Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -LONDON. Pada Kamis (7/11/2024), Pemerintah Inggris telah memberlakukan paket sanksi terbesar terhadap Rusia selama 18 bulan.

Sanksi ini menargetkan orang-orang yang terlibat dalam perang Ukraina, kelompok tentara bayaran Afrika, dan serangan agen saraf di tanah Inggris.

Reuters melaporkan, kementerian luar negeri Inggris mengatakan telah memberikan sanksi kepada 56 badan dan individu, yang bertujuan untuk mengganggu upaya perang Presiden Rusia Vladimir Putin dan aktivitas jahat Rusia secara global.

Di antara mereka terdapat 10 entitas yang berbasis di Tiongkok yang dikatakan memasok mesin dan komponen untuk militer Rusia.

"Langkah-langkah hari ini akan terus menekan kebijakan luar negeri Kremlin yang korosif, merusak upaya Rusia untuk mendorong ketidakstabilan di seluruh Afrika dan mengganggu pasokan peralatan vital untuk mesin perang Putin," kata menteri luar negeri Inggris David Lammy.

Kedutaan Besar Rusia di London tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sebagian besar tindakan tersebut ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di Rusia, Tiongkok, Turki, dan Kazakhstan yang dituduh membantu invasi Rusia ke Ukraina dengan memasok peralatan mesin, mikroelektronika, dan komponen untuk pesawat nirawak.

Berdasarkan laporan Reuters pada bulan September, mereka termasuk perusahaan-perusahaan yang menurut sumber intelijen Eropa merupakan bagian dari upaya Rusia untuk membangun program senjata di Tiongkok.

Inggris juga mengatakan sanksi terbaru akan membahas aktivitas Rusia di Libya, Mali, dan Republik Afrika Tengah dengan menargetkan tiga kelompok tentara bayaran swasta yang memiliki hubungan dengan Kremlin, termasuk Korps Afrika yang dikendalikan Kremlin, dan 11 orang lainnya.

Di antara orang-orang yang dijatuhi sanksi adalah Denis Sergeev, yang didakwa oleh polisi Inggris atas upaya pembunuhan terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di kota Salisbury di Inggris selatan pada bulan Maret 2018.

Sergeev, yang menurut Inggris bertindak dengan nama samaran Sergey Fedotov, adalah satu dari tiga orang Rusia yang dikatakan Inggris sebagai perwira intelijen militer GRU yang diduga melakukan serangan tersebut.

Bulan lalu, penyelidikan publik atas kematian seorang wanita yang secara tidak sengaja diracuni oleh agen saraf mendengar bahwa Skripal yakin Putin sendiri yang memerintahkan serangan Novichok.

Moskow telah berulang kali menolak tuduhan Inggris bahwa mereka terlibat.

Tonton:Siapapun Pemenang Pemilu AS, Putin Tidak Terburu-buru untuk Akhiri Perang Ukraina

Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah usai Donald Trump memenangkan Pilpres AS 2024. IHSG turun 52 poin (0,72%) ke level 7.328.

Mengutip data RTI, Kamis (7/11/2024), IHSG berada di level tertingginya pada 7.386 dan terendahnya 7.305. Sebanyak 168 saham menguat, 261 turun, dan 168 stagnan.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya menjelaskan, pelaku pasar merespons positif hasil tersebut yang tercermin dari naiknya indeks utama Wall Street. Sementara, pekan ini pelaku pasar menantikan keputusan suku bunga The Fed dan Bank Sentral Inggris (BoE).

Mengutip Reuters, penjualan obligasi pemerintah dan kenaikan dolar AS juga akan menyedot uang dari negara berkembang dan memaksa kebijakan moneter yang lebih ketat di banyak negara.

Namun, negara dengan pertumbuhan domestik seperti India atau Afrika Selatan dapat memperoleh manfaat dan menjadi tempat berlindung di lingkungan global yang tidak stabil.

(shc/ara)

Jakarta -

Chery Motor Indonesia akan menjadi basis produksi mobil-mobil buatan Chery di Asia Tenggara. Tak hanya menyuplai kebutuhan mobil buat negara-negara tetangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga berharap Chery bisa melebarkan pangsa ekspornya hingga ke Australia dan negara-negara di Afrika.

"First export launch by Chery Indonesia merupakan momen penting, dalam meningkatkan kontribusi industri otomotif nasional di pasar global. Pemerintah memberi apresiasi kepada Chery Motor Indonesia terhadap pencapaian terbaru melalui ekspor Omoda 5 yang merupakan produk mobil dengan setir kiri menuju pasar Vietnam," terang Agus dalam sambutannya di Cikarang Dry Port, Bekasi, Jumat (1/11/2024).

Diketahui, pada tahap awal pengiriman, Chery mengekspor sebanyak 120 unit Omoda 5 ke Vietnam. Selanjutnya, Chery menargetkan mengapalkan 500 unit Omoda 5 setiap bulannya ke negeri naga biru. Pada tahun pertama, Chery menargetkan bisa mengekspor sebanyak 5.000 unit Omoda 5 ke Vietnam.

Agus juga berharap Chery tak hanya menjadi basis produksi di Asia Tenggara. Tapi juga bisa memperluas pasar ekspornya ke negara-negara lain, seperti Australia, maupun di negara-negara benua Afrika.

"Bukan hanya pasar-pasar tradisional di Asean, tapi bisa mengembangkan sayap atau pasar ekspor di negara-negara atau kawasan-kawasan lain luar Asean seperti Australia, yang saya tidak tahu seberapa besar operasional yang ada di Afrika untuk Chery dan saya kira itu juga jadi salah satu potensi market yang bisa kita kirim dari Indonesia ke Afrika," tambah Agus.

Menjawab keinginan pemerintah Indonesia, Executive Vice President of Chery International Chen Chunqing mengatakan, ekspor Chery Omoda 5 ke Vietnam adalah langkah awal dari rencana ekspansi Chery Motor Indonesia ke pasar global. Selain melakukan kegiatan Completely Knocked Down (CKD) di Indonesia, Chery Motor Indonesia juga berkomitmen untuk mengekspor produk-produk terbaiknya ke berbagai negara di dunia.

"Kami percaya bahwa produk-produk Chery memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global. Dengan kualitas dan teknologi yang terus ditingkatkan, kami yakin mampu memenuhi ekspektasi konsumen di berbagai negara," ungkap Chen.

(lua/riar)

Jakarta -

Kenya meluncurkan visa digital nomad atau visa nomaden digital. Jika Anda dapat bekerja dari mana saja dan ingin menambahkan benua Afrika ke daftar tujuan liburan, negara ini mungkin bisa jadi pertimbangan.

Presiden Kenya William Ruto mengumumkan visa nomaden digital pada 2 Oktober 2024 saat pembukaan Magical Kenya Travel Expo. Visa tersebut dirancang untuk memungkinkan turis tinggal sambil bekerja dan menikmati Kenya.

"Visa tersebut dirancang khusus untuk menyambut para profesional digital global, yang memungkinkan mereka untuk tinggal dan bekerja di Kenya sambil menikmati keindahan alam dan gaya hidup berkualitas tinggi di Kenya," kata Ruto dikutip dari CNBC, Rabu (30/10/2024).

Izin Kerja Nomaden Digital ditujukan untuk pekerja jarak jauh dan merupakan bagian dari strategi Kenya untuk meningkatkan investasi asing dan pariwisata.

Pada 2021, Kenya berhasil mendatangkan 870.465 pelancong. Jumlah tersebut meningkat 70% pada 2022 menjadi 1.483.752 orang dan lebih dari 1,9 juta pada 2023, menurut Statista.

Ruto mengatakan tujuannya adalah menjadikan Kenya sebagai destinasi yang wajib dikunjungi dan menarik 5 juta pengunjung setiap tahunnya pada 2027.

Agar memenuhi syarat untuk visa nomaden digital Kenya, pelamar harus memenuhi syarat berikut:

• Paspor yang masih berlaku
• Bukti kerja jarak jauh di luar Kenya
• Bukti akomodasi di Kenya
• Bukti tidak ada catatan kriminal
• Persyaratan pendapatan tahunan minimal untuk visa tersebut sekitar US$ 53.922 atau Rp 848,46 juta, menurut Euronews.

Masih belum jelas kapan visa tersebut akan tersedia, berapa lama berlaku dan berapa biayanya. Anda yang tertarik dapat memeriksa situs web Direktorat Layanan Imigrasi Kenya untuk mendapatkan informasi terbaru.

Selain Izin Kerja Nomaden Digital, pemerintah Kenya mengumumkan akan mengizinkan warga negara asing untuk memasuki negara tersebut tanpa visa untuk pariwisata atau bisnis selama maksimal 90 hari. Sebagai bagian dari kebijakan bebas visa tersebut, diluncurkan Otorisasi Perjalanan Elektronik (eTA) bagi Pelancong Transit dan Koneksi Jauh.

Kebijakan ini akan memungkinkan para pelancong yang transit lama di Bandara Internasional Jomo Kenyatta untuk menjelajahi Kenya, alih-alih menunggu di bandara. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di antara para pengunjung yang bepergian melalui Kenya.

(aid/das)

Jakarta - Indonesia menjadi mitra kerja sama negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Nama organisasi ini, dalam bahasa Indonesia, merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa).

Indonesia menjadi mitra kerja sama BRICS bersama 12 negara lainnya. Berikut rinciannya dirangkum dalam infografis. Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Jakarta - Indonesia menjadi mitra kerja sama negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Nama organisasi ini, dalam bahasa Indonesia, merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa).

Indonesia menjadi mitra kerja sama BRICS bersama 12 negara lainnya. Berikut rinciannya dirangkum dalam infografis. Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Jakarta -

Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS sebagai salah satu negara mitra. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

Atas kemitraan ini Indonesia disebut-sebut bisa mendapat sejumlah keuntungan semisal keterbukaan peluang kerja sama yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan hingga pengaruh di kancah politik global.

Meski begitu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dalam bermitra Indonesia tetap harus menjaga 'jarak aman' dengan dengan BRICS. Hal ini menjadi penting mengingat RI juga berencana untuk bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

"Kita tahu bahwa OECD sama BRICS ini sebenarnya agak berhadapan-hadapan. Karena OECD kan Amerika dan negara-negara Eropa gitu kan, sementara kalau BRICS itu lihatlah ada Rusia, ada Cina di situ, ada India, Brazil," kata Hikmahanto kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

"Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo mengatakan ingin menjaga jarak yang sama dan non block, berarti kita boleh juga tuh kalau misalnya kita join ke BRICS, kira-kira seperti itu," terangnya.

Untuk itu menurutnya pemerintah harus mengkaji lebih jauh terkait keterlibatan Indonesia dalam kelompok 'anti-barat' yang dikepalai Rusia-China ini sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral atau perdagangan dengan negara lain, termasuk blok ekonomi OECD.

"Pertanyaannya adalah apakah kalau kita jadi anggota OECD membuat kita tidak boleh masuk dalam BRICS, atau sebaliknya kalau kita menjadi anggota BRICS kita tidak boleh masuk ke OECD. Karena Indonesia sekarang ini sudah dalam tahap persiapan akan masuk ke OECD," ucapnya.

"Nah kalau misalnya kita ternyata boleh masuk di dua-duanya kenapa nggak untuk kepentingan nasional kita?" tambah Hikmahanto.

Pada akhirnya, Hikmahanto menekankan bagaimana Indonesia harus bisa mempertahankan kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif. Sehingga benar-benar penting bagi pemerintah untuk menjaga jarak aman dengan negara-negara baik yang tergabung dalam BRICS maupun OECD, sehingga RI benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD. Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang bergabung dengan OECD, dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS," terang Hikmahanto.

"Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan. Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu karenanya Indonesia perlu masuk ke BRICS dimana kekuatan pasarnya sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum keterlibatan Indonesia dengan BRICS tidak akan memberi dampak besar terhadap rencana bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya hubungan yang dibina antara Indonesia dengan BRICS masih dalam tahap mitra. Berbeda jika Indonesia benar-benar masuk dan menjadi anggota BRICS, di mana hal ini dapat memancing opini negatif dari negara-negara barat khususnya yang tergabung dalam OECD.

"Makanya kalau kita hanya sebagai mitra, itu menurut saya nggak ada minusnya. Karena kita hanya sebagai mitra bukan sebagai anggota," ucapnya.

Meski begitu menurutnya Indonesia masih harus berhati-hati atas kemitraannya ini dengan BRICS, utamanya agar tidak mendapat opini negatif dari negara-negara anggota OECD. Sebab menurutnya RI belum memiliki kemampuan atau ketahanan jika harus berhadapan dengan misalnya sanksi atau embargo negara-negara barat.

"Kalau kita menjadi penggerak (anggota) dalam BRICS Itu mungkin kita akan diperlakukan secara berbeda negatif oleh negara-negara barat, terutama dengan melihat hubungan baik antara kita dengan Rusia. Nanti kan (OECD) beranggap (Indonesia) berteman dengan Rusia, kita akan diperlakukan secara negatif. Sementara kita belum punya posisi yang cukup kuat Untuk diperlakukan seperti itu," terang Piter.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Indonesia resmi menjadi salah satu negara mitra blok ekonomi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). Blok ekonomi ini disebut-sebut menyumbang sekitar seperlima dari perdagangan global.

"Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara (termasuk Indonesia) baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra (bukan anggota penuh)," cuit akun X resmi @BRICSinfo dikutip Kamis (24/10/2024).

Lantas keuntungan seperti apa yang bisa didapat RI dengan bergabung sebagai mitra dengan blok ekonomi tersebut?

Pendiri lembaga penelitian dan pelatihan Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan dengan bergabung sebagai mitra BRICS, Indonesia dapat ikut terlibat dalam skema perdagangan global khususnya dengan negara-negara berkembang.

Sebab selama ini, sejumlah organisasi atau lembaga internasional yang menjadi penghubung perdagangan antara Indonesia dengan negara lain seperti G77 dan WTO belum banyak memberikan hasil. Sehingga penting bagi Indonesia untuk membuka peluang kerja sama baru melalui blok ekonomi ini.

"Keuntungannya adalah bahwa Indonesia terlibat dalam skema kerja sama antar negara-negara selatan yang baru dibentuk. Kita tahu bahwa saat ini fungsi pertemuan PBB misalnya G77 untuk negara-negara berkembang, negara-negara global south itu kurang efektif. Demikian pula nggak ada hasil yang menggembirakan bahkan sudah 20 tahunan lebih," kata Dinna kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

"Kemudian dari segi kerja sama dengan WTO, juga negara berkembang dalam posisi yang sulit. Cukup banyak produk-produk negara berkembang yang memang tidak bisa difasilitasi kebutuhannya untuk tetap produksi, kemudian bisa masuk penetrasi ke pasar negara-negara maju, itu sangat sulit dicapai," sambungnya.

Belum lagi menurutnya negara-negara anggota utama BRICS seperti China dan Rusia sering kali dalam posisi yang sulit untuk masuk dalam perdagangan internasional. Semisal terkena embargo atau sanksi khususnya dari negara-negara Barat. Sehingga peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan anggota BRICS jadi semakin besar terealisasi.

"Sehingga mereka butuh betul jalur alternatif untuk tetap bisa berproduksi, berdagang, dan punya valuta asing untuk eksistensi mereka di tingkat ekonomi, makanya ada BRICS. Tapi mereka juga tahu bahwa nggak mungkin mereka dapat kerja sama pasar dari negara lain, kalau nggak dengan menggalang kerja sama yang lebih luas," papar Dinna.

Kemudian ada juga keuntungan dari model kerja sama dalam BRICS ini berbeda dengan sistem yang sudah dibangun oleh negara-negara barat lainnya. Semisal untuk transaksi antar negara, BRICS mengandalkan sistem SWAP daripada SWIFT code.

"Jadi harapannya itu kalau di negara barat, soalnya Indonesia kan relatif sudah nggak dihitung lagi sebagai negara low income, makanya kita kalau pinjam uang pun, berutang, bunganya sudah tinggi," ungkapnya.

Di luar itu, Dinna berpendapat dengan menjadi mitra geng Rusia-China ini akan membuat negara-negara barat dapat memberikan rasa hormat atau pandangan lebih kepada Indonesia. Sebab mereka jadi paham betul bahwa negara-negara barat bukanlah satu-satunya mitra dagang yang bisa diandalkan Indonesia.

"Jadi bukan melulu soal ekonominya, tetapi dengan kehadiran di sana negara-negara barat pasti otomatis punya pandangan yang berbeda dan mungkin juga lebih respectful juga terhadap negara kita dibandingkan kalau kita hanya berdiam diri saja mengandalkan kerja sama dengan negara barat," terang Dinna lagi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar dengan menjadi negara mitra BRICS. Sebab selama ini Indonesia sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara anggota geng Rusia-China ini.

"Saya kira sih sama aja. Ini kita sebenarnya sebagai mitra BRICS itu kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena sebelumnya hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Rusia itu ya sudah baik," kata Piter.

Sehingga menurutnya kemitraan ini hanya menjadi salah satu sarana mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saja. Walaupun langkah ini juga merupakan hal yang penting mengingat para anggota geng Rusia-China ini masih memiliki potensi perdagangan yang besar dengan Indonesia.

"China kan adalah mitra dagang kita yang terbesar, yang terutama dan kita masih punya potensi untuk mengembangkan itu dengan misalnya dengan Rusia, dengan Brazil, India ya. Itu potensi perdagangan kita dengan mereka sebenarnya besar," katanya.

Untuk itu ia menyarankan kepada pemerintah lebih fokus membangun kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota BRICS yang selama ini belum cukup dijajaki seperti Rusia dan Brazil.

"Mungkin yang hanya bisa lebih ditindaklanjuti seharusnya itu adalah misalnya terkait dengan potensi perdagangan dengan Brazil ya, atau termasuk dengan Rusia," ucapnya.

"Rusia kan kita sudah berhubungan baik, tapi kalau secara perdagangan masih kurang ya. Mungkin melalui kemitraan ini bisa dimanfaatkan lebih gitu," sambungnya.

Perlu diketahui BRICS sendiri merupakan blok ekonomi yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Namun sejak Agustus 2023 kemarin kelompok dagang ini telah memperluas pengaruhnya secara global.

Perluasan tersebut juga merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Tidak lama setelah itu, blok ekonomi 'anti Barat' tersebut sebelumnya sudah setuju untuk menerima Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Kini aliansi BRICS telah menambahkan 13 negara baru sebagai mitra.

Negara-negara yang baru ditambahkan tersebut, meliputi Indonesia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Indonesia diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra baru BRICS. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

"Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra (bukan anggota penuh)," cuit akun X resmi @BRICSinfo dikutip Kamis (24/10/2024).

Selain Indonesia, negara-negara yang baru ditambahkan tersebut meliputi Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Ke-13 negara itu kini bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra, meskipun belum menjadi anggota penuh.

Hal itu diumumkan dalam KTT BRICS yang sedang berlangsung di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10). Ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap geopolitik seiring blok tersebut berupaya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ekonomi berkembang di seluruh dunia.

Dilansir media Bernama, kemitraan ini membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, dan penyelarasan politik.

Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi BRICS untuk mendiversifikasi pengaruhnya di luar lima anggota aslinya dan untuk menciptakan kerangka ekonomi global yang lebih inklusif.

Perluasan tersebut juga merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

"Ekspansi ini menandai babak baru bagi BRICS seiring upaya kita untuk terus membangun tatanan global yang lebih inklusif dan representatif," kata Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT BRICS tersebut.

"Dengan bergabungnya negara-negara mitra baru ini, kita menegaskan kembali komitmen kita untuk menciptakan dunia multipolar yang tidak hanya menguntungkan Barat tetapi juga semua kawasan," tambahnya.

(aid/ara)

Bisnis.com, JAKARTA — Miliarder terkaya Afrika, Aliko Dangote, kini makin kaya dari sebelumnya karena kilang minyak raksasa di Nigeria miliknya yang telah lama ditunggu-tunggu telah beroperasi.

Dilansir Bloomberg, Kilang milik Dangote di luar Lagos adalah kilang minyak jalur tunggal terbesar di dunia dan salah satu yang paling rumit, yang mampu memproses sebagian besar jenis minyak mentah global.

Kilang ini berpotensi mengubah ekonomi Nigeria dengan menjadikan negara itu mandiri dalam hal bahan bakar. Selain itu, menurut Bloomberg Billionaires Index kilang ini telah melipatgandakan kekayaan bersihnya menjadi US$27,8 miliar atau sekitar Rp429,5 triliun.

Namun, Dangote ternyata tak menyadari kilangnya adalah kilang raksasa.

"Saya tidak tahu apa yang sedang kami bangun adalah monster," kata Dangote, saat kunjungan baru-baru ini ke New York, dikutip Jumat (18/1]/2024)

Dia hanya merasakan banyak tekanan dari berbagai pihak, yang mengatakan bahwa pembangunan kilangnya tidak akan pernah berhasil.

Sejak kilang mulai beroperasi pada Januari, telah terjadi perselisihan dengan pemerintah dan perusahaan minyak negara, serta kekhawatiran atas dampaknya terhadap penduduk setempat dan lingkungan.Hal itu sempat membuat Dangote merasa sakit hati.

Bagi Dangote, yang meraup miliaran dolar pertamanya dari industri semen, kilang tersebut merupakan usaha paling berani dalam kariernya selama 46 tahun.

Pembangunannya memakan waktu 11 tahun dan menelan biaya hingga US$20 miliar, tiga setengah kali lebih lama dan lebih dari dua kali lipat lebih mahal dari yang direncanakan semula. Diketahui dia membiayai sendiri sebagian besar pembangunannya.

Dangote adalah seorang industrialis dalam skala yang tak tertandingi. Landasan kerajaannya adalah komoditas: terutama semen, juga gula, garam, dan tepung.

Kekayaannya merupakan anomali di negara tempat 40% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan nasional dan kekayaan yang cukup besar itu sering dikaitkan dengan kepemilikan minyak.

Sebelum dia terjun ke bisnis, Nigeria mengimpor sebagian besar semennya. Namun, atas pepran Dangote, sekarang, negara itu justru menjadi pengekspor bersih bahan tersebut. Dengan kilang minyak tersebut, Dangote melihat peluang untuk melakukan hal serupa bagi industri minyak di negaranya.

Tentu, perjalanannya membangun kilang tersebut hingga bisa beroperasi tak berjalan lancar. Dari lokasi yang tidak tepat hingga menimbulkan perseteruan dengan pejabat setempat, sampai harus membangun bendungan, tertahan Covid-19, harus diawalindengan impor minyak dari luar negeri, dan masih banyak lagi.

Hal menunjukkan betapa sulitnya menghasilkan laba di negara dengan mata uang yang terus merosot, sejarah subsidi bahan bakar yang populer, dan biaya penyulingan yang tinggi.

Hubungannya yang panas dengan pimpinan negara juga membuat pembangunan kilang tersebut makin sulit. Namun, akhirnya agar hubungannya tetap aman, dia membuat kesepakatan pada 2021 untuk menjual 20% saham di kilang itu dengan valuasi US$13,8 miliar.

Namun, karena kesepakatan itu tidak berjalan dengan sempurna, saham itu kemudian dikurangi menjadi 7,2%.

Kesuksesan Dangote mempertahankan pembangunan kilang tersebut juga membuat Zainab Usman, politikus dan direktur Program Afrika di Carnegie Endowment for International Peace, akhirnha juga ingin ikut berinvestasi dalam berbagai transaksi dan berpotensi bermitra dengan miliarder lain.

Dia memiliki yayasan amal yang menyumbangkan jutaan dolar setiap tahun, tetapi dia ingin menyumbangkan lebih banyak lagi, US$10 miliar dari waktu ke waktu.

Jakarta: Zionisme, gerakan politik yang bertujuan untuk mendirikan tanah air bagi orang Yahudi, sering kali dikaitkan dengan wilayah Palestina.

Namun, sejarah mencatat bahwa sebelum Palestina menjadi tujuan utama, ada beberapa alternatif wilayah lain yang pernah dipertimbangkan sebagai calon tanah air bagi kaum Yahudi sebelum akhirnya gerakan zionisme menjadi lebih religius.

Berikut adalah beberapa destinasi yang sempat menjadi bagian dari diskusi dalam gerakan Zionis.

1. Uganda (Afrika Timur) - "Rencana Uganda"

Sumber: allugandasafaris.com
Pada tahun 1903, dalam Kongres Zionis ke-6, Theodor Herzl, pendiri Zionisme modern, mengusulkan wilayah di Afrika Timur, yang sekarang menjadi bagian dari Uganda, sebagai alternatif tanah air Yahudi. Rencana ini dikenal sebagai "Rencana Uganda."

Ide ini muncul karena meningkatnya penindasan terhadap Yahudi di Eropa Timur, dan Herzl melihat Uganda sebagai solusi sementara untuk memberikan perlindungan bagi orang Yahudi.

Namun, rencana ini ditolak oleh mayoritas peserta kongres karena mereka tetap ingin tanah air Yahudi berada di wilayah historis, yakni Palestina.

2. Argentina

Sumber: Britannica

Argentina juga pernah dipertimbangkan sebagai calon lokasi untuk tanah air Yahudi. Pada akhir abad ke-19, Argentina dianggap sebagai wilayah yang potensial karena merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan lahan luas yang belum banyak dikembangkan.

Theodor Herzl bahkan sempat mencatat bahwa Argentina bisa menjadi tempat yang baik karena ketersediaan lahan dan kebijakan pemerintahnya yang lebih terbuka terhadap imigrasi. Namun, gagasan ini pada akhirnya tidak diterima secara luas oleh gerakan Zionis.

3. Siprus

Sumber: Britannica

Siprus, yang berada dekat dengan tanah historis Yahudi di Timur Tengah, juga sempat menjadi pertimbangan.

Letaknya yang strategis di Laut Mediterania dan kedekatannya dengan wilayah Palestina membuat beberapa pemimpin Zionis mempertimbangkannya sebagai calon lokasi tanah air Yahudi.

Namun, berbagai faktor politik dan kondisi geografis pada akhirnya membuat Siprus tidak menjadi pilihan utama.

4. Alaska (Amerika Serikat)

Sumber: Google Maps

Pada tahun 1940-an, seorang pejabat Amerika Serikat bernama Harold Ickes pernah mengusulkan wilayah Alaska sebagai tempat suaka bagi Yahudi yang dianiaya selama Perang Dunia II.

Ide ini dikenal dengan "Rencana Alaska" dan dipandang sebagai cara untuk menyelamatkan banyak nyawa selama Holocaust.

Namun, usulan ini tidak pernah mendapat dukungan yang cukup kuat untuk direalisasikan, terutama karena gerakan Zionis sudah berfokus pada Palestina sebagai tujuan utama.

5. Birobidzhan (Uni Soviet)

Sumber: Jewishhistory.org

Pada tahun 1928, Uni Soviet mendirikan wilayah otonom Yahudi di Birobidzhan, di bagian timur negara tersebut, dekat dengan perbatasan China. Wilayah ini didirikan sebagai upaya untuk memberikan tanah bagi orang Yahudi dalam kerangka ideologi komunis Soviet.

Meski wilayah ini masih ada hingga saat ini, Birobidzhan tidak pernah menjadi pusat bagi Zionisme, karena banyak orang Yahudi lebih memilih berimigrasi ke Palestina, terutama setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948.

Demikian informasinya, semoga bermanfaat.

Baca Juga:
Donald Trump: Jika Kamala Harris Menang, Israel akan Musnah


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

KOMPAS.com - Nigeria memutuskan untuk mundur dari pertandingan kualifikasi Piala Afrika melawan Libya yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (14/10/2024).

Keputusan ini diambil setelah tim terdampar selama lebih dari 16 jam di sebuah bandara yang berjarak sekitar 250 kilometer dari Benghazi, lokasi pertandingan.

Kapten Nigeria, William Troost-Ekong, bersama dengan Federasi Sepak Bola Nigeria (NFF), menyatakan bahwa kondisi yang mereka alami menjadi alasan utama penolakan untuk melanjutkan pertandingan.

Menurut Troost-Ekong, para pemain dan staf tim merasa dibiarkan tanpa kepastian setelah penerbangan mereka dialihkan secara mendadak.

“Delegasi Nigeria untuk kualifikasi Piala Afrika 2025 melawan Libya masih berada di Bandara Al Abraq, 12 jam setelah mendarat di Libya,” ujar NFF pada ESPN.

“Pesawat sewaan kami dialihkan ke bandara yang jauh dari Benghazi tanpa pemberitahuan. Para pemain kelelahan karena tidak ada kendaraan yang disediakan untuk membawa kami ke hotel,” tambahnya.

Troost-Ekong juga mengungkapkan melalui media sosial X bahwa tim telah memutuskan untuk tidak memainkan pertandingan tersebut dan sedang bersiap untuk kembali ke Nigeria.

Striker Victor Boniface juga mengeluhkan buruknya kondisi, dan mengatakan bahwa mereka terjebak di bandara selama hampir 13 jam tanpa makanan, WiFi, atau tempat tidur.

CAF, sebagai badan pengatur sepak bola Afrika, menyatakan telah meninjau insiden ini untuk penyelidikan lebih lanjut.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Libya menyatakan, pengalihan penerbangan tersebut terjadi karena ketidaksengajaan dan meminta pengertian dari Nigeria terkait situasi tersebut.

Pertandingan ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Nigeria untuk memastikan tempat di putaran final Piala Afrika 2025 di Maroko, setelah sebelumnya mengalahkan Libya 1-0 di pertandingan kedua yang berlangsung di Uyo, Jumat (11/10/2024).

Saat ini Nigeria memimpin klasemen sementara Grup D dengan tujuh poin dari tiga pertandingan, sedangkan Libya menghuni posisi terakhir dengan raihan satu poin.