Pembentukan Badan Penerimaan Negara oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto nampak belum bisa terwujud. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo

Badan Penerimaan Negara rencananya dibentuk sebagai pengganti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Menurut Dradjad Badan Penerimaan Negara tertunda karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal lanjut di Kabinet Prabowo sebagai Menteri Keuangan lagi, tidak setuju .

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Lalu bagaimana respons Sri Mulyani? Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) sebelum acara makan siang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani enggan berkomentar soal Badan Penerimaan Negara.

Dia cuma diam mendengar pertanyaan soal Badan Penerimaan Negara tak jadi dibentuk dan langsung berjalan cepat masuk ke Istana Negara.

Saat keluar dari Istana Negara, Sri Mulyani kembali ditanyai soal hal ini. Responsnya tetap sama, tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Setelah ditanya, dia langsung bergegas masuk ke mobilnya, melempar senyum ke awak media, dan mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih ya," ujar Sri Mulyani sambil melempar senyum kepada para awak media di Istana.

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut Sri Mulyani tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan untuk jadi Badan Penerimaan Negara dan dia menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Hal ini berbeda dari kabar yang terdengar sebelumnya, di mana akan dibentuk Badan Penerimaan Negara.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ini telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Bahkan saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

"Di situ jelas Prabowo-Gibran akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, target tersebut tidak serta merta diterapkan. Hal tersebut berdasarkan pada masukan dari Bank Dunia (World Bank) yang menyebut kalau potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.

Salah satu upaya untuk mencapai itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak. Dengan demikian, tidak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Information Technology (IT). Ia optimistis Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"It's the matter of time and will, Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," katanya.

Di samping itu, pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga berencana akan menurunkan pajak badan dari 22% menjadi 20%, mendekati tarif di Singapura dan Hong Kong.

"Tarif pajak 22% hendaknya kita turunkan menjadi 20%, mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama lagi. Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ujar Hashim.

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Badan Penerimaan Negara yang khusus untuk mengurus penerimaan. Lembaga tersebut merupakan gabungan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal itu disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Proses pembentukan kelembagaan itu akan dimulai Januari 2025.

"Pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan, Insyaallah akan ada menteri penerimaan negara yang mengurus pajak, cukai dan PNBP, jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," kata Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Menurut Burhanuddin, political will nggak bisa melulu diandalkan untuk melaksanakan program strategis. Karenanya perlu ada kapasitas untuk melaksanakannya lewat perubahan kelembagaan.

"Jadi political will melulu nggak bisa, harus ada capacity to implement will itu. Karena itu lah maka perlu ada perubahan kelembagaan," ucapnya.

Selain membentuk Badan Penerimaan Negara, Prabowo juga disebut akan melakukan transformasi kelembagaan dari Kementerian BUMN.

"Karena BUMN kita ini ternyata dikumpul-kumpul jumlahnya hampir US$ 1 triliun lah, sekitar 60% dari PDB kita. Tapi ya sumbangannya barang kali sekarang ini memang harus kita perbaiki, kita tingkatkan sehingga harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural dan transformasi manajemen," tegasnya.

"Jadi itu yang nanti barangkali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," tambahnya.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk dua instansi baru, yaitu Kementerian Perumahan dan Badan Penerimaan Negara.

Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipecah, sehingga Kementerian PU dan Kementerian Perumahan akan berdiri masing-masing.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurut Hashim pembentukan Kementerian Perumahan sebagai komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot perumahan. Selain itu untuk menopang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.

Hashim mengatakan, langkah ini diharapkan dapat mendorong pengembangan UMKM di daerah, sekaligus menciptakan middle class atau kelas menengah baru. Hal ini juga sebagai salah satu langkah dalam merespons jumlah kelas menengah RI yang berkurang drastis.

"Ada statement dari pemerintah, kelas menengah Indonesia berkurang kurang lebih 9 juta orang. Prabowo-Gibran ingin kembangkan dan ingin membesarkan kelas menengah kita. Dan ini akan dari UMKM, BUMDes, ini akan jadi nanti salah satu penggerak. Nah angka itu adalah angka tahunan ya, 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan," ujarnya.

Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.

Badan Penerimaan Negara

Sedangkan untuk Badan Penerimaan Negara, kata Hashim, Prabowo juga telah menyetujui pembentukan badan tersebut. Ia juga menekankan kalau badan baru ini bukan sebagai langkah bagi-bagi kursi, melainkan meningkatkan penerimaan negara.

"Mungkin direktorat jenderal PNBP dan bea cukai ini nantinya fokusnya untuk penerimaan negara," kata dia.

Langkah ini diharapkan dapat membantu menggenjot penerimaan negara RI dari yang saat ini sebesar 12,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini terbilang cukup rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran ingin meningkatkan penerimaan negara dari 12,7 persen, secara pelan-pelan target kita dalam 5 tahun Indonesia akan mencapai sama dengan Vietnam, (yaitu) dari 12,7 persen target kita adalah 2029, 2030 penerimaan negara kita sama dengan Vietnam 23%," ujar Hashim.