Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan sepasang nama yang bakal menjad pucuk pimpinan pada Kementerian Perumahan di kabinet presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Kedua nama itu adalah Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Hashim mengatakan Maruarar akan menjadi menteri perumahan di Kabinet Prabowo-Gibran. Sementara, Fahri ditunjuk sebagai wakil menteri perumahan.
"[Fahri Hamzah, Kementerian] Perumahan, wakil menteri perumahan. [Menterinya] Pak Maruarar Sirait," kata Hashim di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).
Hashim pun mengaku nantinya bakal membantu Kementerian Perumahan. Dia mengaku akan menjadi penasihat.
"Penasihat, saya pembimbing mereka nanti," ujarnya.
Nama Maruarar dan Fahri sendiri mencuat sebagai calon menteri di kabinet Prabowo. Pasalnya, kedua nama itu sudah dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di daerah Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024).
Sebelumnya, nama Fahri malah santer disebut bakal menjadi menteri perumahan. Hal itu setidaknya disampaikan oleh Hashim.
Menurut Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, pernyataan Hashim tersebut dinilai menegaskan bahwa Fahri memang anggota Satgas Perumahan yang telah dibentuk saat Prabowo berkampanye.
“Pak Hashim ngomong bahwa tugasnya Fahri Hamzah itu akan sangat berat di perumahan, karena kan memang Pak Fahri Hamzah itu anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dalam rangka janji kampanyenya Pak Prabowo,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan industri tekstil dan garmen masih akan menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Desember 2024, imbas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di PHK. Jumlah pekerja yang di-PHK diperkirakan akan kembali bertambah sebanyak 30.000 pekerja hingga akhir tahun. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

“Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (16/10/2024).

Danang mengungkapkan, badai PHK yang tengah melanda industri tekstil dan garmen ini disebabkan oleh maraknya impor barang jadi di Tanah Air akibat lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini Permendag No.8/2024.

Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dinilai setengah hati. Oleh karena itu, Danang tidak heran jika dalam 5 tahun mendatang industri pengolahan Tanah Air kian terpuruk apabila tidak ada penanganan serius dari pemerintah.

“...karena tidak berhasil membendung [impor barang jadi]. Regulasi-regulasi yang sebelumnya liar membuka importasi secara bebas di produk hilir, di produk finish product,” ujarnya.

Asosiasi pun mendesak pemerintah secara transparan membuka data kepada publik barang jadi apa saja yang diimpor. Lantaran pemerintah hingga saat ini tak kunjung transparan perihal data importasi produk barang jadi yang diizinkan impor berdasarkan Permendag No.8/2024, pelaku usaha tidak dapat mengetahui kompetitornya dari bulan ke bulan.

Akibatnya, kata Danang, setiap bulan Indonesia harus melihat sejumlah pabrik tekstil dan garmen berguguran. “Bulan kemarin sudah tambah empat pabrik lagi jatuh,” ungkapnya.

Selain meminta pemerintah transparan, asosiasi meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera menyetujui pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan terhadap sejumlah komoditas.

Pihaknya juga mendesak agar pemerintah mencabut Permendag No.8/2024, utamanya pasal yang mengizinkan importasi produk jadi. Danang menilai pasal tersebut telah mengakibatkan importir umum untuk dapat memasukan produk ke Indonesia tanpa syarat apapun.

“Jadi itu harus diperbaiki, ditambahkanlah syarat-syarat bagi importir produk-produk barang jadi,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANGKOK — Pasar keuangan Indonesia kian menjadi sorotan bagi investor regional, termasuk dari Thailand. Lembaga keuangan Thailand melihat Indonesia sebagai salah satu pasar strategis di kawasan, dengan potensi pertumbuhan yang menjanjikan.

Dengan populasi terbesar di Asean, perekonomian yang terus berkembang, dan stabilitas politik yang terjaga, Indonesia menawarkan peluang besar bagi ekspansi bisnis sektor keuangan.

Senior Vice President Business Development and Partnership Chapter of KBank, Kittichart Petithat mengungkapkan pandangan optimistisnya terkait ekspansi KBank ke Indonesia dalam wawancara terbaru. Menurutnya, Indonesia memiliki daya tarik yang sangat besar sebagai pasar tujuan ekspansi di kawasan ASEAN, terutama karena potensi ekonomi dan skala pasar yang lebih besar dibandingkan dengan Thailand.

"Kami melihat banyak peluang di Indonesia, tidak hanya karena kami ingin memperluas bisnis di tingkat regional, tetapi juga karena data dan riset menunjukkan pertumbuhan yang konsisten di kawasan ASEAN, terutama Indonesia," ungkap Kittichart, Rabu (16/10/2024).

Dia menekankan bahwa Indonesia memiliki sejumlah keunggulan yang menjadi daya tarik bagi institusi keuangan Thailand. Bagi Kbank, stabilitas politik, potensi sumber daya alam, dan pertumbuhan infrastruktur serta sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama yang menjadikan Indonesia menarik.

"Indonesia memiliki PDB [produk domestik bruto] tiga kali lipat lebih besar dibandingkan Thailand. Bank terbesar kedua di Indonesia, seperti BCA, bahkan sudah hampir sebanding dengan KBank di Thailand, atau mungkin sudah lebih besar,” katanya.

Namun demikian, lanjutnya, potensi besar di Indonesia belum mampu sepenuhnya dilayani oleh institusi keuangan lokal. Hal ini menunjukkan ada keterbatasan kapasitas di pasar domestik Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

"Kami melihat itu sebagai peluang, bukan untuk bersaing, tetapi untuk berkolaborasi mendukung ekonomi Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Kittichart menyoroti keunggulan KBank dalam layanan perbankan digital dan segmen usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu strategi utama mereka. KBank berencana untuk berperan aktif dalam inklusi keuangan di Indonesia, terutama dalam memfasilitasi transaksi lintas batas dan mendukung sektor UKM.

"Kami memiliki spesialisasi dalam perbankan digital dan UKM, dan itu yang akan kami bawa ke Indonesia. Kami juga melihat peningkatan transaksi perdagangan lintas negara antara Thailand dan Indonesia, dan ini menjadi area di mana kami bisa saling mendukung,” katanya.

Dia mengatakan bahwa saat ini fokus pengembangan bisnis Kbank adalah di lini perbankan digital. Perusahaan juga tengah mengincar peluang yang terbuka oleh kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Adapun, KBank telah memulai langkah awal ekspansinya di Indonesia melalui kerja sama dengan Bank Maspion. Mereka meningkatkan kepemilikan saham di bank tersebut dalam dua tahun terakhir, dengan keyakinan bahwa kombinasi antara keahlian lokal dan teknologi KBank akan mempercepat pertumbuhan bisnis di Indonesia.

Peranan KBRI Thailand

Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman juga menyoroti peran penting Kedutaan Besar dalam memfasilitasi ekspansi lembaga keuangan Thailand ke Indonesia. Dia menegaskan bahwa diplomasi ekonomi memainkan peran kunci dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada investor.

"Kami memberikan informasi sebanyak mungkin kepada calon investor tentang potensi Indonesia, tetapi juga menjelaskan tantangan yang mungkin dihadapi. Saya selalu mengatakan bahwa uang itu seperti pengecut—begitu ada ketidaknyamanan, ia akan segera pergi. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah tempat yang aman dan stabil untuk berinvestasi," ujar Rachmat.

Dia menambahkan bahwa Indonesia memiliki daya tarik luar biasa dengan populasi lebih dari tiga kali lipat dari Thailand, serta pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Namun, penting bagi investor untuk siap menghadapi tantangan seperti biaya ekonomi tinggi dan tantangan hukum.

"Kami tidak menjual mimpi kosong. Kami ceritakan kenyataan yang ada, termasuk tantangan dalam pengurusan izin dan masalah hukum, agar investor bisa mempersiapkan diri dengan matang," kata Rachmat.

Dengan kerja sama yang semakin kuat antara lembaga keuangan Thailand dan Indonesia, kedua negara optimistis dapat menciptakan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asean.

Bisnis.com, GRESIK - PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance) memberikan perlindungan asuransi mikro kesehatan, santunan rawat inap, bagi para pemulung yang terlibat dalam program OBP Social+ yang diinisiasi oleh PT Greencore Resources Indonesia (SEArcular by Greencore) di Surabaya. Program ini berfokus pada pengumpulan dan daur ulang sampah plastik yang berakhir di lautan. Inisiatif ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial AXA Insurance secara berkelanjutan, dengan mendukung pengembangan asuransi inklusif bagi komunitas rentan dan menanggapi perubahan iklim secara berkelanjutan.

Sepanjang 2023* lalu, jumlah sampah di Surabaya terus meningkat, dimana terjadi penambahan sekitar 50–100-ton sampah per hari. Kondisi itu menyebabkan total sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mencapai 1.500-ton tiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 22 persen adalah sampah plastik. Angka tersebut belum termasuk sampah plastik yang dibuang tidak pada tempatnya dan berakhir di laut.

SEArcular by Greencore sebagai mitra AXA Insurance, berperan penting dalam menciptakan ekosistem secara berkelanjutan, sejalan dengan strategi jangka panjang AXA untuk melakukan pembangunan berkelanjutan melalui tiga pendekatan komitmen utama mencakup ESG (Environment, Social, Governance/Lingkungan, Sosial, Tata Kelola).

Laurent Bourson, Presiden Direktur AXA Insurance menyampaikan, “AXA sebagai salah satu perusahaan asuransi global terkemuka, berkomitmen untuk berperan aktif dalam memerangi perubahan iklim, dengan tujuan mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ditambahkan, "Sebagai wujud nyata dari komitmennya, AXA Insurance memberikan perlindungan asuransi mikro kesehatan dengan manfaat santunan rawat inap bagi pemulung SEArcular by Greencore di Surabaya. Perlindungan ini dirancang untuk memberikan perlindungan tambahan bagi para pekerja, mengurangi risiko finansial dan kesehatan akibat kejadian yang tidak terduga. Inisiatif ini juga mencerminkan upaya AXA Insurance untuk mendorong inklusi keuangan, sehingga perlindungan asuransi dapat diakses oleh semua orang."

Max Craipeau, CEO SEArcular by Greencore, menekankan, "Pemulung adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam memerangi polusi plastik, bertanggung jawab atas pengumpulan hingga 97% botol plastik di Indonesia. Kontribusi mereka yang sangat penting membuat daur ulang menjadi mungkin, namun mereka tetap kurang dihargai dan tidak diakui secara layak. Di SEArcular by Greencore, kami telah memberikan perlindungan BPJS bagi pemulung yang terdaftar dalam program OBP Social+ di Surabaya. Selama diskusi dengan AXA Insurance mengenai peningkatan perlindungan mereka, AXA dengan segera menawarkan untuk bekerja sama dengan kami guna menyediakan lapisan perlindungan tambahan sebagai bagian dari inisiatif CSR mereka. Kemitraan ini mengakui pekerjaan tak ternilai dari individu-individu ini dan memperkuat kesejahteraan mereka."

Greencore saat ini beroperasi dengan kapasitas terpasang sebesar 10.000 ton per tahun di fasilitasnya di Surabaya, dan pada awal 2025, kapasitas ini akan berlipat ganda dengan penambahan lini daur ulang rPET food-grade canggih dari Austria. Ekspansi ini akan memastikan bahwa setiap botol PET yang dikumpulkan oleh para pemulung melalui Program OBP Social+, yang mencegahnya mencapai laut, diubah menjadi botol PET baru dengan standar keamanan tertinggi. Ini mencerminkan esensi sejati dari circularity, yang menjadi inspirasi di balik nama SEArcular.

“Di AXA, kami percaya bahwa hidup harus lebih aman, lebih adil, dan lebih inklusif bagi semua orang, karena masa depan tidak seharusnya menjadi risiko”, tutup Laurent.

Dengan dukungan dari keahlian global AXA yang diperkuat 10 Kantor Luar Kantor Pusat (KLKP), AXA Insurance kini telah hadir di Darmo Square, Surabaya. AXA Insurance berkomitmen memberikan solusi perlindungan asuransi umum dan kesehatan sehingga dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, PEKANBARU– Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan terus melakukan upaya signifikan dalam menangani Kasus Luar Biasa (KLB) malaria yang melanda Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, Rahmi Indrasuri mengatakan hingga saat ini, sebanyak 1.490 warga telah diperiksa untuk mendeteksi dan menangani penyebaran penyakit ini.

"Dari jumlah warga yang telah diperiksa tersebut, ditemukan 139 kasus positif malaria yang terdiri dari 130 kepala keluarga terdampak," ungkapnya, Rabu (16/10/2024).

Dia menyebutkan pihaknya terus memantau dan melakukan tindakan pencegahan serta pengobatan secara intensif. Pemeriksaan 1.490 warga ini merupakan bagian dari komitmen pemda untuk mendeteksi secara dini dan mencegah penyebaran malaria lebih luas.

Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan memberikan pengobatan yang tepat bagi masyarakat yang terdampak.

Untuk mendukung penanggulangan KLB ini, Tim Satgas juga telah mengirimkan berbagai logistik penting. Pengiriman mencakup 500 kelambu malaria, 214 kelambu biasa, 51 paket sembako, 800 botol anti nyamuk, 3 kotak insektisida, dan 7 kotak larvasida.

Langkah ini diambil guna mencegah penularan lebih lanjut dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang berada di kawasan terdampak.

Penjabat (Pj) Bupati Inhil Erisman Yahya menyampaikan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan maksimal.

"Kami tidak hanya fokus pada penanganan kasus, tetapi juga upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan," ungkapnya.

Erisman juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam menangani KLB malaria ini. Pihaknya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit, untuk melindungi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai kebakaran fasilitas pengolahan asam sulfat di smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai hal yang wajar.

Menurutnya, peristiwa di smelter Freeport terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur itu masih di dalam koridor.

Bahlil mengatakan hal itu lantaran kebakaran di smelter PTFI yang terjadi pada Senin (14/10/2024) itu mampu ditangani dengan baik.

"Ya kalau persoalan terbakar, ya kalau tidak mau terbakar, jangan bikin pabrik, kan? Kira-kira gitu. Yang terpenting adalah agar terbakar jangan ada orang kena. Jangan [ada yang] mati," katan Bahlil dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024).

Dia menilai PTFI sudah mengikuti standar dalam pengoperasian dan perbaikan. Oleh karena itu, musibah kebakaran pun tak menelan korban.

"Alhamdulillah kemarin di Gresik tidak seperti itu. Ini bagian dari implementasi dari pendekatan aturan," ucapnya.

Bahlil pun mengungkapkan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas. Dia mengatakan komunikasi itu khususnya terkait penyelidikan penyebab kebakaran.

"Pak Tony Wenas juga berkomunikasi terus. Itu [penyebab] lagi diselidiki. Tim saya juga lagi melakukan penyelidikan," katanya.

PTFI sendiri saat ini tengah mengevaluasi dampak kebakaran fasilitas pengolahan asam sulfat pada smelter terhadap rencana peningkatan kapasitas operasi.

Maklum, PTFI tengah menggenjot kinerja smelter tersebut agar bisa berproduksi 100 persen pada Desember 2024. Namun, belakangan, Tony mengungkapkan smelter katoda tembaga itu baru bisa berproduksi penuh pada Januari 2025.

Buntut mundurnya target produksi 100% itu, Bahlil pun membuka kemungkinan berlanjutnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga awal 2025. Dengan kejadian kebakaran, peningkatan produksi smelter diklaim bisa terhambat.

"Nanti kita lihat [keputusan untuk memperpanjang relaksasi]. Laporannya kan belum," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengungkap perkembangan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban. Proyek garapan Indonesia-Rusia ini belakangan masih mandek.

Proyek kilang senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun itu dikerjakan oleh Pertamina bersama dengan mitra asal Rusia, Rosneft Singapore Pte Ltd. Belakangan perusahaan Rusia itu mendapat sanksi dari negara-negara barat menyusul invasi terhadap Ukraina sejak awal 2022.

Sanksi terhadap Rosneft itu menyasar pada akses pendanaan, teknologi, hingga jasa konstruksi kilang. Oleh karena itu, proses pengerjaan proyek tersebut masih jalan di tempat.

Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen mengatakan, pihaknya masih mengejar perampungan keputusan akhir investasi (FID) pada proyek tersebut.

"Masih proses FID," kata Hermansyah singkat kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Ketika ditanya soal kapan target FID rampung, Hermansyah belum mau mengungkapkan tenggat waktu pasti. Padahal, KPI sebelumnya menargetkan FID bisa rampung pada kuartal pertama 2024.

Ia menyebut proses tersebut dilakukan paralel dengan tahap pemilihan pihak pelaksana engineering, procurement, construction (EPC).

EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya.

"Ini [EPC] paralel lagi jalan prosesnya," katanya.

Terkait mitra, Hermansyah menuturkan, pihaknya masih menggandeng Rosneft untuk menggarap proyek strategis nasional (PSN) itu. Pasalnya, KPI hingga saat ini belum menemukan mitra baru.

"Sementara untuk GRR Tuban kami masih sama Rosneft ya," ucap Hermansyah.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPI mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada Rosneft.

Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pengajuan mitra baru itu dilakukan seiring dengan dampak sanksi dunia barat yang mulai terasa untuk penyelesaian keputusan akhir investasi salah satu PSN tersebut.

“Kami sudah sampaikan ke pihak mereka, apakah kami harus ambil partner lain untuk balance, sudah kami komunikasikan. Kami kan mesti kasih tahu juga ke pihak Rosneft bahwa karena konflik Ukraina ada implikasi itu,” kata Taufik saat ditemui di sela-sela agenda IPA Convex, BSD Tangerang, Kamis (27/7/2023).

Dia menuturkan, pengajuan itu sudah disampaikan direksi KPI kepada Rosneft pada April 2023 lalu lewat video conference. Taufik berpendapat penambahan mitra baru mesti dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima Rosneft.

Kala itu, Taufik mengatakan, final investment decision (FID) GRR Tuban ditarget rampung pada triwulan pertama 2024. Dia menegaskan diskusi lebih lanjut soal FID untuk rencana eksekusi proyek masih tetap berlanjut bersama dengan Rosneft di tengah risiko sanksi saat ini.

“Kami sekarang masih tahap prakualifikasi lelang untuk mendapatkan harga dari pasar seperti apa untuk engineering, procurement and construction ya, kan itu ada delapan paket,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah menunda implementasi pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada 1 Januari 2025.

Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana, menyampaikan, situasi ekonomi dalam negeri saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Kami memohon penundaan PPN 12% karena ini situasi yang tidak baik-baik saja. Mengapa sih menunda setahun dua tahun lagi tidak bisa dilakukan?” kata Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Danang mengungkapkan, penambahan PPN 12% tidak hanya sekadar kenaikan 1%. Melainkan, terjadi atas semua pembelian sehingga harga akhir di tingkat konsumen akan meningkat sekitar 3%-4%.

“Artinya barang-barang nanti akan lebih mahal sekitar 15%, bukan 12%. Meskipun ambang yang ditetapkan pemerintah adalah PPN 12%, tapi PPN atas apa? Bukan atas produk akhir, atas semua pembelian,” tuturnya.

Akibat dari kenaikan PPN ini, lanjutnya, adalah menurunya daya beli masyarakat. Apalagi, kenaikan PPN tidak diiringi dengan kenaikan penghasilan yang signifikan. Padahal, kebutuhan hidup sudah di atas 15%.

Dalam catatan Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa implementasi PPN 12% akan diberlakukan per 1 Januari 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, bahwa penyesuaian tarif PPN sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, akan mengikuti amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Ditjen Pajak menilai, penyesuaian PPN 12% akan memberikan manfaat yang lebih besar terhadap masyarakat dan memperkuat perekonomian negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dana yang terkumpul, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Padahal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang dengan berpedoman pada PPN 11%, bukan 12%.

Bisnis.com, BANDUNG — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat menemukan 14 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. Di dalamnya terdapat 12 konten ujaran kebencian dan dua konten berita informasi bohong atau hoax.

Kordiv. Humas & Datin Bawaslu Jabar Muamarullah mengatakan pelanggaran tersebut didapat selama proses pengawasan konten internet siber selama tahapan kampanye berlangsung.

Ia merinci, sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di lima kabupaten/kota yaitu satu konten di Kota Depok, satu konten di Kota Bandung, tiga konten di Kota Sukabumi, satu konten di Kab. Bandung Barat, satu konten di Kabupaten Cirebon dan tujuh konten di di Provinsi Jawa Barat.

“Konten itu terdapat 12 di platform media sosial Tiktok, satu konten di paltform media sosial X dan 1 konten di Kanal berita,” ungkap dia.

Isi pemberitaan dalam konten tersebut rata-rata memuat tentang konten ujaran kebencian dan ajakan untuk tidak memilih serta konten yang bermuatan hoaks dan pencemaran nama baik kepada salah satu pasangan calon.

Untuk itu, tindak lanjut dari adanya temuan pelanggaran konten internet tersebut, Bawaslu Jabar merekomendasikan kepada Kemkominfo untuk dilakukan pembatasan akses atau take down.

“Bawaslu Jabar terus lakukan pengawasan dengan membentuk Tim Fasilitasi pengawasan konten internet siber dan tersebar di 27 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat,” ungkap dia.

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bawaslu Jabar yaitu menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar dengan menandatangani komitmen bersama, Kerja sama ini sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan konten kampanye melalui media sosial pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jabar.

“Kolaborasi tersebut diharapan bisa memaksimalkan pencegahan dengan penyebarluasan, mentransformasikan konten edukasi melalui berbagi cara. yang dibantu oleh Diskominfo Jabar, sehingga pesan-pesan soal pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu sampai kepada seluruh stakeholder,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan.

“Salah satu fokus Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial,” jelasnya.

Hal itu sesuai dengan Pasal 69 Undang- Undang Pemilu, bahwa seluruh pasangan calon (paslon) baik Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, Calon bupati/Calon Wakil Bupati serta Calon wali kota/Calon Wakil Wali Kota ,hingga tim kampanye dilarang untuk menyebarkan informasi hoax, berita bohong, unsur fitnah, adu domba, khususnya selama tahapan kampanye berlangsung.

“Sedangkan dalam persepektif yang lain, tentu ada yang berkaitan dengan Undang-undang ITE nomor 1 tahun 2024. Dan keduanya masuk kedalam ruang tindak pidana,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing tercatat melakukan akumalasi beli sejumlah saham kapitalisasi jumbo atau big caps seperti PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) hingga PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) saat Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuannya di level 6% pada hari Ini, Rabu (16/10/2024).

Mengacu data RTI Business, TLKM dan BREN menjadi dua saham kapitalisasi besar yang paling laris dibeli investor asing selepas sentimen suku bunga BI tersebut.

TLKM mencatatkan net foreign buy senilai Rp147,7 miliar. Sampai penutupan perdagangan, saham TLKM telah menguat 2,04% ke level Rp3.000 per lembar.

Selanjutnya, BREN mencatatkan net foreign buy senilai Rp62,9 miliar. Kinerja saham emiten afiliasi konglomerat Prajogo Pangestu terbilang positif, dengan penguatan 4,96% ke level Rp6.875 per lembar.

Selanjutnya, asing turut intens memperlebar kepemilikannya untuk saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR), PT Semen Indonesia Tbk. (SMGR) hingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

UNVR mencatatkan net foreign buy sebesar Rp46 miliar, SMGR menghimpun pembelian asing sebesar Rp38,4 miliar, dan BBRI mencatat pembelian asing sebesar Rp31,7 miliar.

Berikut 10 saham paling banyak diborong asing hari ini:

1. TLKM (Rp147,7 miliar)
2. BREN (Rp62,9 miliar)
3. UNVR (Rp46 miliar)
4. SMGR (Rp38,4 miliar)
5. BBRI (Rp31,7 miliar)
6. SIDO (Rp31,3 miliar)
7. AUTO (Rp29,7 miliar)
8. ELSA (Rp26,8 miliar)
9. HMSP (Rp25,2 miliar)
10. BBTN (Rp22,2 miliar)

Seperti diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 15—16 Oktober 2024.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Adapun, dalam pengumuman suku bunga BI hari ini, bank sentral juga menetapkan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,75%.

Perry mengatakan keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi jiwa PT PFI Mega Life Insurance mengungkapkan rencana pemisahan unit usaha syariah atau spin off dengan melakukan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru.

Manajemen mengungkap bahwa PFI Mega Life Insurance telah mendapatkanpersetujuan atas Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah (RKPUS) dariOtoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 4 Oktober 2024.

"Melalui persetujuan ini, PT PFI Mega Life akan melaksanakan semua tahapan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui OJK sesuai ketentuan yang berlaku," tulis PFI Mega Life Insurance dalam keterangan resmi, pada Rabu (16/10/2024).

PFI Mega Life Insurance mengungkap perusahaan menjamin tiap-tiap nasabah akan tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. Hal ini dikarenakan tidak ada perubahan pada aspek-aspek terkait polis asuransi syariah PFI Mega Life Insurance, termasuk manfaat, hak dan kewajiban, layanan, serta prosedur klaim.

Terakhir, perusahaan meminta nasabah yang memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan nasabah PFI Mega Life di nomor 02129545555 atau melalui email [email protected].

Dalam POJK Nomor 11 Tahun 2023, perusahaan asuransi yang akan melakukan pemisahan unit usaha syariah (UUS) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan.

Adapun syaratnya antara lain dana tabarru’ dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya. Selain itu ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir atau Boy Thohir mengungkapkan 16 bos tambang memiliki opsi untuk mambangun wahana rekreasi di IKN Nusantara. Wahana itu rencananya akan dibuat semacam taman safari.
Boy menuturkan, para pengusaha tambang memang berencana menggelontorkan investasi di IKN untuk membangun bisnis hiburan.
Dia pun berpendapat membangun wisata semacam taman safari dapat menarik pengunjung berlibur ke IKN. Di sisi lain, investasi untuk membangun hotel atau mal sudah dilakukan pihak lain.
"Kami mau membangun sesuatu yang menarik orang ke IKN. [Orang] dari luar ke IKN, bukan orang dari IKN kalau weekend ke luar. Ya nanti bisa bentuknya taman safari atau theme park, atau apa gitu," ucap Boy di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024).
Dia berharap dengan dibangunnya sarana rekreasi semacam taman safari, masyarakat luas bisa menjadikan IKN sebagai destinasi wisata.
Kendati demikian, Boy belum bisa mengungkap berapa nilai investasi yang akan diguyurkan ke IKN. Pasalnya, beberapa pengusaha tambang belum melihat langsung IKN.
"Belum karena beberapa perusahaan ataupun beberapa CEO perusahaan-perusahaan itu belum pernah datang. Jadi saya bilang seeing is believing, nanti mungkin kita datang dulu. Prosesnya kan panjang, IKN dibangun 20 tahun-30 tahun," jelas Boy.
Diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Otorita IKN Nusantara Basuki Hadimuljono mengungkapkan sebanyak 16 bos tambang berencana menanamkan modalnya di ibu kota anyar itu.
Basuki menyebutkan bahwa konglomerat tersebut bukan akan membangun tambang, melainkan sederet bisnis hiburan yang akan melengkapi ibu kota baru tersebut. Dirinya akan mendampingi para pengusaha itu untuk melihat lahan di IKN.

“Hari ini mungkin atau besok mereka akan di sana [IKN],” ujarnya di Kantor Kementerian PUPR, kamis (10/10/2024).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut menekankan pihaknya telah menyiapkan lahan untuk ditawarkan kepada para rombongan konglomerat.
Adapun, sebanyak 16 pengusaha tambang itu sebelumnya telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Pengusaha yang hadir seperti Boy Thohir, CEO Indika Energy Azis Armand, hingga Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) dan petinggi PT Mitra Maju Sukses Group Indonesia (MMSGI) Adri Martowardojo, dan beberapa pengusaha lainnya.
Mereka mengunjungi Jokowi di hari-hari terakhir pemerintahan, didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani.