REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tingkat inflasi tahunan (year on year/Y-O-Y) pada September 2024 adalah sebesar 1,84 persen atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 104,02 pada September 2023 menjadi 105,93 pada september 2024. Berdasarkan kelompok pengeluaran, utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 2,57 persen, dan memberikan andil sebesar 0,73 persen terhadap inflasi umum.

PLT Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan komoditas dengan andil terbesar pada kelompok ini, adalah beras dan sigaret kretek mesin (SKM). Di mana masing-masing memberikan andil sebesar 0,23 persen, dan 0,13 persen. "Komoditas lain (di dalam kelompok makanan, minuman, tembakau) yang memberikan andil inflasi cukup besar adalah kopi bubuk, gula pasir, dan cabai rawit," kata Amalia dalam konferensi pers di kantornya, di Jakarta, Selasaa (1/10/2024).

Ia melanjutkan, Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang juga memberikan andil inflasi cukup signifikan adalah emas perhiasan, dan juga nasi dengan lauk. Masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,30 persen, dan 0,04 persen.

Secara tahunan, jelas Amalia, inflasi terjadi pada seluruh komponen. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,09 persen. Komponen ini mengalami andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,34 persen. Komoditas (di komponen inti) yang dominan memberikan andil inflasi, di antaranya adalah emas perhiasan, kopi bubuk, gula pasir, nasi dengan lauk, dan minyak goreng.

Lalu komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan sebesar 1,40 persen. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,27 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah sigaret kretek mesin (SKM), sigaret kretek tangan (SKT), sigaret putih mesin (SPM), dan tarif angkutan udara.

Komponen harga bergejolak, mengalami inflasi sebesar 1,43 persen, di mana andil inflasinya adalah sebesar 0,23 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah beras, cabai rawit, dan bawang putih.

Inflasi tahunan berdasarkan sebaran wilayah. Seluruh provinsi mengalami inflasi. Tertinggi di Papua Pegunungan sebesar 4,14 persen, sementara itu, inflasi terendah di kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,49 persen.

Beberapa catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga. Pertama harga BBM nonsubsidi mengalami penurunan pada September 2024 setelah bulan lalu (Sebelumnya) mengalami penurunan harga.

Pertamax, turun Rp600 - Rp750, atau sekitar 5-6 persen. Pertamax Turbo, turun Rp980 - Rp 1.050, atau sekitar 6-7 persen. Dexlite, turun Rp 1.200 - Rp 1.350 ataua sekitar 8-9 persen. Pertamina Dex, turun Rp1.100 - Rp1.150, atau sekitar 7 persen.

Selanjutnya, seiring dengan peningkatan produksi di beberapa daerah, pasokan cabai rawit dan cabai merah terlihat meningkat. Ketiga, tren penurunan harga rata-rata ayam ras pedaging hidup atau yang disebut dengan livebird di tingkat produsen, masih terus berlanjut hingga September 2024.

Terakhir, bertepatan dengan hari kopi internasional yang jatuh pada hari ini (1 Oktober). BPS mengutip dari International Coffee Organization, telah terjadi tren kenaikan harga kopi dunia, hingga September 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak ada pegawai ataupun pejabat internal OJK yang terlibat dalam kasus gratifikasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu berdasarkan serangkaian prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan di OJK.

“Berdasarkan prosedur pemeriksaan yang dilakukan memang belum ditemukan keterlibatan pihak internal OJK dalam skema penerimaan gratifikasi pegawai BEI,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena Sophia Wattimena dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan September 2024, Selasa (1/10/2024).

Sophia mengatakan, prosedur pemeriksaan tersebut dilakukan dengan turut melibatkan pihak-pihak terkait lainnya. Meski hasilnya nihil, Sophia menegaskan bahwa pihaknya membuka diri kepada siapapun yang ingin bersuara dan memberikan informasinya mengenai dugaan keterlibatan internal OJK dalam kasus gratifikasi tersebut.

“Kami juga mengimbau pihak-pihak yang memiliki informasi dan atau bukti keterlibatan jika ada pegawai dan pejabat OJK dalam case ini maupun case lainnya dapat menyampaikan masukannya,” tutur dia.

Sebelumnya diketahui, melansir surat yang beredar di kalangan wartawan di Jakarta, Senin (26/8/2024), manajemen BEI pada Juli-Agustus 2024 akhirnya melakukan PHK kepada lima orang karyawan mereka. Itu sebagai buntut dari ditemukannya pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat tercatat sahamnya (IPO) di Bel.

Kelima karyawan tersebut berasal dari Divisi Penilaian Perusahaan BEl, divisi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan calon emiten. Mereka disebut telah meminta sejumlah imbalan uang dan gratifikasi atas jasa analisa kelayakan calon emiten untuk dapat tercatat sahamnya di BEI.

“Atas imbalan uang yang diterima tersebut, oknum karyawan tersebut membantu memutuskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing dan diperdagangkan sahamnya di bursa,” seperti tertulis dalam surat tersebut.

Praktik oleh karyawan penilaian perusahaan tersebut telah berjalan beberapa tahun dan melibatkan beberapa emiten yang saat ini telah tercatat sahamnya di bursa, dengan nilai uang imbalan berkisar ratusan juta sampai satu miliaran rupiah per emiten.

Melalui praktek terorganisir ini, bahkan para oknum tersebut membentuk suatu perusahaan (jasa penasehat), yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah akumulasi dana sekitar Rp20 miliar.

Proses penerimaan emiten untuk dapat masuk bursa ini, disinyalir juga melibatkan oknum OJK yang memiliki kewenangan untuk menyatakan sebuah perusahaan layak melakukan penawaran umum atau IPO saham, dan selanjutnya mencatatkan sahamnya di bursa.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Warga dunia maya baru-baru ini dihebohkan dengan viralnya produk pangan dengan nama tuyul, tuak, beer, serta wine yang bersertifikat halal. Viralnya produk-produk tersebut diungkap oleh netizen dari akun @dianwidayanti di Instagram

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Namun, dia menyatakan bahwa pihaknya akan segera memberikan keterangan pers. "Siaap, sedang disiapkan rilis," ujar Aqil saat dikonfirmasi Republika, Selasa (1/10/2024).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut tentang kebenaran adanya produk bernama beer dan wine yang diungkap selebgram tersebut, Aqil belum merespons lagi.

Seperti diketahui, pemilik akun @dianwidayanti mengungkap produk pangan dengan nama tuyul, tuak, beer, serta wine yang mendapat sertifikat halal BPJPH. Dia menemukan produk-produk tersebut dalam aplikasi BPJPH.

Padahal, dalam fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020, tidak boleh menamakan suatu produk dengan sesuatu yang diharamkan. "Artinya Rhum, Beer, wine dan lain-lain itu, harus gak boleh dong ya. Tapi ini ada loh ini di web halal Indonesia," kata Dian Widayanti.

Terkait hal ini, dia pun meminta klarifikasi kepada akun instagram @halal.indonesia. Menurut dia, sebelumnya sudah banyak laporan yang diberikan pegiat halal, Aisha Maharani. Namun, kata dia, sayangnya suara Aisha Maharani kurang didengar oleh pemerintah. "Harapan kami, yang kayak gini bisa jadi catatan dan segera diperbaiki," tulis Dian.

Namun, berdasarkan pantauan Republika di web halal Indonesia, nama-nama produk tersebut sudah tidak muncul lagi di aplikasi BPJPH.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku belum mengetahui tentang adanya produk-produk dengan nama barang haram tersebut. Di akan mengkaji kembali produk yang dinilai tidak layak mendapatkan sertifikasi halal, tetapi mendapatkan nomor sertifikasi halal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak lebih 37 ribu pekerja lokal dari berbagai daerah di Indonesia telah dilibatkan dalam proyek Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi (BKBA) Madrasah, Program Reformasi Pendidikan Madrasah atau Realizing Education’s Promise - Madrasah Education Quality Reform (REP MEQR) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) RI, selama tahun 2024.

Keterlibatan para pekerja dalam proyek tersebut tidak hanya membantu kualitas pendidikan Indonesia semakin baik, tetapi memberikan dampak nyata terhadap perekonomian warga yang ada di sekitar madrasah secara signifikan.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad, melaporkan, hingga 2024, Kemenag telah menyalurkan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi (BKBA) Madrasah kepada 8.092 madrasah. Setidaknya ada 37.653 pekerja yang dilibatkan oleh Kemenag dalam program BKBA tersebut.

Adapun rinciannya yakni 33 madrasah piloting dengan melibatkan 165 pekerja. Kemudian, sebanyak 2.302 madrasah penerima BKBA dengan melibatkan 11.510 pekerja. Selanjutnya, ada 3.177 pekerja di tahap ke-2 dengan 13.895 pekerja lokal.

Berikutnya, untuk BKBA tahap 3 sebanyak 2.516 madrasah dengan 11.714 pekerja lokal. Lalu, 64 madrasah terdampak bencara di Cianjur dengan keterlibatan pekerja lokal sebanyak 369 orang.

“Kami melihat proyek ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Indonesia. Dengan melibatkan ribuan pekerja, kami tidak hanya memperbaiki infrastruktur pendidikan, tetapi juga membantu menggerakkan roda ekonomi di daerah-daerah madrasah penerima bantuan,” kata Abu Rokhmad, Senin (30/9/2024).

Abu Rokhmad merinci, keterlibatan para pekerja itu meliputi sektor konstruksi, pelatih guru, ahli teknologi informasi, hingga konsultan pendidikan. Dengan adanya pelibatan itu, ekosistem pendidikan di madrasah diharapkan menjadi lebih maju dan modern.

Sementara itu, Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag RI, M Sidik Sisdiyanto, mengatakan keterlibatan lebih dari 37 ribu pekerja menunjukkan betapa luas dan inklusifnya cakupan proyek ini.

“Kami mengelola tim dari berbagai disiplin ilmu untuk memastikan bahwa madrasah penerima bantuan mendapat dukungan sesuai kebutuhan mereka, baik fisik maupun non-fisik,” ujarnya.

Menurut Sidik, proyek BKBA juga dikelola secara berkelanjutan dengan evaluasi berkala untuk memastikan dampaknya tidak hanya pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga kompetensi sumber daya manusia.

Sementara itu, Ketua Projek Manajement Unit (PMU) REP MEQR, Arif Rahman menyebut bahwa proyek BKBA Madrasah merupakan bagian dari REP MEQR. Program tersebut, kata dia, telah dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, dengan fokus pada madrasah yang memerlukan dukungan infrastruktur dan peningkatan mutu pendidikan.

Adapun dampak nyata yang dirasakan madrasah yakni peningkatan fasilitas belajar, pelatihan bagi guru, dan peningkatan kompetensi staf madrasah.

Lebih dari itu, Arif Rahman melihat, masyarakat sekitar madrasah penerima bantuan juga merasakan dampak ekonomi langsung melalui keterlibatan dalam proyek ini. Misalnya saja pengadaan material dan jasa lokal yang turut mendukung perekonomian setempat, memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pendidikan dan ekonomi lokal.

“Dengan keterlibatan lebih dari 37 ribu pekerja, proyek BKBA Madrasah melalui REP MEQR tidak hanya mendorong transformasi pendidikan madrasah, tetapi juga menjadi inisiatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengajak para generasi muda, utamanya calon mempelai pria untuk mulai menabung sejak dini. Tujuannya, agar bisa memberi mahar atau mas kawin kepada pasangannya berupa setoran awal haji.

“Ada satu hal yang menurut saya cukup fenomenal kalau kita lihat saat ini, dimana generasi muda yang sudah lulus kuliah itu sebagian besar pikirannya menikah selagi muda. Nah, orang-orang menikah itu biasanya kan mahar dengan seperangkat alat sholat, sekarang diubah maharnya jadi setoran awal haji. Bisa dibayangkan kalau pasangan Indonesia sejak umur 25 tahun sudah berpikir untuk setor haji, berarti pola pikir mereka itu secara fisik dan rohani kan sudah bagus,” katanya di Antara Heritage Center, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Ia menyebutkan saat ini setoran awal minimal yang diperlukan untuk berangkat haji yakni Rp 25 juta.Menurut dia, para generasi muda yang menyetorkan uangnya sebagai mahar untuk naik haji bisa memiliki karier dan rezeki yang lebih baik.

“Jadi kalau karier dan rezekinya baik, maka akhlaknya juga baik. Jadi yang namanya tahun emas 2045 itu tercetus karena ayo haji muda, jadikan setoran awal haji menjadi mahar bagi perkawinan, bisa dibayangkan tahun 2045 bangsa ini akan sebegitu baiknya,” ujar dia.

Ia menjelaskan ada waktu tunggu yang lama untuk naik haji, rata-rata sekitar 20-30 tahun, mengingat terdapat sedikitnya 5,3 juta antrean yang menunggu untuk berangkat haji.

“Sementara kuota kita itu sekarang mungkin sekitar 200 ribuan, jadi kalau dihitung dari 5,3 juta dibagi dengan 200 ribu itu, sekitar 26-27 tahun menunggu, rata-ratanya sekitar 25-30 tahun menunggu. Jadi bisa dibayangkan, kalau selama ini orang naik haji itu pada saat mau pensiun, umur 55 atau 56 tambah 25 tahun aja itu 80 tahun baru berangkat haji,” tuturnya.

Selain itu, Fadlul mengingatkan bahwa berangkat haji memerlukan fisik yang kuat karena harus banyak berjalan dengan jarak yang cukup jauh. Jamaah harus berjalan kaki dari Mina menuju ke Jamarat pulang pergi.

"Hampir semuanya itu haji itu kegiatan fisik, oleh karena itu, kita mengimbau anak-anak muda, khususnya yang baru lulus kuliah di usia 25 tahun misalnya, untuk setor awal haji, sehingga di usia 50-60 tahun sudah bisa berangkat haji. Insya Allah orang-orang umur segitu fisiknya masih kuat untuk keliling, jalan jauh, dan sebagainya,” paparnya.

Ia juga menegaskan generasi muda tak perlu melihat nominal uang yang harus disetor setiap bulannya untuk menabung, tetapi lebih luas dari itu, yang terpenting adalah niat untuk menyetor awal haji sehingga akan terbuka jalan rezeki yang lebih besar.

“Jangan melihat itu (nominalnya), karena banyak kejadian, sekali kita meniatkan, misalnya setor anggaplah per bulan Rp1 juta, kan berarti 24 bulan bisa setoran awal, tetapi untuk menuju ke situ, sebenarnya yang lebih hebat adalah dalam perjalanan itu, ada kekuatan Tuhan entah dari mana rezekinya siapa tahu sudah bisa diberangkatkan haji lebih awal lagi,” katanya.

Ia menekankan kampanye “Ayo Haji Muda” terus digencarkan oleh BPKH dengan tujuan agar ketika para jamaah haji itu berangkat, mereka bisa langsung melakukan haji tanpa mengalami kekhawatiran fisik.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memberikan klarifikasi terkait beredarnya video berisi adanya produk dengan nama "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine" yang mendapat sertifikat halal. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin memastikan, produknya halal, hanya saja penamaannya menjadi persoalan.

“Pertama harus kami jelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan produk, dan bukan soal kehalalan produknya. Artinya masyarakat tidak perlu ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya. Karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Slamet dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (1/10/2024).

Kedua, lanjut dia, penamaan produk halal sebetulnya sudah diatur oleh regulasi melalui SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal. Selain itu, juga diatur dalam Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat.

“Namun pada kenyataannya masih ada nama-nama produk tersebut mendapatkan sertifikat halal, baik yang ketetapan halalnya dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal. Hal ini terjadi karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait penamaan produk. Hal ini dibuktikan dengan data kami di Sihalal," jelas dia.

Contohnya, kata dia, produk dengan nama menggunakan kata “wine” yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 61 produk, dan 53 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa. Contoh yang lain, produk dengan nama menggunakan kata “beer” yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 8 produk. Dan 14 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa.

“Perlu kami sampaikan juga untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian oleh LPH, dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain," kata Mamat.

Data tersebut, menurut dia, mencerminkan fakta adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai penamaan produk dalam proses sertifikasi halal. Perbedaan itupun sebatas soal diperbolehkan atau tidaknya penggunaan nama-nama itu saja, tetapi tidak terkait dengan aspek kehalalan zat dan prosesnya yang memang telah dipastikan halal.

Kondisi ini, menurut Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH, Dzikro, masih dalam ruang lingkup proses penyelenggaraan layanan sertifikasi halal yang berdasarkan perintah Undang-undang pelaksanaannya dilakukan oleh ekosistem layanan yang luas dan melibatkan banyak aktor.

“Untuk itu, BPJPH mengajak semua pihak untuk duduk bersama, berdiskusi dan menyamakan persepsi, agar tidak timbul kegaduhan di tengah masyarakat terkait nama-nama produk. Sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengonsumsi produk-produk bersertifikat halal karena telah terjamin kehalalannya," ujar Dzikro.

BPJPH juga mengimbau dan mengingatkan kembali seluruh pihak tentang kewajiban sertifikasi halal tahap pertama yang akan berlaku setelah 17 Oktober 2024, khususnya untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.

“Alangkah baiknya, saat ini energi seluruh stakeholder Jaminan Produk Halal bersama masyarakat dan pelaku usaha digunakan untuk menyukseskan kewajiban sertifikat halal yang sudah semakin dekat," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Baru-baru ini, beredar video di media sosial mengenai produk dengan nama tuyul, tuak, beer, dan wine ada di daftar produk dengan sertifikat halal yang bisa dicari di website BPJPH. Terkait viralnya video tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, penamaan produk berbeda dengan kehalalannya.

“Pertama harus kami jelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan produk, dan bukan soal kehalalan produknya. Artinya masyarakat tidak perlu ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya. Karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku," kata Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin kepada Republika, Selasa (1/10/2024).

Kedua, ujar dia, penamaan produk halal sebetulnya sudah diatur oleh regulasi melalui SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal. Hal tersebut juga sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat.

“Namun pada kenyataannya masih ada nama-nama produk tersebut mendapatkan sertifikat halal, baik yang ketetapan halalnya dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal. Hal ini terjadi karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait penamaan produk. Hal ini dibuktikan dengan data kami di Sihalal,” ujar dia.

Penerbitan fatwa halal..

Mamat mengatakan, contohnya, produk dengan nama menggunakan kata 'wine' yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 61 produk, dan 53 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa.

Contoh yang lain, produk dengan nama menggunakan kata 'beer' yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 8 produk, dan 14 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa.

“Perlu kami sampaikan juga untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh LPH, dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain,” jelas Mamat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Addin Jauharudin, menilai penambahan jumlah kabinet Presiden dan Wapres terpilih, sebanyak 44 kementerian dan lembaga, dapat dianggap relevan, jika memang disiapkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan pemulihan ekonomi nasional.

"Penambahan jumlah kabinet bukan hanya soal jumlah, tapi lebih kepada bagaimana kabinet ini diisi oleh sosok-sosok yang kompeten dan memiliki visi yang sama untuk membawa Indonesia keluar dari berbagai tantangan ekonomi yang ada," ujar Addin Jauharudin di Jakarta, Senin 30 September 2024.

Addin melanjutkan, saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan besar dalam sektor ekonomi, di antaranya: Pertama, tingkat inflasi yang cenderung fluktuatif, terutama akibat kenaikan harga pangan dan energi. Menurut data Bank Indonesia, inflasi pada tahun 2023 mencapai 5,51 persen, lebih tinggi dari target pemerintah.

Kedua, Pengangguran, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 masih berada di kisaran 5,45 persen. Kondisi ini membutuhkan intervensi yang cepat dan efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan khusus.

Ketiga, Pertumbuhan Ekonomi yang melambat. Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5 persen. Namun, untuk mencapai target ambisius pertumbuhan 8 persen seperti yang diharapkan Prabowo Subianto, diperlukan reformasi besar-besaran di berbagai sektor.

Keempat, Utang Luar Negeri. Menurut laporan Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia pada akhir 2023 tercatat mencapai USD 408,6 miliar. Meskipun masih dalam batas aman, peningkatan efisiensi pengelolaan utang dan peningkatan pendapatan negara perlu menjadi prioritas pemerintah.

Addin Jauharudin menekankan bahwa penambahan kabinet merupakan langkah logis untuk memastikan bahwa setiap sektor ekonomi mendapatkan perhatian yang memadai. Dengan tantangan yang semakin kompleks, penambahan portofolio kementerian akan memungkinkan pemerintahan Prabowo untuk lebih fokus dalam menjalankan program-program ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Penambahan jumlah kabinet di era yang penuh tantangan ini harus berorientasi pada penyelesaian masalah mendasar seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan, dan mengatasi krisis energi," jelas Addin.

Addin melanjutkan GP Ansor memiliki program empat pilar bernama BISA ( Bisnis, Inovasi, SDM, dan Anak muda) Keempat program tersebut merupakan visi GP Ansor selama lima tahun ke depan.

"Visi Ansor selama lima tahun ke depan ini tentu saja, salah satunya bertujuan bergotong royong bersama pemerintah dalam mencapai Indonesia emas di tahun 2045,”

Menurutnya, dengan adanya kabinet yang lebih kuat dan efektif, pemerintah akan mampu merespons tantangan ekonomi dengan lebih baik. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Produk-produk yang tengah viral karena mendapatkan sertifikat halal padahal dinilai ‘bermasalah’ secara penamaan dinilai sudah mendapatkan penetapan halal baik dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan KomiteHalal BPJPH.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin mencontohkan, produk dengan nama menggunakan kata 'wine' yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 61 produk, dan 53 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa BPJPH.

Contoh yang lain, produk dengan nama menggunakan kata 'beer' yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 8 produk, dan 14 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa.

“Perlu kami sampaikan juga untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh LPH, dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain,” jelas Mamat.

Data tersebut, diketakan Mamat, mencerminkan fakta adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai penamaan produk dalam proses sertifikasi halal. Perbedaan itu pun sebatas soal diperbolehkan atau tidaknya penggunaan nama-nama itu saja, tetapi tidak terkait dengan aspek kehalalan zat dan prosesnya yang memang telah dipastikan halal.

Kondisi ini, menurut Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH, Dzikro masih dalam ruang lingkup proses penyelenggaraan layanan sertifikasi halal yang berdasarkan perintah undang-undang pelaksanaannya dilakukan oleh ekosistem layanan yang luas dan melibatkan banyak aktor.

“Untuk itu, BPJPH mengajak semua pihak untuk duduk bersama, berdiskusi dan menyamakan persepsi, agar tidak timbul kegaduhan di tengah masyarakat terkait nama-nama produk. Sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengkonsumsi produk-produk bersertifikat halal karena telah terjamin kehalalannya," ujar Dzikro.

BPJPH juga mengimbau dan mengingatkan kembali seluruh pihak tentang kewajiban sertifikasi halal tahap pertama yang akan berlaku setelah 17 Oktober 2024, khususnya untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.

“Alangkah baiknya, saat ini energi seluruh stakeholder Jaminan Produk Halal bersama masyarakat dan pelaku usaha digunakan untuk menyukseskan kewajiban sertifikat halal yang sudah semakin dekat," katanya.

Hasil pengecekan MUI

Laporan warga dari akun @dianwidayanti di Instagram viral. Akun tersebut menginformasikan temuan adanya produk pangan dengan nama tuyul, tuak, beer, serta wine yang mendapatsertifikat halalBPJPH, sementara sesuai standar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal itu tidak dibenarkan.

Merespons laporan masyarakat tersebut, MUI melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan pengecekan. Menyikapi hal itu, MUI langsung melakukan investigasi dan menggelar pertemuan untuk mencari titik terang atas kasus ini. Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh memimpin pertemuan yang dilaksanakan secara hibrid di Kantor MUI pada Senin (30/9/2024) sore.

Dari hasil investigasi dan pendalaman, terkonfirmasi bahwa informasi tersebut valid, produk-produk tersebut memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH melalui jalur self declare, tanpa melalui audit Lembaga Pemeriksa Halal, dan tanpa penetapan kehalalan melalui Komisi Fatwa MUI.

“Penetapan halal tersebut menyalahi standar fatwa MUI, juga tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut,” kata Prof Niam, begitu akrab disapa, usai memimpin rapat klarifikasi dan tabayun yang dihadiri pimpinan Komisi Fatwa MUIdan unsur masyarakat pemerhati dan pegiat halal nasional yang melaporkan kasus ini ke MUI.

Lebih lanjut, Niam menegaskan akan segera koordinasi dengan BPJPH untuk mencari jalan keluar terbaik agar kasus serupa tidak terulang. “Saya akan segera komunikasi dengan teman-teman Kemenag, khususnya BPJPH untuk mendiskusikan masalah ini,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas, hari ini resmi dilantik kembali sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024-2029 (1/10/2024). Ibas kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setelah meraih total 312.223 suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII dalam Pemilu Legislatif 2024.

Ibas mengucapkan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya.

"Matur sembah nuwun (terima kasih banyak) bapak, ibu, panjenengan sedherek sedoyo (saudara sekalian) yang telah berikan total suara EBY sebesar 312.223 dalam Pileg 2024. Mari kita terus bersinergi lanjutkan pembangunan serta perkuat persatuan dan kerukunan," jelasnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Saat ditemui media, Ibas turut mengungkapkan rasa syukurnya serta komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di tengah masa transisi pemerintahan Indonesia.

”Secara pribadi, saya, bersama teman-teman anggota DPR RI dan MPR RI yang akan dilantik, khususnya dari Fraksi Partai Demokrat, sangat bersyukur. Alhamdulillah, tibalah saatnya bagi kami untuk memulai amanah sebagai wakil rakyat selama lima tahun ke depan. Sebuah amanah yang besar, di mana kami berharap dapat membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera," ujar Ibas.

"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para konstituen di seluruh Indonesia yang telah memberikan kepercayaan ini. Tanggung jawab ini tidak ringan, dan kami berkomitmen untuk menjadi wakil yang mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat,” lanjut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI periode 2019-2024 tersebut.

Pelantikan ini berlangsung di saat Indonesia memasuki masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Ibas menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh proses transisi ini agar berjalan dengan lancar, tertib, dan khidmat, sebagaimana harapan seluruh rakyat Indonesia. Ia juga mengingatkan akan pentingnya kolaborasi antara semua pihak untuk memastikan kelancaran pemerintahan ke depan.

“Kami mendukung sepenuhnya proses transisi yang akan dijalankan antara pemerintahan Pak Jokowi dan pemerintahan Pak Prabowo, agar berlangsung dengan lancar, tertib, dan khidmat—sebagaimana harapan kita bersama,” ucapnya.

Dalam konteks transisi ini, Ibas menegaskan bahwa salah satu fokus utamanya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang selama ini telah ia serap, terutama dalam bidang-bidang yang sangat mendasar seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, serta pengembangan potensi anak muda, perempuan, dan anak-anak.

Selain menyerap aspirasi, Ibas berkomitmen untuk terus mengawal berbagai program pemerintah yang dirancang demi kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, pengawalan terhadap program-program ini harus dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

"Kami ingin memastikan bahwa harapan, aspirasi, dan program-program yang diinginkan oleh masyarakat benar-benar dapat dirasakan manfaatnya," katanya.

Lebih lanjut, Ibas menyoroti pentingnya peran Partai Demokrat dalam parlemen dan pemerintahan sebagai mitra strategis yang proaktif.

Menurutnya, keberadaan Demokrat di DPR bukan sekadar sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif menyuarakan dan mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan yang berkeadilan.

“Kami berharap pemerintahan ke depan dapat memegang teguh amanah rakyat dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, serta fokus menyelesaikan berbagai masalah yang belum tuntas. Masalah seperti kemiskinan, pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang berkeadilan, dan demokrasi serta hukum yang adil tanpa tebang pilih harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Sebagai salah satu tokoh Partai Demokrat yang selalu aktif di panggung politik, Ibas optimis bahwa Demokrat akan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan di pemerintahan ke depan. Ia menekankan bahwa kerja sama antara parlemen dan pemerintah sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era sekarang.

"Menjadi wakil rakyat tentu bukan tugas yang mudah, terutama dengan ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi. Masyarakat menginginkan perubahan yang cepat dan instan. Namun, kami yakin bahwa melalui proses yang berkelanjutan dan dengan kebersamaan, wakil rakyat dan konstituen dapat menghasilkan hal-hal positif, memberikan yang terbaik bagi masyarakat, serta terus berpihak kepada kepentingan rakyat," jelasnya.

Dengan sinergi dan kerja sama yang baik, Ibas berharap dapat terus membawa perubahan positif dan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam berbagai kebijakan nasional.

Mengakhiri pernyataannya, Ibas meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar dirinya dan para anggota DPR RI yang baru dilantik dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan maksimal.

"Kami memohon doa restu dari seluruh masyarakat dan rekan-rekan media di Indonesia, agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan optimal, maksimal, dan senantiasa berdiri terdepan dalam membela kepentingan rakyat," tutup Ibas.

Pelantikan hari ini menandai babak baru perjuangan Ibas di kancah politik nasional, memperkuat tekadnya untuk terus berdiri di garis depan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar tafsir Alquran, KH Prof Quraish Shihab, dalam sesi dialog menjawab pertanyaan yang cukup menarik. Seperti dilansir dari saluran YouTube Bayt Al-Quran, seorang jamaah bertanya kepada mantan menteri agama RI itu, mengapa hingga kini Allah belum juga menolong Palestina dari penjajahan Israel.

Menurut Prof Quraish Shihab, nestapa yang terjadi di Palestina bukan hanya menjadi cobaan bagi warga setempat, melainkan juga bagi seluruh umat manusia. Dalam hal ini, dunia diharapkan semakin menyadari bahwa tindakan Israel bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

“Untuk mencapai cita-cita yang luhur perlu perjuangan. Perjuangan itu pahit,” kata Prof Quraish Shihab menjelaskan.

Ia mengaitkan fenomena ini dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat ke-214. Artinya, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: 'Bilakah datangnya pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."

Ayat ini mengingatkan bahwa cobaan, seperti yang dialami oleh rakyat Palestina, adalah bagian dari ujian keimanan. Maka dari itu, perlu peranan setiap umat dalam memperjuangkan kemerdekaan negeri al-Quds.

Prof Quraish Shihab juga menguraikan makna tersirat dari surah Hud ayat ke-117. Allah menyatakan hal yang sangat penting mengenai janji-Nya terhadap negeri yang terdiri atas orang-orang yang melakukan kebaikan.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ

"Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan" (QS Hud : 117).

Jika perilaku penduduk suatu negeri mengikuti apa-apa yang telah Allah perintahkan, maka Dia tidak akan membiarkan negeri itu hancur di tangan orang-orang yang zalim.

“Dalam konteks kemasyarakatan, ada nilai-nilai agama yang diamanatkan oleh Allah agar dilaksanakan oleh penduduk suatu negeri yang dipimpin pemerintahan. Jika mereka mengikuti itu, tidak mungkin Allah menjatuhkan siksa kepada mereka, baik di dunia maupun di akhirat," kata cendekiawan Muslim ini.

Quraish Shihab menambahkan, Allah pasti sudah menetapkan waktu yang tepat untuk kemenangan Palestina. Karena itu, jangan terlalu gegabah menyimpulkan bahwa penjajahan Israel akan langgeng.

“Jangan menunggu terbitnya fajar, saat gelapnya malam. Matahari terbit ada waktunya,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam sejarah Islam, Damaskus merupakan kota pusat pemerintahan pertama di luar Jazirah Arab. Pendiri Dinasti Umayyah, Mu’awiyah bin Abu Sufyan, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus pada 661. Namun, Damaskus sesungguhnya sudah jatuh ke tangan Islam sebelumnya, yakni sejak era Khalifah Umar bin Khathab pada 635 M.

Sebagai kelanjutan dari masa Khulafaur rasyidin, Dinasti Umayyah menjadikan Damaskus sebagai cermin pencapaian peradaban umat Islam. Pada 707, di kota tersebut berdiri rumah sakit sekaligus pusat studi kedokteran pertama atas perintah Khalifah Walid bin Abdul Malik.

Sampai abad ke-13, menurut sejarawan Thomas Goldstein, sebagaimana dikutip Husain Heriyanto (2011), ada 30 rumah sakit di Damaskus sampai abad ke-13. Sebelumnya, perpustakaan publik pertama juga berdiri di Damaskus pada 704. Inisiatornya adalah Khalifah Khalid bin Yazid, yang tidak lain merupakan cucu pendiri Dinasti Umayyah.

Di perpustakaan inilah mula-mula pusat kegiatan intelektual berlangsung. Di antaranya ada aktivitas filologi kesusastraan Arab serta kajian-kajian ilmu hadiyts, fiqih, kalam, dan sejarah.

Masa keemasan meliputi Damaskus begitu Sultan Nuruddin berkuasa pada 1154. Pada eranya, banyak masjid, madrasah, dan pusat kesehatan publik dibangun untuk menunjukkan pencapaian peradaban Islam. Demikian pula dengan peningkatan kekuatan militer negara.

Adapun aktivitas intelektual di Damaskus pada zaman itu berkembang pesat, antara lain, lantaran kontribusi dari dua suku, yakni Bani Asakir dan Bani Qudama.

Sultan Nuruddin mendirikan pusat studi hadits pertama, Dar al-Hadits di Damaskus. Madrasah yang khusus bagi mazhab Maliki, al-Shalahiyyah, juga dibina. Begitu pula dengan madrasah al-‘Adiliyyah pada 1171, yang kini menjadi Arab Academy.

Salah satu pemikir yang unggul di Damaskus dalam masa keemasan Islam adalah Ibnu Taimiyah (1263-1328). Orang tuanya membawanya hijrah dari Harran, yang diserbut tentara Mongol pada 1269, ke Damaskus ketika Ibnu Taymiyyah masih berusia tujuh tahun.

Di Damaskus, ayahnya ditunjuk menjadi kepala madrasah Sukkariyyah. Dia sempat mengajar di madrasah yang sama mengenai ilmu hadits. Di Masjid Umayyah, Ibnu Taimiyyah juga mengajar di zawiyah.

Hubungannya dengan rezim penguasa dalam masa itu kerap bermasalah. Bahkan, ia pernah merasakan dinginnya penjara beberapa kali. Di dalam bui, dia tetap melanjutkan menulis karya-karyanya.

Selain Ibnu Taimiyah, ada pula Ibnu al-Syatir (wafat 1375), seorang Muslim astronom sekaligus pakar matematika. Pria kelahiran Damaskus ini pada setahun lamanya belajar di al-Iskandariah, Mesir. Karyanya yang paling dikenang adalah Zij al-Jadid, Taliq al-Arsad dan Nihayat al-Sul.

Dia juga meletakkan dasar-dasar teori peredaran planet-planet serta merancang pelbagai instrumen untuk mendukung kajian astronomi secara presisi.Pada 1337, dia menciptakan dua alat pengukur jarak benda-benda langit (astrolabe).

Pada 1371, dia membuat jam matahari raksasa untuk Masjid Damaskus. Sebagai astronom, rumus-rumusnya mendahului para astronom Eropa abad pencerahan, misalnya Copernicus yang menggegerkan Gereja dengan teori matahari-sentris.

Bahkan, beberapa riwayat menyebut, perhitungan Copernicus sama persis dengan al-Syatir. Apalagi, al-Syatir merupakan pengoreksi teori astronomi Yunani Kuno, Ptolemy, yang banyak dipakai Gereja untuk dalih “bumi sebagai pusat semesta.”