TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meluncurkan program quick win atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk 2025, dengan anggaran yang meningkat menjadi Rp 121 triliun, naik dari sebelumnya Rp 113 triliun. Program quick win ini dirancang sebagai inisiatif yang dapat dicapai dalam waktu satu tahun.

Kenaikan anggaran untuk PHTC ini diumumkan oleh Kementerian Keuangan, sebagai hasil pembahasan dalam rapat panitia kerja (Panja) B DPR RI. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, Wahyu Utomo, menjelaskan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp 8 triliun akan dialokasikan untuk penanganan tuberkulosis (TBC).

Daftar program quick win yang disahkan DPR

Berikut adalah rincian program unggulan Prabowo-Gibran beserta alokasi anggarannya yang telah disetujui oleh DPR RI:

- Program Makan Siang Bergizi Gratis dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

- Pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk cek tekanan darah, gula darah, rontgen, dan skrining penyakit katastropik, dengan anggaran Rp 3,2 triliun.

- Peningkatan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D ke tipe C, serta pengadaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan anggaran Rp 1,8 triliun.

- Renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebel, dan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) di 22 ribu sekolah, dengan anggaran Rp 20 triliun.

- Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, dengan anggaran Rp 4 triliun.

- Pembangunan lumbung pangan nasional melalui intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan pembuatan sawah baru seluas 150 ribu hektare, dengan dukungan sarana dan prasarana, yang dialokasikan Rp 15 triliun.

Ketua Banggar DPR: kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja

“Kita harapkan program quick win presiden terpilih mempercepat kualitas SDM (sumber daya manusia) yang masih tertinggal. Kebijakan ini juga kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif,” ujar Said.

Banggar DPR RI juga sepakat untuk memberikan keleluasaan dalam realokasi anggaran untuk kebutuhan kementerian dan lembaga baru, karena penyusunan tersebut merupakan wewenang konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih.

Analis: mempengaruhi emiten dan sektor saham

Para analis memprediksi bahwa program quick win akan mempengaruhi beberapa emiten dan sektor saham. Program-program tersebut, dengan total biaya mencapai Rp121 triliun, direncanakan untuk dilaksanakan setelah pelantikan hingga 2025.

Kiswoyo Adi Joe, Kepala Investasi di Nawasena Abhipraya Investama, berpendapat bahwa sektor yang paling cepat merasakan dampak dari program quick win Prabowo Subianto adalah emiten produsen susu dan peternakan. Menurutnya, program yang terkait dengan pangan akan lebih cepat terealisasi. “Sektor konsumen ini kan kebutuhannya besar. Program makan bergizi gratis sepertinya sudah dipersiapkan dengan baik,” kata Kiswoyo saat dihubungi Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.

Salah satu program quick win Prabowo Subianto adalah program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp 71 triliun, yang akan mencakup 15,42 juta orang di 514 kabupaten/kota.

Kiswoyo Adi Joe memperkirakan bahwa emiten seperti PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ), PT Garudafood (GOOD), dan PT Indofood Sukses Makmur (ICPB) akan terdampak oleh program ini. Kiswoyo memproyeksikan bahwa harga saham ICPB akan mencapai level 13.000 dan ULTJ di angka 2.000 pada akhir 2024.

Selain itu, program pemeriksaan kesehatan gratis yang mencakup tes tekanan darah, gula darah, rontgen, dan skrining penyakit katastropik, dengan anggaran Rp 3,2 triliun, juga diperkirakan berdampak pada emiten di sektor kesehatan dan laboratorium. Pemerintah mendatang berkomitmen menurunkan angka tuberkulosis (TBC) menjadi 272 per 100.000 penduduk.

Sementara itu, analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, berpendapat bahwa banyak saham yang telah ter-price in atau mengalami kenaikan harga karena terafiliasi dengan program Prabowo-Gibran, bahkan sebelum kabinet baru dilantik pada 20 Oktober 2024. “Sebagian sudah sejak lama ter-price in,” kata Nafan pada Rabu.

SUKMA KANTHI NURANI | NABILA AZZAHRA A | MELYNDA DWI PUSPITA | HAMMAM IZZUDDIN

Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) akan kembali menempati kursi ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Periode 2024—2029, sama seperti periode sebelumnya. Banggar merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang mengurusi alokasi APBN.

Kepastian itu disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah. Said sendiri merupakan ketua Banggar DPR Periode 2019—2024.

Selain Banggar, dia mengaku Fraksi PDIP turut akan mendapatkan jatah kursi ketua di tiga AKD DPR lainnnya.

"PDIP itu dapat Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, dan BAKN [Badan Akuntabilitas Keuangan Negara]," ungkap Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dia belum mau mengonfirmasi apakah akan kembali menempati posisi ketua Banggar DPR seperti periode sebelumnya. Menurutnya, keputusan akhir ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Keputusannya belum. Kalau saya diperintahkan [kembali menjadi ketua Banggar], tergantung kawan-kawan," kata Said.

Sebagai informasi, dalam dokumen berjudul "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" yang diterima Bisnis direncakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan lagi bermitra dengan Banggar DPR periode 2024—2029 atau berbeda dari periode-periode sebelumnya.

Banggar DPR direncanakan hanya akan bermitra dengan kementerian-kementerian koordinator (Kemenko) yaitu Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kemenko Bidang Kemasyarakatan.

Namun demikian, dokumen Gambaran Nomenklatur Mitra AKD belum final alias masih bersifat sementara. Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan rencana pengumuman AKD beserta anggotanya dan masing-masing mitranya akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (15/10/2024) esok.

"Insyaallah Selasa pada saat paripurna sudah bisa ada pembentukan komisi," kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) direncanakan tidak akan lagi bermitra dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2024—2029. Banggar sendiri merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang mengurusi soal perbendaharaan negara, seperti anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Dalam dokumen berjudul "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" yang diterima Bisnis, terlampir daftar kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja masing-masing AKD DPR. Tampak terdapat 13 Komisi + Banggar.

Sebagai informasi, pada DPR periode 2019—2024, Kemenkeu bermitra dengan Komisi XI yang mengurusi fiskal dan moneter negara sekaligus Banggar yang mengurusi ihwal alokasi anggaran dan APBN.

Kendati demikian, direncanakan Kemenkeu tidak akan lagi bermitra dengan Banggar DPR untuk periode 2024—2029. Dalam dokumen Gambaran Nomenklatur Mitra AKD, Kemenkeu hanya bermitra dengan Komisi XI.

Selain Kemenkeu, Komisi XI juga direncanakan bermitra dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (termasuk perbankan dan lembaga keuangan bukan bank), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, serta BUMN (terkait PMN dan privatisasi).

Sementara itu, Banggar DPR direncanakan hanya akan bermitra dengan kementerian-kementerian koordinator (Kemenko) yaitu Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kemenko Bidang Kemasyarakatan.

Namun demikian, dokumen Gambaran Nomenklatur Mitra AKD belum final alias masih bersifat sementara. Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan rencana pengumuman AKD beserta anggotanya dan masing-masing mitranya akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (15/10/2024) pekan depan.

"Insyaallah Selasa pada saat paripurna sudah bisa ada pembentukan komisi," kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta mempertimbangkan masak-masak sebelum kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen saat ini menjadi 12 persen berlaku per 1 Januari 2025.

"Menurut perkiraan saya, alangkah baiknya, alangkah eloknya, naik dan tidak naiknya Itu dibahas nanti di kuartal I 2025 yang akan datang," kata Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah usai Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Kamis, 19 September 2024.

Menurut dia, hal itu karena menimbang adanya pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi saat ini.

Pemerintah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Sebelumnya, pada 2022, pemerintah telah menetapkan tarif PPNsebesar 11 persen yang berlaku per 1 April 2022, naik dari sebelumnya 10 persen.

Dikutip dari Koran Tempo, kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan pajak ini memengaruhi harga barang dan jasa. Bahkan, membangun rumah sendiri tanpa kontraktor juga dikenai PPN sebesar 12 persen.

Said menjelaskan target penerimaan perpajakan yang ditetapkan Rp2.490 triliun telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada, termasuk skenario apabila PPN jadi naik 12 persen.

"Asumsinya bukan pakai 11 (persen) atau 12 (persen), bahwa adabest effortyang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini penerimaan perpajakan yang Rp2.490 triliun Kemudian dari cukai bea masuk dan bea keluar sekitar Rp300 (triliun)something,"ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penerapan kebijakan tarif PPN 12 persen nantinya bakal menyesuaikan dengan kondisi perekonomian, termasuk daya beli masyarakat. Oleh karena itu menurutnya, keputusan tarif PPN itu tetap akan menjadi kewenangan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Bahwa di tengah jalan nanti pemerintahan baru berpikir itu (PPN) perlu dinaikkan atau tidak. 1 persen dari 11 (persen) ke 12 (persen) itu sudah menjadi kebijakan pemerintahan baru yang akan datang," katanya.

Adapun dalam UU APBN 2025, Pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, defisit Rp616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.

Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.160,09 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.541,36, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun.

Penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, pada paruh awal 2024 penerimaan pajak terkontraksi 7,9 persen. Semester 1 tahun ini hanya Rp 893,8 triliun, dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 970,2 triliun.

PPN mulai 1 Januari 2015 naik 12 persen, sehingga Ketua Banggar DPR menyarankan pemerintahan Prabowo membahasnya karena pelemahan daya beli masyarakat

TEMPO.CO, Jakarta -- Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto mencanangkan program quick win yang diusulkan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran mulai tanggal 20 bulan depan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa pada Jumat yang mengatakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 memuat delapan program quick win.

"Saya sampaikan bahwa RKP 2025 dipadukan dengan program quick win yang dicanangkan Presiden dan Wapres terpilih," kata Suharso dalam jumpa pers Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Jakarta, yang dikutip dari Antara.

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran

1. Program makan bergizi gratis, yang dianggarkan sebesar Rp 71 triliun. Program makan siang bergizi gratis di sekolah ini nantinya mencakup 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota.

2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk tekanan darah, gula darah, foto rontgen, dan skrining penyakit katastropik yang dianggarkan sebesar Rp 3,2 triliun. Suharso menyebutkan dalam program ini pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan kasus tuberkulosisi (TBC) dengan sasaran penurunan TBC menjadi 272 per 100.000 penduduk.

3. Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tiper C serta sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp 1,8 triliun.

4. Renovasi sekolah yang terdiri dari ruang kelas, mebel, serta MCK (mandi, cuci, dan kakus) sebanyak 22 ribu sekolah yang dianggarkan sebesar Rp 20 triliun.

5. Membangun sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp 4 triliun.

Suharso menyebutkan, pemerintahan yang baru ini nantinya menargetkan membangun empat SMA unggulan di IKN, NTT, Sulawesi Utaram dan Maluku Utara serta memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi sebanyak kurang lebih 90 ribu ruang kelas.

6. Membangun lumbung pangan nasional di daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare serta dukungan sarana dan prasarana pendukung yang dianggarkan sebesar Rp 15 triliun.

7. Program yang ketujuh ialah menaikkan gaji aparatus sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta TNI dan Kepolisian RI secara bertahap.

Selanjutnya, Said menyampaikan program quick win presiden terpilih ini nantinya bisa mempercepat kualitas SDM Indonesia yang masih tertinggal. "Kebijakan ini juga kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif," tuturnya.

Lalu, DPR juga telah menyetujui RAPBN untuk sejumlah program quick win atau unggulan era yang dicanangkan oleh Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo-Gibran.

"Badan Anggaran (Banngar) DPR bersama pemerintah menyepakati penambahan anggaran, khususnya pada K/L (kementerian dan lembaga negara) dalam rangka menopang sejumlah program quick win presiden terpilih," kata ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2024.

Selain itu, Banggar DPR bersama pemerintah pun telah menyatakan sepakat untuk memberikan keleluasaan realokasi anggaran untuk kebutuhan K/L baru. Karena hal itu, menurut dia, adalah kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyusun K/L dalam pemerintahan.

Namun, Banggar DPR RI menyetujui alokasi anggaran untuk subsidi energi yang lebih rendah dibandingkan usulan dari pemerintah. “Semula Rp 204,5 triliun menjadi Rp 203,41 triliun, dikarenakan asumsi kurs rupiah terhadap US dolar lebih rendah dari usulan pemerintah, awal Rp 16.100 menjadi Rp 16.000,” ujar Said.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendoakan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar tetap berada di pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers usai rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat pada Kamis, 19 September 2024.

Setelah sembilan tahun bekerja sama, politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan Sri Mulyani sebagai “guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami”.

“Insyaallah, semoga kita semua meridai, Tuhan mengizinkan agar beliau di 2024 - 2029 tetap di dalam pemerintahan. Aamiin ya rabbal alamin,” kata dia.

Sri Mulyani kemudian menepis ucapan tersebut. “Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi,” ia berkelakar, diikuti oleh suara tawa dari awak media.

Sebelumnya, Said dan Sri Mulyani menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang salah satunya membahas pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Said mengatakan Banggar DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan APBN 2025 selama tiga bulan terakhir. Karena itu, kata dia, postur anggaran telah disesuaikan dengan berbagai program strategis presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sri Mulyani termasuk salah satu dari deretan pembantu pemerintah di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang telah berpamitan menjelang akhir masa jabatan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan salam perpisahan kepada anggota DPR RI dalam rapat kerja dengan Komisi XI pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota DPR atas berbagai masukan yang diberikan kepada kementeriannya. Selain itu, ia juga memperkenalkan Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, sebagai calon penggantinya di pemerintahan yang baru.

“Kami atas nama jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan penghargaan dan titip wakil menteri saya ini yang akan meneruskan,” kata Sri Mulyani sambil menunjuk ke arah Thomas, yang juga merupakan keponakan Prabowo.

Sri Mulyani mengunggah foto-foto bersama para rekan kerja sekabinetnya di media sosial Instagram. “Maaf kesalahan dan kekurangan kami. Pasti tak sempurna meski kerja sepenuh hati,” tulisnya dalam keterangan foto.

Raden Putri Alpadillah Ginanjar berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI belum dapat memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen diterapkan pada 2025.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, meskipun dalam Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 2025 PPN akan naik menjadi 12 persen, namun kenaikan ini masih perlu dipertimbangkan oleh pemerintahan selanjutnya.

Sebab sebelum menerapkan kebijakan tersebut, pemerintah perlu memperhitungkan kemampuan daya beli masyarakat di tahun tersebut dan dampaknya ke pendapatan tenaga kerja.

"Kan tidak serta-merta walaupun UU HPP itu berlaku di 2025. Menurut perkiraan saya, alangkah baiknya, alangkah eloknya, naik dan tidak naiknya itu dibahas nanti di Kuartal I 2025 yang akan datang," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2024).

Dia mengungkapkan, pihaknya dan pemerintah belum memperhitungkan kenaikan PPN jadi 12 persen pada target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebssar Rp 2.189 triliun.

"Asumsinya bukan pake 11 atau 12 persem, bahwa ada best effort yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini penerimaan perpajakan," ucapnya.

Namun bukan berarti kenaikan PPN jadi 12 persen tidak akan diterapkan di tahun depan lantaran ini menjadi wewenang pemerintahan selanjutnya.

"Bahwa di tengah jalan nanti pemerintahan baru berpikir itu perlu dinaikan atau tidak 1 persen dari 11 persen ke 12 persen itu sudah menjadi kebijakan pemerintahan baru yang akan datang," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen sudah diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto pun disebut sudah "menyadari" aturan tersebut.

"Sudah disampaikan di dalam kabinet bapak presiden terpilih (Prabowo) maupun presiden sekarang (Jokowi) sudah sangat fully aware mengenai UU HPP itu," kata dia, dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2025, di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI belum dapat memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen diterapkan pada 2025.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, meskipun dalam Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 2025 PPN akan naik menjadi 12 persen, namun kenaikan ini masih perlu dipertimbangkan oleh pemerintahan selanjutnya.

Sebab sebelum menerapkan kebijakan tersebut, pemerintah perlu memperhitungkan kemampuan daya beli masyarakat di tahun tersebut dan dampaknya ke pendapatan tenaga kerja.

"Kan tidak serta-merta walaupun UU HPP itu berlaku di 2025. Menurut perkiraan saya, alangkah baiknya, alangkah eloknya, naik dan tidak naiknya itu dibahas nanti di Kuartal I 2025 yang akan datang," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2024).

Dia mengungkapkan, pihaknya dan pemerintah belum memperhitungkan kenaikan PPN jadi 12 persen pada target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebssar Rp 2.189 triliun.

"Asumsinya bukan pake 11 atau 12 persem, bahwa ada best effort yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini penerimaan perpajakan," ucapnya.

Namun bukan berarti kenaikan PPN jadi 12 persen tidak akan diterapkan di tahun depan lantaran ini menjadi wewenang pemerintahan selanjutnya.

"Bahwa di tengah jalan nanti pemerintahan baru berpikir itu perlu dinaikan atau tidak 1 persen dari 11 persen ke 12 persen itu sudah menjadi kebijakan pemerintahan baru yang akan datang," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen sudah diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto pun disebut sudah "menyadari" aturan tersebut.

"Sudah disampaikan di dalam kabinet bapak presiden terpilih (Prabowo) maupun presiden sekarang (Jokowi) sudah sangat fully aware mengenai UU HPP itu," kata dia, dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2025, di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menuturkan harapannya agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat tetap dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming.

Said menyampaikan rasa terima kasihnya karena pada dasarnya Sri Mulyani telah menjadi mitranya selama sembilan tahun terakhir atau selama kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

“Bagi kami, Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami. InsyaAllah, semoga kita semua meridhoi, tuhan mengizinkan agar beliau tetap di dalam pemerintahan. Aamiin,” ungkap Said yang juga merupakan kader PDIP ini dalam konferensi pers Pengesahan UU APBN TA 2025, Kamis (19/9/2024).

Sri Mulyani yang mengenakan celana merah dan batik berwarna merah hitam tersebut lantas terkejut saat mendengar kata penutup dari Ketua Banggar tersebut.

“Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya,” jawab Sri Mulyani dengan seraya menyunggingkan senyuman.

Sebagaimanan diketahui, saat ini masih menjadi misteri sosok yang akan menggantikan kursi Bendahara Negara.

Melansir dari Bloomberg, Rabu (28/2/2024), Prabowo mengincar para mantan bankir untuk menjadi menteri keuangannya. Dirinya dikabarkan mencari para teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal.

Adapun pada hari ini, Kamis (19/9/2024), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025.

Dalam UU APBN 2025, pemerintah dan DPR menyepakati turut menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 serta Sasaran dan Indikator Pembangunan 2025.

Di mana target pertumbuhan ekonomi di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, sebesar 5,2%.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menuturkan harapannya agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat tetap dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming.

Said menyampaikan rasa terima kasihnya karena pada dasarnya Sri Mulyani telah menjadi mitranya selama sembilan tahun terakhir atau selama kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

“Bagi kami, Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami. InsyaAllah, semoga kita semua meridhoi, tuhan mengizinkan agar beliau tetap di dalam pemerintahan. Aamiin,” ungkap Said yang juga merupakan kader PDIP ini dalam konferensi pers Pengesahan UU APBN TA 2025, Kamis (19/9/2024).

Sri Mulyani yang mengenakan celana merah dan batik berwarna merah hitam tersebut lantas terkejut saat mendengar kata penutup dari Ketua Banggar tersebut.

“Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya,” jawab Sri Mulyani dengan seraya menyunggingkan senyuman.

Sebagaimanan diketahui, saat ini masih menjadi misteri sosok yang akan menggantikan kursi Bendahara Negara.

Melansir dari Bloomberg, Rabu (28/2/2024), Prabowo mengincar para mantan bankir untuk menjadi menteri keuangannya. Dirinya dikabarkan mencari para teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal.

Adapun pada hari ini, Kamis (19/9/2024), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025.

Dalam UU APBN 2025, pemerintah dan DPR menyepakati turut menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 serta Sasaran dan Indikator Pembangunan 2025.

Di mana target pertumbuhan ekonomi di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, sebesar 5,2%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menangis haru saat menyampaikan pernyataan penutup alias closing statement dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama DPR dan Bank Indonesia meneken naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 sebagai bekal untuk presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menjalankan pemerintahan tahun depan.

“Pada hari ini kita bisa menyelesaikan tugas konstitusi, yaitu menyetujui APBN 2025 yang merupakan APBN transisi bagi pemerintahan baru yang akan mulai pada 20 Oktober,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat tersebut, Selasa (17/9/2024).

Bendahara Negara tersebut sebelum mengakhiri rapat terakhirnya di Banggar, menuturkan terima kasih kepada anggota DPR dan Banggar, serta tim Kementerian Keuangan yang telah berhasil menyelesaikan APBN 2025.

“Hari ini adalah titik-titik di mana saya mengakhiri tugas, dari kabinet di bawah pimpinan Pak Jokowi dan wakil Ma’ruf Amin,” lanjutnya dengan suara bergetar.

Sepanjang sisa closing statement, Sri Mulyani terpantau berusaha mengatur nafas dan suaranya untuk tidak menangis.

Lantas tangisnya pecah dan dirinya menyeka air mata dengan tisu sebelum melanjutkan salam perpisahannya kepada anggota DPR.

“Saya tahu bahwa mereka bekerja keras penuh profesionalitas dan integritas yang terus diijaga untuk memastikan APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini bisa menyumbang untuk membangun Indonesia, terima kasih kepada semuanya,” ungkapnya diiringi standing applause dari para anggota DPR dan tamu undangan yang hadir.

Untuk diketahui, keputusan yang telah diambil dalam Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang APBN 2025 ini, Pemerintah menyepakati untuk diteruskan dalam Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang APBN 2025 di Sidang Paripurna DPR RI.

Alhasil nantinya, RUU tersebut akan disahkan menjadi UU APBN 2025 yang menjadi bekal bagi pemerintahan baru pengganti Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Banggar DPR Said Abdullah turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas perjalanan bersama pemerintah dalam lima tahun terakhir.

Termasuk menghadapi Pandemi Covid-19, meningkatnya tensi geopolitik, dan gejolak harga komoditas yang terjadi dan mempengaruhi APBN.

“Sebelum naskah kita tandatangani kita sadari bersama bahwa ini adalah rapat kerja kita yang terakhir.. Setelah Penandatangan naskah RUU, rapat kami nyatakan bubar,” tuturnya.

Adapun, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Bank Indonesia telah menyepakati naskah tersebut yang berisi Sasaran dan Indikator Pembangunan 2025 dan Postur Sementara APBN 2025.

Mulai dari pendapatan negara yang untuk pertama kalinya menembus angka Rp3.000 triliun, tepatnya di angka Rp3.005,13 triliun. Hingga defisit anggaran yang ditargetkan senilai Rp616,19 triliun atau setara dengan 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Berikut Postur Sementara APBN 2025