Menteri BUMN Erick Thohir kedatangan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, Jumat (8/11). Dalam kesempatan itu Erick menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk terus melakukan bersih-bersih.

"Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, dimana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda. Dan tentu sekarang sama di periode kedua program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurut Erick, Kementerian BUMN dan BPPIK akan bersinergi dalam mengawal proses pembangunan oleh perusahaan pelat merah. Menurut Erick, dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan program-program melainkan juga efisiensi, serta menekan korupsi.

"Saya membuka pintu selebar-lebarnya (untuk BPPIK) karena kita yakin kita bisa maju ke depan itu karena memang efisiensi dan juga menekan yang namanya korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Aries, Sejak BPPIK dibentuk oleh Prabowo, dirinya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga di Tanah Air. Termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, BPKP dan sekarang Kementerian BUMN.

"Tentunya nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, ke KPK dan beberapa kementerian yang perlu kita kunjungi untuk menindaklanjuti. Memastikan, mengawasi dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Kita semuanya tahu, beliau sudah menyampaikan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, kebocoran di Indonesia ini sangat luar biasa," bebernya.

Bahkan ada juga aparat atau orang dalam yang terlibat tindak pidana korupsi. Ia sempat menyinggung kasus judi online yang melibatkan orang dalam Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Oleh karena itu, kata Aries, pihaknya akan lebih concern untuk bekerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti potensi kasus serupa sampai ke akar-akarnya. Apalagi Prabowo sudah menyampaikan bahwa negara tidak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih.

"Aparat jangan menjadi maling. Uang rakyat justru harus mengamankan. Oleh karena itu, kebocoran yang cukup besar di APBN dan APBD akan kita tindak lanjuti terus. Dengan kebocoran yang semakin kecil, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi," tutur Aries.

Ia juga mengajak pengusaha bersinergi dengan pemerintah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, seperti illegal mining, illegal logging, illegal fishing, illegal planting, penyelundupan, narkoba dan lain sebagainya.

Presiden Prabowo Subianto membentuk sebuah badan baru yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi program-program para menteri. Badan baru itu tepatnya adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Orang nomor satu di Indonesia itu memaparkan fungsi badan baru tersebut di depan para menterinya dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saya ada tambahan lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program semua proyek yang kita akan lancarkan," papar Prabowo dalam sambutan sidang kabinet, Rabu (23/10/2024) kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo sempat menegaskan jangan sampai ada proyek-proyek yang menjadi mercusuar dan tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkannya sebagai pemimpin negara.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," tegas Prabowo.

Adapun, Selasa 22 Oktober 2024 yang lalu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus baru saja dilantik Prabowo. Posisi itu diisi oleh Aris Marsudiyanto.

Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

"Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat," ungkap Aris.

Aris bilang posisinya setingkat dengan menteri dengan koordinasi langsung ke presiden. Di sisi lain, pihaknya juga diberi wewenang untuk melakukan investigasi khusus soal program pemerintah bila diperlukan.

"Jadi ini badan baru setingkat Menteri. Selanjutnya juga diberi kewenangan untuk melakukan investigasi khusus bila diperlukan," beber Aris.

IDXhannel - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menterinya untuk tidak bekerja seenaknya. Sebab, dirinya akan memperkuat Kepala Staf Kepresidenan. Begitu juga dengan dibentuknya Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

"Yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya," kata Prabowo saat memimpin Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Prabowo mengatakan, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas memonitor semua program dan proyek.

Selain itu, telah dibentuk juga Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

"Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," kata dia.

Prabowo berharap dengan dibentuknya Badan-Badan tersebut, kesulitan segera dapat diatasi.

"Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," kata Prabowo.

(NIA DEVIYANA)

Presiden Prabowo Subianto menyadari kabinetnya yang diberi nama Kabinet Merah Putih memiliki komposisi lebih besar dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Total terdapat 48 kementerian dan sejumlah badan.

"Jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo mengatakan hal itu sesuai dengan Indonesia sebagai negara besar. Ia menggambarkan luas Indonesia seperti Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara.

"Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk, luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara, kita 1 negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Kita seluas Eropa," beber Prabowo.

Selain itu, Prabowo menyebut Indonesia memilih sistem politik demokratis. Untuk itu, kabinet yang besar dianggap bukan suatu masalah asalkan tetap bekerja dengan efisien dan tidak seenaknya.

"Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya," tegas Prabowo.

Seperti diketahui, selain membentuk 48 kementerian, Prabowo membentuk badan-badan baru. Salah satunya adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan untuk memastikan orang miskin bisa naik level.

"Kalau diperhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat kepala staf kepresidenan, saya perkuat itu. Saya tambah lagi badan pengendalian pembangunan dan investigasi khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita akan lancarkan," tambahnya.

"Saya bentuk badan baru, badan percepatan pengentasan kemiskinan. Badan ini akan mempelajari dan mengikuti semua program perlindungan sosial, semua program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," tambahnya.