Bisnis.com, SURABAYA - PT Terminal Teluk Lamong mencatat 722 kapal bersandar di dermaga yang dikelola perseroan per semester I/2024, naik 9,7% dibanding realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 658 kapal.

David Pandapotan Sirait, Direktur Utama PT Teminal Teluk Lamong, menjelaskan peningkatan juga terjadi di arus peti kemas. Enam bulan pertama 2024, peti kemas yang dilayani 417.329 Teus, naik 6% dibanding periode tahun sebelumnya 393.591 Teus.

"Ini disebabkan peningkatan produksi pada beberapa pelayaran seperti Meratus, Mentari Mas Multimoda, SPIL, dan Sukses Sindo damai," jelasnya dalam rilis, Rabu (10/7/2024).

Sebagai informasi, PT Terminal Teluk Lamong (TTL) merupakan anak perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas. TTL juga mengelola Terminal Petikemas Nilam yang telah diserah operasikan ke perseroan pada Mei 2024 lalu.

Adapun arus peti kemas di Teminal Nilam per semester I/2024 tercatat 204.677 Teus naik 10,7% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 184.860 Teus. Kenaikan ini disebabkan adanya tambahan kapal-kapal dari SPIL tujuan Balikpapan – Baubau.

David menjelaskan pada semester ini TTL melayani 2 layanan baru ke Cina dan India, salah satunya merupakan layanan gabungan dari 3 pelayaran Wan Hai Line, Inter Asia Line, dan KMTC Line.

"Ini menunjukkan kepercayaan semakin meningkat, selanjutnya kami akan terus mendorong kinerja terminal sehingga sekaligus dapat meningkatkan kapasitas dinamis di lapangan," jelasnya perihal rencana perseroan.

Sementara untuk kinerja barang curah, TTL melayani 2.038.730 ton pada semester I/2024 naik 27,4% dibanding capaian periode sama pada 2023 sebanyak 1.600.334 ton.

Secara teknis, David menjelaskan pada 10 Maret 2024, TTL sukses melayani kapal MV DANAE R bermuatan 68.733 ton jagung Brazil dengan draft 13.27 meter yang merupakan kapal dengan draft terdalam yang pernah masuk ke Surabaya selama ini.

David menegaskan TTL akan terus berupaya melakukan strategic partnership, ekspansi pasar, serta pengoperasian terminal agar berkinerja lebih baik di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 menjadi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) atau mencapai Rp609,7 triliun.

Proyeksi tersebut melebar dari target awal yang direncanakan sebesar 2,29% dari PDB atau hanya sebesar Rp522,8 triliun dalam APBN 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keuangan negara atau APBN sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih lemah, masih berlanjutnya tensi geopolitik, dan tren suku bunga global yang tinggi seiring dengan kebijakan higher for longer.

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih terjaga baik, sejalan dengan laju inflasi yang terjaga rendah.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami deviasi pada level Rp15.901 per dolar Amerika Serikat (AS) secara rata-rata pada semester pertama 2024.

Tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga mengalami tekanan, yang tercatat pada level 6,85% secara rata-rata pada semester pertama 2024 akibat kebijakan suku bunga higher for longer di global.

Banggar DPR RI menyetujui sejumlah tambahan belanja pemerintah untuk semester kedua 2024, salah satunya alokasi anggaran Rp11 triliun untuk bantuan beras untuk periode 3 bulan, Agustus, Oktober, dan Desember.

Penambahan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk juga disetujui senilai Rp24 triliun, serta realisasi pinjaman luar negeri yang meningkat.

Lebih lanjut, Banggar DPR RI menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun untuk menutup defisit anggaran akibat penambahan berbagai belanja tersebut.

“Untuk itu, akan digunakan SAL tahun sebelumnya Rp100 triliun dan tambahan defisit yang berasal dari pinjaman luar negeri tentu tidak membutuhkan pembiayaan dalam bentuk SBN, sehingga penerbitan SBN justru bisa ditekan menurun,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, Banggar DPR memberikan catatan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan relaksasi kebijakan automatic adjustment atau blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada semester kedua tahun ini.

Dalam hal ini, Sri Mulyani menyampaikan bahwa relaksasi kebijakan tersebut akan dilakukan, tetapi tetap secara selektif dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara hingga akhir tahun.

“Relaksasi tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara, dan saya rasa ini sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami bendahara negara mengelola keuangan negara,” katanya.

Belanja Bengkak, Penerimaan Negara Seret

Pemerintah memperkirakan memperkirakan anggaran belanja negara akan mencapai Rp3.412,2 triliun hingga akhir 2024, meningkat Rp 81 triliun dari rencana awal dibandingkan dengan pagu awal yang direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun.

Belanja negara yang meningkat hingga akhir tahun ini terutama didorong oleh kenaikan belanja pemerintah pusat senilai Rp90,7 triliun dari awalnya Rp2.467,5 triliun menjadi Rp2.558,2 triliun.

Selain tambahan belanja yang telah disebutkan di atas, pemerintah juga menambahkan anggaran untuk kebutuhan pajak ditanggung pemerintah (DTP) rumah tapak dan rumah susun sebesar Rp500 miliar, serta tambahan belanja yang bersumber dari penerimaan hibah Rp32,3 triliun, antara lain untuk pelaksanaan Pilkada.

“Kemudian beberapa akselerasi dari proyek-proyek yang ingin diselesaikan, serta realisasi dari pinjaman luar negeri dari K/L, jadi kombinasi itu tadi,” jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, terdapat juga potensi penambahan belanja untuk subsidi dan kompensasi energi, akibat dari pergerakan harga minyak yang masih tinggi dan nilai tukar rupiah yang melemah.

“Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar,” kata dia.

Di sisi lain, pendapatan negara secara total diperkirakan hanya naik tipis Rp200 miliar, dari target awal Rp2.802,3 triliun menjadi Rp2.802,5 triliun.

Dalam hal ini, penerimaan perpajakan diproyeksikan tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp2.218,4 triliun, dari target dalam APBN 2024 yang sebesar Rp2.309,9 triliun.

Perkiraan ini disebabkan oleh baik penerimaan pajak maupun penerimaan kepabeanan dan cukai yang diperkirakan tidak mencapai target, yang masing-masing hanya mencapai Rp1.921,9 triliun dan Rp296,5 triliun, dari target awal masing-masing Rp1.988,9 triliun dan Rp321 triliun.

Sepanjang semester pertama 2024, Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pajak telah tertekan akibat penurunan realisasi PPh badan hingga 34,5% akibat profitabilitas perusahaan yang menurun sebagai dampak dari moderasi harga komoditas.

Selain itu, tekanan juga dipicu dari restitusi yang mengalami kenaikan, baik PPh maupun PPN dalam negeri, yang mencapai 70,3%.

DPR RI dan pemerintah pun telah menyetujui defisit anggaran tahun anggaran 2025 yang akan dijalankan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada kisaran 2,29% hingga 2,82% dari PDB.

Belanja negara ditetapkan sebesar 14,5% hingga 15,18% dari PDB, sementara pendapatan negara ditetapkan pada kisaran 12,30% hingga 12,36%.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tim pemerintahan mendatang berencana mempertimbangkan penghapusan batasan defisit APBN sebesar 3% dari PDB.

Melansir Bloomberg, rencana penghapusan batas defisit APBN 3% dikarenakan pemerintahan yang akan datang berupaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas untuk melakukan belanja.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa pemerintah mendatang atau presiden terpilih sejauh ini masih menyatakan komitmennya untuk menjaga tingkat defisit APBN di bawah batas 3% dari PDB.

“Setahu saya dari tim Pak Prabowo, sebagai Presiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, defisit commit tetap 3%, belum ada perubahan apapun, dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo,” katanya.

Dia menegaskan, batas maksimum defisit APBN sebesar 3% dari PDB penting untuk tetap dijaga dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal. Hal ini juga mengingat tantangan yang dihadapi APBN ke depan semakin berat.

Bisnis.com, BANDUNG - Bupati Bandung Dadang Supriatna berencana akan menghidupkan kembali ribuan hektare lahan tidur di Kabupaten Bandung, menjadi lahan produktif untuk dikelola para petani dan masyarakat sekitar.

Sebuah program pentahelix telah dirancang Bupati Dadang Supriatna bersama Fakultas Pertanian Unpad, Kodim 0624, Pemdes Arjasari, PDAM Tirta Raharja, Dinas Pertanian, Dinas PUTR Kabupaten Bandung serta para petani dan pihak swasta guna mewujudkan tujuan tersebut.

"Saya berkeinginan menyulap lahan-lahan tidur dan tidak produktif di Kabupaten Bandung, menjadi lahan yang subur dan menghasilkan. Hal itu harus dilakukan demi meningkatkan taraf hidup para petani kita," ujar Bupati Dadang Supriatna saat melakukan audiensi dengan para petani di Kecamatan Arjasari, Selasa (9/7/2024).

Di hadapan para petani, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu mengaku prihatin karena di Kabupaten Bandung masih banyak lahan yang tidak produktif dan tidak termanfaatkan. Hal itu salah satunya, disebabkan karena tidak adanya sumber air di sekitar lahan tersebut.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Arjasari. Di Desa Arjasari misalnya, terdapat 200 hektare lahan milik Fakultas Pertanian Unpad yang tidak produktif akibat tidak adanya sumber air. Akibatnya, ratusan petani di sana kesulitan untuk bercocok tanam karena selama ini hanya mengandalkan air hujan.

Melihat kondisi faktual tersebut, Kang DS hadir dan turun langsung untuk memberikan solusi kepada para petani maupun masyarakat sekitar yang selama ini mengeluhkan tidak adanya sumber air untuk mengairi lahan pertanian masyarakat di Kecamatan Arjasari.

"Saya akan hadirkan sumber air agar dapat mengairi lagi lahan pertanian di empat desa di Arjasari. Saya punya hibah dari Australia. Nantinya saya berharap lahan tidur ini bisa ditanami berbagai komoditi pertanian. Silakan mau ditanami jagung, padi gogo, kopi atau apapun. Tinggal ngobrol sama Unpad, apa (komoditi) yang cocok di sini," ungkapnya.

Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu langsung menginstruksikan PDAM Tirta Raharja dan Dinas PUTR agar dapat langsung mengeksekusi pembangunan sumber air untuk mengairi ratusan hektare lahan pertanian warga termasuk yang dikelola oleh Unpad tersebut.

Tak hanya itu, Bupati Bedas menyatakan pihaknya bersama para akademisi juga akan menghadirkan inovasi untuk menjaga ketahanan pangan. Diantaranya adalah dengan meningkatkan produktivitas pertanian.

"Misalnya kami sudah siapkan inovasi budidaya padi gogo atau komoditi lainnya. Kalau setahun biasanya hanya satu kali panen, nanti bisa panen 3 hingga 4 kali. Ini suatu terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Kang DS.

Hal lain yang diberikan Bupati Bandung bagi para petani adalah solusi konkret dalam memasarkan komoditi hasil pertanian. Salah satunya dengan menyiapkan offtakernya atau pembeli hasil pertanian masyarakat Kabupaten Bandung.

"Selama ini yang menjadi masalah para petani adalah marketnya. Pemasarannya. Saya datangkan langsung offtakernya dan sudah bekerjasama dengan Pemkab Bandung. Nanti petani tidak bingung lagi menjual hasil pertaniannya," kata Kang DS.

Dengan hadirnya offtaker yang menampung berbagai hasil pertanian, Kang DS optimistis para petani di Kabupaten Bandung akan meningkat taraf hidupnya.

Terlebih, lahan pertanian yang dikelola para petani pun semakin luas dengan dihidupkannya kembali ribuan hektare lahan tidur yang selama ini terbengkalai menjadi sumber daya yang bernilai dan produktif.

Jika lahan terbengkalai di tiap kecamatan dihidupkan kembali dan dimanfaatkan oleh para petani dan masyarakat sekitar, Bupati optimistis dalam beberapa tahun ke depan Kabupaten Bandung akan menjadi salah satu lumbung pangan nasional, terutama komoditi padi.

Upaya ini, tegas Bupati, juga sebagai strategi Pemkab Bandung untuk memperluas areal tanam baru guna menguatkan program ketahanan pangan di Kabupaten Bandung.

"Namun saya titip, tolong utamakan para petani dari warga setempat untuk mengelola lahan-lahan tidur ini. Saya akan men-support apa yang harus disiapkan agar lahan-lahan ini dapat bermanfaat dan produktif," katanya.

"Dengan kerjasama pentahelix ini saya optimistis program ini akan berhasil. Apalagi Pak Dandim dan Unpad ikut mendampingi para petani. Offtakernya juga sudah kita siapkan. Ke depan Kabupaten Bandung akan jadi lumbung ketahanan pangan terutama padi," tambah Kang DS sambil tersenyum.(**)

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah update kode redeem ML yang bisa Anda klaim hari ini, Rabu 10 Juli 2024.

Spesial buat Anda, Mobil Legends memiliki banyak sekali kode redeem yang bisa Anda klaim untuk mendapatkan berbagai hadiah spesial hari ini.

Kode redeem berikut ini bisa membuat Anda mendapatkan reward dan hadiah gratis secara cuma-cuma.

Akan tetapi jika Anda sudah melihat kode redeem-nya, Anda disarankan untuk lekas menukarkannya. Sebab satu kode redeem hanya bisa ditukarkan satu kali saja.

Kode Redeem ML Hari Ini 10 Juli 2024:

HOLAMLBB (khusus pengguna baru)

MLA999 (kode redeem spesial mobile legend adventure)

MLBBMLDI98Y8

MLBBC6309F3Q

MLBBQF53829Y

kt3mf8t5sakvky029

welcome2msc

Cara klaim kode redeem ML

1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange

2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code

3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada

4. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) terus mengembangkan aplikasi super atau superapp BTN Mobile. Superapp dinilai mampu mendongkrak pendapatan berbasis komisi (fee based income) hingga 15% setiap bulan.

Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando mengatakan sejak perilisan BTN Mobile pada awal 2023, perolehan fee based income BTN tiap bulan mampu tumbuh rata-rata sebesar 10% hingga 15%.

"Hal ini seiring dengan masifnya program akuisisi user BTN Mobile hingga mampu mencapai lebih dari 1 juta akuisisi new user dalam kurun kurang dari setahun," katanya kepada Bisnis pada Rabu (10/7/2024).

Berdasarkan data bank, nasabah yang aktif menggunakan BTN Mobile memiliki rata-rata saldo simpanan hingga tiga kali dari nasabah yang belum menggunakan.

"Kami optimistis hingga akhir Desember 2024, capaian fee based income kami mampu tumbuh minimal sebesar 25% yoy dari tahun 2023," ujar Ramon.

Adapun, pada kuartal I/2024, transaksi fee based income naik 14,8% yoy menjadi dari tahun sebelumnya sebesar Rp1 triliun di tengah pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang mengalami pemberatan seiring tren suku bunga yang menanjak.

Dia mengatakan BTN akan terus mengembangkan aplikasi super tersebut ke depan

"BTN akan terus berinovasi dengan mengembangkan berbagai fitur baru, serta memperluas kerja sama dengan mitra-mitra strategis nasional dan lokal untuk melengkapi fitur di BTN Mobile," tutur Ramon.

Selain pengembangan fitur, BTN berupaya untuk menjaga keamanan sistem BTN Mobile dari ancaman serangan siber. Menurutnya, mulai dari front, mid, hingga end point di sistem BTN dilengkapi dengan pengamanan yang dinilai mampu menghalau serangan siber.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan saat ini tren perbankan memang mengarah ke pengembangan transaksi digital, termasuk BTN.

"Kami lagi seru-serunya aktif di mobile. Ada BTN Mobile," kata Nixon pada Senin (8/7/2024).

Hingga akhir Maret 2024, jumlah pengguna aktif BTN Mobile mencapai 1,4 juta, dengan nilai transaksi mencapai Rp20,5 triliun hingga akhir kuartal I/2024, bertumbuh pesat sebesar 60,1% yoy. "Sudah terdapat 16 fitur baru untuk membantu transaksi di BTN Mobile,” ujar Nixon.

Nixon mengatakan selain mendongkrak fee based income, BTN Mobile mampu menjadi pengerek pendanaan di BTN, terutama dana murah atau current account saving account (CASA). Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di BTN pun ditopang salah satunya oleh meningkatnya jumlah pengguna aplikasi BTN Mobile serta transaksi yang dilakukan.

Bisnis.com, JAKARTA - Saat ini, perempuan juga dituntut untuk mandiri dengan berdiri di kaki sendiri dalam berbagai aspek, termasuk soal keuangan. ​

Banyak perempuan sadar jika tidak bisa bergantung masalah keuangan pada pria atau pasangannya.

Hal ini salah satunya agar menciptakan keamanan dan kebebasan finansial. Selain bekerja, menciptakan kebebasan finansial juga bisa didapatkan dari investasi.

Alexandra Askandar, Wakil Direktur Bank Mandiri juga sadar akan pentingnya investasi.

Bagi Xandra (panggilan akrab Alexandra Askandar), melakukan investasi dapat memberikan kemandirian finansial. Saat perempuan mandiri secara finansial, Ia bisa memiliki kontrol atas kehidupan dan keinginannya, baik itu untuk memperoleh hiburan, ibadah, dan lainnya. Selain itu, mandiri secara finansial juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dalam pengelolaan keuangan, tak hanya melakukan investasi, Xandra juga melakukan menyiapkan proteksi finansial, yaitu asuransi dan dana darurat. Proteksi finansial ini penting untuk melindungi perempuan dari risiko keuangan yang tak terduga, seperti sakit parah atau kehilangan pekerjaan.

Xandra percaya bahwa perempuan yang bisa mengelola keuangan dengan baik bisa memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dan nyaman.

Jenis investasi yang cocok bagi perempuan menurut Alexandra Askandar

Alexandra Askandar menyampaikan bahwa alokasi investasi perlu disesuaikan dengan situasi finansial, tujuan, dan toleransi risiko masing-masing.

Berikut adalah beberapa opsi alokasi investasi yang bisa dipertimbangkan, yaitu:

1. Investasi Jangka Pendek

Investasi ini memungkinkan untuk memperoleh imbal hasil yang stabil dalam jangka waktu singkat dan bisa digunakan untuk keperluan mendesak atau tujuan pendek. Para perempuan bisa mencoba reksa dana pasar uang atau sertifikat deposito untuk investasi jangka pendek.

2. Investasi Jangka Menengah

Investasi ini bisa menjadi pilihan yang lebih konservatif dengan risiko yang lebih rendah daripada saham, tetapi masih memiliki potensi untuk pertumbuhan yang stabil dalam jangka waktu yang lebih panjang. Para perempuan bisa mencoba memilih opsi obligasi atau reksa dana pendapatan tetap.

3. Investasi Jangka Panjang

Seiring dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek dan menengah, para perempuan juga bisa mempertimbangkan alokasi investasi jangka panjang, seperti saham atau reksa dana ekuitas. Meskipun saham memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, investasi ini menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih besar dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Bisnis.com, KENDAL - Pola distribusi rokok ilegal telah mengalami perubahan. Jika sebelumnya rokok tanpa pita cukai atau dengan cukai palsu marak dijual di warung kecil dan pasar tradisional, kini distribusinya sudah menjangkau lokapasar atau marketplace digital yang kian sulit dipantau.

"Sudah lama [ada], tetapi sekarang sudah mulai masif karena cara berdagangnya sudah mulai modern. Kalau dulu di warung kecil, sekarang jualannya di lapak e-commerce," kata Tri Utomo Hendro Wibowo, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Selasa (9/7/2024).

Tri mengungkapkan bahwa penjualan rokok ilegal lewat platformmarketplace digital tersebut lebih sulit dideteksi lantaran banyak pedagang yang menggunakan identitas palsu. Namun demikian, Bea Cukai bersama aparat kepolisian serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus melakukan penyisiran buat menghalau distribusi rokok ilegal tersebut.

"Kami datang ke pasar dan bahkan kami punya polisi siber. [Mereka yang] jualan di e-commerce kami coba tracking," jelas Tri usai acara pemusnahan Barang yang Menjadi Barang Milik Negara (BMMN) di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Tanjung Emas.

Tri menyebut, Bea Cukai memiliki alat khusus untuk memastikan keaslian pita cukai rokok dan barang kena cukai lainnya. Selain itu, secara kasat mata, masyarakat umum juga bisa melihat sejumlah indikator keaslian cukai.

"Pita cukai itu ada beberapa alat identifikasi. Ada hologram, ada marking. Masyarakat secara kasat mata bisa melihat," jelas Tri.

Dalam acara pemusnahan BMMN tersebut, Tri menyebut bahwa pelanggaran yang paling banyak adalah distribusi barang kena cukai tanpa dibubuhi pita cukai atau polosan. Sebagian besar barang ilegal tersebut berasal dari Jawa Timur untuk kemudian didistribusikan ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera, serta Kalimantan.

Sebagai informasi, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah-DI Yogyakarta melakukan pemusnahan BMMN yang terdiri dari 25.186.291 batang rokok ilegal, 603,4 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), 3.270 gram tembakau iris, 2.28 liter vape liquid, serta 1.820 butir obat-obatan.

Tri menyebut bahwa total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp31,6 miliar dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp16,84 miliar. "Semuanya tanpa dilengkapi pita cukai," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mencegah nomor terblokir karena hangus dan habis masa aktifnya bisa dilakukan dengan cara beli masa aktif kartu Telkomsel. Cara memperpanjang masa aktif Telkomsel menjadi informasi penting bagi setiap pengguna kartu nomor ponsel atau SIMcard.

Pasalnya, kartu nomor ponsel Telkomsel memiliki masa aktif. Jika masa aktif kartu Telkomsel tidak diperpanjang, maka SIM cardTelkomsel tersebut bisa memasuki masa tenggang, masa blokir dan bahkan masa hangus. Dilansir berdasarkan informasi dari laman telkomsel.com

Setelah masa hangus, nomor ponsel tersebut akan memasuki masa regenerasi dan redistribusi ke pelanggan baru.

Padahal, saat ini kartu nomor ponsel semakin memainkan peranan penting. Tak hanya untuk menelepon, mengirim SMS, dan mengakses data/internet, nomor ponsel dewasa ini juga digunakan mulai dari keperluan finansial, transaksi dagang secara digital hingga verifikasi berbagai akun media sosial, termasuk aplikasi pesan instan seperti WhatsApp.

Tentu pengguna SIMcardtak ingin nomor WhatsApp seketika digunakan pihak lain lantaran nomor ponselnya telah hangus dan diredistribusikan ke pengguna baru. Sebab, hal itu menyebabkan pengguna kehilangan akses dan riwayat WhatsApp.

Impak serupa juga dapat terjadi pada aplikasi lainnya, termasuk layanan perbankan,e-commerce, dan verifikasi akun media sosial. Berikut ini cara beli masa aktif kartu Telkomsel dengan mudah.

Cara Beli Masa Aktif Kartu Telkomsel dengan Isi Pulsa

Sementara untuk memperpanjang masa aktif, setiap pengguna wajib mengetahui cara beli masa aktif kartu Telkomsel.

Berdasarkan informasi di laman resminya, pembelian masa aktif kartu Telkomsel dapat dilakukan dengan pembelian pulsa. Pembelian pulsa sekaligus masa aktif kartu Telkomsel ini dapat dilakukan beragam cara, mulai dari layanan perbankan hingga dompet digital.

Adapun terhitung sejak 23 Oktober 2023, Telkomsel menginformasikan bahwa pengguna kartu dapat melakukan penyesuaian masa aktif ketika mengisi ulang pulsa saat nomor berada dalam masa tenggang.

Dengan begitu, pelanggan kartu PraBayar yakni Telkomsel PraBayar, simPATI, KARTU As, dan Loop akan mendapatkan penambahan masa aktif sesuai nominal pengisian pulsa. Berikut perincian penambahan masa aktif kartu sesuai dengan nominal pembelian pulsa:

Cara Beli Masa Aktif Kartu Telkomsel via UMB

• Akses *500*05# pada menu dial ponsel Anda.
• Setelah itu muncul berbagai pilihan masa aktif mulai dari 5 hari sampai dengan 180 hari.
• Pilih masa aktif yang diinginkan dari opsi yang tersedia.
• Konfirmasi pilihan Anda untuk menyelesaikan pembelian.

Cara Beli Masa Aktif Telkomsel dari MyTelkomsel

• Download dan instal aplikasi MyTelkomsel di ponsel Anda, download melalui App Store dan Play Store.
• Setelah itu buka aplikasi MyTelkomsel.
• Pilih menu "Buy Packages"
• Kemudian pilih menu "Internet"
• Scroll ke bawah, terdapat pilihan "Perpanjangan Masa Aktif".
• Pilih masa paket perpanjangan masa aktif paket sesuai kebutuhan Anda.
• Klik "Buy Now"
• Ikuti instruksi pembayaran, Anda bisa melakukan pembayaran dengan pulsa atau menggunakan mobile banking.

Cara Cek Masa Aktif Kartu Telkomsel

Dilansir telkomsel.com, pengguna SIM card dapat melakukan sejumlah langkah untuk mengetahui cara cek masa aktif kartu Telkomsel.

• Pertama, mengecek pulsa dan masa aktif kartu Telkomsel via kode UMB *888#. Tekan call/dial pada ponsel dan kemudian informasi sisa pulsa dan masa aktif kartu Telkomsel akan ditampilkan.
• Kedua, mengecek pulsa dan masa aktif kartu Telkomsel via aplikasi MyTelkomsel.
• Ketiga adalah mengecek sisa pulsa dan masa aktif kartu Telkomsel via Asisten Virtual Telkomsel.

Daftar Harga Perpanjangan Masa Aktif Kartu Telkomsel

Berikut daftar harga masa aktif kartu Telkomsel (Simpati Loop), namun harga setiap kartu mungkin berbeda dengan yang lainnya.

• 5 hari/Rp 2.500
• 10 hari/Rp 4.000
• 15 hari/Rp 6.000
• 30 hari/Rp 14.000
• 90 hari/Rp 33.000
• 180 hari/Rp 62.000

Demikian informasi lengkap mengenai cara beli masa aktif kartu Telkomsel lengkap dengan cara cek masa aktif kartu dan harga perpanjangan kartu Telkomselnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lahirnya Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Di gital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menjadi agenda besar pemerintah saat ini.

Tidak tanggung-tanggung, hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terlibat dalam mendukung portal yang dinamakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.

Secara ringkas, SPBE adalah bentuk layanan elektronik yang dapat digunakan masyarakat untuk mengurus segala keperluannya dalam satu portal dengan keunggul-an lebih cepat, tidak ribet, praktis, dan valid.

Tata kelola kerja terpadu ini dikoordinir oleh Kementerian PAN-RB yang menjadi Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, dan menugaskan Peruri dalam operasionalnya.

Progres SPBE dirancang sangat efektif, di mana terda-pat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk rencana jangka pendek, dilaksanakan pada kuartal III/2024 dengan mengimplementasikan sembilan layanan prioritas terpadu sebagai fondasi strategi digitalisasi pemerintahan ke depan yaitu, layanan pendidikan; kesehatan; sosial; kepolisian; administrasi kependudukan & identitas digital dasar; pembayaran digital; layanan publik, SPLP, SSO, pusat data nasional; platform pertukaran data; dan layanan aparatur negara.

Lompatan besar yang akan dirasakan masyarakat dengan adanya SPBE adalah simpli-fikasi aplikasi dari 27.000 milik berbagai kementerian, menjadi satu portal saja, sehingga menciptakan kemudahan dalam akses layanan masyarakat.

Secara empiris, beberapa negara yang telah menerap-kan model SPBE mengalami lompatan besar, seperti India dapat mempersingkat tercapainya pembangunan dalam 7 tahun dari proyeksi 47 tahun.

Kemudian Estonia mengalami pertumbuhan 10 kali lipat dalam 20 tahun, dan China mengalami penu-runan kemiskinan eksponen-sial dari 5,7% ke 0,6% sela-ma 5 tahun (2015—2019).Kita juga berharap lompatan besar dapat terjadi di Indonesia melalui SPBE.

Penerapan SPBE merupakan panetrasi dari kondisi yang ada saat ini, dan bagian dalam membangun arsitektur teknologi informasi (TI) yang mengedepankan governance government, sehingga memberikan manfaat yang baik untuk mampu mengerek berbagai indika-tor penting bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif, seperti menaik-kan indeks persepsi korupsi, meningkatkan kemudahan berbisnis, dan menumbuh-kan indeks penegakkan hukum.

Pada aspek pendekatan manajemen risiko, penerapan SPBE ini merupakan perpa-duan dari Governance, Risk, dan Compliance atau yang dikenal dengan istilah GRC.Menurut Scott L. Mitchell, Kepala dan Pendiri OCEG (Open Compliance and Ethics Group), sebagaimana dikutip pada Rivan Achmad Purwantono, akronim ini dimaksudkan sebagai ide atau gagasan yang memadukan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara bersamaan dalam sebuah sistem pengelolaan organisasi, melalui sistem terpadu yang menyinergikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepa-tuhan, disamping juga strategi, audit, SDM, dll.

GRC merupakan pendekat-an holistik dan terintegrasi dalam pengelolaan, serta pengembangan organisasi. Holistik dalam GRC diartikan sebagai pendekatan tidak semata menyoroti satu ele-men atau satu bidang saja, melainkan keseluruhan elemen atau bidang yang meno-pang performa organisasi.

Kita menyadari keberhasilan SPBE ini tidak ditentukan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan saja, tapi harus didukung oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terlibat secara profesional, integritas, loyalitas, serta semangat pengabdi-an kepada masyarakat, sesuai yang dicita-citakan pendiri bangsa ini yang termaktub dalam pembukaan UUD RI 1945 pada Alinea IV.

Menurut penulis, pemerintah perlu menjaga tingkat efektifitas hukum pelaksanaan SPBE ini sesuai Perpres No. 82/2023. Untuk menuju ke arah itu harus dianalisis faktor-faktor yang menentu-kan efektifitas hukum.

Efektifitas hukum menurut Hans Kelsen adalah bagai-mana seseorang berperilaku sesuai dengan norma yang seharusnya dalam berpe-rilaku, dan bahwasanya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi, sedangkan menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum ditentukan oleh empat faktor yaitu: Pertama, faktor hukum yang menentukan sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Artinya, jika regulasi SPBE memberi-kan dampak positif kepada masyarakat, pasti akan berjalan dengan baik. Kedua, faktor penegak hukum yang menentukan sejauh mana aparat penyelenggara negara memiliki kompetensi, profesional, dan integritas melaksanakan/menegakkan peraturan per-undang-undangan.

Artinya, SPBE akan berjalan efektif jika kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta Peruri melaksanakan regulasi SPBE dengan penuh tang-gung jawab.Ketiga, faktor masyarakat yang menentukan seja-uh mana kesadaran, serta kemauan masyarakat untuk mematuhi hukum sebagai peraturan.

Artinya, SPBE akan berjalan dengan baik jika masyarakat menggu-nakan portal SPBE sesuai dengan kebutuhan.Keempat, faktor sarana pra-sarana yang menentukan seja-uh mana aturan dapat bekerja dengan maksimal oleh karena adanya sarana prasarana. Artinya, SPBE akan berjalan efektif jika portal SPBE menja-di aplikasi yang user friendly dan mudah untuk diakses, serta menjawab semua kebu-tuhan masyarakat.

Kita berharap semua kom-ponen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta BUMN yang terlibat dalam SPBE secara konsisten, profesional, dan integritas bekerja dengan efektif dan berda-ya guna, sehingga tujuan negara untuk menciptakan Indonesia yang sejahtera adil dan makmur dapat segera terwujud sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas. Semoga.

Bisnis.com, JAKARTA- Serikat buruh mengungkap masih banyak perusahaan tekstil yang tidak memenuhi kewajiban kepada pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) menyebut hampir seluruh perusahaan tekstil nasional melakukan efisiensi dengan mengadakan PHK karyawan. Sejak awal tahun ini, setidaknya terdapat 6 pabrik tutup dan 11.000 karyawan terkena PHK.

Sekretaris DPD FKSPN Bandung, sekaligus Kuasa Hukum, Harlan mengatakan pihaknya hanya menuntut perusahaan untuk memberikan kompensasi sesuai dengan aturan yang berlaku, bagi pekerja kontrak (PKWT) merujuk ke PP 35/2021 dan pemerja tetap sesuai UU Cipta Kerja.

"Untuk pekerja kontrak (PKWT) kita menuntut kompensasi sesuai PP 35/2022. Untuk karyawan tetap kita menuntut uang pesangon dan penghargaan masa kerjanya, sesuai masa kerja," ujar Harlan kepada Bisnis, dikutip Rabu (10/7/2024).

Dalam Pasal 40 ayat (1) PP 35/2021 disebutkan bahwa jika perusahaan melakukan PHK terhadap pegawai kontrak maka pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh.

Besaran uang kompensasi yang diberikan yaitu jika PKWT selam 12 bulan secara terus menerus, maka diberikan 1 bulan upah. Sedangkan, jika kurang dari 12 bulan, maka jumlah masa kerja dibagi 12 dan dikalikan 1 bulan upah.

Di sisi lain, apabila pekerja tetap maka wajib diberikan pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak kerja. Pekerja tetap yang di PHK dengan masa kerja kuranh 1 tahun maka berhak mendapatkan 1 bulan upah. Maksimal, bagi pekerja tetap 8 tahun bekerja, berhak mendapatkan 9 bulan upah.

Beberapa perusahaan tekstil ada yang mampu menyelesaikan saat mediasi di dinas. Namun, ada juga yang tidak dapat membayarkan hak-hak tersebut sampai saat ini hingga dibawa ke sidang di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

"Bahkan ada yang sampai 3 bulan belum dapat hak nya sampai sidang kasasi di MA [Mahkamah Agung], yang beres [pemenuhan hak nya] tidak sampai 30%," katanya.

Adapun, Harlan menyebutkan sejumlah contoh kasus perusahaan yang tidak mampu membayar dan dalam tahap sidang PPHI yaitu PT Adetex, dan yang akan masuk gugatan dalam waktu dekat yaitu PT Alenatex.

Di sisi lain, dia melihat sejumlah perusahaan tekstil masih berupaya bertahan meski dengan mengadakan pengurangan operasional, mulai dari karyawan di rumahkan, pengurangan jam kerja sehingga berdampak berkurangnya pada produksi dan upah pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Sentimen kebijakan pemerintah tengah mewarnai laju saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) di lantai bursa. Sentimen itu datang dari keputusan untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) dan rencana penerapan domestic market obligation (DMO) gas.

Pada perdagangan Selasa (9/7/2024), harga saham PGAS ditutup anjlok 6,77% ke level Rp1.515 per saham. Koreksi yang cukup dalam itu terjadi sejalan dengan keputusaan pemerintah untuk memperpanjang kebijakan HGBT.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman berharap Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mampu memboyong BUMN untuk menggelar initial public offering (IPO) pada 2025.

Iman menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini, sudah ada 30 perusahaan yang masuk dalam antrean atau pipeline IPO Bursa. Meski demikian, dari jumlah tersebut, belum ada satu pun yang berasal dari BUMN ataupun anak perusahaan pelat merah.

“Tunggu saja, wait and see pada pemerintahan baru, tetapi kami harapkan tahun depan mungkin ada BUMN atau anak BUMN yang akan IPO,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menyatakan bahwa BEI menargetkan ada 62 perusahaan melantai di Bursa pada tahun ini. Jumlah itu melandai dibandingkan jumlah IPO pada 2023 yang mencapai 79 perusahaan.

“Sekarang di pipeline kami masih ada sekitar 30 perusahaan. Kami berharap seperti di awal tahun, target kami sekitar 60 perusahaan. Saat ini, dengan 32 perusahaan [yang melantai] mudah-mudahan kami bisa mencapai target di akhir tahun,” tuturnya.

Di sisi lain, Kementerian BUMN telah memastikan tak ada perusahaan pelat merah yang menggelar IPO pada 2024. Jika benar terjadi, kondisi ini akan serupa dengan tahun politik 2019 yang nihil aksi pencatatan saham perdana dari BUMN.

Sejatinya, ada beberapa perusahaan yang ditargetkan melantai di pasar modal pada 2023, seperti PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Namun, rencana tersebut ditunda lantaran kondisi pasar yang dinilai kurang menarik.

Pada tahun ini, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo kembali menyatakan bahwa tidak ada perusahaan pelat merah yang akan menggelar pencatatan saham perdana. Kondisi dan minat pasar menjadi pertimbangan Kementerian BUMN.

“Sementara belum. Kami lagi lihat market tergantung appetite, seperti PHE kemarin ternyata minatnya kurang,” ujar Kartika saat ditemui di Jakarta pada awal 2024.

Kementerian BUMN juga menahan rencana IPO subholding PTPN, PalmCo, pada 2024. Kartika atau akrab disapa Tiko menuturkan hal tersebut dikarenakan kondisi pasar yang kurang menarik. Kemungkinan PalmCo akan melantai di Bursa jika kondisi pasar memungkinkan.

Sebelumnya, dia menjelaskan bahwa saat ini Kementerian BUMN memang belum memiliki fokus untuk membawa PalmCo ke lantai bursa. Pasalnya, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi agar perusahaan memiliki valuasi yang tinggi.

Salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditempuh saat ini adalah replanting atau penanaman kembali pohon sawit karena lahan milik PTPN Grup berada dalam kondisi kurang terawat.

“Tadinya kami mau dorong PalmCo, namun kami melihat marketnya seperti apa. Kalau pasarnya oke, kami mungkin dorong tetapi [ternyata] pasarnya kurang. Kami lihat timing juga, tahun depan mungkin PalmCo, tetapi setelah pasar bagus,” kata Tiko.

Apabila tahun ini tak ada IPO dari perusahaan pelat merah, maka kondisi tersebut serupa dengan tahun 2019. Saat itu, dari 33 emiten baru yang melantai, tidak ada satu pun berasal dari BUMN.

Hal tersebut berbanding terbalik dibandingkan 2018. Dari 57 perusahaan yang melantai, tiga di antaranya merupakan anak usaha BUMN yakni PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU), PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) dan PT Phapros Tbk. (PEHA).

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.