Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tujuh kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Kamis (31/10).

Airlangga mengatakan bahwa tujuh kementerian tersebut merupakan kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

"Semuanya hadir, yang di bawah Menko Perekonomian," kata Airlangga kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10).

Airlangga mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai anggaran pada tahun 2025 serta perubahan struktur dari masing-masing K/L.

"Diharapkan struktur organisasi itu bisa selesai dan juga terkait dengan persiapan anggaran di bulan November," katanya.

Ia juga meminta kepada tujuh K/L tersebut untuk segera menyesuaikan sembari menunggu regulasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Sebagai informasi, Presiden Prabowo resmi menetapkan daftar dan kementerian lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

Adapun daftar kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, di antaranya:

1. Kementerian Ketenagakerjaan

2. Kementerian Perindustrian

3. Kementerian Perdagangan

4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

7. Kementerian Pariwisata

8. Instansi yang dianggap perlu

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Tim penyelamat Spanyol terus mencari korban hilang setelah banjir dahsyat melanda wilayah Valencia, yang menewaskan sedikitnya 95 orang. Banjir ini merupakan salah satu yang paling mematikan di Eropa dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun pemerintah belum mengungkapkan jumlah pasti korban yang hilang, Menteri Pertahanan Margarita Robles menyatakan bahwa jumlah korban tewas kemungkinan akan meningkat.

Penyelamatan dilakukan dengan helikopter untuk mengevakuasi warga dari daerah yang masih tergenang. Tim penyelamat menyisir lumpur dan reruntuhan mobil untuk mencari korban. Pemerintah juga mengerahkan alat berat seperti ekskavator dan pompa air untuk membersihkan jalan dari puing-puing.

Banjir ini merusak infrastruktur di Valencia, termasuk jembatan, jalan, rel kereta api, dan bangunan. Menteri Transportasi Oscar Puente menyatakan bahwa sekitar 80 km jalan di wilayah timur Spanyol rusak atau tidak bisa dilalui, banyak di antaranya terhalang kendaraan yang terbawa arus.

"Sayangnya, beberapa mayat ditemukan di dalam kendaraan," ujar Puente, seraya menambahkan bahwa butuh waktu dua hingga tiga minggu untuk memperbaiki jalur kereta cepat antara Valencia dan Madrid.

Meski cuaca di Valencia mulai membaik pada Kamis, badan cuaca Spanyol, AEMET, mengeluarkan peringatan tertinggi untuk provinsi Castellon dan peringatan kuning untuk Tarragona di wilayah Catalonia.

Para ahli meteorologi melaporkan bahwa curah hujan setara satu tahun turun dalam delapan jam di beberapa wilayah Valencia pada Selasa, mengakibatkan jalan raya terendam dan ladang pertanian terendam air.

Wilayah ini merupakan penghasil dua pertiga jeruk Spanyol, yang merupakan salah satu eksportir jeruk terbesar di dunia.

Badai yang memicu banjir ini kini bergerak ke arah timur laut, dengan peringatan cuaca buruk masih berlaku di beberapa wilayah.

Perdana Menteri Pedro Sanchez mengunjungi pusat koordinasi penyelamatan di L'Eliana, dekat Valencia, dan mengimbau warga untuk tetap di rumah karena ancaman cuaca buruk yang berlanjut. "Yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin," kata Sanchez.

Di Utiel, sekitar 85 km dari Valencia, banjir dari sungai Magro menyebabkan air setinggi tiga meter masuk ke dalam rumah. Wali Kota Utiel, Ricardo Gabaldon, melaporkan enam korban jiwa di kota tersebut, sebagian besar merupakan lansia atau penyandang disabilitas yang tidak mampu menyelamatkan diri.

Warga mulai membersihkan rumah mereka pada Kamis, dengan peralatan rumah tangga dan perabotan yang rusak menumpuk di jalanan. "Kesedihan kami untuk mereka yang telah meninggal," kata Encarna, seorang warga, sembari menangis di dekat rumahnya yang rusak. "Tapi kami masih hidup."

Banjir juga merusak lahan pertanian dan membunuh ternak. Javier Iranzo dan Ana Carmen Fernandez, pasangan peternak, melaporkan bahwa banjir telah menghancurkan peternakan babi mereka, dengan 50 hewan tenggelam.

Mereka memperkirakan kerugian mencapai ratusan ribu euro dan meski pemerintah menjanjikan bantuan, mereka khawatir apakah akan menerima cukup dukungan untuk memulihkan keadaan.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - TOKYO. CEO SoftBank Group, Masayoshi Son, mengungkapkan keyakinannya bahwa kecerdasan super buatan atau artificial super intelligence (ASI) akan muncul pada tahun 2035.

Dalam sebuah konferensi di Riyadh, Arab Saudi, Son menyatakan bahwa untuk mewujudkan teknologi ini, diperlukan investasi mencapai ratusan miliar dolar.

Son menjelaskan bahwa ASI diperkirakan akan 10.000 kali lebih cerdas daripada otak manusia.

Ia menambahkan bahwa ia sedang menabung untuk melakukan "langkah besar berikutnya," meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai rencana investasinya.

Son juga memproyeksikan bahwa teknologi AI generatif akan memerlukan belanja modal kumulatif sebesar US$ 900 triliun untuk pusat data dan chip di masa depan. Ia berpendapat bahwa nilai pasar chip Nvidia dinilai terlalu rendah berdasarkan proyeksi tersebut.

Sebagai seorang investor, Son telah lama memperjuangkan inovasi teknologi, dan reputasinya dibangun melalui keberhasilan di bidang internet seluler dan e-commerce.

Namun, catatan investasinya beragam. Peluncuran Vision Fund oleh SoftBank pada tahun 2017 telah mengubah lanskap modal ventura, tetapi banyak perusahaan rintisan yang didanai oleh dana tersebut mengalami penurunan nilai.

Hingga akhir Juni 2024, dana tersebut tercatat mengalami penurunan nilai agregat sebesar US$ 2,4 miliar.

Sebagai catatan, dana kekayaan negara Arab Saudi, PIF, telah menginvestasikan US$ 45 miliar dalam Vision Fund pertama.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Hasil akuisisi PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) mulai berbuah dan berkontribusi terhadap kinerja lini bisnis menara telekomunikasi Grup Djarum ini.

Direktur Utama Sarana Menara Nusantara, Aming Santoso menjelaskan kuartal III-2024 menjadi kuartal pertama di mana kinerja IBST sudah berkontribusi terhadap kinerja Grup Sarana Menara Nusantara alias sudah terkonsolidasi.

"Akuisisi IBST menyumbangkan laba bersih Rp 41 miliar kepada TOWR selama tiga bulan terakhir. Kami optimistis sinergi operasional akan terus membaik sehingga laba bersih IBST bisa meningkat," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (31/10).

Sebelumnya, Direktur Utama Inti Bangun Sejahtera Ramadhan Kurnia Nusa menargetkan bisa berkontribusi hingga 4% terhadap total pendapatan TOWR sepanjang paruh kedua tahun ini.

"Berdasarkan estimasi kami untuk di semester terakhir 2024, pendapatan IBST akan berkontribusi sekitar 3%–4% terhadap total pendapatan TOWR," jelas Ramadhan dalam paparan publik akhir pekan lalu.

Melansir laporan keuangan per September 2024, TOWR meraup pendapatan sebesar Rp 9,44 triliun. Ini tumbuh 8,37% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari Rp 9,71 triliun per September 2023.

Rinciannya pendapatan sewa berkontribusi sebesar Rp 8,54 triliun atau tumbuh 8,28% secara tahunan. Kemudian pendapatan jasa dan lainnya mencapai Rp 902,58 miliar, yang naik 9,22% YoY.

Dari bottom line, laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk TOWR mencapai Rp 2,44 triliun per September 2024 atau tumbuh 0,89% secara tahunan dari Rp 2,45 triliun.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Kejaksaan Agung untuk memberikan data pendukung berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk menelusuri aset milik Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016, Thomas Lembong.

"Jika memang dibutuhkan informasi ataupun data dari LHKPN untuk mendukung proses hukum tersebut, tentu KPK sangat terbuka untuk memberikan dukungan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan, terkait LHKPN Tom Lembong yang tidak mencantumkan aset tanah, rumah, dan kendaraan, Tim LHKPN akan melakukan pengecekan kembali hal tersebut.

"Informasi ini tentu akan kami segera cek dan tindak lanjuti terkait dengan kepatuhan-kepatuhan tersebut," ujarnya.

Kejagung menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula, yakni Tom Lembong dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Mereka disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kejagung menilai, Tom Lembong bersalah karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi.

Kejagung menyebutkan, izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP, sedangkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih. Kejagung menduga, perbuatan Tom Lembong itu menyebabkan kerugian negara senilai Rp 400 miliar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Siap Bantu Kejaksaan Agung Telusuri Aset Tom Lembong dari LHKPN", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/18563391/kpk-siap-bantu-kejaksaan-agung-telusuri-aset-tom-lembong-dari-lhkpn.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan kembali insentif pajak penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada pekerja, khususnya di sektor padat karya.

Insentif tersebut sebenarnya sudah pernah diberikan oleh pemerintah pada saat pandemi Covid-19.

Namun, tidak diperpanjang seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Noor Faisal Achmad mengatakan, pemberian fasilitas perpajakan dilakukan secara selektif dan terukur, serta disesuaikan dengan kondisi perekonomian.

Faisal menyebut, keputusan pemberian insentif pajak perlu melihat hasil evaluasi terhadap sektor yang mendapatkan insentif.

Secara reguler, pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring terkait dengan pemberian fasilitas perpajakan, antara lain untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, tidak menemui hambatan yang signifikan dan dapat memenuhi objective-nya.

"Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan untuk bahan perbaikan kebijakan ke depan," ujar Faisal kepada Kontan.co.id, Kamis (31/10).

Tidak hanya itu, masukan dari pelaku usaha, akademisi serta praktisi akan menjadi input yang berharga dalam evaluasi tersebut termasuk dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan ditetapkan selanjutnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mengutarakan kekhawatirannya terhadap kondisi industri rokok nasional yang tengah menghadapi tantangan berat akibat penurunan daya beli masyarakat serta regulasi ketat dari pemerintah, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

PP ini menambah beban operasional bagi industri tembakau nasional dengan sejumlah regulasi yang dinilai memberatkan, khususnya terkait pengamanan zat adiktif dalam bagian 21 aturan tersebut.

Menurut Sekjen Gappri melalui Willem Petrus Riwu penurunan daya beli masyarakat telah berdampak langsung pada penjualan rokok nasional.

"Masyarakat kini lebih banyak beralih ke rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah," ujar Willem kepada KONTAN, Kamis (30/10).

Situasi ini tidak hanya merugikan industri resmi tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat karena rokok ilegal tidak terjamin kualitas dan keamanannya.

Gappri juga melihat adanya pergeseran konsumsi dari rokok berharga tinggi ke rokok yang lebih terjangkau. Willem menyebut bahwa kondisi ini semakin diperparah oleh kebijakan pemerintah yang secara bertahap menaikkan harga jual eceran (HJE) dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk rokok.

"Langkah ini malah menggerus omzet rokok legal dan membuka peluang lebih besar bagi rokok ilegal untuk menguasai pasar. Sayangnya, penegakan hukum terhadap rokok ilegal belum maksimal," tambahnya.

Lebih lanjut, Willem menyoroti adanya pengaruh kuat dari kebijakan internasional yang menurutnya turut mencampuri regulasi nasional.

"PP 28 terutama bagian 21 terkait pengamanan zat adiktif, terlihat sangat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok anti-tembakau dan intervensi asing melalui FCTC-WHO. Dengan adanya pembatasan nikotin dan tar, budaya kretek dan kedaulatan aturan nasional semakin terancam," tegas Willem.

Gappri menilai bahwa kebijakan pemerintah yang semakin ketat ini seolah mendorong industri rokok untuk kalah bersaing dengan produk substitusi, seperti rokok elektrik dan produk farmasi alternatif.

Berdasarkan laporan keuangan dari keterbukaan informasi BEI, HMSP mencatatkan laba sebesar Rp 5,22 triliun per September 2024, turun 15,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 6,20 triliun. Meskipun penjualan bersih meningkat sebesar 1,34% dari Rp 87,29 triliun menjadi Rp 88,46 triliun, kenaikan beban pokok penjualan hingga Rp 74,70 triliun turut menekan laba perusahaan.

Situasi serupa juga dialami Gudang Garam, yang mencatatkan penurunan laba bersih hingga 77,74% secara tahunan, dari Rp 4,46 triliun menjadi Rp 992,20 miliar pada triwulan ketiga 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh anjloknya pendapatan perusahaan sebesar 9,61%, dari Rp 81,75 triliun menjadi Rp 73,89 triliun.

Sementara itu, Wismilak Inti Makmur juga membukukan penurunan laba bersih secara tahunan menjadi Rp 270,54 miliar dari Rp 141,78 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan laba WIIM ini turut didorong oleh turunnya pendapatan sebesar Rp 3,43 triliun dari posisi sebelumnya yang mencapai Rp 3,71 triliun.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) alias Antam telah merilis laporan kinerja keuangan dan operasional sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2024. Laju pendapatan dan laba bersih emiten bersandi saham ANTM di Bursa Efek Indonesia ini tidak sejalan dalam periode tersebut.

ANTM meraup penjualan senilai Rp 43,20 triliun hingga September 2024. Meningkat 39,85% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Year on Year/YoY), yang kala itu sebesar Rp 30,89 triliun.

Hanya saja, beban pokok pendapatan naik lebih tinggi, yakni sebesar 57,62% (YoY) menjadi Rp 39,09 triliun. Hasil ini memangkas laba kotor ANTM sebanyak 32,67% (YoY) dari Rp 6,09 triliun menjadi Rp 4,10 triliun hingga September 2024.

Secara bottom line, ANTM meraih laba bersih senilai Rp 2,20 triliun hingga September 2024. Keuntungan ANTM turun 22,53% dibandingkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp 2,84 triliun yang diperoleh pada September 2023 lalu.

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Nico Kanter mengungkapkan ANTM mampu mencatatkan EBITDA positif senilai Rp 3,93 triliun dalam periode sembilan bulan pertama tahun 2024. Menurut Nico, capaian hingga kuartal III-2024 menunjukkan kemampuan ANTM dalam menjaga stabilitas dan daya saing di tengah berbagai tantangan global.

Nico menyoroti kondisi makro ekonomi yang berpengaruh terhadap harga komoditas. Kemudian, ada kondisi terkait regulasi dalam negeri yang memiliki dampak pada kinerja produksi dan penjualan ANTM.

Pada periode sembilan bulan 2024, ANTM masih dihadapkan pada tantangan operasional yang disebabkan oleh kendala perizinan. Meski begitu, Nico mengatakan ANTM bisa mengoptimalkan kinerja produksi dan penjualan, terutama pada komoditas nikel.

Sementara peningkatan permintaan dalam negeri dan strategi pemasaran telah mendorong kinerja penjualan komoditas emas yang signifikan. Secara keseluruhan, kontribusi penjualan bersih domestik mencapai Rp 39,79 triliun atau sekitar 92% dari total penjualan bersih ANTM hingga kuartal III-2024.

"Strategi kami memperkuat basis pelanggan domestik telah memberikan dampak signifikan. ANTM tidak hanya memperkuat posisi strategisnya di dalam negeri, tapi juga membangun ketahanan bisnis dari tantangan geopolitik dan ekonomi global," terang Nico dalam keterbukaan informasi, Rabu (30/10).

Rekomendasi Saham

Analis Sinarmas Sekuritas Eddy Wijaya menyoroti penurunan laba bersih ANTM disebabkan oleh gross profit margin yang menyusut secara tahunan, dari 19,7% menjadi 9,5%. Pada periode yang sama, terjadi kenaikan beban pokok penjualan atas biaya produksi yang berasal dari akun pembelian logam mulia.

Biaya pembelian logam mulia pada sembilan bulan 2024 mencapai Rp 33,6 triliun, dibandingkan Rp 17,1 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Dus, biaya pembelian logam mulia mengalami lonjakan nyaris dua kali lipat.

"Kenaikan ini juga disebabkan tingginya harga emas dunia. Di atas 80% biaya produksi berasal dari biaya pembelian logam mulia," terang Eddy kepada Kontan.co.id, Kamis (31/10).

Secara komposisi, segmen komoditas emas berkontribusi sekitar 83% terhadap total penjualan ANTM hingga kuartal III-2024. Segmen produk nikel menyumbang 14%, sedangkan bauksit dan alumina berkontribusi sebesar 3%.

Pasar tampak merespons negatif rilis kinerja ANTM. Tercermin dari penurunan harga ANTM yang melemah 1,84% ke level Rp 1.600 per saham, usai sebelumnya menguat dalam tiga perdagangan beruntun.

Eddy menaksir, ANTM masih mengindikasikan trend bearish sehingga berpotensi menguji support di area Rp 1.540 - Rp 1.520. Dia menyarankan strategi buy on weakness pada level support tersebut, dengan target harga di Rp 1.585 - Rp 1.625. Saran Eddy, stop loss jika lanjut turun ke posisi Rp 1.480.

Sementara itu, Analis RHB Sekuritas Indonesia Fauzan Djamal dan Muhammad Wafi dalam riset yang dirilis pada 17 Oktober 2024 lalu tetap menyematkan rekomendasi buy pada saham ANTM untuk target harga di level Rp 1.800. Fauzan dan Wafi menyoroti sejumlah katalis yang bisa memoles prospek kinerja ANTM.

Pertama, volume penjualan emas yang lebih tinggi dan ekspektasi margin yang lebih baik. Kedua, peningkatan produksi bijih nikel tahunan. Ketiga, pendapatan tambahan dari usaha patungan.

"Kenaikan harga emas memberikan prospek positif bagi sebagian besar pelaku industri emas. Ke depan, pasar akan menilai seberapa besar efisiensi dapat berkontribusi pada stabilitas margin," ungkap Fauzan dan Wafi.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pemajakan aktivitas underground economy atau ekonomi bawah tanah sedang mencuat. Namun, pengamat pajak menilai, pajak dari underground economy tidak bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset CITA Fajry Akbar mengatakan, jika yang dimaksud underground economy adalah aktivitas ilegal seperti narkoba, tambang ilegal, judi online dan sejenisnya, memang benar ada pajak penghasilan yang terutang.

"Hal itu sesuai dengan UU Pajak Penghasilan, yang tidak membedakan penghasilan legal dan illegal serta sesuai dengan asas keadilan," jelas Fajry kepada Kontan, Kamis (31/10).

Namun, dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pajak dari aktivitas ilegal tidak bisa diandalkan pemerintah karena tidak punya sustainability. Terlebih untuk mendorong tax ratio, pajak atas aktivitas ilegal sifatnya insidentil saja.

Fajry mencontohkan judi online. Memang ada pajak penghasilan terutang atas penghasilan judi online.

Tetapi, sisi lain pemerintah juga wajib memberantas judi online. Kementerian Kominfo dalam juga punya kewajiban untuk menutup akses judi online. Dengan begitu pelaku judi online tentu tidak akan bersedia membayar pajak dengan patuh.

"Karena negara justru ingin menutup usaha mereka, buat apa mereka bayar pajak? Orang bayar pajak kan agar usahanya aman, terjamin, dan lancar. Apalagi ada data yang sifatnya sensitif yang harus diberikan ke otoritas pajak," ujarnya.

Bisa saja jika pemerintah melakukan legalisasi. Tapi kalau legalisasi perjudian pasti akan banyak penolakan. Risiko politik yang sangat besar bagi pemerintah. Terlebih, mudharat judi online akan lebih besar dibandingkan penerimaannya.

"Yang bisa digali penerimaannya adalah underground production, usaha legal tapi tidak tercatat. Ini bisa digali penerimaanya oleh pemerintah," kata Fajry.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BRUSSELS. Regulator teknologi Uni Eropa mengungkapkan akan melakukan penyelidikan terhadap peritel online asal China Temu atas dugaan kemungkinan pelanggaran aturan teknologi Uni Eropa terhadap penjualan produk ilegal.

Mengutip Reuters, Kamis (31/10), Penyelidikan Uni Eropa juga akan difokuskan pada desain layanan Temu yang berpotensi membuat ketagihan, termasuk program hadiah seperti permainan, dan sistemnya untuk merekomendasikan pembelian kepada pengguna.

Komisi Eropa meluncurkan penyelidikannya berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act/DSA), yang mengharuskan platform daring yang sangat besar seperti Temu untuk berbuat lebih banyak dalam mengatasi konten ilegal dan berbahaya di platform mereka, menyusul keluhan dari organisasi konsumen pan-Eropa BEUC dan 17 anggota nasionalnya.

Temu, yang memiliki 92 juta pengguna di 27 negara Uni Eropa, adalah unit dari raksasa e-commerce Tiongkok PDD Holdings.

Penegak hukum teknologi Uni Eropa juga akan menyelidiki apakah Temu mematuhi kewajiban DSA untuk menyediakan akses kepada para peneliti terhadap data yang dapat diakses publik.

"Kami ingin memastikan bahwa Temu mematuhi Undang-Undang Layanan Digital. Terutama dalam memastikan bahwa produk yang dijual di platform mereka memenuhi standar Uni Eropa dan tidak merugikan konsumen," kata kepala antimonopoli dan teknologi Uni Eropa Margrethe Vestager dalam sebuah pernyataan.

Temu terancam dijatuhi hukuman denda hingga 6% dari omzet globalnya jika terbukti bersalah melanggar UU Layanan Digital.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengaku siap menggunakan mobil dinas Maung besutan PT Pindad sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Ara menjelaskan, hal itu menjadi komitmen pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri. Di samping itu, Ara juga menyebut arahan tersebut sempat disampaikan Prabowo saat melakukan retreat menteri di Magelang, Jawa Tengah.

“Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (30/10).

Ara menjelaskan, dirinya hingga saat ini memang belum pernah naik mobil Maung tersebut. Akan tetapi dia menilai bahwa desain mobil Maung tersebut bagus dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Dengan demikian, Ara memastikan bahwa dirinya siap untuk menjalankan perintah tersebut dan meminta Wakil Menteri dan jajaran pegawai khususnya Eselon I agar juga turut menggunakan mobil tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada pembekalan atau retreat beberapa waktu lalu memberikan arahan dan meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas Maung termasuk Pejabat Eselon I.

“Kita semua harus bangga dan cinta pakai produk dalam negeri. Saya juga berharap kualitas produk dalam negeri harus berkualitas dan makin ditingkatkan sehinga menjadi kebanggan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indo (Apindo) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan kembali insentif pajak penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada pekerja, khususnya di sektor padat karya.

Insentif tersebut sebenarnya sudah pernah diberikan oleh pemerintah pada saat pandemi Covid-19.

Namun, tidak diperpanjang seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu memilih irit bicara pada saat ditanya awak media mengenai kebijakan insentif tersebut.

Febrio juga tidak menjelaskan apakah Kementerian Keuangan akan mengabulkan permintaan pengusaha atas pemberian insentif PPh 21 DTP untuk pekerja.

"Nanti ya," ujar Febrio singkat sembari meninggalkan awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (31/10).

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mendorong pemerintah untuk tetap memberikan insentif tersebut.

Menurutnya, pemberian insentif PPh 21 DTP sangat diperlukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Tetap perlu diberikan mengingat kita mengalami penurunan daya beli yang kronis, insentif ini diharapkan dapat memperbaiki daya beli masyarakat," kata Wijayanto kepada Kontan.co.id, Kamis (31/10).

Namun, mengingat kondisi fiskal yang sedang sulit, maka insentif tersebut perlu diprioritaskan kepada masyarakat berpenghasilan menengah hingga bawah dengan ketepatan sasaran implementasinya yang perlu diawasi.

"Threshold minimal bebas pajak perlu dinaikkan," katanya.