Reporter: Rashif Usman | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pemberian insentif kepabeanan mencapai Rp 52,48 triliun pada periode Januari hingga Juni 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemberian insentif tersebut digelontorkan dalam bentuk pembebasan/pengembalian bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan cukai. Adapun pemberian insentif kepabeanan itu diberikan guna mendukung UMKM dan industri.

"Industri yang berhubungan dengan ekspor dan kawasan industri, kami memberikan fasilitas," kata Sri Mulyani saat rapat bersama Banggar DPR, Senin (8/7) lalu.

Dalam catatan Kemenkeu, fasilitas kepabeanan telah diberikan kepada 2.244 perusahaan. Dari total perusahaan, sebanyak 1.426 perusahaan telah menerima fasilitas kawasan berikat.

Kemudian, pembebasan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) diberikan kepada 206 perusahaan, gudang berikan 192 perusahaan, pusat logistik berikat 152 perusahaan, KITE pengembalian 118 perusahaan, KITE industri kecil menengah sebanyak 122 perusahaan, toko bebas bea 21 perusahaan dan tempat penyelenggaraan pameran berikat sebanyak tujuh perusahaan.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa ekspor yang dilakukan perusahaan penerima fasilitas kepabeanan mencapai US$ 45,87 miliar, dengan negara tujuan ekspor utama mulai dari China, Amerika Serikat, India, Jepang dan Filipina. Berdasarkan jenis barangnya, ekspor dari perusahaan penerimaan fasilitas mayoritas pakaian, plastik, alas kaki, tekstil dan elektronik.

Sri Mulyani menerangkan bahwa Ditjen Bea Cuka (DJBC) akan terus mendukung pengembangan industri terutama pada orientasi ekspor. Hal ini sesuai dengan peran DJBC sebagai industrial assistance.

"Kami akan terus melakukan monitor, tetapi juga mendukung kegiatan mereka tetap bisa terjaga," tutupnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) tengah meracik kajian terkait penggabungan (merger) sejumlah perusahaan konstruksi di Tanah Air.

Corporate Secreatry Adhi Karya, Rozi Sparta mengatakan bahwa pihaknya bersama sejumlah BUMN Karya yang terlibat dalam rencana penggabungan tengah menyusun kajian demi mendudukan hal-hal penting dan krusial terkait kebijakan tersebut.

“Ini untuk memastikan terciptanya value dari proses holding yang akan dilakukan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (12/7).

Rozi mengungkapkan, dengan portofolio, pengalaman, dan kinerja yang dimiliki ADHI saat ini, pihaknya telah mempersiapkan kebijakan tersebut dan mendukung penciptaan nilai tambah melalui holding BUMN Karya.

Menurutnya, dari rencana penggabungan sejumlah BUMN Karya ini pihaknya memiliki segelintir catatan yang perlu diperhatikan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Di antaranya, terdapat hal-hal yang perlu disinkronisasi dan diselaraskan dalam berbagai aspek tata kelola, policy, dan hal lainnya.

“Namun hal ini akan sangat bergantung pada arah strategi holding ke depan dan bentuk holding yang saat ini masih didalami dan tentunya harapan memberi nilai tambah bagi masing-masing perseroan yang masuk dalam program holding ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir bilang pihaknya sudah mengirimkan surat ke Menteri PUPR soal pembentukan holding BUMN Karya.

“Saya sudah kirim surat ke Menteri PUPR sudah di tinjau lebih dalam Menteri Keuangan,” ucapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/7) malam.

Erick bilang pihaknya sedang menunggu kelanjutannya dari Kementerian PUPR. Dia pun masih belum bisa memastikan kapan holding BUMN Karya ini bakal rampung.

Menurut Erick, kebijakan pembentukan holding BUMN karya tidak berada di bawah kementerian BUMN. Namun Erick berharap proses peleburan akan tuntas lebih cepat.

“Makin cepat semakin baik, seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN. Kalau bisa jangan terlalu lama, kalau sudah sakit harus tutup segera,” tegasnya.

Adapun tujuh BUMN Karya yang akan dilebur ialah PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT PP Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya.

Rencananya, ADHI masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Sementara itu, WSKT bakal bergabung ke Hutama Karya dan PTPP bakal bersatu dengan WIKA.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono hari ini, Jumat (12/7/2024).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Wahyu dipanggil penyidik sebagai saksi dugaan korupsi di PT Telkom.

Dalam kasus ini, Wahyu akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham/pengurus PT Teknologi Riset Global Investama.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, atas nama Sakti Wahyu Trenggono," kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.

Tessa belum mengungkapkan materi apa yang akan didalami penyidik kepada Wahyu. Ia hanya menyebut, pemeriksaan ini terkait kasus kerjasama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).

Adapun KPK saat ini tengah menyidik dua kasus dugaan korupsi di PT Telkom. Di antaranya menyangkut pengadaan barang dan jasa yang diduga fiktif di PT Telkom.

Kemudian, pengadaan dan penyediaan financing untuk project data center di anak usaha Telkom, PT Sigma Cipta Caraka (SCC).

Meski telah mengumumkan kasus ini sudah di tahap penyidikan, namun KPK belum mengumumkan identitas para tersangka.

Dalam pengadaan barang dan jasa di PT Telkom, negara diduga mengalami kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

"Perhitungan (dugaan kerugian negara) sementara mencapai ratusan miliar rupiah," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).

Terpisah, VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif itu berawal dari audit internal PT Telkom Group.

Menurut Andri, manajemen PT Telkom berkomitmen menjunjung transparansi dan bersikap kooperatif mengikuti proses hukum di KPK.

“Sebagai implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan wujud program bersih-bersih BUMN,” kata Andri dalam keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/5/2024).

“Proses hukum yang berjalan hingga saat ini tidak mengganggu operasional bisnis dan kinerja perusahaan,” tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Panggil Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Sebagai Saksi"

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -SINGAPURA. Harga minyak naik tipis pada perdagangan Jumat (12/7), di tengah tanda-tanda meredanya tekanan inflasi di Amerika Serikat. Meski begitu, harga minyak Brent diperkirakan mencatat penurunan mingguan.

Mengutip Reuters, Jumat (12/7), harga minyak mentah jenis Brent naik 0,6% menjadi US$ 85,89 per barel pada puku 06.30 GMT. Sedangkan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS naik 0,7%, menjadi US$ 83,20 per barel.

Kedua kontrak naik dalam dua sesi sebelumnya, namun masih bersiap untuk penurunan mingguan.

Harga minyak Brent berjangka diperkirakan turun sekitar 1% secara mingguan setelah naik empat minggu berturut-turut. Kontrak berjangka WTI secara umum stabil setiap minggunya.

Kepercayaan investor meningkat setelah data pada hari Kamis menunjukkan inflasi AS turun pada bulan Juni, memicu harapan bahwa Federal Reserve akan segera menurunkan suku bunga.

Suku bunga yang lebih rendah diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang akan membantu meningkatkan konsumsi bahan bakar.

Namun pasar masih menunggu tanda-tanda tindakan yang lebih jelas. Meskipun Gubernur Fed Jerome Powell mengakui tren peningkatan tekanan harga baru-baru ini, ia mengatakan kepada anggota parlemen bahwa diperlukan lebih banyak data untuk memperkuat alasan penurunan suku bunga.

“Angka inflasi AS yang menurun mungkin mendukung upaya The Fed untuk memulai proses pelonggaran kebijakannya lebih awal, namun hal ini juga menambah serangkaian kejutan negatif dalam data ekonomi AS, yang menunjukkan melemahnya perekonomian AS," kata Yeap Jun Rong, ahli strategi pasar di IG.

Indikasi kuatnya permintaan bahan bakar musim panas di AS juga mendukung harga.

Data pemerintah menunjukkan, permintaan bensin AS berada pada angka 9,4 juta barel per hari (bph) dalam pekan yang berakhir 5 Juli, tertinggi dalam minggu yang mencakup libur Hari Kemerdekaan sejak 2019. Permintaan bahan bakar pesawat dalam rata-rata empat minggu berada pada titik terkuat sejak Januari 2020.

“Pasar akan tetap berada dalam kisaran yang terbatas, dilumpuhkan oleh kekuatan yang berlawanan dari perkiraan pemulihan permintaan yang dipicu oleh antisipasi musim panas yang kuat untuk konsumsi bahan bakar… namun sentimen tetap terikat oleh pelemahan ekonomi yang sedang berlangsung dan pemulihan permintaan yang tidak menentu,” kata Emril Jamil, analis minyak senior di LSEG.

Permintaan bahan bakar yang kuat mendorong penyulingan AS untuk meningkatkan aktivitas dan memanfaatkan stok minyak mentah. Data pemerintah menunjukkan, input bersih minyak mentah dari penyulingan minyak mentah di Pantai Teluk AS naik pekan lalu menjadi lebih dari 9,4 juta barel per hari untuk pertama kalinya sejak Januari 2019.

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Australia berencana untuk memberlakukan undang-undang anti penipuan pada akhir tahun ini.

Undang-undang membuat perusahaan internet secara proaktif menghentikan hosting penipuan atau harus membayar denda yang besar.

Melansir dari Reuters, Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) dan departemen keuangan sedang berkonsultasi dengan perusahaan internet, perbankan, dan telekomunikasi tentang pembuatan kode antipenipuan yang wajib dan dapat ditegakkan yang secara hukum.

Mereka mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi penguin, termasuk menawarkan layanan pengaduan yang efektif.

“Kami berharap undang-undang tersebut bisa selesai dalam periode ini sampai akhir tahun ini,” kata Ketua ACCC Gina Cass-Gottlieb melalui telepon.

"Kami rasa, kami perlu hukum yang sangat jelas dan spesifik yang dapat ditegakkan." kata Gina.

“Jika perusahaan tidak mematuhi kode anti penipuan tersebut maka akan dikenakan denda sebesar A$50 juta, tiga kali lipat keuntungan yang diperoleh dari kesalahan atau 30% dari omzet pada saat kesalahan terjadi”, kata departemen keuangan Australia.

Pemerintah Australia sengaja merancang undang-undang anti penipuan setelah adanya kasus iklan penipuan mata uang kripto yang menampilkan wajah miliarder pertambangan Andrew Forrest menyebabkan warga Australia kehilangan jutaan dolar, menurut Forrest.

Dia menggugat pemilik Facebook Meta atas iklan tersebut di California setelah mengatakan bahwa dia tidak dapat memaksa Meta untuk mengambil tindakan di dalam negeri.

Saat ini hanya penyedia telekomunikasi yang menghadapi peraturan anti-penipuan khusus di Australia, menurut pemerintah. Namun, jumlah kerugian warga Australia akibat penipuan meningkat tiga kali lipat menjadi A$2,7 miliar ($1,8 miliar) dari tahun 2020 hingga 2023, sejalan dengan tren global, karena pandemi membuat lebih banyak orang online.

Melansir dari Channel News Asia, ACCC secara terpisah menggugat Meta atas apa yang dikatakannya sebagai kegagalan untuk menghentikan publikasi iklan penipuan mata uang kripto yang menampilkan wajah orang-orang terkemuka Australia, termasuk Forrest. Gugatan tersebut diajukan ACCC pada Maret 2022 dan masih dalam tahap praperadilan.

Cass-Gottlieb mengatakan bahwa kode wajib akan mengurangi kebutuhan untuk penegakan hukum yang "berorientasi ke belakang" dan memakan waktu yang melibatkan investigasi, persiapan dan penyelesaian gugatan, ditambah banding.

Meta menolak berkomentar tentang waktu penerapan kode antipenipuan. Perusahaan mengatakan dalam pengajuan bulan Januari mereka menginginkan kode sukarela dan kode wajib yang membuat perusahaan memprioritaskan kepatuhan daripada inovasi.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan penarikan pinjaman dibandingkan dengan menerbitkan surat berharga negara (SBN), sebagai upaya optimalisasi pembiayaan anggaran.

Dalam APBN 2024, pinjaman hanya ditargetkan sebesar Rp 18,4 triliun, namun target tersebut naik menjadi Rp 101,3 triliun. sementara itu, target penerbitan SBN justru turun, dari semula sebesar Rp 666,4 triliun menjadi Rp 451,9 triliun.

Pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman dalam negeri yang semula ditargetkan sekitar Rp 600 miliar, kini naik menjadi Rp 20,1 triliun. Kemudian, pinjaman luar negeri sebelumnya ditargetkan Ro 17,7 triliun kini naik menjadi Rp 81,2 triliun.

Melansir laporan pelaksanaan APBN Semester I 2024 disebutkan, pinjaman luar negeri naik secara signifikan karena pemerintah memanfaatkan opsi fleksibilitas pembiayaan utang, yaitu dengan mengoptimalkan pinjaman program dari ekuivalen US$ 2,0 miliar menjadi US$ 3,0 miliar.

“Optimalisasi pinjaman program dilakukan untuk mengendalikan biaya dan risiko utang, mengurangi tekanan pasar keuangan dengan menurunkan target penerbitan SBN, dan menghindari crowding out effect,” tulis laporan tersebut, dikutip pada Jumat (12/7).

Untuk diketahui, realisasi penarikan pinjaman pada semester I tahun 2024 telah mencapai Rp 8,5 triliun, yang terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1,8 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 6,6 triliun.

Dalam penyiapan penarikan pinjaman, pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi internal seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemenkumham, dan K/L terkait agar penyiapan data pendukung dapat dilaksanakan lebih cepat dan terintegrasi.

Koordinasi dengan pemberi pinjaman juga dilaksanakan terutama dalam negosiasi, penyiapan dokumen, serta penentuan timing penarikan yang tepat, baik untuk pemerintah maupun pemberi pinjaman.

“Dalam pelaksanaan pinjaman kegiatan, Pemerintah senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan progres penarikannya,” tulis laporan tersebut.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga berencana meningkatkan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) yang semula hanya dicanangkan sebesar Rp 51,4 triliun, kini meningkat menjadi Rp 151,4 triliun.

Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Harga rata-rata sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau naik pada Jumat (12/7).

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 14.00 WIB, harga sejumlah komoditas pangan tercatat naik hari ini, dibanding sehari sebelumnya. Antara lain cabai rawit merah naik 2,17% menjadi Rp 53.730 per kilogram (kg), harga jagung di tingkat peternak naik 1,60% menjadi Rp 5.710 per kg, harga telur ayam ras naik 0,44% menjadi Rp 29.410 per kg, harga ikan bandeng naik 0,70% menjadi Rp 32.990 per kg, harga daging sapi murni naik 0,15% menjadi Rp 135.310 per kg, harga gula konsumsi naik 0,11% menjadi Rp 18.010 per kg.

Harga bawang putih bonggol naik 0,10% menjadi Rp 40.330 per kg, harga tepung terigu curah naik 0,10% menjadi Rp 10.280 per kg, harga tepung terigu kemasan naik 0,15% menjadi Rp 13.350 per kg, harga beras medium yang naik 0,07% menjadi Rp 13.520 per kg dan harga minyak goreng curah yang naik 0,06% menjadi Rp 15.980 per liter.

Sedangkan harga beberapa komoditas pangan lainnya tercatat turun hari ini, Antara lain harga beras SPHP yang turun 0,16% menjadi Rp 12.570 per kg, harga daging ayam ras turun 0,08% menjadi Rp 35.790 per kg, harga cabai merah keriting turun 1,04% menjadi Rp 45.710 per kg, beras premium turun 0,06% menjadi Rp 15.500 per kg, harga bawang merah turun 0,85% menjadi Rp 33.760 per kg dan harga kedelai biji kering turun 0,08% menjadi Rp 12.040 per kg.

Reporter: Arif Budianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana menggabungkan sejumlah perusahaan konstruksi di Tanah Air ke dalam satu holding BUMN Karya. Kabar terbaru, Kementerian BUMN telah mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait rencana penggabungan tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja menegaskan, Kementerian PUPR belum menerima arahan maupun komunikasi dengan Kementerian BUMN terkait merger sejumlah BUMN Karya.

“Belum, belum ke sini suratnya. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jumat (12/7).

Endra menjelaskan, Kementerian PUPR belum pernah menerima surat maupun gambaran mengenai konsep penggabungan BUMN tersebut. Untuk itu dia belum bisa menindaklanjuti apa yang telah dikatakan Menteri BUMN.

“Belum pernah ada yang dibawa ke sini konsepnya. belum ada konsep yang masuk, yang mau kita komentari apanya?” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir bilang pihaknya sudah mengirimkan surat ke Menteri PUPR soal pembentukan holding BUMN Karya.

“Saya sudah kirim surat ke Menteri PUPR sudah ditinjau lebih dalam Menteri Keuangan,” ucapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/7) malam.

Erick bilang pihaknya sedang menunggu kelanjutannya dari Kementerian PUPR. Dia pun masih belum bisa memastikan kapan Holding BUMN Karya ini bakal rampung.

Menurut Erick, kebijakan pembentukan Holding BUMN Karya tidak berada di bawah kementerian BUMN. Namun Erick berharap proses peleburan akan tuntas lebih cepat.

“Makin cepat semakin baik, seperti juga penutupan perusahaan-perusahaan BUMN. Kalau bisa jangan terlalu lama, kalau sudah sakit harus tutup segera,” tegasnya.

Adapun tujuh BUMN Karya yang akan dilebur ialah PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT PP Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya.

Rencananya, ADHI masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Sementara itu, WSKT bakal bergabung ke Hutama Karya dan PTPP bakal bersatu dengan WIKA.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memusnahkan barang hasil penindakan. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap peredaran barang-barang ilegal dan/atau berbahaya.

Kegiatan pemusnahan dilaksanakan di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

Total perkiraan nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp 31,6 miliar dengan potensi penerimaan negara yang seharusnya dibayar sebesar Rp 16,84 miliar.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Bobby Situmorang, mengungkapkan bahwa barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan pada tahun 2023 dari Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Bea Cukai Semarang, dan Bea Cukai Tanjung Emas yang telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara (BMMN).

“Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara digiling dan dibakar yang bekerja sama dengan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di Cirebon,” ujar Bobby dalam keterangan resminya, Kamis (11/7).

Bobby mengatakan BMMN yang dimusnahkan meliputi 25.186.291 batang rokok ilegal, 603,4 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), 3.270 gram tembakau iris (TIS), 2,28 liter vape liquid dan 1.820 butir obat-obatan.

“Penindakan yang dilakukan tak terlepas dari kerja sama Bea Cukai dengan segenap pihak, seperti aparat penegak hukum dan masyarakat. Kami berkomitmen untuk melindungi masyarakat dan memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasaran memenuhi standar hukum yang berlaku,” pungkas Bobby.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta caleg terpilih hasil Pileg 2024 mulai melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu tertuang dalam surat dinas nomor 1262/PL.01.09-SD/05/2024 yang dilayangkan Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin kepada KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota pada Kamis (11/7/2024).

Afif berujar, hal ini sehubungan dengan persiapan penyampaian salinan keputusan calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD.

"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada pengurus partai politik di tingkatan masing-masing, khususnya yang memperoleh kursi Pemilu Anggota DPRD Provinsi atau Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, agar calon terpilih dari masing-masing partai segera melaporkan harta kekayaan kepada KPK," tulis Afif dalam surat itu.

Adapun KPK telah mengatur waktu dan mekanisme penyampaian laporan harta kekayaan itu dalam Surat Edaran KPK Nomor 5 Tahun 2024 pada 16 April 2024.

Afif meminta agar KPU provinsi dan kabupaten/kota mempedomani mekanisme di surat edaran tersebut.

Ia menekankan, berdasarkan surat edaran itu, caleg terpilih yang telah melaporkan harta kekayaan akan mendapatkan tanda terima dari KPK.

Namun, apabila mereka tidak mendapatkannya sampai 21 hari sebelum tanggal pelantikan, maka caleg terpilih dapat menyampaikan bukti pelaporan LHKPN (laporan harta kekayaan pejabat negara) dan surat pernyataan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

"Penyampaian dokumen bukti pelaporan LHKPN dan surat pernyataan dilakukan pada waktu 20 (dua puluh) hari sebelum pelantikan anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota," tambah Afif.

Afif juga menugaskan jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memantau proses dan status pelaporan calon terpilih anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota pada laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/pelaporan_caleg.

Sebagai informasi, penyampaian laporan harta kekayaan caleg terpilih diatur pada Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Beleid itu mengatur, sebelum KPU menyampaikan siapa saja caleg terpilih, caleg terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Lalu, tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

Dalam hal caleg terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

Kemudian, berdasarkan Surat Edaran KPK Nomor 5 Tahun 2024, caleg yang tidak memenuhi kewajiban terkait laporan harta kekayaan sebagaimana diatur surat itu tidak akan diberikan tanda terima oleh KPK.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU Minta Caleg Terpilih Mulai Lapor Harta Kekayaan ke KPK "

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Kasus influencer saham gagal kelola investasi Rp71 miliar mengingatkan pentingnya calon investor mengenali investasi ilegal. Tabungan bebas biaya dengan bunga kompetitif dapat menjadi alternatif investasi yang aman dan menguntungkan.

Influencer tersebut menawarkan investasi dengan sistem titip dana. Padahal, dia tidak punya izin sebagai manajer investasi maupun penasihat investasi. Karena tergiur dengan cuan besar dan tidak mau repot, investor tidak cermat melihat legalitas dan rekam jejak “pengelola” investasi.

Sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya pihak dengan izin OJK yang dapat mengelola dana publik. Selain itu investor juga perlu mempertimbangkan tingkat risiko investasi. Investasi yang terkait dengan pasar modal akan dipengaruhi naik turunnya pergerakan harga.

Investor yang lebih menyukai investasi minim risiko dapat menempatkan asetnya di tabungan dan deposito dengan bunga spesial. Simpanan di produk perbankan ini dijamin pemerintah berdasarkan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan suku bunganya mengikuti suku bunga acuan.

Melalui tabungan bebas biaya yang menawarkan bunga kompetitif, pertumbuhan aset akan semakin optimal. Tanpa potongan biaya administrasi, saldo tabungan tidak tergerus setiap bulan. Imbal hasilnya juga akan maksimal dengan bunga yang lebih tinggi.

Salah satu program yang menawarkan bunga tabungan kompetitif adalah Program Mid Year 2024 dari J Trust Bank. Program yang berlangsung sejak 1 Juni 2024 hingga 31 Desember 2024 ini dapat diikuti nasabah baru dan nasabah eksisting.

Nasabah cukup menempatkan dana minimum Rp20 juta pada Tabungan TORA dan menjaga saldo minimum sebesar Rp100 ribu. Dana harus disimpan dan tidak ditarik (hold) selama minimal enam bulan. Setelah itu, nasabah dapat memperoleh suku bunga dan cashback spesial.

Berikut ini rincian penempatan dana beserta suku bunga dan cashback yang akan diperoleh nasabah dalam Program Mid Year 2024.

Bagi Nasabah Baru (New CIF)

Bagi Nasabah Eksisting

Selain suku bunga dan cashback spesial, nasabah dapat menikmati berbagai keunggulan layanan Tabungan TORA. Selain membebaskan biaya administrasi bulanan, Tabungan TORA juga membebaskan biaya transfer antarbank hingga 10 kali per bulan masing-masing yang dilakukan secara online, SKN, RTGS, dan BI FAST melalui J MOBILE dan J NET. Fasilitas lainnya, yaitu bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM Bersama dan Prima maksimum empat kali per hari.

Meski demikian, nasabah juga perlu mengetahui bahwa nilai simpanan nasabah pada bank dijamin negara mengikuti peraturan LPS dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu, terdapat risiko atas simpanan bila tingkat suku bunganya melebihi yang ditetapkan oleh LPS. Nasabah dapat menyesuaikan keputusan investasi berdasarkan tingkat toleransinya terhadap risiko.

Ingin meraih untung tengah tahun dari menabung di tabungan bebas biaya? Segera kunjungi kantor cabang J Trust Bank untuk informasi selengkapnya, mengakses www.jtrustbank.co.id, atau menghubungi Ask J 1500 615.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Prabowo Subianto dikabarkan akan menghapus batas defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Langkah ini dilakukan untuk mendukung program-program populis yang dijanjikan Prabowo saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut laporan Reuters yang mengutip Majalah Tempo, Prabowo sedang mengeksplorasi berbagai upaya untuk menghapus batas defisit tersebut.

Salah satu program yang dijanjikan adalah makan siang gratis, yang diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp 400 triliun. Untuk tahun pertama, anggaran program tersebut sudah disepakati sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025.

Namun, langkah ini mendapat kritik dari Ekonom Senior Faisal Basri. Ia memperingatkan bahwa penghapusan batas defisit APBN dapat mengganggu stabilitas makroekonomi Indonesia dan meningkatkan biaya ekonomi.

Menurut Faisal, penghapusan batas defisit dapat menyebabkan ketidakdisiplinan fiskal dan peningkatan belanja pemerintah yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, sehingga utang pemerintah berpotensi naik.

"Anggaran militer akan dinaikkan, biaya makan gratis ratusan triliun, tapi penerimaan pajak tidak naik," kata Faisal pada Rabu (10/7).

Meski Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan rasio pajak hingga 23%, Faisal meragukan hal tersebut dapat tercapai dan mengingatkan agar pemerintah tidak menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mengejar target tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan tetap menjaga rasio utang di bawah 40% terhadap PDB.

"Kami tetap komitmen pada makroprudensial di mana tingkat utang kita sebanyak 40%," ujarnya pada Kamis (11/7).

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan, posisi utang pemerintah per akhir Mei 2024 sebesar Rp 8.353,02 triliun, meningkat Rp 14,59 triliun dibanding akhir bulan sebelumnya.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat 38,71%, naik dari 38,64% pada akhir April. Rasio ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, dan lebih baik dari yang ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%.