Jakarta -

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Alokasi Dana Desa 2025

Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

(shc/hns)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan alokasi dana desa dari APBN di tahun aggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Dari jumlah tersebut sebanyak 20% dana desa ini diwajibkan untuk mendukung program ketahanan pangan di daerah.

"Kira-kira alokasinya untuk ketahanan pangan berarti 16 triliun," kata Yandri dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V, DPR RI, Kamis (7/11).

Kedepan, Yandri bakal mengoptimalkan peran BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan Kepala Negara, Prabowo Subianto.

Dengan begitu, dana desa ini dapat dikelola dengan profesional dan terus bergulir. Artinya, anggaran ini tidak hanya 'lenyap' begitu saja.

Dirinya pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan untuk pengembangan produk unggulan desa yang terkait dengan pangan. Dari sana, setiap produk yang dijual akan mendapatkan imbal hasil dan dijadikan modal berkelanjutan.

"Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabiskan tapi dimaksimalkan," urainya.

Lebih lanjut, Yandri mengklaim telah bekerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

Selain itu, dirinya juga menggandeng aparat hukum seperti TNI Polri dalam meningkatkan pengawasan optimalisasi dana desa. Dengan begitu, kebocoran anggaran dapat ditekan.

"Kita akan maksimalkan pengawasan agar per rupiahnya bisa dipertanggungjawabkan," urianya.

Jakarta -

Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan 'lenyap' begitu saja.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

"Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan," ujar Yandri.

Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

"Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan," kata dia.

(shc/ara)

Jakarta: Sejak beberapa tahun terakhir, Dana Desa menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan, terutama dalam konteks pembangunan pedesaan di Indonesia. Tapi, apa sebenarnya Dana Desa itu? Bagaimana aturan mainnya dan apa saja yang menjadi prioritas dalam penyalurannya? Mari kita bahas secara lebih mendalam untuk sobat Medcom.id.

Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023, Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Tujuan Dana Desa

Melansir laman resmi Kementerian Keuangan, tujuan Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa. Harappannya, desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Keberadaan dana khusus ini diharap menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sumber Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melansir Kementerian Keuangan, dana tersebut dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar
2. Alokasi Formula
Formula Dana Desa berupa 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional yang disebut dengan alokasi dasar.

Ditambah 10% yang dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dengan bobot masing-masing variable berupa 25% ; 35% ; 10% ; dan 30% dari 10% anggaran desa tersebut. Inilah yang disebut sebagai alokasi formula.

Berdasarkan lampiran PMK Nomor 146 Tahun 2023, total anggaran Dana Desa mencapai Rp69 trilliun.

Baca Juga: Sukses Gali Potensi Pertanian dan Wisata, Ini Cerita Desa Cikaso yang Raih Juara Desa BRILian

Prioritas Penyaluran Dana Desa

Melansir laman Kementerian Keuangan, prioritas Dana Desa Sejalan dengan target RPJMDes dan RKPDes, yakni:

1. Memenuhi kebutuhan dasar meliputi:

• Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
• Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
• Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi:

• Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
• Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
• Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
• Pembangunan energi baru dan terbarukan;
• Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
• Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
• Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kapasitas wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa

Seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa direncakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh seluruh lapisan desa serta diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar anggaran tersebut digunakan secara bertanggung jawab.

(SUR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan, anggaran belanja pemerintah yang digelontorkan lewat dana desa menjadi penting bagi masyarakat.

Dana desa bahkan disebut berhasil mengurangi tingkat kemiskinan nasional.

Pria yang akrab disapa Tommy itu menjelaskan, dana desa menjadi penting untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Selain itu, dana desa juga mendukung pemberdayaan masyarakat.

"Uang kita disalurkan melalui Dana Desa berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta memajukan perekonomian desa," kata dia, dalam Seminar KIPP Kementerian Keuangan 2024, di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Alokasi dana desa terus meningkat sejak digulirkan pada tahun 2015, yakni Rp 20,9 triliun.

Kemudian, anggaran meningkat pada 2016 menjadi Rp 46,98 triliun, 2017 Rp 60 triliun, 2018 Rp 60 triliun, 2019 Rp 70 triliun, 2020 sebesar Rp 71 triliun, dan pada 2021 naik menjadi Rp 72 triliun.

Namun, pada 2022 anggaran dana desa mengalami penurunan menjadi Rp 68 triliun. Setahun berselang, nilai dana desa kembali naik di tahun 2023 menjadi Rp 70 triliun.

Seiring dengan perkembangan anggaran tersebut, tingkat kemiskinan di desa pun cenderung menurun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di pedesaan turun dari 15,4 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,4 juta orang pada September 2022.

Dampak positif dana desa juga terlihat dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang menunjukan adanya kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri.

Tommy memaparkan, jumlah desa mandiri hanya mencapai 840 pada 2019, namun pada 2024 jumlahnya telah mencapai 16.908.

"Besar sekali ya itu. Mudah-mudahan statistik saya benar, tapi luar biasa ini," kata Tommy.

Selain itu, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan, dari semula 21.162 desa pada tahun 2019 turun menjadi 6.748 desa pada tahun 2024.

"Pemanfaatan anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa," ucap Tommy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan, anggaran belanja pemerintah yang digelontorkan lewat dana desa menjadi penting bagi masyarakat.

Dana desa bahkan disebut berhasil mengurangi tingkat kemiskinan nasional.

Pria yang akrab disapa Tommy itu menjelaskan, dana desa menjadi penting untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Selain itu, dana desa juga mendukung pemberdayaan masyarakat.

"Uang kita disalurkan melalui Dana Desa berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta memajukan perekonomian desa," kata dia, dalam Seminar KIPP Kementerian Keuangan 2024, di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Alokasi dana desa terus meningkat sejak digulirkan pada tahun 2015, yakni Rp 20,9 triliun.

Kemudian, anggaran meningkat pada 2016 menjadi Rp 46,98 triliun, 2017 Rp 60 triliun, 2018 Rp 60 triliun, 2019 Rp 70 triliun, 2020 sebesar Rp 71 triliun, dan pada 2021 naik menjadi Rp 72 triliun.

Namun, pada 2022 anggaran dana desa mengalami penurunan menjadi Rp 68 triliun. Setahun berselang, nilai dana desa kembali naik di tahun 2023 menjadi Rp 70 triliun.

Seiring dengan perkembangan anggaran tersebut, tingkat kemiskinan di desa pun cenderung menurun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di pedesaan turun dari 15,4 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,4 juta orang pada September 2022.

Dampak positif dana desa juga terlihat dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang menunjukan adanya kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri.

Tommy memaparkan, jumlah desa mandiri hanya mencapai 840 pada 2019, namun pada 2024 jumlahnya telah mencapai 16.908.

"Besar sekali ya itu. Mudah-mudahan statistik saya benar, tapi luar biasa ini," kata Tommy.

Selain itu, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan, dari semula 21.162 desa pada tahun 2019 turun menjadi 6.748 desa pada tahun 2024.

"Pemanfaatan anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa," ucap Tommy.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan alokasi dana desa pada 2015 yang hanya sebesar Rp 20,8 triliun.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa pada tahun ini, arah kebijakan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim, program ketahanan pangan, program pencegahan dan penurunan stunting, serta program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa sendiri.

Tommy, sapaan akrab Thomas menyebut, anggaran yang disalurkan melalui dana desa harus dijaga dan diawasi bersama-sama untuk penggunaannya.

"Agar optimal dalam memajukan perekonomian desa yang akuntabel dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Tommy dalam acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan 2024, Selasa (6/8).

Menurutnya, transparansi dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa menjadi pilar yang paling penting. Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

"Di sinilah ada peran kepala desa sebagai ujung tombak. Kepala Desa menjadi lokomotif membangun sistem yang efektif sehingga dapat mendorong transparansi dana desa," katanya.

Berdasarkan catatan KONTAN, pemerintah tercatat telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 608,9 triliun sejak 2015 hingga tahun 2024. Tahun 2015, penyaluran dana desa tercatat sebesar Rp 20,8 triliun dan anggaran dana desa pada tahun 2024 telah mencapai Rp 71 triliun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyebut bahwa alokasi dana desa mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tommy, sapaan akrab Thomas mengatakan, pada tahun 2015 dana desa dialokasikan sebesar Rp 20,8 triliun. Sementara pada tahun 2024, alokasi dana desa sebesar Rp 71 triliun.

Sementara berdasarkan catatan KONTAN, alokasi dana desa secara total telah mencapai Rp 608,9 triliun sejak tahun 2015 hingga tahun 2024.

Oleh karena itu, menurut Tommy, peningkatan alokasi dana desa tersebut bertujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan.

"Uang KITA disalurkan melalui dana desa berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta memajukan perekonomian desa," ujar Tommy dalam acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan 2024, Selasa (6/8).

Ia menyebut, berdasarkan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin perkotaan telah turun dari 12,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,9 jutta orang pada September 2022.

Sementara itu, pada periode yang sama, penduduk miskin di perdesaan turun dari 15,4 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,4 juta orang pada September 2022.

Selanjutnya, berdasarkan data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi terdapat kenaikan jumlah desa yang berstatus desa mandiri.

"Dari semula 840 desa pada 2019 meningkat menjadi 16.908 desa pada tahun 2024," kata Tommy.

Tidak hanya itu, selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2023, Ia mengatakan, pemanfaatan anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah tercatat telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 608,9 triliun sejak 2015 hingga tahun 2024. Tahun 2015, penyaluran dana desa tercatat sebesar Rp 20,8 triliun dan anggaran dana desa pada tahun 2024 telah mencapai Rp 71 triliun.

Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI Kemendes PDDT) Ivanovich Agusta mengatakan, dana desa sepanjang tahun 2015-2023 dibelanjakan untuk membangun 357.666 km jalan desa, 1.915 km jembatan, 14.649 pasar desa, dan 43.155 kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Dana desa juga digunakan untuk pengadaan 9.250 tambahan perahu, 6.732 embung, 603.954 unit irigasi, 541.097 unit penahan tanah, 34.010 unit sarana olah raga, 1.753.791 unit air bersih, 538.745 unit MCK, 26.565 unit Polindes, 53.307 km drainase, 70.776 kegiatan PAUD, 46.094 Posyandu, dan 94.155 sumur.

"Manfaatnya, pengangguran terbuka desa turun dari 4,48% pada 2014 menjadi 3,43% pada 2022," jelas Ivanovich kepada Kontan, Jumat (2/8).

Kementerian Desa mencatat, pendapatan per kapita naik dari Rp 572.586 per kapita per bulan menjadi Rp 1.028.896 per kapita per bulan.

Sedangkan ketimpangan ekonomi tetap rendah dan turun dari indeks gini 0,319 menjadi 0,314.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, penggunaan dana desa saat ini cenderung digunakan untuk memperbaiki jalan, irigasi, atau pekerjaan lain yang sifatnya sementara.

Padahal, lapangan pekerjaan yang lebih dibutuhkan di pedesaan adalah lapangan pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan.

Selain itu, penggunaan dana desa juga belum optimal dalam mengembangkan UMKM di desa.

"Dari sisi penggunaan alokasi dananya belum cukup berkontribusi pada pengembangan ekonomi pedesaan," ujar Esther.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan, penambahan masa jabatan hasil revisi UU Desa akan membuat kepala desa merasa memiliki kewenangan yang besar.

Sebab itu, KPPOD meminta adanya penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi jalanya pemerintahan desa.

Dia juga menyoroti perencanaan penganggaran penggunaan dana desa yang perlu diperbaiki agar program yang dijalankan memberi multiplier effect bagi masyarakat desa.

"Evaluasi dan monitoring juga mesti ditingkatkan," ucap Herman.

KPPOD juga mendorong pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi untuk lebih aktif dalam memfasilitasi pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes).

Karena jika dikembangkan dan dikelola secara baik akan menambah perputaran uang di desa.

"Kita bisa lihat beberapa Bumdes di Jawa Tengah, Jawa Timur memiliki omzet sampai miliaran," terang Herman.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, antara 2014-2023 Desa Sangat Tertinggal berkurang 8.603 desa, dari 13.453 desa menjadi 4.850 desa.

Desa Tertinggal berkurang 26.438 desa, dari 33.592 desa menjadi 7.154 desa.

Desa Berkembang bertambah 5.884 desa, dari 22.882 desa menjadi 28.766 desa.

Desa Maju bertambah 19.427 desa, dari 3.608 desa menjadi 23.035 desa.

Desa Mandiri bertambah 11.282 desa, dari 174 desa menjadi 11.456 desa.

Adapun berdasarkan alokasi anggaran, pada tahun 2015 anggaran dana desa sebesar Rp 20,8 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,7 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp 59,8 triliun.

Berikutnya, dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp 59,9 triliun, tahun 2019 sebesar Rp 69,8 triliun, tahun 2020 sebesar Rp 71,1 triliun.

Selanjutnya, pada tahun 2021 anggaran dana desa sebesar Rp 71,9 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 67,9 triliun, tahun 2023 sebesar Rp 70 trilliun, dan tahun 2024 sebesar Rp 71 triliun.