KOMPAS.com - Laga semifinal Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 di antaranya akan mempertemukan timnas Spanyol melawan Perancis.

Pertandingan timnas Spanyol vs Perancis dalam semifinal Euro 2024 akan berlangsung di Munich Football Arena, Jerman, pada Selasa (9/7/2024) atau Rabu (10/7/2024) dini hari pukul 02.00 WIB.

Menjelang laga, pelatih Spanyol, Luis De la Fuente, mewaspadai bintang Perancis, Kylian Mbappe.

Sejauh ini, penampilan Mbappe bersama Perancis pada Euro 2024 belum terlalu memuaskan. Dia baru mengemas satu gol dan satu assist.

Meski demikian, di mata Luis De la Fuente, Mbappe adalah pemain jenius yang bisa menentukan hasil pertandingan.

Menurut dia, Mbappe adalah pemain yang tak bisa diprediksi kendati tidak dalam performa terbaik.

"Pesepak bola seperti Kylian Mbappe tidak bisa diprediksi," kata De la Fuente, dikutip dari laman resmi UEFA.

"Saat Mbappe berada di 50 persen, dia seperti pemain lain yang berada dalam kondisi 100 persen," katanya.

"Pemain seperti Mbappe bisa menentukan hasil pertandingan kapan saja. Dia seorang jenius dan pemain kelas dunia yang luar biasa," kata dia.

Sementara itu, pelatih timnas Perancis, Didier Deschamps, mengakui bahwa timnas Spanyol adalah salah tim yang bermain baik pada Euro edisi kali ini.

Dia mewaspadai lini tengah Spanyol, khususnya gelandang yang bermain untuk klub Man City, Rodri.

"Semua tim Spanyol selalu memiliki lini tengah yang bagus. Mereka punya kemampuan mengendalikan permainan," kata Deschamps.

"Lini tengah mereka kuat, dengan Rodri yang penting. Mereka adalah tim terbaik sejauh ini di Euro 2024. Mereka meninggalkan kesan terbaik setelah setiap pertandingan," tuturnya.

AFP/FRANCK FIFE Kylian Mbappe dan pemain-pemain Perancis merayakan kemenangan atas Portugal pada perempat final Euro 2024 di Volksparkstadion, Hamburg, Jerman, 5 Juli 2024. Artikel ini berisi jadwal semifinal Euro 2024.

Adapun pemenang laga ini akan menghadapi pemenang dari laga semifinal lainnya, yakni Belanda vs Inggris.

Laga Belanda vs Inggris akan berlangsung sehari setelah Spanyol vs Perancis, yakni pada Rabu (10/7/2024) atau Kamis (11/7/2024) pukul 02.00 dini hari WIB.

Jadwal Siaran Langsung Spanyol Vs Perancis

Laga Spanyol vs Perancis pada semifinal Euro 2024 akan disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi swasta, yakni RCTI, pada Selasa (9/7/2024) atau Rabu (10/7/2024) dini hari pukul 02.00 WIB.

Selain itu, pertandingan ini juga bisa saksikan via live streaming Vision+ dengan link streaming: LINK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengungkapkan tujuan pembentukan panitia khusus (pansus) evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Ia menyebutkan, tujuannya adalah menghentikan penyelewengan kebijakan yang merugikan jemaah haji.

“Tujuannya agar tidak ada lagi penyelewengan dan salah kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantre puluhan tahun,” ujar Muhaimin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Ia mengatakan, pembentukan pansus dilakukan karena melihat berbagai penyelewengan penyelenggaraan haji yang berlangsung hampir setiap tahun.

“Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui pansus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi,” sebut dia.

Di sisi lain, ia optimis bahwa pansus bakal bekerja optimal di sisa jabatan anggota DPR periode 2019-2024.

Muhaimin mengungkapkan, pansus akan tetap bekerja di masa reses DPR RI yang bakal dimulai 12 Juli 2024 sampai 15 Agustus 2024.

“(Pansus) akan berjalan pada masa reses ini,” ucap dia.

Terakhir, ia menekankan bahwa penyelenggaraan haji 2024 yang paling menjadi catatan adalah penggunaan tambahan kuota haji reguler yang juga dibagi untuk menambah kuota haji khusus.

“Yang paling fatal adalah penggunaan visa haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang mengantre tahunan. Tapi, diberikan pada haji khusus dengan biaya yang mahal,” imbuh dia.

Diketahui usulan hak angket pembentukan pansus evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 disetujui oleh 9 fraksi di DPR RI.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina dalam rapat paripurna siang tadi menyatakan, pembentukan pansus harus dilakukan karena Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas diduga melakukan penyelewengan kebijakan.

"Disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia, sehingga Keputusan Menag Nomor 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 2024 M bertentangan dengan UU dan tidak sesuai hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi VIII dengan Menag terkait penetapan BPIH," tuturnya.

Ditemui terpisah, Yaqut pun menyatakan siap mengikuti mekanisme yang ada setelah pansus terbentuk.

"Ya kita ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Itu kita ikuti," sebut Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anda mungkin tidak asing dengan istilah ruang terbuka hijau atau biasa disingkat RTH.

RTH merupakan area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka.

Kemudian, sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun ditanam.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik, dan 10 persen privat.

Keberadaan RTH sangatlah penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberalnjutan lingkungan, khususnya di wilayah padat penduduk.

Melansir laman Instagram resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) @kemenpupr, Selasa (9/7/2024), ada sederet manfaat maupun fungsi dari RTH sebagai berikut:

Manfaat RTH:

• Menyerap air hujan
• Menyediakan habitat satwa
• Menunjang kesehatan lingkungan
• Menyerap polutan media udara, air, dan tanah
• Menahan angin
• Menyediakan saluran drainase
• Memberikan kesan tidak kumuh pada lingkungan
• Menjaga lingkungan agar tidak semakin panas

Fungsi RTH:

• Ekologi
• Rekreasi dan olahraga
• Estetika RTH
• Planologi atau pembatas antar-ruang
• Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengubah nama Halte Gelora Bung Karno (GBK) menjadi Halte SenayanBank DKI mulai 10 Juli 2024.

Direktur Pelayanan dan Bisnis Transjakarta Fadly Hasan mengatakan, seiring dengan pergantian tersebut pihaknya juga akan mengganti nama Halte Senayan JCC menjadi Halte Gerbang Pemuda agar namanya berbeda dengan Halte Senayan Bank DKI.

"JCC Senayan akan jadi Gerbang Pemuda karena kebetulan lokasinya itu ada di Jalan Gerbang Pemuda. Jadi yang sekarang GBK akan menjadi Senayan Bank DKI," ujarnya saat ditemui di Transport Hub, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Direktur Pelayanan dan Bisnis Transjakarta Fadly Hasan saat ditemui di Transport Hub, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dia mengugkapkan, pergantian nama Halte GBK menjadi Halte Senayan Bank DKI ini dilakukan sebagai salah satu upaya perusahaan mendapatkan pendapatan selain dari penjualan tiket bus Transjakata.

Adapun hal ini disebut sebagai naming rights dimana perusahaan transportasi menjual hak penamaan halte atau stasiun kepada perusahaan.

Perusahaan yang membeli hak penamaan halte atau stasiun akan mendapatkan manfaat berupa brand awareness menjadi dikenal oleh pengguna transportasi umum tersebut.

"Jadi itu adalah salah satu effort dari Transjakarta untuk meningkatkan pendapatan dari naming rights dan memang kita mengajak Bank DKI di salah satu tempat yang menurut kita lokasinya cukup prime untuk juga meningkatkan brand awareness-nya Bank DKI," jelasnya.

Sebelumnya, merujuk pada sosial media resmi Transjakarta (@infotije), perubahan nama ini sejalan dengan upaya Transjakarta untuk menetralisasi nama halte sesuai dengan nama daerah setempat

Tujuannya untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi terkait lokasi halte.

"Nama halte yang lebih netral dan sesuai dengan nama daerah setempat akan membantu pengguna baru dan eksisting Transjakarta menemukan halte yang dituju dengan lebih mudah," bunyi keterangan dari akun @infotije.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu menegaskan, pihaknya telah meminta pengelola towerBase Transceiver Station (BTS) yang dibangun di atas Masjid Al Ihsan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dibongkar tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Simon mengatakan, proses pembongkaran tower telekomunikasi itu memakan dana yang lebih besar daripada pembangunan karena risikonya tinggi.

"Mereka yang bongkar, jangan pakai APBD untuk membongkar karena kalau bongkar bangunan tower itu lebih mahal daripada bangunnya. Turunin (bongkar) lebih sulit dan risikonya tinggi," kata Simon di gedung DPRD Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Simon menegaskan, pihak pengelola dinilai telah lalai. Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada pengelola agar tidak menggunakan uang negara untuk kepentingan bisnis.

"Jangan pakai duit negara, duit daerah, duit rakyat buat kepentingan bisnis mereka. Dia (pihak pengelola) lalai," imbuh dia.

Selain tidak memiliki tidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tower tersebut juga dibangun di luar zona menara.

"Mereka (pihak pengelola tower) tidak boleh membangun di zona itu kalau tidak dalam zonanya. Mana bisa tower itu melampaui masjid, menurut saya juga tidak pas dari sisi estetika," kata dia.

Oleh karenanya, pembongkaran tower merupakan satu-satunya pilihan karena tidak ada izinnya.

"Enggak bisa, kan bukan di zonanya kok. Ya rekomendasinya bongkar, bukan pindah," tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga setempat datang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan terkait tower yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apapun soal pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan. Pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

"Pengurus masjid itu yang sudah sesepuh, karena melihat figur dia itu, kami memberi izin. Dia sudah membawa list beberapa warga yang setuju," imbuh Wisnu.

Setelah pembangunan selesai, warga setempat tidak menyangka tower tersebut ternyata melebihi ketinggian masjid.

"Belum ada (yang menolak saat awal persetujuan), nah setelah itu dibangun karena tinggi sekali 20 meter, baru ada penolakan," ucap dia.

Warga setempat, terutama yang rumahnya berdekatan dengan masjid, khawatir apabila tower telekomunikasi tersebut roboh dan memakan korban.

Kini, DPRD DKI Jakarta memberikan waktu seminggu kepada pihak pengelola untuk segera membongkar tower tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dirinya mengusulkan agar kebijakan impor dikembalikan ke Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023.

Agus mengatakan, usulan tersebut disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas (ratas) yang membahas terkait Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Kami juga mengusulkan kembali ke Permendag 36 dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh presiden green light karena apa? Karena dari pandangan kami Permendag 36 itu merupakan paling ideal," kata Agus saat menghadiri acara Sosialisasi PP Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri" di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, usulan itu disampaikan untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor adalah menetapkan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Ia mengatakan penetapan BMPT dan BNAD untuk kain dan keramik sudah diselesaikan.

"Karena kain sudah siap, keramik sudah siap, dan yang lain membutuhkan waktu dan kita enggak punya waktu yang cukup waktu kita semput untuk mengahadapi gempuran dari negara tertentu yang harganya lebih murah," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, usulan terakhir adalah pemerintah tak perlu melakukan revisi Permendag 8/2024, namun menerbitkan Permendag baru yang khusus mengatur kategori sandang, pangan, dan padat karya.

"Pak Presiden sangat terbuka dan memerintahkan kepada Menperin dan Mendag untuk segera membahas itu," ucap dia.

Untuk diketahui, pemerintah melakukan relaksasi impor melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor pada 17 Mei 2024 lalu.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dengan tegas menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Peraturan ini dinilai lebih berpihak pada importir umum daripada mengedepankan upaya negara untuk meningkatkan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) domestik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Danang Girindrawardana mengatakan, Permendag 8 tahun 2024 bakal membuat Indonesia tenggelam kebanjiran produk garmen atau tekstil yang sudah jadi.

Danang menilai, produk Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 seolah menempatkan Kemendag lebih superior daripada Kemenperin, karena sewenang-wenang menghilangkan kewenangan Menteri Perindustrian untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung tumbuhnya industri tekstil garmen dalam negeri.

“Dalam 5 bulan terdapat 4 kali perubahan Permendag sampai dengan Permendag 8 tahun 2024 ini, menunjukkan mandulnya koordinasi produk regulasi antar kementerian,” ujar Danang dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2024).

Menurut Danang, dua kementerian ini malah berkompetisi untuk pamer kewenangan. Ia menyampaikan kegundahan dari kalangan pengusaha dan pekerja industri tekstil dan garmen yang mempertanyakan apa motif Menteri Perdagangan melahirkan Permendag 8 tahun 2024 ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, polisi telah melakukan proses yang tak sesuai prosedur saat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunnuhan Vina dan Ekky di Cirebon.

Nasir mengatakan, pelanggaran prosedur itu tercermin dari putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengambulkan gugatan praperadilan Pegi serta mebebaskan dan menggugurkan status tersangka Pegi.

"Opini yang berkembang, Pegi itu dinilai bukan pelaku, dan kemudian polisi dinilai salah tangkap. Artinya ketika dibatalkan status tersangka Pegi Setiawan, maka pembatalan itu menunjukkan bahwa ada yang tidak prosedural," ujar Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Politikus Partai keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, Pegi dan keluarganya telah dirugikan oleh polisi karena sempat dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina.

Nasir berharap, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo betul-betul memberikan atensi terhadap pengusutan kasus Vina agar berjalan di atas kebenaran, keadilan, dan kejujuran.

"Itu yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan kasus almarhum Vina dan teman laki-lakinya yang menjadi korban," kata dia.

Nasir tidak memungkiri bahwa poisi bisa saja berkilah dengan mengulangi prosedur penyidikan kasus Vina.

Akan tetapi, kata dia, dengan fakta dibebaskannya Pegi ini, maka menunjukkan bahwa kasus Vina ditangani secara tidak profesional sejak awal.

"Sehingga tidak memegang prinsip-prinsip kekinian. Dan bagaimana caranya dalam benak polisi, seharusnya ketika dia bekerja, pekerjaan itu layak dipercaya oleh masyarakat," kata Nasir.

"Jadi ini seolah-olah apa yang dilakuan oleh Polres Cirebon menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka dan ditahan, itu sesuatu yang tidak dapat dipercaya oleh masyarakat," imbuh dia.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016.

Hakim tunggal Eman Sulaeman menilai, tidak ditemukan bukti satu pun Pegi pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar.

Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

"Mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan proses penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan atas nama Pegi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Eman di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Hakim juga menyatakan tindakan Polda Jabar menetapkan Pegi sebagai tersangka dugaan tindakan perlindungan anak, pembunuhan berencana, dan pembunuhan, tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

"Menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum. Menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka," ujar Eman.

BOGOR, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari belum dapat memastikan rencana revitalisasiTerminal Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Sebagai Pj, Hery mengaku masih perlu mengonfirmasi ulang mengenai detail dan waktu pelaksanaan revitalisasi.

Dia menegaskan akan segera memeriksa dan mendapatkan informasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa rencana tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Bogor.

“Saya harus cek lagi. Saya belum (mengetahui), mungkin itu bagian rencana yang sudah ada di tahun 2024, nanti saya cek,” ucap Hery saat ditemui Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Kepala Terminal Bubulak Bogor Sumardono mengatakan, rencana revitalisasi terminal tipe C ini akan dimulai tahun 2025.

Revitalisasi akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Pemkot Bogor disebut telah menyiapkan Rp 3 miliar untuk proyek ini.

“Informasi terakhir, anggaran telah ditetapkan sebesar Rp 3 miliar untuk tahun depan. Mudah-mudahan tidak ada hambatan lagi,” ujarnya.

Warga dan pengguna transportasi umum di sekitar Terminal Bubulak berharap adanya kepastian terkait rencana ini, mengingat pentingnya peran terminal.

Abidin (43) salah satunya, yang merasa sudah seharusnya Terminal Bubulak mendapatkan perhatian Pemerintah Kota Bogor mengingat banyak masyarakat yang mengandalkan terminal untuk bepergian.

Jika terminal di Kota Hujan ini tidak terawat, masyarakat enggan datang ke terminal.

Hal ini akan memengaruhi pendapatan para sopir angkutan perkotaan (angkot) maupun bus.

“Sekarang gini, kalau enggak segera diperbaiki, masyarakat malas buat naik bus atau angkot ke sini. Mereka takut dicopet lah, tempatnya kotor, kan yang rugi sopir juga, pendapatannya menurun,” ujar Aminah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah bocoran fotonya telah tersebar di media sosial beberapa minggu lalu, akhirnya PT. Eka Permata Agung atau yang lebih populer dengan nama perusahaan otobus (PO) EPA Star resmi merilis bus tingkatnya.

Ini menjadi bus double decker perdana milik PO asal Palembang tersebut. Nantinya bus ini akan digunakan sebagai transportasi AKAP kelas non-ekonomi.

Sama seperti bocoran foto sebelumnya, bus tingkat ini tampil gahar digendong oleh sasis tronton dari Volvo B11R.

Sekedar informasi, selain di klaim punya keunggulan lebih ramah lingkungan lantaran telah berstandar Euro 5. Sasis tersebut punya tampilan khas yakni memiliki tiga as roda atau model tronton.

Untuk bagian bodi tampil menjulang dibalut oleh bodi Avante D2 Facelift buatan Karoseri Tentrem yang elegan.

Avante D2 Facelift ini punya tinggi 4,1 meter dan ciri khas tampilan depan yang garang terutama penggunaan bentuk lampu yang agresif.

View this post on Instagram

A post shared by EPA Star Bus Batununggal, BDG (@epastar.batununggal)

Instagram @fainfo_busnew Bus tingkat milik PO EPA Star

Adapun jumlah bus tingkat yang dirilis adalah dua unit, namun masih dirahasiakan untuk melayani divisi apa, dan masih dirahasiakan pula tampilan bagian kabin bus.

Secara keseluruhan pada visual ekterior calon bus baru itu masih menggunakan desain khas PO EPA Star, yakni kelir dasar putih dengan nuasa hijau dari livery bertema go green.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) memperingatkan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Salah satu pemicunya ialah nilai utang jatuh tempo pemerintah yang bakal melebar pada tahun depan.

Wakil Ketua Banggar DPR Cucun Ahmad mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan pemerintah, defisit APBN tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan di kisaran 2,29 sampai 2,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

SHUTTERSTOCK/INDZ Ilustrasi utang pemerintah.

Namun demikian, pemerintah ke depan dinilai perlu mencermati nilai utang jatuh tempo tahun depan.

"Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025," kata dia, dalam pembacaan Laporan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 30 April 2024, nilai utang jatuh tempo pada tahun depan mencapai Rp 800,33 triliun.

Nilai ini berasal dari utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.

Nilai itu jauh lebih tinggi nilai utang jatuh tempo pada tahun ini, yakni sebesar Rp 434,29 triliun. Namun demikian, yang perlu menjadi catatan, nilai utang jatuh tempo ini dihitung sejak 30 April 2024, sehingga tidak mempertimbangkan nilai utang jatuh tempo sebelum tanggal tersebut.

Melihat data tersebut, Cucun menilai, pemerintah perlu berhati-hati dalam melaksanakan APBN. Pasalnya, pos penerimaan negara masih berpotensi mengalami tekanan dari ketidakpastian global.

Tekanan terhadap pendapatan belanja pun telah terlihat dari proyeksi pendapatan perpajakan negara tahun ini yang tidak mencapai target. Pemerintah memproyeksi, pendapatan perpajakan hingga akhir tahun ini mencapai Rp 2.218,4 triliun, setara dengan 96 persen dari target yang ditetapkan.

"Kondisi global akan mempengaruhi penerimaan negara," katanya.

KOMPAS.com - Oppo bersiap merilis ponsel menengah terbarunya, Reno 12 series di pasar Indonesia. Tanda-tanda kehadiran ponsel itu sudah muncul di laman resmi sertifikasi Postel Ditjen SDPPI Kominfo dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Di situs itu terungkap, Oppo bukan hanya akan merilis satu, melainkan dua seri Reno 12 Pro di Tanah Air, yakni Oppo Reno 12 Pro 56 dan Reno 12 reguler.

Oppo Reno12 Pro 5G terdaftar di situs TKDN dengan nomor model CPH2629, sementara perangkat OPPO Reno12 5G terdaftar dengan nomor model CPH2625 di daftar Postel.

Di situs resmi TKDN, OPPO Reno12 Pro 5G mendapatkan nilai 36,35 persen, sedangkan untuk perangkat Oppo Reno12 5G memperoleh nilai 36,65 persen.

Sejak pertama kali diluncurkan, DNA Reno Series dikenal dengan kemampuan fotografi yang luar biasa, desain inovatif yang stylish, dan performa tinggi yang dapat diandalkan.

Oppo Reno12 Series tidak hanya mempertahankan keunggulan tersebut, tetapi juga memperkenalkan teknologi terbaru yang akan membawa pengalaman konsumen ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu teknologi AI Generatif di seri Reno.

"Oppo Reno12 Series diharapkan akan menetapkan standar baru untuk smartphone AI di tahun 2024," tulis Oppo dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Selasa (9/7/2024).

Oppo Oppo Reno 12 Pro 5G

Bocoran spesifikasi Oppo Reno 12Pro 5G

Menurut bocoran yang beredar, Oppo Reno 12 Pro 5G bakal hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 9200, dipadukan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan media hingga 512 GB.

Oppo Reno 12 Pro 5G dirumorkan dibekali layar OLED 6,7 inci dengan resolusi 1.5K dan refresh rate 120 Hz.

Ponsel ini disebut-sebut bakal ditopang baterai 5.000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat (fast charging) 80 watt, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari GizmoChina.

Untuk kamera, Oppo Reno 12 Pro disinyalir dibekali kamera utama 50 MP dan kamera telefoto 50 MP (zoom optis 2x). Kamera depannya konon beresolusi 50 MP juga.

Namun, spesifikasi ini masih berupa rumor yang belum bisa dipastikan keakuratannya. Spesifikasi, harga, hingga ketersediaan Oppo Reno 12 series masih harus menunggu pengumuman resmi dari Oppo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegi Setiawan dinilai dapat mengajukan ganti rugi atas kesalahan Polda Jawa Barat (Jabar) yang menetapkannya sebagai tersangka di kasus pembunuhan Vina Dewi (16) dan Muhammad Rizki (Eky) di Cirebon pada 2016 lalu.

Hal ini disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi. Dia menyebut hal itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Pegi juga berhak menuntut ganti rugi itu diatur dalam KUHAP. Jadi di KUHAP bilang kalau ada orang ditangkap, ditahan, tidak berdasarkan undang-undang dia berhak dia menerima sejumlah imbalan uang," kata Fachrizal kepada wartawan, Selasa (9/7/2024).

Adapun perihal ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 23 KUHAP.

Sementara soal nilainya diatur melalui Peraaturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP.

"Berapa uangnya itu ada di PP 92 tahun 2015. Jadi kalau misalkan ada salah tangkap peradilan sesat, paling sedikit dia bisa dapat paling sedikit Rp 500.000 paling banyak Rp. 1.000.000," kata dia.

Menurut dia, kerugian yang dialami Pegi juga besar. Sebab, ada kesewenang-wenangan penyidik asal menangkap Pegi.

Di sisi lain, Polda Jabar juga diminta minta maaf ke Pegi Setiawan.

"Saya kira bentuk minta maafnya dengan mengevaluasi penyidik yang nangkap kemarin. Terus yang konpers penangkapan dia juga harus minta maaf dong," ujar Fachrizal.

Diberitakan sebelumnya, Pegi melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka oleh Polda Jabar.

Gugatan praperadilan Pegi yang diajukan pada 11 Juni 2024 itu terdaftar dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung.

Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman, menilai tidak ditemukan bukti satu pun bahwa Pegi pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar.

Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

"Maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Eman di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

"Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan praperadilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada praperadilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya," ujar Eman.