JAKARTA, KOMPAS.com - Awak media mengalami kerugian imbas kerusuhan usai sidang putusan perkara Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) siang.

Kameramen Kompas TV, Bodhiya Vimala mengungkapkan, dirinya menjadi korban aksi kekerasan kubu Pro SYL.

Namun, ia sempat lari dari masa pendukung eks Mentan itu sehingga tidak kena tendang.

“Gue bertahan, mereka rame. Sudah ditendang, tapi enggak kena,” Bodhiya Vimala kepada Kompas.com di lokasi.

Sementara itu, Kameramen TV One Firdaus mendapatkan kekerasan dari polisi. Ia disikut oleh polisi yang mengamankan jalannya sidang.

Kerusuhan ini terjadi setelah sidang ditutup dan SYL beranjak dari kursi terdakwa keluar ruangan.

Wartawan tampak berdesak-desakan untuk mengabadikan momen eks Mentan itu keluar dari ruangan.

SYL sempat tertahan akibat banyaknya awak media yang ingin mengambil gambar. Dorong-dorongan pun tak terhindarkan.

Di sisi lain, keluarga dan simpatisan SYL juga ingin bertemu Politikus Partai Nasdem itu.

Tak sedikit wartawan yang didorong oleh aparat keamanan. SYL pun kembali ke ruang sidang. Sementara kisruh terjadi antara wartawan dan pendukung SYL.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Pagar pembatas ruang sidang SYL roboh

Dari kerusuhan ini, Kamera Kompas TV dan TV One rusak.

Tak sedikit alat-alat peliputan wartawan yang terinjak-injak. Misalnya tripod iNews TV yang ikut rusak.

Usai menyampaikan pernyataan kepada wartawan, SYL pun meminta maaf atas kerusuhan yang terjadi.

“Maafkan saya sudah membuat kekacauan,” tutur SYL.

Dalam perkara ini, SYL dijatuhi 10 tahun penjara setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

SYL dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

KOMPAS.com - Pengguna kiranya perlu mengetahui beberapa panduan dasar dalam mengoperasikan aplikasi Google Maps, khususnya dalam hal pencarian lokasi. Salah satu panduan dasar itu seperti cara mencari lokasi tanpa nama di Google Maps.

Sebagaimana cukup umum diketahui, lokasi-lokasi di Google Maps bisa diberi nama oleh pengguna, seperti “Toko Budi”, “Penginapan Tono”, dan lainnya. Dengan terdapat nama pada lokasi itu, pengguna bakal lebih mudah untuk melakukan pencarian di Google Maps.

Pengguna tinggal memasukkan nama lokasi di pencarian Google Maps. Setelah itu, Google Maps bakal menunjukkan titik lokasi yang sesuai dengan nama tersebut. Jika hendak menuju ke lokasi itu, pengguna dapat mengatur navigasinya.

Akan tetapi, tak semua lokasi di Google Maps telah diberikan nama. Banyak pula lokasi di Google Maps yang tidak bernama. Jika lokasi tidak memiliki nama, pengguna mungkin bakal sedikit kesulitan untuk mencarinya di Google Maps.

Namun, bukan berarti tak ada cara mencari lokasi tanpa nama di Google Maps. Lantas, bagaimana cara mencari lokasi tanpa nama di Google Maps? Jika tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, berikut adalah cara mencari lokasi tanpa nama di Google Maps.

Cara mencari lokasi tanpa nama di Google Maps

Cara mencari lokasi tanpa nama di Google Maps itu pada dasarnya cukup mudah. Pengguna hanya perlu mengetahui titik koordinat dari lokasi yang hendak dicari.

Untuk diketahui, titik koordinat adalah kombinasi pertemuan dua garis khayal yang membagi bumi pada peta, yakni Longitude (garis bujur) dan Latitude (garis lintang).

Di Google Maps, pengguna bisa melihat garis Longitude dan Latitude yang menandai sebuah lokasi. Titik koordinat di Google Maps biasanya tertera lewat beberapa format, misal format derajat, menit, dan detik (DMS), contohnya 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E.

Kemudian, format derajat dan menit desimal (DMM), contohnya 41 24.2028, 2 10.4418. Selain itu, titik koordinat di Google Maps biasanya juga ditampilkan dengan format derajat desimal (DD), misalnya 41.40338, 2.17403.

Pengguna bisa memasukkan titik koordinat atas sebuah lokasi di Google Maps untuk mencari titiknya. Adapun penjelasan cara mencari lokasi tanpa nama di Google Maps dengan titik koordinat adalah sebagai berikut:

• Buka aplikasi Google Maps.
• Kemudian, masukkan titik koordinat dari sebuah lokasi pada kolom pencarian.
• Setelah itu, tekan Enter untuk melakukan pencarian.
• Terakhir, Google Maps bakal menunjukkan titik lokasi tanpa nama yang sesuai titik koordinat itu.

KOMPAS.com/Zulfikar Hardiansyah Ilustrasi cara mencari lokasi tanpa nama di Google Maps.

Cukup mudah bukan cara mencari lokasi tanpa nama di Googel Maps? Cara mencari lokasi tanpa nama di Google Maps bakal memudahkan pengguna untuk mengetahui titik lokasi yang belum ditambahkan nama.

Dengan demikian, pengguna tak perlu bingung ketika harus mencari lokasi yang belum diberi nama di Google Maps. Itulah penjelasan seputar cara mencari lokasi tanpa nama di Google Maps dengan mudah dan praktis.

Sebagai informasi tambahan, tiap lokasi atau tempat di peta Google Maps selalu memiliki titik koordinat dengan format yang tertera pada penjelasan di atas.

Pengguna bisa melihat titik koordinat itu dengan mudah. Adapun cara melihat titik koordinat di Google Maps adalah sebagai berikut.

Cara melihat titik koordinat di Google Maps

• Buka aplikasi Google Maps di ponsel.
• Pilih lokasi yang hendak dilihat titik koordinatnya.
• Setelah memilih lokasi, buka drop down menu yang tertera di bawah tampilan peta.
• Gulir ke bawah hingga menemukan deretan angka yang tersusun sesuai dengan format titik koordinat, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
• Kemudian, ketuk titik koordinat tersebut dan aplikasi bakal otomatis membuatkan salinannya.

KOMPAS.com/Zulfikar Hardiansyah Ilustrasi cara mencari titik koordinat di Google Maps.

JAKARTA, KOMPAS.com - S (16), siswi di Koja, Jakarta Utara, yang diduga dihamili oleh pria yang dikenal dari Instagram diminta untuk menyelesaikan masalah dialaminya secara kekeluargaan.

Kuasa hukum keluarga S, Amriadi Pasaribu mengatakan, permintaan damai antara korban dan pelaku atas kasus pemerkosaan diinisiasi oleh polisi.

"Akhirnya, saya bertemu lagi dengan penyidik dan bahwa ada upaya untuk melakukan proses pendamaian," ujar Amriadi kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Momen perencanaan damai itu terjadi setelah Amriadi bertemu dengan penyidik dari Polres Metro Jakarta Utara yang menangani perkara ini.

Namun, Amriadi menolak. Ia tetap meminta polisi untuk melanjutkan perkara dugaan aksi kekerasan seksual yang telah dilaporkan pada Maret 2024.

"Namun saya merasa tidak benar dan kasus ini harus diselidiki (lebih) lanjut," kata Amriadi.

Amriadi mendesak penyidik untuk menangkap dan menahan pelaku yang telah menghamili korban.

Sebab, sejak kasus dilaporkan Maret 2024, pelaku masih bebas berkeliaran.

"Itu pelaku belum ditahan, saya kira penyidik jangan lah main-main, apalagi ini kan korbannya anak-anak," ucap Amriadi.

Amriadi mengemukakan, tak sedikit orang yang datang ke keluarga S untuk membujuk agar kasus ini diselesaikan kekeluargaan.

Namun, keluarga S tetap menolak dan ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.

S sudah berkali-kali diperiksa baik itu di kantor polisi, dan di sekolahnya.

Pemeriksaan yang berulang kali justru membuat S semakin trauma. Di sisi lain, pelaku masih belum ditangkap juga.

Diberitakan sebelumnya, S diduga disetubuhi oleh K sebanyak dua kali pada September 2023. Keduanya berkenalan melalui media sosial Instagram.

Awalnya, S tak mau bercerita kepada ibunya bahwa pernah disetubuhi K. Ia hanya sering mengurung diri di kamar.

Namun pada Maret 2024, S mengeluh kepada ibunya karena tak menstruasi selama beberapa bulan terakhir.

Akhirnya, S dibawa ke dokter oleh ibunya untuk diperiksa dan ternyata hamil. Setelah itu, S dan ibunya pergi ke rumah K untuk meminta pertanggung jawaban.

Namun, setibanya di sana S dan ibunya justru tidak diterima baik dan dihina.

Sang ibu kesal dan langsung melaporkan peristiwa putrinya itu ke Polres Metro Jakarta Utara dengan didampingi oleh kuasa hukum.

(Reporter : Shinta Dwi Ayu | Editor : Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengaku diberi pesan Presiden Joko Widodo untuk mengawal Rancangan Undang-Undang TNI dan Polri.

Hadi mendapatkan instruksi Jokowi agar pembahasan RUU TNI dan Polri dilakukan dengan hati-hati.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang menginstruksikan agar pembahasan RUU dilakukan dengan hati-hati, tidak bertentangan dengan konstitusi dan putusan MK,” kata Hadi dalam paparan pada acara “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Jokowi juga mengatakan kepada Hadi bahwa RUU TNI dan Polri harus memiliki argumen yang kuat sehingga bisa diterima publik dan masyarakat.

“Selayaknya sebilah pedang, penyusunan RUU TNI dan RUU Polri juga harus melalui tempaan dan pengasahan yang matang agar dapat digunakan sebagai instrumen untuk menjawab tantangan dalam bidang pertahanan negara, keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum,” tutur Hadi.

Jokowi lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno menunjuk Hadi selaku Menko Polhukam untuk mengoordinasikan penyusunan RUU TNI dan RUU Polri.

Hadi menekankan bahwa pemerintah tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan formil pembentukan UU.

“Namun, yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri,” tutur Hadi.

Oleh karena itu, pada hari ini, Kamis, Kemenko Polhukam mengadakan dengar pendapat publik dengan mengundang berbagai perwakilan masyarakat yang terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta lembaga terkait.

Pemerintah, kata Hadi, berharap mendapatkan berbagai perspektif terkait substansi RUU TNI dan RUU Polri, baik pendapat yang pro maupun kontra.

“Pelibatan masyarakat ini dilakukan oleh pemerintah sejak dini yaitu sebelum dimulainya penyusunan daftar inventaris masalah (DIM) sebagai pondasi awal dalam pembahasan yang akan dilakukan pada jajaran internal pemerintah,” ujar Hadi.

Terbaru, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) soal RUU TNI dan Polri.

Namun, Dasco tak menyampaikan secara pasti kapan surpres itu sampai ke DPR RI dari pemerintah.

“Surpres UU sudah diterima tapi DIM (daftar inventarisasi masalah) belum sampai,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Setelah surpres diterima, DPR RI bisa melanjutkan proses pembahasan dua beleid tersebut.

Selain RUU TNI dan Polri, DPR juga sudah menerima Surpres RUU Imigrasi dan RUU Kementerian Negara.

KOMPAS.com – Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan jelang mengarungi kompetisi Liga 1 2024-2025. Persebaya berencana menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta dalam waktu dekat ini.

Pelatih Persebaya Paul Munster mengatakan jelang pemusatan latihan, tim dalam kondisi bagus.

Tidak hanya pada aspek teknik, tetapi juga sisi mental, para pemain Persebaya menunjukkan kondisi yang cukup bagus.

"Persiapan untuk TC bagus, tetapi untuk saat ini kami fokus pada latihan yang ada. Kami berlatih dua kali dalam sehari. Pagi di gym dan sore bermain dengan bola," ucap Munster, Rabu (10/11/2024).

"Jadi, intensitas mulai dinaikkan pekan ini secara perlahan. Pemain dalam kondisi bagus, sehat, dan mulai mendapat sentuhannya," tutur pelatih asal Irlandia Utara itu.

"Tidak lupa juga, kondisi mental pun bagus," katanya.

Secara keseluruhan, persiapan Persebaya menyambut kompetisi berjalan dengan baik. Walau menggelar pemusatan latihan, ia ingin Bruno Moreira dkk menjalaninya dengan gembira.

Menurut dia, dengan suasana yang lebih enjoy, chemistry dan kekompakan tim dapat terbangun dengan baik.

Paul Munster mengakui walau terlihat enjoy dan gembira, pemain Persebaya benar-benar serius menjalani program yang diberikan oleh tim pelatih.

"Semua persiapan untuk musim baru berjalan dengan baik. Mulai dari program latihan hingga perekrutan pemain, membangun kekompakan tim, dan terkadang kami harus membuat suasana jadi riang gembira," ujar Paul Munster.

“Namun, yang mungkin tidak terlihat, kami bekerja sangat keras. Kami sangat serius dan sekarang lebih serius karena liga sudah dekat, satu bulan lagi," katanya.

Selama menjalani pemusatan latihan, Persebaya juga berencana menggelar laga uji coba untuk mematangkan pemahaman taktik antarpemain, terutama rekrutan baru.

Selain itu, sebelum kompetisi bergulir, ia juga ingin ada penguatan dari sisi kondisi kebugaran fisik pemain.

"Latihan fisik dapat penekanan lebih terutama setelah laga anniversary. Latihan sangat keras, tetapi pemain menikmatinya. Kami memberi tekanan, tetapi semua berjalan bagus," kata pelatih berlisensi UEFA Pro itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Suami penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL), Tiko Pradipta Aryawardhana memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan sebagai saksi terkait kasus dugaan penggelapan uang Rp 6,9 miliar, Kamis (11/7/2024).

"Memang benar yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan bersama dengan lawyer-nya," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro.

Saat ini, Tiko hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus yang dilaporkan oleh mantan istrinya, AW.

Tiko hadir dalam pemeriksaan pukul 10.05 WIB.

"Jadi untuk laporan, ada materi mantan istrinya itu laporan penggelapan (dana) dalam jabatan," tambah Bintoro.

Diberitakan sebelumnya, Tiko diduga telah menggelapkan dana perusahaan PT Arjuna Advaya Sanjaya (AAS) pada periode 2015-2021.

Tiko disebut menggelapkan dana perusahaan sebesar Rp 6,9 milliar.

Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman ini didirikan bersama oleh Tiko dan AW.

Pelapor meyakini, Tiko telah melakukan penggelapan dalam jabatannya dan melanggar pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membantah UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) direvisi menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai ajang untuk bagi-bagi jabatan.

Dalam revisi yang tengah bergulir di DPR, muncul usul agar jumlah anggota DPA tak dibatasi.

Namun, Eddy meminta revisi ini tak dipandang dari aspek politis.

"Saya tidak melihat itu dari aspek politiknya dan saya tidak mau tarik ke ranah politis. Tetapi di pemerintahan manapun, ada namanya advisory council to the president, gitu ya. Dan itu ada, dan itu sangat lazim bahkan," ujar Eddy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Eddy menjelaskan, dirinya tidak melihat alasan untuk tidak membolehkan UU Wantimpres diperkuat menjadi DPA.

Dia menegaskan, orang-orang yang menjadi anggota DPA pastilah orang yang punya rekam jejak baik.

"Kenapa di Indonesia tidak boleh? Dan itu akan diisi oleh orang-orang yang rekam jejaknya itu bisa dicek kok oleh masyarakat. Jadi memiliki pengalaman, memiliki rekam jejak yang baik, dan memiliki kemampuan untuk memberikan advice, nasihat, input yang terbaik untuk presiden," tuturnya.

Ia menambahkan, Wantimpres memang harus diperkuat, salah satunya dengan perubahan nomenklatur ini.

"Esensinya itu, jadi secara konseptual Wantimpres itu peran yang penting, tapi sampai saat ini mungkin fungsinya masih belum optimal. Jadi ini harus dioptimalisasikan. Apalagi Presiden kita saat ini dan yang akan datang membutuhkan banyak masukan dari berbagai sektor, dengan untuk upaya kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal," papar Eddy.

"Kan kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi, 6,7, bahkan 8 persen. Jadi itu saya kira penting," imbuhnya.

Sebelumnya, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengingatkan agar revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak sekadar untuk bagi-bagi kekuasaan.

Pasalnya, menurut Adi, publik mulai menduga ada tujuan bagi-bagi kekuasaan di balik revisi UU Wantimpres yang pembahasannya dikebut satu hari oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR hingga diputuskan akan dibawa ke paripurna dan menjadi insiatif dari parlemen tersebut.

“Tapi jangan sampai ada kesan bahwa DPA ini justru ingin mengakomodasi kelompok politik yang jauh lebih besar. Kan itu yang mustinya harus dhindari,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Apalagi, salah satu perubahannya adalah nomenklatur yang disepakati menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Padahal, lembaga tersebut sudah dihapuskan setelah dilakukan amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Lalu, tugas dan fungsinya digantikan oleh Wantimpres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, Adi menyebut, wacana menghidupkan kembali DPA adalah kelanjutan dari ide presidential club yang ingin mengakomodasi para mantan presiden, sehingga memberikan kontribusi pemikiran sampai gagasan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Wajar kalau publik melihat sebenarnya belakangan ini perubahan Wantimpres ke DPA ini bagian dari untuk memperbesar koalisi dengan cara merangkum pikiran-pikiran yang dinilai kontributif untuk pemerintahan yang akan datang, tetapi itu tadi kesan bagi-bagi kekuasaan itu harus bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan," ujar Adi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang warga bernama Rahlan (77) mengaku menyesal sudah menandatangani surat persetujuan pembangunan tower telekomunikasi ilegal di atas masjid Al Ihsan, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Sebenarnya bapak menyesal suruh tanda tangan setuju, karena kirain untuk kepentingan masjid," ucap Rahlan ketika ditemui Kompas.com di depan Masjid Al Ihsan, Rabu (10/7/2024).

Rumah Rahlan berada persis di depan Masjid Al Ihsan sehingga pembangunan tower setinggi 20 meter itu harus ada persetujuannya.

Ia mengatakan, saat disuruh tanda tangan, tidak dijelaskan berapa ketinggian tower yang akan dibangun.

Namun, saat tower itu jadi, ia kaget karena tingginya melebihi masjid dan juga rumah warga.

"Iya kaget, saya pikir enggak setinggi itu. Eh enggak tahunya ditambah lagi jadi tinggi," ucap dia.

Tower yang dibangun di lantai dua masjid itu membuat Rahlan khawatir karena sewaktu-waktu bisa menimpa rumahnya.

Senada dengan Rahlan, warga lain bernama Amri juga merasa takut apabila sewaktu-waktu tower itu menimpa rumah warga.

"Namanya musibah enggak ada yang tahu, ya, kita takut aja," ucap dia.

Jika tower itu tidak penting untuk masjid, ia meminta segera dibongkar.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga setempat datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan terkait tower yang dibangun di lantai dua masjid itu.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apapun soal pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

Sadar sewaktu-waktu bisa roboh dan menimpa rumahnya, sejumlah warga pun ingin tower tersebut dirobohkan atau dipindahkan agar tidak lagi berada di atas masjid.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Allianz Utama Indonesia mengingatkan, memiliki perlindungan perjalanan penting bagi para pelancong untuk meminimalisir ketidaknyamanan selama perjalanan.

Direktur dan Chief Technical Officer Allianz Utama Indonesia Ignatius Hendrawan mengatakan, asuransi perjalanan tidak hanya sekadar memberikan perlindungan terhadap pelaku perjalanan, tetapi juga bisa memberikan ketenangan pikiran.

"Asuransi perjalanan dapat memberikan ragam manfaat perlindungan yang komprehensif," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (11/7/2024).

Ia menambahkan, asuransi perjalanan akan menjamin pembatalan dan perubahan perjalanan, keterlambatan keberangkatan, layanan bantuan darurat 24 jam, sampai penundaan penerbangan.

Tak hanya itu, asuransi perjalanan juga akan menjamin kerusakan dan kehilangan bagasi, penundaan bagasi, pengobatan di luar negeri dengan batasan sesuai ketentuan Polis, santunan kecelakaan diri dan cacat tetap, dan manfaat ketidaknyamanan lainnya.

Berikut ini adalah beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan untuk memiliki asuransi perjalanan saat bepergian.

1. Biaya Medis

Apabila terjadi penyakit serius atau cedera selama perjalanan sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut pada polis, biaya medis yang diperlukan untuk pengobatan tersebut tanpa adanya risiko sendiri dan limit yang tinggi dengan maksimum sesuai plan yang dipilih.

Dalam hal ini, Allianz Utama juga menyediakan fasilitas cashless untuk rawat inap yang dijamin. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan ketenangan pikiran dan memungkinkan pelancong untuk fokus pada pemulihan akibat risiko cedera atau jatuh sakit.

2. Evakuasi medis dan repatriasi

Ketika pelancong secara medis membutuhkan perawatan medis yang lebih serius atau perlu dievakuasi ke rumah sakit terdekat atau kembali ke negara Indonesia atau negara asal, asuransi perjalanan dapat menjamin biaya evakuasi dan repatriasi.

Asal tahu saja, proses ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama jika melibatkan perjalanan internasional jarak jauh.

3. Kerusakan dan Kehilangan Barang Bagasi Pribadi

Ketika bepergian, ada kemungkinan barang-barang pribadi yang dibawa atau dibeli mengalami pencurian, perampasan, perampokan atau bahkan barang bagasi check-in pelancong hilang oleh maskapai.

Hal ini tentunya dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelaku perjalanan, sehingga, salah satu manfaat dari asuransi perjalanan adalah untuk memberikan penggantian finansial apabila terjadi kerusakan atau kehilangan tersebut.

4. Bantuan Darurat 24 Jam di Seluruh Dunia

Salah satu produk perusahaan, yakni Allianz TravelPro menyediakan layanan bantuan darurat yang dapat dihubungi dalam waktu 24 jam dari seluruh dunia.

Hal ini memudahkan pelancong untuk akses kontak ke layanan bantuan darurat Allianz, jika sewaktu-waktu membutuhkannya.

Demikian adalah beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan untuk memiliki asuransi perjalanan saat bepergian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan perubahan penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dianggap sebagai simbolisasi politik Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Saya secara pribadi melihatnya bukan dalam perspektif wewenang seorang presiden terkaitnya Wantimpres atau DPA, tapi melihat lembaga tersebut dari sisi simbolisasi politik Prabowo," kata pengamat politik Jannus TH Siahaan saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (10/7/2024).

Jannus mengatakan, Prabowo membutuhkan simbol dukungan politik dari mantan-mantan presiden yang terlembagakan secara legal dalam pemerintahannya mendatang.

Menurut dia, Prabowo sangat membutuhkan dukungan politik secara simbolis buat mengesankan pemerintahannya mendatang kuat secara politik.

Simbol kekuatan itu, kata Jannus, karena pemerintahan terlihat didukung oleh koalisi besar di satu sisi dan mendapat sokongan secara personal oleh mantan-mantan presiden negeri.

"Secara teknis, Prabowo membutuhkan 'dukungan keroyokan' dari SBY dan Jokowi untuk menghadapi kemungkinan resistensi keras dari oposisi, yakni PDIP," ucap Jannus.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Akan tetapi, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

Perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya akan membentuk koalisi atau kerja sama politik bernama koalisi semut di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Hal ini disampaikan Djarot usai ditanya tentang PDI-P yang belum juga menentukan sosok yang diusung pada Pilkada Sumut, sedangkan lebih dari lima partai politik sudah mendukung Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

"Kita akan bentuk koalisi semut. Biarkan semut melawan gajah," kata Djarot ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Ia pun kemudian teringat permainan tradisional di masa kecil, yaitu suit. Dalam permainan ini, semut yang dilambangkan oleh jari kelingking menang melawan gajah yang disimbolkan dengan jari jempol.

Menurut Djarot, PDI-P memandang semut itu adalah rakyat, sedangkan gajah bisa saja dipandang menggambarkan koalisi partai politik yang gemuk.

PDI-P, lanjut Djarot, mengutamakan membangun kerja sama dengan rakyat termasuk di Pilkada Sumut.

"Kalau untuk kursi itu sudah diborong. Ada yang mengatakan itu koalisi gemuk, koalisi gajah, koalisi raksasa, begitu ya, kalau PDI Perjuangan itu lebih banyak membangun suara di grassroot. Memang yang menjadi kunci itu sekarang tinggal PDI Perjuangan," jelasnya.

"Kita akan berusaha untuk tetap membangun koalisi, membangun kerja sama dengan rakyat di bawah," sambung dia.

Djarot mengatakan, berbagai jenis semut akan bersatu untuk melawan gajah.

Ia juga menyampaikan bahwa cara menang melawan gajah amat mudah, dengan menyerang telinganya.

"Gampang kalau melawan gajah itu paling gampang itu serang telinganya. Katanya. Telinganya diserang, jatuhlah dia (gajah)," ucap Djarot.

Kembali ke Pilkada Sumut, PDI-P akan membangun sistem demokrasi yang tidak melawan kotak kosong.

Ia menyadari jika saat ini peluang Bobby Nasution akan melawan kotak kosong ada di PDI-P.

"Nah untuk Sumut kembali lagi, apakah kita membangun sistem demokrasi dengan pendidikan politik Bobby dibiarkan melawan kotak kosong? Melawan kotak kosong atau tidak tergantung PDI Perjuangan," kata Djarot.

Seperti diketahui tujuh parpol mendukung Bobby Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo. Ketujuh parpol itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Julian Johan akan mengikuti Asia Cross Country Rally (AXCR) 2024 dengan menggunakan Lexus LX 570. Mobil tersebut sudah dimodifikasi dengan biaya yang tak sedikit agar siap menghadapi berbagai rintangan selama reli.

Pada bagian eksterior yang meliputi body, bumper dan wide fender, sudah diganti dengan bahan serat karbon dan polycarbonate untuk memangkas bobot lebih dari 150 kilogram dari bobot aslinya.

Sementara untuk interior, beberapa komponen seperti jok belakang, panel door trim, serta beberapa aksesori lainnya telah dieliminasi. Interiornya digantikan dengan adanya roll cage yang membentang dari depan ke belakang, dua ban serep, dan penambahan peralatan bantuan, serta perangkat navigasi khusus reli.

Dok. Jejelogy GHP Law and Firm Racing Team ToyotaLand Cruiser 200 yang digunakan Julian Johan bersama Jejelogy GHP pada Asia Cross Country Rally (AXCR) 2024

Pria yang akrab disapa Jeje tersebut mengatakan, ada tambahan Mini Projie yang dirangkai di depan grille. Jadi, seperti light bar, fungsinya sebagai lampu tambahan.

"Jadi, supaya bisa lebih optimal lagi visibilitasnya saat relinya mungkin mencapai malam hari. Sebab, di AXCR ini seharian bisa sampai menempuh 500 kilometer, terkadang kita bisa sampai malam hari," ujar Jeje, saat peluncuran tim, di Jakarta, Rabu (11/7/2024).

"Mobil ini, jika dilihat dari tahun lalu, sebenarnya sudah memenuhi target. Dirasa sudah memenuhi ekspektasi. Jadi, kita juga tidak mau mengubah secara signifikan. Takutnya malah kita harus melewati trial and error lagi," kata Jeje.

Dok. Jejelogy GHP Law and Firm Racing Team Toyota Land Cruiser 200 yang digunakan Julian Johan bersama Jejelogy GHP pada Asia Cross Country Rally (AXCR) 2024

Jeje menambahkan, untuk suspensi depan, dia menggunakan coilover shockbreaker dari King Shock. Menurutnya, medan yang dilewati sangat berat, jadi kaki-kaki ini jadi salah satu bagian yang penting untuk kondisinya prima dan setelannya sesuai.

"Jadi, medan yang dilalui itu cukup berat, seperti lubang di jalan, mobilnya lompat, sampai melaju hingga 160 kilometer per jam," ujar Jeje.

Dok. Jejelogy GHP Law and Firm Racing Team Julian Johan bersama Recky Resanto yang tergabung dalam Jejelogy GHP and Law Firm Racing Team berhasil menyelesaikan tantangan AXCR 2023 dengan finis tanpa kendala

Suspensi belakang juga disematkan dua shockbreaker. Namun, untuk beberapa bagian, seperti gardan, masih mengandalkan Lexus punya karena memang sudah terbukti tangguh.

Perihal penggunaan ban, melihat medan yang bakal dilewati begitu ekstrem, maka Jeje memercayakan kemampuan dari ban BFGoodrich K02 dan KM3 dengan ukuran 285/70 ring 17 serta pelek Braid Wheels Dakar berukuran 17x8.

Dok. Jejelogy GHP Law and Firm Racing Team Toyota Land Cruiser 200 yang digunakan Julian Johan bersama Jejelogy GHP pada Asia Cross Country Rally (AXCR) 2024

“Untuk memberikan performa yang lebih mumpuni pada persaingan AXCR 2024 ini, mobil Land Cruiser 200 yang kami gunakan telah mengalami upgrade mesin dari 5.700 cc menjadi 6.100 cc. Selain ditujukan untuk mendongkrak tenaga yang lebih besar, peningkatan tersebut juga dimaksudkan untuk memenopang bobot kendaraan yang lebih berat dari tahun lalu,” kata Jeje.

Jeje mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun mobil reli tersebut mencapai lebih dari Rp 1,2 miliar. Jika ditambah dengan harga mobilnya, maka bisa tembus Rp 2 miliar.