Walaupun pertumbuhan premi dapat terbilang cukup baik, klaim di kedua sektor ini masih terbilang tinggi dan menjadi 'concern' utama

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan sampai akhir Agustus 2024, premi asuransi kesehatan dari sektor asuransi jiwa mencapai Rp19,36 triliun, tumbuh 38,35 persen year on year.

Selain itu, sektor asuransi umum juga mencatatkan pertumbuhan premi asuransi kesehatan yang mencapai Rp6,61 triliun, meningkat 27 persen year on year (yoy).

“Walaupun pertumbuhan premi dapat terbilang cukup baik, klaim di kedua sektor ini masih terbilang tinggi dan menjadi concern utama untuk melakukan efisiensi di berbagai lini, mulai dari operasional sampai kepada pemberian layanan medis di rekanan klinik dan rumah sakit,” kata Ogi di Jakarta, Sabtu.

OJK terus mendorong pelaku usaha asuransi kesehatan untuk membangun kapabilitas digital, membangun kapabilitas untuk menganalisa data layanan kesehatan yang diberikan kepada pemegang polis, dan membangun Medical Advisory Board (MAB) yang akan memberikan masukan kepada Perusahaan dalam mendorong efisiensi layanan kesehatan.

Kapabilitas digital ditujukan agar perusahaan asuransi dapat terkoneksi secara "real time" dengan sistem informasi manajemen di rumah sakit dan klinik rekanan, sehingga memiliki data yang memadai untuk melakukan analisa efektivitas dan efisiensi layanan medis dan obat yang diberikan oleh rumah sakit rekanan kepada pemegang polis atau tertanggung dan mengkomunikasikan analisa itu ke rumah sakit rekanan secara berkala (utilization review).

“Analisis ini harus ditopang oleh tim yang memiliki keahlian medis dan database untuk dapat menganalisa dan mengkomunikasikan temuan ke rumah sakit rekanan secara berkala melalui mekanisme utilization review,” ujarnya.

Keberadaan MAB diharapkan dapat memberi masukan berharga bagi perusahaan untuk layanan medis dan obat yang berkualitas dengan biaya yang efisien.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Peserta BPJS Kesehatan bisa mengetahui daftar rumah sakit yang menjadi rujukan, atau yang fasilitas kesehatan (faskes) lain yang telah bekerjasama dengan BPJS secara online.

Semua data yang dibutuhkan bisa dicek pada laman resmi BPJS Kesehatan. Simak langkah-langkah cek rujukan BPJS online 2024 di bawah ini.

Cek Rumah Sakit Rujukan BPJS Online

• Buka laman bpjs-kesehatan.go.id
• Pilih menu "Fasilitas Kesehatan" di halaman utama
• Pada menu Navigasi, klik "Dashboard"
• Pilih Provinsi
• Pilih Jenis Faskes "Rumah Sakit"
• Jika sudah, klik tombol "Cari Faskes"
• Informasi rumah sakit akan muncul pada peta lokasi. Lalu, gunakan fitur zoom in dan zoom out untuk mencari rumah sakit terdekat di daerah kamu.

Tampilan peta rujukan rumah sakit BPJS Kesehatan. Foto: Tangkapan layar situs BPJS Kesehatan.

Akan ada informasi juga pada simbol RS yang belum melakukan bridging ketersediaan kamar (berwarna merah). Sementara, RS yang sudah melakukan bridging ketersediaan kamar akan berwarna hijau pada peta.

Cek Rumah Sakit Rujukan BPJS Kesehatan

Apabila mengalami kesulitan pada cara sebelumnya, kamu juga bisa mencari rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan cara berikut.

• Buka laman bpjs-kesehatan.go.id/bpjs
• Pilih "Fasilitas Kesehatan"
• Klik "Ketersediaan Faskes"
• Pilih Provinsi
• Pilih Kabupaten/Kota
• Pilih "Rumah Sakit" di bagian jenis faskes
• Pilih "Faskes Kerjasama"
• Klik tombol "Cari Faskes"
• Arahkan kursor pada peta, lalu gunakan fitur zoom in dan zoom out untuk melihat rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Nantinya ada informasi terkait warna simbol rumah sakit yang sudah bekerja sama (hijau), dalam proses kerjasama (kuning), hingga faskes yang belum bekerjasama (merah) dengan BPJS Kesehatan.

Apa yang Dilakukan Setelah Dapat Surat Rujukan?

Surat rujukan biasanya akan diberikan setelah pemeriksaan pada faskes tingkat 1. Peserta BPJS yang sakit harus berobat dulu ke faskes tingkat 1 yakni Puskesmas, Praktik Dokter, Klinik Pertama, atau Rumah Sakit Kelas D.

Jika sudah mendapat rujukan, segeralah kunjungi rumah sakit rujukan BPJS. Peserta BPJS Kesehatan bisa diberi meminta rujukan lebih lanjut untuk mendapatkan perawatan faskes tingkat kedua berupa dokter spesialis.

Kita juga bisa memilih rumah sakit rujukan BPJS Kesehatan. Nantinya, peserta perlu mengajukan penggantian lokasi rumah sakit.

Itu tadi penjelasan mengenai cek rumah sakit rujukan BPJS yang bisa kamu pilih. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencari informasi secara manual atau menghubungi berbagai pihak.

(khq/fds)

JAKARTA - Sejak tahun 2012, Sun Life telah fokus pada pencegahan, peningkatan kesadaran, dan perawatan diabetes sebagai tujuan globalnya. Sun Life telah mengalokasikan dana sebesar CAUSD52,4 juta untuk memerangi diabetes secara global.

Saat ini, Sun Life dan Beyond Sport berkerja sama pada tahun ini dengan program Hoops+Health. Program itu telah berhasil membantu lebih dari 14.000 anak-anak dan komunitas di Asia untuk menerapkan gaya hidup aktif dan sehat.

Chief Client Officer Sun Life Indonesia, Kah Jing Lee mengatakan sejak diluncurkan pada September 2023, inisiatif ini telah diselenggarakan di enam negara Asia, yakni Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam.

?Sun Life sangat memahami pentingnya aktivitas fisik bagi perkembangan anak. Melalui Hoops+Health, kami berkomitmen untuk menyediakan akses terjangkau ke fasilitas olahraga berkualitas, pelatihan, dan bimbingan bagi anak-anak maupun mereka yang bercita-cita menjadi atlet," Kah dalam keterangannya Senin, (2/9/2024).

Dia menjelaskan, fokus utama program ini di antaranya perluasan akses terhadap aktivitas fisik melalui renovasi lapangan basket di daerah marginal untuk menyediakan ruang berolahraga yang aman.

Kemudian peningkatan keterlibatan masyarakat, pelatih, dan karyawan Sun Life melalui berbagai inisiatif seperti peresmian lapangan, kegiatan relawan, dan pelatihan edukatif; serta menginspirasi generasi muda agar lebih aktif melalui sesi basket gratis yang mudah diakses.

"Selama satu tahun terakhir, program ini telah menunjukkan dampak yang signifikan. Kami berharap lapangan-lapangan yang telah direnovasi akan menjadi pusat aktivitas masyarakat setempat, dan kami akan terus berupaya untuk menciptakan generasi muda yang lebih aktif dan sehat," jelasnya.

Dia melanjutkan, didukung oleh penelitian Active Healthy Kids Global Alliance tahun 2022 yang mengungkapkan rendahnya tingkat aktivitas fisik di kalangan generasi muda di Asia berusia 6-17 tahun, kolaborasi ini menekankan pentingnya akses terhadap sarana olahraga yang memadai dan edukasi terkait risiko diabetes.

Hingga saat ini, lebih dari 4.500 orang telah memanfaatkan lima lapangan basket yang direnovasi, 85 pelatih telah mendapatkan pelatihan, dan lebih dari 9.000 anak muda telah berhasil dijangkau. Ke depannya, Sun Life berencana melakukan penggalangan dana guna mendukung pengelolaan dan pemeliharaan tahunan lapangan untuk memastikan lapangan dapat bertahan lama di masa depan.

?Olahraga bukan hanya bermanfaat untuk menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga mengajarkan keterampilan yang dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan," jelas Fred Turner, Executive Director Beyond Sport. "Untuk mencapai manfaat ini, kita membutuhkan infrastruktur dan fasilitas olahraga yang memadai. Oleh karena itu, Hoops+Health hadir untuk memberdayakan masyarakat melalui olahraga, dengan menyediakan ruang yang aman dan nyaman untuk belajar dan berkembang," sambungnya.

Sejak tahun 2012, Sun Life telah fokus pada pencegahan, peningkatan kesadaran, dan perawatan diabetes sebagai tujuan globalnya. Sebuah laporan dalam Journal of Endocrinology and Metabolism tahun ini menemukan fakta bahwa diabetes yang terjadi pada usia muda dialami oleh satu dari lima orang dewasa di Asia.

JAKARTA - Perusahaan asuransi jiwa dan Kesehatan, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) menggelar kegiatan ?Mandiri Inhealth Campus Fit? di Yogyakarta dan Semarang. Mandiri Inhealth Campus Fit menghadirkan tema ?CeritaIn? untuk 500 mahasiswa ilmu kesehatan, sebuah konsep bincang interaktif berbagi cerita inspiratif dengan menghadirkan narasumber praktisi industri.

Dalam kegiatan perdananya di Kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, Mandiri Inhealth juga memberikan kesempatan ruang berkembang melalui program magang dan peluang berkarir di industri Kesehatan pasca lulus perkuliahan.

SEVP Human Capital Mandiri Health, Harjito Hasto Prasojo mengatakan keegiatan ini diharapkan menjadi jawaban atas kegalauan anak-anak muda terhadap masa depannya. Sebab, perusahaan melihat adanya kekhawatiran mahasiswa, termasuk ilmu Kesehatan, terkait ruang dan peluang karirnya ke depan.

"Melalui kegiatan ini, Mandiri Inhealth ingin berbagi inspirasi positif kepada Mahasiswa ilmu Kesehatan agar selalu optimis melihat masa depan dengan berbagai pilihan ruang dan peluang dalam berkarir?, jelas Harjito dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024)

Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan di dunia saat ini memang sedang menghadapi tantangan VUCA (volatile, uncertainty, complexity dan ambiguity) karena dihadapkan pada disruption in healthcare.

Disruption dalam sektor kesehatan di Indonesia mencakup berbagai perubahan dan inovasi yang mengubah cara layanan kesehatan disampaikan, dikelola, dan diakses oleh masyarakat.

Selain itu juga terjadi inflasi medis (kenaikan biaya layanan Kesehatan dari waktu ke waktu) yang juga merupakan tantangan industri kesehatan.

Tantangan industri tersebut ternyata bukan hanya dikhawatirkan industri, tapi juga mempengaruhi pemikiran anak-anak muda dalam mengejar mimpinya, khususnya mahasiswa ilmu Kesehatan yang ingin memasuki industri.

?Saat ini kebanyakan mahasiswa ilmu Kesehatan fokus membidik mimpinya bekerja pada layanan klinis saja, sementara peluang berkarir sesungguhnya cukup terbuka di industri terkait kesehatan lainnya," ungkapnya

"Industri seperti asuransi kesehatan sesungguhnya dapat mejadi salahsatu pilihan ruang dan peluang menarik bagi teman-teman Mahasiswa ilmu Kesehatan, karena mereka memiliki relasi kemampuan terkait ilmu kesehatan, dan pengelolaan resiko masalah kesehatan," sambungnya

Dalam kunjungannya berbagi inspirasi ?CeritaIn? di Yogyakarta dan Semarang, Mandiri Inhealth Campus Fit memberikan gambaran lebih luas lanskap potensi mahasiswa dalam memasuki industri yang berhubungan dengan ilmu Kesehatan.

Mandiri Inhealth Campus Fit membuka ruang bagi mahasiswa ilmu Kesehatan untuk belajar sambil bekerja melalui program magang yang ditawarkan Mandiri Health. Kesempatan magang ini dapat menjadi jembatan menarik peluang berkarir dalam industri asuransi setelah lulus kuliah nanti.

Selain diperkenalkan dengan ruang dan peluang menarik dalam industri asuransi, Mahasiswa juga akan mendengarkan cerita nyata dari figur perempuan inspiratif Indonesia.

Di Yogyakarta, Mandiri Inhealth Campus Fit mengajak Womenpreneur cantik Maharani Divanungtyas untuk berbagi cerita tentang cara memanfaatkan setiap peluang dan ruang terdekat untuk mengembangkan potensi mahasiswa program studi kesehatan.

?Industri Kesehatan tidak hanya terbatas dengan layanan klinis saja, namun juga mencakup pengelolaan Kesehatan di masa depan dengan pemanfaatan teknologi dan asuransi yang terkelola dengan baik untuk masa depan. Berbagai industri yang terkait Kesehatan tersebut tentunya dapat menjadi ruang serta peluang berkembangnya mahasiswa program studi Kesehatan. Asuransi Kesehatan seperti Mandiri InHealth dapat menjadi contoh pilihan menarik anak-anak muda potensial yang menguasai pengetahuan terkait ilmu kesehatan, dan pengelolaan resiko gangguan kesehatan?, tambah Harjito Hasto Prasojo.

Dr. Iswanto, S.Pd., M.Kes., Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menyampaikan apresiasinya kepada Mandiri Inhealth atas sinergi dan komitmen Mandiri Inhealth dalam mendukung dan membuka peluang karir di industri kesehatan non-klinis.

?Acara ini sangat inspiratif. Mandiri Inhealth Campus Fit dapat mendorong semangat mahasiswa untuk berkarya dan semakin percaya diri dalam mengimplementasikan Ilmu Kesehatan yang dimiliki di industri kesehatan, salah satunya asuransi kesehatan?, ungkap Iswanto.

Selain di Yogyakarta, Program Mandiri Inhealth Campus Fit juga akan dilaksanakan di Semarang pada 6 September 2024 mendatang. Berlokasi di Poltekes Kemenkes Semarang, mahasiswa juga akan bertemu dengan Putri Indonesia 2022 asal Jawa Tengah, Catherine Stummer, untuk berbagi cerita tentang bagaimana merintis karir ke berbagai industri.

?Mudah-mudahan Mandiri Health Campus Fit dapat memperluas cara pandang mahasiswa dengan kemampuan ilmu kesehatannya dalam memanfaatkan ruang dan peluang untuk berkembang ke depannya?, pungkas Harjito Hasto Prasojo.

JAKARTA - PT. Asuransi BRI Life meluncurkan produk baru yang ditujukan bagi nasabah prioritasnya, yakni Asuransi Aman Optima Sejahtera (AMORA). Produk eksklusif yang baru diluncurkan tersebut merupakan salah satu produk asuransi inovatif dari BRI Life yang menawarkan perlindungan asuransi jiwa yang dapat memberikan ketenangan masa depan bagi setiap nasabah dan keluarganya hingga hari tua.

Asuransi AMORA, merupakan produk asuransi jiwa dari BRI Life yang memberikan perlindungan bagi Tertanggung (Nasabah) hingga usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, dengan manfaat pembayaran uang pertanggungan ketika meninggal dunia serta manfaat lainnya, yaitu booster Uang Pertanggungan, nilai tunai dan manfaat akhir asuransi.

Direktur Pemasaran BRI Life, Sutadi menjelaskan bahwa, BRI Life selalu berupaya menawarkan produk inovatif yang menyesuaikan akan kebutuhan setiap nasabahnya, salah satunya adalah Asuransi Amora. Produk asuransi ini menawarkan solusi perencanaan keuangan dan perlindungan jiwa bagi nasabah usia produktif, dengan rencana manfaat hingga hari tua.

?Asuransi Amora dihadirkan sebagai solusi perencanaan keuangan dalam menyiapkan manfaat hingga hari tua. Produk ini memiliki kelebihan manfaat antara lain, manfaat jika nasabah meninggal dunia, manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan dan manfaat akhir asuransi serta manfaat pengunduran diri? papar Sutadi.

Untuk manfaat meninggal dunia, apabila Tertanggung meninggal dunia pada masa asuransi, maka akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan dan tambahan manfaat asuransi (booster), yakni kenaikan Uang Pertanggungan sebesar 20% setiap 5 (lima) tahun, dengan maksimum kenaikan Uang Pertanggungan sebesar 100%.

Selanjutnya manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan, yang akan dibayar sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Awal, dengan batasan maksimum atas seluruh kepemilikan polis Asuransi AMORA sebesar Rp 10 Miliar dan maksimum usia Tertanggung 79 tahun.

Selain itu, Asuransi Amora juga menawarkan manfaat akhir asuransi, yakni apabila Tertanggung hidup sampai dengan masa asuransi (usia 99 tahun), maka akan dibayarkan manfaat akhir asuransi sebesar 200% Uang Pertanggungan awal. Selanjutnya pertanggungan asuransi menjadi berakhir.

Dan benefit terakhir yang ditawarkan Asuransi AMORA adalah manfaat pengunduran diri, apabila Pemegang Polis mengajukan pengunduran diri atau tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar premi, maka BRI Life akan membayarkan nilai tunai yang tersedia sesuai dengan ketentuan berlaku.

Menurut Sutadi, Asuransi Amora adalah produk asuransi jiwa dari BRI Life yang dapat membantu keluarga Indonesia mempersiapkan hari tua dengan cerdas dan bijaksana. ?BRI Life terus mendukung keluarga Indonesia untuk memiliki akses proteksi jiwa terbaik, sesuai dengan upaya kami agar dapat melindungi masyarakat dan keluarga Indonesia untuk membangun masa depan lebih cerah,? tutup Sutadi.

Adapun Syarat menjadi nasabah Amora adalah :
? Usia Masuk Pemegang Polis: minimum 18 tahun dan usia Tertanggung: 18 - 70 tahun.
? Masa Tunggu: 90 hari kalender kecuali akibat kecelakaan.
? Periode Pembayaran; Premi sekaligus-mulai dari Rp278.240.000, Premi 5 tahun-mulai dari Rp61.120.000,-/tahun, serta Premi 10 tahun- mulai dari Rp37.300.000,-/tahun
? Uang Pertanggungan: Minimum Rp2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
? Masa Asuransi: Sampai tertanggung mencapai usia 99 tahun

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat, inflasi global turun dari 6,8% di tahun 2023 menjadi 5,9% di tahun 2024. Namun, tidak demikian dengan inflasidi sektor kesehatan yang terus meningkat didorong naiknya biaya bahan baku dan kemajuan teknologi yang mendongkrak harga rawat medis dan obat-obatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

Laporan riset Mercer Marsh Benefit (MMB) Health Trends 2024 yang diterbitkan oleh Mercer, salah satu firma konsultasi SDM terkemuka dunia, menyebut inflasi medis khususnya di Indonesia terus naik hingga 13%.
Kenaikan itu lebih tinggi dari proyeksi tren kenaikan biaya kesehatan di Asia yang sebesar 11,4%.

Menanggapi hal itu, financial advisor Andhika Diskartes mengatakan bahwa di tengah kondisi inflasi medis yang masih terus berlanjut, kepemilikan produk asuransi kesehatan justru menjadi lebih penting lagi. Sebab, kepemilikan produk asuransi kesehatan dapat membantu menjaga stabilitas keuangan diri dan keluarga dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya biaya medis.

Berdasarkan hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, disebutkan bahwa 61,8% responden menggunakan layanan kesehatan dari kantong sendiri (OOP atau out of pocket). Padahal, WHO, merekomendasikan angka OOP tidak lebih dari 20% di suatu negara. OOP merupakan indikator untuk memastikan proteksi finansial masyarakat tetap terjaga dan mencegah pengeluaran kesehatan secara berlebihan karena sudah dilindungi oleh asuransi.

"Asuransi kesehatan memberikan perlindungan finansial yang sangat dibutuhkan ketika menghadapi risiko hidup seperti penyakit serius atau kecelakaan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Andhika mencontohkan, apabila seseorang sudah mengalokasikan Rp15 juta per tahun untuk asuransi kesehatan, maka di saat bersamaan dirinya telah meringankan beban jika sewaktu-waktu membutuhkan penanganan medis lewat klaim pertanggungan yang disepakati besaran maksimalnya. "Dengan kata lain, bisa terhindar dari risiko menguras tabungan atau aset saat harus membayar beban biaya medis yang tinggi," jelasnya.

Di sisi lain, inflasi medis mendorong industri asuransi untuk menyesuaikan biaya asuransi atau premi (repricing) yang harus dibayarkan oleh nasabah. Penyesuaian ini merupakan hal lazim yang tidak hanya terjadi di industri kesehatan. Dalam industri asuransi, kata dia, repricing bukan sebatas reaksi terhadap meningkatnya risiko kesehatan yang berimbas pada klaim lebih tinggi, namun juga sebagai bentuk antisipasi terhadap inflasi medis yang cenderung naik dari tahun ke tahun. "Tujuannya adalah memastikan nasabah asuransi kesehatan senantiasa mendapatkan perlindungan hingga ke masa depan," ujarnya.

Sementara dari sisi nasabah, lanjut dia, repricing memang memicu dilema. Sebab, di satu sisi hal itu menambah besaran pengeluaran rutin nasabah. Namun di sisi lain ingin tetap menjaga agar perlindungan berjalan optimal secara berkelanjutan. Terkait dengan itu, menurut Andhika, nasabah dapat mengambil beberapa langkah untuk menyikapinya.

Pertama, mengalokasikan dana untuk tetap berasuransi. Andhika mengimbau nasabah untuk menjaga polis asuransi kesehatannya tetap aktif dengan menyisihkan dana untuk membayar premi secara rutin. Dengan rutin membayar premi asuransi kesehatan, tegas dia, nasabah dijamin akan tetap bisa mendapat perlindungan optimal saat membutuhkan penanganan medis. Andhika menambahkan, pada dasarnya nilai pertanggungan dari asuransi pun jauh lebih besar dari total premi yang rutin dibayarkan.

"Apabila nasabah memiliki kendala dalam melakukan penyesuaian premi, nasabah bisa mengajukan perubahan plan yang lebih rendah. Nasabah bisa berkonsultasi kembali dengan tenaga pemasar tentang penyesuaian premi agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan terkini, sehingga perlindungannya tetap optimal dan tidak memberatkan cash flow rutin," sarannya.

Kedua, menjaga piramida keuangan seraya tetap membuat budget plan. Piramida keuangan yang baik menurutnya menempatkan dana darurat, termasuk premi asuransi kesehatan, di peringkat kedua terbesar setelah tagihan dan biaya hidup yang bersifat primer. "Baru setelahnya bisa berurutan menempatkan anggaran untuk tabungan dan investasi, serta yang paling akhir adalah dana reward untuk diri sendiri dan keluarga," ujarnya.

Andhika mengimbau nasabah merancang budget plan yang memperkirakan anggaran kebutuhan dalam rentang 1-3 bulan ke depan. Dengan terbiasa membuat budget plan, imbuh dia, seseorang akan mampu menjaga arus keuangannya secara sistematis.

Ketiga, aktif mengecek biaya dan tindakan medis di banyak layanan kesehatan. Menurut Andhika, karena merasa sudah dilindungi asuransi kesehatan, acapkali orang tidak secara detail melihat tagihan biaya pengobatan sehingga tidak menyadari bahwa dampak inflasi medis mengakibatkan peningkatan biaya pengobatan secara signifikan.

"Mulailah membiasakan diri untuk bertanya sebelum melakukan tindakan medis. Pastikan juga selalu mengecek tagihan biaya pengobatan. Kebiasaan ini akan membantu kita memahami jenis tindakan medis yang diberikan, serta menilai kesesuaiannya dengan kondisi kesehatan yang dihadapi agar tidak ada penggunaan yang berlebihan," jelasnya.

Keempat, konsisten menjaga kesehatan diri dan keluarga. Meski sudah dilindungi asuransi kesehatan, tegas Andhika, penting bagi nasabah untuk menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat dapat membantu meminimalisir risiko kesehatan dan mengurangi frekuensi klaim asuransi.

Kelima, memilih produk asuransi kesehatan yang tepat. Inflasi medis mendorong para pelaku industri asuransi kesehatan terus berupaya mencari formula yang tepat dalam menjaga keberlangsungan proteksi jangka panjang bagi seluruh nasabah, salah satunya dengan menerapkan konsep fair pricing. Melalui fair pricing, kata dia, nasabah yang tidak pernah mengajukan klaim dapat memperoleh manfaat tambahan yang meringankan beban premi, yakni dengan cara menjaga pola hidup sehat.

"Fair pricing disini bukan berarti tidak akan ada penyesuaian biaya asuransi atau premi, akan tetap ada penyusuaian karena usia dan faktor eksternal lainnya seperti inflasi medis, tapi penyesuaian atau kenaikannya tidak sebesar pada umumnya," terangnya.

Salah satu contohnya, kata dia, dapat dilihat pada produk baru PT Prudential Life Assurance, yaitu Asuransi Kesehatan PRUWell Medical dan Asuransi Tambahan Kesehatan PRUWell Health. Andhika menjelaskan, fitur PRUWell yang ditawarkan produk baru ini memberi nasabah manfaat premi seoptimal mungkin sesuai profil risiko kesehatannya masing-masing. Nasabah Prudential dengan riwayat kesehatan yang baik berpotensi mendapat keringanan premi atau biaya asuransi hingga 20% untuk Masa Pertanggungan yang akan datang sebagai bentuk apresiasi.

Kesimpulannya, kata Andhika, dengan tingginya inflasi medis saat ini, dibutuhkan jaring proteksi kesehatan yang lebih tepat sasaran untuk diri sendiri dan keluarga. "Kepemilikan asuransi kesehatan menjadi hal yang penting di tengah inflasi medis yang terus meningkat. Namun, perlu diperkuat oleh struktur keuangan dan didukung pola hidup yang sehat agar survive menghadapi risiko inflasi di berbagai sektor, khususnya inflasi medis," pungkasnya.

masyarakat yang akan memiliki produk asuransi TPL akan memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko tersebut

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan asuransi kendaraan bermotor berbentuk Third Party Liabilities (TPL) akan memberikan manfaat berupa perlindungan finansial bagi masyarakat karena risiko yang semakin besar pada lalu lintas.

"Dari perspektif kebermanfaatan bagi masyarakat, produk asuransi TPL akan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat apabila terjadi kecelakaan dan mengalami tuntutan dari pihak yang dirugikan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

Asuransi kendaraan bermotor berbentuk Third Party Liabilities (TPL) adalah pertanggungan asuransi terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada pemilik kendaraan sebagai akibat dari risiko seperti tabrakan, benturan, dan lainnya sesuai dengan yang tertuang dalam polis.

Sekarang ini asuransi TPL tersebut masih bersifat sukarela, sehingga apabila terjadi kecelakaan, maka masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan.

"Produk ini berbeda dengan asuransi kendaraan yang kita kenal seperti produk total loss only (TLO) atau produk all-risk (comprehensive)," ujarnya.

Menurut Ogi, saat ini produk asuransi TPL hanya sebagai salah satu bentuk perluasan risiko dari produk all-risk (comprehensive), namun ke depannya akan sangat memungkinkan jika produk TPL dapat stand-alone tanpa harus membeli produk asuransi kendaraan terlebih dahulu.

Dari data yang diterbitkan oleh kepolisian, pada 2023 terdapat hampir 150 ribu kecelakaan dengan nilai kerugian materi sebesar hampir 300 miliar, sehingga jika dilakukan rata-rata maka terdapat kurang lebih kerugian Rp2 juta per kasus kecelakaan lalu lintas.

Dari data analisis yang dilakukan oleh OJK pada produk asuransi TPL yang bersifat sukarela, nilai klaim per kejadian atas risiko tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga pada periode 2017-2021 berkisar Rp 6juta-Rp10 juta per kejadian.

Dari hasil analisis demografi yang dilakukan oleh Jasa Raharja terhadap kasus kecelakaan sampai dengan Juni 2024, kurang lebih 60 persen masyarakat yang terlibat kecelakaan berada pada usia non produktif, baik pelajar atau mahasiswa maupun lansia.

Dengan demikian, jika risiko finansial berupa TPL tersebut dialihkan kepada asuransi melalui produk asuransi TPL, maka social cost atas risiko yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.

"Tentunya, masyarakat yang akan memiliki produk asuransi TPL akan memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko tersebut," tutur Ogi.

Oleh karena itu, dengan adanya asuransi TPL, diharapkan masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa aman, dan akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan soal rencana penerapan asuransi bagi kendaraan bermotor tahun depan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, asuransi tersebut nantinya berbentuk Third Party Liabilities (TPL).

"Secara definisi, asuransi kendaraan bermotor berbentuk Third Party Liabilities (TPL) adalah pertanggungan asuransi terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada pemilik kendaraan sebagai akibat dari risiko seperti tabrakan, benturan, dan lainnya sesuai dengan yang tertuang dalam polis," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Ia menyebut, produk ini berbeda dengan asuransi kendaraan yang dikenal seperti Total Loss Only (TLO) atau all-risk (comprehensive). Produk asuransi TPL hanya sebagai salah satu bentuk perluasan risiko dari produk all-risk.

Manfaat Asuransi

Ogi juga menjelaskan manfaat produk asuransi TPL bagi masyarakat, salah satunya memberi perlindungan finansial bila terjadi kecelakaan dan tuntutan dari pihak ketiga yang dirugikan.

"Dari perspektif kebermanfaatan bagi masyarakat, produk asuransi TPL akan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat apabila terjadi kecelakaan dan mengalami tuntutan dari pihak yang dirugikan," bebernya.

Ia menegaskan, saat ini asuransi TPL masih bersifat sukarela, sehingga apabila terjadi kecelakaan, masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Dari data yang diterbitkan oleh Kepolisian, pada tahun 2023 terdapat hampir 150 ribu kecelakaan dengan nilai kerugian materi sebesar hampir Rp 300 miliar, sehingga jika dilakukan rata-rata maka terdapat kurang lebih kerugian Rp 2 juta per kasus kecelakaan lalu lintas," tutur Ogi.

Lalu dari data analisis yang dilakukan oleh OJK pada produk asuransi TPL yang bersifat sukarela, nilai klaim per kejadian atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga pada periode 2017-2021 berkisar Rp 6-10 juta per kejadian.

Sementara dari hasil analisis demografi yang dilakukan oleh Jasa Raharja terhadap kasus kecelakaan sampai dengan Juni 2024, kurang lebih 60% masyarakat yang terlibat kecelakaan berada pada usia non produktif, baik pelajar/mahasiswa maupun lansia.

"Dengan demikian, apabila risiko finansial berupa TPL tersebut dialihkan kepada asuransi melalui produk asuransi TPL, maka social cost atas risiko yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Tentunya, masyarakat yang akan memiliki produk asuransi TPL akan memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko tersebut," bebernya.

"Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya asuransi menggunakan mekanisme gotong royong berbasis Law of Large Number dalam melakukan perhitungan risiko dan biaya premi atas pertanggungan risiko tertentu," pungkasnya.

(ily/ara)

Jakarta -

PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) baru saja mengumumkan peluncuran produk asuransi terbaru, JRP-TPL Pro. Produk ini telah sepenuhnya disetujui oleh OJK dengan Nomor Lisensi S-1051/PD.021/2024 dan dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi pemilik kendaraan bermotor dengan menawarkan jaminan tanggung jawab pihak ketiga.

Kehadiran produk anyar ini menjadi salah satu upaya dari JRP Insurance untuk berkontribusi terkait wacana asuransi wajib Third Party Liability (TPL) untuk kendaraan bermotor di tahun 2025 mendatang.

Asuransi wajib TPL ini merupakan asuransi yang menjamin atas kerugian pihak ketiga. Dengan kata lain, bila seseorang menabrak kendaraan dan membuat kendaraan korbannya rusak, maka korban bisa mendapatkan ganti rugi dari klaim asuransi TPL tersebut.

"Produk JRP-TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan," kata Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris dalam keterangan tertulis, Minggu (21/7/2024).

Dia mengatakan JRP Insurance mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan tarif premi, termasuk penggunaan kendaraan, usia, riwayat asuransi, dan klaim sebelumnya. Baik untuk kendaraan beroda empat maupun dua, JRP-TPL Pro menawarkan tarif yang disesuaikan untuk berbagai jenis kendaraan, memastikan tertanggung atau pelanggan menerima perlindungan yang sesuai.

"Dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, JRP - TPL Pro menawarkan berbagai paket seperti Basic, Silver, Gold, hingga Platinum dengan batas cakupan dan premi yang sesuai. Paket-paket ini melayani pemilik kendaraan pribadi maupun komersial, memberikan fleksibilitas dan ketenangan pikiran (peace of mind)," jelasnya.

Abdul menjelaskan cakupan perlindungan meliputi perlindungan bagi pengemudi dalam hal kecelakaan yang menghasilkan klaim pihak ketiga. Produk JRP-TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cedera badan.

"Produk JRP-TPL Pro dirancang untuk memberikan manfaat asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas untuk menyambut UU P2SK 2023 yang mengatur tentang Asuransi Wajib guna mendorong perluasan penetrasi dan densitas asuransi," tuturnya.

Untuk proses klaim, JRP Insurance memiliki prosedur yang disederhanakan untuk memastikan kemudahan bagi pelanggan. JRP Insurance siap membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim dengan cepat dan efisien, dengan didukung layanan berbasis digital dan layanan Call Center Perusahaan di 150-788.

Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan JRP-TPL Pro dan bagaimana produk ini bisa memberikan manfaat bisa langsung hubungi tim layanan Call Center, Website www.jrp.co.id, akun Sosial media resmi perusahaan atau Install Aplikasi EZurance Smart Customer di App Store dan Google Play.

"Kami terus berupaya meningkatkan saluran distribusi kami melalui kemitraan dan kolaborasi, bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan menyediakan layanan tambahan yang bernilai melalui platform digital," kata Abdul.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan aturan tersebut diharapkan bakal berjalan pada 2025 mendatang. Kewajiban asuransi tersebut diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) di mana saat ini asuransi kendaraan bersifat sukarela.

"Dan diharapkan peraturan pemerintah terkait asuransi wajib itu sesuai dengan UU paling lambat 2 tahun sejak PPSK, artinya Januari 2025 setiap kendaraan ada TPL," tutup Ogi.

(ega/ega)

Jakarta -

Pemerintah mendorong kendaraan bermotor di Indonesia wajib asuransi. Pelaksanaan program ini menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui instagram @ojkindonesia menjelaskan penyiapan PP sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di mana pemerintah bisa membuat program wajib asuransi sesuai kebutuhan. Wajib asuransi yang dimaksud tidak hanya terkait kendaraan bermotor saja, tapi juga rumah atau tempat tinggal.

Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan setiap amanat harus diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama dua tahun sejak aturan itu ditetapkan. Setelah PP diterbitkan, barulah OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut.

"Dalam UU P2SK mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, diantaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability - TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana," tulis OJK dalam salah satu unggahannya, dikutip Sabtu (20/7/2024).

OJK menyebut program ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya secara finansial, jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan. Kemudian aturan ini juga dinilai dapat membentuk perilaku berkendara masyarakat menjadi lebih baik.

"Program asuransi wajib terkait kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat jika terjadi kecelakaan, dan akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," terang mereka.

Meski begitu, dalam persiapannya OJK perlu melakukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan, terlebih mengingat kebijakan ini akan tertuang dalam bentuk PP. Namun PP ini juga memerlukan persetujuan DPR RI agar bisa terlaksana.

"Saat ini, penerapan Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program," papar lembaga itu.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR," jelas OJK lagi.

(hns/hns)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia, baik mobil ataupun motor, wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025 mendatang. Artinya nanti masyarakat wajib membayar premi untuk setiap kendaraan yang dimiliki.

TPL sendiri merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pada dasarnya aturan tersebut memiliki maksud yang baik yakni untuk menjamin masyarakat terlindungi secara finansial jika terjadi kecelakaan.

Namun menurutnya mewajibkan setiap kendaraan untuk memiliki asuransi tidaklah mendesak. Sebab asuransi kendaraan yang biasanya menanggung biaya kerusakan mobil atau motor biasanya hanya terpakai saat terjadi kecelakaan.

"Memang tujuannya baik, tapi kan asuransi ini kan mengaitnya banyak sekali. Kalau misalnya asuransi kecelakaan kan dipakai hanya saat terjadi kecelakaan, kalau tidak ya nggak terpakai," kata Trubus kepada detikcom, Rabu (17/7/2024).

Belum lagi dengan adanya asuransi, tentu masyarakat diwajibkan untuk membayar biaya premi setiap bulan. Hal ini tentu saja akan memberatkan pemilik kendaraan, khususnya mereka yang memiliki 'kantong pas-pasan'.

"Ini bisa membebani masyarakat, apalagi masyarakat sudah punya asuransi yang lain (BPJS dan lain-lain). Kan asuransi sudah banyak tiba-tiba di tambah asuransi, wajib lagi, sama kaya Tapera mereka yang sudah punya rumah lagi nyicil tetap saja wajib Tapera, itu kan repot lagi," jelasnya.

Untuk itu Trubus menyarankan agar OJK melakukan sosialisasi dan diskusi publik terlebih dahulu sebelum menetapkan aturan wajib asuransi kendaraan bermotor ini. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan dari aturan ini.

Tentu aturan ini juga harus dibarengi dengan skema yang jelas agar tidak merugikan masyarakat. Terlebih mengingat bagaimana masyarakat harus menyisikan sebagian uangnya lagi untuk membayar premi asuransi.

"Kalau memang ini mau jadi wajib, saya melihat perlu ada skema yang jelas di mana nanti si pemilik kendaraan itu ketika klaim itu harus betul-betul cair. Jangan ini ujung-ujungnya sebenarnya pemerintah ini mau ngumpulin duit, repotnya itu. Ini kan kasusnya mirip-mirip Tapera nantinya," ucap Trubus.

Di sisi lain, pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan aturan terkait wajib asuransi kendaraan bermotor sebetulnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Namun aturan terkait wajib asuransi ini belum pernah terlaksana.

"(Kebijakan ini) diaktifkan lagi dengan UU 4/2024 tentang PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) di bawah Asuransi Wajib. Hal ini bagus untuk mendorong literasi dan inklusi asuransi kita yang masih rendah," ucapnya.

Menurutnya dengan adanya aturan wajib asuransi untuk semua mobil dan motor di RI, perusahaan asuransi dalam negeri dapat semakin berkembang karena adanya peningkatan penetrasi alias jumlah pengguna.

Namun ia tidak memungkiri jika kebijakan itu dapat membuat kantong masyarakat semakin tipis. Sebab dengan aturan ini masyarakat wajib menyisihkan sebagian penghasilannya lagi untuk membayar premi asuransi kendaraan yang diambil.

"Untungnya penetrasi dan inklusi asuransi diharapkan meningkat. Keuntungan lain ada jaminan proteksi bagi korban kecelakaan lalu lintas. Ruginya tentu ada beban premi tambahan bagi pemilik mobil dan operator kendaraan umum," kata Irvan.

Belum lagi, sekarang ini setiap perusahaan asuransi memiliki premi atau ketentuan klaim masing-masing. Kondisi ini sedikit banyak dapat menyulitkan masyarakat terutama jika terjadi kecelakaan.

Misal saat terjadi kecelakaan dua pihak, satu pihak bisa klaim asuransi tapi pihak yang lain tidak bisa klaim karena asuransi yang digunakan berbeda. Oleh karenanya ia juga menyarankan kepada OJK untuk juga membuat aturan turunan terkait yang bisa 'menyeragamkan' atau membuat standar premi.

"OJK perlu menetapkan POJK tentang asuransi wajib TPL. Tidak hanya soal premi tetapi prosedur klaim bila (terjadi kecelakaan yang) melibatkan beberapa kendaraan sekaligus. Tentunya (penyusunan aturan ini) berkoordinasi dengan pihak Asosiasi," jelasnya.

"Kalau soal (nanti) ada yang tidak memiliki asuransi tentu merupakan pengecualian karena sifat asuransi TPL sendiri wajib dimiliki (dengan adanya aturan ini nanti). Seperti halnya BPJS yang sekalipun wajib namun juga banyak yang tidak memilikinya," pungkasnya.

(eds/eds)

Jakarta -

Seluruh kendaraan bermotor di Indonesia bakal wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Saat ini asuransi kendaraan masih bersifat sukarela. Tapi menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) disebutkan bahwa asuransi kendaraan dapat menjadi wajib bagi seluruh pemilik mobil dan motor.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan dari UU PPSK tersebut. Hal ini termasuk aturan turunan terkait asuransi bagi kendaraan bermotor tersebut.

"Dan diharapkan peraturan pemerintah terkait asuransi wajib itu sesuai dengan UU paling lambat 2 tahun sejak PPSK, artinya Januari 2025 setiap kendaraan ada TPL," katanya.

Menurut Ogi, praktik seperti ini telah berlaku di berbagai negara lain. "Kalau kita lihat negara dunia termasuk Asean, semuanya sudah terapkan asuransi wajib kendaraan," tambah dia.

Lebih lanjut Ogi mengatakan, asuransi wajib bagi kendaraan bermotor ini bersifat gotong royong. Dengan demikian saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak, kerugian dapat ditekan.

Namun demikian, pekerjaan rumahnya adalah mekanisme penerapan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor tersebut. Dalam hal ini, dibutuhkan satu platform yang dapat digunakan untuk mengetahui asuransi yang digunakan setiap kendaraan bermotor.

"Apakah kita berkoordinasi dengan kepolisian yang mengurus STNK, lalu siapa perusahaan yang melakukan itu, apakah itu konsorsium?" ujarnya.

Sementara terkait harga, lanjut Ogi, itu akan sangat tergantung dengan jumlah peserta. Semakin banyak peserta yang ikut asuransi wajib tersebut, maka premi yang harus dibayarkan peserta akan lebih murah.

"Saya yakin bahwa premi yang dikenakan itu lebih murah daripada yang sekarang dilakukan secara sukarela," pungkasnya.

(ily/eds)