Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

"Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," ujar Sri Mulyani.

Kode Penerbitan APBN-P 2025

Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

"Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan," ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

"Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan," tutup Sarmuji.

DPR Dorong APBN-P 2024

Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P]," ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

"Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P," jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

“Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Paylater kini menjadi salah satu pilihan pendanaan masyarakat Indonesia. Dikutip dari laporan Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan Paylater oleh perusahaan multifinance mencapai Rp 8,24 triliun pada September 2024, naik 103,40% yoy.

Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap Paylater sebagai metode pembayaran pilihan, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam Laporan Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024, tercatat bahwa 42,1% pengguna memanfaatkan layanan ini untuk memudahkan pembelian kebutuhan bulanan dan tambahan lainnya.

Di tengah tantangan ekonomi saat ini, percepatan penyaluran kredit menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.. Dalam hal ini, Paylater sebagai layanan kredit digital yang memiliki berbagai kemudahan, dinilai dapat menstimulasi konsumsi masyarakat.

Menanggapi fenomena ini, Nailul Huda, Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, mengatakan, "Ketika daya beli masyarakat menurun, namun kebutuhan yang cenderung tetap, masyarakat akan mencari pembiayaan untuk membantu pemenuhan kebutuhan tersebut. Bagi mereka yang kesulitan mendapatkan akses kredit konvensional, mereka akan mengandalkan pembiayaan alternatif. Salah satu yang banyak digunakan adalah Buy Now Pay Later (BNPL)." Huda pun menyoroti kemudahan yang ditawarkan oleh Paylater.

"Meningkatnya penggunaan Paylater dipengaruhi oleh kemudahan akses melalui smartphone dan penyaluran pembiayaan yang cepat dan fleksibel. Sistem penyaluran limit kredit yang cepat dan fleksibel serta diiringi dengan sistem credit scoring yang prudent, membuat Paylater jadi alat keuangan yang relevan serta menjadi bantalan pembiayaan bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi," ujar Huda.

Sejalan dengan pentingnya akses kredit di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, Indina Andamari, SVP Marketing & Communications Kredivo, menyatakan bahwa Kredivo terus berkomitmen membuka akses kredit yang aman, fleksibel, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat.

Meskipun demikian, Indina mengajak pengguna untuk bijak dalam menggunakannya, "Meski Paylater menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat terutama di kondisi ekonomi saat ini, kami terus memberikan edukasi kepada pengguna bahwa kebijaksanaan dalam penggunaannya sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari Paylater," ujar dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nailul Huda. "Setiap instrumen keuangan, termasuk Paylater, memiliki risiko dan dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Namun, apabila digunakan secara bijak untuk pemenuhan kebutuhan, Paylater dapat membantu masyarakat untuk mengatur keuangan secara lebih baik hingga meningkatkan skor kredit pengguna supaya bisa mengakses produk keuangan lainnya, khususnya produk perbankan. Oleh karena itu, saya menggarisbawahi pentingnya pemahaman pengguna terkait manfaat dan risiko Paylater, yang tentunya juga didukung edukasi secara konsisten. Masyarakat perlu memahami mengenai batas kemampuan bayar mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dari pembiayaan dari manapun, termasuk dari Paylater," jelas Huda.

Dari uraian tersebut, Huda menuturkan bahwa terdapat tiga peran penting dari Paylater. Pertama, Paylater mengatasi keterbatasan dana, terutama untuk masyarakat underbanked. Kedua, membantu keuangan masyarakat, dengan sistem dan cicilan yang fleksibel. Ketiga, memperluas akses finansial masyarakat untuk bisa masuk ke ekosistem keuangan. Optimalkan dampak positif penggunaan, penyedia Paylater perlu prioritaskan manajemen risiko Dengan daya beli masyarakat yang masih lemah saat ini, penyedia layanan Paylater diharapkan dapat menyalurkan kredit secara selektif. Hal ini semakin penting mengingat laporan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa NPF (non-performing financing) gross Paylater mencapai 2,60% pada September 2024, naik dibandingkan angka Agustus 2024 yang sebesar 2,52%.

"Ketika penyaluran pembiayaan meningkat, pasti terdapat potensi peningkatan NPF. Meskipun demikian, saya melihat bahwa kenaikan NPF Paylater saat ini masih berada dalam batas yang aman, masih di bawah 5%. Dalam hal ini, saya menekankan pentingnya penyedia Paylater untuk prioritaskan manajemen risiko dan konsisten melakukan credit scoring yang dapat menggambarkan kemampuan bayar seseorang secara lebih akurat, sehingga potensi peningkatan NPF bisa diminimalisir," tanggap Huda.

Sebagai salah satu pelaku industri, Kredivo pun memprioritaskan penerapan prinsip responsible lending untuk menjaga NPF Kredivo tetap sejalan dengan rata-rata industri. "Dengan bantuan sistem manajemen risiko berbasiskan Artificial Intelligence (AI), Kredivo hanya akan memberikan pembiayaan kepada pengguna yang benar-benar layak dan memiliki kemampuan bayar yang mumpuni. Selain itu, Kredivo juga secara konsisten mengevaluasi skor kredit pengguna (Kredivo Score) untuk memprediksi potensi gagal bayar oleh pengguna dengan lebih akurat dan cepat. Sistem ini diharapkan dapat membuat para pengguna Kredivo dapat memanfaatkan layanan Kredivo secara maksimal," jelas Indina.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada delapan perusahaan pembiayaan yang sedang dalam proses akuisisi. Proses pengambilalihan itu dilakukan oleh perusahaan dalam negeri maupun asing.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menyebut dua perusahaan di antaranya tengah proses diakuisisi oleh investor asing yakni Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang.

"2 Perusahaan di antaranya dalam proses diambil alih oleh investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang," kata Agusman dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Adapun perusahaan yang mendominasi akan diakuisisi oleh asing yakni sektor pembiayaan kendaraan bermotor. Akuisisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan ekspansi perusahaan.

"Sehingga lebih kompetitif dalam melayani kebutuhan pasar, melindungi konsumen, dan memperkenalkan berbagai produk baru. BNPL dapat menjadi alternatif peluang bisnis yang dapat dikembangkan," ucapnya.

Sebelumnya, Agusman juga mencatat sejumlah investor asing mengakuisisi perusahaan multifinance. Jumlah multifinance yang dicaplok ada 6 perusahaan.

"Saat ini terdapat 4 Perusahaan Pembiayaan (PP) yang telah menyampaikan laporan realisasi akuisisi oleh asing dan 2 PP sedang dalam proses realisasi akuisisi oleh asing," ujar Agusman dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Presiden terpiih Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri Kabinet periode 2024-2029. Pemanggilan ini dilakukan jelang pelantikan dirinya sebagai Presiden, bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober nanti.

Prabowo meminta para calon menteri datang langsung ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Prabowo juga membuktikan ucapannya soal mengajak beberapa kolega sesama menteri dalam Kabinet Indonesia Maju periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), bergabung dalam kabinetnya nanti

"Sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024) lalu.

Para Menteri ekonomi Jokowi yang dipanggil Prabowo adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Lalu, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) /Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Kemudian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Sinyal kuat para rekan Prabowo ini kembali menjabat menteri sangat kuat. Sri Mulyani Indrawati contohnya. Usai bertemu Prabowo, Sri Mulyani mengaku diminta kembali menjabat Menteri Keuangan. Dalam Kabinet Jokowi, Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan medio periode pertama dan selama periode kedua.

"Jadi, kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," kata Sri Mulyani, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Kemudian, Airlangga Hartarto juga memberikan sinyal kuat masuk Kabinet Prabowo. Airlangga juga menyinggung pembahasanya dengan Prabowo salah satunya terkait dengan kondisi politik dan ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.

"Kalau posisinya nanti diumumkan oleh Beliau secara langsung tetapi beliau menyampaikan tentu politik tidak sedang baik-baik saja beliau ekonomi juga demikian sehingga perimbangan antara barat dan timur lebih berimbang pokoknya," kata Airlangga yang menjabat Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Perekonomian selama 10 tahun masa jabatan Jokowi.

Tak jauh berbeda, Bahlil Lahadalia juga memberikan sinyal kuat masuk Kabinet Prabowo.

"Bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya gitu ya," tutur Bahlil yang sempat menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan kini Menteri ESDM.

Senada, Zulkifli Hasan juga menyampaikan pernyataan yang arahnya sangat kuat soal masuk Kabinet Prabowo.

"Tadi diminta Bapak Presiden terpilih agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya. Bidangnya nanti Bapak Prabowo yang akan menyampaikan," kata Zulhas.

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Prabowo juga memanggil beberapa politikus ke Kertanegara Senin sore. Mereka antara lain politikus Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman.

Sebagai informasi, Nusron Wahid pernaha menjabat Kepala Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia )BNP2TKI) pada periode pertama Jokowi 2014-2019. Berdasarkan pengalaman tersebut, Nusron tentu memiliki peluang menjabat Menteri Ketenagakerjaan.

Namun, Nusron enggan menjelaskan soal posisinya nanti. Alasannya, Prabowo nanti yang menentukan dan mengumumkan.

"Saya jawab insyaallah kalau dimintai bantuan, negara membutuhkan adanya pengabdian namanya kader ya harus menyatakan siap. Soal tempat kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden karena itu hak prerogatif Pak Presiden," tutur Nusron.

Selain Nusron Wahid, peluang pilihan mengisi posisi Menteri Ketenagakerjaan juga bisa jatuh pada Muhaimin Iskandar. Pasalnya, Muhaimin pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.

Namun, Muhaimin enggan mengungkap posisi menteri yang ditawarkan pada dirinya.

"Nanti Pal Prabowo akan sampaikan," kata Ketua umum PKB itu.

Sementara Maman Abdurrahman mengaku diajak diskusi soal kondisi UMKM saat bertemu Prabowo. Namun, soal bakal menjabat Menteri UMKM, Maman tidak menjawab tegas.

Dia hanya mengatakan pemisahan nomenklatur kementerian itu yang semulanya digabung dengan Kementerian Koperasi.

"Pembicaraan saya dengan Pak Prabowo juga ada titik berat yang ditekankan kepada saya bahwa ke depan pemerintahan Pak Prabowo-Gibran, beliau menitipkan bagaimana caranya agar industri besar di seluruh Indonesia bisa melibatkan sektor UMKM,"

"Jadi sekarang sebetulnya ini kementerian lama tapi nomenklaturnya dipisah, yaitu ada koperasi dan UMKM," sambung Maman.

Simak Video Zulhas Seusai Bertemu Prabowo: Saya Diminta Membantu Pemerintahan

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Banjir melanda sejumlah wilayah di Aceh Tenggara akibat tanggul jebol akibat luapan debit Sungai Lawe Kinga, Sungai Lawe Alas, dan Sungai ​​​​​​​Lawe Mamas sejak Jumat (11/10).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh mengerahkan satu unit ekskavator guna menutup

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan peristiwa luapan sungai dan tanggul jebol itu memicu banjir yang merusak lahan pertanian, fasilitas umum, dan permukiman warga sekitar.

"Tanggul yang jebol masih dalam proses perbaikan. Tinggi air mencapai satu meter dan air belum surut," kata Muhari dalam keterangannya.

Ia mengatakan hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara sejak Kamis (10/10) malam menyebabkan air sungai di wilayah itu meluap hingga terjadi bencana banjir.

"Debit Sungai Lawe Kinga, Lawe Alas, dan Lawe Mamas meningkat drastis, mengakibatkan beberapa tanggul sungai jebol," katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh BNPB, banjir melanda delapan kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Kecamatan Bambel menjadi salah satu yang paling terdampak, terdiri atas Desa Ampera, Lawe Hijo, Lawe Hijo Meutuah, Kuning I, Pedesi, Kuning II, dan Desa Trt. Seperai.

Selain itu, Kecamatan Lawe Sumur juga mengalami dampak signifikan, yang mencakup empat desa, yakni Setia Baru, Kuta Lesung, Buah Pala, dan Trt. Megara Lawe Pasaran Dusun Nasi.

Kecamatan Ketambe dan Kecamatan Darul Hasanah juga melaporkan terdampak banjir. Di Ketambe, Desa Ketambe terkena imbas, kondisi serupa juga melanda Darul Hasanah dan Desa Tanjung Lama.

Kecamatan lain yang turut melaporkan kerusakan akibat banjir termasuk Kecamatan Babul Rahmah, Lawe Bulan, Tanah Alas, dan Babussalam, Di sini beberapa desa mengalami kerusakan yang cukup signifikan.

"Informasi mengenai korban jiwa masih dalam pendataan. Kerugian materi yang diakibatkan oleh banjir termasuk empat tanggul jebol, satu jalan desa terdampak, satu jembatan gantung, serta kerusakan pada lahan perkebunan, pertanian, dan perikanan warga," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menunjukkan sinyal bahwa pemerintahan mendatang akan mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan alias APBN-P pada 2025 untuk menyesuaikan besaran anggaran makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyampaikan kebutuhan anggaran makan bergizi gratis (MBG) per harinya mencapai Rp800 miliar untuk 82,9 juta peserta. Sementara anggaran yang dialokasikan tahun depan, senilai Rp71 triliun.

Bisnis menghitung, dari alokasi Rp71 triliun dibagi Rp800 miliar, artinya anggaran tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan MBG kurang dari 89 hari.

Kendati demikian, Dadan menekankan bahwa penyaluran MBG akan dilakukan bertahap, tidak langsung 82,9 juta penerima pada tahun pertama program berjalan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyampaikan bahwa pada saat ini memang anggaran makan siang gratis masih sesuai dengan yang telah ditetapkan, yakni Rp71 triliun untuk 2025.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan anggaran untuk merealisasikan satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat milik Prabowo-Gibran.

"Pak Prabowo diberi kebebasan untuk melakukan penyesuaian APBN-P. Kita harapkan nanti setelah kita tahu posturnya lebih rinci, pada tahun 2025 kita lakukan perubahan," ujarnya kepada media massa di Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Drajad menyebutkan Prabowo dan Gibran nantinya akan melakukan berbagai perubahan dari yang telah ditetapkan saat ini, menyesuaikan dengan situasi yang ada pada 2025 kelak.

"[Anggaran MBG] bisa dinaikkan kalau pendapatan negara bisa kita naikkan di titik signifikan," tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp400 triliun per tahun.

Dadan merincikan, 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

“Kuncinya adalah perencanaan keuangan yang baik, yang matang untuk generasi muda, generasi milenial, generasi gen z

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menilai, peningkatan pembiayaan lewat skema beli sekarang bayar nanti atau Buy Now Pay Later (BNPL) menjadi sinyal positif bahwa layanan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, per Agustus 2024 piutang pembiayaan lewat skema BNPL atau Paylater mencapai Rp7,99 triliun atau meningkat 89,20 persen secara tahunan (yoy). Peningkatan tersebut diikuti dengan rasio pembiayaan macet atau Non Performing Financing (NPF) gross terjaga di posisi 2,52 persen, membaik dibandingkan bulan Juli yang tercatat 2,82 persen.

“That's very positive untuk industri (fintech) kita, karena artinya produknya itu memang dikenali oleh masyarakat dan mudah-mudahan digunakan dengan tepat guna,” ujar Director of Marketing, Communication & Community Development AFTECH Abynprima Rizki saat Media Gathering AFTECH di Jakarta, Selasa.

OJK mencatat, total pinjaman masyarakat pada Paylater per Agustus 2024 mencapai Rp26,37 triliun. Abynprima menjelaskan bahwa meskipun banyak pengguna Paylater, masih diperlukan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana dana yang dipinjam tersebut digunakan.

Di tengah fenomena pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah, ia mewanti-wanti kepada kalangan gen z dan milenial sebaiknya layanan Paylater dimanfaatkan untuk kebutuhan yang produktif.

Meskipun peningkatan penggunaan Paylater dinilai positif, Abynprima tetap menekankan pentingnya edukasi mengenai penggunaan yang tepat guna. Dalam hal ini, AFTECH terus mengampanyekan literasi keuangan agar pengguna Paylater bisa memanfaatkan layanan ini secara bijak dan sesuai kebutuhan.

“Kuncinya adalah perencanaan keuangan yang baik, yang matang untuk generasi muda, generasi milenial, generasi gen z. Itu yang menjadi tanggung jawab enggak cuma AFTECH, tapi juga tanggung jawab pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, bahwa kita semua di sini bertanggung jawab terhadap bagaimana skill kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan pribadi,” ujarnya.

Policy Associate AFTECH Hanadia Pasca Yurista mengatakan, AFTECH aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, termasuk dengan BAKTI Kominfo. Kolaborasi ini bertujuan menjangkau populasi yang selama ini dikategorikan sebagai unbanked, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Diketahui, saat ini OJK tengah menyusun regulasi untuk skema pembiayaan Paylater. AFTECH menilai hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga kesehatan industri dan melindungi konsumen. Meskipun AFTECH belum menerima arahan spesifik terkait aturan ini, mereka menyambut baik masukan dari regulator.

“Kita harapannya justru dengan adanya peningkatan ini, berarti kan ada porsi yang cukup besar nih dari industri ke situ, dan dari market demand-nya ada. Dan itulah yang menjadi salah satu poin juga yang mungkin kita perlu masukkan juga di Annual Member Survey (AMS) tahun depan gitu,” terang Hanadia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Musi Banyuasin (Muba) menjadi penyumbang Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumsel sepanjang Januari-Agustus 2024 sebanyak 1.702 hektare berdasarkan data dari BPBD Sumsel. Terbanyak Karhutla terjadi di lahan gambut yang mencapai 1.167,1 hektare sedangkan mineral 534,9 hektare. Dandim 0401/Muba Letkol Inf Erry Dwianto mengaku Karhutla yang terjadi di wilayahnya 99 persen disebabkan ulah manusia yang membuka lahan dengan cara membakar, yang dinilai lebih cepat dan murah. Sedangkan 1 persen kebakaran yang dipicu oleh faktor alam. “Karhutla di Muba pada dasarnya disebabkan oleh praktik membuka lahan dengan pembakaran. Cara ini dianggap paling mudah dan murah oleh masyarakat, sehingga praktik ini terus dilakukan meskipun dampaknya sangat merusak lingkungan, "kata dia, saat menerima kunjungan Deputi III Bidang Penanganan Darurat BNBP RI, Mayjen TNI Lukmansyah Selasa 1 Oktober 2024. Bahkan Erry menyebutkan kondisi lahan gambut yang rentan terbakar semakin memperparah keadaan. Seperti di wilayah Muara Medak yang sempat mengalami kebakaran besar pada periode 2015-2019. Setelah beberapa tahun kondusif, kebakaran kembali terjadi pada 2024 dan bahkan menyebar hingga ke Kecamatan Sekayu dan beberapa daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). "Upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla telah dilakukan secara intensif oleh TNI, Polri, BPBD, dan BNPB dengan patroli rutin, pemadaman darat, dan operasi water bombing. Namun, tantangan utama terletak pada sulitnya memadamkan api di lahan gambut yang berada jauh dari sumber air, "kata dia. “Banyak sungai yang sudah mengering, sementara jarak ke sumber air sangat jauh. Ditambah lagi, personel kita juga terbatas,” jelasnya. Selain itu, Erry juga menyebutkan sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 870 titik panas (hotspot) di Muba, namun setelah diverifikasi, jumlah riilnya mencapai 805 titik. "Kebanyakan titik api ini berada di wilayah lahan gambut yang tersebar di 15 kecamatan, dengan 10 kecamatan di antaranya dikategorikan sebagai kawasan rawan karhutla. Kecamatan Bayung Lencir, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi, merupakan salah satu wilayah dengan intensitas kebakaran tertinggi. “Sejak 2015 hingga 2019, angka hotspot di Muba sangat tinggi. Namun, setelah adanya penanganan terpadu pada 2023, jumlahnya berhasil ditekan. Meski begitu, pada 2024 ini, jumlah titik panas kembali mengalami peningkatan akibat siklus tahunan serta cuaca anomali yang tak terprediksi," kata Dandim. Sementara itu Deputi III Bidang Penanganan Darurat BNBP RI, Mayjen TNI Lukmansyah meminta agar penegakan hukum dilakukan lebih ketat. Mengingat Karhutla di Muba itu disebabkan karena manusia. "Bila perlu, sekali-kali berikan tindakan hukum tegas kepada pelaku pembakaran agar ada efek jera. Dengan begitu, Sumsel tidak lagi menjadi wilayah dengan angka karhutla tertinggi, tetapi justru menjadi yang terendah di antara enam provinsi lainnya yang juga rawan karhutla," tuturnya.

Petugas mengangkut logistik bantuan untuk dibagikan ke warga terdampak gempa bumi di Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/9).

Pemerintah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak dengan mendirikan tenda dan dapur umum.

Tak hanya itu, pemerintah melalui BNPB menyerahkan dukungan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai 300 juta rupiah kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dan Rp 50 juta untuk Pemerintah Kabupaten Garut serta dukungan logistik dan peralatan penunjang penanganan darurat bencana yang bisa langsung digunakan masyarakat terdampak gempa bumi.

JAKARTA - Penjabat Bupati Sitaro, Joi Eltiano B Oroh, melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Salah satu tujuan datangi BNPB adalah membahas pembangunan ulang infrastruktur layanan publik yang rusak terdampak erupsi Gunung Ruang.

Pada kunjungan itu, Penjabat Bupati bertemu dengan sejumlah pejabat teras di BNPB, di antaranya Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Ibnu Asur, Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat, Andria Yuferryzal, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, Lilik Kurniawan, serta Kepala Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi, Riswandi.

Penjabat Bupati langsung menjelaskan soal pemulihan dan perbaikan pelayanan publik, serta pembangunan kembali sarana dan prasarana yang terdampak. Selain itu juga disampaikan inventarisasi dan kajian kebutuhan setelah bencana.

"Yang menjadi penting pembangunannya saat ini adalah pembangunan RSUD Tagulandang dan fasilitas umum yang terdampak. Ada juga usulan pembangunan dermaga darurat," ujar Joi.

Selain itu, Joi juga mengusulkan peralatan Pusdalops, permohonan bantuan peralatan penanggulangan bencana termasuk dengan tindak lanjut bantuan stimulan rumah warga yang rusak akibat erupsi Gunung Ruang.

Sementara itu, Joi menyebutkan jika sinergi dengan BNPB untuk mengoptimalkan upaya mitigasi dan penanganan pasca bencana, sangat penting, mengingat Kabupaten Sitaro adalah daerah rawan bencana dengan berbagai jenis ancaman.

Untuk itu, hingga saat ini pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin agar penanganan usai bencana segera direalisasikan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Dengan dukungan BNPB, diharapkan proses rehabilitasi akan mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak, serta meningkatkan kesiapan daerah menghadapi potensi bencana di masa mendatang," ujarnya kembali.

Pada kunjungan kerja itu, Penjabat Bupati Sitaro, Joi Eltiano B Oroh, didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Agus Poputra, Kepala BPBD Joickson Sagune, dan beberapa pejabat lainnya.

Angka ini lebih rendah dari paylater pada perbankan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan outstanding pembiayaan untuk transaksi beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan (PP) per Juli 2024 tumbuh 73,55 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp7,81 triliun.

“Angka ini lebih rendah dari paylater pada perbankan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman di Jakarta, Sabtu.

Sementara porsi produk kredit BNPL perbankan sebesar 0,24 persen, namun terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.

Per Juli 2024 baki debet kredit BNPL tumbuh 36,66 persen yoy menjadi Rp18,01 triliun, dengan total jumlah rekening 17,90 juta. Risiko kredit untuk BNPL perbankan turun ke level 2,24 persen.

Lebih lanjut Agusman menuturkan non performing financing (NPF) gross BNPL perusahaan pembiayaan per Juli 2024 sebesar 2,82 persen, turun dibandingkan Juni 2024 yang sebesar 3,07 persen, dengan jumlah kontrak pembiayaan bermasalah sebanyak 1,5 juta kontrak atau sebesar 1,80 persen dari jumlah kontrak pembiayaan BNPL.

Dalam kaitan ini, lanjut Agusman, belum terdapat informasi apakah mereka yang termasuk dalam 1,5 juta kontrak tersebut memang mengajukan

Pengguna paylater atau fintech lending dihimbau agar tetap bijak dalam menggunakan layanan pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Hi!Pontianak - Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, Heronimus Hero menyebutkan saat ini sudah ada 6 perusahaan di Kabupaten Sanggau dan Ketapang terindikasi melakukan pembakaran lahan konsesi.

"Beberapa perusahaan mungkin kami tidak akan sebutkan karena ini kan masih terindikasi. Tapi di Kabupaten Ketapang, Sanggau sudah ada indikasinya di sana. Jadi nanti pembuktian mereka di lapangan perlu beberapa hari karena lokasi perkebunan kan luas. Ada 6 perusahaan tersebar di Sanggau, di Ketapang. Mudah-mudahan kita dapat konfirmasi dari kabupaten terkait tentang perusahaan ini," ungkap Heronimus pada Kamis, 5 September 2024.

Heronimus bilang, haram hukumnya untuk perusahaan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. "Ketika sudah positif seperti itu nanti tinggal pertimbangan hukumnya dari instansi terkait yang punya wewenang memberi sanksi. Setiap izin usaha perkebunan itu haram hukumnya bagi mereka untuk melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan membakar," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel mengatakan kebakaran di lahan konsesi tidak menjadi tanggungjawab BPBD.

"Ada indikasi kebakaran-kebakaran yang terjadi selama ini ada di lahan konsesi. Nah, kebakaran di lahan konsesi ini tidak bisa dilakukan pemadaman di satgas udara. Lahan konsesi ini menjadi tanggungjawab pihak perusahaan sepenuhnya. Bagian dari lahan konsesi tidak boleh dilakukan water bombing oleh satgas udara," jelas Daniel.

Namun menurut Daniel, jika kebakarannya sudah masif terjadi, maka bisa saja dilakukan dengan syarat mendapat persetujuan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).