Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bakal kembali menghidupkan program transmigrasi dalam waktu dekat. Bahkan, disebutkan bahwa para transmigran bakal dibekali insentif lahan mencapai dua hektare.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana mengaku bahwa pihaknya mendukung penuh keputusan pemerintah menghidupkan kembali program tersebut.

Dia menjelaskan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi mengenai pemetaan wilayah dan lokasi transmigrasi ke depan.

“Nanti kita akan percepat lokasinya di mana, akan kita percepat. Kalau program ini kan [semula] bagian dari reforma juga, transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera,” kata Suyus saat ditemui di Hotel Mandarin oriental, Kamis (24/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Suyus mengaku masih menunggu arahan lanjutan dari Menteri Transmigrasi, yakni Muhammad Iftitah Sulaiman untuk proses penyediaan hingga legalisasi lahan bagi para transmigran.

Akan tetapi, Suyus memastikan pihaknya telah siap melaksanakan hal tersebut. Bahkan, dirinya menyebut telah memiliki tim khusus yang dibentuk.

“Jadi kita menunggu nanti dari Pak Iftitah lokasinya di mana, kita akan turunkan tim segera jadi timnya banyak sudah siap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Iftitah Sulaiman mengaku siap memberangkatkan sebanyak 121 kepala keluarga (KK) ke wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada tahun ini.

Iftitah menyebut proses transmigrasi itu paling cepat bakal mulai dilaksanakan pada kuartal IV/2024 atau tepatnya di bulan November 2024. Nantinya, masing-masing KK tersebut bakal dibekali lahan seluas 2 juta hektare.

“Yang saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November,” kata Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 F. Ghulam Naja menegaskan bahwa dalam upaya penyehatan keuangan perusahaan, Direksi AJB Bumiputera 1912 harus tetap fokus mengimplementasikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disusun.

Sebelumnya, RPK AJB Bumiputera 1912 telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Juli 2024, sehingga seluruh pemangku kepentingan di internal perusahaan perlu menjaga konsistensi dalam menjalankannya tanpa terpengaruh oleh intervensi dari pihak eksternal.

"Untuk menjaga keberlangsungan [going concern] perusahaan, direksi sepatutnya lebih fokus dalam menjalankan RPK yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, parameter implementasi dapat lebih terukur. Dibutuhkan kesolidan, keterbukaan, dan energi positif dari seluruh jajaran agar proses penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 berjalan dengan baik,” kata Ghulam dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Dia juga menekankan bahwa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam upaya ini, terutama dari para peserta Rapat Umum Anggota (RUA), yang merupakan organ tertinggi di AJB Bumiputera 1912. Dalam pandangannya, direksi juga perlu membuat skema keuangan yang optimal untuk memastikan penyelesaian hak-hak karyawan.

"Direksi AJB Bumiputera diminta salah satunya memastikan membuat skema terbaik untuk digunakan sebagai salah satu sumber keuangan dalam penyelesaian hak-hak karyawan serta memastikan eksistensi karyawan tetap bekerja di AJB Bumiputera 1912," katanya.

Ghulam juga mengomentari situasi yang terjadi di pengadilan terkait masalah keuangan perusahaan. Menurutnya, proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya tidak diperlukan, mengingat proses yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai dengan ketentuan hukum. Dia berharap peserta RUA dapat mempertimbangkan kepentingan karyawan dalam kebijakan strategis yang diambil, sehingga proyeksi yang lebih realistis bisa dihasilkan dan seluruh kewajiban perusahaan dapat diselesaikan secara proporsional dan berkeadilan,.

Dalam konteks penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 yang sedang berada di bawah pengawasan khusus OJK, Ghulam menggarisbawahi tanggung jawab besar yang dimiliki oleh peserta RUA.

"Mereka harus memastikan bahwa kewajiban perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang polis, karyawan, dan pihak terkait lainnya, dapat diselesaikan secara sistematis dan terencana melalui implementasi RPK yang dijalankan Direksi, tentunya dengan pengawasan dari Dewan Komisaris," tutupnya.

Bisnis.com, MALANG — Indeks Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DS) Kota Malang mencapai 93,9% pada semester I/2024.

Pj. Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengatakan sejauh ini Pemerintah Kota Malang telah menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) alam pembayaran pajak daerah dan retribusi melalui QRIS, e-commerce, ATM, virtual account, e-wallet maupun e-banking.

“Begitu pula pada aspek belanja daerah Pemkot Malang telah mengimplementasikannya melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD),” katanya pada High Level Meeting Optimalisasi ETPD di Hotel Ijen Suites Kota Malang, Kamis (24/10/2024).

Iwan meminta jajarannya terus meningkatkan angka indeks tersebut pada semester II tahun 2024. Hal ini ia sampaikan

"Pertemuan ini menjadi daya ungkit kita, HLM adalah forum strategis, karena para pimpinan dan petinggi dari OPD penghasil PAD hadir, posisi ini yang memiliki peran penting. Jangan sampai kita mengalami penurunan indeks, maka harapan saya di sisa semester II angka ini bisa naik. Lakukan langkah strategis untuk mendorong kenaikan angka indeks ETPD," ucapnya.

Sejumlah langkah strategis untuk mendorong indeks ETPD yang dia instruksikan a.l melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta aparatur pemerintah tentang manfaat dan cara penggunaan sitem elektronik dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, memaksimalkan penggunaan electronic data capture (EDC) dan eu reader, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan ETPD.

"Saya yakin dengan adanya forum ini, tentunya saya, Pak Sekda, Deputi BI, hadir agar para OPD yang melaksanakan kebijakan ETPD ini bisa terus berkomitmen. Kita akan melakukan langkah-langkah, mulai dari sosialisasi, menerapkan ke berbagai pelaku usaha kuliner, mall, maupun parkir elektronik. Kita perkuat elektronifikasi ini," ucapnya.

Optimalnya implementasi ETPD dalam pengelolaan pajak dan retribusi, akan meningkatkan potensi Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya akan dirasakan masyarakat melalui pembangunan daerah.

Karenanya, dia meminta adanya komitmen bersama untuk menerapkan ETPD.

"Kita harus punya daya ungkit dan komitmen luar biasa. Kita tahu Kota Malang itu kota bisnis dan industri, potensinya itu luar biasa. Karena kalau kita lihat perubahan dari nontunai ke tunai itu, lonjakannya luar biasa. Misalnya PAD parkir elektronik. Bagaimana dengan pelaku usaha makanan, jasa, ini potensi sekali. Elektronifikasi ini akan memberikan dampak signifikan untuk peningkatan PAD sehingga pembangunan Kota Malang akan semakin baik," ucapnya.

Dia menekankan pula pentingnya mengoptimalkan penggunaan ETPD pada pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurutnya, implementasi ETPD akan mendorong akuntabilitas, efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta memudahkan akses bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya.(K24)

Bisnis.com,BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengapresiasi kehadiran program Think Big Space (TBS) dari Amazon Web Services (AWS) di SMK Negeri 1 Karawang.

TBS di Jabar menjadi yang pertama di Asia Tenggara dan dinilai sangat baik untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa SMK sekaligus memperkuat koneksi antara dunia pendidikan dan industri.

"Peresmian Think Big Space ini sangat baik bagi siswa-siswa SMK yang ingin menambah pengetahuan mereka, serta untuk menjawab tantangan link and match antara pendidikan dan industri," ujar Bey seusai acara peresmian pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Bey, tantangan lulusan SMK di Jabar adalah relatif sulit masuk ke dunia industri karena materi yang diajarkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri.

"Ini adalah salah satu jawabannya. Kami mengapresiasi program ini, dan setelah melihat langsung SMK ini, ternyata kondisinya sangat baik," tambahnya.

Bey juga menyoroti pentingnya keterampilan dasar seperti teknik bubut dan las yang masih sangat dibutuhkan industri. Ia mencontohkan teknologi pembuatan gantungan baju oleh siswa SMK Negeri 1 Karawang, yang dinilai memiliki kualitas lebih baik dibanding produk serupa di pasaran.

"Saya lihat gantungan bajunya lebih baik daripada yang biasanya di laundry-laundry, kalau yang di laundry itu tipis, ini tebal dan harganya Rp13.000 untuk sepuluh gantungan. Ini sangat murah dan mereka bisa menjualnya lagi," ungkap Bey.

Terkait pengembangan program, Bey menilai bahwa meskipun SMK Negeri 1 Karawang ini sudah berjalan dengan baik, penyesuaian tetap diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

"Tentunya sudah baik, tetapi harus terus disesuaikan dengan kebutuhan industri, mungkin ada teknologi yang lebih canggih yang bisa diadopsi," jelasnya.

Menurutnya, pesanan dari pabrik-pabrik menunjukkan bahwa keterampilan siswa sudah sesuai dengan permintaan pasar. "Ini juga membuktikan bahwa apa yang diajarkan sudah sesuai dengan kebutuhan industri," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai tantangan di lapangan, Bey Machmudin mengatakan di Jabar sudah berjalan tapi harus ditingkatkan lagi.

"Kami sudah menjalin kerja sama dengan beberapa industri dan mendukung program keahlian yang ada di SMK ini. Bahkan, kami sudah memiliki kelas industri yang memang match dengan industri di Karawang," jelasnya.

Bey juga menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun potensi sumber daya manusia.

"Kami percaya pada kekuatan pendidikan untuk membuka potensi sumber daya manusia. Kami ingin memberdayakan pelajar Jawa Barat dan Indonesia untuk masa depan digital," kata Bey.

Country Manager AWS Data Center Indonesia Winu Adiarto menyatakan, dukungan terhadap pendidikan berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) adalah prioritas untuk menciptakan generasi yang kreatif dan siap berkompetisi di dunia digital.

Think Big Space dari AWS Indonesia merupakan bagian dari upaya global untuk membangun kapabilitas teknis generasi muda.

Program ini tidak hanya dihadirkan di lingkungan sekolah, namun ke depannya juga akan diperluas ke sarana publik, sesuai dengan kebutuhan komunitas sekitarnya.

"Kami sangat berharap bahwa Think Big Space ini dapat membantu membangun kapabilitas teknis generasi muda di wilayah kami beroperasi, terutama karena 70 persen penduduk Indonesia berusia antara 14 hingga 47 tahun. Ini adalah potensi besar yang harus dimanfaatkan secara positif," katanya.

Melalui program ini, kata Winu, diharapkan SMK di Jawa Barat dapat terus berinovasi dan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global, serta menjadi motor penggerak bagi perkembangan industri dan ekonomi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) masih mempersiapkan proses pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

"Terkait dengan perpanjangan IUPK, saat ini masih dalam proses finalisasi," kata VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati singkat kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Adapun, untuk bisa mendapatkan perpanjangan IUPK selepas 2041, induk PTFI, Freeport-McMoRan Inc (FCX) masih melakukan negosiasi divestasi 10% sahamnya di PTFI dengan holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Saat ini, MIND ID telah menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di Freeport Indonesia bertambah menjadi 61%.

Bisnis juga telah berupaya menghubungi Corporate Communication MIND ID Tiwok Pratiwa untuk menanyakan lebih lanjut soal progres negosiasi dengan FCX. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.
Selain divestasi 10% saham kepada MIND ID, terdapat beberapa syarat lain yang harus dipenuhi PTFI demi memperpanjang IUPK.
Secara terperinci, syarat-syarat itu antara lain memiliki smelter yang telah beroperasi serta komitmen untuk eksplorasi tambahan dan peningkatan kapasitas penyulingan.
Diberitakan sebelumnya, FCX mengeklaim telah memenuhi sejumlah syarat di atas. Oleh karena itu, induk perusahaan PTFI itu akan mengajukan perpanjangan permohonan IUPK kepada pemerintah.
"Sehubungan dengan permohonan perpanjangan PTFI, FCX berupaya mencapai kesepakatan dengan PT Mineral Industri Indonesia [MIND ID] mengenai perjanjian jual beli untuk pengalihan pada tahun 2041 atas tambahan 10% saham di PTFI," demikian tulis FCX dalam keterangan resmi dikutip Rabu (23/10/2024).
FCK menyatakan perpanjangan IUPK akan memungkinkan kelangsungan operasi skala besar untuk kepentingan semua pemangku kepentingan. Menurut perusahaan, perpanjangan IUP juga memberikan opsi pertumbuhan melalui peluang pengembangan sumber daya tambahan di distrik mineral Grasberg yang sangat menarik.

Bisnis.com, BANDUNG - PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) fokus menjaring startup berkualitas yang dapat memberik dampak sosial pada program inkubasi startup Nextdev ke-10.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono menyampaikan Telkomsel tidak terlalu berfokus pada jumlah startup yang terlibat dalam NextDev tahun ini.

Telkomsel memprioritaskan pada kualitas dan dampak sosial yang dihasilkan oleh Startup NextDev bagi masyarakat.

“Yang kita cari bukan target number. Tapi, yang kita lihat nanti mana yang lebih relevan dengan semua track yang udah kita buka. Dan bisa memberikan dampak sosial serta bisa sustain,” kata Saki saat ditemui di Bandung, Kamis (24/10/2024).

Di tempat yang sama, Manager CSR Education and Public Community Development Telkomsel Hadi Sucipto juga membenarkan gelaran NextDev tahun ini tidak berpatok seberapa banyak peserta yang mendaftar.

Hadi menyampaikan, pada gelaran NextDev ini Telkomsel mencari startup yang memiliki visibility dan mampu menciptakan pasar selama 3 tahun kedepan.

Sebab, kedua hal akan menjadi acuan agar startup yang dihasilkan dari program NextDev dapat bersaing di pasar dan berdampak bagi sosial.

“Harapan kita (pihak Telkomsel) adalah jenis startup yang bisnisnya seperti ini, visibility marketnya seperti ini, opportunitinya mereka akan seperti ini, itu yang kita cari,” ujar Hadi.

Senada dengan Hadi, GM Corporate Social Responsibility Telkomsel, Andry P. Santoso menyampaikan bahwa startup yang diharapkan dapat terbentuk pada gelaran NextDev tahun ini adalah startup yang memiliki kompetensi sesuai dengan track yang sudah ditentukan.

Pada tahun ini, NextDev memiliki tiga kategori utama yaitu Productivity Enhancement, Emerging Technologies, dan Digital Lifestyle. Andry menyebut, startup yang dihasilkan dari NextDev tidak akan keluar dari 3 kategori tersebut.

“Harapannya kita (Telkomsel) memang ingin menghasilkan teman-teman yang juga sesuai dengan track-nya,” ucap Hadi.

Dalam rangkaian NextDev ke-10, pendaftaran Startups Scouting dibuka secara online pada 24 Oktober - 30 November 2024. Selama periode ini, Open Session akan berlangsung di empat lokasi, mulai dari Bandung, Makassar, Batam, hingga Bali.

Di setiap lokasi tersebut juga akan dibuka sesi Local Pitch untuk meraih akses langsung ke 24 besar kompetisi.

Pada awal 2025, 10 startup terbaik dari tiga kategori utama yaitu Productivity Enhancement, Emerging Technologies, dan Digital Lifestyle akan dipilih untuk mengikuti NextDev Academy selama empat bulan.

Program ini akan mencakup Orientation Bootcamp dan Expert Talks yang dipandu oleh para mentor berpengalaman. Puncak dari program ini adalah NextDev Summit, platform penghargaan bagi startup terbaik sekaligus ajang diskusi dan kolaborasi bagi para pelaku ekosistem digital nasional dan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan tekstil asal Sukoharjo PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Senin (21/10/2024). Lalu, dengan pernyataan pailit ini, apakah BEI akan menendang saham SRIL keluar dari Bursa?

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menjelaskan berdasarkan ketentuan III.1 Peraturan Bursa I-N, delisting atas suatu saham dapat terjadi karena dua hal.

"Pertama, perusahaan tercatat mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan, berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai," kata Nyoman, Kamis (24/10/2024).

Delisting juga bisa terjadi karena saham perusahaan tercatat telah mengalami suspensi efek, baik di pasar reguler dan pasar tunai, dan/atau di seluruh pasar, paling kurang selama 24 bulan terakhir atau dua tahun.

Nyoman melanjutkan Bursa telah melakukan Penghentian Sementara Perdagangan Efek SRIL di Seluruh Pasar sejak tanggal 18 Mei 2021 hingga saat ini. Suspensi ini karena adanya Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 ke-6.

"Dengan demikian SRIL telah memenuhi kriteria untuk dilakukan Delisting karena supensi atas efek SRIL telah mencapai 42 bulan," ucap Nyoman.

Sehubungan dengan pemberitaan mengenai putusan pailit SRIL, kata Nyoman, Bursa telah menyampaikan permintaan penjelasan dan reminder kepada SRIL untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik, mengenai tindak lanjut dan rencana SRIL terhadap putusan pailit. Permintaan penjelasan tersebut termasuk upaya SRIL untuk mempertahankan going concern-nya.

Nyoman juga mengatakan dalam melakukan pemantauan atas perusahaan tercatat, Bursa melakukan beberapa upaya perlindungan investor ritel.

Salah satu upaya tersebut melalui pengenaan notasi khusus dan penempatan pada Papan Pemantauan Khusus apabila perusahaan tercatat memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus.

Nyoman berharap hal tersebut bisa menjadi kesadaran awal bagi investor atas potensi adanya permasalahan pada perusahaan tercatat.

Sementara itu, pada emiten yang terkena suspensi, baik karena sanksi maupun suspensi karena penyebab lainnya, maka upaya perlindungan investor ritel dilakukan melalui beberapa hal.

Perlindungan tersebut antara lain dengan menyampaikan reminder delisting kepada Perusahaan Tercatat yang telah dilakukan suspensi atas efeknya selama 6 bulan. Lalu menyampaikan undangan hearing, permintaan penjelasan mengenai upaya perbaikan penyebab suspensi, serta rencana bisnis ke depan.

Selanjutnya, emiten wajib menyampaikan update progress rencana perbaikan tersebut setiap bulan Juni dan Desember. Bursa juga akan melakukan pengumuman potensial delisting setiap 6 bulan, yang di dalamnya mencantumkan informasi mengenai masa suspensi, susunan manajemen dan pemegang saham terakhir, serta kontak yang bisa dihubungi.

Nyoman juga menyebut dalam melakukan pemantauan terhadap SRIL, Bursa telah melakukan pengumuman potensi delisting setiap enam bulan sejak November 2021.

Berdasarkan POJK 3/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan SE OJK No. 13/SEOJK.04/2023, disebutkan apabila delisting dilakukan emiten karena kondisi yang berpengaruh pada kelangsungan usaha, maka emiten wajib mengubah status menjadi perusahaan tertutup.

Emiten juga diwajibkan melakukan buyback atas saham publik dengan ketentuan dan harga sebagaimana diatur dalam POJK 3/2021 dan SE OJK tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan yang baru terbentuk tersebut mulai 2026.

Menanggapi hal itu, Pengamat Haji dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ade Marfudin, menilai bahwa terlalu lama untuk sebuah badan mulai menjalankan tugas dan fungsinya.

“Menurut saya agak sedikit kurang pas kalau secara total 2026 baru dikelola oleh Badan Haji,” kata Ade kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, Badan Penyelenggara Haji sudah harus bekerja dan bergerak dari sekarang. Dia mengatakan, mengurus penyelenggaraan ibadah haji bukanlah hal yang sulit apalagi, jika Badan Penyelenggara Haji dipimpin oleh tokoh yang paham betul dengan kegiatan haji.

Selain itu, Indonesia telah berpengalaman dalam mengurus penyelenggaraan ibadah haji dengan segala dinamikanya. Seharusnya, lanjut dia, hal ini tidak menjadi persoalan dan tidak butuh waktu lama bagi Badan Penyelenggara Haji untuk memulai tugasnya.

“Sekarang pun bisa kita laksanakan dengan Badan Haji,” ujarnya.

Namun demikian, dia dapat memaklumi. Mengingat, kata dia, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak bukanlah tokoh yang pernah mengelola kegiatan haji.

“Saya pikir adalah orang yang memang praktisi di perhajian ternyata adalah orang baru. Maka ada space waktu sampai 2026,” pungkasnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA – Tak hanya gelar pameran, Pertamina lewat Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 memberikan ide bisnis teh yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lewat inovasi produk hingga strategi perluasan pasar.

Ajang SMEXPO 2024 dengan tema ‘Lokal jadi Vokal’ ini diselenggarakan PT Pertamina (Persero) yang berlangsung di Grand Atrium, Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada 22-27 Oktober 2024.

Berawal dari kecintaannya dengan teh, Founder Havilla Gourmet Tea Neysa Valeria menuangkannya lewat produksi olahan teh berkualitas yang menyatukan inovasi dan ragam tradisi di Indonesia.

Namun, tak dipungkiri masih terjadi hambatan dari segi akses pasar seiring dengan rendahnya konsumsi teh per kapita. Upaya menggabungkan inovasi dan tradisi masyarakat menjadi salah satu strategi membuka akses pasar ke segmen yang sebelumnya tak menjangkau konsumsi teh.

“Indonesia adalah negara penghasil teh ke-7 terbesar di dunia, tapi untuk tingkat konsumsi per kapitanya, kita itu diurutan ke-22, tergolong cukup rendah dibandingkan dengan jumlah teh yang dihasilkan oleh Indonesia,” kata Neysa di SMEXPO 2024, Kamis (24/10/2024).

Dia mengungkap bahwa konsumsi teh per kapita orang Indonesia hanya berkisar 350 gram per hari. Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) produksi teh Indonesia mencapai 122.700 ton pada 2023.

Dengan potensi besar tersebut, sayangnya Indonesia belum getol memperkenalkan beragam keunikan produk teh ke kancah global. Teh Indonesia masih minim dikenal jika dibandingkan dengan teh asal India, Sri Lanka, China, Vietnam, dan Thailand.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Neysa saat awal membangun Havilla Gourmet Tea pada 2014. Pertama yaitu sumber bahan baku untuk beberapa kualitas tertentu yang masih menantang.

“Lalu, pada waktu itu, kesiapan market juga menjadi tantangan tersendiri buat kami. Ketiga, ada market perception dan appreciation, dalam arti pada waktu tahun tersebut, teh premium itu belum menjadi sesuatu yang dikenal oleh masyarakat,” jelasnya.

Tantangan keempat yaitu terkit keberlanjutan dan kesejahteraan petani dan kelima fluktuasi harga dan biaya produksi. Di sisi lain, bisnis teh dihadapi dengan sejumlah persepsi yang terbatas di pasar. Teh seringkali dinilai sebagai minuman yang mudah dan murah, kuno, kurang menarik, bahkan minuman untuk orang tua.

“Marketnya belum ready, jadi harus apa? Berarti kita harus membentuk market itu sendiri. Caranya adalah lewat edukasi. Kita harus mengedukasi, harus menyebarkan, sharing bagaimana orang lain memahami teh,” tuturnya.

Selain edukasi, Neysa membidik market khusus ritel yaitu hospitality dan food & beverage (F&B). Havilla memulai dengan supplt teh ke hotel, cafe, dan restoran tertentu sehingga terbentuk komunitas.

“Yang berikutnya adalah strategi kami adalah mencoba untuk being visible. Creating visibility di berbagai touch points. Jadi berbagai touch points baik secara terutama online, karena memang mostly kami adalah online,” imbuhnya.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan membuat produk yang menonjol namun tetap dapat diterima oleh konsumen. Secara umum, masyarakat lebih familiar dengan kopi, Havilla membuat olahan teh dan kopi yang disebut dengan Toffee Caramel.

Produk tersebut merupakan perpaduan dari teh hitam, biji kopi Sunda Geulis, karamel, vanila, calendula dan safflower. Perpaduan inovasi dan tradisi ini yang perlahan menjadi tren tersendiri di pasar.

“Jadi itu adalah salah satu bentuk inovasi karena zaman sekarang kita perlu menggabungkan inovasi dan juga tradisi,” pungkasnya.

Pertamina SMEXPO 2024 merupakan pameran retail nasional yang melibatkan 43 UMKM Binaan Pertamina. Agenda rutin tahunan Pertamina ini bertujuan memberdayakan UMKM mitra binaannya.

“Berbagai aktivitas ini dilakukan guna menyosialisasikan produk-produk UMKM berkualitas binaan Pertamina kepada masyarakat umum dan para stakeholders. Kami berharap berbagai kegiatan ini bisa meningkatkan akses pasar UMKM,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh Utusan Khusus Presiden, yang salah satunya adalah Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Setiawan Ichlas. Seperti diketahui, saat ini instansi yang berwenang sebagai regulator di sektor perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengaku pihaknya sudah mendengar adanya posisi tersebut di dalam Kabinet Merah-Putih Prabowo-Gibran.

"Tapi tidak tumpang tindih karena undang-undang sudah mengatur berbeda. Saya kira yang bikin undang-undang pemerintah dan DPR juga, sehingga ini maksudnya yang dimaksud dengan utusan khusus perbankan mungkin yang terkait isu-isu pemerintah," kata Dian saat ditemui usai membuka acara Pertemuan Tahunan Bank Syariah 2024 di Banda Aceh, Kamis (25/10/2024).

Dengan demikian, Dian memastikan utusan khusus Prabowo tersebut tidak akan mengintervensi kebijakan yang dikelulrkan OJK.

"Saya kira tidak ada [intervensi]. Undang-Undang tidak memungkinkan itu," tegasnya.

Lebih lanjut, Dian melihat kebijakan-kebijakan yang dicanangkan Prabowo di Kabinet Merah-Putih bisa mendukung pertumbuhan industri perbankan.

"Bank syariah, juga termasuk industri perbankan keseluruhan kalau kita lihat orientasi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang kita lihat banyak sekali pengembangan yang dilakukan," kata Dian.

Dia mencontohkan bagaimana Prabowo menaruh perhatian besar kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pangan, hingga di sektor perumahan berupa program 3 juta rumah. Menurutnya hal itu akan menjadi stimulus industri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.

"Jadi sebetulnya kalau kita baca arah kebijakan ekonomi pemerintah sudah clear, yang itu mendorong pertumbuhan ekonomi di semua sektor. Dan tentu UMKM jadi perhatian untuk kita coba support, tentu dari aspek perbankan," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat secara resmi menyerahkan alat peraga kampanye (APK) dan bahan peraga kampanye kepada 4 pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024.

Penyerahan APK itu secara simbolis diserahkan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia kepada perwakilan tim paslon Cagub-Cawagub Jabar 2024 di Aula Setia Permana, Kantor KPU Jabar, Rabu (23/10/2024).

"Secara bertahap kita menyerahkan alat peraga kampanye dan bahan peraga kampanye dicetak untuk selanjutnya diserahkan kepada tim paslon," ucap Hedi.

Pihaknya menyerahkan sebanyak 5.000 poster, 10.000 pamflet dan 5.000 brosur kepada masing-masing paslon Cagub-Cawagub Jabar 2024.

Hedi memastikan, setiap paslon menerima APK dengan jumlah yang sama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2024.

"Semuanya sama, jumlahnya sama dan itu sudah ada ketentuan dan keputusan KPU Provinsi terkait jumlah APK dan bahan kampanye yang masing-masing paslon," jelasnya.

KPU meminta APK ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh setiap paslon pada masa kampanye Pilkada 2024.

"Kami berharap dengan adanya penyerahan ini bisa mereka gunakan sebagai salah satu alat kampanye selama masa tahapan kampanye," harapnya.

Hedi juga mengingatkan terkait lokasi mana saja yang dilarang untuk memasang APK tersebut.

"Untuk pemasangan itu tidak boleh di rumah ibadah, rumah sakit, kemudian kantor pemerintah dan juga tidak boleh dipasang di pohon-pohon terutama di paku," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang mediasi antara Serikat Pekerja AJB Bumiputera 1912 dan Peserta Rapat Umum Anggota (RUA) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sengketa tersebut berawal dari gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Peserta RUA.

Berdasarkan perkara Nomor 911/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, Peserta RUA asuransi Bumiputera melayangkan gugatan terhadap Serikat Pekerja NIBA Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 selaku Tergugat 1, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau Bank BNI selaku Tergugat 2, serta AJB Bumiputera 1912 sebagai turut tergugat.

Gugatan tersebut mempermasalahkan eksekusi dana yang berada di rekening AJB Bumiputera 1912, yang sebelumnya dilakukan berdasarkan keputusan PN Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912, Irwan Nuryanto, mengatakan eksekusi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Perjanjian Bersama (PB-2023) yang disepakati antara manajemen Asuransi Bumiputera dan serikat pekerja pada 14 Agustus 2023. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menyelesaikan pembayaran hak-hak karyawan yang belum dibayarkan sejak 2018.

"PB-2023 dimaksud merupakan produk konsensus antara Pengurus SP NIBA AJB Bumiputera 1912 dengan Direksi AJB Bumiputera 1912 guna menyelesaikan permasalahan pembayaran hak karyawan yang belum dibayarkan sejak 2018 dan terdaftar di PN Jakarta Pusat," kata Irwan dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Karena ketidakpatuhan Direksi terhadap jadwal pembayaran, Serikat Pekerja mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melindungi kepentingan dan hak karyawan. Ketua PN Jakarta Pusat kemudian memerintahkan eksekusi terhadap dana yang ada di rekening AJB Bumiputera 1912.

"Atas proses eksekusi dana milik AJB Bumiputera 1912 yang tersimpan dalam rekening atas nama AJB Bumiputera 1912, Ketua PN Jakarta Pusat telah melaksanakan yang mana dana dimaksud hanya sebagian digunakan untuk memenuhi pembayaran hak-hak karyawan AJB Bumiputera 1912 yang belum dibayarkan sejak tahun 2018 hingga bulan Agustus 2023 dan nilainya sesuai permohonan dari Pemohon, sehingga selebihnya dikembalikan ke AJB Bumiputera 1912 dengan cara membuka blokir atas rekening dimaksud," paparnya.

Namun, lanjut Irwan, peserta RUA yang diwakili oleh Muhammad Idaham dan beberapa pihak lainnya, menganggap bahwa dana yang dieksekusi bukan milik karyawan dan meminta agar dana tersebut dikembalikan. Menanggapi hal ini, Irwan menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

"Proses yang ditempuh Ketua PN Jakarta Pusat telah sesuai dan dana dalam rekening AJB Bumiputera 1912 merupakan milik AJB Bumiputera 1912 yang penggunaan salah satunya untuk memenuhi kewajiban Perusahaan terhadap karyawan," katanya.

Irwan menyebut seharusnya Peserta RUA justru lebih berkonsentrasi bagaimana mencari skema terbaik untuk menyelesaikan sisa kewajiban AJB Bumiputera 1912 terhadap karyawan AJB Bumiputera 1912 yang masih banyak dan belum jelas skema dan sumbernya. Lebih lanjut, Irwan mengatakan, situasi keuangan AJB Bumiputera 1912 yang sedang tidak sehat membutuhkan perhatian yang serius, bukan sekadar mempermasalahkan hal-hal yang sudah diatur dengan baik oleh pengadilan.

"Kami berharap agar Peserta RUA bisa berperan aktif dalam mencari sumber dana dan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah pembayaran hak-hak karyawan secara menyeluruh dan berkeadilan," tutupnya.