Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transcosmos Indonesia (TCID) resmi membuka CX Square atau kantor cabang di Yogyakarta. Ekspansi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin berkembang, sekaligus untuk mempercepat transformasi digital di wilayah tersebut.

Vice President Director transcosmos Indonesia Ardi Sudarto mengatakan, TCID memproyeksikan Kantor baru tersebut bisa menciptakan ribuan lapangan pekerjaan di bidang layanan customer experience (CX), mulai dari contact center hingga digital marketing.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Yogyakarta pada triwulan IV 2023 meningkat sebesar 4,86% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh sektor-sektor utama seperti pendidikan, pariwisata, dan perdagangan.

Sebagai kota pelajar, Yogyakarta dikenal memiliki berbagai universitas ternama yang menghasilkan talenta berkualitas dengan beragam latar belakang. Talenta ini akan memberikan TCID perspektif lebih luas untuk melayani klien dari berbagai sektor, sekaligus memperkaya inovasi dalam pengembangan layanan CX.

Selain itu, dengan perkembangan industri digital yang pesat, Yogyakarta menjadi basis bagi banyak perusahaan teknologi dan startup. “Kondisi ini menjadikan kota ini lokasi strategis bagi TCID untuk memperluas jaringan dan mendukung pertumbuhan industri teknologi di luar Jakarta.” kata Ardi dalam keterangan resminya, Jumat (8/11).

Ia bilang, CX Square Yogyakarta dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif bagi karyawan.

Customer experience adalah jantung dari setiap interaksi pelanggan dengan brand. Ardi mengatakan, implementasi CX yang kuat memungkinkan perusahaan membangun loyalitas pelanggan dan menciptakan keunggulan kompetitif, yang sangat krusial bagi perusahaan-perusahaan yang berfokus pada pelanggan, seperti di sektor e-commerce, perbankan, telekomunikasi, dan lainnya.

TCID hadir dengan layanan CX komprehensif mulai dari pengalaman pelanggan (CX) dan digital marketing yang menggabungkan keahlian SDM dan teknologi terbaru untuk membantu memaksimalkan potensi bisnis perusahaan.

“Layanan contact center dan digital marketing TCID meliputi seluruh tahapan interaksi pelanggan, dari tahap pencarian pelanggan hingga mempertahankan pelanggan, sehingga perusahaan tidak perlu mengandalkan berbagai vendor.” imbuh Ardi.

Selain untuk menyediakan solusi CX yang mampu menjangkau lebih banyak perusahaan, kehadiran TCID di Yogyakarta juga memberikan dampak langsung terhadap ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja. Dengan target 1000 karyawan di tahun pertama, TCID tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi Yogyakarta, tetapi juga membuka peluang bagi para talenta lokal untuk berkontribusi dalam industri digital.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatat, penduduk yang bekerja di sektor informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta yang setara dengan 57,95% dari total penduduk bekerja. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara dengan 42,05%.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Sunardi Sinaga menjelaskan, dominasi pekerja informal dipengaruhi oleh karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Untuk itu, kami di Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk meningkatkan program pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan perluasan akses jaminan sosial,” ungkap Sunardi kepada KONTAN, Rabu (6/11) malam.

Tujuannya, agar pekerja informal memiliki banyak kesempatan jika ingin beralih ke pekerjaan formal dan memastikan bahwa mereka yang bekerja di sektor informal bisa mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.

Sunardi berharap dengan kolaborasi yang kuat antara sektor formal dan informal, bisa membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun sebesar 0,41% poin menjadi 4,91% juga menunjukkan arah positif dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional,” tuturnya.

Sunardi optimistis dengan sinergi kebijakan yang tepat, perbaikan ini akan berkontribusi positif pada daya tahan ekonomi negara.

KOMPAS.com - Kondisi ketenagakerjaan Indonesia per Agustus 2024 menunjukkan tanda-tanda membaik.

Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pendudukan bekerja hingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terus turun di bawah angka sebelum Covid-19.

Kenaikan jumlah penduduk bekerja bahkan terjadi hampir di setiap level pendidikan, kecuali sekolah dasar dan diploma.

Berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan jumlah penduduk bekerja mencapai 4,79 juta orang atau meningkat 3,42 persen dibanding jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2023.

Jumlah penduduk bekerja di Indonesia 144,64 juta jiwa

Saat ini, jumlah penduduk bekerja di Indonesia tercatat mencapai 144,64 juta jiwa.

Peningkatan kebekerjaan penduduk pada Agustus 2024 juga terjadi di beberapa level jenjang pendidikan, terutama pendidikan menengah serta level D4, S1, S2, dan S3.

Penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) mengalami peningkatan 0,46 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,02 persen poin, 0,15 persen poin,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, saat Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta, seperti dikutip dari laman Direktorat Jenderal Vokasi.

Tren pengangguran turun

Mulai membaiknya kondisi ketenagakerjaan Indonesia juga ditunjukkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang juga terus mengalami penurunan.

Bahkan, hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan penurunan TPT yang jauh lebih kecil jika dibandingkan TPT saat sebelum pandem Covid-19.

TPT Agustus 2024 tercatat sebesar 4,91 persen. Angka tersebut lebih kecil dari TPT pada Agustus 2019 yang sebesar 5,23.

“TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 4,91 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur," imbuhnya.

Dia menambahkan, selama periode Agustus 2019 sampai Agustus 2024, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024.

Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,41 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Penurunan TPT juga terjadi hampir di setiap jenjang pendidikan. TPT tamatan SMK mengalami penurunan 0,3 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatatat, penduduk bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta atau setara 57,95%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara 42,05%.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa kondisi tersebut dikarenakan pekerja disektor formal yang semakin terbatas mengingat adanya pelemahan pada industri padat karya.

Menurutnya, meski investasi atau PMTB terus meningkat, namun kualitas investasi tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan tenaga kerja yang terserap.

"Jadi itu juga berpengaruh terhadap pendapatan pekerja di sektor formal yang tergerus, kemudian ketika terjadi PHK mereka kerja di sektor informal dengan gaji yang tidak pasti," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

Bhima juga menyoroti fenomena "winter tech" atau musim dingin di sektor teknologi, yang turut mempengaruhi pendapatan pekerja informal seperti kurir dan pengemudi ojek online (ojol).

Dengan penurunan promo dan diskon, Bhima menilai pendapatan pekerja gig economy ini juga mengalami penurunan signifikan sehingga membuat prospek sektor informal tidak secerah yang dibayangkan sebelumnya.

Di sisi lain, Bhima juga mendorong kualitas investasi yang lebih baik, khususnya yang dapat menyerap tenaga kerja secara langsung di sektor industri manufaktur, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar bagi penyerapan tenaga kerja sektor formal.

"Dan tentunya yang informal ini juga harus dipastikan perlindungan sosialnya. Jadi BPJS Kesehatan harus punya, BPJS tenagakerjaan harus punya, karena yang informal ini juga sangat rentan saat ini," tutup Bhima.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 mencapai 4,95% year on year (YoY). Angka ini melambat jika dibandingkan dengan kuartal II-2024 yang sebesar 5,05% yoy.

Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang juga melambat ke level 4,91% yoy.

Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengatakan bahwa potensi pelemahan daya beli masyarakat Indonesia memang sudah terlihat sejak Maret, seiring dengan penurunan signifikan dalam tingkat belanja selama Ramadan.

Menurutnya, tingkat konsumsi masyarakat yang semula tinggi dengan belanja yang 2,5 hingga 3 kali lipat selama Ramadan, kini mengalami penurunan yang drastis.

Menurutnya, masyarakat kini terpaksa mengandalkan tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan, dengan penurunan konsumsi tidak hanya terjadi pada barang-barang konsumsi non-prioritas, namun juga pada kebutuhan dasar.

"Memang secara proporsi meningkat, tetapi ada indikasi baik nilai maupun nominal tertahan," ujar Banjaran kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

Banjaran menambahkan, meski terjadi penurunan konsumsi secara umum, namun ada sektor yang tetap menunjukkan angka positif. Salah satunya adalah belanja untuk sektor pendidikan yang tetap menunjukkan tren kenaikan.

Di sisi lain, belanja untuk kegiatan sosial atau pemberian kepada orang lain (spending on giving others) tercatat stagnan, yang menandakan bahwa masyarakat lebih selektif dalam pengeluaran mereka, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi.

"Hanya spending di sektor pendidikan yang konsisten naik. Di sisi lain spending on giving others stagnan di tengah yang lainnya turun," katanya.

Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Bali mengalami inflasi 2,51% (YoY) pada Oktober 2024 atau turun jika dibandingkan dengan inflasi September 2024 yang inflasi sebesar 2,67% (YoY).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja mengatakan inflasi Bali didorong normalisasi permintaan pasca Hari Raya Galungan dan Kuningan. Catatan inflasi Provinsi Bali tersebut secara bulanan berada di bawah Nasional yang mengalami inflasi bulanan 0,08% (mtm) dan inflasi tahunan 1,71% (yoy).

Untuk menjaga inflasi pada rentang yang terkendali, langkah-langkah pengendalian inflasi perlu terus diperkuat melalui kolaborasi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi Bali maupun kabupaten/kota.

Secara spasial, inflasi bulanan terjadi di Kota Denpasar dan Kota Singaraja, sementara Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan tercatat mengalami deflasi. Kota Denpasar mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm) atau 2,96% (yoy), demikian pula dengan Kota Singaraja yang mengalami inflasi sebesar 0,21% (mtm) atau 1,71% (yoy).

Sementara itu, Kabupaten Badung mengalami deflasi sebesar -0,02% (mtm) atau 2,40% (yoy), adapun Kabupaten Tabanan mengalami deflasi sebesar -0,03% (mtm) atau 2,31% (yoy).

Erwin menjelaskan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang utama inflasi bulanan Oktober 2024. Berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga kopi bubuk, buncis, tomat, cabai rawit, dan sawi hijau.

"Kenaikan harga kopi bubuk disebabkan oleh lonjakan harga biji kopi global akibat gangguan cuaca di negara-negara produsen utama. Sementara itu, kenaikan harga komoditas hortikultura disebabkan oleh berakhirnya periode panen yang mengurangi pasokan," jelas Erwin dari keterangan resminya dikutip, Selasa (5/11/2024).

Pada November 2024, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti kenaikan harga BBM non subsidi, berlanjutnya kenaikan harga daging babi akibat masih tingginya permintaan dari luar Bali, berlanjutnya tren kenaikan harga emas dunia, dan potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas hortikultura seiring dengan berakhirnya masa panen raya.

Meski demikian, beberapa faktor diperkirakan dapat mendukung terkendalinya inflasi, yakni perluasan areal tanam (PAT) padi di Bali yang telah mencapai 83,8% dari target Kementan serta berlanjutnya panen gadu komoditas padi.

Untuk merespon potensi risiko inflasi ke depan, KPw BI Provinsi Bali terus mendorong seluruh Kabupaten/Kota di Bali untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi secara konsisten, serta memperkuat inovasi dan sinergitas.

Konsistensi seluruh TPID di Bali dalam pengendalian inflasi diwujudkan melalui kebijakan 4K, antara lain operasi pasar murah dan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten) di lahan milik Pemprov.

Langkah lain yang dilakukan termasuk penguatan pemantauan ketersediaan stok, perluasan distribusi cadangan pangan pemerintah melalui mitra distributor, toko pangan kita, dan pengecer.

"Selain itu, TPID di Bali juga melakukan optimalisasi bantuan transportasi untuk mendorong kelancaran distribusi pangan, peningkatan sarana dan prasarana produksi pangan, penyebarluasan informasi pelaksanaan operasi pasar murah kepada masyarakat diiringi himbauan belanja bijak, serta mendorong integrasi data dan informasi khususnya neraca pangan. Melalui langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2024 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5%±1%.," ujar Erwin

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke 4,95% pada kuartal III 2024. Hal itu sesuai dengan proyeksi dari sejumlah ekonom yang mengatakan akan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024.

Ekonom Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin mengungkapkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini telah sesuai dengan proyeksi para ekonom. Dimana diproyeksikan akan ada perlambatan, tetapi tidak jauh dari 5% pada kuartal iii 2024.

"Jika angka tetap lima koma, kredibilitas BPS akan dipertanyakan, ungkap Wijayanto kepada Kontan, Selasa (5/10).

Menurut Wijayanto melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 ini didorong dari penurunan daya beli akibat melemahnya ekonomi dan melambatnya gelontoran BLT menjadi sebab utama. Ia mengatakan terjadinya deflasi selama lima bulan berturut-turut merupakan fakta tak terbantahkan.

Wijanto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kuartal I hingga III 2024 secara yoy mencapai 5,11%, 5,05%, dan 4,95%. Artinya Januari hingga September 2024 secara year on year tumbuh 5,03%. Melihat trend deflasi yang sudah mulai berakhir di Oktober, menurut Wijayanto kurtal IV akan lebih dinamis dari kuartal III.

"Diperkirakan akhir 2024 akan tumbuh dikisaran 5,0-5,2%," ujarnya.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 mencapai 4,95% year on year (YoY). Pertumbuhan ini melambat bila dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,05% YoY. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% sepanjang Januari hingga September 2024 (c-to-c).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata upah buruh sekitar Rp 3,27 juta pada Agustus 2024.

Secara rinci, upah buruh laki-laki sebesar Rp 3,54 juta dan upah buruh perempuan sebesar Rp 2,77 juta.

Menurut kategori lapangan usaha, buruh pada kategori pertambangan dan penggalian menerima upah tertinggi yakni sebesar Rp 5,23 juta, sedangkan buruh pada kategori aktivitas jasa lainnya menerima upah terendah sebesar Rp 1,99 juta.

"Rata-rata upah tertinggi adalah dikategori pertambangan sebesar Rp 5,2 juta, dan rata-rata upah terendah di kategori jasa lainnya," ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Berdasarkan data BPS, buruh yang bekerja pada 10 dari 17 kategori lapangan usaha menerima upah lebih tinggi daripada rata-rata upah buruh nasional.

Upah buruh tersebut secara berurutan pada masing-masing kategori sebagai berikut:

1. Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp 5,23 juta.

2. Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar Rp 5,08 juta.

3. Informasi dan Komunikasi sebesar Rp 4,98 juta.

4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar Rp 4,83 juta.

5. Real Estat sebesar Rp 4,30 juta.

6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp 4,16 juta.

7. Aktivitas Profesional dan Perusahaan sebesar Rp 4,14 juta.

8. Pengangkutan dan Pergudangan sebesar Rp 3,98 juta rupiah.

9. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar Rp 3,80 juta.

10. Konstruksi sebesar Rp 3,29 juta

Sementara buruh yang bekerja pada tujuh kategori lapangan usaha lainnya menerima upah di bawah rata-rata upah buruh nasional.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 sebesar 4,95% year on year (YoY). Pertumbuhan ini melambat bila dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,05% YoY.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto memanggil Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Usai pertemuan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan rapat membahas upaya pemerintah mengamankan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024.

Menurut analisa DEN, salah satu sebab turunnya pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 karena menurunnya daya beli kelas menengah.

"Jadi menjaga daya beli itu salah satu rekomendasi yang kita sampaikan," ujar Mari Elka di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Kemudian, DEN merekomendasikan agar mengoptimalkan belanja pemerintah karena itu juga akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

"Dan yang terakhir ya ke depan, jangka pendek dan menengah, bagaimana meningkatkan memperbaiki iklim investasi, karena tentunya untuk tumbuh lebih tinggi kita memerlukan investasi," jelas Mari Elka.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, rapat juga membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dikaji pemerintah. Termasuk kebijakan subsidi energi.

"Kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan. Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian," jelas Airlangga.

Kemudian terkait dengan Satgas Sawit, dan langkah lanjutannya yang diperhatikan. Serta hasil pemantauan BPKP terkait dengan penyelenggaraan beberapa proyek yang belum selesai.

"Diharapkan ini bisa dirampungkan. Diharapkan dengan penyelesaian itu proyek yang bisa meningkatkan icor juga jadi catatan. Yang lain masih kami proses di pemerintahan dan dalam waktu dekat akan dibuat menjadi langkah kebijakan sampai akhir tahun dan kedepan," pungkas Airlangga.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatatat, penduduk bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta atau setara 57,95%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara 42,05%.

Dibandingkan pada Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 1,16% poin.

Peningkatan proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Agustus 2023 hingga Agustus 2024, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai.

"Dibanding dengan tahun sebelumnya, penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai ini mengalami penambahan terbanyak ya itu sekitar 3,44 juta orang," ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Untuk diketahui, berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal.

Penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,47 juta rakyat Indonesia yang menganggur pada Agustus 2024.

Jumlah pengangguran tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Februari 2024 sebanyak 7,20 juta pengangguran. Namun, jika dibandingkan dengan Agustus 2023 yang sebesar 7,99 juta, angka tersebut turun.

"Pada Agustus 2024 terdapat 7,47 juta pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,91%," ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Amalia menyebut, tingkat pengangguran terbuka ini lebih rendah jika dibandingkan Februari 2024 sebesar 4,82% bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka sebelum pandemi Covid pada Agustus 2019 sebesar 5,23%.

Pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka laki-laki sebesar 4,90%, lebih rendah dibanding tingkat pengangguran terbuka perempuan yang sebesar 4,92%.

Tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan turun dibandingkan Agustus 2023, masing-masing sebesar 0,52% poin dan 0,23% poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan tercatat sebesar 5,79% atau lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka di daerah perdesaan sebesar 3,67%.
Dibandingkan Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,61% poin dan 0,21% poin.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 sebesar 4,95% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhan ekonomi ini melambat jika dibandingkan dengan kuartal II-2024 yang sebesar 5,05% yoy.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh Pulau Jawa.

Wilayah ini menyumbang 56,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

"Secara spasial, ekonomi tetap tinggi di seluruh wilayah," ujar Amalia dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa pada kuartal III-2024 tercatat sebesar 4,92% YoY, yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 4,84% YoY.

Di posisi kedua adalah wilayah Sumatra dengan distribusi PDB ADHB mencapai 22,30%, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,48% YoY. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 4,49% YoY.

Posisi ketiga, wilayah Kalimantan dengan distribusi PDB ADHB sebesar 8,15% menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20%, yang juga meningkat dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 4,83%.

Di posisi keempat, wilayah Sulawesi dengan distribusi PDB ADHB sebesar 7,23% mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,87%, namun lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 6,42% YoY.

Posisi kelima ditempati oleh Bali dan Nusa Tenggara dengan distribusi PDB ADHB sebesar 2,82%, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% YoY. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar 3,43% YoY.

Di posisi keenam, Maluku dan Papua dengan distribusi PDB ADHB sebesar 2,66%, mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,00% YoY, atau melambat dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 9,10% YoY.

"Wilayah Maluku dan Papua menunjukkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal III-2024 dibandingkan kuartal III-2023," katanya.