Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memutus kontrak dengan fasilitas kesehatan (faskes). Terbaru adalah Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Bandung yang mengumumkan penghentian kerja sama mulai 1 Agustus 2024.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan penghentian kerja sama itu dilakukan lantaran RS melanggar kontrak.

"Apabila salah satu pihak terbukti tidak memenuhi klausul yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama, maka salah satu konsekuensinya adalah berupa pengakhiran hubungan kerja sama," ujarnya, Senin (29/7/2024).

Rizzky mengungkap bahwa keputusan tersebut merupakan komitmen BPJS Kesehatan untuk memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap terlayani dengan baik sesuai dengan haknya.

Dihubungi terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai alasan putus kontrak ini disebabkan dua hal, yakni tidak memenuhi persyaratan kerja sama atau recredentialing dan karena kecurangan atau fraud.

"Tapi umumnya rumah sakit pasti memenuhi recredentialing. Jadi biasanya fraud yang menyebabkan putus kontrak," kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (30/07/2024).

Timboel menjelaskan terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan ketika fasilitas kesehatan putus kontrak dengan BPJS Kesehatan. Pertama, rumah sakit jelas tidak bisa lagi melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Dan ini artinya peserta JKN akan mencari rumah sakit yang lain yang relatif jauh dan akan membuat rekam medis yang baru lagi. Ini akan menyulitkan peserta pasien JKN," kata Timboel.

Kedua, lanjutnya, pemutusan kerja sama tersebut membuat ketersediaan tempat tidur rawat inap di rumah sakit akan berkurang sehingga pasien JKN berpotensi mengalami kesulitan mengakses pelayanan tempat rawat inap di rumah sakit.

Ketiga, jumlah pasien yang ada di rumah sakit yang putus kontrak dengan BPJS Kesehatan akan berkurang signifikan. Hal ini menurutnya bisa menimbulkan dampak lebih luas lagi.

"Dampaknya rumah sakit akan merumahkan perawat dan pegawai lainnya. Dan akan berpotensi mem-PHK para karyawan. Ini akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka," kata Timboel.

Adapun, jumlah fasilitas kesehatan yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam 2014-2023 menanjak drastis. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 2014 sebanyak 18.437 naik 28,22% menjadi 23.639 pada 2023.

Sementara Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) pada 2014 jumlahnya sebanyak 1.681 naik 85,60% menjadi 3.120 pada 2023. Kemudian Fasilitas Kesehatan Penunjang (optik dan apotek) jumlahnya pada 2014 2.275 naik 141,49% menjadi 5.494 pada 2023.

Seperti diketahui, RS Muhammadiyah Bandung mengumumkan telah menghentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024. Manajemen mengungkap RS Muhammadiyah Bandung tengah melakukan perbaikan internal dan skenario pelayanan prima jangka panjang.

Pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan juga disebut hanya sementara waktu, tetapi pihak RS tidak menyebut hingga kapan kerja sama dihentikan.

“Manajemen RSMB bersepakat dengan BPJS Kesehatan untuk sementara waktu menghentikan kerja sama,” kata manajemen RS Muhammadiyah Bandung dalam keterangannya dikutip pada Senin (29/7/2024).

Bisnis.com, MEDAN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Utara (KPw BI Sumut) menyebut rangkaian acara Karya Kreatif Sumatra Utara (KKSU) yang dimulai sejak Februari hingga Juli kemarin mampu catatkan total transaksi hingga Rp91,7 miliar.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Yura A Djalins mengatakan, total transaksi tersebut melampaui target kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia (GBBWI) yang dipatok Rp50 miliar per daerah tahun ini.

"Total transaksi rangkaian acara KKSU kemarin sebesar Rp91,7 miliar. Itu sudah melebihi yang ditargetkan per daerah sebesar Rp50 miliar," ujar Yura, Senin (29/7/2024).

Dia merinci, omzet penjualan KKSU itu antara lain terdiri dari transaksi UMKM pada pra-event seperti saat pelaksanaan F1 Power Boat, pameran Planogram, hingga penjualan pra-KKSU dengan total keseluruhan mencapi Rp32,8 miliar.

Angka itu ditambah lagi dengan transaksi penjualan selama puncak KKSU yang digelar pada tanggal 3-7 Juli kemarin mencapai Rp3 miliar; serta transaksi ekspor UMKM periode April hingga Juni 2024 yang mencapai Rp55,9 miliar. Sehingga total transaksi oleh UMKM sepanjang rangkaian KKSU tembus Rp91,7 miliar.

Lebih jauh Yura mengatakan, gelaran KKSU kemarin juga mempertemukan 237 UMKM dengan 6 perbankan melalui program Business Matching Pembiayaan guna meningkatkan akses pembiayaan untuk mendorong pengembangan UMKM.

Sebanyak 5 perbankan tercatat menyetujui pembiayaan untuk UMKM di Sumut dengan nilai Rp8,3 miliar.

Ada pula business matching ekspor sebesar Rp2,4 miliar; dan business matching dalam negeri Rp11,3 juta. Nilai total business matching pada gelaran KKSU kemarin mencapai Rp10,8 miliar.

"Harapannya upaya ini dapat mendorong UMKM di Sumut terus bertumbuh sehingga memberi dampak pada perekonomian kita," tandasnya.

Adapun Gernas BBI dan BBWI merupakan gerakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui belanja produk UMKM dan berwisata di dalam negeri.

Bank Indonesia ditunjuk menjadi campaign manager GBBI dan GBBWI yang di Medan digelar pada tanggal 3-7 Juli, selaras dengan peringatan ulang tahun Kota Medan.

Kampanye itu dikemas KPw BI Sumut dalam Karya Kreatif Sumatra Utara bertema "Rap Pamajuhon Sumatra Utara" yang bermakna 'bersama-sama memajukan Sumatra Utara melalui pengembangan UMKM, peningkatan pariwisata, dan penguatan investasi'.

Pembukaan KKSU di Istana Maimun pada 3 Juli 2024 dimeriahkan oleh penyanyi ibukota, Lyodra. Gelaran KKSU jg diisi dengan beragam kegiatan seperti talkshow, workshop, selebrasi program pengembangan UMKM Go Export, serta penandatanganan 10 kerja sama investasi strategis.

Total ada 301 UMKM se-Sumut yang terlibat dalam rangkaian KKSU, dengan total pengunjung mencapai 282.000 orang. Selain Sumut, Gernas BBI dan BBWI kemarin digelar pula di 21 daerah lain se-Indonesia. (K68)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan Hotel Nusantara saat mengawali kegiatan hari ketiga di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa, (30/7/2024).

Menurut pantauan, setibanya di hotel, Kepala Negara tampak meninjau langsung sejumlah fasilitas yang ada di hotel tersebut, mulai dari lobi, tempat makan, hingga kamar tidur.

Assistant Director of Sales Hotel Nusantara, Hazel Yehezkiel Pauranan, menyebutkan bahwa saat ini hotel berkapasitas 191 kamar tersebut belum beroperasi secara penuh. Dia mengatakan bahwa rencananya, Hotel Nusantara akan diresmikan pada 17 Agustus 2024.

"Kami sudah mulai beroperasi belum sepenuhnya itu dari 28 Juli 2024. Walaupun masih belum semua kamar siap untuk digunakan," ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (30/7/2024).

Hazel juga mengatakan bahwa hotel tersebut sudah selesai dibangun sejak dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden Jokowi pada 21 September 2023 yang lalu.

Saat ini, kata Hazel hanya terdapat proses pengerjaan furnishing di area lobi hotel.

"Progres saat ini sedang masih on progress furnishing di lobby, kalau Nusa Restaurant-nya sudah operasi," tutur.

Sebelumnya, saat meninjau progres pembangunan Hotel Nusantara pada 20 Desember 2023 yang lalu, Presiden Ke-7 RI itu optimistis pembangunan hotel tersebut dapat rampung serta digunakan pada Agustus 2024.

Saat itu, Kepala Negara menyebut bahwa progres pembangunan hotel tersebut telah mencapai 34 persen.

“Kalau melihat seperti ini akan selesai kira-kira sebelum Agustus (2024),” ucap Jokowi dalam keterangannya di hadapan awak media usai peninjauan.

Tampak mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.

Untuk diketahui, Hotel Nusantara di IKN dibangun oleh Konsorsium Nusantara yang terdiri dari 10 perusahaan kelas kakap dalam negeri. Konsorsium ini dipimpin oleh bos Agung Sedayu Group Aguan-Sugianto Kusuma.

Adapun, 9 perusahaan lain yang menjadi anggota konsorsium tersebut adalah Salim Grup milik Anthony Salim, Sinarmas milik Franky Wijaya, Pulauintan milik Pui Sudarto dan Djarum milik Budi Hartono.

Selanjutnya, ada Wings Group milik Wiliam Katuari, Adaro milik TP Rahmat/Boy Tohir, Barito Pacific milik Prajogo Pangestu, Mulia Group milik Eka Tjandranegara, hingga Astra Group milik Soeryadjaya.

Sebelumnya, Konsorsium Nusantara telah melaksanakan groundbreaking pembangunan Hotel Nusantara yang merupakan hotel bintang 5 perdana di IKN pada 21 September 2023.

Adapun, total nilai investasi yang diguyurkan oleh konsorsium Nusantara khusus pada proyek mixed used development berupa mal, hotel dan perkantoran di IKN dilaporkan mencapai Rp20 triliun.

Selain menggarap Hotel bintang 5 pertama di IKN, konsorsium ini juga dilaporkan berencana menggarap proyek kebun raya (botanical garden). Dengan demikian, total nilai investasi yang diguyurkan oleh Aguan Cs di IKN dilaporkan mencapai Rp40 triliun.

Bisnis.com, MALANG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia memberikan literasi bagi Gen Z agar bertransaksi secara nontunai CBP (Cinta, Bangga, Paham) Rupiah Championship yang merupakan rangkaian kegiatan road to FEKDI (Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malang, Febrina, mengatakan dalam event CBP Championship itu, juga melibatkan siswa, guru dan mahasiswa yang ada di Malang Raya dan sekitarnya.

Lewat rangkaian acara seperti Games Rangking I, story telling untuk SMP, duta CBP Rupiah untuk Guru dan duta CBP Rupiah untuk mahasiswa. Diharapkan bisa menularkan semangat untuk berprestasi kepada siswa atau mahasiswa dan guru.

"Dengan mengikuti event ini, bisa menjadi catatan prestasi. Untuk guru di jenjang karier, sedangkan untuk siswa ke jenjang berikutnya. Selain tentunya untuk meningkatkan nasionalisme dan juga kebanggaan terhadap rupiah," katanya di Malang, Minggu (28/2024).

Selain itu, kata dia, CBP Championship merupakan rangkaian kegiatan Road to FEKDI (Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia). Selebrasi tingkat nasional, akan digelar pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Karena itu, sasaran kegiatan ini ditujukan untuk kalangan muda. Meski sebenarnya juga untuk seluruh kalangan. Tetapi terutama kalangan muda, pelajar, mahasiswa dan guru," ucapnya.

CBP Championship itu sendiri, dia menegaskan, merupakan agenda rutin. Penyelenggaraannya, disesuaikan dengan perkembangan saat ini, dengan menonjolkan sisi kreativitas.Materi-materi yang disampaikan, kolaborasi dengan OJK untuk perlindungan konsumen.

"Kami berharap masyarakat di Kota Malang dan sekitarnya, semakin bangga, cinta dan paham rupiah. Untuk mendukung perekonomian kita," kata Ina, nama akrabnya yang sebelumnya bertugas sebagai Ekonom Ahli Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai literasi keuangan berbasis digital menyasar gen Z sudah sangat tepat.

Saat ini, menurutnya, gen Z cenderung lebih memilih dompet digital untuk memenuhi keperluan transaksi kebutuhan sehari-hari.Oleh karena itu berbagai event seperti ini perlu diperluas dan diselenggarakan secara berkelanjutan agar gen Z dan masyarakat luas lebih bijak dalam transaksi keuangan digital di tengah godaan konsumtif yang tinggi.

“Segala kebutuhan sehari-hari dalam genggaman, dengan hanya klik smartphone, oleh sebab itu perlindungan konsumen dan keamanan transaksi pembayaran digital perlu diperkuat di kalangan gen Z dan masyarakat luas,” kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu, Senin (29/7/2024). (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah nama pemodal jumbo masih mengakumulasi saham emiten konsumer PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) yang pekan lalu merilis kinerja keuangan kuartal II/2024 dengan mencatatkan penurunan.

Diwarnai sentimen boikot, saham Unilever Indonesia terus berada dalam tren penurunan sejak awal tahun ini. Hingga perdagangan Selasa (30/7/2024) pukul 15:22 WIB, UNVR diperdagangkan melemah 1,63% ke level Rp2.420 per lembar. Secara year-to-date (YtD), banderol tersebut mewakili koreksi 32,11%.

Bisnis.com, JAKARTA - Keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam mencetak hasil investasi yang optimal selama 5 tahun terakhir, membuatnya dianugerahi penghargaan khusus dalam Best Insurance Awards 2024 yang digelar oleh Investortrust.

Pada ajang tersebut BPJS Ketenagakerjaan dinobatkan sebagai “Largest Investment Return in Five Years for Social Insurances” yang terima langsung oleh Direktur Pengembangan Investasi Edwin Ridwan, CFA, FRM, Kamis (25/7).

Edwin dalam sambutannya menyebut bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari kinerja terbaik dan sekaligus bukti komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan manfaat yang maksimal kepada para peserta.

"Award ini merupakan suatu bentuk apresiasi bagi kami, khususnya di Direktorat Investasi yang sudah bekerja secara maksimal sehingga kita bisa mengalahkan benchmark dengan menghasilkan Yield On Investment secara rata-rata 5 tahun terakhir sebesar 7,11 persen,"ujar Edwin.

"Kami tentunya senantiasa bekerja maksimal, untuk terus meningkatkan kepercayaan dari semua stakeholder dan juga memberikan manfaat sebesar besarnya untuk para peserta,"imbuhnya.

Perbesar

Capaian ini menjadi luar biasa, pasalnya Edwin membeberkan bahwa 5 tahun terakhir kondisi investasi di Indonesia diwarnai banyak tantangan, mulai dari badai covid-19, hingga kenaikan suku bunga global. Hal ini mengakibatkan ekonomi global dan nasional mengalami volatilitas yang luar biasa.

Pihaknya menyebut salah satu kunci keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi kondisi tersebut ialah menurunkan alokasi investasi di saham dan mengalokasikan dana lebih banyak di Surat Berharga Negara (SBN).

Beberapa waktu lalu BPJS Ketenagakerjaan juga telah mempublikasikan Laporan Keuangan tahun 2023 (Audited). Dalam laporan tersebut tercatat dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp712,3 triliun atau naik 13,48% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hasil investasi sebesar Rp47,1 triliun.

Jumlah dana tersebut terus merangkak naik hingga saat ini sebesar Rp754 triliun dan ditargetkan mampu menembus Rp812 triliun di penghujung tahun 2024.

"Kami mengelola dana amanah ini dengan prinsip liability driven yang artinya kita tidak hanya mencari return, tapi kita juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa kita bayarkan,"tegasnya.

Edwin menjamin seluruh dana para pekerja tersebut diinvestasikan dengan aman, karena dilakukan secara professional, hati-hati, dan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga para pekerja bisa terbebas dari rasa cemas.

"Tentunya dengan pencapaian ini kita berharap bahwa para pekerja di Indonesia bisa Bekerja Keras Bebas Cemas dikarenakan dana pekerja dipastikan aman dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan para pekerja,"pungkas Edwin.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengajak Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mendukung upaya Pemprov menjadikan Bandara Kertajati, Majalengka sebagai bandara umrah nasional.

Bey mengatakan hal tersebut di depan peserta ajang Munas Amphuri yang digelar di Hotel Pullman, Bandung, Selasa (30/7/2024).

"Saya titipkan bahwa bandara kami, Kertajati untuk bandara umrah untuk nasional. Jadi kami tidak mau nanggung, ingin menjadi bandara nasional," katanya.

Pihaknya berusaha menjadikan Bandara Kertajati menjadi bandara umrah nasional. "Tidak hanya Jawa Barat saja tapi juga nasional dengan harapan nanti tiketnya lebih murah karena menjadi bandara hub," ujarnya.

Menurutnya dengan beberapa fasilitas dan infrastruktur juga sudah mendukung, bahkan Menteri Perhubungan sudah mendukung untuk menjadi bandara umrah dan haji upaya ini bisa terlaksana. Bey juga meminta Amphuri untuk melihat langsung kondisi Bandara Kertajati.

"Saya harap ada kunjungan ke Bandara Kertajati, nanti komut Pak Dedi Taufik untuk mendampingi atau bahkan kalau bapak ibu mau kontrak buat counter di sana, kami persilakan nanti langsung karena saya yakin tidak akan mengecewakan," tuturnya.

Bey mengaku harapannya menjadikan Kertajati sebagai bandara umroh nasional karena melihat sisi potensi yang terbuka. Dia menunjuk upaya Dedi Taufik yang terus menggelar rapat guna mewujudkan hal tersebut.

"Jadi nanti harapan kami itu selain dari Jawa Barat, Jawa Tengah dulu sebagian dan juga seluruh Indonesia. Jadi kami bayangkan, dari seluruh Indonesia, Makassar, Medan ke Kertajati dulu untuk transit dan baru berangkat umrah atau haji," tuturnya.

Tak hanya pada Amphuri, dia juga memastikan pada asosiasi sejenis bahwa Pemprov Jabar akan selalu berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan umrah dan haji.

"Kami akan terus berupaya memberikan kemudahan, bagi para jemaah dalam menjalankan ibadah serta menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, terkhusus para penyelenggara haji dan umrah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis Indonesia bisa setop impor beras dengan mengurangi sampah makanan (food waste). Gerakan Stop Boros Pangan dianggap jadi kunci.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy mengatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah makanan terbuang setiap tahunnya kurang lebih mencapai 30%. Menurutnya, jumlah makanan terbuang itu semestinya bisa digunakan untuk makan bagi 60 hingga 125 juta jiwa.

"Oleh karena itu kita melakukan program Stop Boros Pangan," ujar Edhy di Jakarta, dikutip Selasa (30/7/2024).

Edhy pun mengatakan, apabila Indonesia bisa mengurangi sampah makanan hingga 20% khususnya untuk nasi, diperkirakan bisa menghemat hingga 6 juta ton beras setiap tahunnya.

"Contohnya beras, misalnya kebutuhan nasional itu 31 juta ton [per tahun], rata-rata masyarakat Indonesia membutuhkan 2,6 juta ton per bulan, kalau kita bisa hemat 20% kita bisa menghemat sekitat 6 juta ton, itu luar biasa bisa memberi makan kepada sekitar 60-80 juta jiwa," jelasnya.

Lewat gerakan stop boros pangan dengan mengurangi sampah makanan, kata Edhy, Indonesia bisa bebas dari impor beras. Adapun, sudah dua tahun belakangan Indonesia harus mengimpor jutaan beras untuk memenuhi kebutuhan hingga cadangan pangan dalam negeri.

"Artinya bahwa kalau kita bisa berhemat 20% saja misalnya beras, maka impor tidak perlu dilakukan. Itu yang harus kita pahami," katanya.

Untuk diketahui, pemerintah pada 2024 mengalokasikan kuota impor pangan sebanyak 3,6 juta ton. Adapun, Perum Bulog mencatat, realisasi impor beras terbaru mencapai 2,5 juta ton yang sebagian besar diimpor. Produksi yang anjlok hingga kebutuhan yang tinggi untuk program bantuan pangan dianggap jadi alasan pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Senin (24/6/2024), Deputi III KSP, Edy Priyono mengakui, bahwa produksi beras dalam negeri mengalami kondisi kritis. Produksi beras pada Januari - April 2024 tercatat sebanyak 10,27 juta ton mengalami penurunan hampir 2 juta ton dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,98 juta ton.

"Ini penurunan yang sangat besar, implikasinya surplus pada Januari-April jauh berkurang, dari sebelumnya 2,82 juta ton menjadi 0,67 juta ton [tahun ini]. Kemungkinan kita bulan depan akan mulai defisit," ujar Edy dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (24/6/2024).

Dia membeberkan bahwa produksi beras yang anjlok pada tahun ini tak lepas dari adanya penyusutan luas panen padi. Pada periode Januari - April 2023, luas panen padi tercatat mencapai 4,2 juta hektare, sedangkan luas panen tahun ini di periode yang sama hanya 3,5 juta hektare.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Hermanto Tanoko PT Penta Valent Tbk. (PEVE) mencatatkan penjualan bersih Rp1,42 triliun sepanjang semester I/2024.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, emiten milik Crazy Rich Surabaya tersebut membukukan penjualan sebesar Rp1,42 triliun sepanjang semester I/2024. Penjualan tersebut naik 25,96% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,13 triliun.

Penjualan bersih tersebut ditopang oleh penjualan lokal pihak ketiga produk farmasi sebesar Rp1,20 triliun dan penjualan produk konsumer sebesar Rp220,08 miliar.

Sejalan dengan kenaikan penjualan bersih, beban pokok PEVE juga naik menjadi Rp1,25 triliun, naik 26,47% dibandingkan dengan semester I/2023 yang sebesar Rp992,48 miliar.

Alhasil laba kotor PEVE ikut naik menjadi Rp170 miliar dibandingkan dengan periode semester I/2023 yang tercatat sebesar Rp139,02 miliar.

Setelah diakumulasikan oleh pendapatan dan beban lainnya, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp18,46 miliar, lebih tinggi 32,96% periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu jumlah liabilitas tercatat sebesar Rp800,85 miliar, rinciannya adalah liabilitas jangka pendek sebesar Rp756,60 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp44,24 miliar.

Adapun ekuitas tercatat sebesar Rp250,41 miliar dengan total aset tercatat sebesar Rp1,05 triliun.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -Membuat NPWP secara online di tahun 2024 semakin mudah dan praktis, berikut bagaimana cara membuat NPWP secara online. Kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di alamat www.pajak.go.id. Kemudian Anda akan diarahkan untuk membuat akun e-Registration DJP menggunakan NIK, KK dan alamat email aktif Anda.

Setelah berhasil membuat akun, Anda perlu melakukan aktivasi melalui tautan yang dikirimkan ke email. Proses ini memungkinkan Anda untuk mengisi formulir pendaftaran NPWP secara online dengan data yang akurat dan lengkap, sehingga NPWP Anda dapat segera diterbitkan tanpa perlu repot datang ke kantor pajak.

Pajak adalah kewajiban yang tidak dapat dihindari bagi warga negara yang memiliki penghasilan tetap. Salah satu langkah penting untuk mematuhi kewajiban pajak ini adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untungnya, saat ini pendaftaran dan pembuatan NPWP bisa dilakukan melalui layanan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam artikel ini, kami akan memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara membuat NPWP online.

Cara Membuat NPWP Online

Langkah 1: Buat Akun

• Buka laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id.
• Pilih opsi "Pendaftaran NPWP" yang tersedia di laman utama.
• Isi formulir pendaftaran dengan alamat email yang masih aktif dan captcha yang diberikan.
• Klik "Daftar" untuk mengirimkan permohonan pendaftaran akun.

Langkah 2: Aktivasi Akun

• Buka alamat email yang Anda gunakan untuk mendaftar. Anda akan menerima email dari Direktorat Jenderal Pajak yang berisi tautan verifikasi.
• Klik tautan verifikasi yang diberikan dalam email tersebut untuk mengaktifkan akun Anda.

Langkah 3: Isi Data Diri

• Setelah akun Anda aktif, login dengan email dan password yang telah Anda buat.
• Setelah berhasil masuk, klik opsi "Pendaftaran NPWP" yang tersedia di dashboard akun Anda.
• Isi semua data yang diminta dengan lengkap dan benar. Pastikan data-data tersebut sesuai dengan dokumen identitas Anda.
• Klik "Next" untuk melanjutkan proses.

Langkah 4: Pernyataan dan Pengiriman Permohonan

• Beri centang pada kolom yang tersedia untuk menyetujui pernyataan yang diberikan.
• Klik "Simpan" untuk menyimpan data yang telah diisi.
• Selanjutnya, klik opsi "Minta Token" dan isilah captcha yang diberikan.
• Klik "Submit" untuk mengirimkan permohonan pendaftaran NPWP Anda.

Langkah 5: Verifikasi

• Kode token yang diperlukan selama proses pendaftaran akan dikirimkan ke alamat email yang Anda gunakan.
• Buka alamat email Anda dan salin kode token yang diterima.
• Kembali ke halaman pendaftaran online dan tekan tombol "Kirim".
• Dengan demikian, permohonan pendaftaran NPWP Anda selesai dan dalam proses verifikasi.
• Setelah selesai, Anda akan menerima konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak tentang status permohonan Anda. Setelah NPWP Anda selesai diproses dan diterbitkan, Anda akan menjadi pemegang NPWP resmi yang memungkinkan Anda untuk memenuhi kewajiban pajak Anda dengan lebih mudah dan efisien.

Syarat Membuat NPWP

Berikut adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk membuat NPWP pribadi:

Warga Negara Indonesia (WNI)

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Warga Negara Asing (WNA)

• Fotokopi Paspor
• Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

Tambahan untuk WNI yang sudah menikah

• Fotokopi NPWP suami
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Surat Perjanjian Pemisahan Harta yang ditandatangani kedua belah pihak (jika ada).

Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas

• Fotokopi KTP bagi WNI
• Fotokopi Paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA
• Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar menjalankan usaha/pekerjaan bebas.

NPWP untuk Badan Usaha

Dalam proses pendaftaran NPWP untuk Badan Usaha, terdapat beberapa dokumen yang diperlukan. Dua dokumen utama yang dibutuhkan adalah "Akta Pendirian" atau "Dokumen Pendirian" dan "Dokumen Identitas Pengurus Badan." Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua dokumen tersebut:

Akta Pendirian atau Dokumen Pendirian

• Dokumen ini berfungsi sebagai dasar hukum dan legalitas badan usaha. Ini bisa berupa "Akta Pendirian" jika badan usaha tersebut adalah sebuah perusahaan atau Yayasan.
• Dalam beberapa kasus, dokumen ini dapat disebut "Surat Keterangan Penunjukan dari Kantor Pusat" jika badan usaha tersebut adalah bagian dari sebuah entitas yang lebih besar, seperti sebuah cabang atau perwakilan kantor dari perusahaan yang berpusat di luar negeri.
• Isi dari dokumen ini akan mencakup informasi penting tentang badan usaha, seperti nama lengkap badan usaha, alamat, maksud dan tujuan badan usaha, susunan pengurus, dan informasi lain yang relevan.

Dokumen Identitas Pengurus Badan

• Dokumen ini digunakan untuk mengidentifikasi pengurus badan usaha. Dokumen identitas pengurus harus mencakup informasi tentang pengurus yang ditunjuk dalam Akta Pendirian.
• Untuk Warga Negara Indonesia (WNI), dokumen identitas yang biasanya dibutuhkan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Untuk Warga Negara Asing (WNA), dokumen identitas yang biasanya dibutuhkan adalah Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan paspor.

Dalam proses pendaftaran NPWP, dokumen-dokumen ini akan digunakan untuk memverifikasi informasi yang terkait dengan badan usaha dan pengurusnya.

Pastikan dokumen-dokumen tersebut lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika terdapat persyaratan tambahan atau perubahan dalam prosedur pendaftaran, pastikan Anda memperoleh informasi terbaru dari sumber yang sah atau pihak berwenang.

Demikian informasi lengkap mengenai cara membuat NPWP secara online beserta persyaratannya untuk pribadi dan badan usaha.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melihat dimohonkannya restrukturisasi utang Jiangsu Delong Nickel Industry Co ke pengadilan China oleh salah satu krediturnya perlu menjadi perhatian khusus Indonesia.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan bahwa kasus tersebut bisa berdampak terhadap proyek yang sedang berjalan.

Apalagi, Jiangsu Delong diketahui memiliki sejumlah unit bisnis smelter nikel dan pabrik stainless steel di Indonesia, seperti PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel di Konawe, Sulawesi Tenggara, serta PT Gunbuster Nickel Indonesia (PT GNI) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Sehingga, Agus melihat perlunya turun tangan pemerintah untuk mengasipasi dampak yang berpotensi terjadi akibat permasalahan di Delong.

“Ini bukan hal yang kecil. Saya pikir Kemenko Marves harus turun tangan untuk melihat seluruh masalah yang beririsan dengan bisnis di Indonesia dan juga masyarakat,” kata Agus saat kepada Bisnis.com, Selasa (30/7/2024).

Meski demikian, Agus menuturkan bahwa pemerintah memang tidak bisa banyak berbuat jika menyangkut permasalahan di interal bisnis perusahaan.

Namun, pemerintah kata Agus dapat mengantisipasi dampak yang bakal terjadi kepada proyek di Indonesia dengan membantu mencari solusi permasalahan.

“Esensinya peran pemerintah tidak banyak kalau sudah menyangkut internal bisnis perusahaan. Tapi kalau beririsan dengan masalah yang lebih besar harus membantu pemikiran untuk meringankan,” ucapnya.

Adapun, Jiangsu Delong Nickel Industry Co, salah satu produsen baja nirkarat terbesar di dunia, dimohonkan restrukturisasi kebangkrutan ke pengadilan China oleh salah satu krediturnya.

MengutipBloomberg, Sabtu (27/7/2024), pengadilan lokal di Kabupaten Xiangshui, Provinsi Jiangsu, sedang mempelajari permohonan yang diajukan oleh sebuah BUMN konstruksi China tersebut, bersama dengan tiga kasus lain yang menargetkan afiliasi perusahaan.

Pengadilan akan memutuskan apakah akan menerima dan mengadili kasus-kasus tersebut, yang mana melibatkan sejumlah besar kreditur dan hubungan hukum yang rumit.

Jiangsu Delong milik taipan Dai Guofang sedang berjuang untuk tetap likuid di tengah krisis sektor properti di China dan kondisi kelebihan pasok yang sangat memengaruhi industri logam.

Pabrik-pabrik Delong di China dan Indonesia mampu menghasilkan lebih dari 10 juta ton baja tahan karat dan produk logam lainnya per tahun. Kehancuran pabrik-pabrik tersebut akan berdampak pada sektor manufaktur China dan pasar nikel global yang sedang terpuruk.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengaku belum melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan pemerintah menambah porsi anggaran untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pasalnya, anggaran negara untuk mendukung pembangunan IKN makin tipis usai Kementerian PUPR melaporkan serapan APBN untuk proyek IKN telah mencapai Rp80 triliun. Sementara itu, postur APBN untuk IKN dirancang hanya akan membiayai sebesar 20% dari Rp466 triliun atau senilai Rp93,2 triliun.

Artinya, porsi APBN untuk IKN hanya tersisa Rp13 triliun. Meski anggaran IKN menipis, Suharso mengaku belum melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan melakukan revisi peningkatan porsi APBN untuk IKN.

“Sementara ini belum ada [rencana revisi porsi APBN untuk IKN] jadi tetap masih berjalan,” jelas Suharso saat ditemui di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Karenanya, Suharso menegaskan ke depan pembangunan IKN harus lebih masif dengan mengandalkan injeksi modal dari para investor baik dalam maupun luar negeri.

Dia optimistis pembangunan IKN dapat berjalan, terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah mengantongi banyak janji dari para investor asing yang hendak menanamkan modalnya ke IKN.

“Seperti Presiden sampaikan juga investor asing berjanji kalau kita sudah menunjukkan kesungguhan. Mudah-mudahan mereka juga masuk investasi untuk yang lain,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis H. Sumadilaga, menyebut konstruksi IKN telah menyerap APBN senilai Rp80 triliun yang digunakan untuk menggarap 104 paket terkontrak.

“Aduh, [kalau realisasi anggaran IKN] masih sekitar Rp80 triliun lah,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (7/7/2024).

Perinciannya, serapan APBN senilai Rp80 triliun dibagi dalam tiga pelaksanaan paket fisik terkontrak. Di mana, paket fisik batch 1 dengan total 40 proyek memakan anggaran senilai Rp25 triliun progres fisiknya hingga Juni telah mencapai 84,94%.

Kemudian, batch 2 dengan total 31 paket senilai Rp27,63 triliun progresnya mencapai 38,03% dan batch 3 dengan 33 paket senilai Rp26,53 triliun dengan progres mencapai 7,02%.