Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kehutanan resmi melepas ekspor petai ke Jepang sebanyak 500kg pada hari Selasa (29/10).

Upaya tersebut sebagai sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program perhutanan sosial.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengapresiasi langkah dan upaya Kementerian Kehutanan.

"Kami mendorong kementerian kehutanan ke depan dapat meningkatkan pendapatan negara dan penguatan pangan nasional," ujar Reynaldi Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI.

Dia melanjutkan bahwa produk-produk pangan Indonesia harus diperkenalkan ke luar negeri seperti petai, jengkol, dan produk-produk lainnya.

IKAPPI menyoroti langkah ini merupakan langkah konkrit untuk mewujudkan cita-cita besar keinginan Presiden RI Prabowi Subianto untuk swasembada pangan di 4-5 ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif tren maraknya akuisisi di sektor multifinance Indonesia.

Langkah akuisisi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir dinilai dapat memperkuat struktur permodalan perusahaan pembiayaan, sekaligus meningkatkan daya tarik industri ini bagi para investor asing maupun domestik.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan pihaknya menyambut positif aksi akuisisi di industri multifinance. Dengan akuisisi, dia melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan asing yang ingin masuk.

“Artinya, mereka melihat Indonesia sebagai potensi untuk mereka mengembangkan usahanya. Satu, dari sisi marketnya, pasarnya masih besar. Jumlah penduduk kita masih oke,” kata Suwandi saat dihubungi Bisnis, Selasa (29/102/2024).

Suwandi mengatakan bahwa bisnis multifinance sebaiknya tidak hanya dinilai berdasarkan kondisi saat ini, tetapi juga potensi jangka panjangnya. Oleh karena itu, banyak raksasa keuangan asing tertarik untuk berinvestasi, termasuk dengan masuk ke perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia.

“Karena perusahaan pembiayaan sendiri kan masih banyak yang pemegang saham lokal, yang modalnya sendiri, yang kalau mau ekspansi butuh lebih besar. Tentu sebagai pemain besar masuk, nanti bergabung sama pemegang saham lokalnya tentu akan bisa bersinergi,” kata Suwandi.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman mengatakan bahwa akuisisi tersebut diharapkan akan semakin memperkuat industri multifinance, baik dari sisi permodalan maupun dari sisi pengembangan produk.

“Serta pelayanan dan perlindungan konsumen, sehingga akan berdampak positif terhadap perekonomian,” kata Agusman.

Senada, Praktisi dan Pengamat Industri Pembiayaan dan Otomotif Jodjana Jody mengatakan akuisisi multifinance merupakan fenomena wajar. Terlebih menurutnya, ke depan akan ada kewajiban untuk memperkuat modal dan tata kelola.

“Multifinance yang merasa berat memenuhi beberapa aspek kewajiban modal dan kepatuhan tentu harus mencari partner strategis agar usahanya bisa berjalan,” kata Jodjana.

Baru-baru ini, perusahaan multifinance Tez Capital and Finance resmi diakuisisi oleh perusahaan jasa keuangan asal Jepang, Business Partner Co., Ltd. Chairman dan Founder Tez Capital, Arwin Rasyid, mengonfirmasi bahwa akuisisi tersebut telah selesai, dengan Business Partner Co., Ltd. mengambil alih 85% saham, sementara 15% sisanya tetap dipegang Tez Capital.

Kemudian, raksasa keuangan jepang lainnya, MUFG telah menguasai Adira Finance melalui akuisisi Bank Danamon pada 2018. MUFG juga mencaplok Home Credit Indonesia pada akhir 2023.

Selanjutnya, pada triwulan I/2024 raksasa ini melalui entitas Adira Finance menyelesaikan pembelian Mandala Finance. Lalu, Bank BTPN mengakuisisi leasing Oto Multiartha dan Summit Oto Finance sebanyak Rp6,55 triliun.

JAKARTA, investor.id – PT Atome Finance Indonesia berkomitmen untuk memperluas akses pembiayaan inklusif dan meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat.

Hal ini dilakukan dalam acara Multifinance Day ke-8 tahun 2024, di Gaia Bumi Raya City Mall, Pontianak, Kalimantan Barat, pada 11-13 Oktober 2024. Multifinance Day 2024 yang diinisiasi oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menjadi wadah yang tepat bagi Atome Finance Indonesia untuk memperkenalkan beragam solusi pembiayaan inovatif, seperti layanan pembiayaan Paylater.

Direktur Utama Atome Finance Indonesia Meri Ui menjelaskan, Atome menawarkan kemudahan bagi pengguna dalam memanfaatkan layanan ini yang kini telah tersedia di lebih dari 800 merchant secara online maupun offline, serta platform e-commerce seperti Tokopedia dan Lazada. Melalui produk-produk ini, Atome berkomitmen untuk menyediakan solusi finansial yang mudah diakses, cepat, dan aman guna mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat.

“Kami mendukung acara Multifinance Day 2024 ini sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya di daerah Pontianak. Partisipasi dalam acara ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan edukasi keuangan yang bermanfaat dan mendekatkan layanan kami kepada masyarakat,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menjelaskan, Multifinance Day 2024 sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pilihan pembiayaan yang tersedia.

"Sebanyak 31 perusahaan pembiayaan berpartisipasi dalam acara ini, memberikan beragam pilihan bagi masyarakat yang ingin lebih memahami tentang layanan pembiayaan. Penting untuk mengetahui kepada siapa kita meminjam, pastikan perusahaan yang dipilih terpercaya," jelas dia.

Senada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ignasius IK, serta Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Horas Tarihoran menegaskan bahwa Multifinance Day tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan industri pembiayaan, tetapi juga merupakan bagian dari kampanye Bulan Inklusi Keuangan.

Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami bagaimana memanfaatkan produk keuangan dengan bijak, sekaligus mendukung program nasional Cerdas Keuangan yang diluncurkan OJK pada Agustus 2024.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mempersiapkan program ambisius makan siang bergizi gratis, yang diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap sektor pangan, terutama di bidang perunggasan.

Ketua Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (GAPPI), Anton J. Supit, mengungkapkan bahwa program ini akan memacu peningkatan konsumsi ayam dan telur secara drastis.

Anton menjelaskan bahwa program ini, yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi kepada masyarakat kurang mampu, memiliki dampak ekonomi yang sangat positif.

Sebagaimana diketahui, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyampaikan, program makan bergizi seperti yang dicanangkan di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan membelanjakan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari.

"Program ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk perunggasan, khususnya ayam dan telur. Kami di GAPPI siap berkolaborasi dengan para pelaku UKM untuk memenuhi kebutuhan ini,” katanya kepada KONTAN, Rabu (16/10).

Menurut Anton, jika program ini berjalan sesuai rencana, konsumsi daging ayam diperkirakan akan bertambah hingga 0,5 Juta Ton per tahun, sementara kebutuhan telur bisa mencapai 200 Ribu Ton.

Program ini dirancang tidak hanya sebagai solusi kemanusiaan, tetapi juga sebagai dorongan ekonomi bagi sektor pertanian, perunggasan, dan usaha kecil menengah (UKM) yang akan terlibat dalam distribusi makanan bergizi.

Di sisi lain, Direktur Corporate Affairs JAPFA, Rachmat Indrajaya, menyambut positif program ini. Ia mengungkapkan bahwa konsumsi protein hewani di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

“Dengan adanya program ini, kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya asupan protein hewani, yang otomatis akan meningkatkan permintaan terhadap produk ayam dan telur kami,” jelas Rachmat beberapa waktu lalu.

JAPFA telah melakukan riset terkait kecukupan gizi anak-anak di berbagai wilayah Indonesia, bekerja sama dengan Yayasan Edufarmers dan Universitas Indonesia. Studi ini menguji berbagai model penyediaan makanan bergizi kepada lebih dari 1.000 anak di lima kota.

Rachmat menekankan bahwa JAPFA berkomitmen untuk mendukung program ini dengan memperluas distribusi produk olahan mereka, termasuk daging dan telur ayam.

Rachmat juga optimistis bahwa program makan siang gratis ini akan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya asupan protein hewani.

“Dengan bertambahnya kesadaran masyarakat, kami yakin permintaan protein hewani akan terus meningkat,” ujarnya. JAPFA sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 Triliun untuk tahun 2024, yang akan digunakan untuk memperkuat segmen hilir dan memperluas distribusi produk mereka di pasar-pasar tradisional.

Dengan semakin stabilnya harga ayam di pasaran, program ini diharapkan dapat membantu menyeimbangkan pasokan dan permintaan, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh makanan bergizi.

JAKARTA, investor.id - Literasi keuangan di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar masyarakat Indonesia terhindar dari penipuan dan aktivitas-aktivitas keuangan yang ilegal.

Selain itu, diharapkan melalui literasi keuangan masyarakat dapat mengetahui jenis-jenis produk sektor keuangan seperti perbankan, dana pensiun, asuransi, pasar modal, dan pembiayaan.

Berdasarkan hasil survei SNLIK 2024, Indeks Literasi Keuangan Nasional berada di angka 65,43%, sedangkan Literasi Keuangan Konvensional dan Syariah tercatat di 65,09% dan 39,11%.

Sementara itu, Indeks Inklusi Keuangan Nasional mencapai 75,02%, sedangkan Inklusi Keuangan Konvensional dan Syariah tercatat di 73,55% dan 12,88%.

Angka-angka ini memberikan gambaran mengenai seberapa jauh masyarakat Indonesia telah memahami dan mengakses produk keuangan, baik konvensional maupun syariah.

Sejak 2013, indeks literasi keuangan meningkat dari 21,84 persen hingga mencapai 65,43 persen pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan semakin banyaknya masyarakat yang memahami produk dan layanan keuangan, berkat upaya edukasi kolaboratif yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri.

Jika ditilik berdasarkan wilayah, pada tahun 2024, masih terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat literasi dan inklusi keuangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Indeks literasi keuangan di perkotaan mencapai 69,71 persen, sementara di perdesaan tercatat lebih rendah, yaitu 59,25 persen. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan juga lebih tinggi di perkotaan dengan 78,41 persen, dibandingkan dengan perdesaan yang baru mencapai 70,13 persen.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah perdesaan perlu menjadi prioritas penting dalam mendorong pemerataan akses layanan keuangan di Indonesia.

Untuk meningkatkan literasi keuangan digelar Multifinance Day yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Gaia Bumi Raya City, Pontianak, pada tanggal 11-13 Oktober 2024.

Dalam acara ini, sebanyak 93 perusahaan pembiayaan di Indonesia hadir untuk memperkenalkan produk dan layanan mereka kepada masyarakat. Multifinance Day tidak hanya menjadi kesempatan untuk memperlihatkan berbagai produk pembiayaan, tetapi juga menghadirkan berbagai kegiatan positif seperti donor darah, CosWalk Competition, K-Pop Dance Competition, serta Fashion Show untuk anak-anak dan dewasa. Selain itu, terdapat pula lomba mewarnai khusus untuk anak-anak tingkat SD dan TK.

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) kembali turut serta dalam acara Multifinance Day. Menyambut mendekatnya akhir tahun 2024, yang biasanya diiringi dengan peningkatan permintaan kendaraan pribadi, BRI Finance optimistis dapat menyediakan solusi pembiayaan yang tepat.

Untuk itu, BRI Finance menawarkan suku bunga yang kompetitif, sebesar 2,75% per tahun untuk pembiayaan mobil baru dan 8,42% per tahun untuk pembiayaan mobil bekas.

Selain memenuhi kebutuhan pembiayaan kendaraan, BRI Finance juga memberikan kemudahan bagi calon debitur yang memerlukan dana tambahan untuk kebutuhan konsumtif seperti liburan, biaya pendidikan, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Melalui program BRIFlash (Fasilitas Dana Tunai), BRI Finance memungkinkan calon debitur untuk memperoleh dana hingga Rp 500 juta dengan agunan BPKB mobil, dengan suku bunga mulai dari 9,12% per tahun.

“Kami percaya bahwa Multifinance Day menjadi acara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan pembiayaan yang berkualitas. Kami berkomitmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan produk dan layanan yang kompetitif,” kata Wahyudi Darmawan, Direktur Utama BRI Finance dalam keteranganya di Jakarta, Sabtu (12/10/2024).

“ Kami yakin, dengan dukungan dari APPI dan partisipasi sejumlah perusahaan pembiayaan lainnya, acara ini akan menjadi sukses,” tambah Wahyudi Darmawan.

Acara Multifinance Day 2024 bukan hanya sekedar ajang pameran, tetapi juga interaksi langsung antara perusahaan pembiayaan dan masyarakat. Ini adalah kesempatan bagi BRI Finance untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan membangun citra perusahaan yang lebih positif di mata publik.

“Dengan semangat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembiayaan yang tepat, Multifinance Day menjadi momen yang sangat penting bagi BRI Finance dan perusahaan pembiayaan lainnya. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk mengenalkan produk, tetapi juga untuk bersinergi dalam membangun industri pembiayaan yang lebih baik di Indonesia,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) tengah fokus pengembangan perusahaan pembiayaan dengan mengadopsi teknologi dan inovasi dalam operasional perusahaan. Dengan kemajuan teknologi informasi perusahaan pembiayaan dapat membantu meningkatkan efisiensi, meminimalkan risiko, dan meningkatkan pengalaman konsumen.

Hal itu disampaikan Ketua Kelembagaan II APPI, Ristiawan Suherman, dalam acara Indonesia Best Multifinance Awards 2024. Kegiatan tersebut bertajuk Financial Ecosystem Transformation Towards Inclusive and Adaptive Services.

"Indonesia multifinance merespon dengan cukup lumayan baik. Bagaimana kita mengembangkan finansial inclusion dan beradaptasi dengan market yang berubah begitu cepat, negara kita pun memberikan support yang cukup bagus," ucap Ristiawan melalui keterangan tertulis, Sabtu, 5 Oktober 2024.
Ristiawan menyampaikan pemerintah sangat menunjang perkembangan pembiayaan saat ini. Sehingga, kualitas perusahaan pembiayaan jauh lebih bagus.

"Aspek prudential-nya jauh lebih bagus karna pemerintah ikut mempersiapkan," lanjut dia.

Baca juga: Perusahaan Pembiayaan Diminta Tak Bergantung Pinjaman Perbankan

Melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan perusahaan pembiayaan ini, Ristiawan optimis bahwa peran multifinance dalam mendorong roda perekonomian masyarakat. Sehingga, dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan visi misi menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Ristiawan, prospek perusahaan pembiayaan ke depan dapat dilihat dari apa yang dicita-citakan oleh negara ini yaitu Indonesia Emas 2045. Ada empat pilar penting terkait visi misi Indonesia Emas tahun 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan Iptek, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional & tata kelola kepemerintahan.

"Indonesia Emas melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan itu banyak sekali opportunity dari perusahaan pembiayaan yang bisa riding terkait visi dan misi pemerintah untuk tahun 2045. Dan ini menjadi angin segar untuk perusahaan pembiayaan akan bisa terus tumbuh dan sehat di kemudian hari," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Jakarta: Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) tengah fokus pengembangan perusahaan pembiayaan dengan mengadopsi teknologi dan inovasi dalam operasional perusahaan. Dengan kemajuan teknologi informasi perusahaan pembiayaan dapat membantu meningkatkan efisiensi, meminimalkan risiko, dan meningkatkan pengalaman konsumen.

Hal itu disampaikan Ketua Kelembagaan II APPI, Ristiawan Suherman, dalam acara Indonesia Best Multifinance Awards 2024. Kegiatan tersebut bertajuk Financial Ecosystem Transformation Towards Inclusive and Adaptive Services.

"Indonesia multifinance merespon dengan cukup lumayan baik. Bagaimana kita mengembangkan finansial inclusion dan beradaptasi dengan market yang berubah begitu cepat, negara kita pun memberikan support yang cukup bagus," ucap Ristiawan melalui keterangan tertulis, Sabtu, 5 Oktober 2024.
Ristiawan menyampaikan pemerintah sangat menunjang perkembangan pembiayaan saat ini. Sehingga, kualitas perusahaan pembiayaan jauh lebih bagus.

"Aspek prudential-nya jauh lebih bagus karna pemerintah ikut mempersiapkan," lanjut dia.

Baca juga: Perusahaan Pembiayaan Diminta Tak Bergantung Pinjaman Perbankan

Melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan perusahaan pembiayaan ini, Ristiawan optimis bahwa peran multifinance dalam mendorong roda perekonomian masyarakat. Sehingga, dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan visi misi menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Ristiawan, prospek perusahaan pembiayaan ke depan dapat dilihat dari apa yang dicita-citakan oleh negara ini yaitu Indonesia Emas 2045. Ada empat pilar penting terkait visi misi Indonesia Emas tahun 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan Iptek, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional & tata kelola kepemerintahan.

"Indonesia Emas melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan itu banyak sekali opportunity dari perusahaan pembiayaan yang bisa riding terkait visi dan misi pemerintah untuk tahun 2045. Dan ini menjadi angin segar untuk perusahaan pembiayaan akan bisa terus tumbuh dan sehat di kemudian hari," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

JAKARTA - Efek ekonomi global yang tidak stabil masih tetap dirasakan Indonesia hingga saat ini. Ada beberapa faktor yang menunjukkan perekonomian Indonesia sedang tidak baik.

Faktor itu di antaranya tercatat dari Data Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 menurun ke level 49,7, sedangkan di bulan sebelumnya Juni 2024 berada di level 50,7. Kemudian Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatatkan deflasi di level 0,18% per Juli 2024.

Adapun faktor yang turut menjaga stabilitas ekonomi Indonesia salah satunya didukung dari kehadiran peran perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan memiliki peran memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman yang memberikan bunga tinggi.

Kemudian membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pinjaman yang lebih mudah dan membantu pengembangan bisnis. Termasuk membantu pengembangan infrastruktur mengingat biaya pembangunan yang tinggi.

?Peran inilah yang mendukung masyarakat kembali mengaktifkan roda perekonomian,? kata Ketua Kelembagaan II Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ( APPI ) Ristiawan Suherman dalam acara Indonesia Best Multifinance Awards 2024 bertajuk Financial Ecosystem Transformation Towards Inclusive and Adaptive Services di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Acara ini dihadiri sejumlah perusahaan yang berhasil menyabet penghargaan Indonesia Best Multifinance Awards (IBMA) 2024. Mereka yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Federal International Finance, PT Astra Sedaya Finance, dan PT Toyota Astra Financial Services.

Kemudian PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT BFI Finance Indonesia Tbk., PT Bussan Auto Finance, PT Oto Multiartha, PT Mandiri Tunas Finance, PT Indomobil Finance Indonesia, PT Maybank Indonesia Finance, PT BCA Finance, dan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Selanjutnya PT BRI Multifinance Indonesia, PT Mandiri Utama Finance, PT CIMB Niaga Auto Finance, PT BNI Multifinance, PT Woori Finance Indonesia Tbk, PT BCA Multi Finance, PT MNC Finance, dan PT Mega Central Finance.

Ristiawan mengatakan, saat ini fokus pengembangan perusahaan pembiayaan yaitu mampu mengadopsi teknologi dan inovasi dalam operasional perusahaan. Di samping itu, kemajuan teknologi informasi yang menghasilkan transformasi digital pada industri perusahaan pembiayaan dapat membantu meningkatkan efisiensi, meminimalkan risiko, dan meningkatkan pengalaman konsumen. Hal ini penting diimbangi dengan memperhatikan keamanan data dan privasi konsumen.

"Kita melihat bahwa tidak bisa dipungkiri Indonesia adalah bagian dari dunia ini yang harus bertransformasi. Indonesia multifinance merespons dengan cukup lumayan baik. Bagaimana kita mengembangkan finansial inclusion dan beradaptasi dengan market yang berubah begitu cepat, negara kita pun memberikan support yang cukup bagus," jelasnya.

Melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan perusahaan pembiayaan ini, Ristiawan optimistis peran multifinance dalam mendorong roda perekonomian masyarakat dapat mendongkrak pemerintah dalam mewujudkan visi misi menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Ristiawan, prospek perusahaan pembiayaan ke depan dapat dilihat dari apa yang dicita-citakan oleh negara ini yaitu Indonesia Emas 2045. Ada empat pilar penting terkait visi misi Indonesia Emas tahun 2045 yakni pembangunan manusia dan penguasaan Iptek, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.

"Indonesia Emas melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan itu banyak sekali opportunity dari perusahaan pembiayaan yang bisa riding terkait visi dan misi pemerintah untuk tahun 2045. Dan ini menjadi angin segar untuk perusahaan pembiayaan akan bisa terus tumbuh dan sehat di kemudian hari," tandasnya.

Jakarta -

Pengadaan tanah menjadi salah satu aspek yang krusial dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mempercepat pengadaan tanah tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Masyarakat Proesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, MAPPI merupakan salah satu mitra Kementerian ATR/BPN dalam membantu percepatan Proyek Strategis Nasional. Saat ini tercatat ada 393 Penilai Pertanahan pada 107 Kantor Jasa Penilai Publik yang tersebar di 26 provinsi.

"Bersama MAPPI, kami bergandeng tangan ikut berpartisipasi membangun perekonomian nasional. Saya harap agar komunikasi dan kerjasama ini dapat terus terjalin dan memberi manfaat lebih untuk membangun negeri," kata Agus di acara Munas XIII MAPPI Tahun 2024 dikutip, Minggu (15/9/2024).

Agus mengatakan, pengadaan tanah merupakan langkah krusial dalam upaya membangun infrastruktur yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang memadai semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan 5 ekonomi dan populasi yang pesat. Namun, proses pengadaan tanah bukanlah hal yang mudah.

"Tantangan yang kita hadapi meliputi pemahaman dan kesepakatan dengan masyarakat setempat, pemberian kompensasi yang adil, serta pelaksanaan prosedur yang transparan dan sesuai dengan hukum. Setiap proyek pembangunan yang dilakukan harus selalu mengutamakan kepentingan umum, manfaat yang diperoleh harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," jelas Agus.

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun masa kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo, diperkenalkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tujuan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia mulai dari pembangunan jalan tol, jembatan, waduk, dan bendungan serta pembangunan lain yang berhasil dibangun dari pengadaan tanah yang berkualitas.

Dalam pembangunan PSN, peran pengadaan tanah merupakan hal yang fundamental. Dimana, dalam proses pengadaan tanahnya, dilakukan secara transparan, adil, dan tetap menghormati hakhak masyarakat.

Berdasarkan data pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh para pelaksana pengadaan tanah se-Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai dengan saat ini, kami telah 8 merealisasikan tanah untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional seluas lebih dari dua ratus ribu hektar dengan nilai ganti kerugian lebih dari Rp. 400 Triliun, dan nilai ganti kerugian tersebut tidak terlepas dari peran besar para penilai pertanahan.

Pemerintah mengakselerasi Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy guna mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KSP menjadi referensi utama dalam pemberian izin, pembangunan, dan perencanaan. Dengan adanya satu peta yang terintegrasi, pemerintah daerah hingga pusat dapat menggunakan data ini sebagai referensi utama dalam pemberian izin, pembangunan, 9 dan perencanaan.

"KSP diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat," ungkapnya.

Hingga Juli 2024, KSP telah mengumpulkan 151 Peta Tematik dari 23 Kementerian/Lembaga (K/L) di 38 provinsi dan telah berhasil menyelesaikan masalah tumpang-tindih dengan menurunkan 10 luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare. Sebagai target penurunan ketidaksesuaian perizinan dan Hak atas Tanah hingga akhir 2024 yakni sebesar 9.264.325 hektare atau 8,6%.

"Kami memahami bahwa dalam menjalankan profesinya, Penilai sering menghadapi kegalauan karena belum punya payung hukum terhadap praktik penilaian. Urgensi UU Penilai sebagai Payung Hukum Profesi Penilai Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Pemerataan Pembangunan (Visi Indonesia Emas) kali ini menyuarakan kebutuhan para penilai atas perlindungan hukum dalam menjalankan 11 profesinya," tutup Agus.

(rrd/rir)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menjelaskan mengapa porsi pembiayaan dari perusahaan pembiayaan di sektor infrastruktur jumlahnya sangat kecil.

Dalam data statistik multifinance yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan infrastruktur pada Mei 2024 turun 88,42% year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp11,71 triliun, dibanding dengan Rp101,19 triliun pada Mei 2023.

Pada 2023, rata-rata setiap bulannya pembiayaan infrastruktur mencatatkan angka tiga digit, sedangkan di 2024 ini hanya menjadi dua digit.

Bila dihitung rata-ratanya, pada periode Januari-Mei 2023 pembiayaan infrastruktur mencapai Rp101,15 triliun, sedangkan,pada Januari-Mei 2024 rata-rata hanya Rp11,58 triliun.

Ketua APPI, Suwandi Wiratno, mengatakan dalam ketentuan OJK perusahaan yang dapat membiayai proyek infrastruktur adalah perusahaan yang memiliki modal minimal Rp1 triliun.

"Jadi tidak bisa semuanya masuk. Dan yang punya modal besar rata-rata bermain di pembiayaan yang multiguna. Jadi tidak banyak yang bermain di infrastruktur," kata Suwandi kepada Bisnis, Jumat (30/8/2024).

Suwandi mencontohkan pembiayaan di sektor infrastruktur misalnya seperti pembangunan jembatan, jalan tol, dan proyek-proyek besar lainnya, yang rata-rata didanai oleh perbankan.

"Di kita rasanya sih enggak. Tidak akan banyak, dan sedikit yang bermain. Contohnya seperti di Central Jawa Power itu pembangunan listrik. Kemudian ada di Jatiluhur. Tidak banyak, tidak ada yang lain-lain bermain di infrastruktur," kata dia.

Suwandi menjelaskan, pembiayaan infrastruktur merupakan pembiayaan jangka panjang, sedangkan perusahaan pembiayaan tidak memiliki kapasitas akan hal itu.

"Rata-rata dananya kan tiga tahun empat tahun. Kalau infrastruktur 10 tahun, 15 tahun sampai 30 tahun. Dari mana dananya orang kita tidak dapat dana dari publik," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menjelaskan mengapa porsi pembiayaan dari perusahaan pembiayaan di sektor infrastruktur jumlahnya sangat kecil.

Dalam data statistik multifinance yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan infrastruktur pada Mei 2024 turun 88,42% year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp11,71 triliun, dibanding dengan Rp101,19 triliun pada Mei 2023.

Pada 2023, rata-rata setiap bulannya pembiayaan infrastruktur mencatatkan angka tiga digit, sedangkan di 2024 ini hanya menjadi dua digit.

Bila dihitung rata-ratanya, pada periode Januari-Mei 2023 pembiayaan infrastruktur mencapai Rp101,15 triliun, sedangkan,pada Januari-Mei 2024 rata-rata hanya Rp11,58 triliun.

Ketua APPI, Suwandi Wiratno, mengatakan dalam ketentuan OJK perusahaan yang dapat membiayai proyek infrastruktur adalah perusahaan yang memiliki modal minimal Rp1 triliun.

"Jadi tidak bisa semuanya masuk. Dan yang punya modal besar rata-rata bermain di pembiayaan yang multiguna. Jadi tidak banyak yang bermain di infrastruktur," kata Suwandi kepada Bisnis, Jumat (30/8/2024).

Suwandi mencontohkan pembiayaan di sektor infrastruktur misalnya seperti pembangunan jembatan, jalan tol, dan proyek-proyek besar lainnya, yang rata-rata didanai oleh perbankan.

"Di kita rasanya sih enggak. Tidak akan banyak, dan sedikit yang bermain. Contohnya seperti di Central Jawa Power itu pembangunan listrik. Kemudian ada di Jatiluhur. Tidak banyak, tidak ada yang lain-lain bermain di infrastruktur," kata dia.

Suwandi menjelaskan, pembiayaan infrastruktur merupakan pembiayaan jangka panjang, sedangkan perusahaan pembiayaan tidak memiliki kapasitas akan hal itu.

"Rata-rata dananya kan tiga tahun empat tahun. Kalau infrastruktur 10 tahun, 15 tahun sampai 30 tahun. Dari mana dananya orang kita tidak dapat dana dari publik," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menargetkan industri leasing Tanah Air tetap mampu tumbuh 10-12% hinggga akhir 2024 meski salah satu segmen utama yakni penjualan mobil dan motor dalam tekanan.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiranto mengatakan bisnis perusahaan pembiayaan bukan hanya di sektor pembiayaan kendaraan baru saja, tapi lini bisnis lainnya seperti kendaraan bekas hingga alat berat. Meski begitu, dia mengakui ada tren penurunan pembiayaan di segmen alat berat karena daya beli menurun.

"Tapi perusahaan pembiayaan juga punya pembiayaan modal kerja yang bisa dipakai untuk memberikan kepada debitur-debitur yang telah atau hampir selesai pinjamannya serta menunjukkan pembayaran yang sangat-sangat baik bisa ditawarkan pembiayaan dana tunai," kata Suwandi kepada Bisnis, Jumat (23/8/2024).

Peluang refinancing ini telah memiliki ruang karena saat ini banyak masyarakat yang perlu mendanai kebutuhan-kebutuhan mereka. Suwandi mencontohkan kebutuhan seperti membayar keperluan pendidikan atau keperluan usaha.

"Itu bisa juga sebagai volume pembiayaan menggantikan nanti yg penjualan mobil baru turun, dan [segmen-segmen] yang lainnya," kata dia.

Adapun peluang perusahaan pembiayaan lain adalah pembiayaan modal kerja. Dalam data APPI, sektor ini mencatatkan pertumbuhan saat pembiayaan kendaraan baru sedang lesu.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi industri pembiayaan kata dia adalah stabilitas harga bahan pokok sehingga daya beli masyarakat bisa membaik.

"Ini dampaknya ada beberapa faktor, contoh kenapa penurunan daya beli, karena prioritas orang untuk memenuhi kebutuhan perut dulu karena barang-barang ini meningkat, mulai dari beras naik 35%, dan lain-lain," ujarnya.