REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Risiko bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika tak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024 dan 70/2024 sebagai pedoman dalam pendaftaran calon kepala daerah (cakada) untuk Pilkada 2024 dinilai cukup besar.

Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Yance Arizona mengatakan, penyelenggara pemilu itu bakal kerepotan menjadi objek sengketa kepemiluan oleh banyak pihak jika mengabaikan putusan hakim konstitusi tentang ambang batas baru dan syarat usia cakada saat pencalonan.

Bahkan, kata Yance, keengganan KPU dalam mengadopsi putusan MK di dalam PKPU-nya, bisa menggagalkan pilkada itu sendiri. “Kalau KPU tidak melakukan perubahan PKPU (8/2024), dan misalkan nanti minggu depan sudah mulai pembukaan pendaftaran calon kepala daerah, yang diusung oleh partai politik, atau gabungan partai politik mengacu pada putusan MK 60 itu, lalu ditolak oleh KPU. Dan ada calon kepala daerah yang mendaftar tetapi tidak sesuai dengan putusan MK 70 itu, lalu diterima oleh KPU, maka itu akan merepotkan sendiri bagi KPU. Itu potensial bisa menjadikan KPU sebagai objek sengekata lagi di MK” begitu kata Yance saat dihubungi, dari Jakarta, Jumat (23/8/2024).

“Bahkan pilkadanya bisa diulang,” kata Yance.

Sebab itu, kata Yance, terlalu berisiko bagi KPU sebaga penyelenggara pemilu, untuk memilih jalan lain, yaitu diluar putusan MK 60/2024, dan 70/2024. Karena dikatakan Yance, putusan MK, sudah berlaku sejak dibacakan oleh hakim, pada Selasa (20/8/2024).

Putusan tersebut semestinya bahkan sudah dieksekusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan melakukan pengubahan UU Pilkada 2016 terkait dengan Pasal 40 dan Pasal 7 sesuai dengan bunyi putusan MK 60 dan 70.

Akan tetapi, DPR tak melakukan perevisian, dan menerima putusan MK tersebut menjadi acuan, dan dasar hukum dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Karena itu, seelanjutnya KPU memang seharusnya merespons penerimaan DPR itu, dengan mengubah PKPU 8/2024 yang mengatur teknis administratif persyaratan para cakada yang masih belum mengadopsi putusan MK.

Akan tetapi, tanpa PKPU, pun kata Yance, sebetulnya tak masalah. Karena kata Yance, putusan MK yang setara dengan undang-undang tersebut, punya hirarki hukum yang lebih tinggi ketimbang PKPU. “Putusan MK bisa dilaksanakan tanpa PKPU. Karena PKPU itu, hanya sarana administratif untuk memudahkan pekerjaan KPU,” kata Yance.

Mantan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Selasa (20/8/2024) lalu, pun mengatakan yang sama. Menurut Mahfud, putusan MK merupakan negative legislatur yang ketika dibacakan oleh hakim konstitusi akan setara dengan undang-undang.

Kedudukan putusan MK yang setara dengan UU, membuatnya berada di atas PKPU. “Putusan MK 60, dan putusan MK 70 tentang syarat usia itu, tentu saja berlaku sejak diucapkan dan diputuskan MK yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU (PKPU). (Putusan MK) lebih tinggi sekalipun dari Peraturan Pemerintah (PP). Karena putusan MK setara undang-undang, negative legislature. Kalau ada peraturan di bawahnya, maka putusan MK yang berlaku,” begitu kata Mahfud, Selasa (20/8/2024).

Patuhi putusan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan mematuhi Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dua putusan MK itu akan disesuaikan di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan yang akan direvisi.

Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah untuk menindaklanjuti dua putusan MK itu dengan akan melakukan revisi PKPU tentang pencalonan. Ia menambahkan, pihaknya akan mengupayakan agar perubahan PKPU tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon.

"Terhadap perubahan PKPU Nomor 8 2024 secara subtansi dalam menindaklanjuti putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024," kata dia saat konferensi pers di Media Center KPU RI, Jumat (23/8/2024) siang.

Afifudin menegaskan, KPU akan mengubah ketentuan Pasal 11 dan pasal-pasal terkait di PKPU tentang pencalonan. Perubahan pasal-pasal terkait pendaftaran calon oleh partai politik atau gabungan partai politik akan disesuaikan berdasarkan ambang batas perolehan suara sah sesuai putusan MK.

Artinya, ambang batas pendaftaran calon oleh partai politik atau gabungan partai politik ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam DPT pada Pemilu 2024. Dengan aturan itu, PDIP tetap bisa mencalonkan di Pilgub DKI Jakarta.

Sementara itu, terkait terkait perubahan PKPU nomor 8 2024 secara subtansi dalam menindaklanjuti putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, Afifudin menegaskan, KPU akan mengubah ketentuan dalam Pasal 15 beserta formulir pernyataan calon,yang termuat dalam lampiran 8. "Yang pada pokoknya, pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan empat ton ikan kepada masyarakat. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan empat ton ikan ini impor ikan ilegal yang didatangkan dari Malaysia.

"Ini merupakan hasil pengawasan kegiatan pemasaran dan distribusi ikan oleh Pengawas Perikanan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri)," ujar Pung dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Pung mengatakan barang bukti yang diamankan yaitu berupa empat ton ikan terdiri atas 260 boks ikan tongkol dan 150 boks ikan selar dengan pemilik PT SLA yang rencananya akan dipasarkan di Kota Batam. Pung menyampaikan SLA melanggar ketentuan impor komoditas perikanan dan telah dikenakan Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 26,5 juta dan SLA melakukan penyerahan secara sukarela Ikan impor tersebut untuk diberikan kepada masyarakat.

Pung menyampaikan kegiatan impor ikan illegal tersebut apabila tidak dihentikan dan ditindak tegas akan berdampak terganggungnya stabilitas harga ikan di Kota Batam. Pung menyebut ikan impor tersebut akan dijual dengan harga yang lebih murah sehingga ikan lokal hasil tangkapan dari nelayan kalah bersaing dengan ikan impor ilegal tersebut.

"Kegiatan pengawasan ikan impor ini wujud komitmen kami dan menegaskan bahwa Ditjen PSDKP berkomitmen menjaga dan melindungi nelayan. Kami harap para pelaku usaha tersebut tidak melakukan impor secara ilegal lagi," ucap Pung.

Pung menyampaikan ikan hasil pengawasan tersebut akan diserahkan diharapkan membantu untuk pemenuhan gizi di masyarakat, di mana ikan merupakan sumber protein yang tinggi. Pung menilai bantuan ikan ini juga akan meningkatkan konsumsi ikan nasional, solusi pangan, mengatasi dan menangkal kekurangan gizi dan tengkes (stunting), yang sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Turman Hardianto Maha menjelaskan kepada 97 kepala keluarga dan 45 Panti Asuhan di Kota Batam. Turman menjamin mutu ikan tersebut dan layak konsumsi.

"Harapan kami masyarakat menjadi informan bagi kami. Apabila ada aktivitas ilegal segera melaporkan ke pangkalan PSDKP Batam," kata Turman.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan melalui kebijakan Ekonomi Biru. Hal ini termasuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang mampu mengancam pendapatan atau nilai tukar nelayan lokal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- “Dari (Sultan) Uzbek kepada para pangeran kami, besar dan kecil, dan yang lainnya: Gereja Petrus adalah suci, dan tidak ada yang boleh menyakitinya atau para pelayan atau pendetanya, atau merampas harta benda, barang-barang atau orang-orangnya, atau mencampuri urusannya, karena semuanya suci. Siapa pun yang melanggar perintah kami ini, dengan menyerangnya, adalah orang berdosa di hadapan Tuhan, dan ganjarannya dari kami adalah kematian”!

Ini adalah sebuah teks sejarah berharga yang disampaikan kepada kita oleh sejarawan Inggris terkenal Thomas Arnold (wafat 1348 H/1930 M) dalam bukunya 'The Call to Islam', yang mengaitkan penerbitannya dengan Sultan Mongol Muslim Muhammad Uzbek Khan (wafat 742 H/1341 M) yang memerintah Moskow dan Kiev, dan menyertakannya dalam sebuah keputusan yang ditujukan kepada Uskup Gereja Ortodoks Rusia di Kiev.

Mungkin kata-kata dari Piagam Kesultanan Islam ini, di mana Kekristenan Ortodoks Rusia menikmati kebebasan beragama dalam bentuknya yang paling tinggi dan penuh, adalah cara terbaik untuk membuka pandangan tentang hubungan antara Rusia dan Muslim dalam teater sejarah, dengan momen-momen rekonsiliasi dan pergulatan.

Fakta bahwa bangsa Mongol Muslim tak merusak status Katedral Agung Rusia, seperti yang dilakukan Utsmaniyah terhadap gereja Bizantium Hagia Sophia, merupakan momen penting dalam sejarah nasional dan keagamaan Rusia, hal ini melindungi agama Kristen Rusia agar tak mengalami nasib yang sama dengan agama Kristen Bizantium yang juga mendapat kebebasan dan perlindungan dari Utsmaniyah.

Jika ada hal penting yang tersisa bagi Rusia dari era ketundukannya pada kekuasaan Muslim, maka itu adalah sikap peradaban yang hebat ini dengan segala implikasinya.

Memang, sikap Mongol-Islam terhadap Gereja Rusia ini merupakan momen besar yang mencerahkan yang merupakan perpanjangan dari pendiriannya pada masa Sahabat ketika Islam memasuki wilayah Kaukasus, dan kontras dengan konteks konflik besar yang menandai sebagian besar sejarah hubungan Rusia dengan dunia Islam, dan tetap - secara umum, menjadi garis keras antara Sahabat dan presiden Rusia saat ini, Vladimir Putin, yang berusaha untuk menghidupkan kembali kejayaan kekaisaran Rusia.

Salah satu yang paling penting dari aturan-aturan ini adalah rasa identitas budaya dan etnis Rusia dalam konteks tantangan di wilayah Kaukasus, di mana daerah-daerah Muslim secara historis diperintah oleh pemerintahan Islam, dan Rusia masih berusaha untuk tetap berada di bawah hegemoni mereka dengan kekerasan atau dengan penjinakan, seperti yang saat ini terjadi dalam aliansi antara Moskow dan rezim Ramzan Kadyrov di Chechnya, yang membanggakan bahwa senjatanya merangkul senjata-senjata tentara Rusia dalam perangnya yang sedang berlangsung dengan Ukraina.

Para sejarawan dan pengembara Muslim menulis laporan dan penelitian mendalam tentang kepribadian Rusia, mengungkapkan karakteristik dan gaya hidup sosialnya, mengidentifikasi afiliasi keagamaannya (pagan dan kemudian Kristen), dan menggambarkan perilaku politik dan perangnya.

Studi-studi ini begitu dalam dan luas sehingga mempengaruhi dan memperkaya pemikiran Rusia kontemporer, dan sejarawan Rusia menganggapnya sebagai informasi historis pertama yang didokumentasikan tentang kehidupan bangsa mereka.

Kami tidak mengatakan bahwa orang-orang Rusia kurang tertarik pada studi semacam itu dibandingkan dengan orang-orang Muslim, tetapi karya-karya mereka muncul, dalam konteks fenomena Orientalisme, sekitar seribu tahun lebih lambat daripada yang dilakukan oleh orang-orang Muslim.

Sumber: aljazeera

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur Jakarta M Ridwan Kamil atau Bang Emil mengaku siap melawan tiga atau berapa pun pasangan calon pada Pilkada Jakarta. Ia pun optimistis memenangi kontestasi lima tahunan itu.

"Saya di Jakarta mau lawan dua tiga atau berapa pun hayo aja," kata Bang Emil, sapaan barunya, saat menyambangi DPD Partai Demokrat di Jakarta, Jumat.

Bang Emil mengaku sudah memiliki banyak pengalaman dalam ikut kontestasi politik sebagai kepala daerah karena dirinya pernah menjadi Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat.

Menurut dia, ketika mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandung terdapat delapan pasangan calon yang menjadi peserta pilkada waktu itu dan ia memenangi kontestasi politik tersebut.

Selain itu, pada Pilgub Jawa Barat, Bang Emil juga berhadapan dengan tiga pasangan calon lainnya, bahkan terdapat jenderal purnawirawan yang ikut dalam kontestasi tersebut. Namun ia yang berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum berhasil menduduki peringkat pertama.

"Saya juga pernah melawan jendral dan menang. Dan apalagi saat ini koalisi banyak untuk itu kami optimistis," tuturnya.

Bang Emil juga meminta dukungan dari para kader Partai Demokrat yang mengusungnya sebagai bakal calon gubernur Jakarta berpasangan dengan Suswono.

Karena, kata Bang Emil, akar rumput menjadi penentu kemenangan dalam kontestasi politik lima tahunan yang akan ia arungi di Jakarta.

"Kampanye paling murah itu silaturahmi, memang melelahkan tapi ini menjadi jalan," katanya.

Sebanyak 12 partai politik secara resmi menandatangani piagam dukungan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono sebagai bakal pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 pada Senin (18/8).

Partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan.

Mereka menyatakan 12 partai politik itu tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju.

Dalam deklarasi itu, dia telah menyiapkan solusi teknis untuk mengatasi banjir hingga polusi udara di Jakarta sebagai janjinya jika memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Kemudian, masalah lainnya seperti polusi, pekerja stres karena mobilitas yang tidak produktif serta rumah dan tempat kerja berjauhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar Kongres ke-6 di Hotel Indonesia Kempinski, pada 23-24 Agustus 2024. Kongres ke-6 PAN itu akan memutuskan ketua umum yang akan memimpin partai itu untuk periode 2024-2029.

Ketua Steering Committee Kongres ke-6 PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, kongres itu merupakan institusi pengambilan keputusan tertinggi di partai. Kongres akan menetapkan AD/ART, platform, garis besar program dan perjuangan partai, serta memilih ketua umum PAN periode 2024-2029.

"Dari Rakernas tanggal 29 Juni lalu, telah direkomendasikan untuk dibawa ke kongres hasil aspirasi dan dukungan penuh secara tertulis di atas materai dari 38 DPW dan 514 DPD PAN seluruh Indonesia untuk meminta kepada Zulkifli Hasan agar dapat menghibahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memimpin kembali sebagai ketua umum PAN periode 2024-2029," kata dia melalui keterangannya kepada Republika, Jumat (23/8/2024).

Menurut Viva, aspirasi dan dukungan itu murni berasal dari kader di daerah. Apalagi, tantangan ke depan makin berat, sehingga figur Zulkifli Hasan atau Zulhas diharapkan mampu untuk menjawab tantangan zaman sekaligus memimpin PAN agar bertambah kursi dan suara di Pemilu 2029 nanti.

Ia menambahkan, Zulhas telah mendaftar secara resmi sebagai calon ketua umum PAN. Rencananya, Zulhas akan disahkan dan ditetapkan ketua umum DPP PAN periode 2024-2029 pada Jumat malam.

"Untuk itu, Kongres ke-6 PAN ini akan menetapkan secara aklamasi, musyawarah mufakat, bulat dan tidak lonjong Zulkifli Hasan sebagai ketua umum DPP PAN periode 2024-2029," kata dia.

Viva mengatakan, Kongres ke-6 PAN itu akan resmi dibuka pada Jumat sekitar pukul 19.00 WIB. Rencananya, kongres akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Selain itu, akan hadir beberapa ketua umum partai politik dalam kongres tersebut. Sejauh ini, sejumlah ketua umum partai yang sudah menyatakan hadir di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Partai Nasdem Surya Paloh.

REPUBLIKa.CO.ID, SEMARANG -- Pimpinan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro Semarang menyambangi kediaman almarhumah dokter Aulia Risma Lestari di Tegal, Jawa Tengah.

"Ini kunjungan kedua, setelah sebelumnya kami mengantarkan jenazah almarhumah seusai ditemukan wafat," kata Wakil Dekan FK Undip dr Nuryanto di Semarang, Jumat (23/8/2024).

Menurut dia, kunjungan ke kediaman mendiang dokter Aulia Risma yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya itu dipimpin oleh Dekan FK Undip Dr dr Yan Wisnu Prajoko. Kunjungan yang dilakukan pada Kamis (22/8/2024) malam itu, kata dia, sebagai komitmen pihak kampus untuk memberikan dukungan moril kepada keluarga almarhumah.

Nuryanto mengatakan pada kunjungan kali ini ada lima pimpinan dan satu alumni senior dari FK Undip. Dalam kunjungan tersebut, pihak FK Undip bertemu dengan perwakilan keluarga mendiang dokter Aulia Risma dan kuasa hukum almarhumah, serta melakukan ziarah ke makam almarhumah.

"Pertemuan berlangsung sangat baik. Kami berempati kepada pihak keluarga dan sempat ziarah ke makam almarhumah," kata Nuryanto yang juga perwakilan dari tim Adhoc FK Undip.

"Komunikasi berjalan secara baik. Ini menjadi penting untuk memberikan dukungan kepada pihak keluarga yang tentunya sangat kehilangan. Begitu juga dengan kami," ucapnya.

Dokter Aulia Risma merupakan mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Undip yang ditemukan meninggal diduga bunuh diri pada Senin (12/8/2024) malam, di kamar kosnya yang berlokasi di Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang. Sejauh ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan akibat kematian tersebut. Sedangkan pihak FK Undip selama ini juga sudah memberikan keterangan dalam membantu proses penyelidikan mengenai wafatnya dokter Aulia Risma.

"Koordinasi dalam bentuk memberikan keterangan tentang almarhumah selama melakukan perkuliahan sudah kami lakukan kepada aparat kepolisian," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya, termasuk dalam hal nama. Umumnya, nama seseorang dipahami menyimpan harapan atau doa dari ayah dan ibunya.

Dalam berbagai kasus, beberapa orang tua memutuskan untuk mengganti nama anaknya sendiri. Sebab, mereka menganggap bahwa nama-lama berkaitan dengan nasib yang sering menimpa putra atau putrinya, semisal sakit atau kecelakaan.

Bagaimana fenomena ini dipandang menurut syariat? Menurut Ustaz Bendri Jaisyurrahman, Islam pada hakikatnya membolehkan penggantian nama orang.

Nabi Muhammad SAW pun pernah mengganti nama beberapa sahabatnya. Misal, pada waktu seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan menyebut bahwa namanya adalah Hazn.

Dalam bahasa Arab, hazn berarti 'sedih.' Oleh Nabi SAW, nama pria itu diganti menjadi Sahal, yang berarti 'mudah.'

Namun, lanjut Ustaz Bendri, perkara mengganti nama ini harus hati-hati karena mesti berangkat dari niat yang benar.

"Ketika niat mengganti nama anak karena (dengan nama itu) anak dianggap sering sakit-sakitan, maka ini dikhawatirkan mengandung kesyirikan," kata Ustaz Bendri saat dihubungi Republika, Jumat (23/8/2024).

"Sebab, sakitnya seseorang tidak disebabkan oleh nama orang itu. Apalagi, kalau namanya memang berarti baik, semisal Ahmad, Muhammad, dan lain sebagainya," sambung dai yang kerap mengisi acara parenting tersebut.

Ia mengingatkan kaum Muslimin agar mewaspadai perkara tathayyur. Istilah ini diambil dari attahyru, yang berarti 'burung.'

Dahulu, orang-orang Arab Jahiliyah sering menganggap burung tertentu sebagai pembawa sial. Bila sedang berjalan dan berpapasan dengan burung itu, orang langsung percaya bahwa dirinya akan bernasib buruk.

"Tathayyur ini kesyirikan yang dimaknai sebagai, timbulnya kesialan disebabkan benda tertentu," ucap Ustaz Bendri.

"Jadi, jangan menganggap bahwa anak 'keberatan nama' sehingga namanya lalu diganti; atau, ketika sakit dan lalu dimaknai bahwa ini terkait namanya," tukas dia.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Salah satu pesantren legendaris di Sidoarjo yang menjadi tempat mondok KH Hasyim Asy'ari adalah Pesantren Al-Hamdaniyah di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran. Meskipun KH Hasyim Asy'ari terkenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan Pesantren Tebuireng di Jombang, namun beliau pernah nyantri di pondok pesantren tertua di Sidoarjo ini.

Pesantren Al-Hamdaniyah Siwalanpanji adalah salah satu pesantren yang sangat bersejarah di Sidoarjo. Pesantren ini didirikan KH Hamdani sejak 1787 M dan telah melahirkan ribuan santri dari berbagai penjuru nusantara.

Pesantren Siwalan Panji menjadi tempat penting dalam perjalanan intelektual KH Hasyim Asy'ari sebelum akhirnya beliau mendirikan Pesantren Tebuireng yang kelak menjadi salah satu pesantren terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia.

Untuk mengenang masa belajar Mbah Hasyim, hingga saat ini kamar pendiri NU itu masih tetap terawat seperti dahulu. Kamar Mbah Hasyim ini sengaja tidak diutak-atik agar menjadi pelajaran bagi santri bahwa untuk menjadi tokoh besar tak harus dengan kemewahan.

Tidak hanya melahirkan sosok Kiai Hasyim, pesantren ini juga menjadi tempat menimba ulama-ulama terkenal, seperti KHR As'ad Syamsul Arifin (Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo), KH Ridwan Abdullah, KH Alwi Abdul Aziz, KH Wahid Hasyim, dan lain-lain. Santrinya tidak hanya dari berbagai daerah di Indonesia, tapi juga dari beberapa negara, seperti Arab dan Filipina.

Selain melahirkan ulama-ulama besar, pesantren legendaris ini juga telah menjadi saksi sejarah dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Selain belajar ilmu agama, para santri juga turun ke jalan untuk membumihanguskan penjajahan.

Lalu bagaimana sejarah berdirinya Pesantren Alhamdaniyah ini?

Pesantren Al-Hamdaniyah, yang terletak di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, merupakan salah satu pesantren yang memiliki sejarah panjang di Jawa Timur. Pesantren ini didirikan pada 1787 M oleh seorang ulama asal Pasuruan, KH Hamdani.

Kiai Hamdani merupakan seorang ulama keturunan Rasulullah silsilah ke-27. Ia lahir di Pasuruan pada 1720 M. Ia dikenal sebagai seorang kiai yang tidak mementingkan urusan duniawi, ahli ibadah, dan wara'. Ia adalah putra dari Murroddani bin Sufyan bin Khasan Sanusi bin Sa'dulloh bin Sakaruddin bin Mbah Sholeh Semendi Pasuruan.

Dari berbagai sumber dikisahkan, pesantren ini berdiri setelah Kiai Hamdani hijrah dari Pasuruan ke suatu daerah sebelah timur laut kota Sidoarjo. Awalnya, daerah tersebut masih berupa perairan rawa-rawa.

Tidak asal mendirikan pesantren, Kiai Hamdani melakukan riyadhah dahulu di daerah tersebut. Beliay bermunajat kepada Allah agar daerah tersebut kelak ditinggikan oleh Allah dan menjadi kawah candradimuka dan mercusuar ilmu. Doa beliau pun dikabulkan Allah. Daerah yang dulunya rawa-rawa akhirnya berubah menjadi daerah yang subur dan bisa didirikan pesantren.

Kiai Hamdani adalah seorang ulama yang dikenal karena ketekunannya dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Sebagai seorang yang berkomitmen terhadap pendidikan agama, beliau mendirikan Pesantren Al-Hamdaniyah dengan tujuan untuk mencetak santri yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pada masa awal berdirinya, Pesantren Al-Hamdaniyah hanya memiliki beberapa santri dan mengajarkan ilmu-ilmu dasar agama Islam, seperti tauhid, fikih, tafsir, dan hadis. Namun, seiring berjalannya waktu, pesantren ini terus berkembang dan menarik minat banyak santri dari berbagai daerah.

Pengembangan pesantren ini tidak terlepas dari peran keturunan Kiai Hamdani yang terus melanjutkan perjuangan beliau dalam bidang pendidikan. Generasi penerus Kiai Hamdani berhasil mempertahankan dan memperluas pesantren ini, baik dari segi jumlah santri, fasilitas, maupun kurikulum yang diajarkan.

Kini, Pesantren Al-Hamdaniyah dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam yang cukup berpengaruh di Sidoarjo, dengan berbagai program pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan non-formal, serta kegiatan-kegiatan sosial yang berperan penting dalam membangun masyarakat sekitar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya telah menentukan siapa calon wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang akan mendampingi Komjen Ahmad Lutfhi. "Inysa Allah santri," kata Muzani di gedung DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Muzani sempat ditanya kembali oleh awak media siapa sosok santri yang dimaksud. Dia kembali menjawab bahwa sosok santri yang dimaksud berasal dari Jawa Tengah.

Namun demikian, Muzani enggan memberi tahu sosok tersebut berasal dari partai mana. Dia hanya memastikan sosok yang dipilih itu telah ditunjuk langsung oleh Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Jateng.

Muzani pun meminta para awak media untuk bersabar dan menunggu pengumuman siapa saja calon yang akan diusung Gerindra pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2024. Sebelumnya, Ahmad Lutfhi juga diusung oleh Partai Golkar menjadi cagub Jateng.

Seakan tidak mau ketinggalan, PSI juga ikut mengusung Ahmad Lutfhi untuk maju menjadi calon orang nomor satu di Jateng. Namun ketika ditanya siapa bakal calon wakil yang akan diusung untuk mendampingi Ahmad Lutfhi, baik pihak PSI dan Golkar pun belum bisa memberikan jawaban yang pasti.

Sebelumnya, beredar poster pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di berbagai daerah di Jateng. Taj Yasin adalah wakil gubernur (wagub) Jateng periode 2018-2023, yang lolos menjadi anggota DPD periode 2024-2029.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kembali mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta meningkatkan imunitas tubuh. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi penyebaran virus cacar monyet atau Mpox yang saat ini tengah menjadi perhatian dunia.

Dinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengimbau masyarakat agar menjaga kebersihan (higienitas) dan imunitas. Hal ini sebagai langkah antisipasi penyebaran virus cacar monyet (Monkeypox) atau Mpox.

"Higienitas dan imunitas dapat mencegah penularan kasus cacar monyet dan virus-virus lain," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram H Emirald Isfihan di Mataram, Jumat (23/8/2024).

Hal tersebut disampaikan menyikapi pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan kasus monkeypox menjadi kedaruratan kasus global. Dari data Kementerian Kesehatan RI, terdapat 88 kasus Monkeypox yang sudah terdeteksi di Indonesia sejak tahun 2022-2024. Terkait dengan itu, masyarakat perlu mewaspadai penularan monkeypox karena virus ini sudah masuk ke Indonesia sejak 2022.

Emirald mengatakan, sejauh ini kasus cacar monyet di Kota Mataram belum pernah ditemukan, namun peringatan dari WHO harus menjadi atensi bersama untuk melakukan upaya antisipasi dan pencegahan. Sebagai bentuk kewaspadaan, Dinkes dalam hal ini memiliki kapasitas untuk melakukan edukasi, dan skrining ketika ada indikasi temuan kasus.

Sedangkan untuk pengawasan jalur masuk hewan peliharaan, terutama monyet merupakan inang utama dari virus Monkeypox, menjadi ranah pihak berwenang dalam hal ini Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). "Kami bertugas mengedukasi masyarakat salah satunya dengan menjaga kebersihan dan meningkatkan imunitas daya tahan tubuh agar tidak mudah tertular," kata dia.

Sedangkan untuk langkah-langkah antisipasi, pencegahan, penanganan, dan lainnya, kata Emirald, pihaknya menunggu arahan pemerintah pusat. Dari informasi, ujarnya, virus cacar monyet ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan luka atau cairan tubuh yang terinfeksi virus, seperti air liur, darah, atau cairan dari ruam kulit serta melakukan hubungan seksual dengan orang yang terpapar virus monkeypox.

Gejalanya diawali dengan demam, gatal diseluruh tubuh, pusing dan muncul bintik-bintik yang bernanah dan terasa melepuh pada permukaan kulit. "Masyarakat kita harapkan tetap tenang tapi waspada, dan ketika masyarakat mengalami gangguan kesehatan segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, SERPONG — Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama membahas Imtihan Wathani, atau Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional. Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi penyelenggaraan ujian tahun 2024.

Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Ma’had Aly (PDMA), Mahrus, dalam laporannya menyampaikan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan Imtihan Wathani tahun 2025.

"Pembahasan akan diawali dengan review draft Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah disusun. Namun, sebelum itu, dilakukan evaluasi tahun sebelumnya, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dari pelaksanaan agar Juknis yang dihasilkan lebih sempurna," ujar alumni pesantren Salafiyah Pemalang dan Al-Munawir Krapyak Yogyakarta.

Ujian Pendidikan Diniyah Formal (PDF) ini dapat disebut sebagai pionir dalam pelaksanaan secara daring pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dengan metode digital.

"Oleh karena itu, evaluasi ini sangat penting untuk menyempurnakan setiap kekurangan yang ada," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang Said setelah memberikan arahan, juga menyoroti tantangan yang dihadapi PDF saat ini, sebagai implementasi dari UU Pesantren, Nomor 18 Tahun 2019.

"Kita perlu merancang agar setiap provinsi minimal memiliki PDF pada tingkat Ula, Wustha, dan Ulya," ujar Direktur.

"Saat ini, banyak provinsi yang belum memiliki PDF, terutama di tingkat Ula. Langkah ini penting untuk memperkuat substansi pemahaman Pendidikan diniyah formal, tentang keagamaan Islam, terutama di wilayah Timur Indonesia," kata dia.

Terkait dengan pengembangan PDF, perlu mengajak duduk bersama Majelis Masyayikh untuk mempercepat pendirian PDF di daerah-daerah yang masih belum memiliki PDF.

"Tujuan kita bukan sekadar meningkatkan kuantitas, tetapi juga kualitas dan mutu untuk memperkuat pemahaman Islam Rahmatan lil 'alamin di daerah-daerah yang selama ini cenderung dipengaruhi oleh kelompok-kelompok ekstrem," kata alumni Pesantren As’adiyah Sengkang Sulawesi Selatan ini.

Lebih lanjut, Direktur mempertegas bahwa, "Evaluasi Imtihan Wathani berbasis digital ini diharapkan menjadi bagian penting dalam perjalanan ke depan PDF untuk memperkuat transformasi digital pada Kementerian Agama RI," ujar Basnang.

Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh pengurus Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (ASPENDIF), perwakilan kepala PDFseluruh penjuru Indonesia, dan para penyusun soal ujian Imtihan Wathani. Adapun evaluasi akademik dan teknis Imtihan Wathani dilakukan oleh tim akademik Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - KPU RI menyatakan bakal segera menerbitkan surat edaran kepada jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Surat edaran itu sebagai perintah untuk memedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, jajaran KPU bakal menggelar tahapan pendaftaran pasangan calon pada 27-29 Agustus 2024. Dia pun memastikan KPU di daerah-daerah bakal mengumumkan tahapan pendaftaran itu yang bakal memperhatikan substansi putusan MK. "Tahapan kita lakukan ketika mendadak ada putusan yang harus kita tindak lanjuti," kata Afifuddin, di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dalam menindaklanjuti dua putusan MK itu untuk dituangkan dalam perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pilkada. Perubahan itu, menurutnya, akan dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

"KPU mengupayakan agar perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan MK tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon," kata dia.

Sementara itu, Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa pihaknya pun segera melaksanakan rapat bersama Komisi II DPR RI untuk membahas perubahan PKPU tersebut dengan memedomani putusan MK tersebut. "Hari ini juga hampir bersamaan ketua Komisi II DPR RI menyampaikan perkembangan, semuanya selaras dengan apa yang akan dilakukan KPU," kata August.

Pada pertimbangan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah.

Kemudian, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. MK membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah bersangkutan, yakni berkisar dari 6,5 hingga 10 persen.