Bisnis.com, JAKARTA - PT Amman Mineral Nusa Tenggara terbuka terhadap peluang impor konsentrat tembaga dari negara lain untuk diolah menjadi katoda tembaga di smelter miliknya pada masa mendatang.

Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau mengatakan, smelter tembaga perseroan akan memiliki kapasitas input terpasang 900.000 ton per tahun (ktpa) konsentrat. Pasokan konsentrat akan berasal dari produksi tambang perseroan, yakni Batu Hijau dan proyek Elang nantinya.

Namun demikian, Rachmat tak menutup kemungkinan bila ke depan smelter Amman dapat menyerap konsentrat dari luar negeri guna mengoptimalkan kapasitas terpasang smelter pada saat produksi tambang Amman berkurang atau terganggu.

"Kalau produksi smelter disesuaikan produksi tambangnya. Kami melihat juga potensi-potensi seperti seandainya produksi kami atau kami lagi shutdown, kami bisa impor. Berbalik jadi negara seperti Korea dan Jepang, kita impor konsentrat dari Chili untuk membuat katoda tembaga di Indonesia, misalnya," ujar Rachmat saat kunjungan ke Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (10/7/2024).

Anak usaha PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN) itu juga membuka peluang kerja sama pengolahan konsentrat bila di masa mendatang ada perusahaan-perusahaan tambang tembaga baru dalam negeri yang diwajibkan untuk melakukan hilirisasi.

Vice President of Corporate Communications and Investor Relations Amman Mineral Kartika Octaviana menambahkan, pengolahan konsentrat dari sumber pasokan eksternal akan dilakukan secara selektif. Hal ini lantaran smelter tembaga memiliki spesifikasi yang berbeda-beda tergantung dengan karakter konsentrat.

"Kalau sourcing dari luar memang harus selektif, disesuaikan yang bisa diserap karena smelter beda-beda speknya tergantung karakter konsentratnya," kata Kartika.

Sementara itu, smelter Amman telah memasuki tahap commissioning dan ditargetkan mulai berproduksi pada Agustus 2024.

“Kami perkirakan sudah mulai akan produksi atau dikasih feed konsentrat itu pada akhir Agustus atau di awal September,” kata Rachmat.

Untuk fase awal hingga Desember 2024, smelter ini masih belum akan mencapai kapasitas produksi penuhnya yang sebesar 900.000 tpa.

Smelter Amman yang menelan investasi senilai US$1,4 miliar akan menghasilkan produk berupa katoda tembaga yang mencapai 222.000 tpa dan asam sulfat mencapai 830.000 tpa. Smelter yang juga dilengkapi dengan fasilitas prescious metal refinery (PMR) ini juga akan menghasilkan 18 tpa emas batangan, 55 tpa perak batangan, dan 70 tpa selenium.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sampai dengan saat ini terdapat dua Unit Usaha Syariah yang telah memenuhi persyaratan kewajiban untuk mengajukan permohonan spin off pada 2025.

Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae ketika disinggung soal pipeline spin off tahun ini. Dia menyampaikan bahwa terkait dengan spin off Unit Usaha Syariah, OJK telah mengeluarkan POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

“[Di mana] ini mengatur tentang kewajiban spin off bagi Unit Usaha Syariah yang telah memiliki aset 50% dari aset induk dan/atau total aset mencapai Rp50 triliun,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sejauh ini, memang UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) diharuskan menjalankan pemisahan atau spin off menjadi bank umum syariah (BUS).

Adapun, menurut Dian, OJK sebenarnya memiliki kewenangan untuk mendorong paksa aksi konsolidasi.

"Kami itu juga berbicara dengan bank [terkait proyeksi konsolidasi]. Memantapkan konsep lah, kira-kira begitu siapa yang akan merger. Akan tetapi kami belum kepikiran untuk melakukan merger paksa," ujar Dian, Kamis (27/6/2024).

Dia mengatakan OJK masih memberi waktu industri perbankan syariah untuk menjalankan konsolidasi sesuai arah bisnisnya. Pihaknya juga tetap akan terus memberikan dukungan terhadap inisiatif konsolidasi itu sebagai bagian dari upaya mewujudkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027.

"OJK juga terus melakukan komunikasi terkait berbagai persiapan yang dilakukan oleh industri perbankan untuk merespon ketentuan mengenai spin off," ujar Dian.

UUS BTN dan CIMB Niaga

BTN sendiri akan menjalankan pemisahan atau spin off UUS menjadi bank umum syariah (BUS). Adapun, modal yang harus tersedia bagi bank hasil spin off itu nantinya mencapai Rp6 triliun.

Tercatat, UUS BTN yakni BTN Syariah telah membukukan aset Rp54,8 triliun pada kuartal I/2024, naik 17,9% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan BTN telah mempersiapkan langkah spin off BTN Syariah, termasuk modal bagi bank umum syariah hasil spin off itu nantinya.

"Kami siapkan spin off UUS Rp1,5 triliun-Rp6 triliun untuk total capital," kata Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Modal tersebut disiapkan BTN agar bank hasil spin off tersebut masuk ke dalam kategori minimal kelompok bank dengan modal inti (KBMI) II.

"Sekarang sih di kami sudah ada Rp4 triliun ya, tapi kan karena masih UUS, bukan dicatat sebagai modal, hanya seakan-akan kami taruh duit di UUS, seakan-akan. Jadi mungkin nambahnya enggak banyak, paling Rp1 triliun," tutur Nixon.

Berdasarkan timeline, penyediaan modal bagi bank hasil spin off bank syariah BTN dilakukan pada semester I/2025.

Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan mengacu ketentuan dari OJK, UUS CIMB Niaga atau CIMB Niaga Syariah harus spin off. Di mana, CIMB Niaga Syariah telah membukukan aset mencapai Rp64,59 triliun pada kuartal I/2024.

Saat ini, CIMB Niaga dikabarkan sedang dalam persiapan untuk spin off UUS-nya. CIMB Niaga pun telah berkonsultasi dengan OJK serta regulator terkait lainnya dalam menjalankan spin off.

"Akan mulai proses spin off tahun depan," kata Lani kepada Bisnis pada Rabu (12/6/2024).

Bisnis.com, BANTUL - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperkirakan luas lahan panen bawang merah di daerah ini mencapai 700 hektare pada Juli-Agustus 2024.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul Joko Waluyo, di Bantul, Rabu (10/7/2024), mengatakan, pada bulan Juli-Agustus ini di wilayah Kecamatan Imogiri terdapat lahan bawang merah siap panen seluas 200 hektare, kemudian di lahan pasir kawasan pantai selatan seluas 250 hektare.

Selain itu, juga di lahan sawah di wilayah Kecamatan Kretek dan Kecamatan Sanden total seluas 250 hektare.

"Dengan demikian, total luas lahan panen bawang merah bisa mencapai 700 hektare," katanya.

Menurut dia, dengan panen tanaman hortikultura itu, maka produksinya dapat menjaga ketersediaan komoditas pertanian tersebut di tingkat petani, bahkan mendukung pasokan bawang merah ke luar Bantul melalui pedagang maupun pengepul.

"Panen bawang merah rata rata 20 ton per hektare untuk di lahan sawah, sedangkan lahan pasir rata rata 10 ton sampai 15 ton per hektare, kemudian di lahan marginal wilayah pegunungan hampir sama, rata rata 10 ton sampai 15 ton per hektare," katanya.

Dia mengatakan, di lahan pasir sepanjang pantai selatan kawasan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang membentang di tiga kecamatan yaitu Kretek, Sanden, dan Srandakan bisa ditanami bawang merah hingga lima kali dalam setahun.

"Di lahan pasir cukup luas mencapai 350 hektare, dan bisa tanam empat sampai lima kali dalam satu tahun, dengan produksi rata rata 10 ton sampai 15 ton per hektare," katanya.

Menurut dia, di sebagian lahan pasir wilayah Sanden juga diterapkan sistem tanaman tumpang sari, atau menanam dua jenis tanaman yaitu bawang merah dan cabai pada waktu yang bersamaan.

"Akan tetapi kalau ada sistem tumpang sari, misalnya dengan tanaman cabai, mungkin hanya tanam bawang merah selama tiga kali dalam setahun, seandainya tidak dengan tumpang sari cabai, bisa empat sampai lima kali tanam dalam setahun," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Komisi VI DPR RI menolak usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 kepada PT Danareksa (Persero) dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Harris Turino mengatakan Danareksa dinilai mampu mendapatkan pendanaan di luar injeksi modal negara, sehingga tidak memerlukan PMN. Adapun Perum Perumnas disebut tidak memiliki rencana bisnis yang jelas.

"Kami menolak usulan PMN 2025 untuk dua BUMN, yakni Danareksa dan Perumnas. Danareksa karena bisa mendapatkan pendanaan dalam bentuk lain, sementara Perumnas konsep perencanaan bisnisnya tidak jelas," ujar Harris dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Berdasarkan usulan Kementerian BUMN, Danareksa direkomendasikan meraih PMN sebesar Rp2 triliun yang ditujukan untuk pengembangan usaha. Sementara itu, Perumnas diusulkan meraih injeksi modal negara sebesar Rp1 triliun guna penyelesaian persediaan perumahan.

Kementerian BUMN diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara terperinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Berikut daftar 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN Tahun Anggaran 2025:

1. Hutama Karya: Rp13,86 triliun

2. Asabri: Rp3,61 triliun

3. PLN: Rp3 triliun

4. IFG – Bahana PUI: Rp3 triliun

5. Pelni: Rp2,5 triliun

6. Biofarma: Rp2,21 triliun

7. Adhi Karya: Rp2,09 triliun

8. Wijaya Karya: Rp2 triliun

9. Len Industri: Rp2 triliun

10. Danareksa: Rp2 triliun

11. Kereta Api Indonesia: Rp1,8 triliun

12. ID Food: Rp1,62 triliun

13. PT PP (Persero): Rp1,56 triliun

14. Perum Damri: Rp1 triliun

15. Perumnas: Rp1 triliun

16. INKA: Rp976 miliar

Bisnis.com, PADANG — PT Bank Nagari melakukan upaya meningkatkan penguatan unit usaha syariah (UUS) yang merupakan anak usaha untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan harapan bisa setara dengan usaha induk yakni Bank Nagari.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan bicara soal rencana konversi Bank Nagari menjadi perbankan syariah, sejauh ini belum bisa dipastikan kapan rencana tersebut terlaksana.

Namun dengan adanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) turut mengubah kewajiban waktu untuk memisahkan UUS dari induk.

"P2SK ini membuat kami mengambil langkah untuk melakukan upaya meningkatkan penguatan UUS dan membuat UUS setara dengan induk (Bank Nagari)," katanya, Selasa (9/7/2024).

Dia menjelaskan penguatan UUS ini juga tertuang di dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Setelah itu Bank Nagari akan melihat respons masyarakat melalui produk yang ada di UUS tersebut.

Produk yang dimaksud yakni tabungan haji, tabungan kurban, dan kemudian akan dikembangkan kurban dan aqiqah, tabungan umroh, tabungan haji muda, dan gadai syariah.

"Kalau untuk tabungan haji muda itu, usia nasabahnya dimulai dari usia 12 tahun. Jadi masyarakat yang ini anaknya setelah dewasa nanti sudah bisa pergi ke Makkah melaksanakan ibadah haji, bisa ikut tabung haji muda," ujarnya.

Untuk itu, Gusti Candra melihat dengan adanya tenggat waktu untuk memisahkan UUS dengan induknya itu, Bank Nagari menargetkan meningkatkan kinerja dari UUS tersebut. "Sekarang kita kuatkan UUS ini, dengan harapan bisa setara dengan usaha induk yakni Bank Nagari," tegasnya.

Terkait kinerja UUS, Bank Nagari mencatat kinerja UUS sepanjang semester I-2024 terus menunjukan pertumbuhan. Total DPK yang dilihat dari sisi penghimpunan, UUS Bank Nagari mampu mencapai Rp3,98 triliun, tumbuh Rp272,66 miliar atau 7,35% dari Desember 2023.

Kemudian untuk total pembiayaan juga tercatat mengalami peningkatan sejak awal tahun hingga Juni 2024 mencapai Rp3,66 triliun, tumbuh Rp256,33 miliar atau 7,53% dari Desember 2023.

"Jadi kami mencatat dengan kinerja yang baik itu, pertumbuhan bisnis UUS Bank Nagari hingga Juni 2024 berdampak kepada perolehan laba UUS yang mencapai Rp81,40 miliar," kata Gusti Candra.

Bisnis.com, JAKARTA — Crazy Rich Surabaya Hermanto Tanoko bercokol di urutan 16 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan atau net worth senilai US$2,2 miliar atau setara dengan Rp35,76 triliun (kurs jisdor Rp16.256).

Berdasarkan data Forbes Real Time Kamis (11/7/2024), kekayaan Bos Cat Avian tersebut turun 1,52% atau sebesar US$34 juta. Pundi pundi harta Tanoko tidak lepas dari delapan emiten yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia, termasuk BLES yang baru listing pada Senin (7/10/2024).

PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES) yang IPO di harga Rp183 per saham saat ini berada di level Rp274 per saham. BLES sempat naik hingga menyentuh ARA pada perdagangan perdana.

Kapitalisasi emiten anyar tersebut saat ini menyentuh level Rp2,44 triliun dengan PER sebesar 16,53 kali dan PBVR sebesar 3,27 kali.

Selain BLES, terdapat tujuh emiten yang lebih dulu melantai di Bursa dan menyumbang pundi-pundi kekayaan Hermanto Tanoko.

Berdasarkan catatan Bisnis, emiten afiliasi Hermanto Tanoko yakni PT Avia Avian Tbk. (AVIA), PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO), PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE), PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. (CAKK), PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk. (DEPO), PT Mega Perintis Tbk. (ZONE), serta PT Penta Valent Tbk. (PEVE).

Delapan saham emiten Hermanto tersebut mencatatkan kinerja bervariasi secara year to date. Meski demikian, Hermanto mengklaim jika terdapat anomali pergerakan harga saham miliknya. Menurutnya kinerja saham dan kinerja fundamental terkadang akan bergerak berlawanan.

“Kamu lihat harga saham dan fundamental, kadang-kadang anomali, AVIA sejak IPO sampai sekarang secara profit naik terus tapi sahamnya justru turun terus,” ujarnya.

Kendati demikian, Tanoko juga mengklaim harga saham koleksinya yang jatuh membuatnya menjadi menarik untuk dikoleksi.

Berikut Daftar saham yang terafiliasi dengan konglomerat Hermanto Tanoko dan kapitalisasi pasar sampai dengan penutupan perdagangan Rabu (10/7/2024):

• PT Avia Avian Tbk. (AVIA) Rp31,60 triliun
  
• PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) Rp14,82 triliun
  
• PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) Rp10,84 triliun
  
• PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. (CAKK) Rp216,59 miliar
  
• PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk. (DEPO) Rp2,43 triliun
  
• PT Mega Perintis Tbk. (ZONE) Rp878,87 miliar
  
• PT Penta Valent Tbk. (PEVE) Rp406,09 miliar
  
• PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES) Rp2,44 triliun
  

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang membatalkan pencabutan izin PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyatakan pihaknya mengikuti upaya hukum kasasi sesuai ketentuan yang berlaku. "OJK telah menyatakan kasasi atas PTTUN tersebut dan sedang menyusun memori kasasi yang akan diajukan pada batas waktu yang telah ditentukan ketentuan perundangan," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya yang dikutip pada Rabu (10/7/2024).

Ogi menambahkan bahwa tim likuidasi saat ini masih bekerja untuk menelusuri dan mencari aset yang ada. Kresna Life diketahui menjual produk berupa PIK dan KLita sebagian besar secara ritel kepada nasabah perorangan. Informasi terakhir yang disampaikan ke OJK menunjukkan jumlah polis Kresna Life sekitar 7.000 polis, yang hampir seluruhnya merupakan polis nasabah perorangan.

Sebelumnya, OJK menegaskan bahwa pencabutan izin usaha Kresna Life bertujuan melindungi konsumen dari kerugian yang semakin besar serta mencegah bertambahnya calon konsumen baru yang dirugikan. Pencabutan izin usaha Kresna Life dilakukan setelah proses pengawasan yang cukup panjang, baik melalui pemeriksaan langsung maupun tidak langsung.

"OJK menemukan adanya konsentrasi investasi dana asuransi Kresna Life pada saham-saham yang dinilai terafiliasi grup Kresna dan pencatatan kewajiban yang lebih kecil dari seharusnya, yang menyebabkan rasio solvabilitas [risk based capital] lebih rendah dari ketentuan," tulis OJK dalam keterangan resmi pada Jumat (5/7/2024).

Sebelum mencabut izin usaha, OJK telah memberikan kesempatan perbaikan yang cukup panjang untuk mendorong Kresna Life segera memperbaiki kondisi keuangannya. OJK juga secara konsisten menerbitkan sanksi untuk setiap jenis pelanggaran ketentuan yang terjadi secara bertahap, serta memberikan waktu kepada direksi maupun pemegang saham untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Namun, menurut OJK, Kresna Life tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan tidak dapat menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) atau mengundang calon investor.

Bisnis.com, JAKARTA - LRT Jakarta segera memasuki jilid 2 seiring dengan rencana pemerintah menawarkan perpanjangan jalur megaproyek senilai Rp24 triliun itu kepada calon investor.

Berdasarkan laman resmi Jakarta Investment Centre (JIC), Pemprov DKI Jakarta tercatat telah menawarkan beberapa proyek pengembangan LRT kepada para investor.

Pemprov DKI Jakarta menyediakan project overview untuk tiga fase perpanjangan jalur LRT Jakarta.

Pertama, LRT Jakarta Fase 1D Dukuh Atas-Pesing yang akan memiliki jalur sepanjang 11,8 kilometer dengan 13 stasiun. Biaya investasi yang diperlukan untuk pengembangan dan konstruksi fase ini adalah sekitar Rp13,4 triliun.

Saat ini, fase 1D LRT Jakarta telah memiliki izin jalur yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan telah dilakukan studi kelayakan dan pre basic engineering design. Fase 1D LRT Jakarta diproyeksikan mulai dibangun pada 2026.

Pemprov DKI Jakarta menawarkan investasi ke fase ini dalam bentuk pendanaan (funding) atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership (PPP). Proyek LRT Jakarta Fase 1D diproyeksikan akan memiliki rasio pengembalian investasi atau Investment Return Rate (IRR) sebesar 11,41%

Kedua, LRT Jakarta Fase 2A JIS-Kelapa Gading akan memiliki jalur sepanjang 8,2 kilometer dengan 6 stasiun yang menghubungkan daerah Kelapa Gading ke Jakarta International Stadium (JIS). Biaya investasi yang diperlukan untuk pengembangan dan konstruksi fase ini adalah sekitar Rp7 triliun.

Proyek LRT Jakarta Fase 2A diproyeksikan akan memiliki rasio pengembalian investasi atau Investment Return Rate (IRR) sebesar 11,23%. Fase 2A LRT Jakarta diproyeksikan mulai dibangun pada 2029.

Ketiga, LRT Jakarta Fase 2B Velodrome-Klender, merupakan perpanjangan rute dari jalur eksisting yang akan menghubungkan Velodrome ke Klender. Proyek ini direncanakan memiliki jalur sepanjang 4,5 kilometer dengan 4 stasiun dan akan membutuhkan biaya sekitar Rp3,65 triliun.

Fase 2A LRT Jakarta diproyeksikan mulai dibangun pada 2029 dengan potensi rasio pengembalian investasi atau Investment Return Rate (IRR) sebesar 11,23%.

Dalam perkembangannya, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro telah mulai menawarkan fase-fase lanjutan LRT Jakarta kepada para calon investor. Fase-fase dengan jalur yang terintegrasi dengan moda transportasi lain menjadi prioritas perusahaan untuk dipasarkan kepada para pemilik modal.

Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin telah mulai menawarkan sejumlah tahap lanjutan untuk LRT Jakarta. Beberapa tahap yang telah dipasarkan kepada investor adalah Fase 1D dengan trase Dukuh Atas-Pesing, fase 2A Kelapa Gading-JIS, serta fase 2B Velodrome-Klender.

Iwan menyebut, pertimbangan perusahaan untuk menawarkan fase-fase tersebut adalah untuk meningkatkan Integrasi antarmoda. Proyek-proyek LRT fase 1D, 2A, serta 2B sudah memiliki fasilitas atau moda transportasi lain yang siap diintegrasikan dengan LRT Jakarta.

"Masterplan transportasi itu nyawa utamanya adalah integrasi, jadi fase-fase itu dulu yang menjadi utama. Tujuannya agar nanti bisa terintegrasi dengan moda-moda lain," jelas Iwan di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menjelaskan, melalui jalur-jalur pada fase tersebut, mobilitas masyarakat nantinya akan semakin tinggi karena proses integrasi yang semakin optimal.

Iwan menuturkan, jalur-jalur LRT Jakarta itu nantinya akan menghubungkan masyarakat ke moda transportasi lain, mulai dari MRT, LRT Jabodebek, TransJakarta, hingga Kereta Cepat WHOOSH.

Dia mengeklaim proyek LRT Jakarta jilid 2 ini cukup diminati oleh para investor. Perusahaan juga menyebut telah menerima ketertarikan dari calon investor luar negeri.

Iwan menuturkan, sejauh ini minat terhadap proyek-proyek tersebut terbilang positif. Dia juga menyebut ada sejumlah calon investor asing yang berminat untuk menggarap fase lanjutan LRT Jakarta ini.

Meski demikian, Iwan enggan memerinci asal negara para calon investor tersebut. Jakpro masih terus melakukan komunikasi dengan para calon pemodal asing tersebut untuk menindaklanjuti ketertarikannya.

"Komunikasi terus kita lakukan ke pihak global dan investor internasional. Tetapi, ini kan proses yang panjang dan rigid," ujanrya.

Iwan melanjutkan, perusahaan akan terus berupaya mencari pendanaan untuk proyek LRT baik dari investor dalam negeri maupun asing. Skema pendanaan alternatif akan terus diupayakan agar proyek LRT Jakarta ke depannya tidak membebani APBD.

Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman serangan siber makin berkembang hingga sulit dideteksi seiring dengan kemajuan teknologi. Bahkan, tujuan serangan siber kian beragam demi keuntungan finansial.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional Satu Jabodebek dan Banten Roberto Akyuwen mengatakan apabila dulu serangan ransomware hanya bertujuan untuk memperoleh uang tebusan, di mana setelah pembayaran, masalah terselesaikan. Namun, sekarang pelaku kejahatan siber mampu mengganggu sistem perbankan tanpa diduga.

“Ada yang hanya sekadar iseng dan ada juga yang masuk ke dalam kategori kejahatan serius demi keuntungan finansial. Keuntungan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti profit pribadi hingga biaya politik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024)

Lebih lanjut, dia menyebut industri perbankan akan terus menjadi sasaran serangan siber yang makin canggih. Salah satu sasaran dari serangan siber perbankan saat ini adalah rantai suplai (supply chain attacks).

“Kalau dulu dia [serangan siber] lebih mendekati end user, atau core system bank. Sekarang, karena kita terpapar dengan banyak sistem. Ketika core banking system meningkat, biasanya kita tingkatkan kapasitasnya. Ini yang membuat kita lebih terekspose, mendatangkan risiko serangan siber,” ucapnya.

Dia melanjutkan, dalam melawan serangan siber tersebut, memang ada konsekuensi yang harus ditanggung perbankan. Pasalnya, serangan siber di sektor keuangan hampir tiga kali lebih banyak dibandingkan industri lainnya.

“Ada tren keamanan siber untuk menggambarkan tentang konsekuensi yang harus ditanggung oleh suata lembaga jasa keuangan khususnya bank ketika berhadapan dengan serangan siber,” ujar Roberto.

Adapun, insiden kebocoran data dapat menyebabkan peningkatan biaya yang sangat besar bagi perbankan. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengelola infrastruktur keamanan siber, diperkirakan akan meningkat lebih dari 40% pada 2025.

Kemudian, bank perlu meningkatkan penggunaan biometrik dan token, karena bank-bank mulai mengenalinya sebagai suatu solusi yang berguna dalam pengendalian keamanan pembayaran.

“Para nasabah mulai menggunakan biometrik untuk aktivitas-aktivitas perbankan, seperti otentifikasi pada mobile banking, melakukan transaksi pada ATM, dan pembayaran,” jelasnya.

Ke depannya, kata Roberto, nasabah juga akan lebih memilih jalur digital. Untuk itu, bank-bank perlu menyediakan pula otentifikasi dan proses pengendalian akses yang lebih canggih.

“Tentunya hal tersebut tanpa mengorbankan pengalaman nasabah,” tutup Roberto.

Bisnis.com, PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur membantu menerbitkan dokumen dan izin berlayar ribuan perahu nelayan di wilayah itu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pamekasan Abdul Fata, dokumen dan izin berlayar yang dibantu Pemkab Pamekasan itu yang berukuran di bawah 5 gross tonnage (GT).

"Program ini gratis dan tidak kami pungut biaya sedikitpun," katanya di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (10/7/2024).

Fata menjelaskan berdasarkan data DKP Pemkab Pamekasan, jumlah perahu nelayan penangkap ikan yang berukuran di bawah 5 GT sebanyak 1.543 unit.

"Hingga Juni 2024, sebanyak 1.373 unit telah mengantongi dokumen dan izin berlayar serta kelengkapan lainnya," kata Fata.

Dengan demikian, sambung Fata, tinggal 170 perahu nelayan yang belum mengantongi pas kecil.

Pas Kecil merupakan salah satu dokumen penting dalam bentuk sertifikat yang dapat digunakan sebagai kepemilikan kapal, surat tanda kebangsaan kapal, dokumen kelengkapan berlayar, bahkan jaminan kredit usaha, serta memberikan kemudahan dalam pendataan jika adanya bahaya di laut saat berlayar.

Kepala DKP Pemkab Pamekasan Abdul Fata lebih lanjut menjelaskan program bantuan penerbitan Pas Kecil ini merupakan salah satu program bantuan sosial bagi nelayan guna meringankan beban mereka.

Program lainnya berupa bantuan langsung tunai dan bantuan pangan tunai, serta bantuan pengembangan usaha bagi keluarga nelayan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) melalui anak usahanya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menyampaikan progres terbaru pembangunan bandara di Kecamatan Poto Tano, Sumbawa Barat.

Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) Rachmat Makkasau menuturkan Grup Amman melalui PT Amman Aviasi Indonesia membangun bandara untuk memajukan ekonomi di sekitar tambang. Secara operasional, Rachmat menuturkan AMMN sebenarnya tidak memerlukan bandara.

"Hanya saja ini bagian dari rencana ekonomi berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat," ujarnya dalam kunjungannya ke Tim Redaksi Bisnis Indonesia, Rabu (10/7/2024).

Dia menjelaskan, setelah melakukan berbagai macam studi seperti studi pertanian dan lain-lain, sektor industri yang paling berpotensi dikembangkan di KSB adalah pariwisata. Hanya saja, untuk mengembangkan pariwisata di KSB, belum terdapat bandara.

"Kalau bandaranya ada, mungkin pelaku pariwisata jadi bisa ngomong dengan bank. Sehingga diputuskanlah untuk membangun bandara," tuturnya.

Untuk fase pertama, lanjut Rachmat, bandara ini akan dapat menampung pesawat perintis seperti ATR-72. Nantinya, bandara tersebut akan disiapkan untuk menampung pesawat berbadan besar seperti Boeing 737.

Rachmat juga menyebut AMMN melakukan investasi hingga Rp400 miliar untuk pembangunan bandar udara ini.

Sementara itu, Vice President of Corporate Communication AMMN Kartika Octaviana menjelaskan apabila telah rampung, bandara ini nantinya akan dikelola oleh anak usaha AMMN, PT Amman Aviasi Indonesia.

"Ini bagian dari CSR kami untuk pariwisata berkelanjutan," tuturnya.

Sebagai informasi, luas bandar udara ini direncanakan mencapai 72,2 hektare (ha) dengan panjang lintasan mencapai 1.500 meter. Adapun, kapasitas bandara dapat menampung sekitar 209 penerbangan, 30.000 penumpang, dan 250 ton kargo setiap tahunnya.

Bisnis.com, SURABAYA - PT PAL Indonesia memperkuat posisi perusahaan dalam industri maritim nasional dan internasional melalui pengangkatan direktur produksi baru yaitu Satriyo Bintoro, menggantikan Iqbal Fikri.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk terus memperkuat posisi PT PAL Indonesia dalam industri maritim nasional dan internasional,” kata CEO PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/7/2024).

Kementerian BUMN dan Holding DEFEND ID PT Len Industri (Persero) selaku pemegang saham menyampaikan perubahan dalam jajaran direksi PT PAL Indonesia melalui SK Kementerian BUMN Nomor: SK-161/MBU/07/2024 NO 004/KRWS/LEN-PTPAL/VII/2024.

Berdasarkan keputusan tersebut, pemegang saham mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Iqbal Fikri sebagai Direktur Produksi yang sebelumnya diangkat pada SKT 123/MBU/04/2021 tanggal 21 April 2021.

Kaharuddin menyampaikan apresiasi kepada Iqbal Fikri atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Direktur Produksi yang berhasil meningkatkan produktivitas sederet proyek strategis.

“Sekaligus kami menyambut Bapak Satriyo Bintoro untuk meneruskan dan meningkatkan performa dari Direktorat Produksi dan mampu menghadapi tantangan serta peluang di masa mendatang,” ujarnya.

Satriyo Bintoro yang sebelumnya sebagai SEVP Transformasi Manajemen telah berhasil memimpin berbagai inisiatif strategis yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan.

Kaharuddin berharap Satriyo Bintoro dapat membawa perspektif baru dan inovatif dalam mengelola sektor produksi PT PAL Indonesia sehingga perusahaan semakin terdepan dalam dunia maritim.

Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur Kementerian BUMN RI Chairiah turut berharap Satriyo Bintoro akan mampu meningkatkan kinerja serta menuntaskan program-program besar yang sedang dan akan dilaksanakan ke depan.

Sementara itu, terhitung sejak 10 Juli 2024 susunan Direksi PT PAL Indonesia saat ini sebagai berikut :

Direktur Utama : Kaharuddin Djenod
Direktur Produksi : Satriyo Bintoro
Direktur Pemasaran : Willgo Zainar
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM : Pramusti Indrascaryo