Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap agar Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Sawit Nasional untuk mempercepat ketahanan energi dan pangan seperti yang dimuat di Asta Cita.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyampaikan bahwa nantinya keberadaan Badan Sawit Nasional ini bukan lagi berada di bawah menteri, melainkan langsung di bawah komando Presiden.

“Jadi bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik dan mengejar ketahanan energi dan pangan, sehingga kita tidak perlu mengulang sejarah di masa lalu,” kata Eddy di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Meski Presiden Prabowo sudah mengumumkan jajaran menteri dan badan di Kabinet Merah Putih, tapi Eddy tetap berharap Prabowo bisa menambah satu badan untuk mempercepat tata kelola kelapa sawit Indonesia.

“Terus terang kami berharap ada tambah satu badan, jadi Badan Kelapa Sawit Nasional,” ujarnya.

Pasalnya, Eddy menyampaikan bahwa kondisi produksi sawit Indonesia mengalami stagnasi, begitu pun dengan tingkat produktivitasnya yang kian turun. Padahal, konsumsi sawit di Indonesia terus merangkak naik.

“Kita ini produsen terbesar minyak sawit di dunia, tetapi di satu sisi kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia,” ungkapnya.

Secara rinci, data Gapki mengungkap bahwa sampai dengan Agustus 2024, produksi sawit pada 2024 adalah 34.522 ribu ton atau 4,86% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu dari 36.287 ribu ton. Di sisi lain, total konsumsi dalam negeri justru naik 30.000 ton dari 2.030 ribu ton pada Juli menjadi 2.060 ribu ton pada Agustus 2024.

Lebih lanjut, untuk keperluan konsumsi pangan naik 88.000 ton dan untuk oleokimia turun 2.000 ton sedangkan untuk biodiesel turun 56 ribu ton dari 1.035 ribu ton menjadi 979.000 ton.

Tercatat, sampai Agustus, konsumsi dalam negeri tahun 2024 mencapai 15.571 ribu ton atau 1,94% yoy lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 15.274 ribu ton.

Kemudian, konsumsi untuk pangan mencapai 6.665 ribu ton atau 4,51% lebih rendah dari tahun lalu sebesar 6.980 ribu ton, oleokimia 1.484 atau lebih rendah 1,85% dari tahun sebelumnya sebesar 1.512 ribu ton, sedangkan biodiesel mencapai 7.421 ribu ton lebih tinggi 639 ribu ton (9,42%) lebih tinggi dari lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6.782 ribu ton.

“Makanya kami menyuarakan ada satu badan yang khusus badan sawit, sehingga kebijakan bisa fokus sehingga kita bisa mempercepat keinginan ketahanan energi dengan meningkatkan produktivitas dan produksi,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum III (Urusan Organisasi), Satrija B. Wibawa, menyampaikan bahwa gagasan Badan Sawit Nasional sejalan untuk mendukung program Asta Cita Prabowo—Gibran, salah satunya menuju ketahanan pangan dan energi.

“Gapki menilai untuk mendukung Asta Cita perlu fokus juga untuk sawit dengan membentuk badan sawit indonesia atau Badan Sawit Nasional,” ungkap Satrija.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional untuk perbaikan tata kelola di industri tersebut. Gapki menyebut saat ini ada 37 Kementerian/Lembaga yang terlibat di industri kelapa sawit.

Menurut Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, banyaknya Kementerian/Lembaga yang terlibat memicu adanya tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu ia berharap Pemerintahan Prabowo Subianto menyerap aspirasi pembentukan Badan Sawit Nasional.

"Jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya, terlalu banyak Kementerian dan Lembaga yang terlibat. Akibatnya kebijakan itu ada yang tumpang tindih," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Berbeda dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy menginginkan badan tersebut ada di bawah koordinasi langsung Presiden. BPDPKS sendiri merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.

"BPDPKS kan di bawah Kemenkeu, nanti badan ini tidak di bawah Menteri lagi, langsung di bawah Presiden. Jadi nanti bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik," sebutnya.

Pembentukan Badan Sawit Nasional diharapkan mampu mendukung program Prabowo terkait ketahanan pangan dan ketahanan energi. Apalagi produksi sawit saat ini cenderung menurun, sementara jumlah konsumsi terus meningkat.

"Tahun ini aja udah naik (konsumsi). Apalagi tahun depan B40. Nah ini jangan sampai terulang sejarah, Indonesia pernah jadi eksportir gula terbesar kedua dunia sekarang jadi importir," tutur Eddy.

Badan Sawit Nasional nantinya akan mirip dengan Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang mengelola sektor sawit mereka. Nantinya, perusahaan yang akan menjual hasil crude palm oil (CPO) ke perusahaan lain harus melapor ke badan tersebut.

"Perusahaan misalnya jual hasil CPO ke perusahaan lain harus lapor dulu ke badan tersebut. Jadi semua tercatat dengan baik, dan bisa mengenakan penalti juga kalau tidak tertib," tutupnya.

Simak Airlangga: Dana PSR Bagi Pekebun Sawit Bakal Dinaikkan Jadi Rp 60 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah calon menteri dan calon wakil menteri di kabinetnya mendatang.

Dari 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024), mayoritas menteri bidang ekonomi di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berlanjut.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono angkat bicara terkait profil menteri ekonomi Prabowo yang masih banyak muka lama. "Tidak ada masalah untuk pengusaha, justru ini bisa melanjutkan program-program yang sebelumnya sudah dilaksanakan," katanya kepada KONTAN, Rabu (16/10/2024).

Bagi kalangan pelaku usaha sawit, Eddy siapapun menterinya tidak menjadi halangan selagi mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga berdampak positif juga ke industri sawir yang selama ini memberikan kontri busi besar terhadap perekonomian nasional.

Bagi Gapki, perbaikan tata kelola komoditas sawit harus menjadi perhatian di tim ekonomi Prabowo-Gibran. "Pembenahan tata kelola sawit, kalau perlu ada badan khusus sawit dibawah presiden," harap Eddy.

Sejatinya industri dan petani sawit mendesak dibentuknya Badan Sawit Nasional, nantinya dapat mengelola data sawit mulai dari produksi, konsumsi, penanaman, hingga perizinan lebih komprehensif dan memadai. Dengan begitu, target dan realisasi peningkatan produksi dapat terukur dengan baik.

Indonesia dianggap terlambat dalam membentuk lembaga independen pengelola sektor sawit. Pasalnya, Malaysia telah 24 tahun lebih dahulu membentuk lembaga itu melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB).

Sekadar informasi, wacana pembentukan Badan Sawit Nasional telah memasuki tahap kajian akademik di Universitas Indonesia dan ditargetkan rampung pada Juli 2024 lalu. Para petani sawit pun optimistis Badan Sawit Nasional bakal dibentuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Eddy, saat ini ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit di Indonesia dari hulu sampai dengan hilir. "Sebaiknya ke depan bisa disederhanakan misal dengan pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung di bawah presiden," jelasnya.

Selain itu, percepat peremajaan sawit rakyat juga harus menjadi prioritas pemerintah ke depan, agar produktivitas dan produksi naik. "Supaya program swasembada energi dan energi hijau dari sawit tidak mengganggu pangan dan ekspor," sebut Eddy.

Sawit menjadi salah satu komoditas non-minyak dan gas (migas) yang memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.Kementerian Perindustrian memproyeksikan nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu ke hilir tembus Rp 775 triliun tahun ini. Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi nilai ekonomi kelapa sawit di Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 750 triliun.

Adapun menteri ekonomi yang dipanggil tersebut bisa dipastikan akan lanjut di pemerintahan Prabowo-Gibran sebanyak 10 orang, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Kemudian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap pemerintah mendatang di bawah Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan dalam tata kelola sawit, sehingga sehingga lebih sederhana. Pada akhirnya, berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas kebun dan produksi sawit secara nasional yang terukur.

Sawit menjadi salah satu komoditas non-minyak dan gas (migas) yang memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.Kementerian Perindustrian memproyeksikan nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu ke hilir tembus Rp 775 triliun tahun ini.

Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi nilai ekonomi kelapa sawit di Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 750 triliun.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyebutkan harapan utama pelaku usaha adalah tata kelola dan industri sawit dari hulu hingga hilir."Jangan ada kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian," katanya kepada KONTAN, Kamis (10/10/2024).

Menurut Eddy, saat ini ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit di Indonesia dari hulu sampai dengan hilir. "Sebaiknya ke depan bisa disederhanakan misal dengan pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung di bawah presiden," jelasnya.

Sejatinya industri dan petani sawit mendesak dibentuknya Badan Sawit Nasional, nantinya dapat mengelola data sawit mulai dari produksi, konsumsi, penanaman, hingga perizinan lebih komprehensif dan memadai. Dengan begitu, target dan realisasi peningkatan produksi dapat terukur dengan baik.

Indonesia dianggap terlambat dalam membentuk lembaga independen pengelola sektor sawit. Pasalnya, Malaysia telah 24 tahun lebih dahulu membentuk lembaga itu melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB).

Sekadar informasi, wacana pembentukan Badan Sawit Nasional telah memasuki tahap kajian akademik di Universitas Indonesia dan ditargetkan rampung pada Juli 2024 lalu. Para petani sawit pun optimistis Badan Sawit Nasional bakal dibentuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.