Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah tengah menyiapkan peraturan pelaksanaan wajib asuransi third party liability (TPL) yang akan mulai diberlakukan pada 2025. Asuransi ini bertujuan untuk menjamin kerusakan harta benda yang dialami pihak ketiga akibat kecelakaan.

Saat ini, asuransi pihak ketiga tidak diwajibkan dan hanya menjadi manfaat tambahan dari polis asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. Namun, dengan diwajibkannya TPL, potensi klaim asuransi akan meningkat, terutama mengingat tingginya angka kecelakaan di Indonesia.

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, mengungkapkan bahwa potensi kerugian bagi perusahaan asuransi akibat beban klaim memang ada. "Masalah nanti kalau dipertanyakan bisa rugi apa enggak? Ya bisa saja rugi. Tapi persoalannya kan berbeda kalau yang tidak bayar pajak dia jalan di jalan raya ya tentu enggak diganti [klaim asuransi] karena begitu dicek mereka enggak bayar, ya apa yang bisa diganti," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/07/2024).

Selama tujuh tahun terakhir, dari 2016 hingga 2022, tren loss ratio asuransi kendaraan bermotor di Indonesia tetap terjaga bahkan cenderung menurun dengan rata-rata 42%. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan asuransi dalam membayar klaim yang diajukan dibanding penerimaan premi yang didapat.

Untuk mengatasi rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran, AAUI mengusulkan agar premi asuransi TPL dimasukkan dalam komponen pembayaran pajak kendaraan bermotor. Budi juga menekankan bahwa tarif iuran asuransi TPL tidak akan memberatkan masyarakat karena bentuknya adalah nirlaba, yang berarti perusahaan tidak mencari keuntungan dari asuransi ini. "Enggak boleh ambil keuntungan dari asuransi ini. Paling enggak kita harus bisa jaga break event point, biaya operasional dan semuanya harus bisa tertutup," jelasnya.

Untuk mengintegrasikan premi asuransi dengan pajak kendaraan, diperlukan sinergi antara berbagai elemen seperti Korlantas hingga Kementerian Dalam Negeri yang membawahi pemerintah daerah. Budi menyatakan bahwa tahap awal pembangunan sistem ini akan membutuhkan anggaran besar.

Penerapan wajib asuransi TPL ini diharapkan dapat meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. Meskipun Budi tidak bisa memproyeksikan angka pasti, ia menekankan bahwa terdapat ratusan ribu kendaraan bermotor di Indonesia yang berpotensi menjadi peluang pasar. Namun, tantangan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

"Saya enggak bisa jawab konkret soal penetrasi, tapi dari jumlah kendaraan roda dua kurang lebih 120 juta, roda empat 90 sampai 110 juta. Namun demikian, yang bayar pajak kan enggak lebih dari 60%. Ini persoalan," tegas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Erwin H. Noekman optimis proses pemisahaj atau spin off unit syariah perusahaan asuransi bisa tepat waktu atau sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 mengatur spin off tersebut paling lambat 31 Desember 2026.

Erwin menjelaskan saat ini terdapat 42 unit syariah perusahaan asuransi yang bakal di-spin off.

"Spin off ada dua opsi, mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan portofolio. Jadi kalau dikatakan spin off, ya semua spin off," kata Erwin saat ditemui di The Tribrata Jakarta, Selasa (23/07/2024).

Namun dari 42 unit tersebut, dia mengatakan yang bisa terealisasi tahun 2024 ini tidak banyak. Peursahaan asuransi harus mengajukan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) kepada OJK.

Adapun, OJK mencatat sampai Juli 2024 ini sudah ada 30 perusahaan yang berencana melakukan spin off unit syariah dengan cara mendirikan perusahaan baru.

"Ada yang mengajukan sampai 2026, 2025, ada yang 2024 sudah jalan. Ada 2 perusahaan Insyallah sudah mulai 'menyapih', mendirikan baru. Yang mengalihkan pun sudah jalan," kata Erwin.

AASI akan mendukung penuh perusahaan-perusahaan anggotanya untuk merealisasikan spin off tepat waktu, baik itu dengan cara pendirian perusahaan syariah baru ataupun dengan cara pengalihan portofolio.

Erwin mengatakan tahun ini ada dua spin off unit asuransi melalui pendirian perusahaan baru. Sementara untuk pengalihan portofolio beberapa sudah dalam proses.

"Kalau yang benar-benar tuntas kalau enggak salah baru dua. Kalau tahun ini tuntas enggak tuntasnya belum ketahuan. Baru ketahuan setelah unit tersebut ditutup," kata Erwin.

Kepala Eksekutif Pengawasan Peransuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono sebelumnya mengatakan sudah ada 30 perusahaan yang berencana melakukan spin off unit syariah dengan cara mendirikan perusahaan baru.

Dari 30 perusahaan tersebut, terdapat dua perusahaan yang akan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru pada 2024.

Dari dua itu, ada satu perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin usaha asuransi syariah baru kepada OJK. Perusahaan tersebut ditargetkan untuk menyelesaikan spin off pada akhir tahun ini.

Sementara itu, satu perusahaan lainnya akan mengajukan permohonan izin usaha pada Desember 2024. Dengan demikian proses spin off baru akan diselesaikan pada 2025.

Ogi juga menjelaskan ada 11 perusahaan yang memilih opsi untuk spin off dengan cara pengalihan portofolio ke perusahaan asuransi syariah lainnya.

“Dari 11 perusahaan tersebut, terdapat satu perusahaan yang mengalihkan portofolio pada akhir 2023 dan tiga perusahaan yang akan melakukan pengalihan portofolio pada 2024,” kata Ogi.

Apabila perusahaan asuransi tidak bisa spin off sampai tenggat waktu 31 Desember 2026 sesuai POJK 11/2023, OJK akan mencabut izin unit syariah perusahaan tersebut, dan perusahaan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang polis.

"Penyelesaian kewajiban tersebut tentu harus dengan persetujuan pemegang polis dan tidak merugikan hak pemegang polis," tandas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA – Saham emiten keramik PT Arwana Citramulia Tbk. (ARNA) berada pada Rp715 per lembar pada penutupan pasar Selasa (23/7). Dengan harga itu, saham ARNA telah naik 7,52% sejak awal tahun (year-to-date/YtD).

Menariknya lagi, Saham ARNA telah naik 23,28% pada sebulan terakhir. ARNA diproyeksikan menuai dampak positif jika kebijakan bea masuk anti dumping (BMAD) diterapkan. Hingga semester I/2024, sejumlah indikator kinerja ARNA masih tertekan.

Bisnis.com, SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendukung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam uji coba penerapan Biodiesel B40 untuk kereta api. Uji coba ini dilakukan di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta pada Senin (22/7/2024) kemarin dengan menggunakan KA Bogowonto relasi Lempuyangan - Pasar Senen.

VP Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan, B40 yang terdiri atas campuran solar 60% dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40%, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang.

”KAI sangat mendukung kebijakan pemerintah melalui penggunaan bahan bakar B40 pada angkutan kereta api. Hal ini sejalan tujuan KAI dalam memberikan layanan transportasi yang lebih ramah lingkungan,” kata Anne dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Anne memaparkan, KAI kini menggunakan 300 juta liter bahan bakar B35. Selama penggunaannya, performa mesin kereta api tetap berjalan tanpa masalah. Oleh karena itu, KAI yakin bahwa peralihan dari B35 ke B40 akan berlangsung mulus, mengingat spesifikasi kedua jenis bahan bakar tersebut hampir sama.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, uji kinerja terbatas ini bertujuan untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam.

Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP, atau sekitar 2 bulanan, untuk mencapai hasil tersebut.

"Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan tahun 2025," ujar Eniya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Mustafid Gunawan menyampaikan, uji penggunaan pada KA dilakukan untuk bahan bakar mesin lokomotif dan mesin genset KA. Uji penggunaan mesin lokomotif dilakukan pada satu kereta barang rute Jakarta – Surabaya, sedangkan uji genset dilakukan pada KA Bogowonto rute Lempuyangan - Pasar Senen.

Untuk melakukan uji penggunaan, KAI membangun fasilitas blending (pencampuran bahan bakar) dan pengisian bahan bakar di lima lokasi, yaitu Cipinang (Jakarta), Arjawinangun (Cirebon), Cepu (Blora), Lempuyangan (Yogyakarta), dan Pasar Turi (Surabaya).

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah bank, dari yang kecil hingga yang besar, kembali berlomba meningkatkan bisnis kartu kredit mereka tahun ini, meskipun harus bersaing dengan layanan paylater. Salah satu bank kecil yang menggenjot bisnis kartu kredit adalah PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP).

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna, menyatakan bahwa perseroan tetap optimistis terhadap potensi bisnis kartu kredit. "Ke depannya, kami sangat yakin kartu kredit akan tumbuh signifikan. Bisnis kartu kredit di MNC Bank juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu," ujarnya setelah acara seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama program Kartu Kredit Co-Branding dengan PT Citilink Indonesia (Citilink) pada Selasa (23/7/2024) di MNC Bank Tower, Jakarta.

Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, MNC Bank mengandalkan strategi kemitraan. Langkah terbaru adalah kerja sama dengan Citilink dalam program Kartu Kredit Co-Branding. MNC Bank juga merencanakan kerja sama dengan mitra lainnya. "Kami juga menyiapkan partner baru yang cukup besar. Kami berharap bisa merealisasikannya tahun ini sehingga pertumbuhannya signifikan. Kami ingin tidak hanya tumbuh dalam jumlah kartu, tetapi juga dalam seberapa besar pengeluaran nasabah," kata Rita.

Strategi lain yang digunakan MNC Bank untuk mendongkrak bisnis kartu kredit adalah pemanfaatan ekosistem MNC Group. "Masing-masing entitas bisnis di grup memiliki nasabah masing-masing yang membutuhkan layanan keuangan. Kami memanfaatkan referensi dan kemitraan dari mereka," tambah Rita.

Dengan berbagai strategi ini, MNC Bank berharap dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan bisnis kartu kreditnya di tengah persaingan dengan layanan paylater.

Bank kelas kedua atau KBMI III seperti PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) pun turut menggenjot bisnis kartu kreditnya tahun ini. BDMN optimistis bisnis kartu kredit akan moncer pada tahun ini, terlebih BDMN telah mengakuisisi portofolio Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI).

Bank Danamon memang telah merampungkan aksi akuisisi terhadap SCBI pada akhir 2023. Bank Danamon pun resmi mengambil alih portofolio bisnis konsumer SCBI seperti kartu kredit hingga kredit pemilikan rumah (KPR).

Consumer Lending Business Head of Bank Danamon Enriko Sutarto mengatakan perseroan menargetkan pertumbuhan bisnis kartu kredit 15% sampai 20% pada tahun ini. Adapun, pada kuartal II/2024, bisnis kartu kredit Bank Danamon telah tumbuh di kisaran 10% sampai 15%.

Bank Danamon optimistis target pertumbuhan bisnis kartu kredit bisa tercapai. "Karena ada dukungan inisiatif pembelian portofolio Standard Chartered," katanya dalam acara Opening Ceremony dan Press Conference DXPO by Danamon pada pekan lalu (18/7/2024).

Ia mengatakan peluang pertumbuhan transaksi kartu kredit pada tahun ini terbuka lebar. Adapun, Bank Danamon akan memaksimalkannya melalui berbagai cara.

"Pada dasarnya kami lihat di market, kami di-suport fitur-fitur andalan di kartu kredit. Inisiatif portofolio Standard Chartered juga membuka peluang cross selling," ujar Enrico.

Bank Danamon juga manfaatkan ekosistem pemegang saham pengendalinya dari Jepang yakni Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG).

Bank di KBMI III lainnya yakni Bank Mega Tbk. (MEGA) pun menyiapkan sejumlah strategi guna mendongkrak bisnis kartu kreditnya. Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib mengatakan perseroan bakal mengandalkan kerja sama di dalam ekosistem CT Group demi meningkatkan bisnis kartu kredit

“Kartu kredit Bank Mega memiliki banyak manfaat yang mampu meningkatkan interest income maupun fee based income,” ucapnya.

Wakil Direktur Utama Bank Mega Diza Larentie juga sempat melaporkan bahwa Bank Mega kerap meraih 10.000 pengguna baru kartu kredit dalam sebulan. Dengan demikian, perseroan optimistis bisa menjaring 120.000 pengguna kartu kredit baru hingga akhir 2024.

Bank-bank jumbo tak mau ketinggalan. Bulan lalu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya meluncurkan produk Co-Branding Kartu Kredit BRI-Samsung. Produk tersebut diproyeksikan bisa mendorong transaksi tumbuh dobel digit dengan pengguna tembus 100.000.

Card, Digital Lending & Asset Product Development Division Head BRI Dewi Andjarsari mengatakan transaksi kartu kredit BRI hingga pertengahan tahun tumbuh 30%, jauh di atas industri yang hanya 12%-15%. Menurutnya, hal ini terdorong oleh daya beli masyarakat yang kian membaik.

Sementara itu, bank jumbo lainnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) membidik pertumbuhan kartu kredit mencapai dobel digit, yakni 25% hingga akhir 2024.

SVP Credit Cards Group Bank Mandiri Erin Young menilai bisnis kartu kredit masih potensial bagi perbankan, bahkan Bank Mandiri terus berinovasi dengan mengikuti kebutuhan nasabah.

Saat ini tercatat, sales volume kartu kredit di Bank Mandiri sudah bertumbuh di atas 20%. Adapun, per April 2024 jumlah pengguna kartu kredit Bank Mandiri sudah mencapai dua juta nasabah dengan baki debet tumbuh 18%.

Menurut Erin, lifestyle menjadi pendorong pertumbuhan penggunaan kartu kredit. Kemudian, pertumbuhan kartu kredit yang pesat juga terdorong dari transaksi restoran alias kuliner, travelling termasuk hotel dan perjalanan.

Dalam menggenjot pertumbuhan bisnis kartu kredit hingga akhir 2024, perseroan misalnya melakukan kolaborasi dengan menyajikan berbagai program menarik di rangkaian Mandiri JCB Precious Festival 2024.

Persaingan Kartu Kredit dengan Paylater

Pengamat Perbankan dari Binus University Doddy Ariefianto mengatakan bisnis kartu kredit masih potensial bagi perbankan, ini tercermin dari bagaimana penerbit kartu kredit berlomba menjalankan strategi mengikuti kebutuhan nasabah.

“Meningkatnya kebutuhan kartu kredit jenis ini seiring tren belanja online, transportasi online, hingga keandalan digitalisasi perbankan yang menghubungkan kartu kredit dengan gaya hidup belanja online berbasis QRIS,” katanya beberapa waktu lalu.

Secara industri, mengacu statistik sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan (SPIP) Bank Indonesia (BI), nilai transaksi kartu kredit tumbuh 5,09% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp36,12 triliun pada Maret 2024. Jumlah transaksi kartu kredit juga naik 14,13% yoy menjadi 36,73 juta transaksi.

Adapun, jumlah kartu kredit yang beredar mencapai 18,13 juta unit pada Maret 2024 naik 4,31% yoy dibandingkan Maret 2023 sebanyak 17,38 juta unit.

Namun, bisnis kartu kredit dihadapkan pada persaingan dengan paylater. Sementara, bisnis paylater tumbuh lebih pesat dibandingkan kartu kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding piutang pembiayaan paylater mencapai Rp6,13 triliun per Maret 2024. Angka tersebut meningkat 23,90% yoy.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan pesaing berat kartu kredit saat ini memang paylater, termasuk yang juga dirilis perbankan.

Awalnya bisnis paylater marak dikembangkan oleh platform digital seperti Kredivo, GoPay, ShopeePay, hingga Traveloka. Namun, kini bank-bank pun memilih untuk menyertakan bisnis tersebut di platform digitalnya.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) misalnya telah meluncurkan produk paylater di mobile banking yakni Paylater BCA pada September 2023. Mengacu website bca.co.id, produk Paylater BCA merupakan fasilitas kredit yang dapat digunakan sebagai alternatif pembayaran melalui scan QRIS di aplikasi myBCA.

Bank Mandiri juga meluncurkan fitur paylater pada akhir tahun lalu di platform digital Livin' by Mandiri.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) hingga PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) pun berencana mengembangkan fitur paylater di platform digital mereka.

“Jadi, sulit apabila bank hanya mengandalkan kartu kredit,” ujar Amin kepada Bisnis.

Ke depan, menurut Amin, bisnis kartu kredit akan makin tertinggal, hal ini karena paylater menawarkan berbagai keunggulan yang tidak dimiliki oleh kartu kredit, mulai dari risiko keamanan yang cenderung termitigasi, pencairan dalam waktu singkat, hingga limit yang tak kalah besar.

“Produk kerja sama [kartu kredit] juga sekarang lebih banyak di e-commerce. Padahal, risiko cukup besar apabila kita membagi nomor kartu kredit dan CVV di jaringan internet, dibanding paylater yang memang secara risiko lebih rendah, prosesnya sederhana, tidak berbeli-belit, serta efisien,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Saham emiten pertambangan batu bara Grup Sinar Mas, PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) melesat sepanjang tahun berjalan 2024 hingga sempat menyentuh level all time high. Di tengah fase bullish itu, salah satu pemegang saham GEMS tengah melanjutkan proses akuisisi tambang di Australia.

Merujuk data Bloomberg, saham GEMS menghijau lima hari perdagangan berturut-turut pada 16-22 Juli 2024. Pada periode tersebut, GEMS melesat 39,04% dari posisi Rp7.300 ke posisi Rp10.150 per saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 19 warga melalui citizen lawsuit terkait dengan pinjaman online (pinjol) pada 24 April 2024.

Adapun 19 warga tersebut yakni Nining Elitos, Dhyta Caturani, Sri Baskoro, Betty Martina, Ahmad Muaz, Minarsih, Henny Susylawaty, Dewi Purwati, Nurul Kartika Putri, Ganie Saputro, Siti Aminah, Yulianti, Asfinawati, Nur Rosyid Murtadho, Irine Octavianti Kusuma Wardhanie, Dyah Ariyati P, Warsiti Hajar, Muharyati, dan Leon Alvinda Putra.

Mereka mengajukan gugatan terhadap Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Mahendra Siregar.

“Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum tergugat I, II, dan III,” tulis putusan MA dikutip dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Selasa (23/7/2024).

Dalam keputusan tersebut, MA meminta Menkominfo untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

Serta melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer (P2P) lending atau pinjol dapat beroperasi di Indonesia.

Lebih lanjut, MA juga memerintahkan Menkominfo untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online.

“Memerintahkan tergugat IV [Menkominfo] untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi P2P lending atau pinjaman online,” imbuh MA.

MA juga menghukum Presiden, Wakil Presiden, serta Ketua DPR, dan meminta mereka melakukan supervisi terhadap Ketua OJK untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;

Presiden, Wakil Presiden dan Ketua DPR juga diminta untuk melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur antara lain:

1. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam

2. Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera microphone dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman

3. Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik

4. Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online

5. Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil

6. Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir)

7. Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online

8. Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen

9. Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan

MA juga meminta Ketua OJK untuk melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum agar tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh ribuan karyawan PT Bank Commonwealth di seluruh Indonesia.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, sejauh ini pihaknya belum mendapat laporan, baik dari pihak manajemen bank maupun serikat pekerja.

“Belum dapat kabar,” kata Indah, Selasa (23/7/2024).

Untuk diketahui, PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham dari unit usaha Commonwealth Bank of Australia (CBA) yakni PT Bank Commonwealth (PTBC).

Dengan demikian, saham PTBC sepenuhnya dimiliki oleh Bank OCBC efektif 1 Mei 2024. Kendati begitu, kegiatan operasional PTBC masih berjalan secara mandiri hingga proses merger yang dijadwalkan rampung paling lambat kuartal IV/2024.

Aksi korporasi tersebut kemudian menimbulkan dampak PHK terhadap sekitar 1.146 karyawan PTB. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) mengungkap, PHK sudah mulai dilakukan bertahap sejak April 2024 dan terus berlangsung hingga proses akuisisi berakhir pada Desember 2024.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di PHK],” ungkap Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Pada November 2023, dia menuturkan bahwa para karyawan secara mendadak diinformasikan bahwa PTBC akan diakuisisi oleh OCBC. Kabar tersebut lantar membuat karyawan terkejut dan khawatir lantaran kala itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib, dan masa depan karyawan.

Tak lama setelah pengumuman tersebut, Manajemen PTBC menyatakan akan melakukan PHK terhadap seluruh karyawan dan menawarkan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Kemudian dalam perkembangannya, PTBC menetapkan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Rencana tersebut mendapat penolakan dari serikat pekerja. Menurutnya, PTBC tidak bisa mencampuradukkan dana pensiun dengan uang pesangon lantaran dapat merugikan karyawan.

Apalagi, ketentuan tentang DPLK sebagai bagian dari uang pesangon tersebut baru lahir melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Jika DPLK akan dijadikan sebagai bagian dari pembayaran yang pesangon, menurutnya, penghitungannya harus dimulai dari 2021 sejak terbitnya beleid tersebut.

“Itupun tidak termasuk dana pengembanganya, karena berdasarkan PP No. 35/2021, hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya,” jelasnya.

Oleh karena itu, Opsi mendesak Manajemen PTBC untuk memisahkan DPLK dari perhitungan pesangon dan hak-hak lainnya, setidak-tidaknya dari 2021 ke belakang, sebelum PP No. 35/2021 diberlakukan.

Dalam hal DPLK diperhitungkan sebagai bagian dari uang pesangon, maka pihaknya meminta agar hanya akumulasi besaran iurannya saja yang diperhitungkan sesuai ketentuan Pasal 58 PP No. 35/2021, serta tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

Selain itu, serikat pekerja mendesak agar upah yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon dan lain-lain, harus meliputi komponen tunjangan tetap, sesuai ketentuan Pasal 54 PP No. 35/2021.

Seiring dengan hal tersebut, pihaknya meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak memberikan kemudahan dalam proses akuisisi selama permasalahan tersebut belum menemukan titik terang.

Menurutnya, segala bentuk PHK secara pihak harus dicegah selama permasalahan tersebut masih berlangsung. Dalam hal ini, kata dia, karyawan harus tetap bekerja dan dipekerjakan seperti biasa serta upah dan hak-hak lainnya harus tetap dibayarkan sebagaimana mestinya.

Opsi turut meminta Kemnaker untuk memantau dan mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak hukum pekerja di PTBC.

“Mendesak kepada PT. Bank OCBC NISP untuk mensyaratkan adanya penyelesaian yang tuntas atas permasalahan di atas sebelum benar-benar melakukan akuisisi terhadap PT Bank Commonwealth,” tegasnya.

Bisnis.com, AMBON - Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ambon, Maluku, mencatat nilai ekspor perikanan daerah itu mencapai Rp400 miliar pada semester I/2024.

"Nilai ekspor komoditas perikanan Maluku dari Januari sampai Juni 2024 sebesar Rp400 miliar atau setara dengan 25 juta dolar AS," ucap Kepala BPPMHKP Ambon Hatta Arisandi di Ambon, Senin (23/7/2024).

Dari angka tersebut, Hatta menjelaskan bahwa volume ekspor komoditas perikanan hidup pada periode Januari sampai Juni 2024 tercatat 297.920 ekor, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 sebanyak 177.362 ekor. "Terjadi peningkatan sebesar 67,97 persen dibanding periode yang sama pada 2023," katanya.

Sementara volume ekspor komoditas perikanan non hidup pada periode Januari sampai Juni 2024 sebesar 4.278.273 kilogram (4.278 ton) yang jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 sebesar 6.595.325 kilogram (6.595 ton) atau terjadi penurunan volume sebesar 35 persen.

Ia melanjutkan bahwa ekspor komoditas perikanan Maluku periode Januari sampai Juni 2024 diekspor ke 14 negara yaitu China, Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Vietnam, Australia, Malaysia, Thailand, Singapura, Belanda Pilipina, Kanada, Korea Selatan dan Arab Saudi.

"Sedangkan lima negara tujuan ekspor perikanan terbesar dari Maluku yaitu China, Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong dan Vietnam," ucapnya.

Ekspor komoditas perikanan Maluku periode Januari sampai Juni 2024 masih didominasi oleh udang vaname, ikan tuna, grouper hidup dan kepiting bakau.

Dengan fluktuasi ekspor perikanan tersebut, pihaknya pun berupaya melakukan langkah-langkah peningkatan ekspor dengan meningkatkan pelayanan serta sinergisitas dengan lembaga terkait.

"Ekspor komoditas perikanan dari Maluku tidak terlepas dari kerja keras dan komitmen seluruh elemen BPPMHKP Ambon dan instansi terkait seperti Bea Cukai Ambon, Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku untuk memastikan kemudahan dalam proses perizinan dan Pelayanan ekspor dari Maluku," katanya.

Olehnya itu untuk percepatan pelayanan ekspor, BPPMHKP Ambon memiliki inovasi layanan publik diantaranya yaitu program jemput bola langsung kepada pelaku usaha melalui tim reaksi cepat Tatihu.

Kemudian layanan sertifikasi ekspor 24 jam dan Sistem Layanan Cepat Virtual (Silapatua) yang mampu menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Maluku untuk kegiatan sertifikasi penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/HACCP dan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengkaji sejumlah produk untuk menjadi objek cukai, mulai dari rumah, tissue, detergen, MSG, hingga tiket konser agar masuk ke dalam objek cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa saat ini, objek cukai yang berada dalam kajian, diantaranya plastik, bahan bakar minyak, dan produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, dan minuman bergula dalam kemasan.

Selain itu, DJBC juga mengkaji penggantian pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor jadi cukai.

“PPnBM kita shifting. Kalau dikenakan cukai, hasil dari cukai itu bisa untuk bikin transportasi umum,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, Iyan juga menyampaikan sejumlah barang yang masih dalam pra-kajian DJBC untuk dijadikan sebagai objek cukai.Beberapa diantaranya adalah rumah, tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik, makanan cepat saji (fast food), hingga tissue.

“Rumah pernah kita ajukan, tapi isunya kalau rumah, rumah yang mana? Rumah yang mewah-mewah, rumah yang sering di-flexing, rumah [harga di atas] Rp2 miliar. Kemarin isu Tompi, itu ribut juga,” tuturnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan mengkaji gawai, monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan detergen, untuk dikenakan cukai.

Pemerintah mencatat jumlah barang dikenakan cukai di Indonesia saat ini masih tiga, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Menurutnya, jumlah barang yang dikenakan cukai ini masih sangat rendah jika dibandingkand engan negara-negara di Asean, misalnya dibandingkan dengan Thailand yang mencapai 21 barang kena cukai dan Malaysia sebanyak 4 barang kena cukai.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengkaji sejumlah produk untuk menjadi objek cukai, mulai dari rumah, tissue, detergen, MSG, hingga tiket konser agar masuk ke dalam objek cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa saat ini, objek cukai yang berada dalam kajian, diantaranya plastik, bahan bakar minyak, dan produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, dan minuman bergula dalam kemasan.

Selain itu, DJBC juga mengkaji penggantian pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor jadi cukai.

“PPnBM kita shifting. Kalau dikenakan cukai, hasil dari cukai itu bisa untuk bikin transportasi umum,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, Iyan juga menyampaikan sejumlah barang yang masih dalam pra-kajian DJBC untuk dijadikan sebagai objek cukai.Beberapa diantaranya adalah rumah, tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik, makanan cepat saji (fast food), hingga tissue.

“Rumah pernah kita ajukan, tapi isunya kalau rumah, rumah yang mana? Rumah yang mewah-mewah, rumah yang sering di-flexing, rumah [harga di atas] Rp2 miliar. Kemarin isu Tompi, itu ribut juga,” tuturnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan mengkaji gawai, monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan detergen, untuk dikenakan cukai.

Pemerintah mencatat jumlah barang dikenakan cukai di Indonesia saat ini masih tiga, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Menurutnya, jumlah barang yang dikenakan cukai ini masih sangat rendah jika dibandingkand engan negara-negara di Asean, misalnya dibandingkan dengan Thailand yang mencapai 21 barang kena cukai dan Malaysia sebanyak 4 barang kena cukai.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah elite partai politik (parpol) seperti Surya Paloh dan Ahmad Syaikhu menghadiri perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Selasa (23/7/2024) malam. Namun, tak terlihat elite PDI Perjuangan (PDIP).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, para tamu undangan VIP memasuki ruang acara sekitar pukul 19.40 WIB. Di barisan depan, tampak berjalan memimpin Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Lalu, ada elite Nasdem sekaligus wakil ketua DPR Rachmat Gobel, Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi.

Kemudian ada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua Harian DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman.

Selanjutnya ada Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, dan Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik.

Di dalam ruang acara tampak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin duduk diapit oleh Surya Paloh di sebelah kanannya dan Sufmi Dasco di sebelah kirinya.

Sebelumnya, PKB menyatakan mengundang semua partai politik pada acara Hari Lahir (Harlah) PKB ke-26 yang digelar besok 23 Juli 2024 di JCC Senayan, Jakarta Selatan.

Ketua Panitia Harlah PKB ke-26, Cucun Syamsurizal mengemukakan konsep acara Harlah besok berbeda dengan tahun yang sebelumnya.

Menurutnya, Harlah PKB ke-26 tahun ini adalah releksasi pasca pilpres dan pileg 2024 kemarin yang sempat bersitegang.

"Sebetulnya konsepnya ini lebih ke kita akan merilekskan pikiran pasca semua kader ini berjibaku kemaren di semasa pemilu ya kan. Semasa pemilu kemarin itu, kita semua kam bertempur memenangkan pileg, kemudian juga pilpres," tuturnya di Jakarta, Senin (22/7).

Dia memastikan PKB bakal mengundang semua partai politik yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Alasannya, menurut Cucun agar semua partai politik berdamai lebih dulu sebelum menghadapi Pilkada Serentak di daerah.