Jakarta -

Penghentian sementara layanan InterActive QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menyebabkan saldo milik para pelaku UMKM tertahan selama lebih dari 10 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan para pelaku UMKM tetap mendapat haknya terkait hal tersebut.

"Kami ingin mendengarkan klarifikasi dari InterActive QRIS, seperti apa terkait kendala teknis dalam layanan QRIS tersebut," kata Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi dengan pihak PT Interaktif Internasional (InterActive QRIS) yang diadakan di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (6/11). Rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan dan klarifikasi dari PT Interaktif Internasional kepada Menteri UMKM mengenai kendala teknis dalam layanan QRIS Interactive, yang sempat menghebohkan media sosial.

Sebelumnya, Maman secara personal juga sudah membahas dengan Kapolri terkait permasalahan penghentian sementara layanan InterActive QRIS.

Maman mengatakan Kementerian UMKM ingin menjaga dan melindungi pelaku UMKM agar tidak dirugikan. Sebab, mereka sudah dikenakan tarif MDR (Merchant Discount Rate) sebesar 0,7 persen pada penggunaan QRIS.

"Sehingga setelah pelaku usaha mengeluarkan kewajiban mereka, maka selayaknya mereka mendapatkan haknya (pencairan uangnya dengan cepat) dan mendapat pelayanan maksimal," katanya.

Maman menekankan sisi positif penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM sangatlah besar dalam transaksi jual beli. Namun, ia meminta agar pencairan dana tidak terlambat.

Ke depan, ia berharap jika ada kendala, pemblokiran rekening Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dapat dilakukan hanya kepada yang terindikasi saja, tidak semua rekening. Dengan begitu, hal tersebut tidak menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

"Perlu juga dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, agar permasalahan ini tidak terjadi lagi ke depan," katanya.

Di kesempatan yang sama, CEO InterActive QRIS Alex Surya Rahardjo menjelaskan kronologi penghentian sementara layanan InterActive QRIS tersebut.

Pada 16 Oktober lalu, PT Interaktif Internasional menerima surat pemberitahuan pelaksanaan pemblokiran rekening simpanan oleh Bank Mandiri atas dasar surat Polda Metro Jaya No.R/4310/X/Res.2./2024/Ditreskrimsus perihal Permintaan Penundaan Transaksi Debit milik PT Interaktif Internasional.

Rekening tersebut merupakan rekening tampungan dana mitra Merchant InterActive QRIS sebelum dilakukan settlement ke mitra Merchant. Indikasi pemberhentian layanan Open API QRIS dengan alasan ditemukan adanya aktivitas ilegal transfer dana oleh beberapa mitra Merchant InterActive QRIS.

Menurut Surat Klarifikasi dari PT InterAktif Internasional, InterActive QRIS bersama dengan PT FINNET INDONESIA terus berupaya memperjuangkan hak-hak Merchant InterActive QRIS agar dapat segera dilakukan settlement.

"Saat ini, rekening bank perusahaan telah dibuka kembali. Kami didampingi pengacara telah memenuhi panggilan dari Polda Metrojaya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pemeriksaan, dipastikan bahwa InterActive tidak terlibat dalam judi online dan menjalankan operasional sesuai hukum Indonesia. Pemblokiran sementara pada 16 Oktober 2024 telah dicabut dan mulai melakukan disbursement kepada seluruh merchant QRIS bertahap, mulai Senin 4 November hingga Selasa, 5 November 2024.

(akn/ega)

Jakarta -

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus judi online. Kasus ini menjerat pegawai Komdigi karena tak melakukan wewenang pemblokiran situs.

Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid buka-bukaan soal status pegawai yang menjadi tersangka kasus judi online. Dia bilang bila sudah jadi tersangka, pegawai yang terjerat kasus akan dinonaktifkan terlebih dahulu.

Lebih lanjut apabila sudah ada keputusan hukum inkrah menyatakan pegawai-pegawai tadi perlu dipidana, maka kementerian akan mengeluarkan pegawai tersebut dengan status pemberhentian tidak hormat.

"Ya kalau misalnya ini kalau tersangka tentu akan sementara dinonaktifkan, lalu kalau memang sudah inkrah dia akan diberhentikan dengan tidak hormat," sebut Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

"Kita lihat nanti perkembangannya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi awal yang baik bagi Kemkomdigi," tegasnya.

Dalam catatan detikcom, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan oknum Komdigi yang ditangkap itu memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemblokiran situs terkait judi online. Namun oknum Komdigi tersebut menyalahgunakan kewenangannya.

"Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Iya kan, namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka," kata Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.

Polisi juga telah menggeledah 'kantor satelit' yang digunakan para tersangka di Bekasi. Tersangka juga mengakui 'membina' 1.000 situs judi online yang seharusnya diblokir.

Para tersangka mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs yang 'dibina'. Maksudnya, adalah menjaga agar situs tadi tidak diblokir.

(hal/rrd)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi melakukan Cabut Izin Usaha (CIU) dari PT Investree Radika Jaya (Investree). Sejalan dengan itu, OJK mengatakan akan mengambil langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Diketahui Direktur Utama Investree Adrian Asharyanto Gunadi telah mengundurkan diri pada awal 2024. Hal itu dilakukan di tengah kredit macet yang terjadi di Investree.

OJK tengah mengejar Adrian yang diketahui saat ini berada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Langkah tegas lainnya juga, OJK akan memblokir rekening bank dari Adrian dan pihak lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

"Mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/10/2024).

Selain itu, OJK juga akan melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian OJK juga akan melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan," lanjut keterangan OJK.

OJK menjelaskan alasan pencabutan izin usaha ini dilakukan karena Investree melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK mengatakan telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal, di antaranya menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Simak Video: OJK Blokir 6.400 Rekening yang Terkait Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan Izin ini dikarenakan perusahaan platform pinjaman online (pinjol) tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.

Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," terang Ismail dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham perusahaan pinjol tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Tegaskan Hasil PKPU Tidak Hapus Pidana

OJK terus mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, seperti melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK menegaskan hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurus Investree. Kemudian Investree harus melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak ketinggalan, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi serta pihak-pihak lainnya dan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

"Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengupayakan untuk mengembalikan Saudara Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tambah dia.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya nenghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Selain itu, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada beberapa saluran, seperti nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id.

Nasabah juga dapat mendatangi kantornya di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

(hns/hns)

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia telah mencapai Rp 600 triliun. Data itu didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai September 2024.

"Meningkatnya literasi keuangan masyarakat tidak menutup fakta bahwa judi online masih merajalela. PPATK mencatat transaksi terkait judi online hingga bulan September 2024 mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Ini merupakan kerugian besar bagi bangsa karena nilai transaksi tersebut tidak memberi nilai tambah kepada masyarakat," kata dia dalam acara Perangi Judi Online, Bangun Ekosistem Keuangan Digital yang Aman di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Budi Arie menyebut selain kerugian finansial, judi online juga berdampak pada aspek psikologis di masyarakat yang mencakup depresi maupun kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan, perceraian, dan sebagainya.

"Pemerintah terus berupaya secara maksimal untuk mencegah dan memberantas judi online," jelasnya.

Budi Arie mengungkapkan sejak 2017 hingga 14 Oktober 2024 Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai upaya penanganan judi online. Pertama, pemutusan akses lebih dari 4,7 juta konten judi online.

"(Kedua) Penanganan sekitar 72 ribu konten judi online yang disisipkan pada situs dan lembaga pemerintahan dan dunia pendidikan," terangnya.

Ketiga, Kominfo telah mengajukan permohonan pemblokiran 7.599 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keempat, pengajuan pemblokiran 573 akun e-wallet termasuk 16 akun Gopay terkait judi online kepada Bank Indonesia.

Bahkan, Budi Arie menyebut penggunaan e-wallet atau dompet digital menjadi modus baru dalam transaksi judi online dengan nilai lebih dari Rp 5,6 triliun.

"Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua,"pungkasnya.

Simak Video 'Kominfo Wanti-wanti Masyarakat soal Format Judol Berbentuk Game':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(ada/ara)

Palembang -

Pernahkah mengalami pesan tidak terkirim alias centang satu? Hal ini bisa berarti WhatsApp atau WA diblokir.

Menjadi tanda tanya besar ketika WA diblokir secara diam-diam oleh orang lain. Bahkan bisa bikin kepikiran karena ingin tahu alasan orang bersangkutan melakukan pemblokiran.

Dikutip laman KBBI, blokir adalah aksi membekukan atau memberhentikan menghentikan orang tertentu mengakses informasi. Nah, centang satu bukanlah satu-satunya tanda WA telah diblokir.

Ada banyak faktor lain yang bisa diketahui apakah nomor WhatsApp detikers diblokir atau tidak. Supaya tidak salah menerka, berikut ini 7 tanda yang harus dicek.

Cara Mengetahui WA Diblokir

Berdasarkan laman Faq WhatsApp, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan nomor WhatsApp detikers diblokir seseorang, di antaranya yakni:

1. Checklist Satu

Checklist satu berarti tidak centang dua atau biru. Tanda ini mudah untuk dikenali karena ketika mengirim pesan akan muncul konfirmasi. Kendati begitu, bisa jadi yang bersangkutan tidak ada sinyal atau menghilangkan konfirmasi pesan dibaca.

2. Status Kontak Hilang

Ketika diblokir, maka tidak bisa melihat status kontak. Secara otomatis nomor terhapus dari kontak WhatsApp.

3. Pembaruan Profil Tidak Bisa Dilihat

Sama halnya dengan status kontak, pembaharuan dari profil yang memblokir tidak dapat dilihat sama sekali.

4. Panggilan Tidak Tersambung

Ketika melakukan panggilan maka akan muncul keterangan "Memanggil". Hal itu berarti nomor yang dituju tidak tersambung.

5. Status Online Hilang

Ketika diblokir tidak dapat lagi melihat status online atau terakhir dilihat dari kontak tersebut. Namun hal ini belum bisa menjadi penyebab pasti nomor WA telah diblokir. Sebab, bisa saja pemilik nomor mengatur status terakhir dilihat.

6. Tidak Dapat Menambahkan ke Grup

Poin keenam ini termasuk tanda yang paling meyakinkan. Ketika ingin memasukkan orang yang dituju ke grup akan muncul keterangan "Tidak Dapat Menambahkan".

7. Foto Profil Hilang

Untuk membuat semakin yakini bisa mengecek foto profil pengguna, jika hilang atau muncul gambar sama sekali hanya simbol berwarna abu-abu bisa jadi alasan nomor detikers telah diblokir oleh kontak bersangkutan.

Apabila mengalami tujuh penyebab di atas, dapat berarti orang tersebut telah memblokir nomor. Alasan mengenai pemblokir hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan.

Cara Memblokir Seseorang

Memblokir nomor orang lain di WhatsApp dilakukan melalui pengaturan atau titik tiga di sebelah kanan. Setiap jenis device mempunyai cara berbeda-beda, berikut langkah-langkah:

1. Pengguna Android

- Ketuk "Pengaturan"

- Pilih "Privasi"

- Klik "Kontak Diblokir"

- Tambahkan kontak dengan memilih ikon plus berwarna abu-abu

- Cari atau pilih kontak yang ingin diblokir

Bisa juga dilakukan melalui notifikasi WA yang muncul di layar kunci. Caranya klik simbol panah bawah lalu pilih "Blokir"

2. Pengguna iOS

- Buka pengaturan

- Pilih "Privasi"

- Klik "Diblokir"

- Lalu "Tambah Baru"

- Cari kontak yang ingin diblokir lalu ketuk nomornya

3. Pengguna KaiOS

- Pilih "Opsi"

- Klik "Setelan"

- Lalu "Privasi" dan "Blokir"

- Tambah baru dan pilih kontak yang ingin diblokir

- Tekan "Blokir"

Bisa juga memblokir kontak dengan memilih chat pada nomor yang bersangkutan. Klik "Opsi" lalu "Lihat Kontak", "Blokir", dan "Blokir"

4. WA Web

- Klik tanda panah bawah pada kolom chat orang yang ingin diblokir

- Klik titik tiga di sudut kanan atas jendela chat

- Klik "Blokir"

- Hapus centang di samping tulisan "Laporkan ke WhatsApp" jika tidak ingin melaporkan pengirim

- Selesaikan instruksinya

5. Pengguna Mac

- Klik chat dari nomor yang ingin diblokir

- Klik nama kontak atau nomor telepon untuk melihat kontak mereka

- Gulir ke bawah lalu klik "Blokir Nama Kontak/Nomor Telepon"

- Tekan "Blokir"

Langkah-langkah di atas juga bisa dilakukan untuk membuka blokiran. Bisa juga dengan mengklik nomor yang ingin dibuka blokirnya nanti muncul notifikasi "Buka Blokir (nama telepon)".

Itulah penjelasan lengkap mengenai 7 tanda mengetahui nomor WA diblokir tanpa sebab oleh orang lain. Semoga bermanfaat ya!

(csb/csb)

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan OJK konsisten melakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan OJK dalam memberantas judi online. Salah satu upaya OJK antara lain memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online.

Dian menuturkan pihaknya juga telah meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online.

"Juga melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Dian di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Apabila hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, Dian menegaskan perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting).

Aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana Asal sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dian menegaskan OJK bersama industri perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

OJK terus memantau upaya Perbankan untuk merespons tantangan dalam pemberantasan judi online melalui penguatan fungsi satuan kerja APU, PPT dan PPPSPM serta satuan kerja Anti-Fraud.

"Juga mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya praktek jual beli rekening, serta meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judi online," tegasnya.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ( BBRI ) telah menemukan 1.049 rekening yang langsung diblokir karena ada indikasi kegiatan judi online hingga Juni 2024.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengatakan BRI secara aktif melakukan browsing ke berbagai website judi online untuk melakukan pendataan.

Kemudian, apabila ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan sebagai penampung top up atau deposit untuk bermain judi online, maka tampilan website judi online tersebut disimpan untuk dasar pemblokiran rekening.

"Proses pemberantasan ini telah kami lakukan sejak Juli 2023 dan hingga kini masih terus berlangsung. Pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024 kami telah menemukan 1.049 rekening yang langsung diikuti dengan pemblokiran," ujar Agus dalam siaran pers, Minggu (21/7/2024).

Menurut Agus, BRI telah menerapkan Risk Based Approach yang terangkum dalam kebijakan dan SOP terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme, termasuk judi online di dalamnya.

"Selain itu, adanya sistem AML (Anti Money Laundering) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, BRI juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari Customer Due Diligence (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan Know Your Customer (KYC)," jelasnya.

Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan terdapat enam modus untuk masuk dalam judi online. Pertama, dengan cara menyetor uang ke bank langsung. Kedua, lewat transfer. Ketiga, melalui Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS).

Kemudian lewat virtual account atau akun virtual. Selanjutnya melalui top-up. Sedangkan terakhir dengan e-wallet atau dompet elektronik.

IDXChannel—Apa penyebab kartu ATM tertelan? Ada beberapa hal yang menyebabkan kartu ATM tertekan, salah satu penyebab paling umum adalah nasabah terlambat menarik kartu saat kartu sudah keluar dari mesin.

Sehingga mesin kembali menelan kartu. Namun selain keterlambatan menarik kartu, ada hal lain yang dapat membuat mesin ATM menelan kartu debit maupun kredit nasabah. Ketika kartu ATM terlanjur tertelan, nasabah harus segera menghubungi bank.

Tujuannya untuk memblokir kartu ATM sementara sampai kartu dikeluarkan dari mesin, pemblokiran ini juga bertujuan untuk mengamankan kartu agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain selain nasabah.

Kartu ATM tertelan sering membuat nasabah khawatir, sebab kejadian ini dapat berisiko pada penarikan dana dari rekening nasabah secara ilegal. Untuk menghindari hal ini, nasabah dapat memblokir kartu secara mandiri melalui mobile banking.

Namun nasabah tetap harus menghubungi bank agar kartu dikeluarkan, sehingga mesin ATM berfungsi seperti sedia kala. Apa saja penyebab kartu ATM tertelan? Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menjadi penyebab kartu ATM.

Kartu Rusak

Kartu yang rusak dapat mempersulit mesin untuk memproses. Apalagi jika tingkat kerusakannya cukup parah. Misalnya pita magnetik pada belakang kartu yang rusak, kartu tertetuk, retak, atau patah sebagian.

Mesin ATM bisa saja tidak mampu membaca dan memproses kartu dengan benar, sehingga kartu tertahan di dalam mesin dan harus dikeluarkan secara manual oleh petugas perbankan.

Gangguan pada Mesin

Kartu ATM tertelan bisa juga disebabkan oleh gangguan pada mesin ATM-nya, bukan karena kartu debit atau kredit nasabah yang rusak, atau karena nasabah terlambat menarik kartu saat keluar.

Gangguan mesin bisa terjadi karena hambatan telekomunikasi dan pasokan arus listrik. Mesin ATM dioperasikan menggunakan listrik dan sinyal telekomunikasi agar dapat digunakan untuk transaksi.

Ketika arus listrik mendadak mati ketika nasabah sedang memakai mesin, bisa saja kartu ATM yang terlanjur masuk tidak dapat dikeluarkan meskipun mesin ATM kembali menyala dan sudah online.

Kesalahan Teknis

Penyebab lainnya adalah kesalahan teknis pada mesin ATM. Biasanya terjadi karena kerusakan atau gangguan pada perangkat keras (komponen mesin) dan perangkat lunak (software) pada mesin ATM.

Apa yang harus dilakukan nasabah ketika kartu ATM-nya tertelan mesin? Kembali pada bahasan di atas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memblokir kartu Anda untuk pencegahan penggunaan ilegal oleh orang lain.

Misalnya, kartu terlanjur tertelan dan nasabah mendiamkannya tanpa melapor ke bank, lalu mesin ATM kembali beroperasi seperti sedia kala dan ada orang lain berniat jahat untuk menggunakan kartu tersebut untuk transaksi.

Pelaporan kepada bank bertujuan untuk memblokir dan menginformasikan bahwa terdapat mesin ATM yang tidak dapat berfungsi karena ada kartu di dalamnya. Dengan demikian nasabah dapat mengurus pembuatan kartu ATM yang baru dan saldo rekeningnya aman. Catatlah informasi berikut untuk dilaporkan ke pihak bank:

• Catat letak dan alamat bilik ATM tempat Anda bertransaksi
• Catat waktu transaksi dan waktu kartu tertelan
• Catat nama petugas bank saat melayani pemblokiran

Nasabah dianjurkan untuk melaporkan ke pihak bank dalam kurun 1x24 jam setelah kartu ATM tertelan mesin agar bank dapat menindaklanjuti segera.Bila disimpulkan, ada empat faktor yang dapat menjadi penyebab kartu ATM tertelan, yakni:

• Nasabah terlambat menarik kartu saat kartu sudah dikeluarkan mesin
• Listrik yang mati mendadak di bilik ATM
• Gangguan teknis pada mesin ATM
• Kartu ATM yang sudah rusak masih digunakan untuk transaksi

Itulah beberapa penyebab kartu ATM tertelan dan cara mengatasinya. (NKK)