JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian bisa selesai dalam 100 hari kerja. Budi Arie menyebutkan bahwa UU Perkoperasian yang ada saat ini sudah kuno.

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Budi Arie mengatakan bahwa tugas pentingnya saat ini adalah menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perkoperasian agar segera disahkan menjadi UU.

Ia juga berkomitmen untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat dalam koperasi.

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, anggota koperasinya tidak sampai 10 persen,” kata Budi Arie.

Sebab, lanjut dia, koperasi telah menjadi tulang punggung di sejumlah negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, hingga Eropa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi sudah sangat kuno. Ia mendorong agar revisi UU Perkoperasian tersebut segera direalisasikan.

Muhaimin alias Cak Imin mengatakan, dirinya telah membahas revisi itu dengan Menkop Budi Arie dalam pertemuan, Selasa (5/11/2024).

Adapun saat ini Kementerian Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian bisa selesai dalam 100 hari kerja. Budi Arie menyebutkan bahwa UU Perkoperasian yang ada saat ini sudah kuno.

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Budi Arie mengatakan bahwa tugas pentingnya saat ini adalah menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perkoperasian agar segera disahkan menjadi UU.

Ia juga berkomitmen untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat dalam koperasi.

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, anggota koperasinya tidak sampai 10 persen,” kata Budi Arie.

Sebab, lanjut dia, koperasi telah menjadi tulang punggung di sejumlah negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, hingga Eropa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi sudah sangat kuno. Ia mendorong agar revisi UU Perkoperasian tersebut segera direalisasikan.

Muhaimin alias Cak Imin mengatakan, dirinya telah membahas revisi itu dengan Menkop Budi Arie dalam pertemuan, Selasa (5/11/2024).

Adapun saat ini Kementerian Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Koperasi ini, selain badan hukum, dia adalah badan usaha. Undang-Undang yang mengatur koperasi, padahal koperasi secara konstitusi itu adalah soko guru ekonomi nasional, itu terakhir Undang-Undang tahun 1992 (UU Nomor 25 Tahun 1992). Amat sangat kuno," ujar Cak Imin di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Selasa.

"Karena itu kami akan bekerja sekuat tenaga agar undang-undang koperasi ini segera dilakukan perbaikan dengan revisi undang-undang," kata dia.

Cak Imin mengungkapkan, ia dan Menkop Budi Arie sepakat agar revisi UU Perkoperasian bisa disusun secara lebih komprehensif.

Adapun revisi UU Perkoperasian sebelumnya sudah disinggung oleh Menteri Koperasi dan UMKM era Presiden Joko Widodo, Teten Masduki.

Saat itu, Teten menjelaskan, rencana merevisi UU Perkoperasian bertujuan menghindarkan penjahat perbankan berpindah ke koperasi.

Warta Ekonomi, Medan -

Acara Sehat Bersama kembali digelar oleh Asian Agri dan Tanoto Foundation yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di Puskesmas Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara.

Kegiatan ini dilangsungkan pada 6-7 November 2024 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya gaya hidup sehat. Acara Sehat Bersama dibuka oleh Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sarimpunan Ritonga yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Friska E Simanjuntak.

“Sebelum menjabat menjadi Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, saya 5 tahun lebih menjadi Kadis Pendidikan dan selama ini sudah bekerja sama dengan Tanoto Foundation yang merupakan organisasi filantropi. Saya ingat slogan 3 pilar yang diajarkan di kehidupan kita: Tidak sakit, Tidak bodoh, dan Tidak lapar. Pemeriksaan kesehatan itu penting, setelah dicek, kita konsultasi dengan dokter dan berobat sesuai dengan penyakit pada diri kita. Inilah kesempatan untuk scanning penyakit kita. Kesehatan adalah investasi, jadi mengetahui pantangan dari penyakit kita itu juga adalah kebahagiaan. Prinsip mencegah lebih mudah dan lebih murah daripada mengobati selayaknya harus terus menjadi pedoman kita,” ujar Sarimpunan.

Pada kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari, Tanoto Foundation, Asian Agri bersama Pemerintah Kota Labuhanbatumemberikan pemeriksaan Kesehatan yang meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, dan tuberkulosis, serta memberikan edukasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Tercatat sekitar 400 orang ikut yang melakukan pemeriksaan kesehatan.

Manager Estate PT Rantau Sinar Karsa (PT RSK), salah satu unit bisnis Asian Agri di Sumatra Utara, Rizal Sianipar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional. Ia juga mengatakan perlu menyadari bahwa tindakan pencegahan dan gaya hidup sehat adalah kunci untuk mencegah penyakit serta meningkatkan kualitas hidup.

"Oleh karena itu, kita perlu berkomitmen untuk menjaga kesehatan melalui cara-cara sederhana namun efektif. Dengan memprioritaskan kesehatan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus memastikan diri kita sehat agar dapat bekerja untuk diri sendiri dan keluarga, sehat untuk bermain bersama anak cucu, serta sehat untuk memastikan mereka tumbuh besar dengan sehat pula," katanya.

Sementara itu, Regional Lead Tanoto Foundation Sumatra Utara, Jeffrey Jeo menyampaikan komitmen Tanoto Foundation untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

“Dalam mewujudkan komitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kami bekerja sama dengan pemerintah dan mitra untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Program pemeriksaan dan edukasi kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu ini merupakan satu langkah nyata dalam mewujudkan komitmen tersebut," ujarnya

Sepanjang tahun 2024 sendiri Asian Agri dan Tanoto Foundation telah menggelar acara Sehat Bersama di beberapa daerah di Sumatra Utara. Selain Rantauprapat, kota-kota yang telah disambangi oleh Asian Agri dan Tanoto Foundation antara lain Medan, Pematangsiantar dan Binjai.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk BRI telah menutup periode kuartal III/2024 dengan kinerja positif. Emiten berkode saham BBRI ini telah mencetak laba bersih konsolidasian senilai Rp 45,06 triliun sepanjang sembilan bulan di 2024.

Mengutip laporan keuangan publikasi Rabu (30/10), laba BRI tercatat mengalami pertumbuhan sekitar 2,44% secara tahunan (YoY) pada periode tersebut. Pada posisi September 2023, laba BRI tercatat senilai Rp 43,99 triliun.

Salah satu penopang pertumbuhan laba adalah pendapatan bunga bersih yang naik menjadi Rp 105,75 triliun. Pada periode sama tahun lalu, pendapatan bunga bersih BRI senilai Rp 101,19 triliun.

Sayangnya, pertumbuhan laba BRI sedikit terhambat dengan adanya beban pencadangan yang bengkak 39,67% YoY menjadi Rp 32,45 triliun. Hal tersebut membuat NPL Coverage BRI pun jadi memadai menjadi 215,44%.

Hal tersebut pun diikuti dengan adanya perbaikan NPL yang dimiliki BRI dengan NPL gross di level 3,04%. Pada periode sama tahun lalu, NPL gross ada di level 3,23%.

Dari sisi kreditnya sendiri, BRI secara konsolidasian telah menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun. Sebagai banknya wong cilik, kredit UMKM BRI masih mendominasi dengan nilai Rp 1.105,7 triliun.

BRI juga telah menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) pada periode ini senilai Rp 1.362,42 triliun. Komposisi dana murah pun masih mendominasi mencapai 64,17%.

Total aset BRi di periode Januari hingga September 2024 pun tercatat Rp 1.961,91 triliun. Ini sedikit menurun dari posisi akhir 2023 yang senilai Rp 1.965 triliun.

Jakarta -

Pemerintah berencana melakukan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 pada 2035 demi mengurangi emisi karbon. Namun, rencana 'suntik mati' PLTU berkapasitas 660 megawatt (MW) di Jawa Barat itu menghadapi sejumlah tantangan.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, keputusan itu harus memperhitungkan banyak aspek, mulai dari hukum hingga dampak sosial dan ekonomi.

"Kita kan benar-benar harus menghitung jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portofolio PLN, jangan sampai berdampak pada sosial budaya ekonominya," katanya di sela acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Andi menambahkan, suntik mati PLTU Cirebon butuh persetujuan dari tiga Kementerian. Ketiganya adalah Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

"Pensiunan dini untuk Cirebon-1, kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan, tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks dan prinsip no one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," jelasnya.

Andi menyebut sudah ada penawaran pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebesar US$ 430 juta atau sekitar Rp 6,70 triliun (kurs Rp 15.600).

"Untuk pembiayaannya kita sudah dapat penawaran pendanaan dari ADB untuk net present value-nya sebesar US$ 430 juta untuk biaya tambahan kelistrikan kepada PLN. Karena pergantian PLTU Cirebon ini apapun PLTU-nya itu harus nantinya merupakan total dari EBT dan juga berikut transmisi yang harus dibangun," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan butuh biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar atau setara Rp 21 triliun (kurs Rp 16.200) untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1. Pelaksanaannya dilakukan lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 MW, akan membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun ke depan," terang Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Jumat (19/4).

Sri Mulyani menyebut pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e. Investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini diakui sangatlah besar.

(ily/rrd)

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mendapatkan pengakuan atas kinerja positifnya dengan meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang The Asian Post Awards 2024.

Dalam acara yang diselenggarakan di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (3/10/2024), BRI mendapatkan penghargaan sebagaiThe Top Dividend Contributor State-Owned Enterprise 2024danPlatinum Champion State-Owned Enterprise.

PenghargaanThe Top Dividend Contributor State-Owned Enterprise 2024diberikan atas kontribusi BRI yang konsisten sebagai penyumbang dividen terbesar di antara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pencapaian ini mencerminkan komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada negara melalui optimalisasi kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Di sepanjang tahun 2023 lalu, BRI berhasil mencatatkan laba bersih senilai Rp60,4 triliun.

Sebagai bentuk komitmen penciptaan economic value, BRI membagikan dividen sebesar 80 persen dari total laba bersih atau senilai Rp43,49 triliun kepada pemegang saham baik pemerintah maupun publik. Atas pembagian dividen kepada pemegang saham tersebut, BRI menjadi perusahaan dengan setoran dividen terbesar di tahun 2024. Dalam pembagian dividen tersebut, BRI memberikan setoran kepada negara mencapai Rp25,7 triliun.

Selain itu, penghargaanPlatinum Champion State-Owned Enterprisediberikan atas prestasi keuangan BRI yang memiliki performa keuangan terbaik selama 14 tahun berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2023. Pengakuan ini menegaskan posisi BRI sebagai bank BUMN dengan kinerja finansial yang solid dan inovatif, sekaligus membuktikan ketangguhan BRI dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Pada tahun 2023 kinerja BRI tercatat tumbuh positif dan berkelanjutan. Secara konsolidasian aset perseroan tumbuh 5,3 persen year on year (yoy) menjadi sebesar Rp1.965,0 triliun, serta membukukan laba sebesar Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5 persen yoy. Dari sisi fungsi intermediasi, hingga akhir Desember 2023, BRI berhasil mendorong penyaluran kredit tumbuh 11,2 persen yoy menjadi Rp1.266,4 triliun.

Pencapaian ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit industri perbankan nasional yang sebesar 10,4 persen yoy di sepanjang tahun 2023. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan bahwa sebagai perusahaan BUMN, BRI memiliki peran sebagaiagent value creatordanagent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, maka BRI harus mencetak keuntungan.

"Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakansocial valuesehingga ekonomi akan berputar," ujar Sunarso.

IDXChannel - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyebut tiga strategi utama yang akan dilakukan dalam 100 hari kerja kementeriannya. Tiga strategi tersebut terkait upaya memperbaiki ekosistem perkoperasian di Indonesia, yaitu digitalisasi koperasi, rebranding dan revitalisasi koperasi, serta penguatan tata kelola dan SDM koperasi.

"Dengan memperbaiki ekosistem koperasi, kami berharap akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk bergabung dengan koperasi. Kami akui saat ini rasio jumlah masyarakat Indonesia yang menjadi anggota koperasi masih sangat kecil," ujar Budi usai serah terima jabatan (Sertijab) dengan Menteri Koperasi dan UMKM periode 2019-2024, Teten Masduki, di kantor Kementerian Koperasi, Gedung Smesco, Jakarta pada Senin ini (21/10/2024).

Budi mencontohkan Amerika Serikat, negara dengan corak ekonomi individualis dan kapitalis itu bahkan 125 juta masyarakatnya telah menjadi anggota koperasi. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan Indonesia yang baru mencapai 27 juta masyarakatnya yang menjadi anggota koperasi.

"Kita ingin membangun koperasi yang bisa dipercaya dan bisa membawa manfaat bagi anggotanya. Di banyak negara yang koperasi maju dan dikelola secara profesional hingga bisa menjadi kebanggaan," kata dia.

Menkop Budi Arie menambahkan, Kementerian Koperasi menjadi satu-satunya Kementerian yang disinggung di dalam UUD 45 dan merupakan bagian dari amanat konstitusi.

"Oleh karena itu, kita nggak akan main-main dan Pak Prabowo punya komitmen untuk peningkatan kualitas koperasi di Indonesia," kata Budi Arie.

(NIA DEVIYANA)

PEMALANG, iNews.id – Sebanyak 11 Warga Negara Asing (WNA) diamankan otoritas keimigrasian di Jawa Tengah karena melakukan berbagai pelanggaran. Terbanyak WNA asal China berjumlah delapan orang.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng Is Edy Ekoputranto mengatakan, para WNA ini diduga melanggar Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Mereka berpotensi mengganggu ketertiban umum. Delapan orang dari China dan tiga WNA yang juga sama kasusnya,” ujar Is Edy, Selasa (15/10/2024).

Menurutnya semua WNA yang diamankan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dan pendalaman. Jika nantinya terbukti dan berkekuatan hukum, mereka akan diberikan tindakan keimigrasian berupa deportasi.  

Efektivitas dan efisiensi pengawasan WNA kata Is Edy, membutuhkan kerja sama dan peran serta masyarakat. Dia mengimbau masyarakat untuk proaktif memberikan informasi terkait keberadaan WNA yang disinyalir mengganggu ketertiban umum.

Is Edy menggambarkan beberapa tindakan WNA yang dianggap melanggar ketentuan. Misalnya, perilaku WNA yang menggunakan jasa tukang bangunan orang Indonesia, namun tidak memberikan gaji dan melakukan pengancaman terhadap warga sekitar.

"Hal ini sangat mengganggu ketertiban umum. Jangankan warga negara asing, WNI saja dengan perbuatan seperti ini dapat mengganggu ketertiban umum," katanya.

"Maka dari itu Imigrasi hadir, bagaimana keberadaan WNA di wilayah Jateng ini, masing-masing UPT (berusaha) paling tidak keberadaan dan kegiatannya ini tidak akan mengganggu ketertiban umum, apalagi meresahkan masyarakat," ucapnya.

Sementara untuk WN China, terbukti menyalahgunakan peruntukan izin tinggal yang telah diberikan Keimigrasian Indonesia.

Diketahui, pengamanan WNA merupakan hasil Pelaksanaan Operasi JAGRATARA Tahap III Pengawasan Orang Asing Secara Serentak dengan Kendali Pusat Tahun 2024 di Wilayah Jawa Tengah.

Operasi ini telah dilaksanakan pada tanggal 7-9 Oktober 2024 sebagai upaya memperkuat pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Jateng.

Editor: Donald Karouw

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong pembentukan lembaga penjamin simpanan (LPS) khusus untuk koperasi melalui revisi Undang-Undang Perkoperasian.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dengan adanya LPS, simpanan anggota koperasi akan lebih aman, bahkan jika koperasi tersebut mengalami kesulitan keuangan.

“Adanya LPS sebagai penjamin simpanan anggota menjadi penting sehingga ketika koperasi mengalami goncangan likuiditas misalnya, anggota tetap merasa terlindungi simpanannya karena dijamin oleh LPS,” ujar Ahmad.

Ia menuturkan bahwa kehadiran LPS juga penting, mengingat sebagian besar koperasi di Indonesia bergerak di koperasi sektor keuangan seperti simpan pinjam. Kemenkop UKM mencatat sekitar 60-70 persen koperasi di Indonesia bergerak di sektor keuangan, dan kurang dari 30 persen bergerak di sektor riil.

Ia lebih lanjut mengemukakan bahwa dalam RUU Perkoperasian, pemerintah juga akan menerapkan sanksi pidana yang tegas bagi pihak-pihak yang melakukan praktik-praktik yang merugikan koperasi.

Selain sanksi pidana, RUU Perkoperasian juga mengatur mengenai komite mitigasi. Komite ini bertugas untuk menangani permasalahan koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas atau masalah lainnya yang berpotensi menimbulkan efek domino.

Selain itu, Ahmad mengatakan Kemenkop UKM juga terus mendorong penguatan pengawasan terhadap koperasi untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan koperasi dan anggotanya.

Menurutnya, salah satu kendala utama dalam pengawasan koperasi saat ini adalah pembagian tanggung jawab pengawasan yang terpecah-pecah antar tingkat pemerintahan.

Saat ini, pengawasan koperasi dibagi berdasarkan wilayah. Koperasi di tingkat kabupaten/kota diawasi oleh bupati/wali kota, sedangkan koperasi tingkat provinsi diawasi oleh gubernur. Sistem ini dinilai membuat pengawasan menjadi tidak efektif karena kurangnya koordinasi.

“Sementara dari 130.000 koperasi lebih, sebagian besar berada di kabupaten/kota. Sehingga kalau sistem pengawasannya tidak terintegrasi maka akan mengurangi efektivitas fungsi pengawasan itu sendiri,” jelasnya.

Kementerian Koperasi dan UKM telah menginisiasi perubahan Undang-Undang Perkoperasian sejak awal 2023. Namun, RUU tersebut tidak berhasil dibahas oleh DPR RI hingga akhir masa jabatan. Padahal, pembahasan RUU ini telah direncanakan akan dimulai pada Oktober 2023.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan transformasi di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP) untuk semakin meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan transformasi dan reformasi di bidang PPDP telah, sedang, dan akan terus dilakukan OJK baik pada sisi pengaturan, pengembangan, perizinan dan pengawasan bidang PPDP.

"Transformasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen, kepentingan industri dan juga perspektif makro ekonomi untuk memberikan kontribusi terhadap negara," kata Ogi dalam acara FGD di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

OJK secara konsisten melakukan upaya simultan dalam penyelesaian current issues dan pengembangan sektor PPDP secara bersamaan. Dalam penyelesaian perusahaan yang bermasalah, OJK terus melakukan komunikasi kepada publik serta berbagai tindakan yang mendorong penyelesaian secara objektif, tegas dan memberikan kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan pelindungan konsumen.

Pada sisi penguatan dan pengembangan yang dilakukan di sektor PPDP, beberapa fokus utama yang dilakukan antara lain peningkatan permodalan dan pendalaman pasar, penguatan governansi dan manajemen risiko, penguatan ekosistem sektor PPDP, serta penerapan best practices dan standar internasional.

Sebagai bagian dari transformasi ini, OJK juga secara konsisten memenuhi komitmen untuk mendukung UU P2SK dimana pada 2023 OJK sudah mengeluarkan 10 Peraturan OJK (POJK) di bidang PPDK dan rencana 10 POJK pada 2024 termasuk sejumlah SEOJK untuk penjelasan ketentuan teknis. Selain itu, untuk 2025, OJK juga sudah memetakan penerbitan POJK yang mendukung transformasi di sektor PPDP.

OJK juga terus melakukan penguatan di internal OJK dimana salah satunya membangun sistem informasi untuk mendukung pengawasan dengan pembuatan Portal Informasi dan Monitoring Efek IKNB (PRIME) yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terintegrasi di bidang PPDP berbasis teknologi atau supervisory technology.

Selain itu, OJK juga sedang dalam proses membangun database pemegang polis asuransi nasional dan kepesertaan dana pensiun. Melalui database ini, OJK dapat menganalisis data asuransi dan dana pensiun secara lebih granular sehingga dapat memperkuat pengawasan, riset dan pengembangan, serta pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Salah satu fokus OJK lainnya dalam penguatan dan pengembangan sektor perasuransian adalah dari sisi permodalan. Sebagai contoh, pada sektor perasuransian telah diterbitkan POJK 23/2023 mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi yang memperkuat permodalan perasuransian secara bertahap baik pada tahun 2026 maupun tahun 2028.

Pada sisi perizinan, OJK juga sudah melakukan beberapa transformasi seperti penyederhanaan proses persetujuan atau pelaporan Produk Asuransi dan pada sisi pengawasan, sejumlah program juga telah dilakukan seperti koordinasi pengawasan end to end yang bertujuan memperkuat pengawasan dengan three layers pengawasan, persiapan implementasi PSAK 117, penguatan pelaporan, serta adanya pendelegasian kewenangan pengawasan kepada Kantor OJK untuk mendekatkan industri dengan pengawasnya.

(shc/kil)

Jakarta: Ditjen Imigrasi meresmikan penerbitan layanan paspor elektronik (e-paspor) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Frankfurt, Jerman, Jumat, 20 September 2024.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmy Karim, menyebut e-paspor di KJRI Frankfurt, Jerman, jawaban dari kebutuhan warga negara Indonesia di sana.

KJRI Frankfurt telah merespons tren meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, menyusul peningkatan jumlah WNI yang cukup tinggi, khususnya dalam dua tahun terakhir.
"Pengajuan paspor elektronik yang kini tersedia di KJRI Frankfurt memudahkan WNI yang bekerja atau sedang menjalani studi di Jerman. Jadi, prosesnya lebih cepat dan praktis,” kata Silmy dalam keterangan pers, Senin, 23 September 2024.
Silmy menjelaskan terdapat lebih dari 17 ribu WNI yang berada di wilayah kerja KJRI Frankfurt.

Paspor elektronik perdana diberikan kepada Konsul Jenderal RI Frankfurt, Antonius Yudi Triantoro dan WNI yang tinggal di wilayah kerja KJRI Frankfurt bernama Gwenda Praya Kinanti.

Frankfurt menjadi perwakilan RI ke-10 yang melayani penerbitan e-paspor. Sebelumnya layanan serupa telah tersedia di Singapura; Tokyo, Jepang; Seoul, Korea Selatan; Den Haag, Belanda; Jeddah, Arab Saudi; Los Angeles, Amerika Serikat; Berlin, Jerman; Sydney, Australia; dan Beijing, China.

Sementara Antonius menyampaikan jumlah WNI yang berada di wilayah kerja KJRI Frankfrut mengalami peningkatan setiap tahunnya, mayoritas merupakan mahasiswa dan tenaga kesehatan.

Menurut Antonius dukungan dari Atase Imigrasi Berlin dalam memberikan layanan kemudahan paspor di beberapa kota di wilayah kerja KJRI Frankfurt telah membantu dan memudahkan WNI yang memerlukan penggantian paspor.

Ia menjelaskan wilayah kerja KJRI Frankfurt, antara lain, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dan Saarland dengan luas lebih dari separuh total wilayah Jerman.

Dalam kunjungan kerjanya itu, Dirjen Imigrasi juga meninjau layanan imigrasi di Kota Dusseldorf.

Ia berdialog dengan perwakilan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan pendapat dalam layanan keimigrasian, kewarganegaraan, maupun layanan publik terkait lainnya.

"Saya harapkan tidak hanya yang di Indonesia, yang di luar negeri pun merasakan hadirnya negara dengan inovasi serta perbaikan layanan yang kami lakukan," kata Silmy.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyelesaian revisi Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas UU No.25/1992 tentang Perkoperasian diprioritaskan.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, mengatakan instruksi tersebut disampaikan Presiden Jokowi melaluiMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas.

“Saya kemarin berdiskusi dengan Pak Menkumham [Supratman Andi Agtas], yang baru dipanggil oleh Pak Presiden, beliau meminta ada prioritas ini, penyelesaian RUU Perkoperasian,” kataTeten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Pernyataan tersebut lantas mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal. “Sebentar izin pak, maksudnya diselesaikan di masa periode ini, DPR yang sekarang?” ujarnya.

“Iya, jadi yang disampaikan Pak Presiden kepada Pak Menkumham yang baru minta diprioritaskan, diselesaikan, itu saya sudah berdiskusi apakah mungkin atau tidak, kami baru meeting dengan Menkumham,” tegas Teten.

“Oke mudah-mudahan, luar biasa itu tinggal tiga minggu,” ujar Hekal, sembari disambut tawa dari Teten.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Amin AK, menilai bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Teten setidaknya menjadi pelecut bagi pemerintah dan DPR untuk segera merampungkan revisi UU koperasi. Pasalnya, aturan yang saat ini masih berlaku sudah berjalan selama kurang lebih 32 tahun dan tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Meskipun tidak dapat dirampungkan pada periode ini, Amin mendorong agar revisi UU Perkoperasian dapat diselesaikan pada awal 2025, mengingat banyaknya praktik-praktik yang tidak dapat diakomodir dan diselesaikan dengan aturan yang lama.

“Ini jadi komitmen bersama seandainya toh meleset nggak selesai di periode ini, minimal akan selesai di awal periode depan. Nggak usah menunggu sampai tahunan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Teten sempat mendesak Komisi VI agar RUU tersebut segera dibahas mengingat Presiden Jokowi sudah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) No. R- 46/Pres/09/2023 ke Ketua DPR RI pada 19 September 2023. Surat tersebut dikirimkan ke Ketua DPR RI Puan Maharani agar segera dibahas bersama Komisi VI.

Namun dalam perjalanannya, dia pesimistis revisi regulasi ini bisa rampung di 2024. Mengingat hingga saat ini RUU tak kunjung dibahas, sementara rentang waktu yang dimilikinya sangat terbatas untuk menyelesaikan regulasi tersebut.

“Nggak mungkin [rampung tahun ini], tadi kan sudah dijelaskan oleh pimpinan [Ketua Komisi VI] karena waktu sudah sangat pendek, tidak mungkin,” kata Teten usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (10/6/2024).