REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, keberadaan waktu seolah berlalu dengan begitu cepat. Kesibukan dan rutinitas sering kali membuat kita terlupa akan hal-hal yang lebih esensial dan spiritual, salah satunya adalah pelaksanaan sholat lima waktu yang menjadi kewajiban bagi umat Muslim. Sholat bukan hanya sekedar ritus harian, tetapi juga sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan mengukuhkan iman.

Sholat dalam Islam bukan sekadar ritual fisik melainkan juga merupakan bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Sang Pencipta. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 238: "Peliharalah segala sholat(mu), dan (peliharalah) sholat Wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam sholatmu) dengan khusyuk." Hal ini menekankan betapa pentingnya menjaga ketepatan waktu sholat dan melaksanakannya dengan penuh khusyuk.

Bagi Anda yang berada di Jakarta, berikut adalah jadwal sholat hari ini, 9 Juli 2024 dalam zona waktu WIB:

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pegi Setiawan akhirnya dibebaskan setelah gugatan praperadilannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (8/7/2024). Tim Kuasa hukum Pegi Setiawan pun akan menuntut ganti rugi yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat.

“Kurang lebih Rp175 juta dari dua sepeda motor yang ditahan Polda Jabar dengan ditambah penghasilan setiap bulan Rp5 juta sebagai kuli bangunan yang terhenti selama tiga bulan,” kata kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM di Bandung, Senin.

Toni menjelaskan, Pegi Setiawan selama ditahan telah kehilangan penghasilan dan pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan hidup keluarganya. Sebagai kuli bangunan, menurutnya penghasilan kliennya itu cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan kedua adiknya.

“Sehingga ketika ditahan, Pegi kehilangan penghasilan. Maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menyebut keluarga Pegi merasa malu dengan penetapan tersangka tersebut. Selain itu, pihaknya meminta Polda Jabar mengumumkan bahwa kliennya sudah tidak ditetapkan sebagai tersangka.

"Amar putusan rehabilitasi penyidik mengumumkan Pegi tersangka Polda Jabar untuk mengumumkan tidak lagi tersangka," katanya.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan oleh pihak pemohon yakni Pegi Setiawan terhadap Polda Jabar.

"Mengadili mengabulkan praperadilan proses penetapan kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Eman dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Bandung (PN) Bandung.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky (2016) oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku.

“Menyatakan tindakan termohon sebagai tersangka pembunuhan berencana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,” kata dia.

Pada Senin malam, Pegi Setiawan bebas dari Rumah Tahanan Polda Jawa Barat. Pegi Setiawan tampak keluar dari Gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Barat pada pukul 21.39 WIB bersama keluarga dan ke-22 kuasa hukumnya.

"Saya Pegi Setiawan bersama keluarga dan kuasa hukum terima kasih banyak kepada masyarakat Indonesia yang mendoakan dan mendukung saya," kata dia di Bandung, Senin.

Pagi juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta netizen Indonesia yang telah mendukung dirinya.

“Allah mengabulkan doa-doa saya dan saya ucapkan terima kasih banyak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap semua,” kata dia.

Setelah bebas, ia mengaku akan pulang, beristirahat, dan kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai kuli bangunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berkunjung ke Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024). Kedatangan Kaesang langsung disambut oleh sejumlah petinggi PKS, termasuk Sekjen Habib Aboe Bakar Al Habsyi.

Aboe mengaku tak memiliki masalah dengan Kaesang. Menurut dia, hubungannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut selama ini baik-baik saja.

"Kayaknya kami baik-baik saja dengan Kaesang. Tidak ada (masalah) apa-apa dan tidak ada yang perlu diklarifikasi," kata Aboe sambil memegang pundak Kaesang di Kantor DPP PKS, Senin sore.

Menurut dia, tensi tinggi antara dirinya dan Kaesang hanya terjadi di media. Namun, ia menyebut, hubungannya dengan Kaesang tetap tenang dan tak ada masalah. Aboe justru mendoakan Kaesang untuk bisa menjadi calon kepala daerah.

Apalagi, survei elektabilitas Kaesang, khususnya di Jawa Tengah (Jateng), cukup tinggi. "Kita doakan semua, beliau bisa jadi di Jateng atau di Jakarta, tinggal atur saja. Buat saya, dalam berpolitik, dalam berdemokrasi, perbedaan adalah hal biasa," kata Aboe.

Sebelumnya, Aboe sempat menyebut nama Kaesang ditawarkan ke sejumlah partai untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, pernyataan itu langsung dibantah oleh Kaesang. Kaesang meminta Aboe tak membawa-bawa Jokowi.

PSI koalisi dengan PKS...

Kaesang Pangarep menyatakan, PSI membuka peluang berkoalisi dengan PKS menyambut Pilkada Serentak 2024. "Semoga ada kolaborasi-kolaborasi yang tentunya nanti akan terjadi di Pilkada," kata Kaesang saat konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan

Sejauh ini, menurut dia, kolaborasi antara PSI dan PKS sudah terjadi pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Lebak, Provinsi Banten. Di daerah tersebut, ada calon bupati yang diusung PKS dan wakilnya berasal dari PSI. Selain itu, kolaborasi sedang dijajaki antara PSI dan PKS di Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Bekasi.

Kaesang pun berharap kolaborasi tersebut tidak hanya berhenti di dua daerah itu, melainkan juga di daerah-daerah lainnya. Menurut dia, kolaborasi berkelanjutan perlu dilakukan demi kebaikan bangsa.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, pertemuan itu dilakukan guna menepis anggapan-anggapan terkait PKS dan PSI tidak pernah akur. Apalagi, dalam pertemuan yang telah dilakukan, menurut dia, perbincangan kedua belah pihak digelar dengan penuh kekeluargaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bebasnya Pegi Setiawan dari status tersangka mendesak Mabes Polri untuk mencopot Kapolda Jawa Barat (Jabar) Inspektur Jenderal (Irjen) Akhmad Wiyagus. Kelompok yang mengatasnamakan Konsorsium Mahasiswa Jawa Barat Menggugat juga menyerukan agar Bareskrim Polri mencopot Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskriumum) Polda Jabar Komisaris Besar (Kombes) Surawan, dan memberikan sanksi terhadap para penyidik terkait pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky.

Hal tersebut disampaikan oleh Konsorsium Mahasiswa Jawa Barat Menggugat dalam pamflet seruan aksi yang akan digelar di Mabes Polri, pada Kamis (11/7/2024) mendatang. Salah-satu koordinator aksi, Gie Seftian mengatakan, seruan aksi tersebut sebagai respons dari para mahasiswa se-Jabar yang berada di DKI Jakarta dan sekitarnya, atas proses pengusutan kasus kematian Vina dan Eky yang selama ini dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jabar. Menurut Gie, putusan praperadilan yang membebaskan Pegi sebagai tersangka sebagai bukti Polda Jabar melakukan pengusutan yang serampangan.

“Tuntutan kami, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mencopot Irjen Akhmad Wiyagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat,” kata Gie, Senin (8/7/2024).

“Kapolda Jawa Barat bertanggung jawab atas kesalahan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam,” ujar Gie, menambahkan.

“Tuntutan kedua, meminta Bareskrim Mabes Polri untuk mencopot dan memberikan sanksi tegas terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Surawan serta penyidik yang menangani perkara Pegi Setiawan,” sambung Gie.

Hakim praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung, Jabar pada Senin (8/7/2024) membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Selain bebas dari status tersangka, hakim tunggal Eman Sulaeman juga memutuskan Polda Jabar agar menghentikan semua proses hukum, maupun penyidikan atas kasus pembunuhan berencana yang menyeret Pegi sebagai tersangka.

Mabes Polri, pada Senin (8/7/2024) merespons putusan tersebut dengan memerintahkan agar Polda Jabar tunduk pada putusan hakim tunggal tersebut. Bareskrim Mabes Polri akan melakukan evaluasi atas kinerja tim penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jabar yang berujung pada cacatnya syarat formal maupun prosedural dalam penetapan Pegi sebagai tersangka.

“Penegak hukum wajib tunduk dengan putusan yang sudah ada. Dan itu melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik yang ada tentang bagaimana proses ini. Tetapi, yang pasti kita akan tunduk pada putusan hakim yang sudah ada saat ini,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhandhani Rahardjo Puro saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyampaikan bahwa putusan hakim terhadap sidang praperadilan Pegi Setiawan di PN (PN) Bandung harus menjadi bahan evaluasi bagi Polda Jabar. Polda Jabar pun menyatakan akan mematuhi putusan praperadilan PN Bandung.

"Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami, yang pertama, tentunya evaluasi bagaimana implementasi Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Polri (Perpol) tentang manajemen penyidikan," kata Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto di Bandung, Senin.

Benny menilai bahwa penyidik Polda Jabar dalam penanganan sebuah kasus harus bisa membedakan antara kasus pembunuhan dan penipuan. "Tidak bisa semua kasus disamakan, ada perbedaan. Oleh sebab itu kami melihat dari sisi sana. Beda kasus penipuan dan pembunuhan, beda dalam penanganannya, beda SOP-nya," kata Benny.

Sebab, menurut Benny, dalam putusan hakim didapati bahwa Polda Jabar tidak sama sekali memberikan panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka pembunuhan Vina dan Rizky (2016) yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Inilah hasil pengamatan kami makanya kami tadi hadir mendengar, mencermati, apa pertimbangan hakim sampai dengan putusan diberikan," ujar Benny.

Lebih lanjut, dia memastikan Polda Jabar akan tetap menghormati dan mematuhi putusan hakim terhadap gugatan praperadilan Pegi Setiawan. "Kami menghormati putusan praperadilan ini dan tentunya Polda Jabar akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut," kata dia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abast menyatakan akan segera membebaskan Pegi Setiawan usai pihak kepolisian kalah dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh pemohon di PN Bandung.

"Terkait dengan pembebasan tentu kami akan mematuhi segala putusan dari pengadilan. Secepatnya kami akan penuhi. Kita menunggu mudah-mudahan secepatnya," kata Jules.

Jules mengungkapkan saat ini pihaknya sedang memroses terkait pembebasan Pegi Setiawan dari rumah tahanan dan memastikan Polda Jabar menghormati segala putusan hakim yang telah mengabulkan gugatan praperadilan dari pihak pemohon.

"Saat ini sudah sama-sama dengarkan hasil putusan sidang. Kami dari Polda Jabar menanggapi pertama kami akan mematuhi putusan sidang praperadilan," tegas dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Banteni dalam bukunya Nashaihul Ibad menjelaskan bahwa seorang raja derajatnya bisa menjadi budak karena tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Sementara seorang budak atau pelayan bisa memiliki derajat seorang raja karena kesabarannya dan kemampuannya mengendalikan syahwat.

"Sesungguhnya syahwat dapat menurunkan derajat seorang raja menjadi budak. Kesabaran dapat mengangkat derajat seorang pembantu menjadi raja. Lihatlah kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha."

Syekh Nawawi al-Banteni menjelaskan bahwa syahwat adalah keinginan dan kecintaan, padahal orang yang cinta terhadap sesuatu itu akan menjadi budak apa yang dicintainya. Kesabaran adalah ketabahan, dengan kesabaran seseorang akan dapat mencapai yang dicita-citakannya.

Dalam kisah Nabi Yusuf, Zulaikha seorang permaisuri raja tertarik kepada Nabi Yusuf yang saat itu statusnya sebagai seorang pembantu. Dengan kesabaran yang dimiliki Nabi Yusuf, dia dapat mengatasi segala bujuk rayu dan tipu muslihat Zulaikha.

Pada akhirnya, Nabi Yusuf yang semula hanya seorang pembantu, dapat menjadi raja, dilansir dari kitab Nashaihul Ibad yang diterjemahkan Abu Mujaddidul Islam Mafa dan diterbitkan Gitamedia Press, 2008.

Syekh Nawawi al-Banteni juga menjelaskan orang yang selalu dalam bimbingan akal sehatnya layak berbahagia. Sementara, orang yang akalnya terkekang dan hawa nafsunya mengambil alih perilakunya akan celaka."Berbahagialah orang yang selalu dalam bimbingan akalnya dan hawa nafsunya selalu dalam kendalinya. Celakalah orang yang selalu dikendalikan oleh hawa nafsunya, sedangkan akalnya diam dan terkekang."

Orang yang mengutamakan akal ketimbang hawa nafsu maksudnya adalah orang yang selalu mengikuti kehendak akalnya yang lurus. Sementara nafsunya enggan melakukan segala apa yang telah dilarang oleh Allah SWT, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan syara' (tuntutan dari Allah).

Orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, akalnya terkekang. Maksudnya adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur kepada Allah dan lebih mengutamakan kehendak hawa nafsunya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pegi Setiawan bebas dari Rumah Tahanan Polda Jawa Barat usai gugatan praperadilan yang diajukan olehnya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Ia pun mengucapka terima kasih ke banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Terima kasih untuk Presiden Jokowi, Pak Prabowo Subianto, dan lainnya," kata Pegi di Polda Jabar, Senin (8/7/2024) malam.

Pegi Setiawan tampak keluar dari Gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Barat pada pukul 21.39 WIB bersama keluarga dan ke-22 kuasa hukumnya.

"Saya Pegi Setiawan bersama keluarga dan kuasa hukum terima kasih banyak kepada masyarakat Indonesia yang mendoakan dan mendukung saya," kata Pegi.

“Allah mengabulkan doa-doa saya dan saya ucapkan terima kasih banyak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap semua,” kata Pegi, menambahkan.

Setelah bebas, ia mengaku akan pulang, beristirahat, dan kembali melanjutkan pekerjaan nya sebagai kuli bangunan. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan oleh pihak pemohon yakni Pegi Setiawan terhadap Polda Jabar.

"Mengadili mengabulkan praperadilan proses penetapan kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Eman dalam sidang putusan di PN Bandung.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky (2016) oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku.

“Menyatakan tindakan termohon sebagai tersangka pembunuhan berencana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengungkapkan perlunya pemahaman mendalam dari pemerintah mengenai tantangan yang dihadapi oleh industri petrokimia. Industri ini merupakan sektor prioritas yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

“Mengingat industri petrokimia tergolong berskala besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah harus membuat kebijakan holistik yang dapat membantu tumbuh kembangnya industri ini, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Fajar pada diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Senin (8/7).

Namun, suplai bahan baku dan barang jadi plastik saat ini didominasi oleh produk impor dari China. “China sangat agresif dalam membangun fasilitas produksi petrokimia selama pandemi Covid-19, tetapi kelebihan pasokan terjadi karena permintaan domestik tidak cukup tinggi,” jelasnya.

China juga menghadapi kesulitan ekspor ke pasar utama seperti Amerika Serikat akibat sanksi perang dagang, sehingga mereka mengalihkan ekspor ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. “Bahan baku dan barang jadi plastik asal China mudah masuk karena insentif dari pemerintah setempat,” tambah Fajar.

Produk impor semakin sulit dibendung setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024. “Produsen plastik lokal kesulitan bersaing, sehingga tingkat utilisasi produsen lokal terus menyusut hingga mencapai 50 persen saat ini,” tutur Fajar. Jika terus berlanjut, pabrik-pabrik produksi plastik lokal akan banyak yang tutup, merugikan industri lain seperti makanan-minuman, peralatan rumah tangga, dan otomotif.

Fajar menekankan perlunya pemerintah memperbaiki peraturan importasi yang ada. "Permendag No 36 Tahun 2023 harus diterapkan kembali untuk membatasi produk impor plastik dari China," tegasnya. Inaplas juga mengajukan instrumen perlindungan seperti Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) untuk bahan baku plastik.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita, mengungkapkan bahwa regulasi yang tidak probisnis mengurangi minat investasi. “Permendag Nomor 8 Tahun 2024 merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri yang sejenis dengan produk dalam negeri, sehingga menurunkan minat investasi,” jelas Reni.

Pada tahun 2023, total impor produk petrokimia mencapai 8,5 juta ton, naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,75 juta ton. Kemenperin fokus menjalankan kebijakan substitusi impor dan meningkatkan investasi di industri petrokimia agar terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Kemenperin memprediksi total investasi di sektor kimia hingga tahun 2030 akan mencapai 31,415 miliar dolar AS. Investor termasuk PT. Chandra Asri Perkasa, PT. Lotte Chemical Indonesia, dan PT. Sulfindo Adiusaha.

Sementara itu, Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menilai Permendag 8/2024 berimplikasi pada banjirnya produk petrokimia impor. “Apabila impor produk hilir petrokimia tinggi, maka industri hulunya akan sulit bersaing,” tuturnya. PPN bahan baku petrokimia yang naik dari 11 persen menjadi 12 persen juga meningkatkan biaya modal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank DKI menjalin kerja sama penyaluran kredit atau pemibiayaan sektor konsumer bagi anggota Koperasi Konsumen Karyawan Transjakarta (Kopkartrans). Bank milik Pemprov DKI Jakarta ini menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan multiguna (KMG/KMG iB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Sinergi ini menjadi upaya Bank DKI meningkatkan kinerja kredit dan pembiayaan khususnya bagi segmen konsumer. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono, dalam keterangan tertulis di Jakarta (2/7) mengatakan sinergi ini diharapkan mempermudah akses kredit bagi karyawan Transjakarta.

“Dalam peranannya, Bank DKI mendukung penyediaan produk-produk kredit atau pembiayaan yang kompetitif dan pemenuhan kebutuhan konsumtif karyawan Transjakarta,” ujar Amirul.

Kolaborasi bisnis ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Pemimpin Grup Kredit Konsumer Bank DKI, Zulfikryshah, dan Ketua Koperasi Konsumen Karyawan Transjakarta (Kopkartrans), Arkadeus Hamudin. "Kami berharap sinergi ini semakin meningkatkan peran Kopkartrans di antaranya dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan Transjakarta,” kata Arkadeus.

Direktur Keuangan, SDM dan Dukungan Bisnis PT Transportasi Jakarta, Mayangsari Dian Irwantari, menyampaikan kolaborasi antar-BUMD ini merupakan peluang dan sinergi yang baik ke depan. Dengan kolaborasi ini, karyawan Transjakarta dapat mengakses kredit atau pembiayaan multiguna dan KPR Bank DKI.

Kredit Multi Guna (KMG) dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan (termasuk pembelian kendaraan listrik), biaya pendidikan, wisata religi, hingga liburan. Selain itu, dalam penyediaan produk KPR, Bank DKI bekerja sama dengan berbagai developer yang menyediakan rumah tipe subsidi dan komersil yang dapat dimiliki oleh karyawan Transjakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, PONOROGO -- Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Jawa Timur bersama PC ISNU Ponorogo menyiapkan kegiatan penulisan antologi buku dan simposium "SIIR Santren ke-2" untuk menyambut Hari Santri Nasional 2024.

"Ponorogo akan menjadi pusat perayaan Hari Santri Nasional 2024 oleh ISNU Jatim yang sarat akan wacana intelektual," kata Ketua PW ISNU Jatim Prof Mas'ud Said MA di Surabaya, Senin.

Kegiatan Hari Santri 2024 yang dipusatkan di Ponorogo itu memang disiapkan ISNU Ponorogo dengan dua acara utama, yakni penulisan antologi buku dan simposium tentang pemikiran santri.

Ia menegaskan bahwa tema penulisan antologi buku adalah "Trajectory Visi Kemanusiaan Sarjana NU", sedangkan tema Simposium SIIR Santren ke-2 adalah "Pemikiran Santri & Khazanah Pesantren Nusantara".

"Antologi ini mengajak para dosen, akademisi, aktivis, penulis, peneliti, dan praktisi untuk menggali gagasan-gagasan segar seputar peran sarjana NU dalam menjawab tantangan zaman," katanya.

Topik-topik yang diangkat meliputi konservasi budaya Islam Nusantara, kebijakan publik, ekonomi inklusif, dan nilai-nilai Aswaja dalam konteks kebangsaan.

Partisipan yang terpilih akan mendapatkan e-sertifikat, e-book, sertifikat HAKI, dan kesempatan untuk meluncurkan karya mereka pada Hari Santri Nasional 2024.

Sementara itu, simposium SIIR Santren ke-2 akan menjadi ajang diskusi pemikiran santri dalam menghadapi berbagai isu kontemporer, seperti ekologi, era digital, konsep negara bangsa, diaspora Nahdliyin, dan pendidikan tinggi NU era Revolusi Industri 5.0.

"Simposium akan diadakan pada 5-6 Oktober 2024 di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo. Makalah terpilih akan dipublikasikan di jurnal-jurnal terkemuka. Pendaftaran dan pengiriman makalah dapat dilakukan hingga 20 September 2024.

Ia mengharapkan kedua acara ini dapat memperkaya wacana intelektual, memperkuat tradisi pendidikan pesantren, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat dan budaya Indonesia.

Pada Rabu (3/7) malam, PW ISNU Jatim juga telah meluncurkan "Digital Library" ISNU Jatim di Surabaya yang dihadiri mantan Wakil Gubernur Jatim dan anggota Dewan Penasihat ISNU Jatim Dr Emil Elestianto Dardak MSc, Ketua Umum PP ISNU Prof DR HC Ali Masykur Moesa, dan Stafsus Wapres KH Masduqi Baidlowi.

Hingga acara peluncuran itu, Perpustakaan Digital ISNU Jatim sudah menghimpun 200-an buku secara digital, sedangkan perpustakaan non-digital di Kantor PW ISNU Jatim di Jalan Taman Gayungsari Barat I, Pagesangan, Surabaya, juga sudah mengoleksi 1.600-an buku yang juga terbuka untuk publik/umum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan kedatangan Grand Syaikh Al Azhar Imam Akbar Ahmed Al Tayeb bakal menjadi kunjungan yang penuh makna bagi Indonesia.

"Alhamdulillah sore ini saya menyambut kedatangan Grand Syaikh Al Azhar Imam Akbar Ahmed Al Tayeb dalam kunjungan resminya ke Indonesia, selama kurang lebih empat hari. Meski singkat, saya rasa kunjungan ini sangat bermakna bagi kita di Indonesia, terutama umat Muslim Indonesia," ujar Menag Yaqut di Jakarta, Senin.

Pernyataan Yaqut tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan Grand Syaikh Al Azhar di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Senin.

Grand Syaikh Al Azhar Ahmed Al Tayeb tercatat tiga kali berkunjung ke Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dua kunjungan pertama berlangsung pada 2016 dan 2018. Pada kunjungan kali ketiga ini, Imam Akbar Al Tayeb dijadwalkan akan berada di Indonesia selama empat hari, 8-11 Juli 2024.

Selama di Indonesia, dia dijadwalkan akan bertemu Presiden RI di Istana Negara. Setelah itu, Ketua Majelis Hukama Muslimin (MHM) ini dijadwalkan mengisi Kuliah Umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Imam Akbar Ahmed Al Tayeb juga akan mengadakan diskusi bersama para tokoh lintas agama, serta bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Pusat Studi Al Quran.

Menag berharap kunjungan Grand Syaikh Al Azhar akan memberi inspirasi tentang pemahaman, pengamalan, dan pengalaman terkait moderasi beragama yang selama ini menjadi fokus dari Universitas Al Azhar.

"Kita tahu bahwa Al Azhar selama ini sangat concern pada moderasi beragama. Saya kira kedatangan ini juga akan sangat menginspirasi bagi kita semua, dalam berbangsa dan juga beragama," kata Menag Yaqut.

Menurut Yaqut, Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, memiliki latar belakang warga yang sangat beragam. Jika tidak dikelola dengan baik, keragaman ini juga rentan akan gesekan.

"Saya berharap pemikiran-pemikiran yang dibawa Grand Syaikh Al Azhar ke Indonesia mampu menginspirasi dalam penerapan moderasi beragama," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Grand Syekh Al Azhar Imam Akbar Ahmed Al Tayeb tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Senin (8/7/2024) sore. Ia disambut langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas serta sejumlah tokoh ulama dan pejabat Kemenag.

Gus Men, panggilan akrabnya, menilai kedatangan Grand Syekh Al Azhar ini akan menjadi kunjungan yang penuh makna bagi Indonesia. Menurut dia, Syekh Al Tayeb akan berada di Indonesia selama empat hari.

"Meski singkat, saya rasa kunjungan ini sangat bermakna bagi kita di Indonesia, terutama umat Islam Indonesia," ujar Gus Men dalam siaran persnya, Senin (8/7/2024).

Kedatangan Syekh Al Tayeb juga disambut oleh tokoh alumni Al Azhar Indonesia Prof M Quraish Shihab. Hadir juga Plt Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad, Kepala Balitbang Diklat Kemenag Suyitno, serta Staf Khusus Menteri Agama, Abdul Rochman dan Wibowo Prasetyo.

Hadir juga Duta Besar Mesir HE Yaser Asheemy serta beberapa tokoh Mesir, antara lain Sahar Nasr (Penasihat Grand Syeikh dan CEO Bayt Zakat Al-Azhar), Nahla al-Shaedi (Kepala Markaz Tathwir dan Penasihat GSA Urusan Mahasiswa Asing).

Syekh Al Tayeb tercatat sudah tiga kali berkunjung ke Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dua kunjungan pertama berlangsung pada 2016 dan 2018. Pada kunjungan kali ketiga ini, Syekh Al Tayeb dijadwalkan akan berada di Indonesia selama empat hari pada 8-11 Juli 2024.

Selama di Indonesia, Ketua Majelis Hukama Muslimin (MHM) ini dijadwalkan akan bertemu Presiden RI di Istana Negara. Setelah itu, Ketua MHM ini dijadwalkan mengisi Kuliah Umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Selasa siang.

Imam Akbar Ahmed Al Tayeb juga akan mengadakan diskusi bersama para tokoh lintas agama, serta bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Pusat Studi Al-Qur’an.

Gus Men berharap, kunjungan Grand Syekh Al Azhar akan memberi inspirasi tentang pemahaman, pengamalan, dan pengalaman terkait moderasi beragama yang selama ini memjadi fokus dari Universitas Al Azhar.

"Kita tahu bahwa Al Azhar selama ini sangat konsern pada moderasi beragama. Saya kira kedatangan ini juga akan sangat menginspirasi bagi kita semua, dalam berbangsa dan juga beragama," ucap Gus Men.

"Karena kita tahu wasathiyah atau moderasi beragama itu sangat penting bagi kehidupan beragama serta kesatuan bangsa kita," kata dia.

Gus Men menambahkan, Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, memiliki latar belakang warga yang sangat beragam. Jika tidak dikelola dengan baik, keragaman ini juga rentan akan gesekan. "Moderasi beragama sangat penting, karena kita ini sangat beragam baik agama, suku, maupun kulturnya," kata dia.

“Saya berharap pemikiran-pemikiran yang dibawa Grand Syekh Al-Azhar ke Indonesia mampu menginspirasi dalam pemerapan moderasi beragama,” kata Gus Men.

n/Muhyiddin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD, memberikan ceramah dalam puncak Gebyar Hijriah di Masjid Istiqlal, Ahad (7/7/2024).

Dalam ceramahnya, Mahfud mengajak segenap umat Islam menjadikan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah sebagai momentum kontemplasi menebalkan nasionalisme untuk lebih mencintai Tanah Air.

"Untuk umat Islam Indonesia, mari jadikan 1 Muharram ini sebagai kontemplasi membangun nasionalisme, rasa cinta dan merawat serta membela Indonesia sebagai sebuah negara merdeka yang berketuhanan dan berkeadilan, melalui persatuan atas seluruh puak-puak dan suku-sukunya yang multikultural," kata Mahfud dalam keterangannya pada Ahad (7/7/2024) .

Mahfud menggunakan makna peradaban dengan istilah masyarakat sipil yang di dunia barat sering disebut civil society atau dalam literatur Islam disebut masyarakat madani.

Mahfud menerangkan umumnya masyarakat berkeadaban setidaknya memiliki keajegan pengelolaan dan keteraturan dalam tiga hal.

Mulai adanya sistem pemerintahan, adanya sistem perekonomian yang berkeadilan dan adanya pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Namun, Mahfud mengingatkan, bagi kaum Muslimin bicara peradaban Islam mudah memulainya.

"Yakni, mulai hijrahnya Nabi yang kemudian membentuk Negara Madinah atau Kota Madinah, berperadaban, sebagai pengganti Kota Yatsrib yang sebelumnya belum melakukan penataan terhadap peradabannya," ujar Menkopolhukam 2019-2024 itu.

Ia menilai, Madinah memenuhi syarat-syarat adanya negara menurut Montevedio Convention 1933 yaitu ada rakyat, wilayah dan pemerintahan. Bahkan, syarat-syarat itu sudah mampu dipenuhi sebelum dijadikan syarat resmi diakuinya sebuah negara.

Mahfud melihat Negara Madinah yang sukmanya dibangun dari Piagam Madinah juga memenuhi ciri utama bangunnya peradaban. Pertama, Madinah sudah ada sistem pemerintahan dengan pemerintahannya dikendalikan langsung Nabi Muhammad SAW.

Kedua, sistem perekonomian yang bersendikan keadilan dan ketiga pemajuan iptek. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu menerangkan, pemerintahan dari Negara Madinah sendiri sudah terangkum sangat jelas dalam Piagam Madinah.

"Dia kosmopolit, ada keadilan di antara manusia, tidak ada diskriminasi, toleransi atau yang dalam bahasa sekarang kita sering memakai istilah wasathiyah, dan semua itu dilakukan dalam rangka menjaga maqashid al syari'ah," kata Mahfud.

Madinah mengembangkan sistem ekonomi Islam dengan prinsip keadilan ekonomi antar manusia, saling menguntungkan, tidak boleh berpusat pada orang-orang kaya, ada pemerataan. Selain itu, tidak boleh ada pemerasan dan tidak boleh ada riba.

Untuk iptek, ia menekankan, memang wajib dilakukan orang yang beriman, orang yang berilmu karena orang yang rasikh ilmunya tentu imannya kuat. Karenanya, muncul orang-orang seperti Alfarahidi yang pertama kali membuat kamus yaitu Qamus Al'Ain.

Dalam bidang hukum lahir fiqh dan usul fiqh, lahir pula ilmu astronomi Umar Khyyam, bidang kedokteran ada Avicena dan Averroed, dalam bidang filsafat ada Alghozali dan matematika ada Alkawarizmi. Bahkan, ilmu-ilmu itu masih begitu berdampak hari ini.

Maka itu, Mahfud mengajak umat menggunakan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah sebagai kontemplasi membangun nasionalisme. Menurut Mahfud, itu akan menjadi modal yang penting mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Di sinilah kita membangun Indonesia dengan wawasan wasathiyah seperti difatwakan oleh para ulama dna ormas-ormas Islam yang besar seperti NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, Al Washliyah, yang juga sudah bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ujar Anggota DPR RI periode 2004-2008 tersebut.