Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkap komitmen pemerintah dalam menghadirkan integrasi data yang aman, berkelanjutan dan inklusif lewat kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).

Kebijakan Satu Data Indonesia ini dilakukan usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 mengalami peretasan 6 minggu lalu. Hingga saat ini data PDNS 2 Surabaya belum pulih.

Suharso menjelaskan, inisiatif Satu Data Indonesia diperlukan untuk melakukan percepatan perencanaan pembangunan Indonesia. Di mana, saat ini kebijakan (SDI) diklaim telah mencapai tingkat keterhubungan 69 K/L, 29 provinsi, dan 247 kabupaten/kota.

“Melalui kolaborasi dan sinergi antar lembaga, kita dapat memastikan data yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan,” jelas Suharso yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI) dalam Rapat Dewan Pengarah (RDP) dengan tema "Percepatan Transformasi Digital Melalui SDI", Selasa (30/7/2024).

RDP SDI menyepakati tujuh poin rencana kerja, di antaranya pengembangan platform data model untuk efisiensi data, penatakelolaan platform pertukaran data mendukung Perpres No. 82 Tahun 2023, penguatan sinkronisasi pusat-daerah, perluasan pemanfaatan data melalui integrasi Portal Satu Peta dan Portal SDI, percepatan pemenuhan prinsip SDI, perluasan clearance belanja SPBE, dan penguatan tata kelola data melalui pemutakhiran permen PPN/Bappenas No.16 Tahun 2020.

Nantinya, Satu Data Indonesia juga akan mengembangkan tata kelola pertukaran data dalam kerangka INA Digital yang baru-baru ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski kebijakan SDI menjamin kemudahan aksesibilitas pertukaran data, pemerintah berkomitmen untuk senantiasa mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) agar keamanan data masyarakat terjamin.

Ke depan, SDI diharapkan dapat mendukung ekosistem pengambilan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi berbasis data yang akurat dan terkini untuk berbagai agenda pembangunan dan memperkuat agenda transformasi digital.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN RB, Nanik Murwati menjelaskan bahwa nantinya data yang akan dimuat dalam portal Satu Data Indonesia akan dipilah terlebih dahulu ke dalam 3 jenis data. Di antaranya data sensitif, data terbatas, dan data terbuka.

Akan tetapi, perincian mekanismenya saat ini masih disusun. Di mana, pelaksanaan pemilahan data itu ke depan bakal dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Jadi tak semua data pemerintah itu disimpannya di PDN, bisa juga di cloud, tapi ada kriterianya,” tambahnya.

Nanik menyebut, kebijakan ini juga dinilai bakal jauh lebih efisien. Pasalnya, lewat pemilahan data itu pemerintah dapat menekan biaya pengembangan sistem ke depan.

“Misalnya di Singapura itu hanya 10% data yang harus di keep pemerintah karena itu merupakan data sensitif. Selebihnya mereka menyimpan di cloud, jadi artinya tak terlalu berat pemerintah menyediakan infrastruktur yang keamanannya harus dijaga betul berkaca dengan kasus kemarin kan begitu ya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengarah Satu Data Indonesia menggelar rapat tahunan untuk percepatan transformasi digital nasional dan merespons dinamika dalam implementasi kebijakan Satu Data. Ada 7 poin yang disepakati.

Rapat digelar di tengah upaya pemerintah memulihkan data ratusan lembaga/kementerian di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya yang diretas Brain Cipher.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkap komitmen pemerintah dalam menghadirkan integrasi data yang aman, berkelanjutan dan inklusif lewat kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).

Suharso menjelaskan, inisiatif Satu Data Indonesia diperlukan untuk melakukan percepatan perencanaan pembangunan Indonesia. Di mana, saat ini kebijakan (SDI) diklaim telah mencapai tingkat keterhubungan 69 K/L, 29 provinsi, dan 247 kabupaten/kota.

“Melalui kolaborasi dan sinergi antar lembaga, kita dapat memastikan data yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan,” jelas Suharso yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI) dalam Rapat Dewan Pengarah (RDP) dengan tema "Percepatan Transformasi Digital Melalui SDI", Selasa (30/7/2024).

RDP SDI menyepakati tujuh poin rencana kerja, di antaranya pengembangan platform data model untuk efisiensi data, penatakelolaan platform pertukaran data mendukung Perpres No. 82 Tahun 2023, penguatan sinkronisasi pusat-daerah, perluasan pemanfaatan data melalui integrasi Portal Satu Peta dan Portal SDI, percepatan pemenuhan prinsip SDI, perluasan clearance belanja SPBE, dan penguatan tata kelola data melalui pemutakhiran permen PPN/Bappenas No.16 Tahun 2020.

Nantinya, Satu Data Indonesia juga akan mengembangkan tata kelola pertukaran data dalam kerangka INA Digital yang baru-baru ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski kebijakan SDI menjamin kemudahan aksesibilitas pertukaran data, pemerintah berkomitmen untuk senantiasa mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) agar keamanan data masyarakat terjamin.

Ke depan, SDI diharapkan dapat mendukung ekosistem pengambilan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi berbasis data yang akurat dan terkini untuk berbagai agenda pembangunan dan memperkuat agenda transformasi digital.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN RB, Nanik Murwati menjelaskan bahwa nantinya data yang akan dimuat dalam portal Satu Data Indonesia akan dipilah terlebih dahulu ke dalam 3 jenis data. Di antaranya data sensitif, data terbatas, dan data terbuka.

Akan tetapi, perincian mekanismenya saat ini masih disusun. Di mana, pelaksanaan pemilahan data itu ke depan bakal dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Jadi tak semua data pemerintah itu disimpannya di PDN, bisa juga di cloud, tapi ada kriterianya,” tambahnya.

Nanik menyebut, kebijakan ini juga dinilai bakal jauh lebih efisien. Pasalnya, lewat pemilahan data itu pemerintah dapat menekan biaya pengembangan sistem ke depan.

“Misalnya di Singapura itu hanya 10% data yang harus di keep pemerintah karena itu merupakan data sensitif. Selebihnya mereka menyimpan di cloud, jadi artinya tak terlalu berat pemerintah menyediakan infrastruktur yang keamanannya harus dijaga betul berkaca dengan kasus kemarin kan begitu ya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Virus Oropouche baru-baru ini membuat gempar dan mengkhawatirkan masyarakat dunia, terutama setelah menelan korban.

Virus endemik asal Benua Amerika yang disebut OROV tersebut dikabarkan menyebabkan 7.236 orang terjangkit dan menelan 2 orang korban.

Mirip dengan Demam Berdarah Dengue, virus Oropouche menular melalui gigitan nyamuk dan lalat yang terinfeksi virus.

Beberapa gejala yang dialami penderitanya antara lain:

• Demam yang tiba-tiba

• Menggigil

• Sakit kepala

• Nyeri otot (mialgia)

• Nyeri sendi (artralgia)

• Nyeri retro-orbital

• Sensitif terhadap cahaya (fotofobia)

• Ruam

Namun, Epidemiolog Dicky Budiman mengatakan masyarakat Indonesia agar tidak khawatir, apalagi mengira bahwa penyakit ini akan menyebabkan pandemi berikutnya.

"Ini penyakit yang ditularkan nyamuk. Jadi tidak ada penularan antar manusia. Potensi jadi pandemi kecil bahkan bisan dikatakan tidak ada," paparnya dalam pesan singkat.

Dia juga menjelaskan bahwa virus Oropouche bukanlah penyakit baru. Virus ini sudah beredar sejak 1955 dan ditemukan dan kecenderungannya semakin meningkat menjadi wabah yang rutin di Amerika Latin.

Beberapa bahaya lainnya, selain menyebabkan gejala dan kematian adalah keguguran pada ibu hamil dan bayi lahir dengan kepala kecil ato mikrosefali.

"Namun kalaupun ada, saat ini dikatakan masih relatif jarang. Hal itu bisa terjadi apabila terlambat ditangani dan penyebarannya tidak terkontrol," imbuhnya.

Dicky mengatakan, dengan penyakit ini sedang mewabah di Amerika Latin, tidak menutup kemungkinan bisa menyebar ke negara lain, termasuk Indonesia.

"Namun ini umumnya mungkin bisa terjadi di wilayah yang namanya dekat dengan habitat liarnya, atau di hutan, dengan banyaknya nyamuk," jelasnya.

Dicky mengimbau yang harus diwaspadai oleh Indonesia adalah pelaku perjalanan dari negara Amerika Latin yang datang dengan kondisi demam. Orang tersebut agar diobservasi dan dipastikan pastikan bahwa demam yang dia alami bukan penyakit yang dikaitkan dengan Oropouche.

"Tapi sekali lagi kita tidak perlu panik. Potensi risiko menjadi pandemi masih jauh sekali, tapi menjadi potensi wabah kejadian luar biasa [KLB] tetap ada, hanya saja tidak dalam konteks sebagai ancaman bagi Indonesia," ujarnya.

Dicky berharap ke depan bisa ada penguatan di pintu masuk ke Indonesia dari Amerika Latin, namun tidak perlu ada pelarangan masuk sama sekali seperti saat pandemi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dikabarkan bakal dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif pada Rabu besok (31/7/2024).

Bahlil menanggapi isu terkait dirinya bakal diangkat menjadi Menteri ESDM untuk menggantikan Arifin Tasrif. Dia mengatakan, saat ini dirinya hanya berfokus dan bekerja di kementerian yang dirinya pimpin yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Saya hari ini kerja di Kementerian Investasi kan,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil pun tidak menjawab perihal isu Rosan Roeslani yang dikabarkan menggantikan dirinya menjadi Menteri Investasi jika dirinya menjadi Menteri ESDM.

“Saya gak tau, saya lagi ada rapat soalnya ya,” ucapnya.

Sebelum beredar isu bahwa Bahlil akan diangkat menjadi Menteri ESDM, dirinya sempat memimpin paparan realisasi investasi kuartal II/2024 pada Senin kemarin (29/7/2024).

Saat itu, Bahlil Lahadalia mengatakan penyampaian realisasi investasi kuartal II/2024 ini merupakan yang terakhir kali darinya di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

“Artinya untuk periodisasi kali ini, ini pengumuman kuartal terakhir di tahun 2024 dan selanjutnya akan diumumkan pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan di Kementerian Investasi,” kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Dalam paparannya, Bahlil mengatakan realisasi investasi mencapai Rp829,9 triliun sepanjang semester I/2024. Realisasi tersebut setara dengan 67% dari target Renstra yang sebesar Rp1.239,3 triliun, juga mencapai 50,3% dari target yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebesar Rp1.650 triliun.

“Alhamdulillah satu semester sekarang kita sudah mencapai Rp829,9 triliun, tumbuh 22,3% [secara tahunan],” katanya dalam konferensi pers, Senin (29/7/2024). Bahlil mengatakan, realisasi investasi pada semester I/2024 tersebut telah menyerap sebanyak 1,22 juta tenaga kerja.

Isu Reshuffle Kabinet

Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa pada besok hari Presiden Jokowi akan melakukan Reshuffle Kabinet. Presiden dikabarkan akan melantik Bahlil Lahadalia menjadi menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Adapun, posisi Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dikabarkan bakal digantikan oleh mantan Ketua Kadin, Rosan Roeslani.

Namun, Istana Kepresidenan membantah kabar tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk kembali mengocok ulang atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa beragam isu yang beredar di media sosial terkait dengan akan terjadi perombakan (reshuffle) kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini, Selasa (30/7/2024) adalah tidak benar.

"Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet. Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar," katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (30/7/2024).

Senada, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M Yusuf Permana pun mengatakan belum ada informasi mengenai adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Meski begitu, dia mengamini bahwa pergantian menteri memang merupakan hak prerogatif presiden.

“Kami belum mendengar hal tersebut. Pergantian Menteri adalah Hak Prerogatif Presiden,” tuturnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Selasa (30/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku bakal menyelesaikan jabatannya hingga berakhir Oktober 2024 mendatang dan tidak terjun dalam Pilkada.

Hal tersebut dia sampaikan usai ditanya mengenai peluang maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Sejumlah partai politik sempat menyampaikan minat untuk mengusung Heru Budi.

“Saya menyelesaikan jabatan saya sebagai Penjabat Gubernur,” katanya kepada wartawan di bilangan Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa tenggat waktu pengunduran diri Penjabat Kepala Daerah selaku aparatur sipil negara (ASN) yang ingin terjun dalam Pilkada 2024 telah berakhir.

Tenggat yang dimaksud diatur dalam Surat Edaran (SE) Mendagri No. 100.2.1.3/2314/SJ tentang Pengunduran Diri Pj. Kepala Daerah yang akan Maju dalam Pilkada Serentak tertanggal 16 Mei 2024. Batas akhir pengunduran diri bagi para Pj. Kepala Daerah adalah 40 hari sebelum masa pendaftaran calon dimulai, alias 17 Juli 2024.

“Surat Edaran Mendagri sudah lewat. Kedua, saya ASN. Ketiga, saya masih ada tugas sebagai Pj Gubernur dan Kepala Sekretariat Presiden,” sambung dia.

Namun demikian, ketika ditanya ulang apakah dirinya sudah memastikan diri tak turun gelanggang Pilkada, Heru Budi justru berkelakar.

“Sudah ya, hari esok penuh misteri, biar alam semesta yang menjawab,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat mengakui telah berkomunikasi dengan Heru Budi Hartono untuk kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024.

Koordinator Juru Bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Heru selaku Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta saat ini.

“Ya ada, komunikasi tentu ada. Dia kan Pj Gubernur,” katanya kepada wartawan di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua DPD Demokrat Jakarta, Mujiyono juga menyebut bahwa Heru Budi menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan pihaknya sebagai kandidat cagub DKI Jakarta.

Dia menilai bahwa sosok Heru Budi merupakan birokrat yang berorientasi kepada hasil dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga layak dipertimbangkan sebagai bakal calon Jakarta 1. Mujiyono juga mempertimbangkan agar Heru Budi dapat berduet dengan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat, Jansen Sitindaon.

"Bisa saja [mengusung Heru Budi], itu kan bagian dari usulan. Gubernurnya yang ini [Heru Budi], wakil gubernurnya yang ini [Jansen], kan bisa saja. Penjajakan akan kita lakukan," katanya, Jumat (28/6/2024) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan mayoritas pengendali bisnis judi online merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Menkominfo, Budi Arie saat dikonfirmasi mengenai bos judi online berinisial T yang ramai diperbincangkan belakangan ini.

“Semua orang sini, sebagian besar [yang mengendalikan judol] orang sini [WNI],” jelas Budi saat ditemui di Kantor KemenPAN RB, Selasa (30/7/2024).

Namun demikian, Budi masih enggan menjawab mengenai aktor besar di balik praktik judi online berinisial T sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

Dia bahkan bersikeras sama sekali tidak mengetahui identitas yang belakangan ramai diperbincangkan tersebut. Budi menilai sosok inisial T tersebut hanyalah spekulasi semata.

“Saya gak tau lah [siapa inisial T]. Tanya yang kasih inisial dong, kok tanya saya. Emang punya telepati kita?” imbuhnya Budi.

Sebagai informasi, inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online pertama kali mencuat ke muka publik usai viral pidato Benny Rhamdani dalam acara Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (KAWAN PMI) di Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (23/7/2024).

Saat itu, Benny menjelaskan adanya terjadi peningkatan tren penempatan sumber daya manusia (SDM) ilegal ke Kamboja dengan tingkat pendidikan yang cukup beragam, yakni lulusan SMA, S1 dan S2. Tren ini kemudian diduga berkaitan dengan sosok T sebagai pengendali bisnis judi online.

"Untuk hal ini saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri. Sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebutkan inisialnya T aja di depannya," ujar Benny.

Benny juga mengungkapkan, sosok T ini merupakan seseorang yang tidak dapat tersentuh oleh hukum. Namun demikian, Benny tidak menjelaskan secara lebih detail terkait identitas sosok T tersebut.

Pada saat yang sama, Benny meminta agar pihak yang terkait dalam pemberantasan judi online bisa menindak sosok sekelas pimpinan atau bandar. Pasalnya, bos judi online itu disebut telah mengambil keuntungan juga dari bisnis perdagangan orang warga negara Indonesia (WNI).

"Mohon maaf dengan segala hormat saatnya negara mengambil tindakan tegas tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan tapi mampu hukum menyentuh bandar para tekong mereka yang kita kategorikan penjahat penjual anak bangsa," pungkas Benny.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur PT Astra International Tbk. (ASII) Djony Bunarto Tjondro membeberkan penyebab kinerja laba bersih dan pendapatan perseroan mengalami penurunan pada semester I/2024.

Dia mengatakan, kinerja Grup Astra pada 6 bulan pertama 2024 turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terutama merefleksikan penurunan kinerja dari bisnis alat berat dan pertambangan akibat harga batu bara yang lebih rendah.

"Terlepas dari tantangan-tantangan ini, dengan bisnis yang terdiversifikasi, Grup memperkirakan kinerja untuk sisa tahun ini akan tetap resilien," ujar Djony dalam keterangan resmi, Selasa (30/7/2024).

Kendati demikian, dia mengatakan Grup Astra tetap optimis terhadap pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan kemampuan perseroan untuk mempertahankan posisi terdepan pada berbagai portofolio bisnis ASII.

Secara terperinci, penjualan mobil dan sepeda motor masing-masing menurun 17% dan 4%, merefleksikan pelemahan pasar nasional. Sementara itu, kinerja bisnis pertambangan Grup Astra terdampak oleh pelemahan harga batu bara.

"Kontribusi yang lebih tinggi dari bisnis jasa keuangan, agribisnis, serta infrastruktur dan logistik," jelasnya.

Mengacu laporan keuangan di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), laba bersih ASII turun 9,12% secara year-on-year (YoY) menjadi Rp15,85 triliun pada semester I/2024, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp17,44 triliun.

Adapun laba bersih Grup Astra, tidak termasuk penyesuaian nilai wajar atas investasi di GoTo dan Hermina, mencapai Rp16,7 triliun, 4% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Turunnya laba bersih ASII sejalan dengan pendapatan perseroan yang turun 1,49% menjadi Rp159,96 triliun, dibandingkan periode sama 2023 sebesar Rp162,39 triliun.

Ditinjau berdasarkan segmennya, pendapatan ASII ditopang dari segmen otomotif sebesar Rp65 triliun, disusul alat berat dan pertambangan Rp64,51 triliun, dan jasa keuangan sebesar Rp15,91 triliun.

Selanjutnya diikuti segmen agribisnis Rp10,31 triliun, disusul infrastruktur Rp4,05 triliun, teknologi informasi sebesar Rp1,28 triliun, dan properti Rp520 miliar. Pendapatan itu dikurangi biaya eliminasi sebesar Rp1,64 triliun.

Sejalan turunnya pendapatan, beban pokok ASII juga turun 1,10% menjadi Rp124,36 triliun, dibandingkan 6 bulan pertama 2023 sebesar Rp125,76 triliun.

Alhasil, laba bruto ASII tercatat sebesar Rp35,6 triliun, atau turun 2,81% menjadi Rp36,63 triliun.

Adapun, kas dan setara kas akhir periode ASII sebesar Rp53,11 triliun, naik dibandingkan semester I/2023 sebesar Rp51,86 triliun.

Berdasarkan neraca, total aset ASII tercatat sebesar Rp466,01 triliun pada 30 Juni 2024, dari posisi akhir Desember 2023 sebesar Rp445,67 triliun.

Liabilitas perseroan sebesar Rp211,83 triliun, naik dibandingkan akhir 2023 sebesar Rp195,26 triliun. Sementara itu ekuitas ASII juga naik menjadi Rp254,18 triliun, dibandingkan posisi Desember 2023 sebesar Rp250,41 triliun.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken aturan tentang pelarangan menjual produk tembakau atau rokok secara eceran.

Larangan itu tercantum dalam Pasal 434 ayat (1) huruf c dalam PP No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.17/2023 tentang Kesehatan.

"Secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik," bunyi Pasal 434 ayat (1) huruf c.

Adapun, tujuan penyelenggaraan pengamanan zat adiktif berupa rokok elektronik dalam PP Kesehatan dilakukan untuk menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok.

Dalam beleid PP kesehatan tersebut, sejatinya tidak ada sanksi yang dijatuhkan pemerintah untuk penjual rokok eceran.

Sanksi baru dijatuhkan terhadap pihak yang memproduksi tembakau dan elektronik dengan menggunakan bahan tambahan yang belum terbukti aman untuk kesehatan. Sanksinya berupa penarikan produk atas biaya produsen.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan sanksi terhadap pelanggar Pasal 454 sampai dengan Pasal 458 dengan teguran lisan, tertulis, penghentian kegiatan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 454-Pasal 458 memuat soal produksi atau mengimpor rokok, menayangkan atau menyiarkan terkait dengan perokok dan produknya, memberikan produk rokok tembakau dan elektronik ke anak-anak, remaja hingga wanita hamil.

Dengan demikian, PP Kesehatan yang baru diteken Jokowi ini belum memuat sanksi untuk orang yang melanggar penjualan rokok eceran tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Di era digital seperti saat ini, sudah semakin banyak dan lumrah anak-anak menggunakan perangkat elektronik mulai dari televisi, komputer hingga ponsel pintar. Hal ini bisa mengganggu kesehatan mata pada anak, termasuk menyebabkan mata kering.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 sebanyak 36,99 persen anak-anak Indonesia berusia 5-15 tahun kini sudah memiliki ponsel.

Selain itu, 38,92 persen anak berusia 0-6 tahun di Indonesia telah menggunakan telepon seluler. Hal ini menegaskan bahwa paparan layar gawai sudah terjadi sejak masa anak-anak.

Laporan “Revealing Average Screen Time Statistics” dari Backlinko juga menunjukkan rata-rata waktu tatap layar atau screen time masyarakat Indonesia mencapai 7 jam 38 menit per hari. Padahal penggunaan perangkat elektronik berlayar secara terus menerus dengan durasi lama berisiko buruk pada kesehatan.

Salah satu gangguan pada mata yang umum terjadi adalah mata kering. Masalahnya, penyakit ini kerap tak disadari penderitanya.

Padahal, mata kering yang tidak segera ditangani bisa menimbulkan peradangan sehingga mengakibatkan kerusakan permukaan mata, baik yang bersifat ringan hingga berat, sementara, atau bahkan permanen.

Dokter Mata Kering dan Lensa Kontak, JEC Eye Hospitals and Clinics, Dr. Niluh Archi S. R., SpM (dr. Manda) menjelaskan, sindrom mata kering adalah penyakit mata yang sifatnya multifaktorial alias disebabkan oleh banyak faktor.

Sindrom mata kering ditandai dengan hilangnya keseimbagan lapisan air mata serta permukaan mata yang diikuti oleh gejala tertentu.

Adapun, beberapa gejalanya antara lain:

• Rasa mengganjal

• Mata sering merah

• Berair

• Terasa kering

• Sensasi berpasir

• Ada kotoran pada mata

• Mata terasa lengket

• Sering mengucek mata

Masalahnya, lanjut dr. Manda, pada anak umumnya gejala tidak selalu terlihat jelas, salah satunya karena umumnya gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan pasien dewasa.

Dr. Manda mengatakan, screen time yang berlebih dapat menjadi penyebab karena akan memengaruhi dinamika berkedip anak, seperti berkurangnya frekuensi dan kelengkapan berkedip.

Kondisi ini dapat meningkatkan kekeringan permukaan mata yang seiring waktu berpotensi memulai siklus dry eye.

“Di sini kepekaan orang tua sangatlah krusial. Orang tua harus tanggap dan kritis jika mendapati anak mulai menunjukkan gejala-gejala mata kering.Termasuk segera memeriksakan ke dokter mata. Lebih dari itu, orang tua harus tegas memberlakukan batasan screen time kepada anak. Dengan disiplin menjalankan screen time yang bijak, harapannya anak bisa terhindar dari risiko mata kering," paparnya dalam webinar, Selasa (30/7/2024).

Adapun, jika tidak segera ditangani kondisi sindrom mata kering kronis dapat mengakibatkan penyakit lain seperti peradangan atau infeksi pada konjungtiva, peradangan pada kornea, ulkus kornea atau luka terbuka pada kornea.

"Dampak lanjutan mata kering yang belum tertangani tak jarang berupa pandangan kabur, yang membuat anak kesulitan membaca. Oleh karena itu, sebagai langkap antisipasi, pemeriksaan mata secara dini dan berkala bisa menjadi solusi untuk mencegah dampak mata kering pada anak,” tambah dr. Manda.

Adapun, berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), anak di bawah 1 tahun dilarang menatap layar gawai sama sekali.

Kemudian, untuk anak usia 1-3 tahun, screen time tidak boleh lebih dari 1 jam dengan pendampingan dan catatan, khusus batita 1-2 tahun hanya boleh menatap layar yang berupa video chatting (untuk berkomunikasi).

Bagi anak usia 3-6 tahun (pra-sekolah), waktu screen time maksimal adalah satu jam per hari, dan semakin singkat semakin baik.

Selanjutnya, untuk anak usia 6-12 tahun (masa sekolah), screen time yang disarankan adalah maksimal 90 menit per hari dan untuk anak usia sekolah 12-18 tahun (sekolah menengah), waktu screen time disarankan tidak lebih dari 2 jam per hari.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. (TRON) melakukan penambahan pada susunan Direksi dan Komisaris yang disetujui oleh RUPSLB pada Selasa (30/7/2024).

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui pengangkatan Thomson E Batubara sebagai Komisaris menggantikan Mochammad Yana Aditya. Pada jajaran direksi, pemegang saham menyetujui pengangkatan Wendy Jolanda Waas dan Sultan Satria.

Di sisi lain, Presiden Direktur Teknologi Karya Digital Nusa David Santoso mengatakan perseroan optimistis menatap prospek 2024 dengan fokus pada pengembangan lini bisnis B2B dan B2C.

“Termasuk kerjasama strategis di industri logistik pertambangan, sistem universal payment, dan teknologi solusi kendaraan basis EV. Perseroan juga berkomitmen mendukung pembangunan IKN dengan peta jalan transportasi cerdas dan solusi teknologi canggih,” jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/7/2024).

Sementara itu, pada 2023 TRON membukukan total pendapatan sebesar 187,5 miliar, meningkat 74,39% dari tahun sebelumnya sebesar Rp107,51 miliar. Peningkatan pendapatan pada 2023, berdampak positif terhadap laba komprehensif tahun berjalan Perseroan yang mengalami kenaikan sebesar 26,27% atau setara dengan Rp3,92 miliar, dari Rp14.91 miliar di tahun 2022 menjadi Rp18.83 miliar di tahun 2023.

Peningkatan juga terjadi pada total aset Perseroan sebesar 188,26% atau setara dengan Rp161,42 miliar, dari Rp85,74 miliar di tahun 2022 menjadi Rp 247,16 miliar di tahun 2023. Hal sama juga terjadi pada ekuitas Perusahaan yang mengalami peningkatan 237,92% atau setara dengan Rp148,68 miliar, dari Rp62,49 miliar di tahun 2022 menjadi Rp211,17 miliar di tahun 2023.

Sebelumnya, PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. (TRON) mengumumkan kolaborasi strategis dengan PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) untuk meningkatkan sistem pengelolaan kawasan industri.

Kolaborasi ini meliputi implementasi berbagai solusi teknologi. Diantaranya adalah Intelligent Traffic Control System (ITCS) yang membantu manajemen lalu lintas dan pengaturan arus kendaraan dari sisi infrastruktur jalan di kawasan KITB.

Lalu Command Center atau ruang kendali pengawasan untuk memantau seluruh kegiatan operasional KITB dalam satu platform terintegrasi dan terpusat.

Termasuk IoT Telematika dari TAM Fleet yakni sistem dan perangkat untuk monitoring pergerakan seluruh shuttle bus kawasan yang dapat memberikan keamanan dan keselamatan selama berkendara di Kawasan Industri Terpadu Batang.

-------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Jokowi memperketat aturan pemasaran dan penggunaan susu formula bayi atau produk serupa lainnya yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif kecuali dalam keadaan tertentu dalam PP Kesehatan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 sebagai aturan pelaksana dari UU No 17/2024 tentang Kesehatan disebutkan sederet ketentuan untuk konsumsi dan penjualan susu formula bayi yang harus dipatuhi tenaga medis maupun produsen susu formula.

Pada pasal 31 disebutkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan hingga tenaga medis dilarang memberikan susu formula bayi dan produk pengganti air susu ibu lainnya yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan.

Pihak pelayanan kesehatan juga dilarang untuk mempromosikan susu formula bayi, apalagi menyediakan produk dengan biaya dari produsen atau distributor susu formula.

Namun, dalam kondisi mendesak, fasilitas pelayanan kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi atau produk pengganti air susu ibu untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas kesehatan setempat.

"Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pembelian air susu ibu eksklusif," bunyi pasal 33 dalam PP tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah melarang kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif seperti memberikan contoh produk susu formula bayi secara cuma-cuma, dilarang menawarkan kerja sama kepada tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu baru melahirkan.

Pada pasal 33 juga disebutkan larangan penjualan langsung susu formula bayi atau produk pengganti air susu ibu ke rumah, memberikan diskon atau potongan harga pembelian produk, hingga endorsement/promosi susu formula melalui tokoh masyarakat di media sosial.

Iklan susu formula di media massa, cetak maupun elektronik, media luar ruang, media sosial hingga promosi secara tidak langsung juga tidak diizinkan saat ini.

Adapun, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan susu formula bayi dan produk pengganti air susu ibu lainnya diatur dengan Peraturan Menteri. Pengawasan terhadap produsen juga akan dituangkan dalam aturan BPOM.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah menjajaki kerja sama dengan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) untuk membantu menangani pengelolaan sampah elektronik hingga penanganan pengungsi asing.

Isu mengenai lingkungan, utamanya soal low carbon, smart city, serta sosial kemasyarakatan memang menjadi fokus utama PBB di beberapa daerah di Indonesia belakangan ini.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan sejauh ini pihaknya selalu fokus pada penanganan sampah makanan dan sampah plastik yang diimplementasikan melalui bank sampah.

Namun pengelolaan sampah elektronik justru kerap luput perhatian, padahal sampah yang dihasilkan dari berbagai alat elektronik ini sangat berbahaya jika sering terkontaminasi dengan warga.

Maka dari itu dia berencana bekerja sama dengan PBB agar nantinya bank sampah di Kota Makassar bisa diberikan capacity building supaya mampu mengolah sampah elektronik ini.

"Kami Pemkot Makassar belum banyak tahu soal pengelolaan sampah elektronik, makanya kami mau minta bantuan kepada PBB agar semua bank sampah bisa mengelola sampah ini. Saya kira PBB memiliki pendanaan untuk memperkuat banyak hal di Makassar, persoalan sampah bisa jadi yang paling cocok," ungkapnya melalui keterangan resmi, Selasa (30/7/2024).

Selain sampah, pemerintah kota juga berencana menekan jumlah pengungsi asing di wilayahnya hingga tidak boleh lebih dari 2.000 orang. Pasalnya mereka kerap bersinggungan dengan masyarakat sekitar, baik dari sisi budaya, moral dan lainnya.

Oleh karena itu, Danny Pomanto sapaan Wali Kota Makassar berniat bekerja sama dengan PBB untuk membuat perjanjian baru. Misal mereka (pengungsi) nantinya bisa dimaksimalkan untuk pekerjaan, atau anak-anak mereka yang memiliki prestasi di sekolah bisa dikembangkan untuk kemajuan pendidikan Makassar.

Sementara Koordinator Residen PBB di Indonesia Gita Sabharwal mengungkapkan Makassar menjadi kota yang cukup potensial bagi pihaknya dalam menjalin kerja sama. Apalagi di kota ini tengah mengembangkan kota rendah karbon yang akan sangan menguntungkan bagi lingkungan.

"Upaya low carbon di Makassar dibangun dengan melibatkan masyarakat, ini tindakan yang luar biasa. Saya kira banyak yang bisa dikembangkan lagi di sini," tuturnya.