.

Di samping itu, hunian ini memiliki customer care 24/7 yang hijau dengan infrastruktur di bawah tanah yang menampilkan kerapian pada area tempat tinggal. David juga menyampaikan XYZ Livin Green River View terdiri dari 3 tipe, yaitu Tipe X (3 kamar tidur), Tipe Y (2 kamar tidur), dan Tipe Z (1 kamar tidur), serta ditawarkan mulai dari Rp 289 juta per unitnya (early bird special price).

Seperti diketahui, backlog perumahan secara nasional mencapai 12,5 juta. Sementara untuk wilayah Sulawesi Selatan angka backlog mencapai 390.000, sehingga ini menjadi tugas besar bagi pereroan untuk mewujudkan kebutuhan hunian berkualitas dengan harga terjangkau.

XYZ Livin Green River View didukung water treatment plant yang menyediakan kebutuhan air bersih yang dikelola dengan baik. Selain itu, ada pula sejumlah fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti shopping, education, hotel, entertainment, dan healthcare.

REPUBLIKA.CO.ID, PONOROGO -- PT PLN (Persero) turut memeriahkan dan mempromosikan seni budaya Indonesia dalam acara exhibition pencak silat yang merupakan rangkaian kegiatan pra-Olimpiade Paris 2024 dengan mengirimkan seniman tarian tradisional Reog Ponorogo ke Paris, Prancis. Hal ini merupakan wujud dukungan perseroan terhadap kelestarian kesenian warisan budaya leluhur.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, seluruh mata akan tertuju pada Olimpiade Paris 2024 yang merupakan gelaran kompetisi olahraga terbesar di dunia. Hal ini menjadi ajang yang tepat untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Indonesia ke publik dunia.

"PLN berkomitmen untuk tidak hanya menyediakan listrik yang andal tetapi juga memberikan dampak kepada kemajuan perekonomian, sosial, dan budaya. Melalui ajang ini, merupakan salah satu bentuk dukungan PLN terhadap melestarikan kesenian warisan budaya leluhur sekaligus membawa nama harum kebudayaan Indonesia ke kancah global," ujar Darmawan melalui keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko sangat mengapresiasi kepedulian PLN yang turut mendukung para seniman Reog Ponorogo mengikuti pra Olimpiade Paris 2024.

"Saya sangat mengapresiasi PLN, saya juga titip Reog Ponorogo untuk kembali disiarkan di Paris, Prancis. Jaga kesehatan, tetap semangat dan semoga lancar," kata Sugiri saat pelepasan seniman Reog Ponorogo di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur Agus Kuswardoyo mengatakan, persembahan Reog Ponorogo ini akan menjadi satu-satunya penampil dalam acara exhibition pencak silat road to olympic yang berlokasi di kota Paris, Prancis. Selain itu, Reog Ponorogo juga akan menjadi pembuka dalam menyambut kedatangan Royke Lunowa yang telah bersepeda dari Jakarta ke Paris selama satu tahun dengan tema "Cycling Anywhere to Save The Earth" untuk memberikan dukungan kepada atlet-atlet Indonesia yang akan bertanding.

"Kami merasa terhormat dan bangga dapat memberikan dukungan kepada Reog Ponorogo di kancah internasional. Semoga Reog Ponorogo dapat semakin dikenal dan mendapatkan apresiasi internasional serta semakin memperkuat hubungan budaya antara Indonesia dan negara-negara lain," terang Agus.

Wisnu HP, salah satu dari enam delegasi yang juga menjabat sebagai Dewan Kesenian Ponorogo, menyampaikan kebahagiaannya dapat tampil dan berkolaborasi dengan seniman dunia di Paris.

"Kami sangat berterima kasih kepada PLN atas dukungan yang diberikan, sehingga kami berenam dapat perform di pre-event Olimpiade Paris dan berkolaborasi dengan seniman Reog yang ada di Paris. Semoga yang kami lakukan dapat menginspirasi lebih banyak seniman muda untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya ini," tukas Wisnu.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tiga organisasi masyarakat (ormas) keagamaan menyatakan siap terima izin usaha pertambangan (IUP). Hal itu disampaikan setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi ormas keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan IUP.

Di antara ormas keagamaan yang siap menerima izin usaha pertambangan di antaranya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Ketua Umum PP Persis, KH Jeje Zaenudin mengatakan, sejak dua bulan lalu, tim di PP Persis juga melakukan kajian.

"Kita sudah putuskan untuk menerima tawaran usaha tambang ini," kata Kiai Jeje kepada Republika, Senin (29/7/2024).

Kiai Jeje mengatakan, Insya Allah pekan-pekan ini tim sedang mempersiapkan segala persyaratan dan prosedur yang dibutuhkan. Kemudian mengagendakan untuk beraudiensi dengan pemerintah untuk memastikan apa saja yang harus dipenuhi sebagai syarat pengajuan, dan kawasan mana saja yang tersedia dan potensial dari pertambangan tersebut.

Pada Ahad (28/7/2024), Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah memutuskan siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan. Selanjutnya, Mu'ti menyampaikan sembilan poin persyaratan tersebut.

Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam.

"Pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi kepada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang dan melibatkan sumber daya insani yang handal dan berintegritas tinggi," kata Mu'ti dalam Konferensi Pers Hasil Konsolidasi Nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahad, (28/7/2024)

Mu'ti mengatakan, PP Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/ lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/ pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Satu bulan sebelum PP Muhammadiyah menyatakan siap kelola tambang, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf telah lebih dulu menyatakan terimakasih dan siap mengelola tambang.

“PBNU berterima kasih dengan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan afirmasinya untuk memberikan konsesi dan izin usaha pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama,” kata Gus Yahya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (3/6/2024).

Gus Yahya mengatakan, bagi Nahdlatul Ulama ini adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar sungguh-sungguh tercapai tujuan mulia dari kebijakan afirmasi itu.

“Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” ujar Gus Yahya.

Ia mengatakan, Nahdlatul Ulama saat ini memiliki jaringan perangkat organisasi yang menjangkau hingga ke tingkat desa serta lembaga-lembaga layanan masyarakat di berbagai bidang yang mampu menjangkau masyarakat akar rumput di seluruh Indonesia.

“Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk menghantarkan manfaat dari sumber daya ekonomi yang oleh pemerintah dimandatkan kepada Nahdlatul Ulama untuk mengelolanya,” kata Ketua Umum PBNU ini.

Gus Yahya mengatakan, Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya.

Sejalan dengan PBNU, Wakil Ketua PP Persis, Prof Atip Latipul Hayat mengatakan, pemanfaatan sumber daya mineral dan pertambangan di Indonesia bukan saja terkesan tidak adil, tapi memang tidak adil. Sumber daya alam itu diberikan kepada satu kelompok tertentu yang betul-betul untuk kepentingan bisnis saja.

"Nah sementara amanat konstitusi itu, (SDA) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, nah ormas dalam hal ini ormas Islam itu adalah yang paling langsung terkait dengan masalah keumatan ini, kesejahteraan (umat) termasuk di dalamnya, karena kita juga mengurus pendidikan dan lain sebagainya," kata Prof Atip kepada Republika, Selasa (4/6/2024).

Prof Atip mengatakan, Persis memahami dan mengapresiasi kebijakan ini, jadi ini semacam reorientasi untuk pengelolaan tambangan. Penguasaan tambang tetap oleh negara jadi jangan disalahpahami seolah-olah ormas menguasai pertambangan, penguasaannya tetap oleh negara.

Ia mengatakan, jadi ormas itu justru sekarang mendapat kesempatan atau lahan amal soleh yang selama ini didengung-dengungkan. Jika tambang dikelola ormas keagamaan justru akan akan memfilter supaya kegiatan pertambangan ini tidak menjadi perusakan lingkungan.

Prof Atip menambahkan, undang-undang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 sudah mengamanatkan. Maka ormas keagamaan harus bekerja sama dengan badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan. Tapi ormas keagamaan itu harus menjadi pemegang saham mayoritas dan pegang pengendali, disinilah fungsinya.

"Jadi secara tersirat ormas itu diberi mandat dan amanat oleh peraturan itu. Untuk menjaga agar pertambangan ini tidak merusak lingkungan, dan orientasinya tidak hanya bisnis semata," ujar Prof Atip.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (29/7/2024) pagi.

Wahyu datang ke KPK mengenakan kemeja lengan pendek berwarna hitam. Wahyu kemudian memperoleh ID berwarna merah yang berarti diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi.

Terpantau Wahyu sudah naik ke lantai dua guna mengikuti pemeriksaan oleh internal KPK. Walau demikian, KPK masih bungkam soal pemeriksaan Wahyu hari ini.

Tercatat, KPK sudah memeriksa Wahyu Setiawan dalam perkara dugaan suap Harun Masiku pada 28 Desember 2023 lalu.

Saat itu, tim penyidik KPK memeriksa Wahyu guna menelusuri keberadaan Harun yang telah buron lebih dari empat tahun. Rumah kediaman Wahyu di Banjarnegara, Jawa Tengah pun sudah digeledah pada 12 Desember 2023 lalu.

Wahyu ialah saksi kunci di kasus suap Harun Masiku. Wahyu berperan sebagai penerima suap dan sudah selesai menjalani hukuman pidana setalah mendapatkan program Pembebasan Bersyarat sejak 6 Oktober 2023.

KPK juga sudah memeriksa sejumlah saksi lainnya yaitu pengacara Simeon Petrus, mahasiswa Melita De Grave, Hugo Ganda, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, dan Kusnadi selaku staf Hasto pada Mei dan Juni 2024. Tim penyidik turut menyita sejumlah barang bukti dari pemeriksaan tersebut.

KPK dikabarkan mencegah mencegah lima orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan terkait perkara ini. Mereka yang dicegah ke luar negeri berinisial K, SP, YPW, DTI, dan DB.

Berdasarkan informasi, mereka ialah Kusnadi, Simeon Petrus, Yanuar Prawira Wasesa, Donny Tri Istiqomah, dan Dona Berisa yang merupakan pihak swasta atau istri dari Saeful Bahri selaku penyuap Wahyu Setiawan.