Bisnis.com, JAKARTA — Eks istri Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Veronica Tan akan ditunjuk jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Prabowo Subianto.

Wanita yang akrab disapa Vero itu mengaku tidak mau membocorkan terlalu banyak soal jabatannya nanti. Menurutnya hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Prabowo Subianto.

"Iya (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Nanti biar Pak Prabowo yang sampaikan detailnya," tutur Vero di Jakarta, Senin (14/10).

Vero juga mengaku kaget bahwa dirinya mendadak ditunjuk menjadi menteri. Dia mengatakan bahwa dirinya mendadak di telepon oleh ajudan Prabowo yaitu Mayor Teddy untuk merapat ke Kertanegara.

"Saya di telepon dan diminta datang oleh Mayor Teddy tadi," katanya.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menuntaskan pemanggilan para calon menteri dan kepala lembaga malam ini, Senin (14/10/2024).

Hal tersebut disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad usai menemui Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Dasco mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan kader PDI-Perjuangan juga ada yang dipanggil Prabowo Subianto untuk menemani dirinya di pemerintahan nanti.

"Kita lihat saja nanti ya," katanya.

Menurutnya, semua nama yang dipanggil Prabowo Subianto sudah menandatangani pakta integritas dan sudah siap menjadi menteri maupun kepala lembaga negara.

"Iya, jadi itu keinginan dari Presiden terpilih ya. Jadi untuk yang membantu di kabinet itu ada beberapa poin yang dicantumkan di dalam pakta integritas," ujarnya.

IDXChannel - Basuki Tjahjaja Purnama membeberkan alasannya menghadirkan layanan-layanan digital saat menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017.

Hal ini disampaikan Ahok saat menghadiri acara CIMB Niaga WEALTHXPO sesi Next-Gen di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

"Ya jujur aja sih, jujur aja itu karena supaya enggak gampang dibohongin gitu, pikiran saya gitu aja," kata pria yang kerap disapa Ahok.

Ahok mencontohkan ketika dirinya masih menjabat sebagai orang nomer satu di DKI Jakarta, lalu ada disposisi surat atau izin yang belum dikerjakan dan ditanya kenapa belum dilakukan.

Kemudian, lanjut Ahok, datanglah office boy yang kemudian akan dikambinghitamkan dengan alasan surat itu keselip dan sebagainya. Padahal itu terjadi lantaran kesalahan atasannya, bukan office boy tersebut.

"Nah kalau semua digital, saya bisa melakukan audit forensik kira-kira gitu, ini surat sampai di mana, sampai di mana. Walaupun yang di Jakarta belum sempat bikin waktu itu, karena keburu saya dikirim kuliah di Mako Brimob. Itu semua saya bikin di Pertamina," kata Ahok.

Ahok melanjutkan, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dirinya berpikir bagaimana cara untuk menghemat anggaran, menghemat tenaga namun warga Jakarta mudah dilayani.

Ahok menegaskan jika digitalisasi adalah kunci, karena dengan digitalisasi itu akan menghemat banyak waktu termsuk pelayanan bagi warga DKI Jakarta.

"Misal dulu kita kenal kalau ada jalan jelek, kadang udah meninggal banyak orang di berita, pemerintah gak bisa kerjakan, karena sistem anggarannya memang agak rumit. Lalu saya bikin dengan e-budgeting dengan sistem e-katalog, orang begitu masuk laporan, paling dua hari tim PU udah kerja, beresin," kata dia.

Ahok melanjutkan, digitalisasi ini mampu dilakukan dengan bantuan pihak lain yang paham akan teknologi. Ahok saat itu hanya menjelaskan keinginannya bagaimana ketika ada laporan masuk maka sistem akan memberikan notifikasi kepada dinas atau wilayah, seperti halnya perumahan.

Kemudian ketika ada notifikasi maka lampu di titik itu akan merah, kalau sudah direspons akan berganti kuning. Namun jika tiga hari tidak juga ada respons maka dirinya akan langsung memecat pegawai dinas atau wilayah tersebut.

"Jadi yang pegawai-pegawai yang mengontrol itu punya wewenang untuk kasih rekomendasi pecat. Ini kalau yang tukang operatornya itu jaga ini semua gak punya wewenang, gak ada yang ngelakuin, dia lapor ke saya, habis itu saya panggil, ada apa?" kata Ahok.

"Ternyata sistem kita bisa bolong juga, ada penjahat juga ngerjain dia gitu lho. Kelapor terus, bisa salah pecat juga. Nah di situlah gunanya, saya kira teknologi sangat menolong, tapi ujung-ujungnya tetap mesti manusia yang memutuskan," kata dia.

Oleh karena itu menuturnya, sistem apapun maka ujungnya harus ada manusia yang melakukan analisa agar tidak menimbulkan kesalahan yang tidak diinginkan.

"Nah itu kira-kira bagi saya yang paling penting, teknologi tidak nambah biaya, pasti kita keluar biaya pertama bikin, tapi ujungnya harus bisa mengoptimalsasi biaya, itu sih targetnya. Kita mulai cuan gitu aja kan, tapi cuan untuk semua orang," kata Ahok.

(Nur Ichsan Yuniarto)

TANGERANG, KOMPAS.com - Penetrasi produsen mobil listrik asal China ke pasar dalam negeri mendapat respons positif dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika mengunjungi pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (26/7/2024).

"Saya tidak tahu persis (aturan soal impor mobil listrik), tetapi peraturan Pemerintah udah jelas Anda mau impor boleh tapi dua tahun Anda harus sudah bangun produksi di sini," kata Ahok.

KOMPAS.com/Ruly Kurniawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyempatkan diri datang langsung ke pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 pada Jumat (26/7/2024).

"Anda juga harus kasih uang jaminan. Pak Yohannes (Ketum Gaikindo) udah sampaikan berapa kali yang kita senang ketika ada negara bersitegang soal China segala macam tiba-tiba Indonesia diharapkan menjadi pusat produksi," ucapnya.

"Bahkan yang bisa setir kiri juga nih produksi di sini untuk ekspor. Artinya country origin jadi Indonesia. Itu menarik sebetulnya," lanjut mantan Gubernur Jakarta ini.

Dirinya pun berharap industri dan bisnis otomotif tidak jatuh seperti tekstil dan elektronik. Artinya, menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dengan nilai tambah yang tinggi.

"Kita sudah habis ini makanya ini. Satu-satu sepatu semua kita udah makin lama makin habis. Makanya kita lihat ada peluang otomotif," ucap Ahok.

Kompas.com Suasana pameran IIMS 2024

Soal perkembangan penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air, ia percaya bahwa setiap tahunnya akan terus meningkat.

Hal ini didasari oleh semakin banyaknya produk yang dikenalkan ke pasar dengan harga lebih kompetitif.

Pada pameran GIIAS 2024, sedikitnya terdapat ada enam merek baru yang melantai, yaitu BYD, Jetour, GAC Aion, Jaecco, BAIC, serta VinFast sebagai perwakilan dari Vietnam.

"Apalagi BBM subsidi diserahkan kepada orang bukan barang. Kalau BBM subsidi ke orang kan lebih tepat sasaran, sehingga saya rasa mobil listrik akan naik hitungannya lebih masuk," tutupnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyempatkan diri datang langsung ke pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 pada Jumat (26/7/2024).

Didampingi Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi dan jajaran pengurus asosiasi, dirinya mengaku sangat terpukau dengan pameran tahunan tersebut.

"Kita harus bangga. Ketika di Eropa saja pameran kendaraan mulai sepi, tidak ada perserta, Indonesia bisa dapat segede ini sampai 12 hektar," katanya saat ditemui dalam kunjungan di ICE BSD, Tangerang, Jumat.

KOMPAS.com/Donny Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyempatkan diri datang langsung ke pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 pada Jumat (26/7/2024).

"Ini (GIIAS 2024) merupakan pameran kedua terbesar setelah China. Artinya, orang melihat Indonesia bisa menjadi pusat otomotif yang bagus," lanjut Ahok.

"Setelah (pameran) yang diSswiss sudah tutup itu artinya t idakbisa bohong orang menaruh harapan ke indonesia," paparnya.

Optimisme perkembangan industri nasional diperkuat banyaknya produsen mobil baru khususnya berasal dari China, memadati lantai pameran. Sebut saja Chery, Neta, Jetour, Jaicco, GAC Aion, sampai BYD dan VinFast.

"Saya tanya Pak Yohannes banyak produksi-produksi China masuk ke indonesia nanti produksi ke sini dan ekspor ke belahan dunia," kata Ahok.

"Saya kira ini suatu peluang bagus," lanjut dia.

Adapun GIIAS 2024 digelar pada 18-28 Juli 2024. Total ada 11 area hall ICE BSD-City yang dimanfaatkan pada gelaran terkait.

Peserta pameran mencapai 50 merek peserta kendaraan penumpang, kendaraan komersial, sepeda motor, dan ratusan merek industri pendukung.

Kompas.com/Nanda Ahok datangi booth BYD menaiki kabin Yangwang U8

Merek-merek kendaraan bermotor kelas dunia yang berpartisipasi pada GIIAS 2024 meliputi Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan penumpang, yakni; Audi, BAIC, BMW, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, GAC Aion, GWM, Honda, Hyundai, Jetour, KIA, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, Volkswagen, Volvo, Wuling, dan dari kendaraan komersial hadir Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, dan UD Trucks.

Tiga merek Karoseri juga hadir pada GIIAS 2024, yakni Adiputro, Laksana, dan Tentrem. ADA 16 merek Sepeda Motor hadir di GIIAS 2024: Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Exotic, Harley Davidson, Ion Mobility, Italjet, Kupprum, Moto Guzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Alloy, Royal Enfield, Scomadi, dan Vespa.

"Kita harap sebenernya secara bisnis industri otomotif ini jangan jatuh seperti tekstil atau elektronik. Kita udah habis ini makanya ini satu-satu sepatu semua kita udah makin lama makin habis. Makanya kita liat ada peluang otomotif," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebulan menjelang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pemilikan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sejumlah nama kian mengemuka.

Tiga nama eks gubernur yakni Anies Baswedan, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, dan Ridwan Kamil (RK) disebut-sebut menjadi kandidat potensial untuk menjadi bakal calon orang nomor satu di Jakarta.

Litbang Kompas telah merilis survei elektabilitas terbaru untuk Pilkada Jakarta 2024 pada Selasa (16/7/2024). Jajak pendapat dilakukan pada 15-20 Juni 2024.

Survei periodik dengan metode wawancara tatap muka ini melibatkan 400 responden. Pada metode ini, tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian lebih kurang 4,9 persen.

Berdasarkan hasil survei itu, sebanyak 39 persen responden pasti akan memilih Anies jika dicalonkan menjadi gubernur Jakarta pada Pilkada 2024.

Di urutan kedua, ada nama Ahok dengan keterpilihan 34,5 persen, lalu Ridwan Kamil di posisi ketiga dengan 24 persen.

Namun, survei yang sama juga memperlihatkan pilihan responden masih bisa berubah karena melihat dari persentase yang mempertimbangkan akan memilih.

Sejumlah 52,5 persen responden tercatat mempertimbangkan akan memilih Ridwan Kamil. Sedangkan yang mempertimbangkan memilih Anies Baswedan sebesar 36,3 persen dan responden yang mempertimbangkan akan memilih Ahok 39,5 persen.

Versi indikator politik

Selain Litbang Kompas, hasil survei Indikator Politik juga memperlihatkan posisi Anies Baswedan pada peringkat teratas dalam simulasi terbuka atau top of mind.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, simulasi top of mind dilakukan dengan cara bertanya kepada responden tanpa memberikan informasi atau pilihan yang disodorkan.

“Top of mind ini artinya kami tidak memberikan informasi apapun. Jadi mereka bebas memilih siapa nama yang akan disodorkan,” ujar dia saat memaparkan hasil survei secara daring, Kamis (25/7/2024).

Berdasarkan hasil survei dengan simulasi terbuka atau top of mind, mayoritas responden ternyata memilih Anies Baswedan.

Eks Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2024 itu menduduki peringkat teratas dengan elektabilitas 39,7 persen.

“Tanpa kami menyebutkan nama atau tokoh, responden paling banyak menuliskan nama Anies Baswedan. Hampir 40 persen yang menyebut nama Anies,” ucap dia.

Kemudian, peringkat kedua dan ketiga disusul dengan nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ridwan Kamil. Ahok menempel Anies dengan perolehan 23,8 persen. Sementara itu, Ridwan Kamil berada di peringkat ketiga dengan perolehan 13,1 persen.

“Jadi tiga teratas itu ada Anies Baswedan, Ahok, dan Ridwan Kamil ya. Selain tiga nama ini, perolehannya relatif kecil. Misal Tri Rismaharini 1,4 persen dan Erick Thohir 1,1 persen,” ungkap dia.

Penantang berat Anies

Dengan demikian, Ridwan Kamil dan Ahok bisa disebut masih menjadi kuda masih menjadi sosok yang potensial untuk penantang Anies menjadi sebagai bakal calon gubernur Jakarta pada Pilkada periode 2024-2029.

Ridwan Kamil akan menjadi penantang terberat Anies yang terungkap dalam survei Indikator Politik Indonesia terhadap ratusan orang mengenai sosok yang dinilai paling kompeten untuk menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029.

“Berdasarkan hasil survei kami, Ridwan Kamil akan menjadi lawan yang paling kompetitif untuk Anies Baswedan ketimbang Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan, Ridwan Kamil menjadi lawan yang kompetitif karena sosoknya bisa menarik basis pendukung lain.

Jika Pilkada Jakarta hanya mempertemukan Anies melawan Ridwan Kamil, basis pendukung Ahok kemungkinan besar akan berpindah. Umumnya kepada Ridawan Kamil.

“Kalau Ahok tidak masuk dalam simulasi dan kita asumsikan Pilkada Jakarta itu Anies versus Ridwan Kamil, maka pemilih Ahok cenderung lari ke Ridwan Kamil,” tutur dia.

(Reporter : Dzkay Nurcahyo | Editor : Akhdi Martin Pratama, Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok mengungkapkan alasan ingin bertanding ulang atau rematch dengan Anies Baswedan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Cuma saya mau sampaikan kalau mau mengukur sesuatu itu harus apel dengan apel (apple to appel) gitu. Kalau mau anda menuduh Jakarta akan seperti 2017 ya mesti ulang dong. Bukan saya mau mengulang supaya biar pecah lagi, tidak," ujar Ahok dalam sesi wawancara eksklusif dengan Kompas TV, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Ahok melihat saat ini masyarakat, khususnya di Jakarta sudah membuka mata dan membaik. Mereka disebut telah sadar terkait sosok pemimpin yang dibutuhkan di Jakarta.

"Saya yakin masyarakat tambah lama, tambah lama saya melihat peristiwa peristiwa ini makin baik. Kalau dulu kan beda, ada gunting, suntingan dan ada provokasi," ucap Ahok.

Dengan begitu, Ahok pun menyinggung untuk tidak lagi memainkan politik identitas. Terlebih, keluarganya saat ini banyak yang musim dan keturunan jawa.

"Apalagi kalau sekarang keluarga saya banyak muslim kan. Keluarga saya banyak orang jawa. Saya dunia ini berubahlah dengan anak, keluarga, dan dengan peristiwa demi peristiwa," ucap Ahok.

"Tetapi satu hal satu yang saya bilang gini, secara rematch itu kemungkinan susah. Karena sisa partai ini juga tidak mungkin," sambung Ahok.

Ahok sebelumnya mengatakan, akan menarik jika bisa bertanding ulang atau rematch dengan sosok Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

"Kalau bisa rematch dengan Pak Anies, lebih menarik. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika," ujar Ahok.

Menurut Ahok, pertandingan ulang dalam kontestasi politik di Jakarta untuk mengukur sejauh mana masyarakat bisa menerapkan persatuan dan kedamaian dalam bernegara.

"Tadi dikatakan kalau (maju lagi) takut ribut. Kalau takut ribut ya paling cocok itu kan rematch dong untuk mengukur apel dengan buah apel, bandingnya," ucap Ahok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok mempertanyakan apakah ada partai yang berani untuk kerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Karena bagi kami, PDI Perjuangan di Jakarta tidak cukup kursinya. Kita tidak tahu, apakah partai lain berani kerja sama dengan PDI Perjuangan atau tidak. Karena masing-masing kan ada calon," ujar Ahok dalam sesi wawancara eksklusif dengan Kompas TV, dikutip pada Sabtu (20/7/2024).

Pada Pilkada Jakarta 2024 ini, PDI Perjuangan tak lagi bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur karena perolehan suara pada Pemilihan Legislatif tahun ini menurun.

Hal itu berimbas kepada perolehan kursi Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta. Dari 25 kursi hasil Pileg 2017, kini turun menjadi hanya 15 kursi.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) Pasal 40, setiap partai politik atau gabungan bisa mendaftarkan gubernur, bupati, dan wali kota dengan persyaratan perolehan kursi di DPRD paling sedikit 20 persen.

Dengan demikian, partai yang hendak mendaftarkan kandidat cagub dan cawagub Jakarta perlu memiliki sekurang-kurangnya lebih dari 21 kursi.

Artinya, PDI-P harus berkoalisi dengan partai lain agar syarat dalam Undang-Undang Pilkada itu bisa terpenuhi sehingga bisa mengunsung cagub atau cawagub.

"Terus di dalam sistem PDI Perjuangan, keputusan di DPP dibahas untuk calon kepala daerah. Dan sampai hari ini topik Jakarta itu belum dibahas," kata Ahok.

"Artinya, kalau saya membaca berarti kalau belum pasti bisa dimajukan apa yang dibahas. PDI Perjuangan itu beda sekali konsepnya. Katakan saja di tugasnya, kami ini kan petugas partai untuk melaksanakan cita-cita proklamator," sambung Ahok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok mempertanyakan apakah ada partai yang berani untuk kerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Karena bagi kami, PDI Perjuangan di Jakarta tidak cukup kursinya. Kita tidak tahu, apakah partai lain berani kerja sama dengan PDI Perjuangan atau tidak. Karena masing-masing kan ada calon," ujar Ahok dalam sesi wawancara eksklusif dengan Kompas TV, dikutip pada Sabtu (20/7/2024).

Pada Pilkada Jakarta 2024 ini, PDI Perjuangan tak lagi bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur karena perolehan suara pada Pemilihan Legislatif tahun ini menurun.

Hal itu berimbas kepada perolehan kursi Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta. Dari 25 kursi hasil Pileg 2017, kini turun menjadi hanya 15 kursi.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) Pasal 40, setiap partai politik atau gabungan bisa mendaftarkan gubernur, bupati, dan wali kota dengan persyaratan perolehan kursi di DPRD paling sedikit 20 persen.

Dengan demikian, partai yang hendak mendaftarkan kandidat cagub dan cawagub Jakarta perlu memiliki sekurang-kurangnya lebih dari 21 kursi.

Artinya, PDI-P harus berkoalisi dengan partai lain agar syarat dalam Undang-Undang Pilkada itu bisa terpenuhi sehingga bisa mengunsung cagub atau cawagub.

"Terus di dalam sistem PDI Perjuangan, keputusan di DPP dibahas untuk calon kepala daerah. Dan sampai hari ini topik Jakarta itu belum dibahas," kata Ahok.

"Artinya, kalau saya membaca berarti kalau belum pasti bisa dimajukan apa yang dibahas. PDI Perjuangan itu beda sekali konsepnya. Katakan saja di tugasnya, kami ini kan petugas partai untuk melaksanakan cita-cita proklamator," sambung Ahok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menyatakan, selalu dicap mengganggu sekelompok elit politik, ketika menjadi politikus, bahkan di tengah namanya dipertimbangkan maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Saya selalu dicap mengganggu sekelompok elit. Jadi ibaratnya "kalau tidak ada lu kan hok enggak ribut"," ujar Ahok dalam sesi wawancara eksklusif dengan Kompas TV, dikutip Sabtu (20/7/2024)

"Tetapi kalau diterjemahkan oleh pendukung saya, "kalau tidak ada lu hok, kan kita tidak tahu ada pejabat yang urus rakyat dari pagi sampai malam"," sambungnya.

Pernyataan Ahok itu tak lepas isu politik identitas yang disangkut pautkan kepadanya, terlebih menjelang kontestasi politik di Jakarta tahun ini.

"Itu yang dianggap ketidakharmonisan. Tapi saya kira, masyarakat sekarang kan tidak bodoh," ucap Ahok yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Perekonomian PDIP.

Namun, Ahok berkeyakinan banyak masyarakat saat ini telah membuka mata untuk melihat sosok pemimpin.

Hal itu dibuktikan dalam survei dari Litbang Kompas yang merilis elektabilitas namanya berada di posisi kedua setelah Anies Baswedan.

Elektabilitas Ahok untuk Pilkada Jakarta 2024 berada di posisi kedua dengan capaian 20 persen.

"Buktinya, kalau survei ini, kita anggap kredibel , dengan apa bisa dapat angka itu?. Kenangan apa yang didapat kalau bukan karena Ahok yang dianggap tidak harmonis?" ucap Ahok.

Bagi Ahok, harmonisasi bisa terwujud apabila elit politik, dirinya dan masyarakat memiliki sikap dan tujuan yang sama, tidak terkecuali dalam membangun Kota Jakarta.

"Bagi saya ya, harmonis itu kita mainkan nada yang sama. Kalau saya datang sendiri dengan nada yang benar, dan yang lain itu tidak benar ya berarti saya bukan tidak harmonis, tetapi yang tidak harmonis itu yang ramai," ucap Ahok.

"Saya kira masyarakat sekarang tidak gampang terprovokasi lagi lah," tutup Ahok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menganut sistem meritokrasi.

Meritrokasi merupakan sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.

Menurut Ahok, cara ini yang digunakan PDI Perjuangan dalam menentukan sosok bakal calon gubernur atau wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.

"PDI Perjuangan menganut meritokrasi. Tidak usung begitu cepat, itu karena mungkin bagi Ibu (Ketua Umum PDI-P Megawati) ada strategi. Kalau partai belum siap, ngapain terlalu cepat muncul," ujar Ahok dalam sesi wawancara eksklusif dengan Kompas TV, dikutip pada Sabtu (20/7/2024).

Menurut Ahok, cara itu pernah ditunjukkan Megawati ketika mendorong nama Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Sama dengan Pak Ganjar. Apakah Ibu Mega langsung mencalonkan? Saat itu saya juga bertanya kepada Ibu, 'Kenapa tidak cepat-cepat? nanti ketinggalan dong'. Ibu jawabnya kan partai mengusung sendiri," ucap Ahok.

"Untuk apa buru-buru kan rakyat sudah kenal (Ganjar) yang kita calonkan. kecuali yang dicalonkan orang tidak kenal, perlu waktu untuk diperkenalkan," kata Ahok.

Menurut Ahok, setiap kader PDI Perjuangan, termasuk dirinya, selalu siap untuk menjadi calon kepala daerah yang diminta partai.

Sebab, para kader PDI Perjuangan umumnya disebut memiliki bekal dari pelatihan yang dijalani untuk berkecimpung di instruktur partai, legislatif, dan eksekutif.

"Dalam PDI Perjuangan itu ada simpatisan, lalu kader. Kita dilatih, itu ditempatkan di legislatif, instruktur partai, dan eksekutif. Kira-kira di tiga pilar ini. Dan tentu, semua kader disiapkan di eksekutif," ucap Ahok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menganut sistem meritokrasi.

Meritrokasi merupakan sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.

Menurut Ahok, cara ini yang digunakan PDI Perjuangan dalam menentukan sosok bakal calon gubernur atau wakil gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.

"PDI Perjuangan menganut meritokrasi. Tidak usung begitu cepat, itu karena mungkin bagi Ibu (Ketua Umum PDI-P Megawati) ada strategi. Kalau partai belum siap, ngapain terlalu cepat muncul," ujar Ahok dalam sesi wawancara eksklusif dengan Kompas TV, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Menurut Ahok, cara itu pernah ditunjukkan Megawati ketika mendorong nama Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Sama dengan Pak Ganjar. Apakah Ibu Mega langsung mencalonkan?. Saat itu saya juga bertanya kepada Ibu, "kenapa tidak cepat-cepat? nanti ketinggalan dong". Ibu jawabnya kan partai mengusung sendiri," ucap Ahok.

"Untuk apa buru-buru kan rakyat sudah kenal (Ganjar) yang kita calonkan. kecuali yang dicalonkan orang tidak kenal, perlu waktu untuk diperkenalkan," kata Ahok.

Menurut Ahok, setiap kader PDI Perjuangan, termasuk dirinya, selalu siap untuk menjadi calon kepala daerah yang diminta partai.

Sebab, para kader PDI Perjuangan umumnya disebut memiliki bekal dari pelatihan yang dijalani untuk berkecimpung di instruktur partai, legislatif dan eksekutif.

"Dalam PDI Perjuangan itu ada simpatisan, lalu kader. Kita dilatih, itu di tempatkan di legislatif, instruktur partai dan eksekutif. Kira-kira di tiga pilar ini. Dan tentu, semua kader disiapkan di eksekutif," ucap Ahok.