Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin sinergi strategis dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dalam upaya memperkuat dukungan bagi pengusaha muda di seluruh Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium BRIlian Center, Jakarta beberapa waktu lalu, bertujuan untuk menyediakan akses permodalan, fasilitas layanan perbankan, serta berbagai kemudahan lain bagi anggota HIPMI.

Kerja sama ini menjadi wujud komitmen BRI sebagai agen pembangunan yang berperan aktif dalam mendukung sektor UMKM, sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Terkait dengan hal tersebut, Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto menyampaikan antusiasmenya terhadap sinergi ini. Dia berharap kolaborasi BRI dan HIPMI dapat memperluas akses permodalan dan memperkuat pengembangan bisnis anggota HIPMI di seluruh Indonesia.

"Sebagai agent of development, BRI Group berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1.353,36 triliun, dengan sekitar 81,70% atau Rp 1.105,70 triliun khusus dialokasikan untuk segmen UMKM," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Amam menambahkan kerja sama ini adalah langkah nyata BRI dalam memperkuat UMKM di seluruh ekosistem perekonomian nasional.

"Dengan berbagai pemberdayaan dan layanan perbankan yang kami berikan, kami berharap dapat mendorong anggota HIPMI naik kelas," katanya.

"Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, BRI bertekad membantu pengusaha muda mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, hingga memperbesar kontribusi bagi perekonomian nasional. Dukungan BRI didasari kepercayaan bahwa pengusaha muda yang inovatif akan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan," lanjut Amam.

Sementara itu, Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD BPP HIPMI Mufti Anam mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh BRI bagi anggota HIPMI, khususnya dalam hal akses layanan perbankan dan permodalan.

"Dengan adanya MoU ini, berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan dapat dinikmati oleh rekan-rekan kami di BPP HIPMI. Kami sangat berterima kasih atas kemitraan ini, yang memungkinkan akses permodalan lebih mudah bagi anggota kami. Dukungan ini akan membantu rekan-rekan anggota HIPMI di daerah serta menjadi solusi bagi tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing," ungkapnya.

Di sisi lain, Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Margaret Srijaya menjelaskan program ini bukan sekadar wacana atau MoU, melainkan telah dijalankan dengan langkah nyata, termasuk realisasi program kartu kredit bisnis.

"Hingga kini, sudah ada ratusan pengajuan kartu kredit bisnis dari HIPMI kepada BRI. Selain itu, terdapat pengajuan pinjaman yang sudah terealisasi dengan total mencapai Rp110 miliar," ujarnya.

(akn/ega)

Jakarta -

Serikat buruh berencana akan melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. Kebijakan tersebut sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto mengatakan pihaknya menolak RPMK tersebut apabila tidak dibahas bersama pihak-pihak yang terkena dampak. Selain itu, dia juga mengusulkan revisi PP 28/2024 tentang Kesehatan lantaran memicu industri hasil tembakau (IHT) yang semakin tertekan.

"Kami akan menolak RPMK yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang berdampak," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Sudarto menjelaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berjanji kepada pihaknya akan dilibatkan dalam pembahasan pengetatan aturan tembakau. Kesepakatan tersebut terjadi usai ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemenkes pada 10 Oktober lalu.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan akan terjadi pembahasan mengenai aturan tersebut, Sudarto bilang pihaknya sudah menanyakan kembali terkait hal itu. Dia bilang, pihak Kemenkes berusaha menepati janjinya.

"Jadi kalau Kemenkes kan sebetulnya sudah membuat kesepakatan dengan kami, kami akan diundang atau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, kami juga sudah tanya sih, masih dijanjikan juga sih, cuma memang harus jaga-jaga. Kalau pemerintah tidak punya etikat baik, ya jangan salahkan kami," terangnya.

Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya apabila Kemenkes ingkar janji, seperti mendatangi Istana hingga melapor ke Prabowo. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Oh iya, kami akan laporkan (ke Prabowo), kalau memang benar-benar Kemenkes tidak punya etikat baik. Jadi, jangan kan ke Kementerian kalau memang sudah waktunya harus ke istana, ya kita juga sampaikan ke istana," terangnya.

Dia menjelaskan industri hasil tembakau (IHT) menyerap tenaga kerja yang begitu besar. Sebagian besar tenaga kerja di IHT melibatkan ibu rumah tangga dengan pendidikan yang rendah.

Dia menilai apabila industri tersebut tertekan bisa menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, dia menilai tidak mudah ada industri pengganti yang dapat menyerap tenaga kerja perempuan yang berpendidikan rendah.

"Jadi industri tembakau ini memberi ruang loh kepada kaum wanita. Pendidikan terbatas itu kadang-kadang bukan karena mereka belum mulai sekolah, karena akses mendapatkan pendidikan juga gak gampang di negara ini. Nah, itu sangat ramah untuk mereka, dan itulah lapangan kerja industri tembakau. Makanya, nggak mudah kalaupun ada industri pengganti mereka untuk bisa direkrut, mereka mendapat kesejahteraan yang sama seperti IHT, nggak mudah," jelas dia.

(kil/kil)

Jakarta -

Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos dalam PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai bisa merugikan para pedagang pasar jika benar berlaku. Omzet pedagang bisa turun gara-gara aturan itu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman menjelaskan aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek tersebut dikhawatirkan bisa menyuburkan peredaran rokok ilegal dalam negeri.

Padahal rokok-rokok ilegal ini biasanya memiliki harga jual yang jauh lebih murah daripada rokok konvensional atau legal. Perbedaan harga inilah yang berpotensi membuat para perokok beralih dari rokok legal menjadi rokok ilegal.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya dalam dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Indikasinya adalah mereka beralih ke rokok yang lebih murah dan sebagian dari yang saya kenal itu juga memang mengkonsumsi rokok yang memang mereknya tidak mainstream, terus saya kurang tahu itu ada cukainya atau tidak gitu," katanya lagi.

Mujiburrohman mengatakan kondisi inilah yang secara tidak langsung dapat menurunkan omzet pedagang pasar. Padahal selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet imbas peredaran rokok ilegal.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku tidak pernah meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permintaan tambahan anggaran disebut langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menelepon sang Bendahara Negara.

"Saya nggak pernah minta tambahan (anggaran), yang minta presidennya, karena yang minta pak presiden langsung telepon beliau (Sri Mulyani) kalau tugas baru," ungkap Basuki yang membuat gelak tawa tamu undangan dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sri Mulyani yang juga hadir dalam acara tersebut tertawa. Dia bilang bahwa Basuki santai soal tambahan anggaran karena presiden yang meminta langsung.

"Teleponnya ke Pak Bas dan ke saya langsung. Jadi beliau (Basuki) tinggal ongkang-ongkang, udah ditelepon pak presiden," beber Sri Mulyani.

Sebelum itu, dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan hubungan pertemanannya dengan Basuki tidak selalu rukun seperti yang terlihat. Dia bilang Kementerian PUPR selalu meminta tambahan anggaran, sementara sebagai Bendahara Negara harus membaginya kepada semua kementerian dan lembaga (K/L).

"Kalau saya sama Pak Bas, mungkin masyarakat melihatnya selalu kelihatan rukun, itu tidak selalu begitu, tidak selalu. Karena semuanya tahu, beliau selalu meminta tambahan dan kami sebagai Bendahara Negara harus membagi kepada semua kementerian/lembaga sampai daerah yang semuanya pasti tidak ada yang volatil minta turun, tapi selalu minta nambah," tutur Sri Mulyani.

"Jadi ya kami selalu kemudian, 'Pak Bas agak direm sedikit, tolong yang ini'. Jadi itulah, tapi karena hubungan kami adalah secara profesional, saling menghormati dan saling memahami tugas masing-masing, maka kami bisa terus menjaga hubungan baik personal maupun kelembagaan yang baik," tambahnya.

Sri Mulyani menyebut hal itu menjadi dinamika yang sering terjadi. Dikarenakan hubungan baiknya berdasarkan kecintaan pada republik bersama, keduanya pun disebut bisa bertukar pikiran dan mencoba mencari solusinya.

"Kalau kita menghadapi berbagai hal, ya saya menjelaskan, 'Pak, situasinya seperti ini'. Pak Bas 'saya harus membangun ini karena diminta dan besok harus diresmikan'. Nah, ini semuanya menjadi salah satu dinamika," ucap Sri Mulyani.

(aid/ara)

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat telah mengumumkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029 pada Rabu, 4 September 2024.

Lima nama itu di antaranya Politikus PDIP Daniel Lumban Tobing, auditor BPK Akhsanul Khaq, Politikus Golkar Bobby Adhityo Rizaldi, Irjen Kemhan Budi Prijono, dan Politikus PKB Fathan.

Meski demikian, proses pendaftaran hingga pemilihan lima anggota BPK terpilih ini menyisakan berbagai fakta. Berikut ini rangkuman fakta atas pemilihan anggota BPK di DPR.

Dipilih Secara Aklamasi di Komisi XI DPR

Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan komisinya memilih lima anggota BPK terpilih secara aklamasi. “Sudah disampaikan,” kata dia kemarin.

Sebelumnya, Amir mengatakan saat memilih anggota BPK para anggota dewan akan memberikan pandangan atas makalah, paparan, dan cara menjawab peserta dalam uji kepatutan dan kelayakan. “Kita langsung pemilihan. Biasanya kalau tidak ada kesempatan akan ada voting,” kata dia.

Sementara itu, Amir mengakui ada unsur politis dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Pada pemilihan tahun ini, DPR mencatat ada 75 peserta yang menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

“Ini kan politis, ya, artinya apapun itu kalau sudah pemilihan yang seperti itu pasti aspek politis pasti ada, ini tergantung masing-masing anggota menilai,” kata Amir.

Selain itu, Amir memastikan para peserta yang berasal dari kalangan masyarakat, aktivits, partai politik, dan sebagainya mendapat perlakuan yang sama dalam proses seleksi. Dia menyebut DPR tak membeda-bedakan latar belakang peserta.

“Saya kira kita sama, kita kasih waktu sama, ruang sama,” kata Amir.

Uji Kelayakan Diikuti 75 Peserta, Hanya Diberi Waktu 30 Menit

Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota BPK di DPR telah berlangsung sejak 2 hingga 4 September kemarin. Dalam pelaksanaannya, fit and proper test ini digelar di tiga tempat di Gedung Nusantara I, yaitu ruang rapat Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKN), Pansus C, dan Komisi XI DPR.

DPR mencatat ada 75 calon anggota BPK yang menjalani uji seleksi. Saat menjalani fit and proper test itu, para peserta hanya diberikan waktu 30 menit untuk mempresentasikan program dan tanya jawab. Dari jumlah itu, 10 menit untuk menjelaskan program dari peserta, 20 menit untuk tanya-jawab sekaligus pendalaman dari anggota Komisi XI DPR.

Anggota Terpilih Diduga Didukung Pengusaha Besar

Politikus Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizal, masuk dalam lima daftar calon anggota BPK terpilih periode 2024-2029. Dalam salinan keputusan Komisi XI DPR yang diterima Tempo, Bobby menduduki rangking dua setelah auditor BPK Akhsanul Khaq.

“Sudah disampaikan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen, pada Rabu, 4 September 2024.

Dalam laporan Majalah Tempo edisi pekan ini, Bobby mendapat dukungan dari pengusaha besar, yaitu Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji isam, pemilik Jhonlin Group. Menurut seorang politikus, pada Jumat, 23 Agustus 2024, Bobby dibawa Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menemui Isam di rumahnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Kepada Isam, Sarmuji memperkenalkan Bobby sebagai calon anggota BPK. Mereka ditemani orang dekat Isam yang juga politikus NasDem, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda; anggota Komisi XI DPR dari Fraksi NasDem, Charles Meikyansyah; dan Politikus Golkar Aditya Moha.

Baca juga: Koalisi Partai Politik dalam Seleksi Anggota BPK

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia kembali menegaskan perannya di bidang audit dan tata kelola dengan menjadi tuan rumah Konferensi Auditor Internal Asia Pasifik (ACIIA) pada 28 hingga 29 Agustus 2024 di Bali. Acara bergengsi ini diselenggarakan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia dan dihadiri oleh para profesional terkemuka dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.

Angela Simatupang, President IIA Indonesia sekaligus Senior Partner & Head of Governance Risk Control & Technology Consulting RSM Indonesia, dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (28/8/2024), menyatakan bahwa konferensi ini merupakan momen penting untuk membahas isu-isu strategis yang dihadapi oleh auditor internal di kawasan Asia Pasifik.

"Konferensi ini memberikan kesempatan bagi kita semua untuk belajar, berbagi, dan berkolaborasi demi meningkatkan kualitas audit internal serta tata kelola yang berdampak besar bagi keberlanjutan organisasi di Asia Pasifik," ujarnya.

Konferensi ini akan menghadirkan lebih dari 28 pembicara terkemuka dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Beberapa pembicara yang hadir di antaranya adalah Komisioner OJK, Sophia Watimena; Chairman IIA Global Board, Sally-Anne Pitt; Ketua Dewan Standar Audit Internasional (IIASB) yang juga VP & Chief Auditor AIG, Naohiro Mouri dan Anggota Dewan Standar IIASB Angela Simatupang yang juga anggota Global Board RSM International, serta tokoh-tokoh penting lainnya seperti Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, dan Komisaris IFG, Fauzi Ichsan.

Dengan tema "Purposeful Impact" konferensi ini akan membahas topik-topik strategis yang relevan dengan profesi auditor internal, seperti keuangan berkelanjutan di Indonesia, standar audit internal global terbaru yang akan efektif mulai Januari 2025, perlindungan data pribadi, hingga penerapan artificial intelligence dalam proses audit. Topik lain yang tidak kalah penting adalah sustainability reporting dan ESG, transformasi audit internal, serta peran auditor dalam optimisasi layanan publik.

“Sebagai tuan rumah konferensi ini, Indonesia memiliki kesempatan luar biasa untuk menunjukkan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang audit internal dan tata kelola. Kami berharap, melalui diskusi mendalam dan sesi kolaboratif, para peserta dapat memperoleh wawasan berharga yang dapat diterapkan dalam praktik mereka sehari-hari. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa standar audit internal di Asia Pasifik terus berkembang dan mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks,” jelas Angela.

Sementara itu, Chair Organizing Committee dan Governor IIA Indonesia, Dyan Garneta Paramita Sari yang juga menjabat sebagai Direktur IMHLP Kementerian Perindustrian, menyampaikan bahwa konferensi ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk memperkuat hubungan dan kolaborasi antar-profesional di kawasan Asia Pasifik.

"Kami berkomitmen untuk menjadikan ACIIA 2024 sebagai forum yang tidak hanya berbobot secara keilmuan, tetapi juga mampu menginspirasi para peserta untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan masa depan di bidang audit dan tata kelola," ungkapnya.

Bali: Indonesia kembali menegaskan perannya di bidang audit dan tata kelola dengan menjadi tuan rumah Konferensi Auditor Internal Asia Pasifik (ACIIA). Acara yang diselenggarakan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia ini menjadi momen untuk meningkatkan kualitas auditor dalam negeri.

baca juga: ADB Revisi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Naik Jadi 5%

President IIA Indonesia Angela Simatupang menyatakan konferensi ini merupakan momen penting untuk membahas isu-isu strategis yang dihadapi oleh auditor internal di kawasan Asia Pasifik.

"Konferensi ini memberikan kesempatan bagi kita semua untuk belajar, berbagi, dan berkolaborasi demi meningkatkan kualitas audit internal serta tata kelola yang berdampak besar bagi keberlanjutan organisasi di Asia Pasifik," ujar dia, Kamis, 29 Agustus 2024.

Dengan tema "Purposeful Impact", konferensi ini akan membahas topik-topik strategis yang relevan dengan profesi auditor internal, seperti keuangan berkelanjutan di Indonesia, standar audit internal global terbaru yang akan efektif mulai Januari 2025.
Kemudian perlindungan data pribadi, hingga penerapan artificial intelligence dalam proses audit. Topik lain yang tidak kalah penting adalah sustainability reporting dan ESG, transformasi audit internal, serta peran auditor dalam optimisasi layanan publik.

"Sebagai tuan rumah konferensi ini, Indonesia memiliki kesempatan luar biasa untuk menunjukkan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang audit internal dan tata kelola. Kami berharap, melalui diskusi mendalam dan sesi kolaboratif, para peserta dapat memperoleh wawasan berharga yang dapat diterapkan dalam praktik mereka sehari-hari. Ini adalah langkah penting untuk memastikan standar audit internal di Asia Pasifik terus berkembang dan mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks,” jelas Angela.

Kolaborasi di Asia Pasifik

Sementara itu, Chair Organizing Committee dan Governor IIA Indonesia, Dyan Garneta Paramita Sari yang juga menjabat sebagai Direktur IMHLP Kementerian Perindustrian, menyampaikan konferensi ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk memperkuat hubungan dan kolaborasi antar-profesional di kawasan Asia Pasifik.

"Kami berkomitmen untuk menjadikan ACIIA 2024 sebagai forum yang tidak hanya berbobot secara keilmuan, tetapi juga mampu menginspirasi para peserta untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan masa depan di bidang audit dan tata kelola," ungkap dia.

Dengan kehadiran para pemimpin dari berbagai sektor, ACIIA 2024 diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mengangkat standar profesi auditor internal di kawasan Asia Pasifik, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam mendukung pengembangan keahlian di bidang ini. Konferensi ini akan menghadirkan lebih dari 28 pembicara dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura.

(SAW)