JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membentuk dana pariwisata atau Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) yang akan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan acara/event, promosi pariwisata, dan branding pariwisata dalam negeri secara global.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menuturkan, pemerintah akan merampungkan regulasi pembentukan dana pariwisata pada Agustus tahun ini dengan dana kelolaan awal mencapai Rp 2 triliun.

"Baru saja rapat memutuskan atas arahan Bapak Presiden yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus dirampungkan dari segi regulasi, dengan dana awal kelolaan dalam bentuk dana abadi sekitar Rp 2 triliun," kata Sandiaga seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sandiaga menuturkan, dana abadi tersebut akan dialokasikan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Menurut rencana, dana itu akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Nantinya, dana hasil kelolaan akan digunakan untuk mendanai event-event yang memiliki kriteria mampu mengangkat ekonomi, menggerakkan wisatawan, dan memiliki aspek keberlanjutan.

"Jadi tidak ada pembebanan ke wisatawan, itu perlu digarisbawahi. (Dana Rp 2 triliun) itu bukan dana yang dikelola oleh kementerian, tapi dana yang dikelola oleh BPDLH," ujar Sandiaga.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, event-event yang bisa didanai adalah event yang mendapatkan arahan langsung dari presiden.

Oleh karena itu, rencana penggunaan dana tersebut perlu diajukan terlebih dahulu kepada presiden yang akan menentukan event mana saja yang perlu mendapat pendanaan.

Sandiaga menyebutkan, event yang mendapat pendanaan adalah event yang ramah lingkungan, berkualitas baik, berdampak ekonomi, membantu pergerakan wisatawan, serta mengangkat nation branding Indonesia.

"Pembeda daripada event-event kita adalah event yang green, yang memiliki emisi karbon yang sangat rendah, pengelolaan sampah yang sangat baik, seperti yang kita beri case, studi kasus di konser yang kita lakukan, itu menjadi acuan," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, pihaknya membatasi diri hanya menampilkan bukti perbuatan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan eks Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Hal ini disampaikan jaksa KPK Meyer Simanjuntak dalam replik atau tanggapan atas nota pembelaan SYL yang disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

SYL dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa KPK setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

“Bahwa penuntut umum tidak pernah sedikit pun berniat menghina atau mencari sensasi karena yang disampaikan dalam persidangan seluruhnya adalah murni fakta,” kata Meyer dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Apakah keliru jika fakta itu ditampilkan untuk mendapatkan kebenatan materiil dalam rangka membuktikan perilaku koruptif terdakwa?” ucap jaksa KPK itu.

Meyer pun mengatakan, jika jaksa KPK ingin menjatuhkan SYL, bisa saja dibuka fakta lain yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

Namun, tindakan itu tidak dilakukan lantaran jaksa menghargai hak asasi manusia yang ada di dalam diri SYL selaku terdakwa.

“Sebab kalau lah ada niat menghina, atau mencari sensasi tentulah penuntut umum akan menampilkan seluruh barang bukti termasuk isi yang ada di dalam handphone terdakwa yang telah disita dan dikloning isinya,” kata Meyer.

“Penuntut umum bisa saja menampilkan seluruh isi chat yang ada dalam handphone tersebut, tapi penuntut umum dengan sabar dan sadar membatasi diri dengan tidak melakukannya oleh karena perkara ini yang saat ini disidangkan terhadap terdakwa adalah tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana perselingkuhan atau kesusilaan, semua itu semata-mata untuk menghargai dan hak asasi terdakwa,” papar dia.

Selain pidana badan, eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana enam bulan kurungan.

SYL turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

Jaksa KPK menilai SYL terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Pemerasan itu dilakukan bersama-sama dengan dua anak buahnya, mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat Pertanian Muhammad Hatta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, terorisme atau ekstremisme kekerasan tidak akan hilang meskipun salah satu organisasi kelompok teroris Al-Jamaah Al-Islamiyah atau yang dikenal dengan sebutan Jamaah Islamiyah (JI) telah bubar.

Menurut Fahmi, ekstremisme kekerasan tidak akan hilang selama akar masalahnya tidak benar-benar dituntaskan oleh pemerintah, yakni kekecewaan atau keputusasaan akibat deprivasi relatif atau adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan

Dia mengatakan, terorisme dan ektremisme kekerasan adalah bentuk kejahatan berlandaskan kebencian (hate crimes) atau balas dendam yang tumbuh karena kekecewaan atau keputusasaan karena adanya kesenjangan tadi.

"Selama akar masalah ini tidak benar-benar hilang, maka potensi teror atau kekerasan ekstrem juga tidak akan hilang. Apalagi tidak ada jaminan bahwa ideologi ini akan kehilangan penganut dan pernyataan kesetiaan oleh elite akan sepenuhnya dipatuhi,” kata Fahmi melalui pesan tertulis kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Selain itu, dia menyebut bahwa ideologi bisa dilarang atau diberantas, tapi tidak ada jaminan bahwa ideologi bisa benar-benar dihilangkan dan tidak lagi memiliki penganut.

Dalam konteks JI, Fahmi juga mengungkapkan bahwa organisasi tersebut sudah lama tidak memiliki kepemimpinan yang benar-benar kuat dan efektif.

"JI ini juga berkembang dalam sel-sel klandestine (rahasia atau diam-diam) yang jumlahnya banyak dan selain memiliki anggota, mereka juga memiliki pendukung dan simpatisan yang tidak terhubung sepenuhnya dan belum tentu benar-benar tunduk pada komando elitnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Fahmi meragukan bahwa terorisme atau ekstremisme kekerasan bakal hilang sepenuhnya di Indonesia dengan bubarnya JI. Meskipun, dia mengapresiasi keputusan para pemimpin JI yang memilih kembali mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Deradikalisasi bukan konsep tepat

Lebih lanjut, Fahmi berpandangan bahwa deradikalisasi dan moderasi bukanlah konsep yang benar-benar tepat dalam mengatasi masalah ekstremisme kekerasan.

Pasalnya, dia kembali menjelaskan bahwa ekstremisme kekerasan berbeda dengan radikalisme yang memiliki makna lebih kepada pemahanan yang mendalam. Paham atau ideologi teror bersumber pada kedangkalan dari kesesatan berpikir.

“Bukanlah sesuatu yang bersifat radikal tapi kedangkalan yang merupakan produk dari kegagalan atau kesesatan berfikir yang diakibatkan oleh kesenjangan antara harapan dan kenyataan tadi,” kata Fahmi.

“Kekerasan dan teror yang berbasis agama adalah salah satu bentuknya selain yang berbasis separatisme. Hasil yang umum dari pendangkalan dari sesuatu yang sudah dangkal adalah pragmatisme dan oportunisme,” ujarnya melanjutkan.

Oleh karena itu, menurut dia, deradikalisasi bukan cara untuk mengatasi pemahaman yang dangkal. Sebab, akar masalah sebenarnya berada pada kebencian atas kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

"Ini hanya akan tampak sukses dalam jangka pendek, namun berpotensi memelihara bahaya secara jangka panjang. Menurut saya, deradikalisasi tidak bisa diklaim telah berhasil. Program itu menghentikan ancaman eksisting, tapi tidak menghilangkan potensi ancamannya yang patah tumbuh hilang berganti dan mati satu tumbuh seribu,” katanya.

Terbukti, Fahmi mengatakan, figur-figur baru masih akan terus bermunculan. Meskipun, ada banyak tokoh jaringan ekstremisme kekerasan yang sudah menyatakan kesetiaan pada negara.

"Benar juga bahwa jaringan-jaringan itu tampak melemah dan minim aksi. Tapi itu lebih merupakan wujud keberhasilan penindakan,” ujarnya.

Putus rantai amarah

Lantas langkah apa yang bisa dan tepat dilakukan pemerintah untuk menghentikan ekstremisme kekerasan tersebut terus menyebar?

Menurut Fahmi, rantai amarah memang harus segera dipotong oleh pemerintah. Caranya dengan berupaya menghilangkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan di masyakatar.

"Kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemiskinan dan pembodohan juga harus benar-benar bisa diakhiri bukan sekadar skema 'tongkat dam wortel'. Jika tidak, kekerasan dan ekstremisme akan terus beranak pinak. Entah atas nama agama, separatisme atau ideologi lainnya,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga harus merealisasikan komitmen yang dijanjikan kepada para pemimpin JI tersebut. Lalu, secara berkala mengawasi dan mengevaluasi semuanya sehingga tidak kembali kepada ideologi ekstrem.

“Dibarengi langkah penindakan untuk meningkatkan efektivitas pernyataan kesetiaan itu dipatuhi oleh para anggota kelompok,” ujar Fahmi.

Kemudian, pemerintah juga disebut harus terus melakukan propaganda positif dalam jangka panjang.

Jamaah Islamiyah bubar

Sebagaimana dikutip dari Kompas.id, empat tokoh yang pernah menjadi pemimpin tertinggi atau amir JI menandatangani pernyataan pembubaran organisasi kelompok terorisme tersebut pada 30 Juni 2024.

Keempatnya adalah Abu Rusdan, Para Wijayanto, Zarkasih, dan Abu Dujana.

Abu Rusdan diketahui pernah menjadi amir JI pada 2003. Lalu, pada 2004-2005, JI dipimpin oleh Adum alias Sunarto. Kemudian, Zarkasih melanjutkan kepemimpinan pada kurun waktu 2005-2007.

Selanjutnya, Para Wijayanto memimpin organisasi kelompok teroris yang berdiri tahun 1993 itu mulai dari 2008 sampai 2019. Diketahui, dia berhasil dibekuk saat upaya penangkapan di daerah Bekasi, Jawa Barat, hingga Ponorogo, Jawa Timur pada 29-30 Juni 2019.

Pembubaran JI tersebut diumumkan melalui video rekaman yang memuat pernyataan atas hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al Jamaah Al Islamiyah.

Terdapat enam pernyataan sikap yang disampaikan atas nama 16 orang yang diumumkan dalam rekaman video tersebut. Salah satunya poinnya menyatakan pembubaran JI dan kembali ke pangkuan NKRI.

Untuk diketahui, JI dibentuk oleh Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar pada 1993. Kelompok ini disebut berusaha mendirikan negara Islam di Asia Tenggara sehingga terornya juga terjadi di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan masih akan mengusut keterlibatan pelaku lain dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara (Sumut).

Diketahui, sudah ada dua tersangka ditetapkan dalam kasus ini.

"Hari kami sampaikan juga, tentu ini masih proses pendalaman terhadap dugaan ada pelaku-pelaku lainnya yang tentunya empat yang awal diamankan dua sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Biro Penerangan (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Trunoyudo mengatakan Polda Sumut tak akan berhenti menangani kasus ini.

Dia juga menyebut Polda Sumut menginvestigasi kasus ini secara scientific crime investigation.

"Telah ditetapkan dua tersangka, namun tidak terhenti sampai disitu dan tentunya landasan yang digunakan oleh Polda Sumut secara scientific crime investigation sudah dilaksanakan," tutur Trunoyudo.

Seperti diketahui, Sempurna dan beberapa anggota keluarganya tewas saat kebakaran di rumah mereka di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis (27/6/2024).

Polda Sumatera Utara pun menetapkan R dan Y sebagai tersangka kasus pembakaran rumah wartawan Tribratatv, Sempurna Pasaribu.

Judi Polisi menyebut Y dan R merupakan eksekutor pembakaran rumah Sempurna, disangkakan Pasal 187 KUHP terkait pembakaran yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup.

"Dari keterangan para saksi dan bukti-bukti yang kita dapat, kita tangkap saudara R dan saudara Y yang menjadi pelaku atas kasus ini," kata Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setya Imam, saat rilis kasus di Mapolres Tanah Karo, di Jalan Veteran, Kabanjahe, Senin (8/7/2024).

Agung menjelaskan, kedua pelaku awalnya terekam kamera pengawas (CCTV) sedang mengintai rumah Sempurna. Kemudian, pelaku Y melakukan eksekusi dengan melakukan pembakaran rumah korban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku tidak punya masalah dengan mantan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Budi Santoso yang baru-baru ini dipecat.

Budi Gunadi mengaku tidak masalah meski ia merasa Budi Santoso kerap melempar komentar yang jelek kepada dirinya.

“Terus terang saya sendiri enggak terlalu masalah juga dengan komentar beliau ya, karena lebih banyak komentar jelek mengenai saya, saya sudah terima,” kata Budi Gunadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Budi Gunadi pun mengaku tidak tahu-menahu mengenai alasan di balik pencopotan Budi Santoso dari jabatan dekan FK Unair.

“Kami juga tidak tahu pertimbangannya apa, mengapa diberhentikan. Saya juga tidak ada komunikasi sama rektor,” ujar Budi Gunadi.

Ia menekankan, Kementerian Kesehatan tidak punya kewenangan untuk mencopot seorang dekan.

“Kalau mengenai pemberhentian dekan FK (Unair) itu wewenangnya rektor, enggak ada wewenangnya Kemenkes bisa sampai sana,” kata Budi Gunadi.

Budi Gunadi pun angkat bicara soal pernyataaan Budi Santoso yang mengkritik kebijakan pemeirntah memperbolehkan dokter asing berpraktik di Indonesia

Menurut dia, persoalan itu semestinya tidak lagi menjadi perdebatan karena sudah aturan mengenai kebijakan itu sudah tertuang dalam undang-undang.

“Jadi harusnya ya diskusi itu udah enggak ada lagi, karena secara hukum formal rakyat Indonesia, baik wakil-wakil rakyat, ataupun pemerintah sudah setuju,” kata Budi Gunadi.

Sementara itu, Budi Santoso menduga, pencopotannya sebagai dekan FK Unair berkaitan dengan pernyataannya yang menolak dokter asing masuk Indonesia.

Budi sempat dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7/2024) untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.

Menurutnya, terjadi perbedaan pendapat antara ia dengan pimpinan Unair mengenai rencana Budi Gunadi mendatangkan dokter asing.

“Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan dinyatakan berbeda, ya, keputusan beliau ya saya terima meski bertolak belakang dengan hati nurani saya,” ujar Budi dikutip dari Kompas.id, Kamis (4/7/2024).

Menurut Budi, andaikata semua dokter ditanya apakah rela jika dokter asing masuk Indonesia, ia yakin mereka akan menolak.

Budi yang sudah menjabat sebagai Dekan FK Unair sejak 2020 menyatakan, penolakannya terhadap rencana Menkes mendatangkan dokter asing merupakan pernyataan selaku pribadi dan institusi.

Ia meyakini, 92 fakultas kedokteran di Indonesia mampu melahirkan dokter berkualitas, bahkan kualitasnya tak kalah dengan dokter dari luar negeri.

BANJARNEGARA, KOMPAS.com - Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Mrica di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang dioperasikan oleh PLN Indonesia Power terancam tutup tahun depan akibat sedimentasi Sungai Serayu, imbas rusaknya DAS Serayu. Padahal, PLTA ini merupakan bagian dari suplai interkoneksi listrik di Jawa, Bali, Banten dan Yogyakarta.

Ancaman tutupnya PLTA Mrica karena sedimentasi di waduk mrica atau Bendungan Panglima Besar Sudirman akibat endapan lumpur Sungai Serayu sudah sangat parah, mencapai 6 juta meter kubik tiap tahun.

Hal ini disampaikan sosiolog Imam Prasodjo saat acara Launching Program Sinergi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di DAS Serayu, oleh 7 Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan pada Minggu (7/7/2024).

"Ada 131 juta meter kubik lumpur di waduk Mrican, itu menutupi 90 persen waduk, padahal PLTA Mrica ini objek vital nasional. Kalau tidak ada intervensi, 180 MW akan hilang, dan kalua waduk jebol bisa ancam nyawa serta kerugian lingkungan," kata Imam.

Oleh sebab itu, ia mengapresiasi upaya penyelamatn DAS Serayu oleh 7 SMV Kementerian Keuangan yang terdiri atas beberapa perusahaan, yakni PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Karabha Digdaya.

"Kolaborasi di negeri ini sesuatu yang luxury, inovasi harus dilakukan karena situasi DAS Serayu berlangsung bertahun-tahun, sehingga butuh orang-orang abnormal dari berbagai perusahaan, pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat untuk mengatasinya," lanjut Imam.

Pj Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi membenarkan saat ini kapasitas waduk Mrica tinggal 12 persen dan sangat memprihatinkan. Dengan demikian, upaya penyelamatan DAS serayu melalui penanaman tanaman konservasi dan tanaman pakan jadi penting.

"Upaya TJSL dengan penanaman tanaman pakan ini merupakan sirkular ekonomi, yang mana pakannya untuk kambing dan hasil susu kambing untuk mengatasi stunting. Hal ini sebab angka stunting dan kemiskinan di Banjarnegara belum mencapai target nasional," katanya.

Sinergi TJSL 7 SMV Kemenkeu

Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, menyaksikan launching sinergi 7 SMV untuk TJSL penyelamatan DAS Serayu.

Dia memaparkan, kegiatan 7 SMV ini sudah 3 tahun terlaksana. Antara lain penanaman mangrove, pembangkit listrik tenaga sampah, hingga tahun ini penyelamatan DAS Serayu.

"Tanggungjawab itu tidak berhenti setelah memberikan, tapi kita harus tetap melihat memperhatikan memastikan apakah TJSL bermanfaat bagi masyarakat," pesan Suahasil ke ketujuh SMV.

Selanjutnya soal DAS Serayu, merupakan tanggungjawab Bersama karena meliputi 5 kabupaten. "Soal PLTA Mrica, kami ingin tahu situasi yang dihadapi kalua sampai tahun depan terancam tak beroperasi," katanya.

Melalui program TJSL ini, SMV Kementerian Keuangan akan memberikan bantuan kepada 16 desa senilai lebih dari Rp 1,52 miliar. Bantuan ini akan digunakan untuk beberapa program kegiatan yang mendukung penyelamatan DAS Serayu melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan.

"Penanganan DAS Serayu ini harus libatkan lebih banyak sinergi, sehingga dana-dana insentif fiscal, terutama dana desa, dapat digunakan dengan baik," tambahnya.

Penanganan DAS Serayu

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) atau GeoDipa, Yudistian Yunis, mengungkapkan bahwa program penyelamatan DAS Serayu bukanlah hal yang sederhana.

Hal ini dikarenakan perlunya berbagai pihak untuk melakukan sinergi dan kolaborasi secara berkelanjutan demi memperbaiki ekosistem di sekitar DAS Serayu.

“Mudah-mudahan sinergi ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Mari bersama kita jaga Dieng, DAS Serayu demi masa depan yang cerah,” katanya.

Ditemui terpisah, GM Indonesia Power PLTA Mrica Banjarnegara, Azrul Very Andhi, membenarkan kondisi PLTA Mrica yang memprihatinkan.

Menurut dia, sedimentasi lumpur sungai Serayu yang masuk ke waduk membuat air tertampung untuk diubah jadi listrik semakin sedikit.

Di sisi lain, pemerintah punya target menurunkan jumlah pembangkit listrik berbasis batu bara dan memperbanyak green energy untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan 23 persen.

KOMPAS.com - Syahrian Abimanyu dipastikan akan tetap memperkuat Persija Jakarta untuk bermain di Liga 1 2024-2025.

Kepastian ini didapatkan setelah Abimanyu memperpanjang kontraknya bagi tim berjuluk Macan Kemayoran itu selama semusim.

"Pastinya sangat senang. Setelah menunggu diperpanjang kontrak akhirnya bisa berseragam Persija lagi untuk musim 2024-2025," kata Abimanyu dalam rilis yang diterima Kompas.com.

"Yang pasti banyak pertimbangan (tetap di Persija). Seperti yang kita semua tahu, saya sudah 2,5 tahun di Persija," tuturnya.

"Tim ini mempunyai target untuk meraih prestasi di musim depan dan itu memotivasi diri saya sendiri untuk meraih target itu," kata Abimanyu.

Bersama Persija Jakarta di musim lalu, Abimanyu tampil sebanyak 25 kali dan berkontribusi satu gol.

Abimanyu telah mengikuti sesi latihan bersama pemain lainnya di Persija Training Ground, Bojongsari, Senin (8/7/2024) sore.

Ia tampak berdiskusi dengan pelatih baru Pesija Jakarta, yakni Carlos Pena.

Menyambut musim yang baru, Bambang Pamungkas ditunjuk sebagai Manajer Persija.

Posisi itu tidak asing bagi Bambang sebab ia pernah mengemban tanggung jawab tersebut di Liga 1 2020 dan 2021-2022.

Selain itu, ada peleburan jabatan Direktur Utama dan Presiden menjadi Direktur untuk musim mendatang.

Posisi Direktur akan diisi oleh Mohamad Prapanca. Dia memiliki tanggung jawab untuk mengurusi klub keseluruhan.

"Saya akan menjalani tugas baru sebagai Direktur dengan amanah. Saya sudah menyiapkan program kerja untuk membuat Persija lebih baik lagi dari musim ke musimnya," ujar Prapanca dikutip dari situs Persija Jakarta.

"Kami harus membentuk tim yang tangguh dengan didukung area komersial yang kuat," kata Prapanca.

Pada Liga 1 2023-2024, Persija Jakarta finis di peringkat ke-8 dengan torehan 48 poin dari 34 laga yang dimainkan.

Persija mengoleksi 12 kemenangan, 12 hasil seri, dan menelan 10 kekalahan.

KOMPAS.com - Setiap pengguna yang memiliki akun Google biasanya sudah dibekali dengan penyimpanan awan bawaan yaitu Google Drive. Setiap pengguna akun Google versi gratis memiliki jatah penyimpanan awan sebesar 15 GB.

Namun penggunaan yang masif tak jarang membuat penyimpanan Google Drive cepat penuh. Salah satu faktor Google Drive cepat penuh adalah penggunaan Google Docs setiap hari sehingga menyebabkan file-file Google Dokumen menumpuk.

Kendati demikian bagi Anda yang ingin mencoba melakukan bersih-bersih Google Drive agar penyimpanan tidak mudah penuh, dapat menghapus berbagai dokumen Google Docs yang sudah tidak penting lagi.

Anda bisa melakukan filter manual dengan memilih beberapa file Google Docs yang sudah tidak terpakai lagi. Lantas bagaimana cara menghapus secara keseluruhan Google Docs di Drive Anda? Selengkapnya berikut ini tutorialnya.

Cara hapus file Google Docs di Google Drive

Kompas.com/soffyaranti Ilustrasi cara hapus seluruh google docs yang menumpuk

• Buka akun Google Drive Anda
• Klik “My Drive”
• Nantinya akan muncul beberapa folder drive dan beberapa file Google Docs milik Anda
• Pilih beberapa dokumen Google Docs yang sudah tidak penting. Anda juga dapat memilih secara keseluruhan dengan memblok seluruh dokumen
• Selanjutnya akan muncul ikon hapus di bagian menu bar atas
• Kemudian klik ikon hapus tersebut
• Kini tumpukan Google Dokumen Google Docs yang sudah tidak penting telah terhapus

Cara hapus file Google Docs yang tidak penting lagi secara pernanen

Kompas.com/soffyaranti Ilustrasi cara hapus google docs yang menumpuk di google drive

Nantinya file-file Google Docs yang sudah terhapus akan masuk ke dalam folder sampah dan tidak akan terhapus permanen selama 30 hari. Maka dari itu bagi Anda yang ingin segera membersihkan penyimpanan Google Drive, dapat menghapus file-file secara permanen di folder sampah.

• Buka Google Drive
• Pilih folder “Trash”
• Pilih seluruh file yang telah Anda hapus, kemudian klik ikon sampah pada menu bar atas
• Pilih “Delete Forever”
• Kini file-file tersebut telah terhapus secara permanen

Demikian cara menghapus file-file Google Docs yang menumpuk. Selamat mencoba.

Dapatkan update berita teknologi dan gadget pilihan setiap hari. Mari bergabung di Kanal WhatsApp KompasTekno.

KOMPAS.com - Draf jadwal Piala Presiden 2024 telah beredar di dunia maya, tetapi kepastiannya masih simpang siur penuh tanda tanya.

Situasi ini yang membuat pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bingung menentukan rencana uji coba pramusim untuk timnya.

Bojan Hodak sudah memimpin sesi latihan pramusim Persib menatap Kompetisi Liga 1 2024-2025 sejak Minggu (7/7/2024).

Jelang kickoff liga pada 9 Agustus nanti, Persib membutuhkan setidaknya tiga sampai empat pertandingan persahabatan guna melihat sampai di mana level kesiapan tim.

“Kami akan memainkan uji coba, tetapi sekarang cukup sulit karena mereka berkata akan ada Piala Presiden, tetapi belum pasti karena satu hari mereka bilang ada dan hari berikutnya tidak ada,” kata Hodak.

“Ketika saya mendapat jawaban terkait kepastian Piala Presiden, saya akan menyampaikan kepada kalian (tentang uji coba),” tuturnya.

Jika Piala Presiden resmi akan digelar, Persib tidak membutuhkan lagi laga uji coba karena sesuai fungsinya Persib akan menggunakan Piala Presiden sebagai pemanasan dan uji coba.

Piala Presiden kerap disebut sebagai ajang turnamen pramusim. Setiap klub bisa mengetes kemampuannya atau melakukan banyak percobaan dalam setiap pertandingan.

“Karena jika ada Piala Presiden, kami tidak perlu sebab ini seperti uji coba, persiapan untuk liga,” sebut Hodak.

Mengenai draf jadwal Liga 1 2024-2025 yang beredar, Persib bakal melakoni empat laga pembuka di kandang sendiri di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Hal ini karena Maung Bandung akan berbagi kandang dengan klub asal Tangerang Selatan, Dewa United.

Kendati demikian, Hodak belum melihat detail draf jadwal tersebut yang beredar.

Hodak hanya melihat laga pembuka Persib melawan PSBS Biak sebagai jawara Liga 2 pada 9 Agustus.

“Saya tidak melihatnya, saya hanya melihat laga pertama dan sisanya belum final, jadi saya tidak melihat itu sebagai keputusan akhir jadwal,” ujar Hodak.

“Bagi kami, kami mempunyai laga di liga dan AFC Champions League 2, jadi akan banyak pertandingan dan saya rasa kami siap untuk itu,” tuturnya.

BEKASI, KOMPAS.com - Seorang teknisi jaringan internet berinisial MH (20) tewas karena tersengat listrik di Jalan Rawa Kalong, Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu (7/7/2024).

Kapolsek Rawalumbu Kompol Sukadi mengatakan, teknisi tersebut awalnya naik ke tiang provider untuk memperbaiki jaringan internet yang bermasalah.

"Dia naik ke tiang itu, mungkin mau memperbaiki internet, tiba-tiba itu ada ledakan," ujar Sukadi saat dihubungi, Senin (8/7/2024).

Sukadi menduga teknisi jaringan internet itu tersetrum dan jatuh dari tiang provider internet setinggi tiga meter setelah tidak sengaja memegang kabel listrik.

"Dia jatuh tiga meteran terus langsung terbakar kabelnya. Terus dalam perjalanan ke rumah sakit sudah tidak ada (meninggal)," tambah Sukadi.

Sukadi melanjutkan, kasus tersebut tidak akan dilanjutkan ke tahap ke penyelidikan. Pihak keluarga juga menolak otopsi.

"Kebetulan keluarga korban tidak mau diotopsi, mungkin sudah menyadari jatuhnya itu bukan karena disengaja orang lain atau dibunuh karena kelalaiannya," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan pihaknya belum memutuskan sikap terkait Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Adapun sebelumnya, Syaikhu menyebut PKS mendukung Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution untuk maju di Sumut.

"Saya perlu meluruskan dan mengklarifikasi berita yang tersiar pada hari ini lagi, jadi apa yang pagi tadi saya sampaikan adalah tentang SK DPP PKS terkait dukungan Gubernur Maluku," ujar Syaikhu di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan.

"Adapun tadi soal pemberitaan sudah ada dukungan terhadap Sumatera Utara, dalam hal ini calon gubernur, saya perlu menegaskan sampai detik ini belum ada keputusan DPTP PKS terkait dukungan calon gubernur Sumatera Utara. Semua masih dalam proses pembahasan," sambungnya.

Syaikhu mengatakan, dirinya perlu menyampaikan hal tersebut demi mengklarifikasi kabar PKS telah mendukung Bobby.

"Ini sebagai bentuk klarifikasi karena sudah ada salah satu media yang menaikkan berita tentang itu," kata Syaikhu.

Diketahui, Syaikhu ditanya oleh awak media terkait dukungan kepada Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024.

Syaikhu memang baru memberikan dukungan kepada duet Murad Ismail-Michael Wattimena untuk Pilkada Maluku 2024.

"Ya PKS mengusung beliau. Dan tentu kita mempercayakan lah kepada beliau, bagaimana kaitan-kaitan siapa juga wakilnya kita juga tidak minta wakil," ujar Syaikhu di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Syaikhu menjelaskan, mesin partai PKS siap memenangkan Bobby di Sumut.

"Mesin partai kita sudah siap untuk menjadi salah satu pemenangan bagi beliau," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan bahwa jadwal pelantikan serentak kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia.

Hal itu diatur di dalam Pasal 165 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) yang menyatakan bahwa tata cara dan jadwal pelantikan serentak diatur melalui peraturan presiden.

"Pertanyaannya, kapan sebenarnya pelantikan ini? Kita tunggu saja kapan perpresnya (peraturan presiden) terbit," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Idham juga menyampaikan bahwa KPU sudah dua kali melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan dengan hal tersebut.

Isu pelantikan serentak ini semakin krusial karena, bukan hanya demi keserentakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi esensi pilkada serentak, namun hal ini juga akan sangat menentukan siapa calon kepala daerah yang dapat berlaga pada Pilkada 2024.

Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan nomor 23 P/HUM/2024 mengubah dasar penghitungan syarat usia minimal calon kepala daerah, dari yang awalnya dihitung KPU ketika penetapan pasangan calon, menjadi dihitung saat pelantikan kepala daerah terpilih.

Tanpa jadwal pelantikan serentak, situasi ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena akhir masa jabatan kepala daerah berbeda-beda di setiap wilayah, meskipun pilkadanya berlangsung serentak pada 27 November nanti.

Jadwal pelantikan itu bisa berlainan tergantung adanya sengketa hasil Pilkada 2024 atau tidak di wilayah tersebut.

Proses sidang sengketa di MK pun akan memakan waktu lebih. Belum lagi, jika memang terdapat pelanggaran atau ketidakabsahan suara, MK dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dalam kurun tertentu.

Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan potensi masalah seandainya kepala daerah terpilih ternyata belum memenuhi syarat usia pada saat jadwal pelantikan yang bersangkutan.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian malah pernah menyatakan bahwa pemerintah tidak berniat untuk menyeragamkan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

"Tidak harus (pelantikan) waktunya serempak," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada wartawan di kantor Kemendagri, Senin (24/6/2024).

Ia menegaskan, pemerintah menghormati hak calon kepala daerah untuk mengajukan sengketa hasil pilkada ke MK

"Mungkin Desember (penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada 2024) selesai, Januari pelantikan, yang paling cepat mungkin Desember atau Januari. Tapi kita juga enggak menutup kemungkinan karena kan ada hak untuk mengajukan gugatan di MK. Ada yang bisa cepat, bisa juga lambat," ujar Tito.

Belakangan, Tito mengusulkan agar pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 digelar secara bergelombang, pelantikan gelombang pertama diusulkan digelar pada 1 Januari 2024 untuk daerah-daerah yang tidak hasil pilkada-nya tidak digugat ke MK.

Eks Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, sebelum dicopot DKPP karena kasus asusila memanfaatkan fasilitas jabatan, pernah menyebut bahwa KPU akan kerepotan jika pelantikan kepala daerah terpilih tidak berlangsung serentak.

Menurut analisis hukum yang ia lakukan, pelantikan serentak kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dapat dilakukan pada 2 April 2027.