Jakarta: Penyerahan santunan korban kecelakaan dipercepat melalui sejumlah cara. Salah satunya, sistem yang diintegrasikan Jasa Raharja bersama seluruh mitra kerja terkait, seperti Polri, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga rumah sakit.

"Saat ini, rata-rata kecepatan penyerahan santunan meninggal dunia secara nasional dapat direalisasikan dalam waktu 1 hari 7 jam. Sedangkan untuk penyelesaian berkas santunan dicapai dalam waktu 9 menit 13 detik," kata Direktur Utama Jasa Raharja Rivan Purwantono, dalam keterangan yang dikutip Jumat, 20 September 2024.

Hal tersebut diungkap Rivan saat rapat dengar pendapat bersama IFG dan Komisi VI DPR. Menurut Rivan, sistem terintegrasi ini merupakan langkah strategis yang diperulan. Karena, rata-rata jumlah kendaraan di Indonesia tumbuh sekitar empat persen.
Rivan juga membeberkan panjang jalan non-tol dan jalan tol tumbuh enam persen, serta jumlah penduduk naik rata-rata 1,1 persen. Kondisi tersebut, kata dia menunjukkan peningkatan probabilitas atas potensi kecelakaan lalu lintas, yang memerlukan penanganan strategis.

Selain percepatan santunan, pihaknya berupaya meningkatkan pelayanan dengan membuat standarisasi perawatan di 582 rumah sakit. Jumlah tersebut setara dengan seratus persen RS di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kami juga telah meluncurkan buku Diagnosis Cedera, Formularium, dan Kompendium Medis Nasional Jasa Raharja (DC-FKMN-JR) yang akan menjadi panduan teknis tentang biaya perawatan untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menangani korban kecelakaan," papar Rivan.

Di sisi lain, dia menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Komisi VI atas arahan dan masukan. Hal tersebut telah diimplementasikan menjadi inisiatif strategis yang berdampak pada kecepatan layanan korban laka.

Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko, menyampaikan pihaknya sebagai holding asuransi dan penjaminan, berkomitmen melaksanakan tugas. Yakni, menjadi bagian penting dalam penyelesaian asuransi milik pemerintah.

"Tentunya juga memerlukan dukungan dari Komisi VI untuk mendorong inisiatif-inisiatif yang dilakukan guna menyelesaikan permasalahan yang ada," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, mengatakan tranformasi berkelanjutan perlu diimplementasikan dalam langkah strategis Sehingga, dapat menjawab segala tantangan terkait implementasi asuransi.

"Transformasi berkelanjutan perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan daya saing, dalam rangka meningkatkan kinerja sekaligus kontribusi IFG," ucapnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Jakarta:Castrol saat ini menawarkan berbagai jenis oli mesin untuk menunjang performa dan melindungi komponennya. Uniknya, perusahaan oli asal Inggris ini kini bisa juga memberikan perlindungan bagi para pengendara sepeda motor.

Saat ini, mereka memiliki program asuransi kecelakaan diri bernama Castrol Protect. Program ini bisa terlaksana berkat dukungan juga dari Zensung (selaku Fintech-InsureTech company), Asuransi MSIG Indonesia (selaku perusahaan asuransi personal dan komersial), dan Standard Chartered Indonesia (selaku penyedia layanan cash management).

President Director Castrol Indonesia, Enjelita Jahja, menjelaskan program ini berlaku secara nasional. Sehingga harapannya bisa melindungi para konsumen setia mereka dimanapun berada.
“Kami memberikan asuransi kecelakaan diri gratis skala nasional untuk pemotor di Indonesia yang telah membeli oli motor dan mengaktifkan polis. Program perlindungan yang kami pelopori merupakan bentuk kepedulian kami kepada para pemotor dan terlebih konsumen setia kami,” ungkap Enjelita Jahja pada Senin (26-8-2024) di Jakarta Selatan.

Baca Juga: China Protes Rencana Pajak EV Sampai 36% di Eropa

Enjelita menambahkan proteksi asuransi sudah selayaknya bisa menjadi bagian dari antisipasi kondisi darurat, mengingat pemotor sangat rentan dengan kecelakaan. Data Kementrian Perhubungan Republik Indonesia menunjukan kecelakaan lalu lintas mencapai 155 ribu kasus pada tahun 2023.

Vice President Director MSIG Indonesia, Bernardus P Wanandi, juga menekankan pentingnya program ini bagi keselamatan pengendara motor, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Sehingga perusahaan mendukung inisiatif ini dengan proses verifikasi dan klaim yang mudah, serta melihatnya sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan di Asia.

"Dengan semakin banyaknya pengguna motor di Indonesia, terutama di kota-kota besar, risiko kecelakaan di jalan juga meningkat. MSIG, sebagai bagian dari grup asuransi umum terkemuka di Asia, berkomitmen untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan nasabah kami."

Cara Mengaktifkan Polis Asuransi

Cara mendapatkan polis asuransi kecelakaan diri ini bisa dimulai membeli Oli Motor Castrol Power1 Ultimate, Power1, dan Activ. Setelahnya, pemilik motor bisa mengaktifkan polis cukup dengan ponsel menuju website resmi yang dapat di akses melalui QR Code tertera di bengkel-bengkel rekanan di seluruh Indonesia. Setelah polis asuransi aktif, maka pemilik polis akan terlindungi selama 30 hari.

Baca Juga: Peluang Bisnis Motor Listrik, AEML: Kita Bisa Memanfaatkan

“Jadi untuk setiap botol oli motor yang dibeli sudah memiliki manfaat asuransi perlindungan otomatis secara Gratis hingga total senilai 10 juta Rupiah per klaim polis. Ini tentunya keuntungan bagi pemotor, ganti Oli Motor, mesin terlindungi, Anda terlindungi di setiap perjalanan,” tambah Marketing Director Castrol Indonesia, Augustnine Adrianto.

Founder & CEO Zensung, Amod Dixit, juga menjamin proses aktivasi polis tidak memerlukan waktu lama. Ini dikarenakan sistem yang digunakan sudah menggunakan teknologi canggih seperti AI dan IoT.

"Kami menjamin alur kerja yang mudah dan andal, memastikan proses yang sederhana bagi pengguna—mulai dari pendaftaran di bengkel motor menggunakan handphone hingga integrasi proses berasuransi—yang berujung pada pengiriman dokumen polis ke email maupun nomor WhatsApp pelanggan, dalam waktu 10 hingga 15 menit," ujar Amod Dixit.

(UDA)

JAKARTA, investor.id – Dua mekanisme pertanggungan asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) kendaraan bermotor mencuat ke publik. Dua mekanisme yang dimaksud adalah melalui konsorsium atau pasar bebas (free market).

Industri perasuransian, khususnya sektor industri asuransi umum akan mendapat durian runtuh dari kehadiran asuransi wajib TPL kendaraan bermotor. Pendapatan premi diyakini akan mengalir deras ke industri tersebut.

“Selain manfaat yang akan diterima oleh publik, ide asuransi wajib TPL kendaraan bermotor yang mengcover risiko bodily injury (cedera atau meninggal dunia), juga bermanfaat bagi industri asuransi Indonesia. Karena ini diwajibkan atau anti seleksi, maka kita bisa menduga volume premi yang akan dihasilkan oleh asuransi wajib ini akan sangat besar,” ungkap Direktur Teknik dan Operasional Indonesia Re, Delil Khairat kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Dia mengatakan, asuransi wajib TPL kendaraan bermotor juga akan sangat membantu meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. Saat ini Indonesia termasuk negara dengan tingkat penetrasi asuransi yang sangat rendah. Adapun penetrasi asuransi merupakan rasio premi asuransi terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Di negara-negara yang punya asuransi wajib TPL kendaraan bermotor untuk risiko bodily injury, maka premi asuransi kendaraan bermotornya mengambil pangsa yang besar secara industri. Misalnya di Malaysia, sekitar 50% premi asuransi umum berasal dari asuransi kendaraan bermotor. Jadi tentu ini akan sangat baik bagi industri asuransi itu sendiri,” kata Delil.

Namun demikian, ia juga mengkritisi adanya usulan mekanisme pertanggungan asuransi wajib TPL kendaraan bermotor ini menggunakan format konsorsium (pool). Ide lain tapi serupa yang juga mencuat adalah konsorsium yang terbagi berdasarkan tiga wilayah zona waktu Indonesia, mulai dari zona barat, zona tengah, dan zona timur.

“Saya pada prinsipnya tidak setuju dengan ide ini. Kenapa? Konsorsium atau pool itu memang jadi salah satu solusi yang biasa dipakai industri asuransi/reasuransi. Tetapi, situasi yang menyebabkan kita memakai konsorsium atau pool adalah apabila kita dihadapkan pada risiko yang sulit dikelola, risiko yang tidak mau diambil oleh market pada umumnya,” urai Delil.

Beberapa contoh konsorsium dengan risiko yang sulit dikelola saat ini misalnya asuransi gempa bumi, asuransi dengan risiko khusus, asuransi terorisme, asuransi pasar tradisional, surety bond dan asuransi kredit. Ada pula konsorsium untuk asuransi penerbangan (aviation), konsorsium asuransi energi (offshore/onshore), hingga konsorsium asuransi terkait risiko perang (war risk).

“Jadi konsorsium ini dipilih karena risiko-risikonya sulit dikelola, dimana market pada umumnya memiliki low appetite. Tetapi asuransi kendaraan bermotor ini adalah asuransi yang sebenarnya tidak rumit dan appetite market sangat tinggi. Karena tanpa mewajibkan saja, kalau saya tidak salah, premi asuransi kendaraan bermotor ini preminya terbesar kedua di bawah asuransi properti, di Indonesia,” jelas Delil.

Rekomendasi Pelaku Usaha

Delil bilang, hampir semua perusahaan asuransi telah menawarkan asuransi kendaraan bermotor atas risiko kecelakaan, sehingga tidak cocok untuk diterapkan konsorsium.

“Enggak cocok dan enggak kena. Jadi saya juga agak struggling untuk memahami background atau latar belakang pemikiran, mengapa mengemuka ide untuk melakukannya dengan cara pooling? Saya merasa ini harus di-open ke semua perusahaan asuransi yang bersedia memberikan cover dan service,” ungkap Delil.

Bagi dia, sebaiknya asuransi wajib TPL untuk risiko kecelakaan atau kendaraan bermotor ini dibebaskan ke pasar melalui mekanisme pasar bebas atau free market. Meski begitu, mekanisme ini juga memerlukan regulasi untuk kompetisi itu bisa berlangsung dengan sehat, atau menekan potensi kecurangan (fraud).

Bahkan, kata dia, mekanisme semacam ini masih akan jauh lebih baik sekalipun pemerintah memberi batasan tarif premi. Lantaran di banyak negara, asuransi wajib TPL kendaraan bermotor untuk perlindungan risiko cidera atau meninggal dunia turut menerapkan batas tarif premi, dan tidak ada masalah berarti atas kebijakan tersebut.

“Jadi saya belum bisa memahami sepenuhnya ide membuat konsorsium, jadi saya belum dalam posisi untuk meyakini itu adalah solusi terbaik. Buat saya, solusi terbaik adalah tetap melepaskannya ke market, ke kompetisi, sehingga publik juga akan mendapat benefit atau pilihan kepada siapa menyerahkan asuransi wajib TPL kendaraan bermotor mereka,” pungkas Delil.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Firdaus Djaelani mengatakan, dalam pembahasan asuransi wajib TPL dengan pemerintah, industri menghendaki supaya menggunakan skema konsorsium yang nantinya menaungi beberapa perusahaan asuransi. Ini pula yang akan memudahkan masyarakat dalam membayar premi hingga proses klaim.

“Konsorsium yang berisi beberapa perusahaan asuransi tersebut bisa bekerja sama dengan bengkel sehingga begitu kecelakaan terjadi, mobil korban akan difoto dan langsung dibawa ke bengkel- bengkel mitra dari konsorsium sehingga klaimnya tidak akan susah,” jelas Firdaus Djaelani dalam program Investor Market Today di IDTV, Selasa (30/7/2024).

Sebagai ilustrasi, saat kecelakaan terjadi, pelaku utama penyebab kecelakaan mesti bertanggung jawab secara material melalui proses hukum. Namun kerap kali dalam kenyataannya, keributan tentang siapa yang salah malah akan semakin memperkeruh situasi.

Nantinya, lewat kehadiran Asuransi Wajib TPL untuk kendaraan bermotor terkait risiko kecelakaan, baik pelaku maupun korban kecelakaan tak perlu lagi ribut-ribut karena dapat langsung membawa kendaraannya ke bengkel mitra untuk diperbaiki.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan mewajibkan kelompok masyarakat tertentu membayar premi asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) kendaraan bermotor untuk risiko kecelakaan. Lantas siapa sebenarnya yang mesti membayar premi dan siapa yang menerima manfaat dari proteksi asuransi ini?

Regulasi

Asuransi Wajib TPL diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Beleid ini juga dikenal sebagai omnibus law sektor keuangan yang terbit pada 12 Februari 2023 lalu.

Berdasarkan UU PPSK mendefinisikan Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan pelindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan UU untuk memberikan pelindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusi.

Ketentuan mengenai Asuransi Wajib tercantum dalam BAB VI tentang Perasuransian, Angka 15, Pasal 39A yang menyatakan bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Program Asuransi Wajib diantaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

UU PPSK selanjutnya memberi mandat kepada pemerintah untuk dapat mewajibkan kelompok tertentu dalam masyarakat ikut serta dalam Program Asuransi Wajib ini. Mereka yang ikut serta dalam program ini dapat pula diwajibkan membayar premi atau kontribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Asuransi Wajib diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapatkan persetujuan DPR. Dalam hal ini, pemerintah punya waktu dua tahun setelah UU PPSK terbit atau paling lambat pada 12 Februari 2025 untuk membentuk peraturan pelaksana tersebut.

Siapa Membayar, Siapa Terima Manfaat?

Direktur Teknik dan Operasional Indonesia Re, Delil Khairat menerangkan, secara umum, asuransi kendaraan bermotor atas risiko kecelakaan memberi proteksi terhadap kerugian material (material damage) dan kerugian cedera atau meninggal dunia (bodily injury). Lalu secara khusus, ada dua jenis komponen dalam asuransi kendaraan.

Pertama, asuransi kendaraan bermotor yang sudah banyak dikenal masyarakat. Ini merupakan perlindungan terhadap kerugian material (material damage) suatu kendaraan bermotor atas risiko kecelakaan atau bencana. Untuk jenis asuransi ini, pihak yang membayar premi adalah pemilik kendaraan. Sehingga jika terjadi kecelakaan, si pemilik kendaraan pula yang menerima manfaat atas risiko kendaraan rusak.

“Jadi situasinya di Indonesia saat ini, orang beli asuransi mobil itu karena dia sayang dengan mobilnya. Kalau ada apa-apa dengan mobilnya, maka ada asuransi yang mengcover. Itu motivasi utamanya, sama dengan asuransi rumah,” ungkap Delil kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Di sisi lain, asuransi kendaraan juga punya perluasan perlindungan bagi pemilik dan pengguna kendaraan mengalami risiko kecelakaan seperti cedera maupun meninggal dunia. Ini yang disebut sebagai manfaat asuransi kendaraan bermotor terkait risiko bodily injury. Ada juga yang menyebut ini sebagai asuransi kecelakaan.

Kedua, ada asuransi TPL kendaraan bermotor. Untuk jenis asuransi ini, manfaat perlindungan asuransi utamanya diberikan kepada pihak ketiga dari suatu kecelakaan. Pihak ketiga yang dimaksud adalah para pejalan kaki atau pengendara yang ditabrak oleh pengendara lain (bodily injury). Selain itu, asuransi TPL juga bisa memberi perlindungan terhadap kerugian material terhadap motor/mobil akibat kecelakaan hingga properti rusak di sekitar lokasi kecelakaan (material damage).

“Ini yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa orang di luar mobilnya itu, apakah pejalan kaki, atau pengendara lainnya, bisa juga terkena cedera tubuh atau bahkan meninggal (bodily injury), atau propertinya ikut rusak seperti motor atau mobil yang ditabrak ikut rusak (material injury). Kemungkinan lain misalnya mobil menabrak warung, sehingga warung itu rusak,” jelas Delil.

Adapun pihak yang membayar premi untuk asuransi wajib TPL kendaraan bermotor ini adalah para pemilik kendaraan. Tetapi, jenis Asuransi TPL atas risiko kecelakaan ini belum banyak dijalankan masyarakat yang juga pemilik kendaraan. Padahal, risiko kecelakaan juga membayangi mereka para pejalan kaki atau mereka yang sebenarnya berkendara dengan baik untuk menghindari kecelakaan.

Lebih dari itu, melalui kehadiran Asuransi Wajib TPL ini, si pelaku kecelakaan pun bisa ikut mendapat manfaat. Ia tak perlu menanggung biaya pengobatan atau santunan kepada korban kecelakaan, termasuk biaya kerusakan kendaraan atau properti sang korban.

“Manfaatnya yang pasti adalah bagi pengguna jalan, terutama para pengguna jalan yang lebih lemah. Misalnya, para pejalan kaki atas risiko tertabrak kendaraan. Selain itu, risiko kecelakaan yang dialami kendaraan roda dua terhadap pengendara roda empat,” jelas Delil.

Meniru Negara Lain?

Delil juga menerangkan, Indonesia bisa meniru beberapa negara tetangga seperti Malaysia yang sudah lebih dulu mewajibkan asuransi TPL kendaraan bermotor. Dalam kasus ini, Malaysia mewajibkan para pemilik kendaraan membayar premi asuransi TPL atas risiko cedera (bodily damage), bukan untuk risiko material (material damage).

Pendekatan pemerintah untuk memberi pelindungan terhadap para pengguna jalan ini juga diterapkan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Mereka yang punya kendaraan minimal wajib memiliki asuransi TPL sebagai pelindungan atas risiko cedera atau meninggal dunia akibat kecelakaan. Sementara kerugian atas kendaraan rusak (material damage) menyusul sebagai inisiatif masing-masing pemilik kendaraan.

Namun demikian, pemerintah Indonesia nantinya juga bisa mewajibkan masyarakat untuk memiliki asuransi wajib TPL secara sekaligus untuk risiko bodily injury dan material damage akibat kecelakaan. Tentu kajian dan pertimbangan sangat diperlukan, khususnya mengenai kemampuan bayar premi dari masyarakat itu sendiri.

“Dari perspektif itu saya rasa kita semua harus sepakat bahwa itu untuk menyediakan asuransi wajib TPL terutama untuk bodily injury adalah betul-betul ide yang sangat baik, yang seharusnya memang bisa diimplementasikan. Karena yang pertama yang mendapat manfaat adalah publik,” ujar Delil.

Dia menambahkan, saat ini Indonesia memang punya PT Jasa Raharja yang memberikan santunan atas risiko kecelakaan. Tetapi perlu juga dipahami bahwa besaran santunan Jasa Raharja itu sudah tidak lagi memadai untuk situasi sekarang, khususnya untuk menutupi segala macam biaya pengobatan.

“Ini ide yang cemerlang sekali karena akan ada pembagian pembebanan biaya. Artinya, pengobatan atas kecelakaan di jalan raya ini—karena sudah dicover asuransi wajib TPL kendaraan bermotor—maka tidak perlu lagi dicover oleh BPJS. Jadi ini membebaskan BPJS dari biaya yang cukup tinggi atas perawatan apabila terjadi kecelakaan di jalan raya, karena sudah dicover oleh asuransi wajib TPL,” pungkas Delil.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Asuransi BRI Life terus mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan serta sosial. Termasuk dukungan terhadap program pengembangan masyarakat yang berpotensi memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

"Tentunya BRI Life membuka ruang dengan penyelenggara maupun pihak lainnya, untuk dapat berkolaborasi dalam mendukung penerapan gaya hidup sehat masyarakat Indonesia dan memberikan literasi akan pentingnya memiliki perlindungan/proteksi untuk memberikan rasa aman dan nyaman," ujar Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi, dalam keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Hal ini sejalan dengan BRI Life yang turut memeriahkan ulang tahun ke-59 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan menjadi official insurance partner dalam penyelenggaraan event lari Digiland Run 2024. Event yang digelar Minggu, 28 Juli 2024 ini, ditujukan bagi masyarakat yang memiliki semangat menjaga hidup sehat dan ketertarikan pada olahraga lari.
"Digiland Run 2024 merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian puncak peringatan ulang tahun Telkom Indonesia, yang menyajikan berbagai kegiatan untuk komunitas dan masyarakat. Sebanyak 10 ribu pelari berkompetisi pada ajang ini, yang terbagi dalam beberapa kategori lomba, yakni 5K, 10K, dan 21K (Half Marathon), seluruh peserta memperoleh benefit berupa mini medical check up gratis serta asuransi kecelakaan diri Protection Sport (Pro Sport) dari BRI Life," jelas dia.

Baca juga: BRI Life-PNM Bersinergi Tingkatkan Kesejahteraan Nasabah Ultra Mikro

Asuransi perlindungan jiwa

Pro Sport merupakan salah satu produk asuransi dari BRI Life yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko kecelakaan saat melakukan aktivitas olahraga, baik olahraga umum sampai dengan olahraga ekstrem, berupa santunan meninggal dunia dan santunan perawatan rumah sakit karena aktivitas olahraga.

"BRI Life memberikan perlindungan khusus bagi para peserta lari melalui Protection Sport (Pro Sport), dengan uang Pertanggungan sebesar Rp25 juta. Harapan kami, teman-teman pelari dapat merasa terlindungi dan nyaman hingga garis finish," kata dia.

Selain itu, melalui Pro Sport, BRI Life juga mengcover peserta lari dari kejadian yang tidak diinginkan selama perlombaan, seperti penggantian biaya rawat jalan darurat, biaya operasi, biaya fisioterapi dan pemulihan, santunan patah tulang hingga meninggal dunia.

(AHL)

JAKARTA, investor.id – Asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kendaraan bermotor dinilai memiliki beberapa kelemahan jika pemerintah mulai menyelenggarakan pada 2025 mendatang. Oleh karena itu, kebijakan ini sebaiknya tidak digulirkan secara terburu-buru atau cenderung dipaksakan.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan mayoritas masyarakat atau publik masih belum percaya kepada pihak asuransi. Banyak kejadian bahwa uang asuransi dirampok dan dikorupsi atau dibawa kabur oknum dari pihak asuransi. Hal ini menyebabkan kepercayaan publik hilang dan belum percaya benar pada asuransi.

“Jadi masyarakat masih takut melihat asuransi ini disalahgunakan untuk hal lain dulu, apalagi kendaraan bermotor di Indonesia yang paling banyak adalah sepeda motor. Penggunanya itu bukan orang mampu, tapi melarat. Artinya tidak mampu secara keuangan. Mereka punya motor karena terpaksa bukan ingin dan tak ada pilihan lain. Jadi jangan dipaksa untuk memiliki asuransi kendaraan,” tegas Djoko saat dihubungi, Senin (29/7/2024).

Perilaku pihak asuransi yang tadinya dipercaya publik justru menyimpang dengan melakukan korupsi. Hal itu menjadi dasar dan alasan sederhana bagi masyarakat untuk tidak percaya kepada pihak asuransi.

Selain itu, menurut Djoko, alih-alih membayar asuransi kendaraan bermotor, banyak dari masyarakat belum punya rumah sendiri. Ini juga perlu menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah bahwa masyarakat punya kebutuhan hidup yang lebih penting. Oleh karena itu, tak elok bagi Indonesia mencontoh negara maju lain, padahal situasi dan kondisi masyarakatnya berbeda jauh.

Dari sana, niat pemerintah untuk membentuk asuransi wajib TPL khusus untuk kendaraan bermotor menjadi dipertanyakan. Menurut dia, kalau tujuannya untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, maka sebaiknya pemerintah membenahi tata kelola angkutan atau kendaraan umum, berikut sarana dan prasarana pendukungnya secara nasional.

“Kalau ingin adanya pergantian dari pihak ketiga (asuransi) saat terjadi kecelakaan, hal itu sudah dilakukan sebagian pemilik kendaraan yang merasa kendaraannya cukup mahal dan berharga, maka diasuransikan,” terang Djoko.

Benahi Dulu Transportasi Umum

Lebih lanjut, ia pun mendorong supaya asuransi kendaraan sebaiknya tetap seperti saat ini, yang bersifat sukarela atau belum diwajibkan. Kalau tujuannya agar dapat pergantian saat terjadi kecelakaan, masyarakat kecil memang tak punya pilihan alias terpaksa memilih motor sebagai moda transportasi sehari-hari karena terpaksa, mengingat biayanya yang mudah dan praktis.

Di sisi lain, hal tersebut diakibatkan pemerintah yang belum memberikan fasilitas terbaik untuk kendaraan umum bagi masyarakat di semua daerah atau secara nasional. Namun demikian, Djoko juga mengakui bahwa baru di wilayah DKI Jakarta saja yang kendaraan umumnya sudah lumayan baik dan terintegrasi.

“Tetapi kalau kita lihat di daerah-daerah masih buruk sekali angkutan umumnya. Belum ada pemerataan kesejahteraan daerah-daerah. Makanya orang yang menggunakan motor itu menilai asuransi kendaraan belum penting karena mereka masih kurang perekonomiannya dan sebenarnya lebih membutuhkan kendaraan umum yang layak dan banyak,” ungkap Djoko.

Pengamat transportasi ini mendorong agar pemerintah secepatnya membenahi pengadaan angkutan umum di semua daerah di Indonesia. Jangan hanya kota-kota besar saja yang menjadi perhatian utama.

“Ketika angkutan umum sudah membaik dan saling terintegrasi, maka waktu masyarakat yang menggunakannya tidak habis di jalan dan bisa menikmatinya. Tentunya hal ini bisa hasil kerjasama pihak swasta yang disubsidi oleh pemerintah. Operator swasta akan lebih baik dan pemerintah mensubsidinya. Bahkan dengan begitu nantinya bisa mengurangi jumlah pemakaian kendaraan pribadi,” pungkas Djoko.

Asuransi wajib TPL yang salah satunya mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). UU ini membuka opsi kepada pemerintah yang dapat membentuk asuransi wajib TPL, dimana pemerintah paling lambat mesti menerbitkan aturan pelaksanaanya pada Februari 2025 mendatang atau dua tahun setelah UU PPSK terbit.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kerugian material atas kecelakaan yang terjadi di Indonesia tercatat mencapai Rp 280 miliar setahun penuh pada 2022 lalu. Kerugian financial yang dirasakan masyarakat itu coba untuk ditekan pemerintah melalui wacana membentuk asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) untuk kendaraan bermotor.

Mengacu data Polri yang dirujuk Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kerugian materi dari kecelakaan di Indonesia mencapai Rp 280,00 miliar pada tahun 2022 terhadap sebanyak 139.258 kasus kecelakaan. Dari jumlah itu, sebanyak 28.131 orang meninggal dunia, sebanyak 13.364 orang luka berat, dan sebanyak 160.449 orang luka ringan.

Dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, berat, hingga meninggal, pelindungan asuransi wajib bagi masyarakat sudah tercover oleh program yang saat ini dijalankan PT Jasa Raharja. Korban kecelakaan, baik yang di dalam maupun di luar kendaraan bisa mendapatkan santunan sesuai amanat Undang-Undang (UU) 33 dan 34 Tahun 1964.

Namun demikian, belum ada amanat UU yang ditujukan untuk memberi pelindungan materi atas kerugian dari peristiwa kecelakaan, termasuk kerugian finansial dari kendaraan bermotor mobil atau motor. Bertolak dari sana, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) berupaya mengakomodasi pelindungan finansial atas kerugian materi atas risiko kecelakaan.

UU ini membuka ruang bagi pemerintah untuk mewajibkan kelompok masyarakat tertentu mengikuti program asuransi wajib TPL yang diantaranya, terkait risiko kecelakaan hingga risiko bencana. Keputusan paling lambat untuk pemerintah membentuk program ini adalah pada Februari 2025 mendatang, melalui peraturan pelaksana.

Merespons wacana pembentukan asuransi wajib TPL ini, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berpandangan positif dengan menimbang tiga sisi yang akan bersentuhan langsung dari program tersebut.

“Ada tiga sisi yang bisa kita lihat. Dari perspektif konsumen masih rendahnya angka literasi dan inklusi. Ini terkait produk atau layanan sektor perasuransian yang masih relatif rendah,” kata Direktur Eksekutif AAUI, Bern Dwyanto saat dihubungi, pada Minggu (28/7/2024).

Menurut dia, tingkat literasi berkaitan dengan produk dan layanan asuransi yang terbilang masih terbatas. Produk asuransi yang ada saat ini cukup kompleks untuk dipahami oleh masyarakat luas, sehingga diperlukan inovasi dan kreativitas dari setiap perusahaan asuransi untuk menjawab hal ini.

Dongkrak Kepercayaan Masyarakat

Dari persoalan tersebut, maka pengaruhnya kepada inklusi asuransi atau pemanfaatan produk dan layanan asuransi oleh masyarakat Indonesia yang juga masih rendah. Ini semakin sulit dipacu kala tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi cenderung menurun, seiring kasus-kasus yang menimpa sejumlah perusahaan asuransi. Bern mengungkapkan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan AseanInsurance Surveillance Report tahun 2022, penetrasi perasuransian di Indonesia memang telah diatas Filipina, namun tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan Singapura.

“Untuk densitas Indonesia 2,7% diatas Filipina dan di bawah Malaysia. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara maju, TPL Insurance sudah menjadi suatu asuransi yang wajib dimiliki seluruh pengendara,” papar dia.

Menurutnya, asuransi wajib TPL dapat mengurangi beban keuangan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas. Melalui asuransi wajib TPL, pemerintah membagi risiko keuangan dengan perusahaan asuransi swasta, khususnya dalam rangka penyediaan pelindungan kerugian materi atas risiko kecelakaan. Ini dapat menjadi cara pemerintah memberi pelindungkan kepada rakyatnya melalui skema asuransi.

Perspektif kedua dari sisi pelaku usaha atau industri. Dalam hal ini, asosiasi bersama perusahaan asuransi umum mesti mendorong terciptanya keinginan masyarakat untuk berasuransi. Oleh karena itu, peningkatan permodalan jadi salah satu cara, agar suatu perusahaan asuransi punya kapabilitas lebih untuk melakukan misi tersebut.

Lebih dari itu, perusahaan asuransi juga mesti memastikan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat di masa mendatang. Dengan permodalan yang memadai, perusahaan asuransi bisa memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang seperti di bidang aktuaria, investasi, dan teknologi informasi (TI).

“Sayangnya digitalisasi kegiatan usaha belum optimal untuk meningkatkan akses langsung ke konsumen. Lalu masih adanya kelemahan dalam penerapan GCG (good corporate governance) dan manajemen risiko yang efektif,” urai Bern.

Ketiga yaitu dari perspektif regulator. Dia bilang, perlu adanya alokasi sumber daya manusia untuk regulator bisa mengawasi secara efektif dan efisien. Selain itu, perlu kesesuaian kerangka peraturan dan pengawasan dengan standar internasional. Sehingga kedepannya terjadi sinergi yang lebih erat lagi antara regulator, asosiasi, dan industri dalam mewujudkan sektor perasuransian yang sehat, efisien, dan berintegritas.

Pembenahan dari sektor jasa asuransi juga perlu dilakukan saat ini guna memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tahapannya dengan penguatan ketahanan dan daya saing industri perasuransian. “Kemudian pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem industri perasuransian. Dilanjutkan dengan akselerasi transformasi digital dan penguatan pengaturan dan pengawasan,” pungkas Bern.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) menggandeng PT Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) untuk penyediaan program benefit asuransi personal accident. Di mana, kerjasama tersebut dilakukan pada 22 Juli 2024 lalu.

Dalam keterbukaan informasi Kamis (24/7), nilai transaksi maksimum atas kerjasama tersebut senilai Rp 510 juta belum termasuk PPN. Adapun, transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi.

Seperti diketahui, Allo Bank dan Mega Insurance dikendalikan oleh pemegang saham yang sama yaitu PT CT Corpora dan tergabung dalam ekosistem CT Corp.

Dengan posisi modal disetor Allo Bank per 31 Maret 2024 senilai Rp 2,17 triliun, maka transaksi afiliasi ini tidak melebihi 0,5% dari total modal disetor atau tidak melebihi Rp 5 miliar.

“Dengan demikian, perseroan hanya wajib lapor kepada OJK paling lambat akhir hari kerja kedua setelah terjadinya transaksi,” ujar Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo.

Indra juga bilang alasan menggandeng Mega Insurance karena untuk sinergi dan efisiensi yang bisa ditingkatkan lebih lanjut melalui pelayanan terpadu satu atap, CT Corp.

Menurutnya, langkah ini dapat meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah serta memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi Allo Bank.

“Transaksi yang dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi tidak akan memberikan manfaat yang sama seperti transaksi dengan pihak terafiliasi,” tandasnya.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah berencana menjalankan Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan.

Lantas, kapan asuransi wajib kendaraan tersebut diberlakukan?

Melansir infopublik.id, asuransi wajib kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.

Ogi menjelaskan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability – TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," ujar Ogi di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK diundangkan.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut," jelas Ogi.

Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," papar Ogi.

Mengutip Kompas.com, pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor, seperti motor dan mobil, untuk diikutsertakan asuransi third party liability (TPL), mulai Januari 2025.

TPL adalah asuransi yang menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain.

Bila kendaraan sudah didaftarkan pada asuransi TPL, maka korban bakal menerima penggantian kerugian material dan mendapat santunan dari asuransi.

PASURUAN, iNews.id - Peserta turnamen golf dalam rangka HUT ke-63 Bank Jatim mengapresiasi dukungan dari MNC Life dalam kegiatan bergengsi ini. Dukungan tersebut dalam bentuk asuransi kecelakaan kepada para peserta turnamen.

Pernyataan itu disampaikan oleh Fenty Rischana, salah satu peserta turnamen golf wanita. Dia mengucapkan terima kasih kepada MNC Life atas dukungannya dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Jatim ini.

"Sangat terima kasih kepada MNC Life yang sudah berkontribusi kegiatan Bank Jatim. Di HUT ke-63 Bank Jatim ini di acara turnamen golf, kami di-support dengan mengover kecelakaan oleh MNC Life," ujar Fenty di Taman Dayu Golf Club and Resort, Sabtu (13/7/2024). 

Sementara itu, Direktur Utama MNC Life, Risye Dillianti mengatakan, pemberian asuransi kecelakaan ini merupakan hasil kerja sama antara MNC Life dan Bank Jatim. 

"Bentuk komitmen kami yang telah bekerja sama dengan Bank Jatim, MNC Life memberikan dukungan memberikan asuransi kecelakaan kepada seluruh peserta turnamen golf hari ini dalam rangkaian memperingati HUT Bank Jatim yang ke-63," ucap Risye Dillianti di lokasi.

Sebanyak 200 golfer mengikuti turnamen golf bergengsi ini untuk menyemarakkan ulang tahun Bank Jatim. Turnamen diadakan di padang golf yang berlokasi di Jalan Surabaya-Malang, tepatnya di Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Editor: Kurnia Illahi

PASURUAN, iNews.id - MNC Life hadir sebagai sponsor di turnamen golf bergengsi dalam rangka HUT ke-63 Bank Jatim yang diadakan di Taman Dayu Golf Club and Resort, Sabtu (13/7/2024). Kehadiran MNC Life diwarnai pemberian asuransi kecelakaan kepada para peserta golf untuk memberikan kenyamanan dan keamanan selama pertandingan.

Sebanyak 200 golfer mengikuti turnamen golf bergengsi ini untuk menyemarakkan ulang tahun Bank Jatim. Turnamen ini diadakan di padang golf yang berlokasi di Jalan Surabaya-Malang, tepatnya di Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Direktur Utama MNC Life, Risye Dillianti mengatakan, pemberian asuransi kecelakaan ini merupakan hasil kerja sama antara MNC Life dan Bank Jatim. 

"Bentuk komitmen kami yang telah bekerja sama dengan Bank Jatim, MNC Life memberikan dukungan memberikan asuransi kecelakaan kepada seluruh peserta turnamen golf hari ini dalam rangkaian memperingati HUT Bank Jatim yang ke-63," ujar Risye Dillianti di lokasi, Sabtu (13/7/2024).

Direktur Manajemen Risiko Bank Jatim Eko Susetyono merespons positif kerja sama ini dan mengapresiasi MNC Life telah membantu memberikan asuransi kecelakaan kepada para golfer dalam rangka merayakan HUT ke-63. 

Pemberian asuransi ini dinilai salah satu bentuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Jatim. "Mudah-mudahan kerja sama kita antara Bank Jatim dengan MNC Life bisa terus berlanjut dalam rangka untuk pengembangan kesejahteraan dan pemerataan perekonomian masyarakat Jatim," ucap Eko.

Editor: Kurnia Illahi