KUPANG, KOMPAS.com - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Sales Area Retail Nusa Tenggara Timur (NTT) bertindak cepat melakukan penanganan pasca terjangan ombak besar yang menghantam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) 58.863.04 di Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Kamis (17/10/2024).

Dampak terjangan ombak dengan ketinggian sekitar 2 meter tersebut mengakibatkan abrasi pada lahan berdirinya SPBUN dan membuat bangunan kantor SPBUN ikut ambruk serta area pulau Pompa SPBUN setengah bagiannya sudah terkikis oleh derasnya terjangan ombak.

Tim HSSE Pertamina segera melakukan pengamanan dispenser pulau pompa SPBUN dengan cara memutuskan aliran pipa minyak dari tangki pendam ke dispenser pulau pompa sehingga tidak menimbulkan kebocoran BBM dan melakukan evakuasi perangkat Dispenser Pengisian BBM ke lokasi yang lebih aman.

Pasca bencana sampai dengan saat ini tim Pertamina tetap melakukan pengawasan dan evakuasi produk BBM untuk menghindari kebocoran di luar tangki timbun.

Koordinasi intensif juga dilakukan Pertamina bersama dengan pihak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi NTT sebagai antisipasi kemungkinan gelombang tinggi yang masih akan berlangsung.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengaku prihatin atas musibah gelombang pasang yang terjadi di wilayah Kecamatan Ende Selatan.

“Kami mewakili perusahaan turut prihatin dengan bencana yang menimpa masyarakat sekitar Kecamatan Ende Selatan. Pertamina terus berupaya agar pemenuhan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan melakukan pengalihan penyaluran bbm ke lokasi SPBU terdekat,” ujar Ahad.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di wilayah sekitar SPBUN yang terkena bencana tersebut, Pertamina mengalihkan alokasi penyaluran ke beberapa SPBU yang terdekat di sekitarnya yaitu di SPBU 54.863.02 di Kecamatan Ende Utara yang berjarak sekitar 3,4 kilometer dari lokasi bencana.

Termasuk juga di SPBU 54.863.01 di Kecamatan Ende Timur yang berjarak 4,3 kilometer dan SPBU 54.863.03 di Kecamatan Ende Tengah dengan jarak kurang lebih 4,6 kilometer yang menyediakan semua produk BBM.

”Terkait rusaknya bangunan SPBUN 58.863.04 tersebut, pihak Pertamina akan membangun kembali SPBUN di lokasi tersebut yang pelaksanaannya menunggu kondisi gelombang membaik dan situasi sudah dinyatakan aman oleh pihak BMKG Provinsi NTT,” tutup Ahad.(K57-12).

KUPANG, KOMPAS.com - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Sales Area Retail Nusa Tenggara Timur (NTT) bertindak cepat melakukan penanganan pasca terjangan ombak besar yang menghantam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) 58.863.04 di Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Kamis (17/10/2024).

Dampak terjangan ombak dengan ketinggian sekitar 2 meter tersebut mengakibatkan abrasi pada lahan berdirinya SPBUN dan membuat bangunan kantor SPBUN ikut ambruk serta area pulau Pompa SPBUN setengah bagiannya sudah terkikis oleh derasnya terjangan ombak.

Tim HSSE Pertamina segera melakukan pengamanan dispenser pulau pompa SPBUN dengan cara memutuskan aliran pipa minyak dari tangki pendam ke dispenser pulau pompa sehingga tidak menimbulkan kebocoran BBM dan melakukan evakuasi perangkat Dispenser Pengisian BBM ke lokasi yang lebih aman.

Pasca bencana sampai dengan saat ini tim Pertamina tetap melakukan pengawasan dan evakuasi produk BBM untuk menghindari kebocoran di luar tangki timbun.

Koordinasi intensif juga dilakukan Pertamina bersama dengan pihak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi NTT sebagai antisipasi kemungkinan gelombang tinggi yang masih akan berlangsung.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengaku prihatin atas musibah gelombang pasang yang terjadi di wilayah Kecamatan Ende Selatan.

“Kami mewakili perusahaan turut prihatin dengan bencana yang menimpa masyarakat sekitar Kecamatan Ende Selatan. Pertamina terus berupaya agar pemenuhan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan melakukan pengalihan penyaluran bbm ke lokasi SPBU terdekat,” ujar Ahad.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di wilayah sekitar SPBUN yang terkena bencana tersebut, Pertamina mengalihkan alokasi penyaluran ke beberapa SPBU yang terdekat di sekitarnya yaitu di SPBU 54.863.02 di Kecamatan Ende Utara yang berjarak sekitar 3,4 kilometer dari lokasi bencana.

Termasuk juga di SPBU 54.863.01 di Kecamatan Ende Timur yang berjarak 4,3 kilometer dan SPBU 54.863.03 di Kecamatan Ende Tengah dengan jarak kurang lebih 4,6 kilometer yang menyediakan semua produk BBM.

”Terkait rusaknya bangunan SPBUN 58.863.04 tersebut, pihak Pertamina akan membangun kembali SPBUN di lokasi tersebut yang pelaksanaannya menunggu kondisi gelombang membaik dan situasi sudah dinyatakan aman oleh pihak BMKG Provinsi NTT,” tutup Ahad.(K57-12).

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan penanaman sebanyak 6.000 batang mangrove di pesisir pantai Ulee Lheu, Banda Aceh, dalam rangkaian peringatan bulan pengurangan risiko bencana (PRB). Hal ini sebagai salah satu upaya untuk merehabilitasi lingkungan sekaligus menjaga ekosistem pesisir.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Banda Aceh, Rabu, 9 Oktober 2024, mengatakan pengurangan risiko bencana memang harus dimulai saat sebelum terjadi bencana yakni pada fase mitigasi atau pencegahan, salah satunya wujudnya melalui penanaman mangrove.

"Secara simbolis ditanam beberapa ratus batang, dalam kegiatan ini ada 6.000 batang, tentunya ini tidak cukup, tapi paling tidak memberi contoh kepada masyarakat supaya kita selamat terhadap bencana, maka kita harus memelihara lingkungan," katanya.

Penanaman mangrove itu turut dihadiri Pj Gubernur Aceh Safrizal, para deputi dan direktur jajaran BNPB sekaligus melibatkan prajurit TNI, komunitas, organisasi sosial, serta masyarakat di provinsi paling barat Indonesia itu.

Suharyanto menjelaskan bahwa penanaman pohon ini dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada BNPB yang menekankan bahwa kehebatan penanggulangan bencana bukan aksi pada saat terjadi bencana, tetapi pada fase pencegahan.

Maka, lanjut dia, upaya pada fase pencegahan atau mitigasi paling tepat adalah melaksanakan pemeliharaan lingkungan, salah satunya melalui penanaman pohon, baik pohon keras maupun tanaman seperti mangrove.

"Seperti di Aceh ini relatif berada di pinggir pantai, maka penahan alam paling bagus adalah mangrove, sesuai hasil penelitian ahli," katanya.

Dia menambahkan, tanaman mangrove yang tumbuh dengan baik dinilai mampu menjadi penahan dalam meminimalisir dampak risiko bencana serta juga mampu menjaga ekosistem laut dan pesisir dari bencana.

"Secara ekonomis juga sangat bagus, apabila vegetasi tumbuh secara bagus. Apalagi sekarang ada perdagangan karbon, itu sangat luar biasa. Indonesia yang luas, dan hampir daratan ditumbuhi dengan hutan dan mangrove, ini menjadi investasi di masa depan," ujarnya. AFP PHOTO/Chaideer Mahyuddin


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung Presiden terpilih, Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Pulau Jawa. Menurutnya, hal itu tak lepas dari upaya Prabowo menyukseskan program ketahanan pangan.

Proyek yang sudah direncanakan sejak era Presiden Soeharto ini rencananya akan membentang dari pantai di Provinsi DKI Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur. Menurut Hashim, wilayah utara Pulau Jawa memang menghadapi persoalan abrasi hingga penurunan tanah.

"Nah tujuan kita adalah swasembada pangan. Tapi kalau kita hilang pantai utara kita, 40% lahan sawah di Indonesia itu terletak di pantai utara Jawa, kalau nanti itu ditutup dan hilang karena perubahan, percuma kita bikin program ini di Papua atau di Kalimantan kita kerahkan di sana," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Sebagai informasi, pemerintahan sedang menyiapkan program cetak sawah dan optimalisasi lahan untuk mengejar target swasembada pangan. Program tersebut berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Hashim menjelaskan proyek itu bersifat jangka panjang, antara 10-30 tahun. Nantinya pihak swasta akan dilibatkan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Dari pengakuannya, sudah ada pengembang yang berminat menggarap proyek tanggul laut yang berasal dari Hong Kong dan China. Menurut Hashim, pemerintah juga membuka diri bagi pengusaha yang berminat investasi di proyek tersebut.

"Saya sudah ke Beijing dua kali, saya sudah ke Hong Kong 3 kali, developer-developer dari Hong Kong dan Beijing sebagian minat, karena di China agak jenuh, covid-19 lagi jenuh di China, mereka berminat," ujarnya.

Dijadwalkan Hashim dan Prabowo akan terbang lagi ke China bulan depan untuk menawarkan proyek tanggul laut raksasa. Jika proyek itu terealisasi, harapannya bisa memberikan kemakmuran untuk rakyat di utara Pulau Jawa.

(ily/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.COM – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono menyoroti masalah perubahan iklim di Jakarta. Ia mengungkapkan, telah terjadi 5.170 peristiwa bencana yang melanda kota ini selama 2019-2023.

“Perubahan iklim telah menjadi isu yang nyata dan mendesak bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Di Jakarta sudah ada peningkatan intensitas bencana akibat perubahan iklim,” kata Heru saat menghadiri Crisis Management Conference 2024 pada Mei lalu.

Dalam paparannya, Heru sempat membahas wilayah pesisir utara Jakarta yang rentan banjir rob akibat pasang laut. Wilayah pesisir pun berpotensi mengalami abrasi yang juga disebabkan perubahan iklim.

Untuk mengatasi hal ini, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta menempuh berbagai upaya, untuk menjaga wilayah pesisir dari ancaman kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim. Salah satunya dengan penanamanmangrove.

Kepala Distamhut Provinsi DKI Jakarta Bayu Meghantara menyatakan, penanaman mangrove di hutan lindung Jakarta memiliki beberapa manfaat penting. Mangrovepunya kemampuan tinggi dalam menyerap karbondioksida, sehingga menjadi salah satu opsi dalam mitigasi perubahan iklim.

“Seperti yang kita ketahui, mangrove sangat bermanfaat dalam melindungi garis pantai dari erosi dan kerusakan akibat gelombang laut. Tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekosistem yang luas serta restorasi lingkungan di wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Bayu dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (20/9/2024).

Lebih lanjut, ia pun mengemukakan bahwa mangrove menjadi habitat yang penting bagi berbagai jenis spesies flora dan fauna. Karena itu, hutan mangrove sangat ideal untuk menjadi tempat pendidikan dan penelitian, dalam memahami ekosistem pesisir serta konservasi.

Bayu menambahkan, mangrove membantu pula meningkatkan kualitas air. Karena kelebihannya sebagai penyaring alami yang mampu mengurangi polutan dan sedimen yang masuk ke laut.

“Menanam mangrove penting sebagai upaya konservasi dan restorasi lingkungan di wilayah yang rentan. Dengan banyak flora dan fauna di sana, hutan mangrove juga dapat menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, misalnya dari ikan, moluska, dan kayu. Dapat dikatakan bahwa hutan mangrove juga mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelas Bayu.

Ia mengakui, meski banyak manfaat yang didapat, penanaman mangrove menghadapi berbagai tantangan. Pertama, soal konservasi lahan yang mengurangi ruang bagi ekosistem mangrove.

“Banyak area pesisir Jakarta telah digunakan untuk pembangunan, perumahan, industri, dan budi daya perikanan. Hal ini mengubah karakteristik lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan mangrove,” ucap Bayu.

Kedua, soal pencemaran air dari limbah industri, domestik, dan limbah berbahaya yang dapat memengaruhi kualitas air tanah bagi pertumbuhan mangrove. Menurut Bayu, pencemaran air tidak ideal bagi mangrove untuk tumbuh.

Ketiga, masalah perubahan iklim yang membuat permukaan air laut naik dapat mengancam ekosistem mangrove. Belum lagi suhu dan pola curah hujan yang tidak menentu, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan pertumbuhan mangrove.

“Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan tantangan yang kompleks untuk kami, dalam mengupayakan konservasi dan penanaman mangrove di Jakarta,” tutur Bayu.

Distamhut Provinsi DKI Jakarta telah menanam 2.000 mangrove hingga Juli 2024. Upaya ini untuk meningkatkan pengelolaan fungsi ekologi mangrove yang berkelanjutan. Agenda ini bekerja sama dengan sejumlah pengusaha swasta dan komunitas penggiat lingkungan hidup.

Selain di Jakarta, Distamhut juga menanam mangrove di Kepulauan Seribu. Kehadiran mangrove di Kepulauan Seribu bersamaan dengan transplantasi karang, untuk membantu restorasi, peningkatan biodiversitas, pelindung pantai, serta habitat hewan laut.

Mangrove sebagai solusi alam

Penanaman mangrove di wilayah pesisir Jakarta mendapat perhatian dari pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga. Menurutnya, pemerintah harus memperluas reforestasi mangrove di utara Jakarta, untuk mengatasi abrasi dan banjir rob akibat perubahan iklim.

Ia menilai, penanaman mangrove masih jauh lebih baik ketimbang membangun giant sea wall dalam konteks memberikan perlindungan di wilayah pesisir. Selain memiliki nilai ekologi yang lebih baik, penanaman mangrove pun lebih murah dan memberikan dampak berkelanjutan.

“Hutan mangrove merupakan benteng alami pantai yang tidak hanya berfungsi untuk melindungi, tetapi juga sebagai tempat hidup aneka ragam hewan dan tumbuhan. Semakin luas dan semakin tebal mangrove, semakin bagus untuk melindungi wilayah pesisir,” tutur Nirwono kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

Ia pun menekankan bahwa reforestasi hutan mangrove memberikan dampak lingkungan dan sosial yang lebih baik. Dari sisi lingkungan, terbukti efektif dalam mencegah abrasi, banjir rob, bahkan dampak tsunami. Sementara, dari sisi sosial, dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir.

“Jika dibandingkan dengan giant sea wall yang tidak memberikan dampak lingkungan dan sosial, hutan mangrove jelas lebih berkelanjutan. Dalam 20 tahun ke depan, apa tembok raksasa itu masih kokoh menahan terjangan ombak? Kalau mangrove, makin lama dan makin tebal, akan semakin kuat. Terlihat perbedaannya,” papar Nirwono.

Karena itu, ia mendesak pemerintah agar menjalankan master plan revitalisasi kawasan pesisir. Salah satu yang harus diutamakan adalah membangun satu kilometer hutan mangrove setiap satu tahun.

“Lebar pantai Jakarta mencapai 32 kilometer. Jika setiap kilonya bisa ditumbuhi hutan mangrove, dampaknya akan sangat besar. Harus ada perencanaan yang matang dan eksekusi yang serius. Ini tergantung bagaimana pemimpin Jakarta melihat isu perubahan iklim yang sudah di depan mata,” tegas Nirwono.

Lebih lanjut, Nirwono pun berharap agar reforestasi hutan mangrove lebih diutamakan, dalam konteks penyelesaian isu perubahan iklim di Jakarta.

Apalagi, menurutnya, Jakarta baru memiliki dua hutan mangrove yang masih sangat kurang untuk mengatasi masalah perubahan iklim di pesisir. Jumlah ini jauh dari kata ideal dan masih harus dikejar, mengingat dampak serius perubahan iklim sudah dirasakan masyarakat pesisir.

“Nature versus nature. Biarkan alam mengatasi masalah perubahan alam secara alami. Hutan mangrove jelas lebih berkelanjutan dan memiliki nilai ekologi yang lebih baik. Harusnya yang dibangun adalah giant mangrove wall,” urai Nirwono. (Rindu Pradipta Hestya)

JAKARTA - Kerusakan garis pantai menjadi ancaman bagi keseimbangan alam di Kalimantan Tengah (Kalteng). Berdasarkan kajian resiko bencana nasional Kalimantan Tengah, gelombang ekstrem yang muncul akibat siklon tropis ini menimbulkan potensi abrasi di Kalteng. Kotawaringin Barat (Kobar) disebut memiliki luasan abrasi tertinggi di Kalteng.

?Kabupaten Kobar sangat memerlukan berbagai upaya pencegahan. Hal ini mendesak untuk dilakukan oleh semua pihak," tegas Pejabat Bupati Kotawaringin Barat, yang diwakili oleh Asisten II Setda Kobar, Kamaludin dalam acara penanaman bakau atau mangrove yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), di Desa Sebuai, Kotawaringin Barat, sabtu (14/9/23)

Kegiatan yang merupakan tahap ketiga ini diinisiasi oleh GAPKI bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan melibatkan Kelompok Tani Talok di Desa Sebuai, Kobar ini dilakukan di atas lahan 20 Hektar dengan menggunakan 55 ribu bibit mangrove.

Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono mengungkapkan sebanyak 88 ribu pohon mangrove berhasil dikelola pada 30 hektar pesisir pantai dalam tiga tahun terakhir. ?Keberhasilan pengelolaan mangrove ini ditunjukkan dari tingkat kelangsungan hidup mangrove yang mencapai 90 persen," ucap Mukti.

Dengan adanya program rehabilitasi di 2024 ini, maka kegiatan yang telah berjalan sejak 2021 tersebut telah menanam lebih dari 140 ribu mangrove di atas 50 hektar lahan. ?Kegiatan ini sebagai komitmen GAPKI dalam pelestarian lingkungan yang berkesinambungan,? tegas Mukti. Lebih lanjut, Ia berharap, kegiatan ini dapat menggugah seluruh pihak akan pentingnya penanganan abrasi.

Kepala Desa Sebuai, Tohari menyampaikan program rehabilitasi yang diinisiasi GAPKI bersama dengan Kemenko Marves memberikan dampak panjang yang luar biasa. Menurutnya, bukan hanya mampu menahan abrasi dengan sangat efektif, rehabilitasi mangrove juga menciptakan ekosistem baru bagi biota laut.

?Pergeseran abrasi pantai terus bertambah akibat perubahan iklim, rehabilitasi mangrove menjadi langkah nyata dalam penanganan abrasi. Investasi ini memberikan dampak langsung kepada seluruh lapisan masyarakat dan tentu saja untuk lingkungan, terutama sebagai sumber tumbuh kembangnya ekosistem laut? tegas Tohari.

Baginya, area konservasi mangrove tidak hanya menjaga ekosistem pantai secara berkelanjutan, namun mampu memberikan kehidupan baru bagi tumbuhan dan binatang yang memberikan manfaat dan mata pencaharian baru bagi masyarakat setempat di Desa Sebuai.

IDXChannel - Pemerintah telah merampungkan pembangunan infrastruktur permukiman terdampak bencana abrasi pantai yang melanda kawasan Teluk Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan.

Penanganan infrastruktur permukiman terdampak bencana tersebut dilakukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam bentuk kolaborasi antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan.

Guna pemulihan pasca bencana, Kementerian PUPR telah membangun 114 unit rumah tahan bencana tipe 36, yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum.

Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana dilakukan dengan tidak hanya membangun kembali permukiman yang rusak, melainkan sebagai upaya membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.

"Pendekatannya adalah build back better, jadi tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya," ujar Basuki, dalam keterangan resminya, Minggu (11/8/2024).

Sementara, menurut Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti, tujuan utama dari pekerjaan Pembangunan pasca bencana ini adalah untuk mendukung pemulihan dan mengembalikan fungsi infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana abrasi pantai di Amurang.

"Dengan luas cakupan sekitar 3,5 hektare, penanganan bencana ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat setempat, memperbaiki kondisi lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan," ujar Diana.

Diana menjelaskan, pembangunan infrastruktur pendukung kawasan permukiman di Amurang dimulai pada Juni 2023 dan selesai di akhir Desember 2023 dengan anggaran sebesar Rp11,81 miliar, mencakup pembangunan jalan dan sistem drainase, fasilitas umum seperti balai desa dan posyandu, tempat pembuangan sementara (TPS), penghijauan dan penataan taman, fasilitas rekreasi dan olahraga, seperti taman bermain dan lapangan voli, serta pembangunan dinding penahan tanah untuk mencegah longsor.

"Selain itu, proyek ini juga meliputi penataan ruang dengan pembatas kavling dan planter box, pemasangan lampu jalan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, penyediaan sumber air bersih melalui pengeboran sumur, pembuatan jaringan dari intake ke reservoir, reservoir serta instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) untuk mendukung infrastruktur bangunan," ujar Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Gorontalo, Nurdiana Habibie.

Di lain pihak, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Wahyu Kusumosusanto, menyebut bahwa sinergi yang baik antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada penyediaan perumahan yang tahan terhadap bencana, tetapi juga melibatkan pembangunan sarana dan prasarana umum yang mendukung pemulihan dan kesejahteraan masyarakat pasca bencana.

"Dengan dilaksanakannya pembangunan ini, diharapkan masyarakat terdampak bencana abrasi pantai Amurang dapat segera pulih dan melanjutkan kehidupan mereka dengan kondisi yang lebih baik dan lebih aman. Upaya ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan dan solusi yang tepat untuk masyarakat yang terdampak bencana, serta untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang telah dilaksanakan," ujar Wahyu.

Bencana abrasi Pantai di Teluk Amurang terjadi pada Juni 2022 lalu dan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Abrasi ini menyebabkan runtuhnya puluhan rumah, jembatan, dan berbagai infrastruktur lainnya. Penyebab abrasi ini dikaitkan dengan faktor geografis dan hidrodinamika di Teluk Amurang yang mengalami pergerakan arus dan gelombang kuat akibat kombinasi pasang surut, angin, dan gelombang laut.

(taufan sukma)

JAKARTA, investor.id - Berdasarkan riset, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu mengalami abrasi seluas 0,7 meter per tahun sehingga mengalami banjir rob, deforestasi mangrove, hingga ancaman tenggelamnya pulau yang akan mengancam keberlangsungan hidup 2.203 warga Pulau Pramuka. Untuk itu, diperlukan aksi intervensi untuk mencegah hal tersebut memburuk.

Diketahui, Nusantara Regas pada Rabu (7/8/2024) menggelar Eco Action, sebuah aksi peduli lingkungan yang dilakukan dengan kegiatan penanaman dua ribu bibit mangrove dan kegiatan bersih pantai di Pulau Pramuka.

Ini merupakan bagian inisiatif Nusantara Regas mendukung perlindungan ekosistem pesisir dan memperkuat kepedulian terhadap lingkungan yang melibatkan 85 relawan yang terdiri dari pekerja Nusantara Regas yang berkolaborasi dengan Komunitas Divers Clean Action (DCA). 

Eco Action dijalankan dengan sejumlah rangkaian aksi yakni penanaman mangrove di sekitar pesisir pantai Pulau Pramuka.

“Mangrove punya kemampuan untuk menghasilkan oksigen empat kali lebih banyak dari tanaman biasa sehingga perannya luar biasa menjaga ekosistem. Nah, Kepulauan Seribu adalah area yang dekat dengan lokasi operasi FSRU Nusantara Regas, sehingga kami punya tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan di sini salah satunya dengan Eco Action ini,” kata Direktur Manajemen Risiko Nusantara Regas, Ali Azmy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Selain penanaman mangrove, Eco Action juga melaksanakan aksi bersih pantai untuk mengambil sampah yang tersebar di pantai. Di tengah terik matahari, para relawan bekerja sama mengumpulkan dan memilah sampah berbagai jenis.

Tidak hanya itu, Eco Action juga berusaha menekan bertambahnya produksi sampah plastik dengan mewajibkan peserta membawa peralatan makan minum sendiri dari rumah dan menghindari makanan dan minuman kemasan sekali pakai. Hal ini merupakan upaya melatih tumbuhnya kebiasaan baik bagi lingkungan. 

“Salah satu kegiatan di Eco Action ini adalah bersih pantai. Saat melihat  kondisi langsung di lapangan, kita makin menyadari bahwa isu penumpukan sampah adalah isu serius dan penting bagi kita untuk punya andil mengatasi hal itu,” jelas Sekretaris Perusahaan Nusantara Regas, Ratna Dumila. 

Nusantara Regas berharap implementasi yang dilakukan dapat berkontribusi pada pemenuhan aspek Sustainability Development Goals (SDGs), dan mengurasi emisi dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan Net Zero Emissions 2060.  Selanjutnya kegiatan Eco Action ini akan berlanjut secara berseri di kesempatan lainnya dan terus dievaluasi serta dimonitor dampaknya bagi lingkungan. 

Sebagai informasi Nusantara Regas adalah afiliasi PT Pertamina (Persero) yang didirikan bersama PT Perusahaan Gas Negara, Tbk yang bertugas mengoperasikan Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat di Perairan Teluk Jakarta dan Onshore Receiving Facility Muara Karang, DKI Jakarta. Fasilitas ini menerima dan memproses LNG menjadi pasokan energi pembangkit listrik yang punya peran vital di Jakarta dan Jawa Barat.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Hampir dua dekade lalu, Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dipenuhi dengan tanaman Mangrove. Namun seiring berjalannya waktu, Muaragembong mengalami abrasi. Pohon mangrove yang seharusnya jadi 'sabuk' perlahan longgar dan kehilangan fungsinya.

Kecamatan Muaragembong memiliki enam desa, di mana dua di antaranya, yaitu Desa Pantai Bahagia dan Desa Pantai Bakti merupakan wilayah di mana lahannya hampir tergerus abrasi.

Endang selaku Bendahara Kelompok Tani Sumber Makmur bercerita, lahan di kedua desa tersebut mulai tergerus abrasi sejak 2005 hingga kemudian mulai rusak parah sekitar tahun 2010.

"Permukaan air laut mulai meninggi, green belt dari mangrove di pesisir berkurang yang bikin air laut masuk karena nggak ada penahannya. Dulunya, lahan di desa adalah tambak produktif, bisa tanam udang, bandeng, dan lainnya. Sekarang karena terkena abrasi, permukaan air meninggi, pohon berkurang, maka jadi seperti lautan kecil," ujar Endang saat dihubungi, Selasa (23/7).

Ekosistem mangrove yang seharusnya kaya dengan fungsi dan manfaatnya, yaitu sebagai green belt atau penghalang dari gempuran pancaran gelombang air laut di Muaragembong pun menjadi rusak.

Terdapatnya ancaman kerusakan lingkungan dan berkurangnya jumlah sumber daya alam yang makin melebar, tentu membuat masyarakat di Kampung Solokan Kendal, Desa Pantai Bahagia, Muaragembong khawatir.

"Datarannya sudah hampir tergerus abrasi. Ada sekitar 2500 hektare dari dua desa, di Desa Pantai Bahagia dan Desa Pantai Bakti yang tergerus abrasi karena faktor iklim dan tempat tidak dikelola masyarakat secara maksimal," cerita Endang.

Menurut Endang, tempat tinggalnya sejak lahir itu perlu mendapat perhatian khusus. Kemudian pada tahun 2021 2023, masyarakat Kampung Solokan Kendal mendapat bantuan dari BRI lewat Program BRI Menanam-Grow & Green Penanaman 10.000 bibit mangrove dan mereka mengambil langkah inisiatif untuk menjaga lingkungan, dengan membentuk Kelompok Tani Sumber Makmur yang beranggotakan 24 orang.

"Aktivitas kami sehari-hari adalah petani tambak. Sekarang posisinya tambak yang dikelola terancam abrasi karena gelombang pasang rob. Lalu dari BRI ada ngasih bantuan 10 ribu bibit mangrove untuk ditanam di pinggir tambak dan daerah pesisir, supaya tambak kami aman. Mangrove yang ditanam itu jadi green belt untuk mencegah abrasi," kata Endang.

Berkontribusi melestarikan lingkungan hidup, menjadi salah satu fokus BRI untuk memulihkan ekosistem di wilayah Muaragembong. Melalui Program BRI Menanam-Grow & Green Penanaman, bantuan bibit mangrove tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif bagi lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon atau menyerap polusi udara, termasuk menciptakan keanekaragaman hayati yang menjadi habitat hewan kecil di sekitar Muaragembong.

Endang bercerita kalau anggota kelompoknya melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pendataan kondisi perkembangan tanaman. Mereka juga mengukur potensi cadangan dan serapan karbon yang berjalan dari 2023-2026.

"Kami melakukan pengukuran seperti ketinggian pohon, diameter batang untuk mangrove yang sudah ditanam, termasuk penyulaman kalau ada yang mati disulam untuk menjaga 10 ribu mangrove yang sudah ditanam. Lalu hal itu kami laporkan ke BRI per empat bulan sekali. Semua ada laporannya," kata Endang yang juga menjelaskan kalau data monitoring itu akan menentukan kelulusan hidup bibit mangrove.

Soal kelulusan hidup bibit mangrove, Endang mengatakan rata-rata angka kehidupan bibit mangrove dari BRI yang berhasil tumbuh sekitar 85-90%. Sisanya, kata dia, gagal hidup alias mati karena faktor cuaca dan hama ulat.

"Ada juga karena faktor rob karena memang batang belum besar, sehingga sehingga akarnya belum kuat, kena ombak dan bisa cepat lepas," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, mengatakan BRI secara konsisten terus mendukung pelestarian alam dalam menjaga pesisir pantai dari abrasi serta mengembalikan habitat hutan mangrove yang ada di Tanah Air.

Hal itu juga menjadi salah satu bentuk komitmen BRI untuk mendukung upaya Pemerintah agar bebas emisi karbon pada tahun 2060.

"Kami berharap kegiatan penanaman mangrove yang telah dilakukan memberikan manfaat bagi keberlanjutan dan hidup masyarakat. Selain itu, proses pelestarian tidak dilakukan hanya sebatas awal fase penanaman semata, tetapi juga dilanjutkan dengan perawatan demi hasil yang maksimal, kami menitipkan kepada masyarakat untuk dapat menjaga dan melestarikannya," ujar Catur.

Catur menambahkan, selain penyaluran bantuan bibit Mangrove, upaya nyata BRI dalam melawan perubahan iklim dalam program BRI Menanam Grow & Green juga dilakukan dengan penanaman pohon di lahan-lahan kritis dan kegiatan transplantasi terumbu karang.

“BRI Menanam Grow & Green merupakan wadah untuk mewujudkan praktik pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan, menyerap karbon, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian,” tegas Catur.

Sejak Tahun 2023, program BRI Menanam-Grow & Green telah berhasil menanam bibit pohon sebanyak 42.800 bibit. Bibit pohon yang ditanam di antaranya mangrove, cemara laut, dan tanaman produktif (durian, kopi, aren, pinus, pala, dsb) serta men-transplantasi 2.430 fragmen terumbu karang di beberapa Pulau Indonesia. Secara keseluruhan, program ini berpotensi menyerap karbon sebesar 9.653,51 Ton CO2e/tahun.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Di pesisir Semarang, Jawa Tengah, terdapat sosok inspiratif bernama Sururi. Sudah lebih dari tiga dekade, Sururi mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan hutan mangrove di pesisir Semarang.

Kepedulian dan jerih payah Sururi terhadap mangrove membuatnya diganjar penghargaan Kalpataru 2024, sebuah pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa dalam menjaga lingkungan. Kisah Sururi berawal dari keprihatinannya melihat kondisi ekosistem pesisir di Semarang, terutama di tempatnya tinggal di Kecamatan Mangkang.

Pada 1990-an, pesisir Semarang mengalami abrasi parah akibat alih fungsi lahan dan eksploitasi berlebihan. Tak terkecuali pesisir dekat rumah Sururi. Kala itu, jarak antara pesisir pantai dengan permukiman warga hanya 600 meter.

Abrasi parah ini mengakibatkan kerusakan lingkungan hingga hilangnya habitat biota laut.

Tergerak oleh keprihatinan, Sururi memulai langkahnya untuk menyelamatkan hutan mangrove. Dengan tekad bulat dan modal seadanya, dia mulai menanam bibit mangrove di pesisir Semarang.

“Mulai menanam mangrove tahun 1995, tahun 1997 mendapat pendampingan dari Prof Sudharto (Guru Besar Manajemen Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro-Redaksi) tapi itu masih ‘naik-turun’,” kata Sururi saat ditemui Republika.co.id di Semarang pada Rabu (24/7/2024).

Usahanya tak mudah. Banyak orang yang meragukannya. Namun, Sururi tak patah semangat. Dia terus bekerja keras, menanam bibit mangrove setiap hari, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang.

Pada 2007, Sururi mulai mendapatkan pendanaan dari Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) hingga sekarang. “Itu mulai agak terbuka jalannya, jalan saya agak mulus dalam artian ada enakan ada CSR dari BLDF,” kata dia.

Seiring waktu, kegigihan Sururi mulai membuahkan hasil. Bibit-bibit mangrove yang ditanamnya tumbuh, menarik kembali biota laut dan melindungi pantai dari abrasi. Tak hanya manfaat ekologis, budi daya hutan mangrove juga membawa berkah bagi perekonomian masyarakat setempat.

Tanaman mangrove diolah menjadi produk yang dapat dijual. Sururi mengatakan, ibu-ibu di kawasan tempatnya tinggal didorong untuk membuat inovasi produk yang bisa dipasarkan. “Akhirnya bikin produk yang bisa dimakan dan awet, kami bikin sirop. Ada juga pewarna untuk batik,” kata dia.

Keberhasilan Sururi menginspirasi banyak orang untuk ikut serta dalam upaya pelestarian hutan mangrove. Kini, sejak tiga dekade perjuangannya, Sururi berhasil mengubah pesisir Semarang menjadi hutan mangrove yang lebat. Hutan mangrove ini tak hanya menjadi benteng alami bagi pantai, tetapi juga menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut dan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.

Atas dedikasinya yang luar biasa, Sururi dianugerahi penghargaan Kalpataru 2024.

Kisah Sururi adalah bukti nyata bahwa tekad dan kegigihan dapat membawa perubahan besar. Penghargaan Kalpataru yang diraih Sururi bukan hanya menjadi kebanggaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Semarang dan Indonesia. Keberhasilannya menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan dapat dilakukan oleh siapa saja, dengan tekad dan kerja keras yang berkelanjutan.

Selama puluhan tahun, Pantai Kuta di Bali dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di dunia. Pantai ini dikenal keindahannya dengan hamparan pasir putih yang lembut dan halus, ombak yang ideal untuk berselancar, serta pemandangan matahari terbenam yang memukau.

Setiap tahun, jutaan wisatawan berkunjung ke pantai. Saking populernya sebagai ikon pariwisata Bali, ada ungkapan, “Belum ke Bali jika belum ke Pantai Kuta.”

Namun, pesona dan keindahan Pantai Kuta kini terancam. Wisatawan yang pernah mengunjung Pantai Kuta satu dekade lalu mungkin menyadari perbedaan mencolok ketika mereka berkunjung kembali pada tahun 2024 ini. Dulu, area garis pantai cukup landai, luas dan panjang, serta ideal untuk bersantai. Kini area garis pantai berubah menjadi lebih sempit dan lebih terjal lantaran sebagian besar pasirnya terkikis oleh arus dan gelombang laut.

“Pantai Kuta kini menghadapi ancaman serius berupa abrasi pantai yang telah meresahkan banyak pihak,” ujar I Komang Alit Ardana, Bandesa atau Ketua Adat Kuta saat ditemui di ruang kerjanya di Bali, 15 Juli 2024. Abrasi atau erosi pantai adalah proses alami dimana pantai kehilangan pasir dan sedimen akibat aksi gelombang dan arus laut.

Ardana mengaku sudah mengikuti perubahan kondisi Pantai Kuta sejak dirinya menjabat sebagai pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kuta pada pertengahan tahun 1990-an. Pada saat itu, Pantai Kuta tergolong landai dengan lebar daratan hingga menyentuh air mencapai sekitar 200 meter.

“Saya ingat dulu kalau main sepak bola, bahkan bisa berjejer dua lapangan di pantai ke arah laut,” kata Ardana. Selain itu, banyak wisatawan asing yang berjemur dan bermain voli pantai.

Namun, sekarang, sudah tidak memungkinkan untuk bermain sepak bola maupun voli pantai karena lebarnya telah terkikis hingga tersisa 50 meter menuju titik air. Apalagi, kemiringan pantai kini sudah semakin curam dan terjal. Namun, menurut pemantauan Ardana, abrasi ini bukan hanya di Pantai Kuta, di beberapa pantai lainnya di Bali juga mengalami abrasi.

Sebuah hasil studi yang dirilis di jurnal Regional Studies in Marine Science pada 29 Mei 2024 memperkuat fakta adanya perubahan garis pantai di Provinsi Bali selama periode 2016-2021 berdasarkan citra satelit PlanetScope beresolusi tinggi dan teknologi GIS. Penelitian dilakukan oleh gabungan peneliti dari sejumlah lembaga penelitian dari Jepang, Indonesia, dan Turki yang dipimpin oleh Amandangi Wahyuning Hastuti dari Graduate School of Science and Technology for Innovation di Yamaguchi University.

Studi ini menemukan adanya penurunan panjang garis pantai sebesar 6 km dari 668,6 km menjadi 662,6 km dengan rata-rata erosi sebesar -1,2 meter per tahun. Erosi pantai berpasir paling banyak terjadi di pesisir selatan Bali, termasuk pesisir barat daya dan tenggara, seperti Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Denpasar, Gianyar, Klungkung dan Karangasem.

“Garis pantai di bagian selatan Bali lebih rentan terhadap erosi dibandingkan bagian utara,” tulis Hastuti dan timnya dalam makalah di jurnal tersebut.

Dampak Perubahan Iklim dan Pembangunan Infrastruktur yang Masif

Menurut temuan para ahli ini, penyebab utama dari erosi atau abrasi adalah faktor alami pantai akibat perubahan iklim yang berdampak pada kenaikan permukaan air laut, peningkatan frekuensi dan insensitas badai, serta arus dan gelombang laut. Penyebab lainnya adalah aktivitas manusia berupa reklamasi dan pembangunan infrastruktur seperti bandara dan destinasi pariwisata di pesisir yang mengganggu stabilitas garis pantai dan mengubah arus lokal.

Hasil studi tersebut juga tercermin dari kondisi di lapangan. Ketika Katadata Green berkunjung ke Pantai Kuta pada pertengahan Juli 2024, terlihat beberapa pedagang di pantai ternama ini sedang sibuk membangun tanggul darurat berupa tumpukan karung plastik berisi pasir untuk mencegah abrasi makin menggerus area pantai dan daratan. Saat ditemui beberapa pedagang yang membangun tanggul darurat tersebut mengaku khawatir jika abrasi terus berlanjut dalam jangka panjang.

Menurut mereka, selain berisiko menghadapi kehilangan lapak atau tempat dagangan mereka di tepi pantai, abrasi juga mengancam keberadaan bangunan di sekitarnya, termasuk hotel dan lainnya. Bahkan, di beberapa bagian, pengikisan pasir telah mencapai titik di mana infrastruktur pantai, seperti jalan dan bangunan. Di beberapa tempat sudah dibangun tanggul berupa tumpukan batu untuk melindungi bangunan, seperti di pantai Discovery Mall, kawasan Pantai Kuta, Bali.

Ardana dan para pedagang di Pantai Kuta menyadari bahwa tantangan atas menyempitnya lebar pantai bakal terus berlanjut. Menurut mereka, belakangan ini, gempuran ombak besar semakin sering terjadi akibat kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim global sehingga menambah tekanan pada pantai-pantai, seperti Pantai Kuta dan pantai-pantai lainnya. Apalagi, kejadian cuaca ekstrem, seperti badai dan ombak besar membuat proses abrasi semakin intensif dan mempercepat kerusakan pantai.

“Beberapa tahun belakangan ini, air pasang juga lebih sering,” kata Arya Arimbawa yang bertugas di unit manajemen pengelola Pantai Kuta saat ditemui di kantornya pada 15 Juli 2024. Arya selama ini bertugas untuk memonitor pergerakan air di pantai dari waktu ke waktu secara reguler. “Pada masa bulan purnama, biasanya di bulan Maret atau April, ombaknya sangat besar hingga mencapai jalan raya dan pantai berpasir pun tidak lagi terlihat karena tertutup ombak.”

Arya dan Ardana membenarkan bahwa selain faktor pemanasan global dan cuaca ekstrem, abrasi di Pantai Kuta juga disebabkan oleh aktivitas manusia berupa pembangunan infrastruktur wisata yang masif, seperti perluasan bandara internasional Bali. Ardana menekankan perluasan bandara ini memang tidak bisa dihindari karena kebutuhan peningkatan pelayanan pariwisata Bali. "Di sisi lain, abrasi Pantai Kuta justru semakin dipercepat akibat perluasan bandara ini,” kata Ardana.

Perlu Reklamasi Pantai

Sebagai wakil dari pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) wilayah Kabupaten Badung, Ardana mengaku hadir pada saat sosialisasi perluasan Bandara Ngurah Rai oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan bersama jajaran pemerintah pada tahun 2017. Sekarang, menurut dia, dampak dari perluasan bandara tersebut sudah dirasakan sehingga perlu ada tindakan untuk mengembalikan atau mereklamasi kembali Pantai Kuta dan sekitarnya.

Pemerintah memang ada rencana untuk menyedot pasir dari dalam lautan, kemudian mengisinya kembali di sepanjang Pantai Kuta dalam beberapa bulan ke depan. Namun, menurut dia, sebelum pengurukan atau pengisian pasir tersebut diterapkan, sebaiknya diawali dengan membangun struktur bangunan di sepanjang pantai untuk memecah gelombang.

Bangunan dari tumpukan batu dan beton tersebut akan menjaga stabilitas garis pantai dan efektif mengurangi abrasi akibat gelombang dan arus laut. “Jadi, pengisian pasir di pantai tidak akan sia-sia karena akan tertahan oleh bangunan tersebut,” kata Ardana.