DEPOK, KOMPAS.com – Wali Kota Depok Mohammad Idris menerbitkan surat jawaban atas somasi terbuka dari 80 petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok yang diajukan melalui pengacara Deolipa Yumara.

Surat dengan nomor 180/691-Huk tersebut bersifat penting dan ditandatangani secara elektronik pada Senin (4/11/2024).

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Susana, mengonfirmasi bahwa surat jawaban tersebut telah diterbitkan.

"Sudah (terbit), ya," ujar Nina saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Dalam suratnya, Idris menyampaikan enam poin terkait tanggapan atas somasi yang dibacakan di depan Kejaksaan Negeri Depok pada Rabu (23/10/2024).

"Pemkot Depok menyampaikan terima kasih atas perhatian Saudara yang turut memonitor pembangunan di Kota Depok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok," demikian bunyi poin pertama surat jawaban tersebut.

Idris juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang meninggal dunia usai bertugas dalam kebakaran di Pasar Cisalak pada Jumat (18/10/2024).

Pemkot Depok menyatakan bahwa penganggaran sarana dan prasarana Damkar telah diajukan untuk tahun anggaran 2025.

"Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok telah menganggarkan sarana dan prasarana secara bertahap agar operasional Damkar dapat berfungsi lebih baik dan layak," ungkap Idris dalam poin ketiga.

Pemkot juga mengeklaim telah melakukan audit internal terhadap Dinas Damkar dan menyatakan bahwa kenaikan upah petugas Damkar akan dipertimbangkan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Pada poin keenam, Pemkot Depok menyatakan bahwa mendiang Martinnius telah menerima santunan melalui BPJS Ketenagakerjaan, termasuk beasiswa pendidikan bagi anaknya.

"Adapun pemberian penghargaan gelar dan tanda jasa akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," jelas Idris.

Sebelumnya, para petugas Damkar mengajukan empat tuntutan utama melalui somasi, yaitu perbaikan sarana dan prasarana, audit internal atas dugaan korupsi di Dinas Damkar, kenaikan upah minimum, serta penghargaan bagi almarhum Martinnius sebagai pahlawan Damkar dan dukungan pendidikan bagi anaknya hingga perguruan tinggi.

Oleh: Marsha Indahsaputri, Rita Markus Idulfilastri, dan Zamralita*

DI TENGAH dinamika kehidupan modern yang semakin penuh tantangan, banyak orang mulai memperhatikan kesehatan psikologis dan mental. Saat ini, mental yang kuat bukan lagi hanya menjadi keunggulan, melainkan kebutuhan.

Salah satu konsep dalam bidang psikologi yang menjadi relevan, menawarkan fondasi mental yang kuat adalah psychological capital atau modal psikologis.

Apa sebenarnya modal psikologis ini? Bagaimana sebuah konsep dapat membantu kita untuk meraih kesuksesan?

Modal psikologis merupakan kumpulan dari keempat komponen yang terdiri dari Hope (harapan), Self-Efficacy (keyakinan diri), Resilience (ketahanan), dan Optimism (optimisme).

Kombinasi dari elemen-elemen ini dapat menciptakan kekuatan mental yang dapat mendukung individu dalam menghadapi kesulitan, mencapai tujuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis.

Hope. Harapan merupakan dorongan internal yang memberi individu kekuatan untuk bertahan dan percaya pada kemampuan diri dalam mencapai dan mengarahkan dirinya kepada suatu tujuan.

Mereka yang memiliki harapan akan berupaya dan mampu merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai apa yang mereka inginkan, meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan.

Self-Efficacy. Efikasi merujuk pada kepercayaan individu terhadap kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu.

Ketika seseorang yakin akan kemampuannya, mereka akan lebih berani dalam mengambil langkah ke depan. Hal ini merupakan bahan bakar yang dapat mendorong seseorang untuk dapat berinovasi dan tampil lebih maksimal.

Dengan keyakinan kuat, individu cenderung menghadapi tantangan, mencoba hal-hal baru dan berusaha mengatasi hambatan, sehingga dapat memberikan berkontribusi positif pada kinerja dan produktivitas mereka sehari-hari.

"Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall." — Confucius (1895)

Resilience. Sering mendengar istilah come back stronger? Ini merupakan istilah yang sangat cocok dalam menjelaskan resilience.

Ketahanan merupakan kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau kesulitan.

Pada era yang penuh dengan tantangan ini, ketahanan menjadi modal yang sangat berharga. Setiap kegagalan dianggap pelajaran berharga bagi individu yang resilien. Mereka memandang kegagalan sebagai kesempatan belajar dan bertumbuh, bukan sebagai akhir dari segalanya.

Optimism. Optimisme adalah pandangan positif yang dapat menginspirasi dan memberi kekuatan.

Sikap optimistis memungkinkan individu untuk dapat melihat peluang di tengah kesulitan. Mereka percaya bahwa hal baik akan terjadi, bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun.

Sikap optimistis tidak hanya memberikan energi untuk melangkah maju, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan optimisme, mencapai tujuan menjadi terasa lebih mudah dan lebih menyenangkan.

Modal psikologis memiliki manfaat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga kesehatan mental dan pertumbuhan pribadi.

Individu dengan modal psikologis yang kuat cenderung lebih produktif, kreatif, dan mampu mengatasi tekanan sambil tetap fokus pada tujuan.

Mereka lebih mampu berinovasi, berkolaborasi, dan mengelola stres yang muncul di lingkungan kerja. Hal ini menciptakan suasana kerja yang positif dan mendukung.

Memiliki harapan, efikasi, ketahanan, dan optimisme membantu kita dalam mengelola stres dan kecemasan.

Semakin kuat modal psikologis kita, semakin baik kita dalam menjaga kesehatan mental karena individu lebih mampu mengatasi tekanan dan tantangan, sehingga mengurangi kemungkinan distres psikologis.

Karena kesehatan mental yang baik adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan psikologis secara keseluruhan.

Modal psikologis mendorong kita untuk terus belajar, berkembang, beradaptasi serta mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman. Dengan percaya pada diri sendiri, kita lebih berani mengambil langkah baru dan mengeksplorasi potensi yang belum tergali.

Membangun modal psikologis bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam, tetapi butuh strategi dan proses berkelanjutan. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

Pertama, menetapkan tujuan yang dapat memotivasi. Buatlah tujuan yang jelas dan menantang untuk diri sendiri.

Tujuan yang terdefinisi dengan baik dapat meningkatkan harapan dan kepercayaan diri. Ketika kita memiliki arah yang jelas, kita lebih termotivasi untuk mencapainya.

Kedua, ciptakan lingkungan positif. Lingkungan di mana kita bersosialisasi sangat berpengaruh terhadap diri kita.

Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan memberi energi positif, maka secara tidak langsung akan membantu kita dalam membangun optimisme dan ketahanan.

Ketiga, mencoba mengambil risiko. Jangan pernah ragu untuk mengambil tantangan baru dan keluar dari zona nyaman.

Setiap pengalaman baru adalah kesempatan untuk meningkatkan ketahanan dan efikasi. Menghadapi tantangan dengan keberanian juga akan membantu kita berkembang.

Keempat, berlatih mindfulness. Terkadang kita perlu untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri dan berlatih mindfulness.

Hal ini dapat membantu kita untuk tetap tenang dan fokus dalam menghadapi stres. Dengan mindfulness, kita belajar untuk menghargai momen saat ini dan mengurangi tekanan yang kita rasakan.

Semua ini adalah beberapa cara untuk kita dapat meningkatkan modal psikologis yang kita miliki.

Namun, seperti kata Aristotle (384 – 322 BC) "Happiness depends upon ourselves" yang berarti bahwa kebahagiaan kita ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan oleh kondisi eksternal atau orang lain.

Kutipan ini mengingatkan bahwa kita memiliki kendali atas respons dan sikap kita terhadap situasi hidup.

Bagaimana kita merasa dan apa yang kita anggap sebagai kebahagiaan sangat dipengaruhi oleh sikap, pemikiran, dan pilihan yang kita buat setiap hari.

Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol atas respons dan sikap kita terhadap berbagai situasi dalam hidup.

Dengan mengubah cara pandang dan membangun pola pikir positif, kita dapat menciptakan kebahagiaan meskipun sedang menghadapi tantangan dan kesulitan.

*Marsha Indahsaputri, Mahasiswa S2 Psikologi Universitas Tarumanagara
Rita Markus Idulfilastri dan Zamralita, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri hingga kini belum menahan mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014 Luhur Budi Djatmiko yang kini berstatus sebagai tersangka kasus korupsi.

"Belum," kata Wadir Tipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa singkat kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).

"Baru ditetapkan (sebagai tersangka)," ujar dia menambahkan.

Arief pun belum memastikan kapan dan di mana Luhur akan ditahan kelak.

Diberitakan sebelumnya, Luhur ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembelian tanah di Komplek Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

Arief mengatakan, tanah tersebut dibeli dari PT SP dan PT BSU dengan luas sekitar 4,8 hektar yang terdiri dari 23 bidang tanah.

Kasus ini bermula dari penyusunan anggaran pembelian tanah senilai Rp 2,07 triliun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pertamina pada 2013, yang bertujuan membangun Pertamina Energy Tower (PET).

Namun, dalam proses pembelian tanah seluas 48.279 meter persegi yang berlangsung antara Juni 2013 hingga Februari 2014, diduga terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 348,6 miliar.

Arief mengatakan, penyimpangan tersebut berkaitan dengan harga pembelian yang dinilai terlalu tinggi dan aset jalan milik Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya tidak diperjualbelikan.

"Ini didasari atas terjadinya pemahalan harga (pengeluaran yang lebih besar dari yang seharusnya) dan pengeluaran atau pembayaran yang tidak seharusnya," ujar dia.

Selain itu, pihak Bareskrim Polri menemukan adanya pelanggaran terhadap berbagai aturan, termasuk Undang-Undang BUMN, Peraturan Menteri BUMN, serta pedoman internal Pertamina mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa.

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 84 saksi, 5 ahli, serta penyitaan 612 dokumen," kata Arief.

"Investigasi forensik dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turut mengungkapkan besarnya kerugian negara," ujar dia.

Aras perbuatannya, Luhur disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BEKASI, KOMPAS.com - Sekuriti bernama Misan (52) dikalungi dua celurit di lehernya oleh dua remaja yang hendak tawuran di Kampung Caman, Jakasampurna, Bekasi, Rabu (6/11/2024), pukul 04.30 WIB.

Selain itu, dua remaja lainnya juga menodongkan dua parang ke perut Misan. Mereka mengancam Misan karena kesal rencana aksi tawuran mereka digagalkan Misan dan temannya, Rohim (52).

"Total ada empat senjata tajam, dua celurit di leher, dua parang di perut," ujar Mursidi (45), salah satu sekuriti RW 16 Kelurahan Jaksampurna, yang mendapat laporan dari Misan, saat ditemui di lokasi, Kamis (7/11/2024).

Beruntung, senjata tajam tersebut hanya digunakan para pelaku untuk mengancam Misan.

"Enggak luka-luka dia, selamat," kata Mursidi.

Mursidi mengatakan, empat remaja yang mengancam Misan dengan senjata tajam datang ke Kampung Caman bersama 26 pemuda lain.

Mereka datang sambil membawa celurit dan parang dari arah Kalimalang Bekasi menggunakan beberapa sepeda motor.

Kedatangan mereka di Kampung Caman tak lain untuk mencari calon lawan dari kelompok remaja setempat. Namun, sekelompok remaja ini tak menemukan para pemuda Kampung Caman yang sedianya menjadi lawan mereka.

Karena gagal tawuran, para remaja ini mengamuk di gang Kampung Caman, tak jauh dari pos ronda.

Melihat keramaian itu, Misan dan Rohim berusaha membubarkan para remaja itu. Namun, bukannya bubar, empat remaja justru mengancam Misan dengan senjata tajam.

Sementara, Rohim yang melihat Misan diancam menggunakan senjata tajam oleh para pelaku langsung melarikan diri.

Setelah mengancam Misan menggunakan senjata tajam, para pemuda itu langsung merusak pos ronda.

Akibatnya, kaca jendela pos ronda yang panjangnya sekitar satu meter pecah berkeping-keping.

Tak hanya itu, beberapa rumah warga di sekitar pos ronda juga terkena sasaran lemparan batu para pelaku.

"Dihancurin, dipecah-pecahin kacanya (pos ronda), rumah warga juga ditimpukin pakai batu," ungkap Mursidi.

Setelah merusak pos ronda, sekitar pukul 04.46 WIB, para pemuda ini membubarkan diri dan meninggalkan Kampung Caman.

Atas kejadian tersebut, Ketua RW 16 Kelurahan Jakasampurna, Syaiful langsung melapor ke Polres Metro Bekasi Kota.

Kompas.com telah menghubungi Polres Metro Bekasi Kota untuk menanyakan hal ini. Namun, hingga pukul 14.58 WIB, belum ada jawaban dari kepolisian.

BOGOR, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk mencari keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (Paman Birin).

Ia dilaporkan melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 6 Oktober 2024.

“Kami akan berkoordinasi juga dengan KPK dan kepolisian untuk menelusuri keberadaan beliau,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11/2024).

Bima mengakui bahwa Kemendagri telah menerima informasi mengenai pelarian Paman Birin.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di komisi antirasuah.

“Tentunya kita dorong semua aparatur untuk menghormati proses hukum karena status beliau kan juga masih definitif, ya, tentu harus menghormati status hukum,” ujar Bima Arya.

Sebelumnya, Tim Biro Hukum KPK menyatakan bahwa Paman Birin melarikan diri setelah operasi tangkap tangan pada 6 Oktober.

Keberadaan Paman Birin tidak dapat ditemukan meskipun penyidik telah mencarinya di beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyiannya.

Di sisi lain, Paman Birin juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai gubernur, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan dan Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalimantan Selatan

"Sampai persidangan ini berlangsung, termohon masih melakukan pencarian terhadap diri pemohon. Kondisi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemohon selaku tersangka melarikan atau kabur,” ungkap anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa hari lalu.

Perkara Paman Birin terungkap melalui OTT KPK pada 6 Oktober.

Dalam operasi tersebut, tim penyelidik dan penyidik mengamankan sejumlah anak buahnya.

Selain Paman Birin, KPK juga telah menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka, yaitu:

1. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan
2. Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan, Yulianti Erlinah
3. Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam, Ahmad
4. Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, berinisial Agustya Febry Andrean
5. Sugeng Wahyudi (swasta)
6. Andi Susanto (swasta)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko, membela Ketua Umumnya, Budi Arie, atas tudingan terlibat dalam melindungi situs judi online (judol).

Menurut dia, eks Menteri Komunikasi dan Informatika itu justru selama ini adalah sosok pelopor pemberantasan judol.

Ia memastikan Budi Arie tak mengetahui apalagi terlibat dengan belasan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap polisi karena membekingi situs judol.

"Padahal kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online," kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Handoko menjelaskan bahwa Budi Arie sudah melakukan sejumlah langkah untuk memberantas judi online, setelah dirinya dilantik sebagai Menkominfo pada era Presiden Joko Widodo.

Salah satu langkah yang dilakukan Budi Arie, jelas Handoko, adalah menghapus situs-situs judol di Indonesia.

"Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-takedown," ujar Handoko.

"Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas," tambahnya.

Dok. Kompas.com Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat menjadi narasumber pada acara Obrolan Newsroom Kompas.com di Menara Kompas dan disiarkan langsung di kanal Youtube Kompas.com, Senin (7/10/2024). Kata Budi Arie soal puluhan pegawai Komdigi ditangkap akibat lindungi situs judi online.

Tak sampai situ, Budi Arie juga disebut telah memberantas judi online hingga ke rekening-rekening pelakunya.

Bahkan, tambah Handoko, Budi Arie juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menutup rekening pelaku judol.

"Juga Budi Arie melakukan koordinasi dengan stakeholder di financial technology, fintech, untuk memverifikasi 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Beliau juga menerbitkan instruksi Menteri dan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri untuk memberantas dunia," katanya.

"Sebagai Menkominfo, dia juga melakukan langkah-langkah seperti mencopot, memutasi pegawai atau pejabat, serta tenaga honorer yang dicurigai terlibat judi online," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi online.

Polisi sejauh ini telah menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif. Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Seorang pengemudi taksi online menjadi viral setelah dipukul oleh penumpang. Insiden tersebut bermula dari cekcok yang membuat penumpang merasa kesal.

Kejadian pemukulan itu menjadi viral karena pengemudi merekamnya menggunakan dashboard camera atau dashcam.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan bahwa Digital Video Recorder (DVR) atau dashcam memang dapat digunakan sebagai alat bukti. Namun, ia menambahkan, fungsi dashcam bersifat pasif.

Ilham Karim/Kompas.com Ilustrasi dashcam mobil.

"Sesuai dengan UU ITE bahwa informasi elektronika dan atau rekaman dan atau hasil cetak elektronika dapat digunakan sebagai alat bukti. Alat bukti tersebut merupakan perluasan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP," kata Budiyanto kepada Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP itu menyarankan agar pengemudi segera melapor ke polisi jika menghadapi kejadian yang tidak menyenangkan atau tindakan pidana.

"Segera menuju kantor polisi terdekat, atau jika jauh dari kantor polisi, menuju tempat-tempat yang ramai," ujarnya.

Tangkapan layar Seorang penumpang taksi online yang merupakan perwira polisi menonjok sopir setelah terlibat adu mulut di dalam taksi. Insiden yang terjadi di sebuah kawasan di Jakarta pada Kamis (31/12024) itu viral di media sosial.

Budiyanto juga menekankan bahwa pengemudi berhak untuk mempertanyakan perilaku penumpang yang dianggap tidak wajar.

Namun, Budiyanto mengingatkan agar hal tersebut dilakukan juga dilakukan sesuai hukum positif yang berlaku.

"Tapi kita sebagai negara hukum tetap harus menjunjung azas praduga tak bersalah dan menghormati etika serta hak asasi manusia (HAM)," ujar Budiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan alasan saudara mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo mengajukan keberatan atas perampasan aset oleh KPK.

Hal ini tertuang dalam tanggapan Jaksa KPK atas permohonan keberatan keluarga Rafael di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Jaksa KPK mengatakan, permohonan keberatan atas perampasan aset di antaranya diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam perkara Tipikor.

“(Permohonan sesuai undang-undang dan Perma) atau hanya upaya dari pemohon mencari celah seolah-olah aset yang telah dirampas itu merupakan harta kekayaan yang sah,” kata jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Jaksa KPK menyebutkan, alasan pengajuan keberatan menjadi salah satu aspek yang akan diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan cermat.

Hakim nantinya akan memberikan pendapat mengenai aspek formil dan materiil guna menilai apakah alasan pengajuan keberatan itu sesuai UU Pemberantasan Tipikor dan Peraturan MA Nomor 2 tahun 2022.

Jaksa KPK yakin, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memiliki pandangan yang arif dan bijaksana dalam menentukan pandangan rasional terkait suatu peristiwa pidana dan perbuatan materiil.

“Mengingat di dalam diri setiap majelis hakim terpatri nilai kebenaran dan nilai keyakinan untuk menakar mana yang benar itu benar dan mana yang salah itu salah,” ujar jaksa KPK.

Sebelumnya, sejumlah saudara Rafael mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK.

Mereka yang menjadi pemohon adalah Petrus Giri Herniawan, Markus Seloadji, Martinus Gangsar, serta pemohon dari korporasi yakni CV Sonokeling Cita Rasa.

Pihak CV Sonokeling Cita Rasa tidak terima 1 unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL dan 1 unit mobil Grand Max dengan nomor polisi AB 8661 PH disita.

Sementara itu, aset yang disita dari tiga pemohon lainnya terdiri dari uang di SDB RAT sebesar Euro 9.800, 2.098.365 dolar Singapura, dan 937.900 dolar AS; perhiasan di SDB RAT berupa 6 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 liontin; serta beberapa properti termasuk rumah di Jalan Wijaya Kebayoran.

Selain itu, terdapat rumah di Srengseng, dan ruko di Meruya; 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta 1 unit mobil VW Caravelle Nopol AB 1253 AQ.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengeklaim bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah oke untuk digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

Kepala BSSN, Hinsa Siburian menyebut bahwa pihaknya sudah lama berkoordinasi dengan KPU.

"Kemudian ketika mereka membangun Sirekap itu juga tentu kita lihat dari sisi kemananan," kata Hinsa seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI mengenai persiapan pilkada, Kamis (7/11/2024).

"Laporan kemarin ke saya, hasil monitor dari teman-teman, secara umum it's okay," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebuah sistem elektronik perlu diperhatikan dari dua sisi.

Pertama, dari segi keandalan, sejauh mana sebuah sistem elektronik dapat berfungsi dengan baik.

Kedua, BSSN melihat dari sisi keamanan, apakah ada hal-hal yang perlu ditambahkan untuk menambah keamanan sistem elektronik tersebut.

Ia mengaku, KPU sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai arahan BSSN saat saling berkoordinasi tentang pengembangan Sirekap.

"Tentu keandalan itu, antara mereka dengan si pengembang," tegas dia.

Namun, BSSN mengaku tidak dapat memastikan apakah Sirekap dapat dipastikan 100 persen aman dari penyusupan atau peretasan jelang Pilkada Serentak 2024.

"Di ruang siber tidak ada istilah seratus persen itu aman. Yang diutamakan itu adalah bagaimana upaya kita, bagaimana antisipasi kita, bagaimana ketajaman kita membuat prediksi dan apa yang kita lakukan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, hari ini KPU RI meluncurkan Sirekap Mobile untuk Pilkada Serentak 2024.

"Jadi beberapa rangkaian teknologi informasi (Sirekap) Insya Allah sudah optimal untuk dilakukan di Pilkada 2024," ujar anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Betty menuturkan, ada beberapa perbaikan yang diberikan KPU kepada Sirekap Mobile dibandingkan versi Sirekap pada Pemilu 2024.

Misalnya, ada formulir yang memiliki penanda pada kolom dan baris sehingga bisa mempercepat konversi sistem informasi dari Sirekap Web.

Kemudian ada pengamanan aritmatika yang diberikan untuk mendeteksi salah input dalam sistem Sirekap Mobile yang dipegang oleh petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Lalu untuk beberapa hal yang lain, adalah ada fitur sekarang perbaikan yang bisa dilakukan oleh KPPS, jika yang dilihat mata itu berbeda dengan yang ada di form C hasilnya," ujar Betty.

Selain itu, Sirekap mobile juga bisa digunakan tanpa harus terhubung dengan internet.

Rekapitulasi akan diunggah ke server Sirekap Web setelah ponsel milik KPPS kembali terhubung dengan jaringan internet.

Betty menyebutkan, KPU akan memberikan bimbingan teknis kepada para pengguna Sirekap Mobile berupa video simulasi penggunaan aplikasi tersebut serta layanan bantuan 24 jam bagi pengguna yang bingung.

"Jadi kami akan menyiapkan help desk 24 jam kepada petugas kami, di seluruh Indonesia agar penggunaan Sirekap Mobile ini bisa optimal," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa ada suatu daerah di kawasan pantai utara Jakarta (Jakarta Utara) yang mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 centimeter setiap tahunnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membahayakan dan perlu segera dicari solusinya. Situasi itu dipantau AHY saat meninjau lokasi penurunan permukaan tanah yang ada di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Kita ingin mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah, land subsidence, yang terjadi di pantai utara Jakarta. Kami sudah meninjau langsung lokasi yang dimaksud. Ada suatu daerah yang bahkan penurunan permukaan tanahnya itu sampai dengan 10 cm setiap tahun. Ini berbahaya," ujar AHY saat memberikan pemaparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir siaran YouTube Kementerian Dalam Negeri.

AHY menjelaskan, saat ini tanggul setinggi 4,8 meter sudah dibangun untuk mengantisipasi situasi itu.

Namun, pemerintah ingin memastikan ke depannya masyarakat sekitar dan nelayan tetap bisa hidup aman dan selamat. Sehingga, pemerintah akan terus mengkaji realisasi proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan giant sea wall (tanggul laut raksasa).

"National Capital Integrated Coastal Development, NCICD, ini juga akan terus kita berdayakan dan mudah-mudahan apa yang divisikan oleh Bapak Presiden, dibangunnya giant sea wall, diawali dari Jakarta dan juga nanti ke arah pantai utara Pulau Jawa, ini bisa kita jalankan dengan baik," tambah AHY.

Diberitakan sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya land subsidence atau penurunan permukaan tanah di pantai utara Jakarta adalah eksploitasi air bersih yang berlebihan oleh masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu yang membuat potensi terjadinya banjir rob semakin besar.

Merespons hal itu, Menko AHY menyatakan bahwa harus ada suplai air yang cukup bagi warga Jakarta Utara.

Sehingga, rencananya pemerintah akan menyuplai air baku dari Bendungan Jatiluhur dan Karian untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya penurunan tanah.

Terlebih, menurut AHY, masyarakat pesisir utara Jakarta terancam bencana, yaitu banjir rob dan penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap saat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut dua, Dharma Pongrekun, menjanjikan normalisasi sungai untuk mengatasi masalah banjir jika terpilih dalam Pilkada Jakarta 2024.

"Program penanganan banjir adalah program normalisasi kembali, kenapa renormalisasi, karena pada periode (gubernur) yang lalu ini terhenti, sehingga pendangkalan sungai atau kali itu terjadi kembali," kata Dharma di Kampung Kramat, Cililitan, Kramat Jati, Kamis (7/11/2024).

Menurut Dharma, salah satu langkah penting dalam penanganan banjir adalah membersihkan aliran sungai secara berkala untuk mencegah pendangkalan.

Dharma menegaskan bahwa pembersihan sungai tidak hanya bertujuan mengurangi risiko banjir, tetapi juga untuk menjaga estetika kota.

"Oleh sebab itu, normalisasi akan tetap kami lakukan, prinsipnya normalisasi seperti orang menyapu sampah di depan rumah, dilakukan setiap hari. Jangan menunggu sampai air sudah naik," pungkasnya.

Dharma juga menyebut bahwa pencegahan banjir harus dilakukan jauh hari sebelum musim hujan.

"Paling tidak ada toleransi, misalnya kedalamannya harus 2 meter atau 1,5 meter, standar normal ini harus dipertahankan. Jangan seperti pemadam kebakaran, ada banjir baru dikerjakan," ujarnya.

Dharma menambahkan, perawatan rutin sungai akan lebih hemat biaya dibandingkan penanganan darurat. Selain itu, ia berencana menambah hutan kota dan menanam pohon untuk membantu penyerapan air hujan.

"Lalu dilanjutkan mungkin apa, pembuatan penanaman hutan kota, pohon-pohon yang dapat menyerap air, sehingga pengurangan debit itu bisa termanage dengan baik," kata Dharma.

Diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga pasangan calon, yaitu pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, yang didukung oleh Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, Nasdem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.

Pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju secara independen; serta pasangan nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDI-P dan Partai Hanura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) menyita sebanyak 44 bidang tanah dan bangunan dari tersangka kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Saat ini KPK telah melakukan penyitaan aset milik tersangka sebanyak 44 bidang tanah dan bangunan, yang tidak diagunkan, dengan total taksiran nilai sebesar kurang lebih Rp 200 miliar," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Tessa mengatakan, aset yang disita KPK saat ini belum termasuk kendaraan dan barang lainnya. Hal tersebut, kata dia, sedang dinilai oleh Tim KPK

"Sementara asset lainnya yang statusnya diagunkan, masih dipelajari lebih lanjut oleh penyidik," ujarnya.

Tessa mengatakan, kerugian negara dari kasus korupsi LPEI ini ditaksir sekitar Rp 1 triliun.

Ia mengatakan, penyidik menemukan modus tambal sulam dalam hal peminjaman dan pembayaran kredit pembiayaan di LPEI, di mana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya.

"Selain itu, diduga bahwa tersangka dari pihak debitur telah mendapatkan fasilitas kredit dari LPEI dengan perusahaan lain miliknya," tuturnya.

Terakhir, Tessa mengatakan, KPK terus mempelajari perkara korupsi di LPEI ini dan memungkinkan menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan patut untuk dimintakan pertanggung jawaban pidananya.

"KPK juga mengingatkan kepada para pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini," ucap dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Juru Bicara KPK tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, status hukum para pelaku ditetapkan sejak 26 Juli 2024 lalu.

“KPK telah menetapkan 7 orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta terkait penyidikan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI,” kata Tessa kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Namun, Tessa belum menyebutkan identitas tujuh orang tersangka tersebut.

Ia menyatakan, penyidikan masih berlangsung. KPK juga terus memeriksa sejumlah saksi dan menyita berbagai barang bukti.

Tessa menambahkan, ketujuh tersangka sudah dicegah untuk berpergian ke luar negeri.

"Larangan bepergian tersebut berlaku selama enam bulan ke depan,” tutur Tessa.

Dugaan korupsi di LPEI berawal dar aduan dugaan korupsi yang diterima KPK pada 10 Mei 2023 dan telah masuk tahap penyidikan pada 19 Maret 2024.

Dalam kasus ini, KPK menduga negara rugi hingga Rp 3,451 triliun akibat korupsi pemberian kredit ekspor tersebut.

Indikasi kerugian itu timbul dari kucuran kredit ke tiga korporasi yakni, PT PE Rp 800 miliar, PT RII Rp 1,6 triliun, dan PT SMYL Rp 1,051 triliun.