Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini tidak menggunakan nilai ambang batas atau passing grade.

Kelulusan peserta PPPK 2024 berdasarkan dari peringkat terbaik.

"Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi pada 2 Agustus lalu.

Pemerintah telah menetapkan sebanyak 1.031.554 formasi PPPK 2024. Seluruh formasi tersebut diperuntukkan bagi seluruh tenaga honorer sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

"Seleksi PPPK tahun 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah," papar Anas.

Prioritas kelulusan PPPK 2024

Dilansir dari informasi resmi KemenpanRB, secara berurutan prioritas kelulusan seleksi PPPK tahun 2024 sebagai berikut:

Pelamar prioritas (Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023) Eks THK-II sesuai database THK-II di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tenaga non-ASN terdata di database BKN Tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Perlu dicatat, seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Setelah itu, akan ada wawancara, yang dilakukan berbasis komputer untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Menurut pemberitaan sebelumnya, pelamar PPPK 2024 harus memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan yang dilamar sebagai berikut:

• Minimal selama 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama
• Minimal selama 2 tahun pada jabatan pelaksana
• Minimal selama 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.

Syarat tersebut dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen, pengawas sekolah, dan kesehatan.

Sebagai tambahan informasi, seleksi PPPK tahun ini dibuka dalam dua periode, yaitu 1-20 Oktober 2024 dan 17 November-31 Desember 2024.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catat, Tidak Ada Passing Grade pada Seleksi PPPK"

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini siap mengatur 'bursa transfer' pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengisi 48 kementerian di era Prabowo Subianto, untuk nomenklatur yang baru dibentuk maupun dipecah.

Rini menyebut skema dalam bentuk peraturan menpan RB (Permenpan) itu sudah siap. Namun, Kemenpan RB masih harus menunggu peraturan presiden (Perpres) mengenai transisi.

"Kami sudah menyusun Permenpan. Nanti bagaimana tata caranya dan sebagainya sudah kita inikan (susun). Jadi, kita menunggu Perpres transisi yang sebentar lagi akan diterbitkan," kata Rini dalam Konferensi Pers Usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

"Kita menunggu Perpres mengenai transisi itu. Karena ada beberapa fungsi kementerian dan lembaga yang beralih, dan itu tentu saja akan berpengaruh terhadap pengisian sumber daya manusia (SDM) dan penganggarannya," jelasnya.

Ia bahkan menyebut aturan ini sudah disusun sejak ia masih menjadi sekretaris menpan RB. Rini mendampingi kerja menpan RB Abdullah Azwar Anas di era Presiden ke-7 Joko Widodo.

Menpan RB baru itu menyebut Anas sudah bekerja keras selama empat bulan terakhir. Rini menegaskan upaya ini ditempuh agar menteri dan kepala badan di era Prabowo Subianto bisa langsung bekerja.

"Untuk program 100 hari (kerja), Kemenpan RB tentunya pada satu bulan pertama punya kerja yang cukup besar, terutama untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Jadi, kita punya 48 kementerian dan sekian lembaga, dan ada beberapa yang dipecah," tuturnya.

"Kami tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani), kita akan menata. Bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga menata untuk sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian yang baru dibentuk," imbuh Rini.

Rini juga bakal melanjutkan kerja-kerja yang sudah dilakukan Abdullah Azwar Anas sejak 2022 lalu. Salah satunya, meneruskan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan reformasi birokrasi yang berdampak.

Ia kemudian menyinggung pembagian tugas dengan Wakil Menpan RB Purwadi Arianto. Secara umum, Rini menegaskan bakal bersama-sama memastikan semua kebijakan yang dikeluarkan kementerian/lembaga (K/L) betul-betul berdampak.

"Dan nanti pembagian kerjanya, saya akan meminta pak wamen untuk fokus memastikan semua transformasi, terutama kebijakan layanan publik bisa dikerjakan dengan baik," tutup Rini.

Rini Widyantini bukan orang baru di kementerian ini. Bahkan, Anas menyebutnya sebagai orang dalam Kemenpan RB.

Ia sudah menjadi sekretaris Kemenpan RB sejak 2022. Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1956 itu mengawali kariernya sebagai PNS sejak 1990.

Jakarta -

Abdullah Azwar Anas secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada Rini Widyantini. Hal ini ditandai dengan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian PANRB, Senin (21/10/2024).

Seusai serah terima jabatan, pria yang akrab disapa Anas ini menyampaikan ucapan selamatnya kepada Menteri PANRB baru Rini Widyantini dan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto. Ia berpendapat Rini bersama Purwadi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam menyelesaikan program-program prioritas Kementerian.

"Pertama, Alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Ibu Rini dan Pak Purwadi. Ibu Rini sebagai Menteri PANRB dan Pak Purwadi menjadi Wakil Menteri PANRB," kata Anas kepada wartawan di kantornya.

"Saya yakin transformasi dan agenda-agenda penting kantor ini sebagaimana arahan Bapak Presiden akan bisa tereksekusi dengan baik. Karena Ibu Rini adalah orang dalam yang semula saya ditanya dan berbagai hal dan saya optimis bisa bekerja," terangnya.

Lebih lanjut Anas juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pejabat PANRB yang sudah bekerja bersamanya sejak Januari 2022 lalu. Dalam kurun waktu dua setengah tahun sampai kini purna tugas, ia merasa belum melakukan banyak hal dan percaya pada Menteri baru dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang belum terselesaikan.

"Dua tahun satu bulan seperti tidak terasa seperti baru kemarin, dan masih belum banyak yang bisa saya kerjakan selama dua tahun satu bulan ini. Tentu akan dilanjutkan oleh Menteri berikutnya," terang Anas.

"Saya kira terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Juga banyak sekali agenda yang belum bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih," pungkasnya.

Di sisi lain, Rini mengaku merasa sangat bangga dan terhormat ditunjuk sebagai Menteri PANRB kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Bersama dengan itu, ia merasa banyak peninggalan Anas yang dapat digunakan sebagai landasan ke depan.

"Saya terlebihnya merasa bangga karena saya diberikan estafet untuk melanjutkan kerja-kerja yang sudah ditanamkan oleh Pak Anas. Banyak yang sudah dilakukan oleh Beliau yang menjadi fondasi terhadap transformasi birokrasi kita termasuk bagaimana membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik," ucapnya.

"Kemudian juga bagaimana mengurangi bisnis proses terhadap layanan-layanan. Kemudian transformasi sumber daya manusia yang tentunya beliau sudah memulai dengan bagaimana berkolaborasi dengan instansi lainnya," tambah Rini.

Pada akhirnya Rini mengaku akan meneruskan dan meningkatkan program-program yang sudah diinisiasi Anas dan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Termasuk transformasi birokrasi yang harus berdampak langsung kepada masyarakat.

"Untuk itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anas karena tentunya teman-teman sekalian sudah bisa melihat apa yang sudah dihasilkan selama beliau 2 tahun menjadi Menteri PANRB," ucap Rini.

"Untuk itu tentunya kita juga masih banyak pekerjaan yang harus kita perbaiki dalam melaksanakan transformasi birokrasi. Sementara demikian, terima kasih atas telaksananya acara ini," pungkasnya.

(das/das)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta diikuti oleh 134 dari 146 peserta yang lolos seleksi administrasi.

Mengutip Infopublik.id, sebanyak 12 peserta yang tidak hadir dinyatakan gugur dari proses seleksi. Para peserta bersaing untuk memperebutkan 61 formasi yang tersedia di Kementerian PANRB.

Pelaksanaan SKD berlangsung di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang transparan dan real-time.

Menurut Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, proses seleksi ini sepenuhnya berdasarkan kemampuan peserta, tanpa peluang untuk kecurangan.

"Dengan sistem CAT, hasil tes langsung bisa dilihat oleh peserta, memastikan proses yang adil dan transparan," ujar Anas dalam keterangan pers yang diterima Infopublik.id pada Jumat (18/10/2024).

Untuk mencegah praktik kecurangan seperti penggunaan joki, sistem double face recognition diterapkan saat registrasi dan selama pelaksanaan ujian. Webcam aktif juga digunakan untuk memastikan keaslian peserta selama mengerjakan soal.

Pada pelaksanaan SKD ini, para peserta diwajibkan menyelesaikan 120 soal dalam waktu 100 menit, yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Nilai ambang batas untuk lolos adalah TWK minimal 65, TIU minimal 80, dan TKP minimal 166.

Menteri Anas mengingatkan bahwa setiap peserta harus memenuhi nilai ambang batas agar bisa melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Nilai kumulatif tertinggi yang bisa dicapai adalah 550, dengan rincian maksimal TWK 150, TIU 175, dan TKP 225.

Bagi peserta dari daerah tertinggal, nilai kumulatif minimum yang diperbolehkan adalah 286, dengan nilai TIU minimal 60.

Proses SKD Kementerian PANRB kali ini diikuti oleh 474 pelamar dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 308 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti SKD yang diadakan di 34 lokasi di seluruh Indonesia.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Hukum Kementerian PANRB, Sri Rejeki Nawangsasih, menjelaskan bahwa nilai SKD mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta.

Soal-soal SKD disusun oleh konsorsium perguruan tinggi dengan sistem enkripsi yang terjamin keamanannya dan hanya dapat diakses oleh lima pimpinan instansi pemerintah.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I akan segera ditutup pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Pengumuman ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi BKN, @bkngoidofficial, Kamis, (17/10/2024).

"Tiga hari lagi penutupan pendaftaran seleksi PPPK periode I," sebut BKN. "Hindari mendaftar dengan sistem kebut semalam," pesan BKN.

Seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 telah dibuka sejak 1 Oktober 2024 dan dibagi menjadi dua periode pendaftaran.

Pendaftaran periode I berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober 2024 dan ditujukan bagi pelamar prioritas, termasuk Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023, Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang sesuai dengan database BKN, serta tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN.

Pendaftaran periode II akan dimulai pada 17 November hingga 31 Desember 2024, yang diperuntukkan bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah.

Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa seleksi PPPK tidak menggunakan sistem nilai ambang batas (passing grade).

"Pelamar seleksi PPPK dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik," ujarnya dalam siaran pers di laman resmi Kemenpan RB pada Rabu, 2 Agustus 2024.

Anas menjelaskan bahwa dalam seleksi PPPK terdapat dua tahapan: seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi bertujuan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Setelah itu, akan ada tes wawancara berbasis komputer untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Menteri Anas juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, pemerintah telah menetapkan formasi terbesar untuk seleksi PPPK, yaitu sebanyak 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN 2024, berdasarkan data per 22 Agustus 2024.

Anas menegaskan bahwa besarnya formasi PPPK yang dialokasikan merupakan upaya untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap I Segera Berakhir, BKN: Hindari Sistem Kebut Semalam"

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 resmi dimulai pada Rabu (16/10/2024).

SKD dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Para peserta yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tes yang diselenggarakan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia.

Mengutip Infopublik.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menegaskan pentingnya kejujuran selama proses seleksi.

Dia mengingatkan bahwa seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran hingga penentuan kelulusan, telah terintegrasi secara komprehensif melalui sistem komputerisasi yang memastikan transparansi dan mencegah kecurangan.

Salah satu inovasi terbaru yang diterapkan dalam proses seleksi ini adalah penggunaan sistem double face recognition.

"Semua tahapan, termasuk SKD dengan CAT, dilakukan tanpa pungutan biaya. Tidak ada yang bisa membantu kelulusan dalam tes CPNS, baik tahun ini maupun di masa mendatang. Jangan percaya kepada siapapun yang menawarkan kelulusan," ujar Menteri Anas dalam keterangan pers, Kamis (17/10/2024).

Dalam SKD CPNS 2024, peserta dihadapkan pada tiga jenis tes, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Setiap peserta harus memenuhi nilai ambang batas (passing grade) yang telah ditetapkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Materi soal dan nilai ambang batas SKD CPNS 2024 telah diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024.

Menteri Anas memberikan saran kepada peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mempelajari materi soal yang telah dipublikasikan. Ia juga menekankan pentingnya memeriksa lokasi dan jadwal tes secara cermat, serta mempersiapkan berkas yang diperlukan.

“Jangan lupa untuk meminta doa restu orang tua agar semua tahapan berjalan lancar,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, mengungkapkan bahwa total pelamar CPNS 2024 mencapai 3.568.212 orang.

Dari jumlah tersebut, 3.035.717 pelamar dinyatakan lolos administrasi dan dapat mengikuti SKD, sementara 532.495 pelamar tidak memenuhi syarat. "Peserta yang lolos administrasi dapat mengikuti SKD 2024 atau menggunakan nilai SKD 2023," jelas Haryomo.

SKD 2024 diselenggarakan di 339 titik lokasi yang meliputi BKN Pusat, 14 Kantor Regional, 21 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, serta berbagai lokasi mandiri dan luar negeri.

Haryomo menegaskan bahwa peserta harus percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak tergoda oleh pihak-pihak yang menawarkan kelulusan dengan cara melanggar hukum.

“Kecurangan dalam bentuk apapun tidak akan ditoleransi. Metode CAT BKN ini diawasi langsung oleh masyarakat, dan hasilnya cepat, akuntabel, serta transparan. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan akan didiskualifikasi dan dikenakan sanksi hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Tonton:Mobil Listrik Raksasa China Lebih Bersinar di Pameran Otomotif Eropa, Ini Sebabnya

Jakarta: Seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimulai hari ini, RFabu, 16 Oktober 20224. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan untuk jangan percaya dengan calon.

Dia menuturkan seluruh tahapan seleksi CPNS mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan sudah terintegrasi dan terkomputerisasi untuk menutup celah kecurangan dan praktik joki. Salah satunya dengan sistem double face recognition.

“Seluruh tahapan, termasuk SKD dengan CAT tidak dipungut biaya. Tidak ada satu pun orang yang bisa membantu kelulusan di tes CPNS tahun ini maupun yang akan datang. Jangan percaya kepada siapa pun yang menjanjikan kelulusan,” tegas Anas dikutip dari laman Antara, Rabu, 16 Oktober 2024.
SKD CPNS 2024 berlangsung selama 100 menit meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). Setiap pelamar peserta harus memenuhi nilai ambang batas (passing grade) yang merupakan nilai batas paling rendah kelulusan seleksi untuk lulus dalam tahapan SKD.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menerbitkan panduan terkait materi soal dan nilai ambang batas SKD CPNS Tahun 2024 melalui KepmenPANRB No. 321/2024.

“SKD CPNS dilakukan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pelamar berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku apakah sesuai dengan standar kompetensi dasar PNS,” ujar Anas.

Dia mengingatkan agar peserta mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan mempelajari materi soal yang ada di KepmenPANRB. Anas juga mengimbau peserta yang akan mengikuti tes agar mempersiapkan berkas-berkas yang wajib dibawa saat SKD.

“Silakan cermati juga lokasi dan jadwal pelaksanaan dengan baik. Yang paling penting jangan lupa meminta restu dan doa orang tua agar bisa mengikuti semua tahapan dengan lancar,” tutur Anas.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengungkapkan total pelamar seleksi CPNS TA 2024 sebanyak 3.568.212. Total peserta yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 3.035.717 peserta dan peserta yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 532.495.

“Selanjutnya peserta yang Memenuhi Syarat diberikan kesempatan untuk mengikuti SKD tahun 2024 atau menggunakan nilai SKD tahun 2023,” jelas Haryomo.

SKD CPNS diselenggarakan di 339 titik lokasi, yaitu BKN Pusat, 14 Kantor Regional, 21 UPT BKN, 75 titik lokasi mandiri, 135 titik lokasi mandiri instansi, dan 93 titik lokasi luar negeri.

Haryomo mengimbau peserta agar teguh dan yakin dengan kemampuan sendiri serta tidak percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan cara-cara yang melanggar hukum.

“Karena metode CAT BKN ini diawasi langsung oleh masyarakat dengan hasil yang Cepat, Akuntabel, dan Transparan. Kecurangan dalam bentuk apa pun tidak akan kami tolerir dan tidak akan sungkan-sungkan untuk didiskualifikasikan serta ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas dia.

Baca juga: Aturan SKD CPNS 2024, Pakaian hingga Barang yang Tidak Boleh Dibawa

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta -

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimulai hari ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan seluruh tahapan seleksi CPNS telah terintegrasi dengan teknologi yang menutup celah joki dan calo.

Sebelumnya, pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Anas mengimbau agar seluruh peserta SKD CPNS dan masyarakat bahwa seluruh tahapan Seleksi CPNS mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan sudah terintegrasi dan terkomputerisasi untuk menutup celah kecurangan dan praktik joki. Salah satunya dengan sistem double face recognition.

"Seluruh tahapan, termasuk SKD dengan CAT tidak dipungut biaya. Tidak ada satu pun orang yang bisa membantu kelulusan di tes CPNS tahun ini maupun yang akan datang. Jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan," ujar Anas dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).

Dia menjelaskan SKD CPNS dilaksanakan selama 100 menit meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). Untuk lulus dalam tahapan SKD, setiap pelamar peserta harus memenuhi nilai ambang batas (passing grade) yang merupakan nilai batas paling rendah kelulusan seleksi.

Terkait materi soal dan nilai ambang batas SKD CPNS Tahun 2024 tertuang dalam KepmenPANRB No. 321/2024. SKD CPNS ini dilakukan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pelamar berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku apakah sesuai dengan standar kompetensi dasar PNS.

Anas mengingatkan agar peserta mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan mempelajari materi soal yang ada di KepmenPANRB. Ia juga mengimbau peserta yang akan mengikuti tes agar mempersiapkan berkas-berkas yang wajib dibawa saat SKD.

"Silakan cermati juga lokasi dan jadwal pelaksanaan dengan baik. Yang paling penting jangan lupa meminta restu dan doa orang tua agar bisa mengikuti semua tahapan dengan lancar," tutur Anas.

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyebut, total pelamar seleksi CPNS 2024 sebanyak 3.568.212. Total peserta yang memenuhi syarat sebanyak 3.035.717 peserta dan peserta yang tidak memenuhi syarat sebanyak 532.495.

Peserta yang memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk mengikuti SKD tahun 2024 atau menggunakan nilai SKD tahun 2023.

Saat ini, SKD CPNS diselenggarakan di 339 titik lokasi, yaitu BKN Pusat, 14 Kantor Regional, 21 UPT BKN, 75 titik lokasi mandiri, 135 titik lokasi mandiri instansi, dan 93 titik lokasi luar negeri.

Dalam menempuh tes SKD, Haryomo mengimbau peserta agar teguh dan yakin dengan kemampuan sendiri serta tidak percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan cara-cara yang melanggar hukum.

"Karena metode CAT BKN ini diawasi langsung oleh masyarakat dengan hasil yang Cepat, Akuntabel, dan Transparan. Kecurangan dalam bentuk apapun tidak akan kami tolerir, dan tidak akan sungkan-sungkan untuk didiskualifikasikan serta ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

(rrd/rrd)

Pemerintah kembali membuka lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan formasi mencapai 1.031.554 orang. Tahun ini, pendaftaran dibagi menjadi dua periode.

Periode pertama pendaftaran dibuka selama 1-20 Oktober 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) sesuai pangkalan data (database) THK-II di BKN, serta Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.

Selanjutnya, periode kedua dibuka pada 17 November hingga 31 Desember 2024. Periode kedua ditujukan bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah).

"Seleksi PPPK tahun 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di Instansi Pemerintah," kata Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dikutip dari Detik, Minggu (13/10).

1. Kementerian Agama (Kemenag): 89.781 formasi2. Kementerian Sosial (Kemensos): Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek):40.573 formasi3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): 25.079 formasi4. Kementerian Perhubungan (Kemenhub): 16.626 formasi5. Kementerian Kesehatan (Kemenkes): 14.593 formasi6. Mahkamah Agung (MA): 9.726 formasi7. Kejaksaan Agung (Kejagung): 1.609 formasi8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf): 809 formasi

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil2. Kartu Keluarga (KK)3. Pas foto4. Swafoto/selfie5. Ijazah6. Transkrip Nilai7. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar

1. Buka laman SSCASN resmi di https://sscasn.bkn.go.id/2. Buat akun SSCASN dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data diri3. Setelah akun berhasil dibuat, isi biodata secara lengkap mulai dari alamat, agama, nomor handphone, dan lainnya dengan benar (sesuai KTP)4. Jika sudah, kemudian pilih jenis seleksi "PPPK"Pada bagian itu, pilih instansi tujuan dan formasi yang diinginkan5. Isi data terkait ijazah pendidikan terakhir6. Isi riwayat pekerjaan7. Unggah beberapa dokumen persyaratan yang telah disebutkan di atas dan dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan tiap instansi8. Baca resume untuk memastikan data yang dimasukkan benar9. Jika sudah yakin benar, cetak kartu pendaftaran PPPK 2024

Jadwal untuk Pelamar Prioritas, Eks Tenaga Honorer dan Tenaga Non ASN yang Terdata dalam Database BKN

- Pengumuman seleksi: 30 September - 19 Oktober 2024- Pendaftaran seleksi: 1 - 20 Oktober 2024- Seleksi administrasi: 1 - 29 Oktober 2024- Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 Oktober - 1 November 2024- Masa sanggah: 2 - 4 November 2024- Jawab sanggah: 2 - 6 November 2024- Pengumuman pasca masa sanggah: 5 - 11 November 2024- Penarikan data final: 12 - 14 November 2024- Penjadwalan seleksi kompetensi: 15 - 25 November 2024- Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 26 November - 1 Desember 2024- Pelaksanaan seleksi kompetensi: 2 - 19 Desember 2024- Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 7 - 23 Desember 2024- Pengumuman hasil kelulusan: 24 - 31 Desember 2024- Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 10 - 21 Desember 2024- Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 13 - 28 Desember 2024- Pengumuman hasil kelulusan: 24 - 31 Desember 2024- Pengisian DRH NI PPPK: 1 - 31 Januari 2025- Usul penetapan NI PPPK: 1 - 28 Februari 2025

- Pengumuman seleksi: 1 - 30 November 2024- Pendaftaran seleksi: 17 November - 31 Desember 2024- Seleksi administrasi: 16 Desember 2024 - 3 Februari 2025- Pengumuman hasil seleksi administrasi: 4 - 18 Februari 2025- Masa sanggah: 19 - 21 Februari 2025- Jawab sanggah: 20 - 27 Februari 2025- Pengumuman pasca masa sanggah: 22 - 28 Februari 2025- Penarikan data final: 1 - 7 Maret 2025- Penjadwalan seleksi kompetensi: 24 Maret - 8 April 2025- Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 9 - 16 April 2025- Pelaksanaan seleksi kompetensi: 17 April - 16 Mei 2025- Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 22 April - 21 Mei 2025- Pengumuman hasil kelulusan: 22 - 31 Mei 2025- Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 25 April - 17 Mei 2025- Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 30 April - 22 Mei 2025- Pengumuman hasil kelulusan: 22 - 31 Mei 2025- Pengisian DRH NI PPPK: 1 - 30 Juni 2025- Usul penetapan NI PPPK: 1 - 31 Juli 2025

Jakarta -

Nama Abdullah Azwar Anas menjadi salah satu di antara jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang disebut-sebut lanjut pada Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Namun sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ini mengaku sebaliknya.

Anas mengatakan, dirinya belum ada komunikasi dengan Prabowo terkait dengan tawaran untuk masuk kabinet. Politikus PDI-P ini juga mengungkapkan kalau dirinya sudah berkemas untuk pindah dari rumah dinas menteri yang terletak di kawasan Widya Chandra.

"Nggak ada (ajakan menjadi menteri kabinet Prabowo)," kata Anas, di Bidakara Hotel, ditulis Jumat (11/10/2024).

"Saya sudah berkemas, kadang menginap di rumah Wican (Widya Chandra), kadang di luar Wican," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut terkait rencananya usai purnatugas, Anas bilang bahwa dirinya akan focus melanjutkan bisnisnya atau mengajar. Bisnisnya sendiri bergerak di berbagai bidang, mulai dari otomotif, agriculture, hingga pariwisata.

"Ada banyak rencana, ya mengajar, ngurus pendidikan, mengisi banyak undangan-undangan yang cukup banyak, terus meneruskan usaha. Kita dari waktu ke waktu acara padat betul ya, keluar saja harus izin Presiden (Jokowi)," ujarnya.

Anas mengatakan, dirinya telah menjadi pejabat negara selama lebih dari 20 tahun, mulai dari menduduki posisi sebagai anggota DPR RI, Bupati Banyuwangi, hingga menjadi Menteri seperti sekarang.

"Cukup lah saya kira, Allah memberikan banyak kesempatan kepada kita," ujar dia.

Lebih lanjut, Anas menyampaikan pandangannya terkait pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintahan yang akan datang. Menurutnya, salah satu hal di lingkup Kementerian PAN-RB yang paling penting ialah perbaikan tata kelola ASN.

"Saya kira melanjutkan perbaikan tata kelola, SDM, dan transformasi manajemen ASN yang baru saja kita membereskan di UU ASN," kata Anas.

Selain itu, pemerintah juga punya PR untuk mendorong transformasi digital dalam administrasi pemerintahan. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu persoalan mendesak.

"Karena kalau nggak, nanti biayanya tinggi, jumlah orang nambah, kantor nambah, sementara tren perusahaan swasta mengurangi orang, mengurangi kantor pekerjaan lebih cepat. Dan ini sudah di depan mata karena track-nya sudah mulai kelihatan," ujarnya.

(shc/kil)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan bagaimana awalnya mengenal sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Pertemuan pertama Luhut terjadi saat Anas dinobatkan sebagai bupati terbaik di Indonesia. Setelah itu, Luhut semakin mengenali Anas saat pandemi Covid-19.

"Waktu saya ditunjuk menangani Covid-19, di benak saya langsung muncul bagaimana mengoordinasikan antara kabupaten-kabupaten, kota, provinsi, kemudian Polri, TNI, dan sebagainya," kata Luhut, dalam Forum Kinerja Reformasi Indonesia sekaligus Peluncuran Buku Menteri PANRB Anti-Mainstream Bureaucracy di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Kala itu Luhut dipercaya Presiden Jokowi memegang komando penanganan pandemi Covid-19. Luhut lalu meminta bantuan Anas agar kepala daerah patuh terhadap peraturan yang diterapkan selama pandemi melanda Indonesia.

"Ya, makanya kalau Bapak/Ibu mungkin tidak tahu, hampir setiap rapat saya, beliau ini ada di tempat saya. Dari situlah saya tahu, 'oh, paten juga kawan ini'," ujarnya.

Tak berhenti di situ, Luhut yang ditugasi Presiden Jokowi memperbaiki sistem e-katalog kemudian menunjuk Anas untuk memimpin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanpa Tim Penilaian Akhir (TPA). Penunjukkan ini di antaranya karena sebelumnya Kepala Negara sudah enam kali memerintahkan perbaikan sistem, tapi tak jalan juga.

"Nah, dalam perjalanan saya, akhirnya sampai pada yang harus ada penggantian LKPP. Karena tidak jalan-jalan, saya lapor Presiden, 'Pak kalau boleh ini harus diganti'," kata Luhut.

Lebih jauh, Luhut kemudian menggambarkan bagaimana saat itu Jokowi menyambut baik usul tersebut. "Kok Pak Luhut tahu Anas? Saya bilang, saya jelasin. Ya ampun, wah dia waktunya, nih? Ya, kemudian masuklah Pak Anas. Tapi Bapak/Ibu tahu, perintah Presiden Republik Indonesia 6 kali pak itu, tidak jalan-jalan," ucap Luhut.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga membeberkan data BPS pada bulan Juli 2024 soal Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia Tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah ketimbang capaian 2023 sebesar 3,92.

Menurut Luhut, sejumlah reformasidi dalam birokrasi sedikit banyak telah mempermudah dalam mengurangi korupsi di Tanah Air. Tak hanya itu, ia mengklaimreformasi birokrasi juga telah membawa efisiensi dan membawa nama Indonesia lebih bagus ke depan.

JAKARTA, investor.id – Sosok Abdullah Azwar Anas begitu populer saat menjadi Bupati Banyuwangi karena mampu mengubah birokrasi dengan berbagai terobosan. Langkah-langkah kreatif yang dibuat mampu membuat perubahan besar di Banyuwangi hingga dikenal dalam pentas nasional.

Azwar Anas yang kini dipercaya menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), merupakan sosok yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita saat peluncuran buku Azwar Anas berjudul'Anti Mainstream Bureaucracy'. 

Enggartiasto menerangkan Azwar Anas mempunyai talenta yang luar biasa yang harus tetap berinovasi dan mengabdi kepada bangsa Indonesia.

"(Kepada Azwar Anas) Ya sukses selalu dan dimana pun berada bangsa ini membutuhkan sosok seorang Azwar Anas untuk lebih berkiprah dan tetap berkiprah di dalam perjalanan Republik ini," ujar Enggartiasto seusai peluncuran buku di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

"Jangan pernah surut untuk inovasi dan pengabdian kepada bangsa ini karena Pak Anas ini mempunyai talenta yang luar biasa," lanjutnya.

Enggartiasto bercerita sudah cukup lama mengenal Azwar Anas sejak masih sama-sama menjadi aggota DPR RI di komisi yang membidangi infrastruktur, perhubungan, dan perumahan.

"Sejak awal di DPR, beliau itu sangat serius. Semua persoalan, semua panja dan pansus, beliau ikutin, rajin sekali. Dan pada periode berikutnya, beliau menjadi anggota DPR tapi terus dicalonkan dan menjadi bupati," terangnya.

Hubungan persahabatan keduanya makin erat, saat Azwar Anas meminta Enggartiasto untuk menjadi investor di Banyuwangi. Azwar Anas bahkan, berulang kali membujuk mantan Menteri Perdagangan RI tersebut.

"Tapi (saat itu di Banyuwangi) belum ada transportasi yang memadai, kan harus naik kereta dengan mobil yang begitu lama. Saya nggak mau. Begitu ada penerbangan pertama dari Surabaya ke Banyuwangi, maka saya ditelepon beliau. Beliau undang saya, jadi beliau menyediakan tiket hotel dan penjemputan langsung oleh bupati," sambungnya. 

Berkat kegigihan Azwar Anas membujuk Enggartiasto untuk berinvestasi di Banyuwangi, kemudian berhasil dibangun kawasan perumahan, eL Hotel Banyuwangi, dan Banyuwangi Theme Park.

"Tidak ada hari tanpa saya bisa menyatakan komitmen membangun. Jadi, sejak dulu beliau kalau punya target, maka itu yang dilakukan. Apa sih yang didapatkan untuk pemerintah sana? Ya tadi, income per capita-nya dia naik. Lapangan kerja dia buka. Mengimbau untuk rekrut karyawan adalah orang lokal," papar Enggartiasto, "Jadi, dari situ saja kita nampak keseriusannya dan apa yang disampaikan itu benar.

Enggar pun menilai, setelah menjadi MenPAN RB, langkah-langkah Azwar Anas terlihat sangat tepat dalam menerjemahkan perintah dari Presiden Jokowi. Karena itu, kata Enggar, Azwar Anas merupakan sosok muda yang bisa diharapkan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News