Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) akan mengadakan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2024 dan The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD OJK Djoko Kurnijanto menjelaskan BFN 2024 akan dimulai pada 11 November hingga 12 Desember 2024, dengan gelaran IFSE yang akan menjadi acara puncak pada 12-13 November 2024.

"Temanya adalah Technology Convergence, Shaping the Future of Finance and Beyond. Ini menjadi isu global terkait teknologi. Teknologi ini dipakai di setiap sendi kehidupan khususnya finansial. Itu kenapa kami menggunakan topik ini," kata Djoko saat konferensi pers di kantor OJK, Senin (4/11/2024).

Djoko mengatakan dalam gelaran IFSE tersebut juga diundang regulator dan perusahaan fintech dari berbagai negara. Forum tersebut akan membahas tantangan-tantangan yang diadapi industri fintech.

Menurutnya, industri fintech terus berkembang pesat dengan inovasi-inovasi baru. Sektor keuangan teknologi saat ini sudah menjangkau hampir ke semua lini bisnis keuangan.

"Karena ini adalah irisan pertemuan sektor keuangan, apakah itu perbakan, asuransi, pasar modal, P2P lending, sektor keuangan lain semuanya pakai teknonolgi. Teknologi ini akan menggambarkan keuangan masa depan," tegasnya.

Adapun tantangan yang dia maksud yang pertama adalah keberlangsungan bisnis fintech. Hal ini berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan permodalan.

Tantangan kedua adalah faktir SDM. Djoko mengatakan hal ini berkaitan dengan talenta-talenta pelaku usaha di sektor fintech. Kemudian tantangan ketiga menurut Djoko adalah terkait kemitraan dan kolaborasi. Menurutnya, ekosistem bisnis fintech perlu terus diperluas untuk dapat menjangkau semua lini transaksi keuangan.

"Tantangan keempat adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan regulasi yang memadahi. Kenapa ini penting, karena industri ini tidak lepas dari adanya invoasi yang terus berjalan. Karena inovasi itu datangnya pasti lebih dahulu dibanding regulasinya," pungkasnya.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sejumlah tantangan di sektor industri financial technology (fintech) Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto.

Djoko menyebut ada empat tantangan yang dihadapi pelaku industri fintech dalam negeri. Pertama, keberlanjutan bisnis. Menurutnya, keberlanjutan bisnis dapat dilihat dari dua aspek, yakni tata kelola perusahaan dan permodalan.

"Nah banyak sekali perusahaan fintech yang berhenti di tengah jalan karena memang kurangnya tata kelola yang memandai. Dan juga permodalan atau kurang menarik buat investor untuk bisa menanamkan dananya untuk bisnis ini. Dan belum lagi kalau kita melihat dari data bahwa investor yang menginvestasikan dananya di fintech itu sekarang ini cenderung turun di tahun 2023 kemarin," kata Djoko dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Meski begitu, dia menerangkan beberapa perusahaan fintech tengah membidik investor asing. Hal ini berdasarkan hasil dari survey yang dilakukan oleh Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH).

Kemudian tantangan selanjutnya, yakni sumber daya manusia (SDM) atau talent. Dia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan bonus demografi. Pihaknya pun mengupayakan bagaimana SDM ini dapat memanfaatkan teknologi digital.

"Nah kemudian tantangan berikutnya adalah kaitan dengan kemitraan dan kolaborasi. Nah ini juga yang menjadi tantangan kita bagaimana kita tetap terus bisa melakukan kemitraan atau kolaborasi ini dalam kegiatan apapun, any activities," imbuh dia.

Dia menerangkan pihaknya telah meluncurkan peta jalan terkait pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Di mana di dalamnya tertuang untuk pengembangan ITSK akan menekankan pada konsep pentahelix innovation hub yang melibatkan berbagai pihak, seperti perusahaan fintech, institusi/lembaga jasa keuangan, media, hingga akademisi. Kemudian dia menekankan pentingnya menciptakan regulasi yang memadai untuk industri fintech.

"Nah, kenapa lingkungan regulasi ini sangat penting? Ini karena tidak terlepas dari adanya inovasi yang terus berjalan dan terus berjalan tanpa kita ketahui barang itu apa. Dan sudah sangat lazim bahwa inovasi itu datangnya pasti lebih duluan dibandingkan dengan regulasi. Nah, jadi tidak pernah inovasi itu menunggu regulasinya ada nggak ya? Nggak. Selalu inovasi lahir duluan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah cukup kemampuan untuk bisa meng-embrace itu semua? Apakah kita sudah punya kemampuan dan infrastruktur untuk bisa merangkul semua inovasi yang terjadi di dunia digital ini? Khususnya yang terkait dengan finansial," jelasnya.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bicara soal legasi yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diutarakan Direktur Pemasaran, Komunikasi & Pengembangan Komunitas AFTECH Abynprima Rizki dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Dalam forum diskusi bertajuk "Legasi Sedasawarsa dan Asa Selanjutnya" itu harusnya akan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Namun, Ketua Umum Projo tersebut berjalangan hadir.

Mulanya, Rizki bercerita bagaimana pemerintahan Jokowi memberi atensi khusus pada persoalan keterkaitan industri fintech peer-to-peer lending (P2P lending) yang disalahgunakan untuk judi online (judol).

"Tadi kalau ada Pak Budi hadir jauh lebih menarik karena kemarin habis ditegur pak Budi, habis diomelin. Kita juga diskusi akhirnya, bagaimana industri fintech bisa ada penguatan dari sisi tata kelola," kata Rizki.

Untuk mengatasi hal itu, Rizki mengatakan dalam industri P2P lending ada yang namanya fraud detection system yang dapat mendeteksi transaksi-transaksi mencurigakan.

"Yang setiap hari kok top up Rp20.000, Rp50.000 setiap hari dan itu akun-akunnya dimonitor. Jadi, akun-akun yang mencurigakan itu akan ditutup," kata Rizki.

Pada kesempatan ini Rizki juga bicara prestasi peninggalan Jokowi di industri fintech. Dia mencontohkan, kabinet ini menerbitkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK yang menurutnya bisa mengakomodasi perkembangan fintech.

Dari sisi perlindungan data, kabinet ini juga menelurkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disempurkan juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rizki mencontohkan kinerja industri fintech sejalan dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Misalnya, transaksi bank digital per Juli 2024 tumbuh 30,5% year-on-year (yoy) dengan jumlah 1,8 miliar transaksi.

Kemudian, transaksi uang elektronik tercatat sebanyak 1,3 miliar transaksi, pembayaran QRIS sebesar 524,9 juta transaksi dengan diikuti oleh 51,4 juta pengguna dan 33,2 juta merchant yang didominasi 90% adalah UMKM.

Selanjutnya, outstanding pembiayaan peer-to-peer lending (P2P lending) per Agustus 2024 mencapai Rp 72,03 triliun, tumbuh 35,62% year-on-year (yoy) dengan TWP90 terjaga di 2,38%.

Kemudian, nilai transaksi aset kripto secara akumulasi dari Januari hingga Agustus 2024 mencapai Rp344,09 triliun, melesat 354% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Artinya memang selama periode ini, dan juga [sejak] pasca pandemi adopsi penggunaan layanan fintech meningkat di Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hingga 20 September 2024 terdapat puluhan ribu pengaduan masyarakat terkait lembaga jasa keuangan. Sektor financial technology (fintech) mendominasi aduan tersebut.

Director of Marketing, Communication & Community Development AFTECH Abynprima Rizki mengatakan bahwa Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) juga turut menerima kanal pengaduan konsumen.

“Kalau berdasarkan riset kami tiap tahun. Biasanya lebih kepada penagihan kurang beretika kemudian juga salah transfer itu menjadi masih dominan dari sisi pengaduan,” ujarnya kepada Bisnis usai agenda Bisnis Indonesia Forum, Rabu (16/10/2024).

Adapun, upaya asosiasi untuk mengurangi pengaduan adalah dengan melakukan berbagai kegiatan komunikasi baik melalui kanal sosial media, pembuatan video bahkan datang ke daerah-daerah untuk mengedukasi mengenai risiko penggunaan fintech.

“Misal edukasi soal menjaga password, data pribadi, harus hati-hati sebelum transfer, contoh lain misalnya hati-hati dalam menggunakan wifi publik atau wifi umum dan lain-lain,” ucapnya.

Pria yang kerap disapa Rizki ini pun menjelaskan bahwa asosiasi menggunakan laporan pengaduan yang diterima sebagai dasar atau "pegangan" untuk merancang program edukasi literasi yang mereka lakukan setiap tahun.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya mendapat 22.907 pengaduan dari Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).

“Dari jumlah pengaduan tersebut, 8.004 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 8.626 dari industri finansial technology, 4.968 dari perusahaan pembiayaan,” ujarnya.

Selanjutnya, 1.002 dari perusahaan asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.

Adapun, dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, dari 1 Januari hingga 24 September 2024, OJK telah menerima 12.733 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 12.021 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 712 pengaduan terkait investasi ilegal.

Pada laporan yang sama, dari 1 Januari sampai dengan 23 September 2024, OJK juga telah memberikan sanksi 211 Surat Peringatan Tertulis kepada 155 PUJK, 4 Surat Perintah kepada 4 PUJK; dan 47 Surat Sanksi Denda kepada 47 PUJK.

Selain itu, sepanjang tahun sampai dengan 22 September 2024 terdapat 168 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 971 pengaduan dengan total kerugian Rp112.734.534.920.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa (15/10/2024) lalu telah memanggil para calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Kartanegara, Jakarta Selatan.

Dalam racikannya menyusun kabinet, datang aspirasi dari pelaku industri financial technology, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) agar Prabowo memilih orang-orang ahli di kementerian.

Direktur Pemasaran, Komunikasi & Pengembangan Komunitas Aftech Abynprima Rizki mengatakan saat ini pihaknya menunggu Prabowo merilis jajaran menteri-menterinya secara resmi.

"Jadi kami berharap nanti penempatan menteri ini sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi dari masing-masing calon menteri, itu yang kami harapkan," kata Rizki saat ditemui di kantor Bisnis usai acara Bisnis Indonesia Forum 'Legasi Sedasawarsa dan Asa Selanjutnya', Rabu (16/10/2024).

Dengan begitu, Aftech berharap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian saling berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan industri sektor fintech.

Selain berharap pada sosok menterinya, Aftech juga berharap kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo bisa mendukung industri fintech untuk terus tumbuh. Pertama, adalah dari sisi pengembangan infrastruktur digital agar utilitas fintech semakin pesat.

"Yang kedua mungkin saya lihat banyak program-program pemerintah yang mulai grassroot ke masyarakat secara langsung menendorong pemanfaatan fintech dalam inisiatif G2P itu juga menjadi penting, government to person, juga termasuk bantuan sosial salah satunya," kata Rizki.

Pemanfaatan fintech ini Rizki melihat juga bisa dioptimalkan dari skema P2G (person to government) juga, seperti penggunaan fintech untuk pembayaran pajak.

"Jadi, saya rasa untuk sama-sama kita menguatkan ekonomi digital di era pemerintahan yang baru akan semakin optimis. Apalagi tadi, mendorong program-program pemerintah seperti penyaluran-penyaluran bantuan sosial dan lain-lain dengan produk fintech," tandasnya.

“Kuncinya adalah perencanaan keuangan yang baik, yang matang untuk generasi muda, generasi milenial, generasi gen z

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menilai, peningkatan pembiayaan lewat skema beli sekarang bayar nanti atau Buy Now Pay Later (BNPL) menjadi sinyal positif bahwa layanan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, per Agustus 2024 piutang pembiayaan lewat skema BNPL atau Paylater mencapai Rp7,99 triliun atau meningkat 89,20 persen secara tahunan (yoy). Peningkatan tersebut diikuti dengan rasio pembiayaan macet atau Non Performing Financing (NPF) gross terjaga di posisi 2,52 persen, membaik dibandingkan bulan Juli yang tercatat 2,82 persen.

“That's very positive untuk industri (fintech) kita, karena artinya produknya itu memang dikenali oleh masyarakat dan mudah-mudahan digunakan dengan tepat guna,” ujar Director of Marketing, Communication & Community Development AFTECH Abynprima Rizki saat Media Gathering AFTECH di Jakarta, Selasa.

OJK mencatat, total pinjaman masyarakat pada Paylater per Agustus 2024 mencapai Rp26,37 triliun. Abynprima menjelaskan bahwa meskipun banyak pengguna Paylater, masih diperlukan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana dana yang dipinjam tersebut digunakan.

Di tengah fenomena pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah, ia mewanti-wanti kepada kalangan gen z dan milenial sebaiknya layanan Paylater dimanfaatkan untuk kebutuhan yang produktif.

Meskipun peningkatan penggunaan Paylater dinilai positif, Abynprima tetap menekankan pentingnya edukasi mengenai penggunaan yang tepat guna. Dalam hal ini, AFTECH terus mengampanyekan literasi keuangan agar pengguna Paylater bisa memanfaatkan layanan ini secara bijak dan sesuai kebutuhan.

“Kuncinya adalah perencanaan keuangan yang baik, yang matang untuk generasi muda, generasi milenial, generasi gen z. Itu yang menjadi tanggung jawab enggak cuma AFTECH, tapi juga tanggung jawab pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, bahwa kita semua di sini bertanggung jawab terhadap bagaimana skill kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan pribadi,” ujarnya.

Policy Associate AFTECH Hanadia Pasca Yurista mengatakan, AFTECH aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, termasuk dengan BAKTI Kominfo. Kolaborasi ini bertujuan menjangkau populasi yang selama ini dikategorikan sebagai unbanked, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Diketahui, saat ini OJK tengah menyusun regulasi untuk skema pembiayaan Paylater. AFTECH menilai hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga kesehatan industri dan melindungi konsumen. Meskipun AFTECH belum menerima arahan spesifik terkait aturan ini, mereka menyambut baik masukan dari regulator.

“Kita harapannya justru dengan adanya peningkatan ini, berarti kan ada porsi yang cukup besar nih dari industri ke situ, dan dari market demand-nya ada. Dan itulah yang menjadi salah satu poin juga yang mungkin kita perlu masukkan juga di Annual Member Survey (AMS) tahun depan gitu,” terang Hanadia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mencatat perputaran uang dari judi online sejak 2017 sudah mencapai Rp517 triliun. Sedangkan sepanjang 2023 saja angkanya berada di posisi Rp327 triliun.

Data tersebut berdasarkan rilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), di mana terdapat lebih dari 168 juta transaksi judi online dengan akumulasi dana mencapai Rp327 triliun pada 2023.

Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir menyebut, nilai jumbo perputaran uang judi online sangat mengkhawatirkan lantaran berdampak buruk bagi digital trust dan perekonomian nasional.

?Sejak tahun 2017, akumulasi perputaran dana judi online mencapai Rp517 triliun. Angka ini sangat mengkhawatirkan mengingat dampaknya terhadap digital trust dan perekonomian kita,? ujar Pandu melalui keterangan pers, Kamis (12/9/2024).

Pihaknya menyadari adanya kekhawatiran terkait penggunaan pinjaman online (pinjol), terutama dari platform ilegal, untuk mendanai aktivitas judi online.

Menurut dia, pinjol yang tidak teregulasi atau ilegal sering kali menawarkan proses pinjaman yang sangat cepat dan mudah tanpa memeriksa kemampuan bayar peminjam, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh individu yang terlibat dalam penipuan judi online.

?AFTECH ingin menegaskan kembali bahwa menjaga integritas industri fintech dan pelindungan konsumen adalah prioritas utama kami. Kami tidak akan mentolerir penyalahgunaan layanan fintech untuk tujuan ilegal,? paparnya.

Pandu mencatat, judi online menjadi tantangan besar bagi industri fintech yang tengah mengalami pertumbuhan. Karena itu, pihaknya terus mendorong peningkatan literasi keuangan.

Terutama mendukung kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pihak regulator lainnya termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan penegak hukum untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan platform digital dan sistem pembayaran untuk judi online.

?Kolaborasi ini mencakup pelaporan aktivitas mencurigakan, serta pembaruan regulasi dan kebijakan yang relevan untuk menjaga ekosistem digital yang aman, dan tentu saja bertujuan untuk melindungi ekosistem fintech dari penyalahgunaan oleh pelaku penipuan judi online,? imbuhnya.

Lanjut Pandu mengatakan, pihaknya mendorong anggota melakukan mitigasi risiko dalam penyaluran pendanaan kepada pengguna, seperti penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan machine learning untuk melakukan analisis risiko secara lebih akurat dalam menilai kelayakan kredit calon peminjam.

?Solusi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dapat membantu platform pinjaman online dalam menganalisis perilaku peminjam dan mendeteksi adanya penyalahgunaan pinjaman untuk aktivitas ilegal seperti judi online,? ucapnya.

?Teknologi ini memungkinkan platform untuk memantau pola transaksi secara real-time, memberikan alarm terhadap aktivitas mencurigakan, dan membantu mencegah peminjaman oleh individu yang berisiko terlibat dalam perjudian,? pungkas Pandu.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengetahui dan menerima laporan terbaru mengenai insiden kerentanan siber yang dialami salah satu anggota AFTECH, yaitu Indodax.

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir mengatakan informasi terbaru penanganan insiden kerentanan siber yang dialami Indodax secara lebih rinci akan diumumkan langsung oleh perusahaan yang bersangkutan namun masalah tersebut secara umum telah ditangani dengan baik.

"Mereka bilang sudah di-manage well, nanti akan ada pesan langsung dari mereka untuk mengumumkan jumlah yang terdampak. Tetapi katanya 100 persen dari sisi pemakai Indodax aman. Kami sekarang mengikuti hour by hour dan sudah dilaporkan juga kepada Kemenkominfo," kata Pandu di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu.

Pandu mengatakan dengan maraknya serangan siber pada layanan-layanan di ruang digital dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya sebenarnya terus mensosialisasikan bahwa keamanan siber saat ini perlu diperkuat.

"Karena ini efeknya sudah menyeluruh, bukan hanya untuk pelaku usaha di bidang kripto tapi juga sudah melingkupi keseharian lainnya," katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi juga mengatakan pihaknya memang telah menerima laporan tersebut dan mengingatkan bahwa ketahanan siber memang menjadi isu prioritas yang perlu dijaga oleh para pelaku usaha khususnya yang merupakan penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Sebelumnya, perusahaan crypto exchange Indodax menyampaikan bahwa tim keamanannya telah menemukan potensi kerentanan keamanan pada platform layanannya.

"Saat ini, kami sedang melakukan pemeliharaan menyeluruh untuk memastikan seluruh sistem beroperasi dengan baik. Selama proses pemeliharaan ini, platform web dan aplikasi Indodax sementara tidak dapat diakses," kata CEO Indodax Oscar Darmawan di Jakarta, Rabu.

Namun, Indodax meminta pengguna platform layanannya tidak khawatir, karena perusahaan bisa menjamin keamanan baik saldo kripto maupun rupiah pengguna.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Budi Gandasoebrata, menekankan peran krusial kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam merevolusi industri pembayaran digital. Dia mengatakan salah satu kontribusi signifikan AI dalam pembayaran digital adalah untuk menekan angka penipuan.

"AI bisa membantu menurunkan tingkat fraud, (kemudian) bagaimana AI bisa mendeteksi perilaku-perilaku yang mungkin berkaitan dengan penipuan terhadap masyarakat," kata Budi dalam diskusi Casual Talk: Digital Payment Infinity pada Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI KKI) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Agustus 2024.

Budi menjelaskan, melalui algoritma canggih, AI mampu mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan memberikan peringatan dini. Selain itu, AI juga memperkaya layanan pelanggan dengan kehadiran chatbot yang mampu menjawab pertanyaan pengguna secara real-time dan akurat. "Inovasinya (AI) luas dan update," katanya.

Budi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara perbankan dan fintech dalam mendorong adopsi pembayaran digital, terutama di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Budi menjelaskan dengan adanya sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), UMKM dapat dengan mudah menerima pembayaran secara digital tanpa perlu repot membawa uang tunai ke bank.

Budi juga mengatakan pelaku UMKM tak perlu khawatir soal biaya transaksi yang ditimbulkan dari pembayaran digital. "Bank Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan di mana untuk UMKM yang mikro dan kecil itu biaya transaksinya nol," katanya.

Budi mengajak pelaku UMKM mulai membiasakan pembayaran digital untuk menunjang kegiatan ekonomi. Selain itu, pembayaran digital yang telah ditingkatkan dengan AI bisa mencegah pelaku usaha dari dampak negatif kegiatan transaksi. "Jadi yang dilihat adalah ini jauh lebih penguntungan dan lebih gampang, dan kosnya menjadi lebih rendah buat mereka," kata Budi.

Jakarta -

Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH) buka suara terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) adanya indikasi transaksi judi online melalui fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online. Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir mengatakan pihaknya mendorong perusahaan P2P untuk melakukan beberapa hal.

Pandu meminta perusahaan pinjol untuk melakukan proses pengelolaan manajemen risiko secara profesional, sistematis, dan terstruktur dengan prinsip kehati-hatian. Dia bilang untuk memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) dalam proses Know Your Customer (KYC), underwriting, penentuan portofolio pendanaan dalam menilai kelayakan calon penerima pinjaman hingga identifikasi underserved segments yang belum memiliki rekam jejak.

"AFTECH mendorong perusahaan fintech lending untuk melakukan proses pengelolaan manajemen risiko secara profesional, sistematis dan terstruktur dengan prinsip kehati-hatian, termasuk, memanfaatkan inovasi teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam prosesKnow Your Customer (KYC)," kata Pandu dalam keterangan tertulis, Selasa (2/7/2024).

Pandu menekankan pihaknya bersama dengan anggotanya terus berkomitmen melakukan penguatan tata kelola internal perusahaan anggota sesuai dengan perintah OJK. Pandu menyebut OJK telah meminta perusahaan pinjol untuk melakukan pemblokiran rekening berdasarkan daftar sejumlah rekening yang terdata di OJK.

Dia menegaskan pihaknya melawan seluruh praktik dan aktivitas yang berkaitan dengan judi online, termasuk keterlibatan di dalam ekosistem keuangan digital. Selain itu, pihaknya juga terus mendorong anggotanya untuk secara konsisten melakukan peningkatan edukasi dan literasi terkait penggunaan produk dan layanan fintech yang tepat guna.

"Sejatinya, inovasi digital pada sektor keuangan memberikan dampak yang positif dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini menjadi upaya bersama untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman dari produk dan layanan fintech lending untuk tidak dipergunakan dan dimanfaatkan untuk bertransaksi judi online," imbuhnya.

(rir/rir)

Jakarta -

Fenomena judi online kian marak terjadi Indonesia dengan berbagai modus yang dilakukan. Salah satunya, aliran dana praktik ilegal tersebut menggunakan akun dompet digital e-wallet.

Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH) mempunyai cara untuk mengatasi hal tersebut. Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian prosedur untuk menjalankan kerja sama dengan pihak pengguna, termasuk proses asesmen berupa Know Your Business (KYB).

"Sebagai penyedia jasa pembayaran digital, model bisnis ini melakukan serangkaian prosedur dalam menjalankan kerjasama dengan pihak pengguna, termasuk proses asesmen berupa Know Your Business (KYB) sesuai standar prosedur operasional KYB yang ditetapkan untuk mengetahui identitas dan kegiatan usaha pengguna, pihak ketiga, maupun penyelenggara lain yang bekerja sama dengan penyelenggara sistem pembayaran," kata Pandu dalam keterangan tertulis, Selasa (2/7/2024).

Dia menjelaskan KYB ini wajib menjadi prasyarat dalam pemberian layanan jasa pembayaran, termasuk melalui proses verifikasi tatap muka atau video call. Proses tersebut dilakukan oleh penyelenggara pada saat awal kerja sama dengan pengguna, pihak ketiga, maupun penyelenggara lain.

Kemudian pihaknya juga telah menerapkan teknologi Fraud Detection System (FDS) pada dompet digital. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi akun-akun dengan pola transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk judi online.

"Sesuai dengan permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Bank Indonesia, pelaku industri secara aktif terus memonitor dan menutup akun akun dompet digital yang terindikasi perjudian online," imbuhnya.

Dia menegaskan pihaknya melawan seluruh praktik dan aktivitas yang berkaitan dengan judi online, termasuk keterlibatan di dalam ekosistem keuangan digital. Selain itu, pihaknya juga terus mendorong anggotanya untuk secara konsisten melakukan peningkatan edukasi dan literasi terkait penggunaan produk dan layanan fintech yang tepat guna.

"Sejatinya, inovasi digital pada sektor keuangan memberikan dampak yang positif dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini menjadi upaya bersama untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman dari produk dan layanan fintech lending untuk tidak dipergunakan dan dimanfaatkan untuk bertransaksi judi online," imbuhnya.

Sebelumnya, Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah menemukan adanya modus terbaru untuk melanggengkan judi online, yakni jual-beli rekening dan e-wallet. Natsir mengatakan mayoritas pemain judi online membuka rekening tidak hanya di bank swasta, tapi juga di bank-bank plat merah alias milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Iya, termasuk e-wallet juga banyak digunakan. Tapi laporan ini selalu kita koordinasi untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan maupun tindak pidana lain," katanya dalam agenda diskusi daring 'Mati Melarat Karena Judi', Sabtu (15/6/2024).

(rrd/rir)