Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto diharapkan membawa angin segar bagi sektor asuransi, termasuk asuransi jiwa dengan program-program unggulan pemerintah yang mencakup sektor kesehatan.

Perusahaan asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mengungkap optimismenya terhadap peluang yang dibawa oleh pemerintahan baru ini.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen, mengatakan kestabilan ekonomi dan sosial yang baik akan membuka peluang pertumbuhan bagi berbagai sektor, termasuk asuransi jiwa.

“Kami melihat dengan kestabilan ekonomi dan sosial yang baik, maka inimenjadi peluang bagi semua sektor untuk tumbuh, termasuk sektorasuransi,” kata Karin saat dihubungi Bisnis pada Rabu (23/10/2024).

Karin meyakini masyarakat memiliki kemampuan untuk memiliki produkperlindungan yang memberi dampak positif jangka panjang bagi dirimereka dan keluarganya di masa depan, sehingga mewujudkan ketahananfinansial dan kesejahteraan guna menghadapi risiko keuangan dan risikolainnya di masa mendatang.

Dalam merespons peluang ini, Prudential Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi. Menurut Karin, perusahaan tetap berkomitmen untuk mewujudkan visi menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi masyarakat Indonesia melalui solusi keuangan dan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau.

Hal ini dicapai dengan mendengarkan masukan dari nasabah dan terus menyesuaikan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pihaknya mengoptimalkan peran agen asuransi atau Mitra Bisnis Agency Prudential sebagai garda terdepan dalam melakukan literasi asuransi.

“Kami terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka dengan beragam pelatihan dan sertifikasi yang wajib dimiliki,” kata Karin.

Tidak hanya berfokus pada pengembangan produk dan kualitas agen, Prudential juga aktif dalam memberikan edukasi tentang pentingnya asuransi melalui berbagai kanal. Mereka bekerja sama dengan pemerintah dan regulator untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaum perempuan, disabilitas, dan masyarakat di wilayah 3T (terluar, terdepan, terdalam). Penyebaran informasi ini juga diperkuat melalui media sosial dan kolaborasi dengan komunitas serta influencer.

“Ke depannya kami juga akan terus berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah, mitra, agen, nasabah, dan masyarakat untuk mendorong semakin banyak masyarakat untuk hidup aktif dan sehat, sekaligus memperoleh perlindungan dari berbagai risiko kehidupan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan bahwa industri asuransi jiwa memiliki optimisme tinggi memasuki masa pemerintahan baru. Hal tersebut didorong oleh peluang besar untuk berkolaborasi dalam program prioritas pemerintah yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu mengatakan salah satu kontribusi penting yang dapat diberikan industri asuransi jiwa adalah melalui produk asuransi jiwa kredit, yang menawarkan perlindungan bagi nasabah dalam hal pelunasan kredit jika terjadi risiko meninggal dunia atau ketidakmampuan total. Inovasi ini mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian yang aman melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Sehingga keluarga mereka tidak perlu khawatir akan beban finansial dalam hal pelunasan kredit jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini mendukung inisiatif pemerintah dalam menyediakan hunian yang aman dan terlindungi bagi masyarakat Indonesia,” kata Togar.

Lebih lanjut, Togar menyebutkan bahwa industri asuransi jiwa dapat meraih potensi pertumbuhan yang signifikan karena peluang besar untuk beradaptasi dan berkembang pada pemerintahan baru. Selain inovasi produk, hal tersebut dapat dicapai dengan pendekatan yang tepat, peningkatan layanan digital, dan kolaborasi dengan sektor-sektor strategis.

“Selain itu, dukungan terhadap program-program unggulan pemerintahan akan memperkuat posisi industri ini dalam jangka panjang, menciptakan harapan baru untuk pertumbuhan yang berkelanjutan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya akan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tandas Togar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset industri asuransi mencapai sebanyak Rp1.132,49 triliun sampai dengan Agustus 2024. Aset industri asuransi mengalami peningkatan 1,32% secara tahunan (year on year/yoy) dari sebelumnya Rp1.117,75 triliun.

Dilihat dari sisi asuransi komersil, total asetnya mencapai Rp912,78 triliun atau naik 2,42% yoy. Kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp218,55 triliun, atau naik 5,82% yoy, yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 0,56% yoy dengan nilai sebesar Rp118,96 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 12,89% dengan nilai sebesar Rp99,59 triliun.

Permodalan asuransi komersial juga masih menunjukkan kondisi yang solid, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum secara agregat mencatatkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 457,02% dan 323,74% yang masih berada di atas threshold sebesar 120%.

Bisnis.com, JAKARTA - Nasib IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sempat menjadi teka-teki.

Namun akhirnya, teka-teki tersebut dijawab oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo yang sekaligus adik Presiden Prabowo.

Menurut Hashim, Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Komitmennya tetap," ujar Hashim seperti dilansir dari Antaranews.

Hashim menyampaikan pembangunan IKN akan terus berjalan di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Salah satu buktinya yakni dengan akan ditunjuknya mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

Menurut Hashim, pembangunan IKN ini akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, sebelum benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

"Jadi IKN akan diteruskan, yang akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi. Soalnya kemarin, ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap," kata Hashim.

Pada Agustus 2024 lalu, Prabowo yang saat itu masih berstatus sebagai Menhan juga telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan. Kalau bisa kita percepat," ujar Prabowo dalam keterangan resminya, Selasa (13/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Saham GOTO tengah dalam tren menanjak sebulan terakhir. Mampukah pergerakan menembus target harga Rp100 dari deretan sekuritas?

Perlahan saham emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mendaki di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sebulan terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi adanya kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat alias LKPP 2023.

Indikasi tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. IHPS I Tahun 2024 itu sendiri sudah diserahkan BPK kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, transaksi penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara tidak ditemukan dan/atau terindikasi memiliki nilai berbeda dengan Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga terindikasi kurang disetor serta terdapat potensi sanksi administrasi belum dikenakan.

“Akibatnya, terdapat potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar Rp341,8 miliar,” tulis laporan BPK.

Lembaga tersebut pun telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku wakil pemerintah agar mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan.

“Sehingga terdapat keterhubungan antar sub sistem dan menghasilkan data yang valid,” lanjut laporan BPK.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Jahen Fachrul Rezki meyakini, percepatan transfer teknologi dan ilmu dari luar negeri menjadi salah satu kunci agar jumlah kelas menengah Indonesia kembali tumbuh.

Jahen menjelaskan, beberapa tahun belakangan jutaan kelas menengah turun 'kasta'. Sejalan dengan itu, daya beli kelas menengah juga turun sehingga terus melakukan penghematan.

Dia berpendapat, pandemi memang kurang banyak berpengaruh ke penurunan jumlah kelas menengah. Kendati demikian, ada faktor yang lebih mendasar yaitu 10 tahun terakhir perekonomian Indonesia bergerak ke sektor jasa dengan cepat.

Masalahnya, sambung Jahen, perubahan terjadi ketika industri pengelolaan alias manufaktur Indonesia belum mapan. Akibatnya, kontribusi sektor manufaktur ke produk domestik terus menurun: dari sekitar 25% pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sekitar 19% pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi ada penurunan kontribusi sektor manufacturing. Padahal sektor manufacturing kan sangat padat karya ya. Banyak masyarakat yang bisa dipekerjakan di sektor itu," ujar Jahen dalam Indonesia Industry Outlook 2025 Conference di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Selain itu, dia menjelaskan bahwa pemerintah seakan tidak memberikan kebijakan afirmasi ke kelas menengah selama era Jokowi. Pemerintah hanya memberi insentif ke kelas bawah seperti bantuan sosial dan kelas atas seperti amnesti pajak.

Oleh sebab itu, Jahen melihat dalam jangka pendek pemerintah Presiden Prabowo Subianto harus melakukan percepatan tranformasi teknologi dan ilmu dari luar negeri ke Indonesia. Menurutnya, beberapa tahun belakangan seakan tidak ada peningkatan produktivitas dari pekerja Indonesia.

"Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, even [bahkan] seperti Malaysia dan yang lainnya, kita belum bisa menghasilkan barang yang lebih banyak. Apa implikasinya? Investor pasti akan mencari negara yang bisa menghasilkan barang lebih dengan input yang sama," ungkapnya.

Dia pun menekankan pentingnya kebijakan perekonomian yang lebih inklusif sehingga kualitas hidup kelas menengah meningkatkan bahkan naik kelas.

Jahen mencontohkan, pemerintah perlu memastikan agar sektor-sektor yang punya value added alias penambahan nilai tinggi mampu menyerap lebih banyak pekerja.

"Mungkin butuh transfer teknologi, transfer knowledge [ilmu] yang lebih cepat agar nanti produktivitas dari sektor industri itu akan semakin tinggi, semakin banyak orang bisa bekerja dan semakin banyak ataupun semakin tinggi gaji yang muncul," jelasnya.

Kelas Menengah Turun Kasta

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class alias menuju kelas menengah selama 2019 sampai dengan 2024.

Angka penurunan tersebut disampaikan oleh Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan penjelasan Amalia, kategori kelas menengah adalah penduduk dengan konsumsi per kapita 3,5—17 kali garis kemiskinan. Dalam konteks Indonesia pada 2024, yang masuk kategori kelas menengah adalah penduduk yang pengeluarannya Rp2.040.262—9.909.844 per bulan.

Dia menunjukkan, pada 2019 tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Artinya, 9,4 juta penduduk kelas menengah yang hilang selama 2019—2024 mengalami turun kasta, bukannya naik kasta. Amalia menilai, pandemi covid-19 pada 2020 menjadi salah satu alasan utama penurunan kasta jutaan kelas menengah tersebut.

"Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," jelasnya dalam rapat.

Daya Beli Kelas Menengah Anjlok

Sementara itu, survei terbaru dari Investure bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 menunjukkan 49% kelas menengah mengakui alami penurunan daya beli.

Founding Chairman Indonesia Industry Outlook Yuswohady menjelaskan, survei menunjukkan bahwa tiga alasan utama penurunan daya beli kelas menengah karena kenaikan harga kebutuhan pokok (85%), mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan (52%), dan pendapatan yang stagnan (45%).

"Saya kira angka yang sangat besar 49%, [kelas menengah] daya belinya menurun," ujar Yuswohady dalam konferensi pers secara daring, Rabu (23/10/2024).

Sejalan dengan itu, kelas menengah harus memangkas anggaran ke sejumlah pos pengeluaran. Survei menunjukkan, tiga pos pengeluaran yang paling banyak dipangkas kelas menengah adalah produk skincare premium (SK-II, Laneige, dll), renovasi rumah dan membeli furniture baru, serta pengeluaran untuk membership atau langganan (gym, Netflix, Spotify, dll).

Tak sampai situ, survei juga menanyakan rencana masa depan yang harus ditunda kelas menengah di tengah data beli yang menurun. Hasilnya, tiga pengeluaran yang paling banyak ditunda yaitu membeli kendaraan (70%), membeli atau renovasi rumah (68%), dan investasi atau tabungan non-emergency (56%).

Sebagai informasi, riset ini dilakukan terhadap 450 responden yang terdiri dari kelas menengah generasi Milenial dan Gen Z dengan metode wawancara tatap muka pada September 2024. Survei dilakukan di lima kota besar yaitu Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Bisnis.com, JAKARTA - Riyawat pendidikan Mayor Teddy cukup mentereng, ia menyelesaikan S2 di UI dan pernah belajar di Ranger School Amerika.

Teddy Indra Wijaya atau yang akrab disebut Mayor Teddy resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada Senin, 21 Oktober 2024.

Meski baru berusia 35 tahun, Mayor Teddy sudah menduduki posisi yang paling dekat dengan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, Mayor Teddy lahir pada 14 April 1989. Pria berdarah Jawa-Minahasa ini berasal dari keluarga tentara. Ayahnya seorang Kolonel Inf. (Purn) Giyono dan Ibunya Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumbayan.

Sementara soal pendidikan, Mayor Teddy juga bukan lulusan dari sekolah sembarangan.

Mayor Teddy merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara pada 2007. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Jenderal Achmad Yani pada 2012 dengan mengambil jurusan hubungan internasional.

Kemudian, ia juga mengambil pendidikan S2 di Universitas Indonesia dengan kajian terorisme dan lulus pada 2021.

Selain itu, Mayor Teddy juga pernah mengenyam pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dan lulus pada 2011.

Kemudian dilansir dari Data Indonesia, Mayor Teddy juga pernah mengikuti pelatihan di Ranger School Amerika, program bergengsi dari Angkatan Darat AS yang bertujuan melatih lulusan US Army Ranger untuk Resimen Ranger ke-75, pada 2019.

Selama di Ranger School, Mayor Teddy bergabung dengan 412 siswa dari Angkatan Darat AS dan 6 siswa internasional dari berbagai negara, termasuk Ukraina, Arab Saudi, Jerman, Belanda, Kanada, dan Indonesia.

Di samping itu, ia juga sempat mengikuti sekolah intelijen di Australia pada 2015 dan selanjutnya mengikuti berbagai sekolah spesialis di Amerika Serikat, seperti US Army Infantry School, Airborne School, dan Air Assault School.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu mulai dari PT Petrosea Tbk. (PTRO), anak usahanya PT Petrosea Infrastruktur Nusantara (PIN), hingga PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) getol melakukan ekspansi untuk meningkatkan kinerja bisnisnya.

PT Petrosea Tbk. (PTRO) tengah berupaya mengamandemen sejumlah kontrak pertambangan yang bakal berakhir di rentang 2025 sampai dengan 2028.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) telah menganulir vonis bebas Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) untuk terdaka kasus pembunuhan, Ronald Tannur.

Berdasarkan amar putusan MA yang dilihat Bisnis, Ronald Tannur dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 351 KUHP dan dihukum pidana limat tahun.

"Kabul Kasasi Penuntut Umum - Batal Judex Facti, - Terbukti Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP - Pidana Penjara selama 5 tahun," dalam amar putusan MA dikutip, Rabu (23/10/2024).

Dalam putusan itu, duduk sebagai Ketua Majelis Hakim Soeisilo, Anggota Majelis 1 Ainal Mardhiah, Anggota Mahelis 2 Sutarjo dan Panitera Pengganti Yustisiana.

Adapun, hakim MA ini memutuskan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU) itu pada Selasa (22/10/2024).

Sebagai informasi amar putusan ini telah menganulir putusan PN Surabaya yang menyatakan Ronald tidak terbukti melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini (29) pada Rabu (24/7/2024).

Adapun, kini tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur itu yakni Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengawali era pemerintahan baru dengan melakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025.

Sri Mulyani menuturkan hal tersebut dilakukan sejalan dengan adanya perubahan dan munculnya Kementerian/Lembaga (K/L) baru pada Kabinet Merat Putih yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat. Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik,” ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, Rabu (23/10/2024).

Oleh karena itu, dirinya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Bendahara Negara menegaskan bahwa Kementerian Keuangan bersama Bappenas dan Kemenpan-RB akan terus bersinergi sehingga restrukturisasi dari Kementerian/Lembaga dapat dilaksanakan dengan baik.

“Terima kasih kepada seluruh perwakilan K/L yang telah hadir. Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka. Mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” tuturnya.

Adapun, kegiatan ini menjadi penting dilakukan dalam rangka menyelaraskan program-program baru dengan visi kepemimpinan nasional. Dalam kegiatan itu pula, turut menjadi pembahasan yakni penataan Barang Milik Negara K/L.

Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah kementerian koordinator mengalami perubahan dari sebelumnya empat, kini menjadi tujuh. Sementara secara total, jumlah kementerian kini semakin gemuk dari 34 menjadi 48 kementerian.

Belum lagi, adanya tambahan lembaga dan badan lainnya yang baru ditetapkan pada hari kemarin.

Melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang senilai Rp3.621,3 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp919,87 triliun.

Dalam APBN tersebut, Sri Mulyani baru mengalokasikan anggaran untuk 86 K/L, termasuk yang terbaru Badan Gizi Nasional. Sementara badan lainnya belum mendapatkan jatah anggaran.

Berbeda dengan DPR dan MPR, Sri Mulyani lebih dahulu mengungkapkan telah menyiapkan tambahan anggaran untuk lembaga negara tersebut senilai Rp4,87 triliun.

“Kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara. Untuk DPR MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi, jadi kita sudah masukan di situ,” tutur Sri Mulyani di DPR pada September lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut program makan bergizi gratis (MBG) hingga perumahan yang diusung Presiden Prabowo Subianto akan mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hashim meyakini kedua program ini akan dilaksanakan di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Saya yakin program makan bergizi dan program perumahan itu akan dilaksanakan,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Hashim menilai program perumahan menjadi salah satu pengerek ekonomi Indonesia. Langkah ini seperti yang dilakukan China dan Singapura. Bahkan, dia juga menyebut pengusaha Real Estat Indonesia (REI) sudah menargetkan 3 juta unit rumah dalam setahun.

“Mereka targetnya 3 juta unit setahun. 15 juta [unit] untuk 5 tahun. Dan Insyaallah bisa dilanjutkan 10-15 tahun, ini program pro bisnis, pro rakyat, dan bukan benturan, rakyat dan bisnis kita kerja sama ini sesuai dengan Hymne Kadin,” ujarnya.

Hashim juga menyoroti rasio pendapatan (revenue ratio) Indonesia yang sangat rendah dibandingkan negara lain. Di mana, rasio pendapatan Indonesia hanya mencapai 12,7%.

Adapun, rencana Presiden Prabowo dalam Asta Cita menargetkan akan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%. Terlebih, Hashim mengungkap, dengan adanya program perumahan juga akan ikut berkontribusi terhadap PDB Indonesia.

“Ini dari perumahan kami sudah hitung bisa tambah 1,1%—1,5%, perumahan merupakan 14% dari GDP kita,” tuturnya.

Untuk itu, adik dari Presiden RI ke-8 itu meyakini program perumahan yang diusung Prabowo Subianto akan menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia. Bukan hanya itu, program ini juga disebut akan dilirik sejumlah negara untuk menanamkan investasinya di Tanah Air.

“Untuk perumahan, saya bisa laporkan bahwa saya sudah ketemu pemerintah UAE, kemarin saya ketemu Menteri Toleransi, dia keluarga penguasa dia tertarik untuk membiayai program perumahan. Saya sudah ketemu penguasa dari Qatar, mereka juga [tertarik], dan dari China,” bebernya.

Dengan demikian, sudah ada tiga negara yang akan menjadi ‘lumbung’ dana untuk bisa membiayai program perumahan di Indonesia. “Dana ini kan inflow of investment untuk perumahan, this will stimulate the economy,” sambungnya.

Di sisi lain, dia juga menyebut Kadin menginginkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai dua digit, tepatnya 10%. Angka ini lebih tinggi dari target Presiden Prabowo sebesar 8%. “Sebetulnya Prabowo bilang 8% itu minim, it’s minimum target, kita mau 10% sebetulnya, tapi kalau kita sebut 8% sudah diejek,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hashim yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan itu menyebut bahwa program makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengerek ekonomi Indonesia.

“Ini program [MBG] sebenarnya investasi. Investasi dalam SDM kita. SDM kita, sumber daya manusia kita adalah anak-anak kita, ibu-ibu kita,” terangnya.

Dia menjelaskan bahwa program MBG yang ditargetkan Prabowo diperuntukkan kepada 78 juta anak, mulai dari anak sekolah dan anak pra sekolah, dan anak-anak yang belum lahir atau ibu hamil.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk hadir dalam agenda pertemuan puncak pemimpin negara-negara yang tergabung dalam BRICS di Kazan Rusia.

BRICS berdiri pada tahun 2006 dan semula hanya terdiri dari 5 negara. Kelima negara itu antara lain, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Group negara tersebut belakangan ini berkembang menjadi aliansi yang kuat untuk 'menentang' hegemoni Barat dan mata uang dolar dalam perdagangan.

Di sisi lain, keanggotaan BRICS juga mulai berkembang. Banyak negara yang ingin bergabung ke aliansi. Indonesia, adalah salah satu negara yang sempat ditawari keanggotaan BRICS pada era Joko Widodo (Jokowi).

Pada Agustus 2023 lalu, Jokowi bahkan telah ikut menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan. Namun demikian alih-alih ikut menentang hegemoni Barat, pemerintahan Jokowi pada waktu itu, lebih memilih mengejar keanggotaan di OECD yang didominasi oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika.

Sementara itu di pemerintahan baru, Prabowo Subianto telah berulangkali mengungkapkan akan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Dia menegaskan bahwa semua negara adalah mitra sehingga akan terus berupaya menjaga hubungan secara baik.

Prabowo, dalam pidato usai pelantikan misalnya, juga menegaskan Indonesia tidak akan mengikuti poros apapun. Indonesia akan selalu menjaga hubungan yang baik dengan semua negara. Hanya saja, dia juga menekankan tidak akan silau dengan status G20 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke -16 negara dengan size ekonomi terbesar di Dunia.

Bertemu Kepala Negara

Adapun Sugiono sendiri akan bertemu dengan sejumlah kepala negara anggota BRICS serta negara undangan lainnya, termasuk Presiden China Xi Jinping.

Sugiono pun membawa misi khusus dalam KTT ke-16 BRICS di Rusia ini. Ia akan menyuarakan pesan penting terkait perdamaian

“Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas. Serta, memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” kata Kemlu RI dalam penyataan resminya pada Rabu (23/10).

Kunjungan ini adalah menjadi yang perdana dilakukan Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI.

“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional. Dan, memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS,”

Tak hanya menghadiri KTT, Sugiono juga diagendakan bertemu dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas soal isu bilateral.

Kebut Aksesi OECD

Sebelumnya, pada akhir pemerintahan Jokowi, Pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

Menteri Keuangan yang menjadi Wakil Ketua Tim Nasional OECD, dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan instansinya terus melakukan reformasi seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan maupun reformasi yang tercantum dalam UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

“Jadi, banyak yang masuk di dalam OECD itu sebetulnya sudah masuk di dalam reform yang sudah kita kerjakan,” ujar Sri Mulyani.

KPK Dukung OECD

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan tugas instansinya untuk mendukung aksesi keanggotaan OECD, yakni dalam perbaikan tata kelola perusahaan dan terkait penyuapan pejabat asing.

Pasalnya, saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan terkait bribery swap atau kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing atau internasional di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada 2003.

“Salah satunya adalah kebutuhan kita untuk menkriminalisasi bagi penyuapan terhadap sektor ataupun pejabat asing, yang diundang-undang korupsi kita belum ada,” jelasnya.

Untuk mempercepat transparansi, proses kerja, waktu, dan aksesi OECD, pemerintah meluncurkan platform digital menggunakan platform INA yaitu INA OECD. Alhasil, proses aksesi Indonesia dapat terpantau dalam laman tersebut.

Saat ini, platform https://inadigital.co.id masih dalam proses pengembangan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dan menargetkan rampung dalam waktu tiga tahun mendatang.

Upaya bergabung dengan OECD menjadi peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah analis memprediksi kinerja saham hingga fundamental emiten afiliasi Prajogo Pangestu bakal cenderung menguat untuk jangka waktu panjang.

Keseluruhan saham seperti PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN), PT. Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) hingga Prajogo Pangestu PT Petrosea Tbk. (PTRO) diperkirakan bakal tumbuh solid di tengah ekspektasi penurunan suku bunga dan pinjaman untuk proyek energi baru terbarukan (EBT).

“Saham emiten afiliasi Prajogo Pangestu tergolong memiliki valuasi yang mahal di antara peers dalam 1 industrinya. Akan tetapi, jika melihat historikal karakteristik dari tahun ke tahun memang valuasinya selalu lebih tinggi,” kata Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Dimas Krisna Ramadhani saat dihubungi, Rabu (23/10/2024).

Dari sisi teknikal, Dimas melihat, CUAN & BREN memiliki potensi upside lebih signifikan ketimbang emiten grup Barito lainnya. Selain itu, dia menambahkan, PTRO turut memiliki potensi serupa.

“Akan tetapi melihat kinerja PTRO yang dalam 2 bulan terakhir sebesar 90% dan 201% yeartodate, maka rawan aksi profittaking,” tuturnya.

PT Kiwoom Sekuritas Indonesia turut menilai positif ekpektasi investor pada sejumlah potensi saham Grup Prajogo Pangestu tersebut.

Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Vinko Satrio Pekerti berpandangan BRPT, lewat anak usahanya TPIA, bakal mendapat tambahan pendapatan seiring dengan potensi peningkatan permintaan petrokimia di tengah tren suku bunga rendah.

“Selain itu TPIA juga akan mengakuisisi 80% saham Shell yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan TPIA hingga 6 kali lipat,” kata Vinko.

Ihwal BREN, Vinko mengatakan, harga saham emiten itu cenderung premium. Kendati demikian, BREN tetap memiliki prospek menarik di tengah tren transisi energi saat ini.

Dilihat dari rasio valuasi Price-to-Earnings Ratio (PER) dan Price-to-Book Ratio (PBV) BREN saat ini relatif tinggi, yaitu Annualized PER 535,10 kali dan Current PBV 127,93 kali berbanding dengan Annualized PER 125,06 kali dan Current PBV 27,80 kali secara rata-rata industrinya.

“Namun kami berpendapat fenomena ini wajar mengingat sifat usahanya yang lebih ramah lingkungan dan potensi pertumbuhan yang tinggi di masa depan,” kata dia.

PT Kiwoom Sekuritas Indonesia menempatkan BREN sebagai fokus utama peluang investasi.

Menurut Kiwoom, BREN sedang berada di area overbought yang menandakan potensi pelemahan terbatas untuk menguji area support di Rp7100 sampai dengan Rp7.350 yang bisa dijadikan area buy on weakness dengan target harga di kisaran Rp8075 sampai dengan Rp8.200.

Seperti diketahui, Blackrock telah menambah kepemilikannya di BREN pada awal Oktober 2024, setelah sempat menjual sebagian kepemilikannya sepanjang Juli 2024 sampai dengan September 2024.

Mengutip Terminal Bloomberg, Blackrock tercatat menambah sebanyak 29,33 juta lembar saham BREN. Blackrock membeli saham BREN itu pada 10 Oktober 2024 lalu.

Blackrock tercatat menggenggam sebanyak 71,12 juta lembar pada 10 Oktober 2024, kemudian berkurang menjadi 70,78 juta lembar sehari berikutnya.

Manajer investasi yang dinahkodai oleh konglomerat Larry Fink ini kemudian menambah saham BREN menjadi 100,46 juta pada 18 Oktober 2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.