Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Direktur dan CEO PT XL Axiata Tbk. Dian Siswarini dan Director & Chief Business Officer PT Indosat Tbk. Danny Buldansyah berharap Menteri Komunikasi Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bersedia mengkaji kembali biaya regulator yang dibebankan ke operator seluler, salah satunya tarif sewa spektrum frekuensi.

Rasio ongkos regulator terhadap pendapatan operator seluler Tanah Air saat ini berada di level 13-14%. Di atas rerata ongkos regulator Asia Tenggara yang sebesar 7%.

Dian mengatakan bahwa regulatory charges termasuk di antaranya BHP frekuensi, cukup memberatkan pemain telekomunikasi di tengah kondisi industri yang melandai.

Ongkos regulator yang besar juga menghambat langkah perusahaan untuk memperluas jaringan menjangkau daerah-daerah rural.

"Pertama mengenai regulatory charges, sekarang ini besarannya sudah 13-14% terhadap revenue. Kalau seperti itu, membuat kami sulit mengembangkan infrastruktur selanjutnya," katanya saat Media Gathering di Yogyakarta, Rabu (23/10/2024).

Dian juga mengatakan ongkos regulator yang besar juga akan membuat penggelaran teknologi cepat itu berjalan lambat, karena operator tidak memiliki dana untuk ekspansi.

Menurutnya, pengguliran jaringan 5G membutuhkan investasi yang cukup besar. Apabila regulatory charges masih mahal, maka 5G hanya akan menjadi angan-angan.

Pada kesempatan berbeda, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Danny Buldansyah juga menaruh harapan yang sama, yaitu penyehatan industri telekomunikasi dengan pengkajian ulang ongkos regulator.

Terdapat beberapa poin dari komponen ongkos regulator yang kurang relevan dengan zaman saat ini.

Menurutnya, ongkos regulator berada di kisaran 10 persen, bukan 12-13%. "Idealnya barangkali 6-7% gitu ya,” kata Danny.

Sebelumnya, dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) berharap isu terkait fiber optic hingga fixed broadband menjadi perhatian di era Prabowo—Gibran, terutama dalam hal regulasi.

Ketua Umum APJATEL Jerry Siregar mengatakan bahwa industri telekomunikasi masih dihadapi dengan sejumlah isu yang belum diselesaikan, seperti perizinan hingga sewa jaringan utilitas terpadu.

“Tarif sewa jaringan utilitas itu masih terjadi mindset yang berbeda dari pimpinan-pimpinan daerah,” kata Jerry.

Jerry menyampaikan bahwa saat ini sudah ada perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjadi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Pada pasal 128 nomor 6 dan 7, Jerry menjelaskan bahwa beleid itu berbunyi jika pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah kota (Pemkot) tidak melaksanakan atau membangun sarana jaringan utilitas terpadu, maka Pemda Pemkot tersebut tidak dapat menerapkan penarikan biaya sewa jaringan fiber optic.

“Tapi jika mereka atau Pemda Pemkot dalam hal ini membangun sarana jaringan utilitas terpadu, maka faktor penyewa sebesar 4–16%,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) buka suara ihwal pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyampaikan, selama dana dari sawit tidak terganggu, pelaku usaha tidak mempermasalahkan kehadiran Badan tersebut. Sebab, butuh dana yang besar untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan sawit.

“Sawit masih membutuhkan dana cukup besar untuk peremajaan sawit rakyat (PSR), insentif biodiesel, riset, dan lainnya,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Dengan produksi yang stagnan dan produktivitas yang turun, Eddy menuturkan bahwa PSR menjadi prioritas utama. Pasalnya, selain merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia merupakan konsumen minyak sawit terbesar di dunia.

Menurutnya, peningkatan produktivitas dan produksi harus segera dilakukan. Mengingat pemerintah baru akan menerapkan mandatory tahun depan di B40 dan dilanjutkan ke B50.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Perpres No.132/2024 resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Beleid itu diteken Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024.

Badan Pengelola Dana Perkebunan itu dibentuk guna menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Melalui pasal 11 ayat 1, dijelaskan bahwa dana yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

“Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan,” bunyi dokumen tersebut.

Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) buka suara mengenai pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Perpres 132/2024.

Saat dikonfirmasi apakah BPDPKS akan berganti nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan dan tugasnya diperluas dari kelapa sawit bertambah menjadi kakao dan kelapa, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya membenarkan hal tersebut.

“Seperti itu,” kata Achmad kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Mengacu Perpres 132/2024, penetapan organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan paling lambat dilakukan tiga bulan, terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Dengan demikian, Perpres No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.66/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi usaha pabrik tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Group Sritex masih berjalan normal meskipun PN Niaga Semarang telah memutuskan perusahaan pailit lantaran disebut tak memenuhi kewajiban bayar kepada kreditur.

Adapun, keputusan pailit tersebut tertuang dalam putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan anak perusahaannya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.

Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPN Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan, keputusan tersebut menyangkut pembatalan perdamaian antara Sritex dengan salah satu kreditur setelah sebelumnya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

"Kalau secara umum kondisi koorporasinya masih jalan, jadi kondisinya masih normal. Kita hanya ada problemnya di masalah cashflow saja, tapi usahanya masih tetap berjalan," kata Slamet saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dia menuturkan bahwa line produksi mulai dari spinning atau pemintalan kapas menjadi benang, weaving dari benang menjadi kain, hingga proses produksi garmen dan finishing masih berjalan normal.

Bahkan, menurut Slamet, pesanan ke pabrik masih masuk walaupun mengalami penurunan. Dia justru mengkhawatirkan dengan putusan pailit tersebut, supplier ikut cemas dengan kelanjutan usaha Sritex.

"Harapan kami menyampaikan ke manajemen agar tetap bertahan karena korporasi harus tetap berjalan pekerjanya harus mendapat pekerjaan seperti biasa," jelasnya.

Dalam konteks perkara pailit, Slamet juga mencemaskan jika proses pailit tetap terjadi maka akan terjadi dampak sosial kepada karyawan. Setidaknya terdapat 15.000 karyawan SRIL yang terancam kehilangan pekerjaan.

"Makanya kami masih berusaha bagaimana caranya agar korporasi ini masih tetap berjalan kemudian karyawan masih bisa melakukan kegiatan usaha bekerja nya itu. 15.000 pekerja itu dari empat perusahaan, empat pabrik," ujarnya.

Pada Juni 2024, Direktur Keuangan Welly Salam mengatakan, pihaknya memastikan keberlangsungan usaha masih berlanjut, kendati proses efisiensi harus dilakukan sebagai langkah reorganisasi dan pemulihan kinerja keuangan perseroan.

"Banyak beredar di pemberitaan bahwa perseroan terancam bangkrut, kami konfirmasi itu tidak benar kami masih beroperasi dengan semua fasilitas yang kami miliki," kata Welly dalam agenda Public Expose SRIL, Selasa (25/6/2024).

Welly menampik isu kebangkrutan, kendati mengakui terjadinya PHK karyawan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah pekerja dari tahun 2023 sebanyak 13.000-an menjadi 10.000-an tenaga kerja saat ini.

Sebelumnya, pada 31 Desember 2023, Sritex mencatatkan total karyawan tetap sebesar 14.138 karyawan. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan posisi 2022 yang tercatat sebesar 16.370 karyawan.

Namun, dia menerangkan bahwa di berbagai unit bisnis SRIL tekstil hingga garmen saat ini utilisasi kapasitas produksi tekstil mencapai 60-80%. Bahkan, pihaknya memastikan di unit garmen tidak ada PHK.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menekankan keluarnya perseroan dari indeks FTSE Large Cap disebabkan karena konsentrasi kepemilikan saham perseroan oleh 4 pemegang saham.

Direktur dan Corporate Secretary PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) Merly berdalih ketentuan itu yang dipakai FTSE Russel untuk mengeluarkan perseroan dari konstituen indeks 19 September 2024 lalu.

Merly mengacu pada pengumuman yang dibuat FTSE Russel pada Kamis (19/9/2024). Belakangan BREN keberatan dengan publikasi FTSE Russel tersebut yang disampaikan lewat surat.

Padahal, emiten Prajogo Pangestu tersebut sempat masuk ke dalam indeks bergengsi itu pada 23 Agustus 2024. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada 4 Juni 2024, saat BREN dikeluarkan dari konstituen setelah sempat dimasukkan pada 24 Mei 2024.

“Pembatalan dari masuknya BREN dari indeks FTSE Russel itu disebabkan karena adanya konsentrasi dari kepemilikan saham BREN oleh 4 pemegang saham atau 97% dari total saham BREN sendiri,” kata Merly saat publicexpose daring, Kamis (24/10/2024).

Merly menampik anggapan perseroan dikeluarkan dari indeks lantaran tidak memenuhi ketentuan freefloat.

“Bukan karena tidak terpenuhinya ketentuan dari freefloat itu yang ingin kami garisbawahi dulu,” kata dia.

Lewat keterbukaan informasi 22 September 2024 lalu, Merly menerangkan porsi kepemilikan 4 pemegang saham yang disorot FTSE Russel telah diungkap saat rencana IPO ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2023.

Data per 19 September 2024, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) memegang 64,666% kepemilikan, disusul Green Era Energy Pte Ltd sebesar 23,603%. Kedua perusahaan ini terafiliasi langsung dengan Prajogo Pangestu.

Sementara itu, Jupiter Tiger Holdings memegang 3,941% kepemilikan dan Prime Hill Funds memegang 3,761% kepemilikan di BREN. Porsi saham yang dipegang dua perusahaan terakhir masuk ke dalam bagian saham free float sesuai aturan BEI.

Berdasarkan data per 19 September 2024 yang disediakan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah saham yang memenuhi persyaratan free float berdasarkan ketentuan BEI sebesar 15.601.235.234 lembar atau 11,66%.

Jumlah ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan persentase free float saat dalam prospektuf IPO yang menyebutkan saham free float sebanyak 15.694.413.334 atau 11,73%.

“Pada saat IPO, komposisi kepemilikan saham oleh 4 pemegang saham tersebut adalah 97%, dan sampai hari ini telah terjadi perubahan sebagaimana dijelaskan,” kata Merly.

Seperti diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memeriksa indikasi perdagangan semu atau manipulasi pasar atas transaksi saham di BREN dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan proses pemeriksaan terhadap transaksi saham BREN dan CUAN saat ini masih berlangsung.

"OJK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam, termasuk memeriksa indikasi adanya perdagangan semu atau manipulasi pasar lainnya," kata Inarno dalam jawaban tertulis pada Rabu (2/10/2024).

Menurut dia, setiap temuan akan dievaluasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Apabila terbukti ada pelanggaran, OJK akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menekankan keluarnya perseroan dari indeks FTSE Large Cap disebabkan karena konsentrasi kepemilikan saham perseroan oleh 4 pemegang saham.

Direktur dan Corporate Secretary PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) Merly berdalih ketentuan itu yang dipakai FTSE Russel untuk mengeluarkan perseroan dari konstituen indeks 19 September 2024 lalu.

Merly mengacu pada pengumuman yang dibuat FTSE Russel pada Kamis (19/9/2024). Belakangan BREN keberatan dengan publikasi FTSE Russel tersebut yang disampaikan lewat surat.

Padahal, emiten Prajogo Pangestu tersebut sempat masuk ke dalam indeks bergengsi itu pada 23 Agustus 2024. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada 4 Juni 2024, saat BREN dikeluarkan dari konstituen setelah sempat dimasukkan pada 24 Mei 2024.

“Pembatalan dari masuknya BREN dari indeks FTSE Russel itu disebabkan karena adanya konsentrasi dari kepemilikan saham BREN oleh 4 pemegang saham atau 97% dari total saham BREN sendiri,” kata Merly saat publicexpose daring, Kamis (24/10/2024).

Merly menampik anggapan perseroan dikeluarkan dari indeks lantaran tidak memenuhi ketentuan freefloat.

“Bukan karena tidak terpenuhinya ketentuan dari freefloat itu yang ingin kami garisbawahi dulu,” kata dia.

Lewat keterbukaan informasi 22 September 2024 lalu, Merly menerangkan porsi kepemilikan 4 pemegang saham yang disorot FTSE Russel telah diungkap saat rencana IPO ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2023.

Data per 19 September 2024, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) memegang 64,666% kepemilikan, disusul Green Era Energy Pte Ltd sebesar 23,603%. Kedua perusahaan ini terafiliasi langsung dengan Prajogo Pangestu.

Sementara itu, Jupiter Tiger Holdings memegang 3,941% kepemilikan dan Prime Hill Funds memegang 3,761% kepemilikan di BREN. Porsi saham yang dipegang dua perusahaan terakhir masuk ke dalam bagian saham free float sesuai aturan BEI.

Berdasarkan data per 19 September 2024 yang disediakan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah saham yang memenuhi persyaratan free float berdasarkan ketentuan BEI sebesar 15.601.235.234 lembar atau 11,66%.

Jumlah ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan persentase free float saat dalam prospektuf IPO yang menyebutkan saham free float sebanyak 15.694.413.334 atau 11,73%.

“Pada saat IPO, komposisi kepemilikan saham oleh 4 pemegang saham tersebut adalah 97%, dan sampai hari ini telah terjadi perubahan sebagaimana dijelaskan,” kata Merly.

Seperti diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memeriksa indikasi perdagangan semu atau manipulasi pasar atas transaksi saham di BREN dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan proses pemeriksaan terhadap transaksi saham BREN dan CUAN saat ini masih berlangsung.

"OJK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam, termasuk memeriksa indikasi adanya perdagangan semu atau manipulasi pasar lainnya," kata Inarno dalam jawaban tertulis pada Rabu (2/10/2024).

Menurut dia, setiap temuan akan dievaluasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Apabila terbukti ada pelanggaran, OJK akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) membukukan laba bersih Rp92,75 miliar pada September 2024 alias kuartal III/2024.

Berdasarkan publikasi di Harian Bisnis Indonesia pada Kamis (24/10/2024), Bank Lampung membukukan peningkatan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) menjadi Rp399,86 miliar pada kuartal III/2024, tumbuh dari Rp397,15 miliar pada kuartal III/2023.

Selanjutnya, margin bunga bersih (net interest margin/NIM) tercatat sebesar 5,3% per September 2024.

Bank Lampung juga membukukan pendapatan berbasis komisi dan provisi (fee based income) yang naik pesat mencapai Rp86,96 miliar, tumbuh 83,45% yoy dari sebelumnya Rp47,4 miliar.

Selain itu, laba Bank Lampung juga ditopang oleh pendapatan lainnya yang naik cukup signifikan hingga 30,71% yoy menjadi Rp54,76 miliar per September 2024 dari sebelumnya Rp41,89 miliar per September 2023.

Sementara, dari sisi intermediasi, Bank Lampung telah menyaluran kredit Rp7,25 triliun pada kuartal III/2024, tumbuh 9,57% yoy dibanding sebelumnya Rp6,62 triliun. Kenaikan kredit ini pun mengerek capaian aset yang tumbuh 8,72% yoy menjadi Rp11,09 triliun dari sebelumnya Rp10,2 triliun.

Dari segi kualitas aset rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross berada di level 2,4% dari sebelumnya 2,32%. NPL net pun mengalami perbaikan ke level 1,52% dari sebelumnya 1,61%.

Dari sisi pendanaan, Bank Lampung telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp9,18 triliun, naik 10,84% yoy dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp8,28 triliun pada kuartal III/2024.

Terakhir, dana murah atau current account saving account (CASA) Bank Lampung tumbuh 13,93% yoy menjadi Rp4,7 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp4,12 triliun.

Bisnis.com, PALEMBANG – Bank Sumsel Babel menyambut baik langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024—2027.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin menuturkan roadmap tersebut sejalan dengan strategi yang sedang dijalankan Bank Sumsel Babel saat ini.

“Kita sejalan dengan roadmap yang diluncurkan OJK itu. Kita fokus mempertajam karena memang sudah searah,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Sebagai informasi, OJK meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024—2027 pada 14 Oktober 2024 lalu sebagai arah pengembangan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan BPD yang resilient, kontributif, dan kompetitif.

Roadmap Penguatan BPD 2024—2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD:

1. Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD

Penguatan struktur BPD menjadi prioritas dengan fokus pada tata kelola, manajemen risiko, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, OJK menekankan pentingnya upaya untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum, sehingga BPD dapat memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing yang lebih baik. Hal ini akan mendukung BPD untuk menjalankan perannya secara optimal melalui peningkatan kapabilitas dalam pengembangan strategi bisnis.

2. Akselerasi Transformasi Digital BPD

Dalam era digitalisasi yang pesat, BPD dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat dari physical economy ke virtual economy. Oleh karena itu, akselerasi transformasi digital menjadi langkah penting bagi BPD. Melalui inovasi berkelanjutan, BPD dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif untuk memenuhi ekspektasi nasabah dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

3.Penguatan Peran BPD dalam Ekonomi Daerah dan Nasional

Sinergi antara BPD dan pemerintah daerah menjadi salah satu keunggulan strategis. Pengembangan BPD harus selaras dengan program-program pemerintah daerah, yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. BPD diharapkan berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah, menciptakan wilayah yang kuat dan bersaing.

4.Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan BPD

OJK berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi pengembangan BPD, termasuk mendorong harmonisasi kebijakan antara OJK dan pemerintah daerah. Penguatan pengawasan akan memastikan bahwa isu dan tantangan yang dihadapi BPD dapat diatasi dengan baik melalui komunikasi yang efektif dengan seluruh satuan kerja di OJK.

Roadmap ini merupakan living document yang akan disesuaikan dengan dinamika BPD dan perkembangan industri jasa keuangan, sehingga kebijakan yang diambil tetap relevan dan tepat waktu dalam mendukung ketahanan dan daya saing BPD serta kesinambungan program sebelumnya.

Syamsudin mengungkapkan Bank Sumsel Babel memiliki tiga strategi, yakni memperkuat proses bisnis, digitalisasi, dan SDM.

“Terkait proses bisnis, kita perkuat dari sisi capability. Kemudian digital, kita bangun ekosistem,” ungkapnya.

Menurutnya, selama ini BPD identik dengan bank yang hanya mengandalkan pasar aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, dalam roadmap tersebut BPD ditantang untuk fokus pada kredit produktif.

Adapun terkait permodalan, Bank Sumsel Babel tidak merasa khawatir karena modalnya telah mencapai Rp4,7 triliun per 30 September 2024. Sebagai informasi, ketentuan OJK mewajibkan BPD memiliki modal inti minimal Rp3 triliun hingga akhir 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Survei Poltracking merilis publikasi terbaru terkait elektabiltas calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024. Versi Poltracking, pasangan Ridwan Kamil atau RK-Suswono masih unggul.

Nama bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (RK) diminati 51,6% warga DKI Jakarta. Sementara itu, nama Pramono Anung ada di urutan kedua dengan meraih 36,4% dan calon independen Dharma Pongrekun berada di urutan terakhir, dengan memperoleh 3,9%. Sedangkan, 8,1% responden survei lebih memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Hal ini terungkap lewat survei tatap muka yang dilakukan pada 10-16 Oktober 2024, yang melibatkan 2.000 responden, dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,2% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Menanggapi hasil ini, Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha, mengungkapkan bahwa pilkada masih memiliki waktu sekitar satu bulan lebih, dari pengambilan data pada 10-16 Oktober 2024. Oleh sebab itu, dinamika politik masih mungkin terjadi.

“Tapi dari sisi elektabilitas memang ada potensi pilkada di jakarta berlangsung dalam satu putaran meskipun angkanya relatif masih pas di 51,6%,” tutur Hanta, jika mengacu pada data tersebut, dalam rilis Temuan Survei Pilkada Jakarta Poltracking Indonesia yang disiarkan secara virtual di YouTube Poltracking TV, Kamis (24/10/2024).

Adapun, meski ada potensi RK-Suswono memenangkan pilkada, perolehan 51,6% suara tersebut masih mepet dengan persyaratan di Pilkada Jakarta, yakni sebesar 50%+1. Sebab demikian, potensi dua putaran masih terbuka.

“Kalau Pilkadanya tinggal kurang dari satu minggu, atau besok sudah hari tenang, maka survei ini akan lebih konklusif untuk memprediksi kemungkinan pemenangnya. Tapi karena pilkada Jakarta paling sangat dinamis, masing mungkin ada fluktuasi perubahan seterusnya, maka dinamika politik masih mungkin terjadi,” terangnya.

Bisnis.com, MALANG — Tarif masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) disesuaikan per-30 Oktober 2024.

Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, mengatakan tiket masuk ke Kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya menjadi Rp54.000/orang/hari untuk hari biasa, sedangkan untuk hari libur Rp79.000/orang/hari untuk wisatawan nusantara, sedangkan untuk wisatawan mancanegara Rp255.000/orang/hari.

“Tarif sudah termasuk tiket masuk ke kawasan dan asuransi Rp4.000 untuk wisatawan Nusantara dan Rp5.000 untuk wisatawan mancanegara,” katanya, Kamis (24/10/2024).

Tiket masuk kendaraan darat ke Bromo dan sekitarnya, Rp5.000/unit/hari untuk kendaraan bermotor roda dua, Rp10.000/unit/hari untuk kendaraan roda empat, sepeda Rp2.000/unit/hari, dan kuda Rp1.500/ekor/hari.

Sedangkan tiket masuk ke kawasan Ranu Regulo dan sekitarnya, untuk tarif berkunjung Rp24.000/orang/hari pada hari kerja bagi wisatawan nusantara, sedangkan pada hari libur Rp34.000/orang/hari. Untuk wisatawan mancanegara, Rp205.000/orang/hari.

Tarif untuk berkemah bagi wisatawan nusantara, Rp29.000/orang/hari pada hari kerja, sedangkan pada hari libur Rp39.000/orang/hari. Untuk wisatawan mancanegara, Rp210.000/orang/hari.

Menurutnya, tarif sudah termasuk tiket masuk ke kawasan dan asuransi Rp4.000 untuk wisatawan Nusantara dan Rp5.000 untuk wisatawan mancanegara.

Dia menegaskan pula, bagi pengunjung dan kendaraan yang tidak memiliki tiket masuk (ilegal) dikenakan denda 5 kali tiket pada tarif normal per orang per hari per unit per hari.

Tiket masuk ke kawasan wisata Bromo wajib dibeli dan dibayar secara online melalui bookingbromo.bromotenggersemeru.org dan akan langsung disetorkan ke kas negara.

“Tiket masuk ke kawasan Ranu Regulo dan sekitarnya dapat dibeli langsung di lokasi,” ucapnya.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten rokok milik Susilo Wonowidjojo, PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) kembali menyuntikkan modal senilai Rp300 miliar kepada anak usaha sekaligus pengelola Bandara Dhoho yakni PT Surya Dhoho Investama.

Corporate Secretary Gudang Garam Heru Budiman mengatakan perseroan kembali melakukan tambahan modal senilai Rp300 miliar sehingga modal ditempatkan dan disetor di PT Surya Dhoho Investama (SDHI) mencapai Rp14,3 triliun.

Dari jumlah itu, GGRM menggenggam 14,29 juta saham atau setara Rp14,29 triliun sedangkan kepemilikan SDHI sebanyak satu lembar saham atau senilai Rp1 juta.

“Dengan penambahan modal ditempatkan modal disetor SDHI tersebut, maka modal dasar SDHI juga ditingkatkan dari semula Rp14 triliun menjadi Rp15 triliun,” ujar Heru dalam keterbukaan informasi, Kamis (24/10/2024).

Perubahan jumlah modal SDHI sebagaimana dinyatakan dalam keputusan di luar rapat umum pemegang saham atau keputusan sirkuler pada 23 Oktober 2024. Hal ini nantinya dituangkan dalam akta perubahan anggaran dasar SDHI.

Heru menyatakan penambahan modal bertujuan mendukung operasional Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur, yang telah diresmikan mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 18 Oktober 2024.

“Transaksi afiliasi yang bertujuan untuk meningkatkan modal SDHI tersebut untuk mendukung kegiatan operasional Bandar Udara Dhoho di Kediri, Jawa Timur, yang dibangun oleh perseroan melalui SDHI,” pungkasnya.

Dhoho merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited. Artinya, inisiatif proyek tersebut itu datang dari pihak swasta, dalam hal ini GGRM.

Bandara Dhoho Kediri memiliki runway 3.300 x 60 meter, dengan apron komersial berukuran 548 x 141 meter, serta terminal penumpang seluas 18.000 meter persegi berkapasitas 1,5 juta penumpang per tahun.

Bandara ini juga memiliki kapasitas untuk menangani pesawat berbadan besar, seperti Boeing-777. Seluruh kapasitas tersebut menjadikan Dhoho sebagai salah satu bandara dengan infrastruktur paling modern di Indonesia.

Presiden Direktur SDHI Istata T. Siddharta menyampaikan bahwa proyek bandara tersebut merupakan salah satu kontribusi perusahaan untuk memajukan infrastruktur dalam negeri, sekaligus membuka konektivitas di wilayah Jawa Timur.

“Proyek ini merupakan kontribusi signifikan bagi kemajuan infrastruktur Indonesia, terutama dalam membuka konektivitas ke wilayah-wilayah selingkar Wilis seperti Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan sekitarnya,” ucapnya.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK menemukan masalah perhitungan yang kurang valid dan mutakhir oleh Bapanas sehingga membuat harga sejumlah komoditas pangan meroket.

Temuan tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. BPK telah menyerahkan IHPS I/2024 kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahan seperti perhitungan produksi dan kebutuhan komoditas pangan strategis belum sepenuhnya valid dan mutakhir.

Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) belum sepenuhnya menyusun prognosa neraca pangan strategis berdasarkan data produksi dan kebutuhan yang valid, mutakhir, serta tersinkronisasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK).

"Akibatnya, proyeksi neraca pangan Bapanas dan neraca komoditas untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, gula, daging lembu, daging unggas, dan telur unggas pada SNANK tidak bisa dijadikan alat ukur dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional, termasuk kebijakan impor," tertulis dalam laporan BPK.

Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan Bapanas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk pengintegrasian data yang berbasis digital dan mutakhir berdasarkan kebutuhan, persediaan, produksi, distribusi, serta impor pangan.

Selain itu, harga komoditas pangan strategis kerap tidak sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP)/harga acuan pembelian (HAP)/harga eceran tertinggi (HET).

BPK mencontohkan, sebagian besar harga komoditas pangan strategis meningkat selama 2021—2023, khususnya beras, jagung, kedelai, dan daging sapi. Bahkan, rata-rata peningkatan harga pada 2023 lebih tinggi dibandingkan pada 2022—melewati harga acuan yang ditetapkan Bapanas.

"Akibatnya, harga sebagian pangan strategis berpotensi tidak terjangkau oleh masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional," lanjut laporan tersebut.

BPK pun merekomendasikan kepala Bapanas agar memerintahkan direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan agar lebih optimal dalam melaksanakan stabilisasi harga pangan strategis dan evaluasi atas instrumennya.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020—2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) diproyeksi menguji resistance 7.800 pada perdagangan hari ini, Kamis (24/10/2024). Saham apa yang menarik untuk dicermati investor?

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup melemah sebesar 1,48 poin atau 0,02% menuju posisi 7.787,56. Sepanjang tahun berjalan 2024, indeks komposit sudah menguat 7,08% didorong oleh indeks sektor energi yang terapresiasi 33,82%, properti dan real estat 17,79%, kesehatan 13,57%, dan basic materials naik 12,29%.

Tim Analis MNC Sekuritas menyampaikan koreksi IHSG pada perdagangan kemarin terjadi meskipun transaksi masih didominasi oleh volume pembelian. Secara teknikal, IHSG saat ini diperirakan sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [iii] pada skenario hitam atau dari wave 5 pada skenario merah.

"Hal tersebut berarti IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 7.810-7.858 dahulu," tulisnya dalam riset, Kamis (24/10/2024).

Meski demikian, IHSG berisiko mengalami koreksi yang mengarah ke kisaran 7.631-7.717. Pada perdagangn hari ini, level support IHSG diproyeksi ada di rentang 7.518-7.595 dan resistance 7.810-7.910.

Terpisah, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyampaikan ruang gerak IHSG pada hari ini ada di kisaran 7.714-7.806. Menurutnya, peluang pergerakan IHSG ditengah rilis data kinerja emiten kuartal III/2024 masih bergerak di rentang konsolidasi wajar setelah kenaikan dalam beberapa waktu belakangan.

"Tren masih terlihat dalam jalur naik jangka panjang, sedangkan peluang koreksi minor masih dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pembelian," tuturnya.

Pada perdagangan hari ini, Kamis (24/10/2024), William menyarankan investor untuk mencermati saham ASII, ASRI, AALI, TLKM, HMSP, PWON, SMRA, BSDE, dan KLBF. Sementara itu, MNC Sekuritas memberikan rekomendasi untuk saham INCO, ISAT, MAPI, dan ESSA.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.