Bisnis.com, JAKARTA — Sederet pengusaha di Indonesia merespons positif atas naiknya indeks Perdagangan Berkelanjutan atau Sustainable Trade Index (STI) yang dirilis laporan Hinrich IMD.

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa peringkat dagang Indonesia naik satu level ke posisi 18 dunia dari total 30 negara yang diukur dalam penelitian Hinrich-IMD STI 2024. Di Asia Tenggara, total skor Indonesia (45,3), ada di posisi keenam dari sepuluh negara Asia Tenggara yang masuk dalam penelitian tersebut.

Indonesia berhasil mengungguli India yang ada di peringkat 24 dan Rusia yang ada di posisi buncit (30). Sementara dari negara Asia Tenggara lain, Indonesia lebih unggul dari Kamboja (19), Laos (22), Brunei (24), dan Myanmar (27).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengaku bersyukur peringkat perdagangan Indonesia naik level. Meski begitu, dia juga berharap agar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa memperluas perjanjian dagang dengan negara lain.

“Alhamdulillah peringkat kita naik, seharusnya pemerintah lakukan perluasan perjanjian perdagangan dengan negara-negara nontradisional market,” kata Benny kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Di samping itu, Benny juga berharap pemerintah mengevaluasi perjanjian dagang yang sudah ada untuk dilakukan fokus komoditi ekspor, sehingga terlihat perubahan komoditi yang memiliki potensi. “Serta simplifikasi perizinan ekspor ditambah rasionalisasi biaya biaya logistik, khususnya pelabuhan muat,” sambungnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani juga mengapresiasi adanya penelitian yang memberikan sudut pandang berbeda dalam mengkaji efek perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Menurutnya, ini merupakan metode pengkajian efek perdagangan baru yang diharapkan bisa menyeimbangkan pandangan tradisional terhadap perdagangan dengan pertumbuhan ekonomi yang umumnya direpresentasikan secara kuantitatif.

“Adanya pandangan baru ini tentu membantu kita untuk melihat dalam aspek apa kita masih perlu menggenjot ekspor bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih sustainable di dalam negeri,” kata Shinta kepada Bisnis.

Masih mengacu parameter penilaian STI terhadap Indonesia, Shinta melihat perdagangan internasional (impor-ekspor) Indonesia belum memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang memadai.

Dalam banyak aspek penilaian, lanjut dia, efek perdagangan terhadap parameter pertumbuhan berkelanjutan Indonesia banyak yang di bawah rata-rata, teruatam di aspek ekonomi dan sosial.

“Ini berarti perdagangan Indonesia belum bisa menciptakan daya saing ekonomi yang berkelanjutan secara memadai,”

Shinta menyampaikan bahwa kondisi ini terlihat dalam catatan STI, di mana Indonesia memiliki kelemahan dalam hal trade infrastructure, ease of conducting international trade, diversifikasi perdagangan, hingga penciptaan nilai tambah dalam perdagangan.

Begitu pula dengan parameter dampak sosial, Shinta menuturkan bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan dalam hal memastikan perdagangan internasional memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui tingkat pendidikan masyarakat, mobilitas sosial atau peningkatan daya beli, hingga penyempitan ketimpangan sosial.

Secara ekonomi, Shinta juga menyebut bahwa produktivitas ekspor, daya saing ekspor, dan posisi tawar produk ekspor Indonesia relatif lemah di pasar global.

Untuk itu, Apindo berharap pemerintah dapat membenahi berbagai isu hambatan daya saing ekspor Indonesia melalui reformasi struktural terhadap iklim usaha atau investasi di dalam negeri agar Indonesia memiliki produk ekspor yang lebih terdiversifikasi, bernilai tambah, dan berdaya saing tinggi di pasar global.

Di sisi sosial, sambung dia, ekspor Indonesia juga dinilai perlu dibuat lebih inklusif dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi di dalam negeri, termasuk UMKM.

Maka dari itu, Shinta kembali menekankan Indonesia perlu mawas diri dan jangan cepat puas dengan capaian yang ada saat ini. Menurutnya, pemerintah harus tetap fokus menciptakan pembenahan struktural terhadap daya saing iklim usaha, investasi, maupun ekspor Indonesia.

“Selama kita belum sampai pada tingkat pertumbuhan atau kesejahteraan yang kita targetkan, indeks ini seharusnya hanya menjadi cermin kita untuk lebih strategis menciptakan reformasi kebijakan ekonomi di dalam negeri agar kita menjadi negara yang lebih maju dengan mempergunakan instrumen perdagangan,” pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor pasar modal di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara melalui Single Investor Identification (SID) sebanyak 101.852 SID pada Agustus 2024.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Parjiman capaian ini meningkat sebesar 14,08% dibandingkan dengan Desember 2023.

"Balikpapan dan Samarinda menjadi penyumbang terbesar jumlah investor saham dengan masing-masing 32.744 SID," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Selain saham, instrumen reksadana juga mengalami peningkatan popularitas di kalangan Masyarakat menjadi 61.711 SID.

Sama seperti instrumen saham, Balikpapan dan Samarinda kembali menjadi daerah dengan jumlah investor reksadana terbesar, masing-masing sebanyak 62.717 SID dan 59.532 SID.

Kemudian, Parjiman mengungkapkan bahwa total penyaluran pembiayaan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Kaltim mencapai Rp27,42 triliun pada Agustus 2024, atau naik 15,60% dibandingkan dengan Agustus 2023.

Adapun, dia menuturkan Kota Samarinda menjadi daerah dengan penyaluran pembiayaan terbesar, mencapai Rp6,28 triliun, diikuti oleh Kota Balikpapan sebesar Rp5,82 triliun, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp5,11 triliun.

Bisnis.com, PALEMBANG – Bank Sumsel Babel menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Kejati Sumsel) dalam upaya menekan terjadinya kredit macet dan permasalahan hukum.

Hal itu ditandai dengan penandatangan perjanjian kerja sama (MoU) tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang berlangsung di Palembang, Selasa (22/10/2024).

"Dengan adanya penandatangan ini dapat membangun kembali kerjasama yang baik khususnya dalam penyelesaian masalah hukum baik perdata maupun tata usaha negara baik di dalam maupun diluar pengadilan," kata Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsuddin.

Menurutnya, Kejati selama ini telah banyak membantu dalam penyelesaian masalah hukum yang tengah dihadapi oleh perseroan. Salah satunya yakni masalah aset dan bangunan yang berada di Jalan Veteran, Palembang dengan luas 1.600 meter persegi.

Selain itu juga terhadap persoalan pemulihan keuangan negara terhadap klaim asuran AJB Bumiputera yang nilainya mencapai Rp669 juta.

“Kerja sama ini juga memberikan pandangan khusus terhadap bagian legal Bank Sumsel Babel. Sehingga diharapkan para pegawai BSB juga tidak segan untuk melakukan konsultasi terkait masalah hukum,” kata dia.

Selain itu, tambah Syamsuddin, MoU juga ditunjukkan agar Bank Sumsel Babel lebih fokus pada penagihan kredit macet melalui legal opinion.

Di tempat yang sama, Kepala Kejati Sumsel Yulianto mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi sangat penting untuk proses penegakan hukum.

“Penegakan hukum tidak bisa sektoral. Penegakan hukum akan bermartabat jika dilakukan bersama,” ujarnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa kehadiran Kejati seharusnya jadi solusi bukan menjadi bagian masalah. Dan penegakan hukum dilakukan bertujuan untuk kesejahteraan umum serta ketertiban umum dan dunia.

“Mulai dari Januari hingga Oktober, Kejati Sumsel mendapatkan pengaduan mencapai 1.541 dan yang dilimpahkan ke Kejari mencapai 2.008 kasus,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara mengenai tujuan Presiden Prabowo Subianto kembali menghidupkan Kementerian Transmigrasi.

Untuk diketahui, Kementerian Transmigrasi menjadi salah satu kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur.

Dalam kunjungannya ke Kementerian Transmigrasi, AHY menjelaskan bahwa pembentukan kembali Kementerian Transmigrasi dilakukan dalam rangka mendorong pemerataan dan pembentukan pusat-pusat ekonomi baru.

“Kita tahu ini adalah kementerian yang dihidupkan kembali. Di masa lalu ada, dan di masa Orde Baru bahkan mendapatkan alokasi anggaran yang sangat besar, triliunan rupiah. Dan tentu ketika itu dengan semangat agar masyarakat di wilayah padat penduduk bisa didistribusikan,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dalam pertemuan perdananya itu, AHY menyebut pihaknya bakal merumuskan pemberian insentif kepada masyarakat yang nantinya bakal di-transmigrasi. Akan tetapi, dirinya masih belum merinci berapa nilainya.

AHY menegaskan, hal itu menjadi komponen utama yang perlu diperhatikan guna menimbulkan keinginan masyarakat untuk dapat menjalankan program transmigrasi ke depan.

“Harus ada insentif yang baik. Dalam arti kenapa masyarakat kemudian bisa bersemangat untuk pindah ke suatu lokasi yang jauh dari tempat tinggal atau kampung halamannya karena ada harapan baru,” tuturnya.

Di sisi lain, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman membocorkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sebanyak 121 KK yang bakal mengikuti program transmigrasi pada tahap awal pemerintahan Prabowo.

Sebanyak 121 KK itu rencananya bakal ditransmigrasikan ke wilayah Sulawesi Tengah, tepatnya Kabupaten Poso.

“Sudah disiapkan sekitar 121 kepala Keluarga yang akan diberangkatkan ke Poso. Nah, di Poso itu, dan beberapa lokasi lainnya,” jelasnya.

Sulaiman yang juga eks Ajudan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memberi sinyal bahwa 121 KK itu paling cepat bakal merealisasikan program transmigrasi pada November 2024.

“Tapi yang saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November, ini kan, pemerintahan ini kan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No.136/2024 yang berkaitan dengan ketahanan rantai pasok Indo-Pasifik. Beleid ini diteken Jokowi dua hari sebelum lengser, tepatnya pada 18 Oktober 2024.

PP 136/2024 merupakan Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik Untuk Kemakmuran Terkait Ketahanan Rantai Pasok. Hadirnya peraturan ini bertujuan untuk menetapkan struktur yang memungkinkan para pihak mengembangkan pemahaman bersama yang lebih mendalam mengenai rantai pasok regional Indo-Pasifik.

Selain itu, pertimbangan lain hadirnya PP tersebut adalah untuk mewujudkan keberlanjutan rantai pasok yang lebih setara sebagai langkah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pertimbangan selanjutnya terkait komitmen bersama antara pemerintah dengan negara mitra Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity terkait Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to Supply Chain Resilience (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasilik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok) yang ditandatangani pada 14 November 2023 di San Francisco, Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri ekonomi dari 13 negara mitra IPEF menandatangani Perjanjian Rantai Pasok pada Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM)

Pertimbangan berikutnya adalah untuk melaksanakan perjanjian (Agreement) sehingga perlu mengesahkan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to Supply Clwin Resilience.

Lebih lanjut, PP ini hanya terdiri dari 2 pasal, dengan salah satu pasal berbunyi “Salinan naskah asli Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to Supply Chain Resilience dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,”

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” demikian bunyi beleid tersebut.

Adapun, PP ini mulai diundangkan di Jakarta pada 18 Oktober yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Maya Watono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menggantikan Dony Oskaria.

Corporate Legal Group Head InJourney Yudhistira Setiawan mengatakan bahwa Maya telah ditetapkan sebagai Plt Direktur Utama sejak 21 Oktober 2024, atau setelah Dony Oskaria dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Prabowo.

“Setelah mendapat arahan dari pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, bahwa Dewan Komisaris menunjuk Plt Direktur Utama InJourney yaitu Maya Watono,” ujar Yudhistira di Gedung Kementerian BUMN, Selasa (22/10/2024).

Sebelum ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama InJourney, Maya Watono merupakan Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJournet sejak 14 Januari 2022. Hal tersebut membuat Maya merangkap jabatan di holding pelat merah ini.

Yudhistira mengatakan bahwa Maya Watono akan memimpin InJourney untuk waktu sementara hingga perseroan menetapkan Direktur Utama definitif melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu dekat.

“Untuk jadwal RUPS, kami belum mengetahui detailnya. Namun, yang pasti akan diselenggarakan dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Maya Watono merupakan Sarjana Ekonomi di University of Western Australia pada 2004, serta meraih Sarjana Sains (kehormataan) di kampus yang sama.

Dia memulai karirnya di dunia agensi periklanan sejak 17 tahun lalu. Perempuan kelahiran Jakarta pada 12 Mei 1982 ini pernah menjabat General Manager Dwi Sapta Group pada 2007 – 2014 dan menghuni posisi CEO selama 2015 – 2018.

Maya juga pernah didapuk sebagai perempuan pertama dan termuda yang menduduki posisi Country CEO Dentsu Indonesia selama periode 2019 – 2022.

Sejumlah penghargaan pernah disabet Maya, antara lain, Woman Leading Change Asia pada 2019, masuk sebagai Under 40 Fortune Indonesia pada 2022, dan peraih Asia-Pacifics 50 most influential and Purposeful Marketers pada 2024.

Bisnis.com, SEMARANG - Produsen alat kesehatan, PT Beurer Indonesia Technology, mulai mengoperasikan pabrik di Kawasan Industi Kendal, Selasa (22/10/2024).

"Sebelumnya kami telah memiliki dua pabrik di Eropa, yaitu di Hungaria dan Moldova, dua pabrik lainnya di China," kata Marco Bühler, Chief Executive Officer PT Beurer Indonesia Technology.
Marco menjelaskan bahwa di KIK, PT Beurer Indonesia Technology bakal memproduksi alat kesehatan seperti pengukur tekanan darah, lampu terapi, hingga alat pijat. Total investasi yang digelontorkan disebut mencapai US$8 juta dengan penyerapan tenaga kerja di kisaran 50-100 orang.
"Pada tahun pertama operasional pabrik ini, Beurer akan fokus memproduksi produk seperti massage devices terlebih dahulu, kemudian di tahun depan akan memulai untuk produksi alat kesehatan dan lainnya," jelas Marco dalam siaran persnya.
Juliani Kusumaningrum, Head of Sales KIK, menyebut bahwa kehadiran Beurer di kawasan industri tersebut menjadi pelengkap dari ekosistem industri alat kesehatan yang telah ada sebelumnya. Di KIK, Beurer bersama tenant-tenant lainnya juga bakal menerima sejumlah fasilitas fiskal berkat status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dimiliki.
"Adapun dengan bergabungnya PT Beurer Technology Indonesia diharapkan semakin menambah daftar investasi asal Uni Eropa yang masuk ke Tanah Air. Selain itu juga diharapkan dapat membangun multiplier effect yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar yang ada di Kabupaten Kendal," jelas Juliani.
Sebagai informasi, PT Beurer Indonesia Technology sendiri merupakan pabrik alat kesehatan di bawah Beurer GmbH, produsen asal Jerman yang telah berdiri sejak 1919 silam. Beurer GmbH tengah melakukan ekspansi global, termasuk di Indonesia. Saat ini perusahaan tersebut telah beroperasi di 140 negara dengan pendapatan tahunan secara global hingga US$500 juta.
Penjajakan kerja sama investasi telah dilakukan sejak 2023 lalu. Tepatnya ketika KIK mengikuti ajang pameran Hannover Messe di Kota Hannover, Jerman. Perjanjian kerja sama investasi telah diteken oleh KIK dan Beurer pada 17 April 2023 dan disaksikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perindustrian pada saat itu, Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dengan melantik Kepala Badan Penyelenggara HajiMoch. Irfan Yusuf. Peran Kementerian Agama kelak tidak menjadi penyelenggara pemberangkatan ibadah haji.

Hal itu diungkap oleh Irfan Yusuf kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024). Menurutnya, mulai 2026 Kementerian Agama tidak akan menjadi penyelenggara pemberangkatan jamaah haji.

Dia menyamaikan pada tahun depan atau 2025, Kemenag dengan Badan Peyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jamaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah.

“Kami 2025 belum masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Irfan menekankan bahwa harapan Presiden Prabowo Subianto agar instansinya bisa segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Irfan melanjutkan, di bawah instansinya diharapkan Indonesia mempunyai Perkampungan Haji RI di Tanah Suci. Semua kegiatan jamaah haji maupun jamaah umrah Indonesia bisa jadi satu tempat di sana.

“Menurut Bapak Presiden harus lebih ditingkatkan lagi untuk bisa lebih nyaman buat para jamaah Haji dan juga aman buat para zaman haji. Saya kira itu saja,” pungkas Irfan.

Profil Irfan Yusuf

Moch. Irfan Yusuf atau Gus Irfan merupakan seorang politikus Indonesia. Dia tergabung dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, dia maju pada daerah pemilihan Jawa Timur VIII, meraih 77.433 suara dan diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029.

Pria kelahiran Jombang 62 tahun ini merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari.

Adapun, saat ini Gus Irfan yang merupakan lulusan Universitas Brawijaya memiliki peran penting di Lembaga Perekonomian NU (LPNU) sebagai Wakil Ketua.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian menanggapi kabar terkait kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang disebut akan menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir tahun ini.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, pihaknya akan membuat kebijakan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap industri TPT. Kendati demikian, Faisol belum dapat memberikan kebijakan baru yang dimaksud.

"Kita prihatin betul karena terutama tekstil kita mendapat tekanan, insyallah dalam waktu dekat kita Kemenperin akan mengambil sikap untuk industri tekstil," kata Faisol di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Secara umum, dia melihat industri manufaktur saat ini mengalami kontraksi yang tercerminkan dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia. Untuk itu, industri membutuhkan stimulus untuk kembali bergairah sehingga dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu, dia akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk pemberian insentif agar pelaku usaha agar dapat mengurangi beban biaya produksi dan memperbesar pasar.

"Kita lihat karena yang pasti presiden ingin cepat karena situasi sedang tidak menentu jadi harus cepat ambil sikap, mudah-mudahan tahun ini [insentif]," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan industri tekstil dan garmen masih akan menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Desember 2024, imbas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di-PHK. Jumlah pekerja yang di-PHK diperkirakan akan kembali bertambah sebanyak 30.000 pekerja hingga akhir tahun.

Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

“Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai alur koordinasi yang berubah untuk Kementerian Keuangan dari semula dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi langsung di bawah presiden, menjadi gebrakan yang baik.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan memandang saat ini tugas Kemenkeu cukup berat dengan segala beban penerimaan, belanja, baik di pusat maupun daerah.

"Mungkin itu bagus [tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian], sehingga presiden bisa langsung mengarahkan, mengarahkan Kemenkeu tentang kebijakannya itu, jadi visi misi itu bukan milik menkeu tapi presiden itu sendiri," tuturnya dalam acara Diskusi Publik Indef: Ekonomi Politik Kabinet Prabowo Gibran, Selasa (22/10/2024).

Untuk diketahui, ketentuan koordinasi tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024—2029, yang ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam Pasal 26 beleid, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam memandang dengan Kemenkeu kini langsung di bawah komando Prabowo, presiden dapat langsung memberikan keputusan langsung kepada Kemenkeu pada hal yang dianggap perlu.

Piter juga melihat dari kebijakan baru ini tidak akan berdampak atau mengganggu penerimaan negara.

Lepasnya Kemenkeu ini dirasa Piter menjadi momen Kemenko melepaskan persoalan fiskalnya dan fokus terhadap sektor riil. Di mana sudah seharusnya Kemenko hanya mengurus persoalan di riil, tanpa fiskal.

"Sebenarnya kan Kemenko itu seharusnya lebih fokus pada kebijakan sektor riilnya," tuturnya kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Seperti halnya kementerian yang mengatur keuangan di negara-negara lain, di mana instansi tersebut berkoordinasi langsung dengan pemimpin negara yang bersangkutan.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengonfirmasi Kemenkeu kini sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Deni menjelaskan, hal tersebut karena Kemenkeu nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.

"Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja," jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto telah melantik Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Badan baru ini kabarnya bakal menjadi seperti Temasek, holding BUMN Singapura yang dapat berinvestasi di perusahaan luar negeri.

Kendati payung hukumnya belum lengkap, Danantara diarahkan untuk mengelola investasi di luar APBN. Indonesia Investment Authority (INA) yang pada 15 Desember 2024 berusia 4 tahun juga bakal dilebur ke dalam Danantara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto telah melantik Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Badan baru ini kabarnya bakal menjadi seperti Temasek, holding BUMN Singapura yang dapat berinvestasi di perusahaan luar negeri.

Kendati payung hukumnya belum lengkap, Danantara diarahkan untuk mengelola investasi di luar APBN. Indonesia Investment Authority (INA) yang pada 15 Desember 2024 berusia 4 tahun juga bakal dilebur ke dalam Danantara.