Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Defisit anggaran melebar menjelang akhir tahun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun pada Oktober 2024.

Defisit APBN 2024 ini makin melebar jika dibandingkan bulan Agustus 2024 yang tercatat Rp 153,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit anggaran per Oktober 2024 ini setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara per Oktober 2024 tercatat mencapai Rp 2.247,5 triliun atau naik 0,3% yoy dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini setara 80,2% dari target APBN 2024.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau meningkat 14,1% yoy dari periode sma tahun lalu. Realisasi ini setara 76,9 dari target APBN 2024.

Dengan kinerja APBN tersebut, Sri Mulyani menyebut keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp 97,1 triliun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun pada Oktober 2024.

Angka defisit ini makin melebar jika dibandingkan bulan Agustus 2024, yang tercatat hanya Rp 153,7 triliun.

Defisit anggaran per Oktober 2024 ini setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024 disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan.

Kondisi tersebut perlu dicermati secara serius karena dapat berdampak pada stabilitas fiskal dan ekonomi Indonesia ke depan.

Faktor pertama, pelebaran defisit APBN ini disebabkan oleh perlambatan pendapatan negara dibandingkan tahun sebelumnya.

Bhima menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah penurunan drastis pada Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Migas yang disebabkan oleh harga minyak global yang rendah. Selain itu, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tertekan akibat kinerja komoditas yang lebih rendah dari ekspektasi, seiring dengan melemahnya permintaan global.

"Kontraksi pada pendapatan perpajakan karena menurunnya permintaan komoditas ekspor tercermin dari pertumbuhan pajak sektor pertambangan anjlok 41% akumulasi Januari hingga Oktober 2024 dibanding periode tahun sebelumnya," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Jumat (8/11).

Faktor kedua yang turut berkontribusi terhadap pelebaran defisit adalah lemahnya kinerja sektor industri manufaktur, yang berimbas pada penurunan pendapatan pajak dari sektor tersebut. Bhima mencatatkan, pajak dari sektor industri manufaktur tercatat melemah 7,87% secara tahunan atau year on year (YoY).

Menurutnya, jika situasi ini berlanjut, maka rasio penerimaan pajak dan target pajak tahun ini berisiko meleset. Penurunan kontribusi sektor industri juga berisiko menurunkan pajak-pajak lainnya dalam beberapa kuartal ke depan.

"Gambaran menurunnya sumbangan sektor industri juga berisiko menurunkan kontribusi pajak lainnya dalam beberapa kuartal ke depan," katanya.

Sementara, faktor ketiga yang menyebabkan pelebaran defisit adalah pembengkakan belanja pemerintah, terutama terkait dengan belanja modal untuk infrastruktur.

Bhima menyoroti adanya lonjakan belanja modal yang naik signifikan sebesar 40% yoy pada periode Januari-Oktober 2024, seiring dengan upaya penyelesaian proyek-proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain itu, meskipun tidak disebutkan secara rinci, Bhima mengingatkan bahwa kenaikan beban belanja bunga utang juga turut berkontribusi pada peningkatan defisit APBN.

"Kenaikan beban belanja bunga utang turut mendorong pelebaran defisit APBN. Tahun depan debt service ini yang harus benar-benar dijaga karena menekan ruang fiskal," imbuh Bhima.

Kendati begitu, Bhima memperkirakan defisit APBN 2024 ini masih akan lebih rendah jika dibandingkan outlook pemerintah sebesar 2,7% PDB. Bhima meramal, defisit APBN pada tahun ini hanya akan berkisar di level 2% hingga 2,4% PDB

Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia, Teguh Dartanto menyebut bahwa defisit anggaran yang terjadi pada bulan Oktober 2024 merupakan sebuah pola umum yang terjadi setiap tahun.

Menurut Teguh, hal ini biasanya terjadi menjelang akhir tahun ketika banyak program dan proyek pemerintah yang sudah memasuki tahap penyelesaian, sehingga mendorong adanya lonjakan pembayaran.

"Saya rasa defisit anggaran tetap terjaga sesuai dengan outlook," kata Teguh.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pegawai hingga Oktober 2024 mencapai Rp 242,2 triliun atau 84,8% dari pagu APBN 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 13,4% yoy jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya Rp 213,6 triliun.

Suahasil menjelaskan, kenaikan ini dipengaruhi antara lain oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan Gaji 13 ASN/TNI/Polri serta kenaikan gaji ASN/TNI/Polri.

Secara rinci, belanja pegawai K/L ini terdiri dari realisasi pembayaran reguler (Gaji dan Tunkin) sebesar Rp 210,8 triliun atau tumbuh 10,9% yoy hingga Oktober 2024.

Kemudian, realisasi pembayaran THR dan Gaji 13 telah mencapai Rp 31,4 triliun atau tumbuh 33,6% yoy.

"Tinggi karena di Januari yang lalu ada kenaikan gaji. Jadi kenaikan gaji angkanya terus berlangsung sehingga secara yoy (tahunan) tiap bulan dibandingkan Oktober tahun lalu ada peningkatan," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 Triliun pada Oktober 2024.Angka defisit ini makin melebar jika dibandingkan bulan Agustus 2024 yang tercatat Rp 153,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit anggaran per Oktober 2024 ini setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara per Oktober 2024 tercatat mencapai Rp 2.247,5 triliun atau naik 0,3% yoy dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini setara 80,2% dari target APBN 2024.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau meningkat 14,1% yoy dari periode sma tahun lalu. Realisasi ini setara 76,9 dari target APBN 2024.

Dengan kinerja APBN tersebut, Sri Mulyani menyebut keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp 97,1 triliun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk menurunkan batas maksimal kumulatif defisit dan pembiayaan utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2024, batas maksimal defisit APBD 2025 ditetapkan hanya sebesar 0,20% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan batas tahun ini yang mencapai 0,24% dari PDB.

"Bahwa berdasarkan ketentuan (...) Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah, dan jumlah kumulatif pembiayaan utang daerah," bunyi ayat pertimbangan dalam beleid tersebut.

Dengan batas maksimal kumulatif defisit APBD yang menurun, batas maksimal defisit APBD per daerah juga ikut diturunkan.

Bagi daerah dengan kapasitas fiskal daerah sangat tinggi, defisit APBD 2025 dibatasi maksimal sebesar 3,75% dari pendapatan daerah. Angka ini lebih rendah dibandingkan defisit APBD 2024 sebesar 4,65% dari pendapatan daerah.

Kemudian, bagi daerah dengan kapasitas fiskal daerah tinggi, defisit APBD 2025 dibatasi maksimal 3,65% dari pendapatan daerah. Sementara, bagi daerah dengan kapasitas fiskal daerah sedang, defisit APBD 2025 dibatasi maksimal 3,55% dari pendapatan daerah.

Kemudian, bagi daerah dengan kapasitas fiskal daerah rendah, maka defisit APBD 2025 dibatasi maksimal 3,45% dari pendapatan daerah. Dan terakhir, bagi daerah yang memiliki kapasitas daerah fiskal sangat rendah, maka defisit APBD 2025 dibatasi maksimal 3,35% dari pendapatan daerah.

"Batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud (...) menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2025," bunyi Pasal 4 beleid tersebut.

Di sisi lain, batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah 2025 ditetapkan sebesar 0,20% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2025. Pembiayaan utang daerah ini termasuk pembiayaan utang daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Siklus Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan proses yang kompleks dan komprehensif, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tahap pertanggungjawaban APBN berperan penting dalam menjelaskan kepada publik terkait pencapaian dan kinerja keuangan Pemerintah selama satu tahun.

Menelisik jejak sepuluh tahun terakhir, pertanggungjawaban APBN yang diwujudkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mengalami berbagai dinamika dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk upaya Pemerintah dalam menghadirkan pertanggungjawaban yang makin kredibel, transparan, dan akuntabel. LKPP dapat menggambarkan capaian kinerja keuangan Pemerintah kepada masyarakat, sekaligus sebagai bukti bahwa APBN hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akuntansi Berbasis Akrual

Penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan relevan, sehingga informasi pada laporan keuangan mempunyai nilai manfaat. Selain itu, perlakuan yang sama terhadap pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan akan menghasilkan informasi yang dapat diperbandingkan.

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Keuangan Negara, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan ini merupakan pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur SAP berbasis Cash Towards Accrual (CTA). Dengan terbitnya PP tersebut, Pemerintah Indonesia memiliki landasan terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual.

Penerapan akuntansi berbasis akrual dinilai lebih dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah karena tidak hanya mencatat transaksi keuangan berdasarkan arus kas. Seluruh transaksi keuangan negara, baik yang merupakan hak maupun kewajiban, dapat tercatat, disajikan, dan diungkapkan secara memadai di dalam LKPP.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama implementasi penuh penerapan akuntansi berbasis akrual, ditandai dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang selanjutnya dikonsolidasi dalam LKPP. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 menjadi momen penting bagi Indonesia memasuki babak baru pertanggungjawaban keuangan negara. LKPP Tahun 2015 menjadi milestone penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik.

Perkembangan Opini LKPP

Perjalanan Pemerintah menyusun laporan keuangan sudah dimulai sejak tahun 2005, dengan penyusunan LKPP 2004. Pada tahun-tahun awal, Pemerintah masih berkutat dengan penyusunan saldo awal yang kredibel, antara lain dengan penelusuran aset Barang Milik Negara (BMN), penertiban rekening Pemerintah, hingga perbaikan tata kelola administrasi pengeluaran dan pendapatan negara. Dengan berbagai upaya di tengah keterbatasan tersebut, pada lima tahun pertama penyusunan LKPP (LKPP Tahun 2004 s.d. 2008), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Disclaimer. Opini BPK mulai menunjukan adanya perbaikan pada LKPP tahun 2009, di mana Pemerintah mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perbaikan kualitas opini ini tidak terlepas dari berbagai usaha Pemerintah melalui perbaikan dari sisi regulasi, kebijakan, dan aplikasi yang digunakan. Dalam kurun tahun 2010 s.d. 2015 Pemerintah menyiapkan infrastruktur untuk mencapai dua sasaran yaitu terwujudnya LKPP berbasis akrual sekaligus meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sistem informasi dan regulasi yang terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual memegang peranan penting di dalam upaya pencapaian kedua sasaran tersebut. Beberapa sistem informasi seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Modul Penerimaan Negara (MPN), dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) digunakan pada saat itu. Dari sisi regulasi, Pemerintah mempersiapkan aturan yang secara detail mengatur implementasi SAP berbasis akrual mulai dari Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, hingga penerbitan petunjuk teknis.

Atas LKPP Tahun 2016 akhirnya Pemerintah memperoleh Opini WTP dari BPK untuk pertama kalinya. Raihan ini dapat dipertahankan delapan tahun berturut-turut sampai dengan LKPP Tahun 2023.

Upaya Mempertahankan Opini WTP

Mempertahankan Opini WTP selama delapan tahun berturut-turut bukanlah pekerjaan mudah. Tantangan yang dihadapi Pemerintah setiap tahunnya selalu berbeda dan membutuhkan usaha yang tidak ringan. Pada LKPP Tahun 2018, Pemerintah harus menjelaskan proses revaluasi yang menyebabkan adanya kenaikan aset tetap Pemerintah secara signifikan. BPK dapat menerima hasil revaluasi aset dimaksud pada LKPP Tahun 2019 dengan kenaikan aset tetap dari Rp1.931,05 triliun menjadi Rp5.949,60 triliun.

Dengan kebijakan extraordinary yang diterbitkan demi menjaga perekonomian nasional di tengah ancaman Pandemi Covid-19, Pemerintah harus mempertanggungjawabkan Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan total realisasi selama tiga tahun sebesar Rp1.627,23 triliun (data LKPP 2020, 2021, dan 2022). Seluruh tantangan ini tidak hanya soal mempertahankan opini WTP, melainkan juga untuk menghadirkan pertanggungjawaban atas setiap program yang dilaksanakan secara kredibel, transparan, dan akuntabel.

Peningkatan kualitas LKPP juga tidak terlepas dari langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah seperti penyempurnaan sistem dan prosedur pelaksanaan APBN, penyempurnaan regulasi, kebijakan dan petunjuk teknis akuntansi, peningkatan kualitas pembinaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), serta pemantauan secara berkala atas penyelesaian rekomendasi BPK. Pemerintah pun berkoordinasi aktif dalam penyelesaian dan pemantauan secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi BPK. Berdasarkan data BPK, hingga semester II Tahun 2023, Pemerintah telah menyelesaikan 987 rekomendasi atau 96,56% sejak tahun 2004 hingga 2022.

Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan melalui Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (UU P2 APBN). UU ini dirumuskan dengan mekanisme pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bersama dengan Pemerintah, DPR menyampaikan rekomendasi yang berperan penting meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu, selain menyelesaikan rekomendasi BPK, Pemerintah juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR dalam UU P2 APBN.

Dalam hal regulasi, setiap tahun terus dilakukan penyempurnaan untuk mengakomodasi berbagai rekomendasi dan menyesuaikan dengan perkembangan proses bisnis. Tahun 2023 sejumlah regulasi disempurnakan, antara lain melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, PMK Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, dan PMK Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas data, menjaga akuntabilitas dan transparansi LKPP, serta mengantisipasi risiko audit periode berikutnya.

Pemerintah juga terus mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN. Upaya-upaya perbaikan yang krusial dalam teknis penyusunan LKPP oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di antaranya:

a. Penerapan rekonsiliasi dan konsolidasi data keuangan instansi (penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga atau LKKL) terotomatisasi melalui sistem E-Rekon&LK pada tahun 2016. Pada tahun ini juga mulai dilakukan piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sarana bagi instansi dalam pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi instansi yang digunakan sebelumnya. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Dengan penggunaan SAKTI, seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

b. Pemerintah melakukan inovasi strategis dengan pengembangan Aplikasi SPAN-LKPP Terintegrasi pada tahun 2018 yang digunakan untuk mengakomodasi proses konsolidasi dan penyusunan LKPP yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan efektif menjadikan LKPP yang lebih akurat, akuntabel, dan berkualitas.

c. Pada tahun 2019 dilakukan penyempurnaan aplikasi pengelolaan keuangan dan peluncuran Aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Mobile Online. Di dalam aplikasi ini terdapat daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

d. Implementasi SAKTI dan Monitoring SAKTI (MonSAKTI) pada seluruh instansi. Pada Tahun Anggaran 2022 seluruh instansi K/L menggunakan Aplikasi SAKTI secara penuh sebagai sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN pada instansi pemerintah.

Opini WTP: Apa Selanjutnya?

Mempertahankan opini WTP memerlukan upaya keras setiap tahunnya, tetapi Pemerintah juga ingin terus mendorong agar pertanggungjawaban APBN makin kredibel, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mengintegrasikan antara pelaporan kinerja dengan pelaporan keuangan sebagai upaya peningkatan kualitas pertanggungjawaban APBN. Integrasi pelaporan kinerja dengan pelaporan keuangan dilakukan berdasarkan keluaran (output) dari setiap program atau kegiatan yang telah direncanakan oleh instansi. Dengan demikian, seluruh capaian output dapat menjadi bahan evaluasi dalam ketercapaian hasil (outcome) dari program yang telah direncanakan.

Selanjutnya, LKPP tidak lagi hanya sebagai pertanggungjawaban keuangan, melainkan juga dapat menjadi instrumen bagi Pemerintah dalam mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ke depan. Upaya dalam menyusun pertanggungjawaban APBN yang makin kredibel, transparan, dan akuntabel pun diharapkan dapat menjadi bukti bahwa APBN benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi alat negara yang berperan efektif dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan bahwa anggaran belanja negara perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613 triliun, namun jumlah ini dinilai tidak cukup untuk mendukung target tersebut.

Drajad menekankan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia harus mencatatkan pertumbuhan minimal 5,8% hingga 5,9% pada 2025. Namun, dengan anggaran yang ada, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan 5,2%.

"Anggaran belanja Rp 3.600 triliun yang disiapkan Kementerian Keuangan tidak cukup untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% di masa mendatang. Pada tahun 2025, pertumbuhan minimal harus mencapai 5,8% atau 5,9% sebagai landasan untuk mengejar 6%, 7%, dan akhirnya 8%," ujar Drajad dalam acara Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).

Drajad menambahkan, untuk mencapai target pertumbuhan 6% hingga 8%, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp 300 triliun, sehingga total anggaran belanja negara mencapai Rp 4.000 triliun.

Namun, penambahan anggaran ini tidak mudah, mengingat 45% dari pendapatan negara digunakan untuk pembayaran utang. Pada 2025, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 3.005,1 triliun, yang berarti sekitar Rp 1.353 triliun akan dialokasikan untuk melunasi utang.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, Drajad mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Namun, rencana ini masih belum banyak dibahas. Menurutnya, BPN harus melalui tiga transformasi, yaitu transformasi kelembagaan, teknologi, dan kultur, yang terakhir dinilai paling sulit.

Selain itu, Drajad menekankan pentingnya pertumbuhan sektor swasta untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia menyoroti perlunya perbaikan regulasi dan birokrasi, yang selama ini menjadi hambatan bagi sektor swasta untuk berkembang.

"Birokrasi kita terlalu gemuk, dan setiap unit selalu ingin membuat peraturan, perizinan, dan pengawasan. Ini membuat segalanya menjadi rumit," tambah Drajad.

Di sisi lain, belanja pemerintah dan pertumbuhan investasi diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dibutuhkan tambahan anggaran belanja negara yang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius mencapai 8%.

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan pada tahun 2025, anggaran belanja negara dirancang sebesar Rp 3.613 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu, tidak cukup untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam beberapa tahun mendatang.

Sebab untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh 5,8% hingga 5,9% pada 2025. Dengan anggaran belanja Rp 3.613 triliun di 2025, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2%.

“Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan (2025) itu kan untuk belanja negara Rp 3.600 triliun sekian. Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8% nanti suatu saat, itu ngak cukup. Karena kita untuk tahun 2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9%. Supaya kita punya batu lonjakan untuk ngejar 6%-7% kemudian ke 8%,” tutur Drajad dalam agenda Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).

Drajad menambahkan, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% kemudian 8%, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 300 triliun, atau dengan total anggaran belanja negara sekitar Rpp 4.000 triliun.

Meski begitu, untuk menambah anggaran Rp 300 triliun tidak mudah. Pasalnya sebesar 45% dari pendapatan negara digunakan untuk debt service. Bila dihitung, pada 2025 target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, artinya pendapatan negara sekitar Rp 1.353 triliun akan digunakan untuk membayar utang.

Nah, untuk mendongkrak penerimaan negara lebih banyak, salah satu caranya dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

Meski begitu, Drajad menyebut, rencana pembentukan BPN memang belum banyak didiskusikan.

“Itu harus mengandung 3 unsur transformasi. Pertama, transformasi kelembagaan. Kedua, transformasi teknologi. Ketiga, transformasi kultur. Ini yang paling susah. Tapi kultur itu bisa dipaksa oleh teknologi,” terangnya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diperlukan pertumbuhan di sektor swasta.

Untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta, regulasi dan birokrasi harus dibenahi, karena selama ini permasalahan tersebut yang membuat swasta sulit tumbuh.

“Birokrasi kita terlalu gemuk, dan setiap unit di dalam birokrasi itu pasti ingin bikin peraturan, pasti ingin bikin perizinan, pasti ingin bikin pengawasan, terus lah tambah mumet,” ungkapnya.

Di samping itu, belanja pemerintah dan juga pertumbuhan investasi diharapkan bisa terus mendongkrak perekonomian dalam negeri.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah secara resmi telah menyerahkan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2025 pada tanggal 16 Agustus 2024 lalu.

RAPBN 2025 akan menjadi jembatan dua pemerintahan, yakni Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi akan memimpin pemerintahan pada 20 Oktober 2024. Oleh karena itu, RAPBN 2025 harus menjadi titik pijak arah kebijakan pembangunan presiden terpilih.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyoroti soal target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan yang dipatok di angka 5,2%.

Berkaca ke belakang, Said bilang, sejak 2015 hingga 2023, hanya sekali pertumbuhan ekonomi melampaui target APBN di tahun 2022, dari target 5,2%, dan berhasil mencapai 5,31%.

"Kenyataan ini mengundang tanya, kenapa kita sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi?," ujar Said dalam keterangan resminya, Selasa (27/6).

Said mengungkapkan alasan mengapa pemerintah sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, Indonesia menghadapi berbagai persoalan struktural, mulai dari ekonomi biaya tinggi karena perizinan dan korupsi, ketidakpastian hukum, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum terampil, belum terjalin secara baik konektivitas antar wilayah dan menurunnya demokrasi.

"Berbagai persoalan ini sudah kita bincangkan sudah lama sekali. Namun seolah belum cukup energi untuk keluar sepenuhnya dari persoalan ini," katanya.

Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga selalu bergantung pada konsumsi domestik. Bahkan konsumsi domestik sebagai tempat gantungan perekonomian itu pun terancam menurun, seiring dengan turunnya kelas menengah Indonesia.

Sejak enam tahun lalu, Said menyebut, jumlah kelas menengah mengalami penurunan 8 juta jiwa. Padahal kelompok tersebut sebenarnya kelas penggerak konsumsi domestik.

Oleh karena itu, dirinya mendorong agar pemerintah lebih progresif menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Mengacu pada dokumen Visi Indonesia 2045, dibutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4%. Menurut Said, asumsi ini sesungguhnya di level moderat, kalaulah Indonesia belum melangkah hingga 6%.

Kemudian, Indonesia juga membutuhkan sejumlah modal penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4%. Di antaranya konsumsi domestik yang harus dijaga dengan inflasi yang terjaga rendah, investasi yang menopang pembukaan lapangan kerja baru, serta memberikan nilai tambah atas produk ekspor.

"Setidaknya kita membutuhkan kontribusi investasi minimal 1,5%, dan ekspor 0,5% sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Dengan demikian tulang punggung permintaan bukan hanya konsumsi domestik," ujar Said.

Di sisi lain, pada tahun 2025 pemerintah mengusulkan nilai tukar rupiah berada pada angka Rp 16.100 per dolar AS. Namun, Said mendorong agar nilai tukar rupiah bisa lebih rendah di level Rp 15.000 per dolar AS.

"Kita yakin, dengan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, dan menguat investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam dari sejumlah mata uang mitra dagang, akan membuat rupiah lebih kuat," jelasnya.

Pemerintah juga mengajukan tingkat bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun sebesar 7,1%. Dirinya menyebut, suku bunga SBN yang tinggi yang didapati telah menjelma menjadi beban tinggi.

Jumlah kumulatif bunga utang sejak 2015 hingga 2023 senilai Rp 2.569,4 triliun. Dengan tingkat bunga government bond tertinggi dibanding negara peers maka membuat fiskal menjadi tidak sehat.

Oleh karena itu, pemerintah harus mempelajari, dan mengembangkan best practice dari negara peers yang berada di level 1% hingga 3%.

"Pimpinan Banggar DPR berharap, suku bunga SBN bisa lebih rendah dari usulan pemerintah di nota keuangan RAPBN 2025, setidaknya di rata rata 6,9%, dan ke depan di dorong bisa lebih rendah lagi, serta mengembangkan skema pembiayaan yang lebih murah," tegas Said.

Said juga menyoroti masalah menurunnya lifting minyak dan gas bumi yang terjadi setiap tahunnya.

Ia menyebut, pada rentang waktu 2015-2023 jumlah kumulatif defisit perdagangan minyak mentah sebesar US$ 147,3 miliar. Hal ini terjadi lantaran produksi minyak mentah terus menurun, dan tingkat konsumsi semakin tinggi.

"Kita perlu mempertimbangkan untuk meletakkan target bauran energi baru dan terbarukan sebagai indikator strategis pembangunan dalam APBN.

Langkah ini untuk mengukur kebijakan transformasi energi kita tiap tahun, sebab akan memiliki pengaruh atas kebijakan fiskal ke depan," kata Said.

Sementara dari isu pembangunan, ia menyebut, menurunkan kemiskinan dan kesenjangan sosial harus diletakkan tinggi dalam konstitusi. Dengan demikian, agenda menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial harus diutamakan.

Pada pembicaraan pendahuluan antara Banggar DPR dan pemerintah menyepakati tingkat kemiskinan 7-8%, dan rasio gini 0,379 – 0,382, serta kemiskinan ekstrim nol persen.

"Pimpinan Banggar DPR berharap menyepakati indikator kemiskinan dan rasio gini yang berada di angka bawah atas kesepakatan di atas," pungkas Said.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah merencanakan pengelolaan dana hibah di tahun 2025 menjadi Rp 202,7 miliar, nilai tersebut meningkat 2.980,1% dibandingkan dengan outlook tahun 2024.

Hal ini sebagaimana tertuang di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Ekonom dari Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy menjelaskan, dana hibah digunakan untuk berbagai kebutuhan yang sifatnya tidak mengikat kemudian tidak rutin dilakukan tiap tahunnya dan bersifat fleksibel, bergantung dari tujuan kegiatan pemerintah tiap tahunnya.

“Dalam beberapa tahun terakhir dana hibah diberikan untuk berbagai bantuan kemanusiaan kemudian pembangunan infrastruktur sampai dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang diplomasi,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (23/8).

Yusuf mengungkapkan, pemberian dana hibah ini juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjaga hubungan dengan beberapa negara dengan pemberian dana hibah tertentu.

Menurutnya, tahun depan, alokasi dana hibah tidak terlalu berbeda dari tahun sebelumnya meskipun meningkat signifikan.

Dia bilang, peningkatan ini tidak terlepas dari program yang ingin dilakukan di antaranya pemerintah mencoba menangani penyakit HIV turbopolosis dan juga malaria dalam lingkup global.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menghibahkan kepada negara-negara sahaluan (like minded countries) yang membutuhkan dan beberapa untuk pembangunan infrastruktur.

“Pemberian dana hibah ini salah satu bentuk pemerintah ikut dalam berbagai aktivitas global terkait berbagai isu dan sebagai sarana untuk memperkuat atau mempertegas standing position pemerintah dalam geopolitik global,” tandasnya.

Dengan begitu, kata Yusuf, nantinya Indonesia bakal punya peran dalam diplomasi secara global untuk mengangkat isu strategis. Meski demikian, dana hibah ini sifatnya tidak mengikat sehingga dibutuhkan pula evaluasi dalam alokasinya.

“Evaluasi ini nantinya tidak hanya dilakukan di akhir atau ketika program itu selesai tetapi juga bagaimana ketika program itu berjalan atau ketika berada dalam tahapan implementasi,” tuturnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan investasi hingga Juli 2024 telah mencapai Rp 53,73 triliun. Realisasi tersebut disalurkan melalui Badan Layanan Umum (BLU) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pembiayaan investasi Rp 53,73 triliun tersebut di antaranya disalurkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 15 triliun, Lembaga Keuangan Internasional Rp 1,9 triliun, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Rp 8,6 triliun.

Kemudian, pembiayaan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau IFG sebesar Rp 3,5 triliun, PT Hutama Karya Rp 18,6 triliun, serta PT Wijaya Karya Tbk atau Wika Rp 6 triliun.

“Ini uang keluar namun bukan belanja, tapi namanya investasi. Sampai dengan akhir Juli kita sudah mengeluarkan Rp 53,73 triliun,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (13/8).

Adapun pembiayaan investasi untuk LPDP telah menghasilkan alumni sebanyak 23.870 orang per 31 Juli 2024. Dari total alumni itu, 66,58% bekerja di sektor publik dan sisanya atau 33,42% bekerja di sektor privat.

Sri Mulyani menyampaikan, investasi di LPDP berupa pemberian beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang ingin melanjutkan sekolahnya di universitas. “Anak-anak kita sekarang ada di seluruh dunia, di universitas-universitas yang bagus dan itu menaikkan reputasi Indonesia,” ungkapnya.

Kemudian FLPP untuk MBR dialokasikan sebesar Rp 13,72 triliun pada 2024 dengan target penyaluran sebanyak 166u.000 nit rumah kepada MBR. Penyaluran per 31 Juli 2024 telah dinikmati oleh MBR dengan kepemilikan 109,719 unit rumah senilai Rp 13,37 triliun.

Nilai yang investasi untuk Lembaga Keuangan Indonesia telah berkontribusi pada Islamic Development Bank, International Development Association, dan International Fund for Agricultural Development atau IFAD.

Selanjutnya, untuk PMN yang telah disalurkan ke WIKA telah mendukung penyelesaian berbagai proyek strategis nasional (PSN) melalui penerbitan saham baru (right issue) guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara kepada WIKA.

Sementara itu, PMN untuk PT HK, mayoritas telah menghasilkan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penambahan PMN 2024 ke PT HK dipastikan untuk penyelesaian JTTS tahap II ruas Kayu Agung-Palembang-Betung.

Terakhir, BPUI digunakan untuk mendukung pengalihan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam rangka mendukung penguatan industri asuransi di Indonesia.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga Juli 2024 telah mencapai Rp 1.638,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi tersebut telah mencapai 49,4% dari pagu dan tumbuh 12,2% year on year (YoY).

Meski begitu, pertumbuhan realisasi belanja ini turun bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai 14% YoY.

“Ini artinya kita sudah membelanjakan 49,3% dari pagu, kalau kita lihat pertumbuhan dari belanja kita cukup tinggi, dan ini cukup konsisten. Meskipun kalau kita lihat dari bulan lalu yang sekitar 14% ini agak menurun pertumbuhannya. Tapi ini pertumbuhannya tetap tinggi,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (13/8).

Adapun belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) yang realisasinya sudah mencapai Rp 1.170,8 triliun atau mencapai 47,5% dari pagu. Belanja ini juga tumbuh 14,7% yoy.

BPP ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah mencapai Rp 588,7 triliun, disalurkan salah satunya untuk dukungan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), penyaluran berbagai program bantuan sosial, sarana dan prasarana pertahanan keamanan, dan pembangunan infrastruktur.

Kemudian, BPP juga disalurkan untuk belanja non K/L yang realisasinya sudah mencapai Rp 582,1 triliun.

Realisasi ini sudah mencapai 42,3% dari pagu. Belanja non K/L ini disalurkan diantaranya untuk subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran manfaat pensiunan.

Terakhir, belanja negara disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) yang sudah mencapai Rp 468 triliun, atau mencapai 54,45% dari pagu Rp 857,6 triliun.